Pelaksanaan Sistem Self Assessment Dalam Pemungutan Pajak Hotel Guna Mewujudkan Keadilan Pajak di Kabupaten Batang Oleh Anik Kunantiyorini, SH, M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Pekalongan) ABSTRAK Di Kabupaten Batang salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah antara lain pajak hotel, ini tampaknya belum ditangani secara optimal . Permasalahan , apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan di masyarakat Batang , mengapa wajib pajak belum menerapkan self assessment dan belum membayar pajak sesuai dengan potensi pajak, hambatan apa yang berpangaruh terhadap pelaksanaan self assessment dan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan yang timbul ? Tujuan , untuk mengetahui apakah pajak hotel sudah mencerminkan asas keadilan masyarakat Batang , untuk mengetahui mengapa wajib pajak belum menerapkan self assesment dan belum membayar sesuai potensi pajak , untuk mengetahui hambatan dan upaya pemerintah mengatasinya .Metode pendekatan menggunakan sosial –legal , karena dalam studi pajak hotel selain bermain juga mempelajari fakta yang ada . Spesifikasi penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD. Hasil dan Pembahasan , keadilan pajak bisa terwujud salah satunya dengan pendekatan kemampuan membayar , PERDA No. 3 Tahun 2001 belum mencerminkan aspek keadilan , karena prinsip ini berkaitan dengan tarif pajak , Self Assesment belum bisa dilaksanakn sepenuhnya karena faktor sikap dan perilaku wajib pajak yang terkait dengan citra dan persepsi masyarakat dalam memandang makna pajak. Hambatannya adalah yang berkaitan dengan wajib pajak sendiri , upayakan yang dilakukan pemerintah adalah menyempurnakan peraturan tentang pajak hotel , sosialisasi , optimalkan pendataan dan pemeriksaan pajak. penelitian merupakan penelitian Deskrptif, Lokasi penelitian di Kabupaten Batang .Responden yaitu pejabat struktural DPPKAD.
Kata Kunci :Pajak, Assesment, Keadilan terhadap
A. Pendahuluan
anggaran
pendapatan
Untuk mensukseskan pembangunan
belanja negara bagi pemerintahan
nasional
,
kita, dalam kurun waktu selama ini
negara
sangat
peranan
penerimaan
penting
dan
pajak
menjadi
primadona
bagi
mempunyai kedudukan yang sangat
kelanjutan pembangunan pemerintah
strategis , tidak mungkin dapat
Indonesia
menggerakkan roda pemerintahan
nasional sesuai dengan sasaran maka
dan pembangunan nasional tanpa
pelaksanaannya
adanya dukungan dana terutama
kepada daerah untuk mengatur dan
yang berasal dari penerimaan dalam
mengurus
negeri.
pajak
sendiri. Sebagai salah satu upaya
memberikan kontribusi yang sangat
untuk mewujudkan otonomi daerah
cukup signifikan , yaitu hampir 70%
yang luas , nyata, dan bertanggung
Penerimaan
.
Agar
pembangunan
dapat
kegiatan
diarahkan
pembangunan
jawab , pembiayaan pemerintah dan
sesuai ketentuan yang berlaku .
pembangunan
Sistem Self Asssesment
yang
berasal
dari
lebih
pendapatan asli daerah , khususnya
menekankan bahwa wajib pajak
yang bersumber dari pajak daerah
harus berperan aktif tanpa adanya
perlu
campur tangan fiskus , sehingga
di
kemandirian
tingkatkan daerah
pembiayaan
sehingga dalam
hal
penyelenggaraan
pemerintahan
dapat
terwujud.
mengandung
konsekuensi
bahwa
wajib pajak harus benar-benar tahu peraturan
perpajakannya,
Pertumbuhan ekonomi lokal atau
mengetahui tata cara perhitungan
daerah bisa dipicu atau dirangsang
pajak, segala sesuatu yang berkaitan
dengan
hotel
harus
untuk membiayai program-program
pajak.
penggunaan
pajak
kebudayaan, termasuk kesenian. Di
benar-benar
tahu
tentang
B. Metode
Kabupaten Batang salah satu sumber
Metode Pendekatan
Pendapatan
yang
Pada penelitian ini sesuai dengan
bersumber dari pajak daerah antara
permasalahan yang diangkat , maka
lain
penulis
adalah
Asli
Daerah
pajak
hotel
,
ini
menggunakan
metode
tampaknya belum ditangani secara
pendekatan sosial –legal , karena
optimal. Hal ini disebabkan sistem
dalam
perpajakan
disamping
khususnya
mengenai
studi
pajak
hotel
dipelajari
peraturan
pemungutan pajak daerah belum
perundangan
sepenuhnya
.
diteliti fakta yang terjadi dalam
Fenomena yang terjadi di kalangan
masyarakat . Spesifikasi penelitian
wajib pajak di Kabupaten Batang
merupakan
masih
berbagai
artinya suatu penelitian yang hanya
pungutan diluar ketentuan hukum
menggambarkan keadaan obyek atau
yang berlaku yang dilakukan oleh
masalahnya tanpa maksud untuk
berbagai pihak , baik yang bersifat
mengambil keputusan secara umum.
sosial,
Penelitian ini juga bersifat kualitatif
dapat
nampak
diterapkan
adanya
individual
,
sehingga
yang
ini
berlaku
penelitian
pungutan ini membebani wajib pajak
induktif.
Yakni
, yang akhirnya pajak tidak di bayar
mencari
dan
juga
deskriptif
secara
menemukan
induktif suatu
kesimpulan berdasarkan data yang
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak
dikumpulkan
dengan
Hotel,
pelaksanaan sistem sel assesment
Pajak
pada pajak hotel . Data yang
mencerminkan
diperoleh kemudian dianalisa secara
karena prinsip ini berkaitan dengan
kualitatif
untuk
ketentuan tarif pajak. Tarif pajak
gambaran
yang
berkaitan
memperoleh sesungguhnya
tampaknya Perda tentang hotel
dalam
ini
juga
aspek
Perda
Pajak
belum keadilan,
hotel
ini
tentang pelaksanaan self asssesment
ditentukan tarif maksimal sesuai
tersebut. . Selanjutnya dikatakan
dengan PP Nomor 65 jo Undang-
deskripif analitik karena penelitian
Undang Nomor 34 Tahun 2000,
ini diharapkan mampu memberikan
tanpa
gambaran secara rinci, sistematis dan
aspek
menyeluruh tentang pelaksanaan self
mengenai pungutan kepada wajib
assesment . Lokasi penelitian ini
pajak yang bersifat sosial maupun
dilaksanakan di Kabupaten Batang ,
pungutan lainnya
menggunakan Teknik sampling yang
mempertimbangkan sosial
Assesment
pengumpulan
Pajak Hotel
kepustakaan
,
:
Pengamatan
Studi dan
wawancara .
terutama
2. Penerapan Sistem Sistem Self
disebut dengan Snow Ball , Teknik data
lainnya
aspek-
Sistem
Dalam
self
Pemungutan
assessment
dalam
pemungutan Pajak Hotel Belum dapat diterapkan sepenuhnya, akan
C. Hasil dan Pembahasan 1. Percerminan Asas Keadilan
tetapi sistem official assessment juga
Dalam Perda Tentang Pajak Hotel
belum dapat diterapkan hal ini
. Dalam penemuan keadilan pajak salah
dipengaruhi oleh berbagai faktor
satunya pendekatan didasarkan pada
antara lain adalah sikap dan perilaku
prinsip
wajib pajak yang terkait dengan citra
kemampuan
membayar
(ability to pay) intinya bahwa orang
dan
yang mempunyai kemampuan yang
memandang makna pajak. Mengenai
sama harus membayar pajak dengan
besarnya pajak yang dibayar oleh
jumlah
wajib pajak ini berkaitan dengan
yang
sama.
Di
dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Batang
persepsi
kesadaran,
masyarakat
kemauan,
dalam
dan
kemampuan wajib pajak meskipun
Dalam penemuan keadilan pajak salah
wajib pajak mempunyai kemampuan
satunya pendekatan didasarkan pada
membayar
apabila
prinsip kemampuan membayar (ability
mereka tidak mempunyai kesadaran
to pay) intinya bahwa orang yang
dan kemauan untuk membayar maka
mempunyai kemampuan yang sama
pajak yang dibayar belum sesuai
harus membayar pajak dengan jumlah
dengan
yang sama. Bila ditinjau dari prinsip
akan
tetapi
potensi
riil
atau
yang
sebenarnya. 3.
kemampuan
Hambatan
–hambatan
yang
membayar,
tampaknya
Perda No. 3 Tahun 2003 tentang Pajak hotel ini juga belum mencerminkan
berpengaruh Hambatan-hambatan berpengaruh
yang
secara
aspek
keadilan,
karena
prinsip
ini
signifikan
berkaitan dengan ketentuan tarif pajak.
terhadap pelaksanaan self assessment
Tarif pajak dalam Perda Pajak hotel ini
pada Pajak Hotel adalah berkaitan
ditentukan tarif maksimal sesuai dengan
dengan pengaturan mengenai pajak .
PP Nomor 65 jo Undang-Undang Nomor
Adapun
34
upaya
dilaksanakan
yang
harus
lain
adalah
mempertimbangkan aspek-aspek sosial
menyempurnakan
lainnya terutama mengenai pungutan
antara
perubahan
atau
peraturan
tentang
Pajak
melaksanakan mengoptimalkan pemeriksaan
2000,
tanpa
Hotel,
kepada wajib pajak yang bersifat sosial
sosialisasi,
maupun pungutan lainnya. Sistem self
pendataan potensi
Tahun
dan pajak,
assessment dalam pemungutan Pajak Hotel
Belum
dapat
diterapkan
melaksanakan pengawasan maupun
sepenuhnya, akan tetapi sistem official
penerapan sanksi yang tegas baik
assessment juga belum dapat diterapkan
terhadap
hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor
wajib
pajak
maupun
petugas yang melanggar .
antara lain adalah sikap dan perilaku
G. Simpulan dan Saran
wajib pajak yang terkait dengan citra dan
A.Simpulan
persepsi masyarakat dalam memandang
Berdasarkan temuan di lapangan yang
makna pajak. Mengenai besarnya pajak
selanjutnya dilakukan analisis dapat
yang dibayar oleh wajib pajak ini
penulis simpulkan sebagai berikut :
berkaitan dengan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan wajib pajak meskipun
seluruh
wajib pajak mempunyai kemampuan
fiskus, wajib pajak maupun unsur lain
membayar akan tetapi apabila mereka
yang terkait sehingga sistem yang
tidak
diterapkan dapat menjadi suatu budaya
mempunyai
kesadaran
dan
komponen
perpajakan
baik
kemauan untuk membayar maka pajak
hukum, untuk dapat mewujudkan
yang dibayar belum sesuai dengan
tersebut, Pemerintah dapat menempuh
potensi
sebenarnya.
strategi dengan langkah-langkah secara
Hambatan-hambatan yang berpengaruh
komprehensif yang melibatkan semua
secara signifikan terhadap pelaksanaan
pajak yang terkait. Dengan demikian
self assessment pada Pajak Hotel adalah
apabila sistem self assessment tersebut
berkaitan dengan pengaturan mengenai
dapat terbuka dan berkembang dalam
pajak.
masyarakat, maka seluruh komponen
riil
atau
Adapun
yang
upaya
dilaksanakan
antara
perubahan
atau
peraturan
tentang
yang lain
adalah
menyempurnakan Pajak
melaksanakan
Hotel,
sosialisasi,
mengoptimalkan
pendataan
pemeriksaan
dan
potensi
melaksanakan penerapan
harus
pengawasan
sanksi
yang
dalam
sistem
perpajakan
hal
dapat
mempunyai tingkat kebudayaan yang sama. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi
kepada
Selanjutnya
masyarakat.
petunjuk
teknis
atau
pajak,
petunjuk pelaksanaan terhadap Perda
maupun
tentang Pajak Hotel dicatumkan pula
tegas
baik
materi
muatan
yang
terhadap wajib pajak maupun petugas
administratif
yang melanggar.
meningkatkan
B.Saran
perpajakan. Untuk lebih meningkatkan
Penerapan self assessment dalam sistem
pemberdayaan
pemungutan
termasuk
peningkatan sumber daya manusia fiskus
pajak hotel pada saat ini belum dapat
harus ditingkatkan melalaui pendidikan
dilaksanakan
sehingga
dan pelatihan maupun bimbingan tehnis
harapan untuk mewujudkan keadilan
di bidang perpajakan. Disamping itu
pajak belum dapat tercapai. Oleh karena
moralitas fiskus perlu ditngkatkan juga
itu untuk mewujudkankan hal tersebut
melalui
perlu diupayakan melalui pemberdayaan
introspeksi terhadap perilaku-perilaku
pajak
daerah
sepenuhnya
yang
bersifat
mendukung
sistem
fiskus
peningkatan
dan
adminitrasi
maka
kesadaran
upaya
dan
negatif dari fiskus. Bagi masyarakat wajib
pajak,
meningkatkan mematuhi khususnya
diharapkan
dapat
kesadaran
dalam
ketentuan pajak
hotel
perpajakan, dibuktikan
dengan peningkatan pembayaran pajak
Haper and Row Publithen, New York. Soekanto, Soerjono,1986,”Pengantaar Penelitian Hukum”,UI Press, Jakarta. …………, 1999.”Sosiologi Syatu Pengantar”, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
sesuai dengan potensi pajak Daftar Pustaka Bustodihardjo, R. Sandoro. 2003. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Refika Aditama, Jakarta. Bohari H, 2002,”Pengantar Hukum Pajak, Edisi Revisi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Burhan, Burgin, 2003. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Djatmiko, Hary, 2003. “Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah”, PSIK, Jakarta. Harahap,Abdul Asri,2004,”Paradigma Baru Perpajakan Daerah Indonesia Perpektif EkonomiPolitik”,Integrika Dinamika Press, Jakarta. Prakoso, Kesit Bambang. 2003. “Pajak dan Retribusi Daerah”, UII Press, Yogyakarta. Nasution, S. 1996. “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif”, Transito, Bandung. Nonet Phillip dan Philip Seznick, 11978,”Law and Society in Transition Toward Responsive Law”, Hasper Calophan Books,
…………, 2002.”Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Suandi, Erly. 2000.”Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jogyakarta. Sumitro, Ronny Hanityo. 1983. “Sosiologi Hukum”, Unissula, Semarang. …………., 1988. “Metodologi Penelitian Hukum dan geometri”, Gladia Indonesia, Semarang. Sumitro, Rachmat. 1992. “Pengantar Singkat Hukum Pajak”, Eresco, Bandung. …………. 1998. “Asas dan Pengantar Perpajakan I”, Refika Aditama, Bandung. Supriadi Bratakusumah, Deddy,2000. “Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah”, PT. Gramedia Pustaka Utama. Raharjo, Satjipto.2000. “Ilmu Hukum”, Citra Aditya Bakti, Bandung. …………., 2002. “Sosiologi Hukum”, Muhammadiyah University Press, Surakarta. Rasyid, Ryaas, Gafar, Afan, HR. Syaukani,2003,”Otonomi Daerah
dalam Negara Kesatuan”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Ridwan, HR,2003.”Hukum Adminitrasi Negara,” UII Press, Yogyakarta. Ritzer, George. 2003. “Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda”, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Regar, Moenaf H,1993.”Pajak Penghasilan Suatu Tinjauan Akutan Publik,” Bumi Aksara. Mardiasmo,2003,”Perpajakan Revisi”, Andi, Yogyakarta.
Edisis
Mukeong, J. Lexy, 2002, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Remaja Rosdalenya, Bandung.
