PELAKSANAAN SISTEM REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI (REGIDENT) KENDARAAN BERMOTOR KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
(Jurnal)
Oleh
ADHISTY MARISKA 1312011010
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
ABSTRAK PELAKSANAAN SISTEM REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI (REGIDENT) KENDARAAN BERMOTOR KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG Oleh Adhisty Mariska, Elman Eddy Patra, S.H., M.H, Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail:
[email protected] Pentingnya Sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ialah memudahkan mengetahui kendaraan yang sudah Teregistrasi agar semua kendaraan dapat tercatat dengan baik karena besar nya pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terlaksana dengan baik dan benar. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur tentang fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimanakah Pelaksanaan sistem registrasi dan identifikasi (Regident) kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah provinsi Lampung ? b.Apakah faktor penghambat Pelaksanaan Sistem Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Namun hal tersebut belum berjalan dengan baik karena berbagai faktor baik dari Ditlantas maupun dari Dispenda. Faktor- faktor tersebut adalah jumlah personil yang terbatas yang melakukan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, , Prasarana tidak memadai, dalam pemungutan pajak faktor penghambat nya yaitu terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Adapun saran yang diajukan peneliti, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung hendaknya meningkatkan kualitas menjadi lebih baik lagi pelayanan kepada masyarakat, dan Dipenda Lampung agar terus meningkatkan pelayanan nya serta, demi kelancaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak kendaraan bermotor agar Dipenda Provinsi Lampung dan Ditlantas Polda Lampung harus menjalin hubungan yang lebih intens dan berkesinambungan. Kata kunci: Dipenda, Kendaraan bermotor, Registrasi dan Identifikasi.
ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE REGISTRATION AND IDENTIFICATION SYSTEM IN RELATION TO OWN-SOURCE REVENUE OF LAMPUNG By Adhisty Mariska, Elman Eddy Patra, S.H., M.H, Syamsir Syamsu, S.H., M.H. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung, 35145 e-mail:
[email protected] The importance of motor vehicle registration and identification system is to easily track which vehicles have been registered because it can influence the motor vehicle tax revenue which should be implemented properly and correctly. According to the decision of Indonesian National Police Chief No. 5/2012 regarding the Registration and Identification of Motor Vehicles which regulates the function of the police to provide the origin legitimacy and eligibility, ownership and operation of motor vehicle, control functions, forensic police and service to the community through verification, record keeping and data collection, numbering , publishing and providing proof of registration and identification of motor vehicle, archiving and provision of information. The formulation of the problems in this research are: a. How is the implementation of motor vehicle registration and identification system (Regident) in relation to own-source revenue of Lampung province? b. What are the inhibiting factors of the implementation of motor vehicle Registration and Identification System (Regident) in relation to own-source revenue of Lampung Province? The approaches used in this research are normative and empirical approaches. The data sources consist of primary data and secondary data. The data which have been calculated and presented in the form of description, would be presented for discussion and to be analyzed qualitatively, then to be concluded. Based on the results of the research, the Implementation of Motor Vehicle Registration and Identification system has helped the tax authorities to obtain a valid data related to vehicle registration tax to be paid by the owner of the vehicle. As a result, there was no taxpayer vehicles which were not recorded. The tax collection of motor vehicle was vital in contributing to the local government own-source revenue. However, this program has several inhibiting factors either from the Directorate of Traffic or from the Department of Regional Revenue. Those factors were: the limited number of personnel who carry out the registration and identification system of motor vehicles, the inadequate infrastructure; as for the tax collection, the inhibiting factors included: the limited budget, which caused the inadequate infrastructure and lack of public awareness. It is suggested that the Directorate of Traffic (Ditlantas) of Polda Lampung should improve the quality of its services, while the Department of Regional Revenue (Dispenda) should also improve its services as well to increase own-sources revenue from motor vehicle taxes. Further, that Dispenda and Ditlantas should synergize intensely with sustainability. Keywords: Dispenda, Motor vehicles, Registration and Identification.
I. PENDAHULUAN Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang baik dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Industri di dunia. Sebagai salah satu Negara yang berkembang dan ingin maju, tentunya Indonesia berusaha untuk menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan perkembangan IPTEK di era globalisasi yang serba modern saat ini. Salah satu produk modern yang banyak di Indonesia adalah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Kemajuan Teknologi dalam bidang Industri, kendaraan bermotor di negara kita berkembang sangat pesat yang gunanya sebagai alat transportasi.1 Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Serta, berperan sebagai penunjang, pendorong, penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah.2 Dinamisasi perkembangan di semua lini pembangunan di Indonesia khusus nya di Provinsi paling ujung Pulau Sumatera ini yaitu Provinsi Lampung semakin meningkat, berbanding lurus dengan mobilitas kegiatan masyarakatnya. Tingkat mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna 1
Charles Jackson, 2013, Hukum Lalu Lintas Angkutan jalan, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, hlm.17. 2 Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil, 1995, Disiplin berlalu Lintas di Jalan raya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.15
memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jumlah kendaraan bermotor saat ini di seluruh Indonesia telah mencapai lebih dari 90 juta yang 90% adalah sepeda motor sedangkan pertumbuhan populasi untuk mobil sekitar 2-3% dan sepeda motor lebih dari 3% per tahun.3 Angka kepemilikan sepeda motor meningkat tajam dari tahun ke tahun. Setiap kendaraan bermotor wajib Teregistrasi dan teridentifikasi oleh Polri di Samsat (Sistem administrasi manunggal satu atap). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut regident ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi. Penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi (regident) adalah salah satu wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelenggaraan regident lantas juga merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Polri dalam urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ). Secara lebih khusus dijelaskan, bahwa Regident Lantas 3
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413 di akses pada tanggal 17 april 2016 pukul 20:52
merupakan salah satu fungsi Polisi dalam menangani lalu lintas, baik untuk manusia (pengemudi) maupun kendaraan bermotor (ranmor). Tugas kepolisian tak hanya itu saja melainkan mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Para petugas kepolisian pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas oleh Departemen Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-Undang lainnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) dinyatakan: “Bahwa tugas pokok dan fungsi polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu : “Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas”. Namun, sayangnya tidak diikuti dengan kesadaran pemilik kendaraan masih banyak kendaraan yang belum tertib administratif atau belum ter-registrasi secara baik dan hal ini juga berdampak pada Pemasukan Asli Daerah, secara otomatis Daerah dirugikan dalam kasus tersebut, karena ada salah satu wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya yang akhirnya merugikan negara juga, ini lah yang di manfaatkan sejumlah orang sehingga mengakibatkan plat ganda. Plat ganda yang dimaksud berupa nomor
rangka kendaraan satu (satu kendaraan) mempunyai dua plat dan ada pula dua kendaraan memiliki satu plat. Hal itulah yang dapat menyebabkan permasalahan pemilik kendaraan dan juga data yang ganda pula. Provinsi Lampung sendiri kasus plat ganda mencapai 100 ribu kendaraan (Keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Lampung melalui Kasi keberatan dan sengketa pajak Bapak Fahrorrozy. Pada wawancara yang di laksanakan di Dinas Pendapatan Daerah, hal ini lah yang menjadi masalah bagi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung, akibat kurang adanya pembenahan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor baik di Direktorat Lalu Lalu Lintas Polda lampung, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung maupun di Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Kota Bandar Lampung. Kasus Plat ganda kendaraan bermotor ganda, tidak akan selesai jika tidak ada perketatan sistem Registrasi kendaraan bermotor serta pembenahan sistem. Berdasarkan hal ini kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Sistem Registrasi Dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung” Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimanakah Pelaksanaan Sistem Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung ? b. Apakah Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung ?
II. METODE PENELITIAN Pendekatan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.4 Dan Pendekatan secara empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara observasi atau wawancara dengan informan dan responden yaitu Kepala Samsat kota Bandar Lampung, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, dan Kepala Ditlantas Polisi Daerah Lampung, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 2.1. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu melalui wawancara dengan informan. Data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari :5 Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari literaturliteratur ilmu pengetahuan hukum, dan buku-buku yang berkaitan dengan Pelaksanaan sistem Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
4
Ali Zainuddin.2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. hlm. 24 5 Amiruddin dan H. Zainal Asikin.2012.Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet-6. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. hlm. 30
2.2. Prosedur Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: a. Studi Kepustakaan Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan kegiatan membaca, mencatat, mengutip, dan menelaah hal-hal yang berkaitan dengan Penelitian ini. b. Studi Lapangan Dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber 2.3. Prosedur Pengolahan Data Setelah data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dengan cara: a. Seleksi Data, merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatancatatan tertulis di lapangan. b. Pemeriksaan Data, data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya. c. Klasifikasi Data, merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. d. Penyusunan Data, merupakan proses pengumpulan data dan merekap data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. 2.4. Analisis Data Proses analisis data adalah merupakan usaha untuk menjawab atas pertanyaan perihal rumusan dan hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yakni rangkaian data yang telah
disusun secara sistematik menurut klasifikasinya dengan memberi arti terhadap data tersebut menurut kenyataan yang diperoleh dilapangan dan disusun dalam uraian kalimat-kalimat sehingga menjadi benar-benar merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian disusun suatu kesimpulan atas dasar jawaban dari hasil penelitian tersebut dan selanjutnya disusun saran-saran dari peneliti untuk perbaikan atas permasalahan yang dihadapi.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1. Pelaksanaan Sistem Regident kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Pelaksanaan dalam pengertian ini adalah suatu proses rangkaian tindak lanjut setelah sebuah rencana atau peraturan perundang-undangan di tetapkan oleh pemerintah sebagai stakeholder. Pelaksanaan sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sendiri didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tanggal 16 Februari tahun 2012 tentang Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting dalam struktur APBD Provinsi Lampung, selain komponen Belanja dan Pembiayaan. Ini berarti, terealisasi atau tidaknya Program dan Kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung sangat ditentukan oleh tercapai atau tidaknya target pendapatan daerah. Perkembangan yang begitu pesat terkait dengan jumlah penduduk di Provinsi Lampung tentunya akan berdampak
dengan meningkatnya kebutuhan akan sarana transportasi. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah khususnya di Provinsi Lampung, maka ditetapkan peraturan daerah untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, dimana Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Pada tahun 2011 Sepeda Motor sebanyak 1 874 742 unit, dan melonjak tahun 2012 menjadi 2 095 347 unit, lalu di tahun 2013 meningkat menjadi 2 279 750 unit, dan pada 2014 jumlah sepeda motor meningkat lagi menjadi 2 471 621 unit, hingga di tahun 2015 meningkat lagi menjadi 2 669 563 unit. Begitupun dengan jumlah Kendaraan lainnya seperti Mobil Penumpang terus mengalami kenaikan, Mobil beban meningkat dengan stabil tiap tahunnya, begitupun dengan mobil bus mengalami peningkatan. Menurut Bapak Fauzi, selaku Kasubbag Perencanaan di Dipenda provinsi lampung, pajak daerah menyumbang 85,97% untuk daerah, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2011-2015) dari persentase tersebut pajak daerah yang paling besar yaitu PKB dan BBNKB. Dari tahun 20112015, PKB cenderung naik namun tidak terpungkiri mengalami kontraksi, banyak faktor yang mempengaruhinya misalnya saja Daya beli menurun, faktor ekonomi nasional menurun, komoditi perkebunan menurun, sehingga daya beli menurun.
Dalam sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perlu adanya administrasi dan pengawasan dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan kemudahan, institusi pemerintah daerah yang memungut pajak yang objeknya kendaraan bermotor adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau yang dikenal dengan (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Kepolisian, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan dan dilaksanakan pada satu atap yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat". Bapak Nebokadnezar, selaku Kasubbag TU UPTD I yang berada di Kantor Samsat mengatakan Dasar hukum yang di gunakan dalam penarikan pajak kendaraan bermotor di provinsi lampung ialah Undang-undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009, Perda Provinsi Lampung no 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Peraturan Gubernur Lampung no 41 Tahun 2011. 1. Tahapan Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Ada beberapa Tahapan atau prosedur yang harus di lalui dalam pelaksanaan Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yang termuat dalam Keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor: Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi, antara lain; a. Pemohon diminta untuk mengisi Formulir Permohonan serta Membawa Dokumen persyaratan b. Melakukan pencocokan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan c. Melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen persyaratan d. Mendatakan identitas pemilik dan kendaraan bermotor e. Melakukan pengecekan silang antara data identitas pemilik dan identitas kendaraan bermotor dengan data regident kepemilikan ranmor secara online
f. Melaksanakan penetapan dan pembayaran PNPB g. Melaksanakan pencetakan STNK h. Melaksanakan pencetakan TNKB i. Melaksanakan penyerahan STNK dan TNK. Apabila persyaratan tidak lengkap dan tidak sah maka berkas dokumen persyaratan dikembalikan kepada pemohon serta diberikan penjelasan. Menurut Bapak Khoirul Bahri, selaku Penata Administrasi II BPKB Subdit Regident di Direktorat Lalu Lintas, mengemukakan bahwa Tahapan atau proses pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam pelaksanaan nya saat ini sudah sesuai dengan Prosedur dalam Keputusan kepala korps lalu lintas polri nomor: Kep/72/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Standar oprasional prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi, yaitu: 1. Pemohon diminta membawa persyaratan dokumen yang sah Pemohon membawa dokumen persyaratan yang sah persyaratan kendaraan Baru di rakit dalam negeri (CKD) dan Kendaraan baru dirakit bukan dalam negeri (CBU). Persyaratan tersebut antara lain: a) Mengisi Formulir Permohonan b) Cek Fisik Ranmor c) Faktur Pembelian d) Sertifikat Nik (dalam negeri) /Vin(luar negeri), kombinasi 17 digit nomor dan huruf. e) Copy Identitas a. Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah (Ktp,Sim & Pasport Asli), bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa. b. Badan Hukum: SIUP & NPWP, Keterangan Domisili, surat kuasa bermaterai cukup & tanda tangan pimpinan serta cap badan hukum c. Instansi pemerintah :Surat tugas/surat kuasa bermaterai &
ditanda tangani oleh pimpinan serta di bubuhi cap badan hukum. 2. Identifikasi dan Verifikasi Persyaratan Persyaratan tersebut diterima oleh bagian/petugas Identifikasi dan Verifikasi , petugas mengecek kelengkapan, keabsahan, antara dokumen dan persyaratan dengan instansi yang mengeluarkannya. 3. Pendaftaran dan Penetapan Apabila sudah lengkap diarahkan kepada bagian pendaftaran BPKB, petugas kembali mengecek dokumen persyaratan. Petugas pendaftaran menetapkan TNKB/NOPOL/PLAT, kemudian memisahkan dokumen untuk persyaratan STNK dan Dokumen persyaratan BPKB, selanjutnya pemohon diarahkan untuk membeli buku BPKB ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank BRI 4. Pembayaran, Pengesahan, dan Penyerahan Kepada Pemohon Sesuai dengan PP No. 60 tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk pembelian Buku BPKB kendaraan Roda empat sebesar Rp. 3750.000.sedangkan kendaraan Roda dua Rp.225.000.-. Terhitung dari 6 Januari 2017, Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan pajak kendaraan bermotor hingga lebih 100 persen. Apabila telah melakukan pembayaran pemohon kembali lagi ke petugas pendaftaran, dengan menyerahkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank untuk pembayaran buku BPKB, lalu pemohon diarahkan ke Samsat dengan membawa dokumen STNK untuk mengurus/ membuat STNK. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, proses penerbitan STNK melalui dua loket, Loket pertama adalah bagian
pendaftaran dan penetapan, sedangkan Loket kedua adalah pembayaran, pengesahan,dan penyerahan. Lalu hasil dari pencetakan diserahkan kepada pemohon, pemohon dipanggil sesuai dengan nomor antrian. Kemudian berkas dokumen lainnya oleh petugas penyerahan (polisi) diserahkan kebagian petugas arsip sebagai dokumen polri. 2. Prinsip-Prinsip Pelayanan dalam Pelaksanaan Regident Ranmor Pelaksanaan Regident Ranmor berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan: a. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan Regident Ranmor yang mudah dipahami, dilaksanakan, dan diakses; b. Cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan Regident Ranmor; c. Akurat, yaitu pelayanan Regident Ranmor dilaksanakan secara teliti, cermat, tepat, dan berkualitas; d. Aman, yaitu proses dan produk pelayanan Regident Ranmor dapat memberikan perlindungan, rasa aman, dan kepastian hukum; e. Akuntabel, yaitu kualitas pejabat atau penyelenggara pelayanan Regident Ranmor bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan; f. Informatif, yaitu tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan pelaksanaan Regident Ranmor ataupun untuk mendukung pemangku kepentingan lain; dan g. Nyaman, yaitu terselenggaranya pelayanan Regident Ranmor dalam suasana yang menyenangkan serta didukung sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Tujuan Pelaksanaan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, Regident Ranmor bertujuan untuk:
a. Tertib administrasi, dalam rangka: 1) Terjaminnya keabsahan Ranmor dan kepemilikannya serta operasional kendaraan bermotor dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum; 2) Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi Regident Ranmor sebagai bentuk tertib administrasi sebagai landasan penyelenggaraan fungsi kontrol dan forensik kepolisian; b. Pengendalian dan pengawasan Ranmor, dalam rangka: 1) Pemberian dukungan pengendalian jumlah dan operasional Ranmor; dan 2) Pengawasan Ranmor yang dioperasikan; c. Mempermudah penyidikan pelanggaran dan/ atau kejahatan dalam bentuk: 1) Penyediaan data forensik kepolisian untuk mendukung penyidikan kejahatan yang terkait dengan Ranmor; dan 2) Penyediaan data untuk dukungan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas; d. Perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka penyediaan data untuk mendukung: 1) Perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan; 2) Perencanaan manajemen dan rekayasa infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan; dan 3) Operasional dan manajemen rekayasa serta pendidikan lalu lintas dan angkutan jalan; e. Perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyediaan data untuk mendukung: 1) Pembangunan di bidang jalan; 2) Pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 3) Pengembangan industri dan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
4) Pembangunan di bidang lain yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Penghapusan Regident Ranmor adalah bentuk sanksi administratif bagi pemilik Ranmor yang tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak masa berlaku STNK habis berdasarkan data Regident Ranmor pada Polri. Menurut Bapak Khoirul Bahri, adanya Regident atas kendaraan bermotor ini sangat penting demi terciptanya kelancaran dan kenyamanan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam menggunakan kendaraan bermotornya serta, menyangkut proses penarikan pajak kendaraan bermotor. 4. Kaitan antara Pelaksanaan Sistem Regident Kendaraan Bermotor dengan PAD Provinsi Lampung Menurut ketentuan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemungutan pajak daerah diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi lampung yang paling utama adalah melalui pajak kendaraan bermotor. Untuk mengoptimalkan perolehan pajak kendaraan bermotor, dibutuhkan suatu sistem untuk mengidentifikasi dan mendata setiap kendaraan yang dimiliki oleh setiap masyarakat di Provinsi lampung guna mempermudah penarikan pajak kendaraan bermotor.
Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Karena pada proses tahapan yang di lakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor , pemilik kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor diberlakukan. 3.2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sistem Regident Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapataan Asli Daerah Provinsi Lampung 1. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Sistem Regiden Kendaraan Bermotor Beberapa hal dapat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sistem regident kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pendapataan asli. Faktor penghambat yang akan diuraikan dalam skripsi berikut ini terbagi menjadi 2 bagian, dibagian pertama akan dibahas tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan regident di ditlantas polda lampung, sedangkan dibagian kedua akan dibahas tentang faktor penghambat yang dihadapi oleh dispenda Provinisi lampung. Bapak khoirul Bahri, selaku Penata Administrasi II BPKB Subdit Regident di Direktorat Lalu Lintas, mengemukakan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor , faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut: a. Terbatasnya jumlah personil Menurut Penata Administrasi II BPKB Subdit Regident, idealnnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi republik
indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas, dimana pegawai harian lepas tersebut tidak kompeten dibidangnya, dan juga gaji Pegawai harian lepas tidak dianggarkan oleh Polri. b. Kurang Maksimal dalam Pelayanan Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamsat memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya. c. Prasarana tidak memadai Kurangnya prasarana yang memadai, seperti gedung pengarsipan yang berada di empat tempat lokasi berbeda. 2. Faktor Penghambat dalam Penarikan Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, menurut Bapak Fauzi selaku Kasubbag Perencanaan yang bertugas di Dipenda Provinsi Lampung menutur kan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan regident kendaraan bermotor kaitannya dalam Pendapatan asli daerah provinsi lampung menuturkan bahwa faktor penghambat tersebut dibagi menjadi dua yakni Faktor penghambat Internal dan Faktor Penghambat Eksternal, penjelasannya yakni : 1. Faktor internal Terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, personel di lapangan khususnya didaerah-daerah , didalam penagihan memerlukan tenaga yg cukup melakukan razia lapangan, razia lapangan memerlukan dana, karena melibatkan polisi. Namun sekarang ini diringankan dikarenakan ada dengan cara sistem online. 2. Faktor Eksternal Kurangnya kesadaran masyarakat (Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi ke masyarakat, mobilitasnya kurang.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Sistem Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi dan pemilik kendaraan tersebut sudah mempunyai jumlah tanggungan kendaraan yang harus dibayarkan tiap tahun, yang lebih dikenal dengan Pajak Kendaraan Bermotor, penentuan besaran pajak tersebut dilakukan oleh Petugas. Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor akan mempermudah petugas pajak untuk mendapatkan data yang valid terkait registrasi kendaraan yang akan dibayarkan pajaknya oleh pemiliknya. Sehingga tidak ada wajib pajak kendaraan yang tidak terdata. Pemungutan pajak kendaraan bermotor sangat vital dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Karena pada proses tahapan yang di lakukan pada saat Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor, pemilik kendaraan tersebut atau wajib pajak sudah memiliki kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor setelah penetapan Pajak kendaraan bermotor diberlakukan. Dalam pelaksanaan nya selama ini belum maksimal karena keterbatasan jumlah personel sehingga kurang Maksimal dalam pelayanan.
2. Faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan Sistem Registrasi dan Identifikasi (Regident) Kendaraan Bermotor adalah: a) Terbatasnya jumlah personil idealnnya pelaksanaan dilapangan seharusnya diemban oleh petugas polisi republik indonesia (Polri) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, karena personil terbatas jadi menggunakan tenaga pegawai harian lepas; b) Kurang Maksimal dalam Pelayanan, Belum seluruhnya petugas pelaksana yang ada disamsat memiliki pengetahuan atau kompetensi dibidangnya; c) Prasarana tidak memadai seperti gedung pengarsipan yang berada di empat tempat lokasi berbeda. Adapun faktor penghambat dari pemungutan Pajak kendaraan Bermotor yaitu a) Faktor internal,dimana terbatasnya anggaran, akibatnya ke sarana prasarana kurang memadai, personel di lapangan khususnya didaerah-daerah , didalam penagihan memerlukan tenaga yg cukup melakukan razia lapangan, razia lapangan memerlukan dana, karena melibatkan polisi; b) Faktor Eksternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat ( Faktor ekonomi, inflasi), karena dana juga menghambat sosialisasi ke masyarakat, mobilitasnya kurang. 4.2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat saran yang diajukan penulis sebagai bahan masukan, adalah sebagai berikut: 1. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung hendaknya mempertahankan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang sudah mulai membaik, bahkan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Disamping itu juga mendengar dan mempertahankan berbagai keluhan masyarakat untuk dapat ditanggapi secara positif dan proposional, baik mengenai kinerja Polri pada umummnya maupun Polantas pada
khususnya. Serta dapat terus meningkatkan sistem data komputer satu server dengan Dipenda agar Terkoordinasi dengan baik data jumlah kendaraan yang sudah teregistrasi. 2. Dispenda lampung agar meningkatkan pelayanan nya serta, demi kelancaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang pajak kendaraan bermotor agar Dipenda Provinsi Lampung dan Ditlantas Polda Lampung harus menjalin hubungan yang lebih intens dan berkesinambungan.
DAFTAR PUSTAKA Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Cet-6. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jackson, Charles. 2013. Hukum Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil. 1995. Disiplin berlalu Lintas di Jalan raya. Jakarta: Rineka Cipta. Zainuddin, Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Undang-Undang No 23 Tahun2014 Tentang Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Perda Provinsi lampung Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak daerah Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor Peraturan Kepala Korps Lalu lintas Polri Nomor Kep/72/XII/2013 Tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) Bidang Registrasi dan Identifikasi http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/ id/1413.
