SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA SELF ASSESSMENT dimana Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang
Tulang punggung sistem ini adalah “VOLUNTARY COMPLIANCE” (kepatuhan sukarela)
Self Assessment mengandung konsekuensi sebagai berikut : ◦ sistem self assessment ini meletakkan tanggung jawab pemungutan pajak sepenuhnya pada wajib pajak. ◦ Memungkinkan terjadinya perlawanan terhadap proses pemungutan pajak merupakan suatu fenomena yang sering terjadi baik dengan memanfaatkan celah hukum (Tax avoidance) maupun melalui upaya penyelundupan pajak (Tax Evasion)
Peran penting Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyukseskan pemungutan pajak dengan sistem self assessment ini, terletak pada kemampuannya untuk dapat secara optimal melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum atas terjadinya segala bentuk penyimpangan pemenuhan kewajiban perpajakan baik berupa pelanggaran administratif maupun tindak pidana.
Sistem Self Assessment “ Mendaftar diri
Ke DJP , menghitung, memotong/memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pajak yang terutang. Bendahara sebagai Wajib Pajak mempunyai Perbedaan /karakteristik khusus dengan Wajib Pajak biasa Lain! Wajib pajak perusahaan
1.
2.
3.
PPh Pasal 4 ayat (2) harus di setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir: PPh Pasal 21 Oleh pemotong PPh harus di setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya stlh Masa Pajak berakhir: PPh Pasal 23 dan Pasal 26 tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya stlh Masa Pajak berakhir: dan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir
Masa /bln Januari
Tanggal 10 Feb
Pembayaran kpd rekanan, Pembayaran ke saat pemotongan Bank Persepsi/Ktr /pemungutan
Pos
Tgl 20 Feb
Pelaporan
PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara; Wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari stlh Masa Pajak berakhir.
Masa /bln Januari Pembayaran kpd rekanan, pemotongan /pemungutan, Pembayaran ke Bank/Ktr Pos (bersama-sama)
Tgl 14 Feb
Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama tanggal 7 ( tujuh ) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; Wajib melaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
Masa /bln Januari
Tanggal 07 Feb
Pembayaran kpd Pembayaran ke rekanan, pemotongan Bank Persepsi /pemungutan /Ktr Pos
Tgl Akhir Feb
Pelaporan
PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN
PPN atau PPN dan PPnBM oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN Januari
Tgl Akhir Februari
Pembayaran/ Pemotongan/Penyetoran
Pelaporan
Kewajiban yang tidak di”taat” i;
tidak diikuti menimbulkan; Kewajiban yang ditunda/tertunda/tidak terlaksana mengakibatkan adanya Hukuman“SANKSI”
Jenis jenis hukuman /Sanksi di bidang Perpajakan
Sanksi di bidang Perpajakan : 1. Administrasi. (KUP) 2. Pidana.(KUP,KUHP,Tipikor)
Tidak Melapor/Terlambat melapor,
Sudah melaporkan namun membetulkan SPT pertama dst, namun ada kekurangan pembayaran
Tidak memotong/tidak memungut Pajak -pajak yang terutang. Memotong/Memungut tapi tidak menyetor seluruhnya atau menyetor sebagian.
Sanksi administrasi ini tidak melihat unsur/memperhatikan “NIAT” yaitu Karena “Alpa atau
Sengaja.”
Jenis-jenis
1
Sanksi Administrasi berupa : Denda Rp. 500.000 U” PPN Rp. 100.000 U” Masa Lain Rp. 1.000.000 U’Thn Badan Rp. 100.000 U” Thn OP
dikarenakan
menyampaikan tidak tepat waktu atau tidak menyampaikan ke DJP
Masa
lain seperti, PPh Pasal 21, 22, 23/26, 4(2). Perhitungan per Masa per satu SPT.
2. Bunga : 2 % /bulan, sudah dilaporkan namun ada kekurangan pajak yang akan dibayar. Bunga dihitung sejak penyampaian SPT berakhir harus disampaikan s.d tanggal pembayaran kekurangan tersebut.
LAPORAN INTELIJEN
ANALISIS IDLP
PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
PENYIDIKAN
Pasal 44 UU No. 16Tahun 2009 Tentang KUP dan KEP. Dirjen No. 272/PJ./2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Perpajakan
MINDIK
PENINDAKAN
PEMERIKSAAN
Lap. Kejadian
Pencegahan
Rik Saksi
Usul Sidik
Penggeledahan
Rik Ahli
Instruksi Sidik
Penyitaan
Rik Tsk.
Sprindik
Penangkapan & Penahanan
PEMBERKASAN
SPDP Koordinasi dengan POLRI dan Kejaksaan UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
PENYERAHAN BERKAS PERKARA
PENGERTIAN PENYIDIKAN :
Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. PENYIDIKAN Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Pasal 1 angka 31 UU KUP PENGERTIAN PENYIDIKAN : Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
PENYIDIK
KUHAP Psl. 1 angka 1 Jo. Psl. 6 ayat 1
Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.
KUP Pasal 44 ayat (1)
Penyidikan TP di bidang perpajakan hanya dap sus sebagai penyidik TP di bidang perpajakan.
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN 1.
2.
3. 4.
Unsur-unsur Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan : Unsur Subyek Pelaku perbuatan pidana : Setiap orang a. Orang pribadi b. Badan hukum (Pengurus, Wakil, Kuasa & Pegawai WP) Termasuk : * yang menyuruh * yang turut serta melakukan * yang menganjurkan * yang membantu melakukan Unsur Perbuatan a. Memenuhi rumusan Pasal 38, 39, 41A, 41B, 41 C dan 43 KUP b. Memenuhi rumusan Pasal 24,25 PBB, 13,14 BM, 41A PPSP c. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana d. Perbuatan tersebut dilakukan di bidang perpajakan Unsur Akibat Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara Unsur Kesalahan a. Kealpaan b. Kesengajaan
PASAL-PASAL YANG MENGATUR TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
UU KUP Ps. 38, 39,39A, 41, 41A, 41B, 41C, 43
UU PBB
UU BM
UU PPSP
Ps. 24, 25
Ps. 13, 14
Ps. 41A
KETENTUAN PIDANA DALAM UU KUP
Pasal 38
Tindak Pidana (Alpa) bukan yang pertama kali Tindak Pidana (Sengaja)
Pasal 39
Pengulangan Percoban
Al p a
Pasal 40
Daluwarsa
Pasal 41
Tipid Rahasia Jabatan
Pasal 41A
Tipid Tidak Melaksanakan Pasal 35
Pasal 41B
Tipid Menghalangi/Mempersulit DIK
Pasal 43
Sengaja Delik Aduan
Penyertaan Tipid Ps 38, Ps 39 dan Ps 39A Penyertaan Tipid Ps 41A dan Ps 41B .
TAMBAHAN KETENTUAN PIDANA DALAM UU No. 16 / 2009 KUP
Pasal 39 A
Menggunakan/menerbitkan faktur pajak, bukti potput, ssp tidak sesuai transaksi sebenarnya
NON PKP menerbitkan faktur
Pasal 41C
Tipid tdk melaksanakan Pasal 35 A
Tipid penyalahgunaan data dan Informasi perpajakan
PASAL 38
A L PA Tidak menyampaikan SPT Menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (bukan untuk pertama kali)
AK I BAT Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara SANKSI PIDANA * Kurungan maksimal satu tahun, atau * Denda maksimal dua kali
PASAL 39 SENGAJA - [ Pasal 39 Ayat (1) ] •a. tidak mendaftarkan diri •b. menyalahgunakan NPWP/NPPKP •c. tidak menyampaikan SPT •d. menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap •e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan •f. memperlihatkan pembukuan palsu/dipalsukan •g. tidak menyelenggarakan/memperlihatkan/meminjamkan pembukuan •h. tidak menyimpan buku, catatan, dokumen cfm psl 28 ayat (11) •i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut
AK I BAT Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
SANKSI PIDANA Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun DAN Denda paling sedikit 2 x dan paling banyak 4 x jumlah pajak yang terutang / kurang dibayar
PASAL 39
PENGULANGAN Pasal 39 Ayat (2) KUP
Ancaman Pidana (Pasal 39 Ayat (1)) dilipatkan dua Dengan syarat belum lewat satu tahun selesai menjalani pidana, melakukan lagi Tindak Pidana
PASAL 39 Pasal 39 Ayat (3) KUP P E R C O B AA N
* Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP. * Menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. ( Dalam rangka mengajukan restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak) SANKSI PIDANA Pidana Penjara paling singkat 6 Bulan paling lama 2 Tahun dan Denda paling sedikit 2 x paling banyak 4 x jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan pajak
PASAL 39 A SENGAJA
Menerbitkan dan/atau menggunakan Faktur pajak, bukti potput, dan atau SSP yg tdk berdasarkan transaksi sebenarnya Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP
SAN K S I
Penjara paling singkat 2 Tahun paling lama 6 Tahun Serta Denda paling sedikit 2 x paling banyak 6 x jumlah faktur pajak atau Potput atau SSP
PEJABAT ALPA Tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui /diberitahukan kepadanya oleh WP. karena jabatannya ( seperti tersebut dalam Pasal 34 KUP. )
SANKSI ~ Pidana kurungan selama-lamanya satu tahun, dan ~ Denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,00
PEJABAT/SESEORANG Sengaja Tidak memenuhi/menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui/diberitahukan kepada nya oleh WP. karena jabatanya (seperti tsb. dalam Pasal 34 KUP.) SANKSI ~ Pidana penjara selama-lama nya dua tahun, dan ~ Denda setinggi-tinggnya Rp 50.000.000,00
Pasal 41 A SETIAP ORANG (YANG TERIKAT PASAL 35) YANG DENGAN SENGAJA
• Tidak memberikan keterangan atau bukti atau • Memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar. SANKSI Pidana Kurungan Maksimal 1 Tahun dan Denda paling banyak Rp 25.000.000,00
Pasal 41 B SETIAP ORANG yang dengan sengaja
Menghalangi atau Mempersullit Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
SAN K S I
Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 75.000.000,00
Pasal 41 C SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA
PERBUATAN
SANKSI
TIDAK MEMENUHI PASAL 35 (1)
KURUNGAN 1 TAHUN atau DENDA Rp. 1 M
MENYEBABKAN TDK TERPENUHINYA PASAL 35 (1)
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA Rp. 800 JUTA
TDK MEMBERI DATA/INFO YG DIMINTA DJP CFM. PASAL 35 A (2) MENYALAHGUNAKAN DATA/INFO PAJAK SHG ADA KERUGIAN NEGARA
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA Rp. 800 JUTA
KURUNGAN 10 BLN atau DENDA Rp. 800 JUTA
Pasal 43 KUHP Pasal 55 Dipidana sebagai pembuat suatu perbuatan pidana : -Yang Melakukan -Yang Menyuruh Melakukan -Yang turut serta melakukan -Yang Menganjurkan
Pasal 56 Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan : -Yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan -Yang sengaja memberi kesempatan atau sarana atau keterangan utk melakukan kejahatan
KUP PASAL 43 : (1) Ketentuan sebagaimana pasal 39 dan 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, membantu melakukan tindak pidana (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
PASAL 38, 39, 39A UU KUP
BARANG SIAPA WAKIL ( Pasal 32(1),(2),(4)) KUASA (Pasal 32(3)) PEGAWAI WAJIB PAJAK PIHAK LAIN : -Yang Menyuruh -Yang Turut Serta -Yang Menganjurkan -Yang Membantu Melakukan
WAJIB PAJAK
PASAL 43 Ayat (1)
Sosialisasi peraturan perpajakan terutama yang terkait dengan tindak pidana perpajakan Reformasi Organisasi DJP, Penyidikan hanya dilakukan oleh KPDJP dan Kanwil DJP, sehingga pelaksanaan penyidikan dapat lebih terfokus Meningkatkan upaya penegakan hukum melalui Penyidikan terhadap kasus tindak pidana perpajakan untuk memberi efek jera (deterrent effect) bagi wajib pajak sehingga peraturan perpajakan dapat ditaati secara voluntary compliance Publikasi terhadap hasil penyidikan yang telah dilaksanakan
PENYIDIK
JAKSA AGUNG Pasal 44 B
Pasal 44 A Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menkeu, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan
DALAM HAL : -Tidak cukup bukti -Bukan Tindak Pidana -Daluwarsa -Tersangka Meninggal Dunia
DENGAN SYARAT Setelah WP melunasi pajak yang tidak atau kurang di bayar atau tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.
Siapa yang BERWENANG melakukan Penyidikan atas TINDAK PIDANA PAJAK ?
PPNS DJP
Kecuali Ps 13 UU BM POLRI
a)
b)
c)
d) e)
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan /laporan agar menjadi lebih lengkap & jelas; Meneliti, mencari & mengumpul kan keterangan mengenai orang pribadi / badan; Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan; Memeriksa buku/catatan dan dokumen lain; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti;
f) g)
h) i)
j) k)
Meminta bantuan tenaga ahli; Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas orang/dokumen; Memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan dan/ atau Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menggunakan pajak yang telah dipotong/dipungut untuk keperluan pribadi atau diputar terlebih dahulu untuk usaha/bisnis, akan tetapi usaha/bisnis tsb gagal. Menggunakan pajak yang telah dipotong/dipungut untuk menutupi pengeluaran kantor yg lainnya yg belum cair dananya, akan tetapi setelah dana cair, pajak tsb tdk segera disetorkan ke Bank Persepsi. Melakukan penyetoran pajak melaui orang lain/perantara dg iming-iming mendapat imbalan/komisi dg prosentase tertentu apabila menyetor lewat perantara tsb, akan tetapi ternyata pajak tsb tdk disetor ke Bank persepsi dan Bendahara diberi SSP bodong.
TERIMA KASIH
