SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
KHAERIL ANWAR J
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
SKRIPSI
ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
disusun dan diajukan oleh
KHAERIL ANWAR J A31109267
kepada
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2014
ii
SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
disusun dan diajukan oleh
KHAERIL ANWAR J A31109267
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar,
Februari 2014
Pembimbing I
Pembimbing II
Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si., Ak, CPA, CA NIP. 195501101987031001
Drs. Abdul Rahman, MM, Ak. NIP. 196601101992031001
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA. NIP. 196503051992032001
iii
SKRIPSI ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN disusun dan diajukan oleh
KHAERIL ANWAR J A31109267 telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal Februari 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan
Menyetujui, Panitia Penguji No. Nama Penguji
Jabatan
Tanda Tangan
1. Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak, CPA, CA
Ketua
1………………
2. Drs. H. Abdul Rahman, MM, Ak
Sekertaris
2……………...
3.
Anggota
3………………
4.
Anggota
4……………...
Anggota
5……………...
5.
.
Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA NIP. 19650305199203200
iv
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama
: KHAERIL ANWAR J
NIM
: A31109267
jurusan/program studi
: AKUNTANSI
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).
Makassar, Februari 2014 Yang membuat pernyataan,
KHAERIL ANWAR J
v
PRAKATA
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil „alamin, puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kontribusi Dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Selatan”. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada: Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua penulis ayah Dr. Ir. H. Junaedi Muhidong, M.Sc dan ibu HJ. Parida 2. Kepada saudara-saudari penulis; Ari Andini Junaedi, S.ked, Muh. Azron Junaedi, Amna Widari Junaedi atas segala nasihat akan pentingnya pendidikan serta doa yang diperuntukkan untuk penulis. 3. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE, MS, Ak. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas
vi
4. Bapak Dr. Darwis Said, SE., M.SA.,Ak. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas. 5. Ibu Dr. Hj. Kartini, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas 6. Bapak Drs. H. Kastumuni Harto, M.Si, Ak. selaku pembimbing pertama skripsi Penulis, serta Bapak Drs. Abd. Rahman, Ak selaku pembimbing kedua atas nasehat, waktu, dan sambutan hangatnya untuk berkonsultasi mengenai skripsi ini. 7. Ibu Dra. Andi Kusumawati, M.Si., Ak., selaku Penasehat Akademik atas bimbingan dan arahan selama penulis berkuliah. 8. Staf akademik Fakultas Ekonomi Unhas, terkhusus untuk staf akademik Jurusan Akuntasi yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik. 9. Teman-teman k09nitif terkhusus Pajar, Wahid, Yusuf, Deki, Rifki, Dade, Kemas, Dias, Mawan, Arfan, Mira, Indri, Maria, Annis, Veby atas semua bantuan dan makna persaudaraan yang telah diberikan selama kurang lebih 4 tahun bersama. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi tercapainya penulisan yang lebih baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Makassar, Februari 2014
Peneliti
vii
ABSTRAK
ANALISIS KONTRIBUSI DAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN Khaeril Anwar J Kastumuni Harto Abdul Rahman Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Untuk itu, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk didalamnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Walaupun demikian, pola kontribusi PKB terhadap PAD Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, belum banyak dikaji. Untuk itu, penelitian didesain untuk mengetahui berapa besar: 1) Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012; dan 2) Potensi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan sifatnya deskriptif. Sampel penelitan adalah PKB kendaraan beroda dua dan beroda empat atau lebih yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun; 2) Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2012 cukup tinggi beriksar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%; 3) Selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB; 4) Potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 487 Miliar sampai Rp 799 Miliar pertahun selama periode 2009-2012; dan 5) Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu dibawah nilai potensi PKB yang ada. Efisiensi penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012. Kata kunci: PAD, Potensi PKB, dan Realisasi PKB
viii
ABSTRACT
ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND CONTRIBUTION OF MOTOR VEHICLE TAX REVENUE SOUTH SULAWESI Khaeril Anwar J Kastumuni Harto Abdul Rahman
The increase of the local government revenue (PAD) has been a great cocern since more and more authority has been delegated to the local government. Therefore, the potential sources of local revenue such as the regional taxes and levies should be explored at a maximum level, but of course according to the corridor of legislation, including the motor vehicle taxes (PKB) which indeed have long become a major element of the PAD. However, the pattern of this PKB contribution to PAD of the local government, in particular the South Sulawesi Provincial Government has not been intensively studied. For such reason, this study was designed to determine: 1) the PKB contribution to South Sulawesi PAD during the period of 2009- 2012, and 2) the potential of PKB contribution to South Sulawesi PAD from 2009 to 2012. This study used a quantitative approach following the descriptive nature of the data. The research target was two-wheeled vehicles and four or more wheels in South Sulawesi Province. The results showed that: 1) the number of vehicles in the province of South Sulawesi experienced a sharp increase with the average growth rate during the period of 2009-2013 was approximately 16,095 units of cars per year and approximately 81.912 units of motorcycles per year; 2) contributions of PKB to South Sulawesi PAD was quite high during the period of 2009-2012, approximately 25.7% to 29.6% or an average of 27.7%; 3 ) during the period of 2009-2012 there were approximately 565 thousands to 675 thousands units of motor vehicles per year that did not pay PKB; 4) potential PKB of South Sulawesi Province ranged from Rp 487 billion to Rp 799 billion per year during the 2009-2012 period, and 5) realization of PKB each year during the 2009-2012 period was always below the potential value. PKB withdrawal effectiveness was only about 65 % to 68 % during the 2009-2012 period. Keywords : PAD, potential PKB, and PKB realization
ix
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ HALAMAN JUDUL ........................................................................................... HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................ HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................. HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................... PRAKATA......................................................................................................... ABSTRAK......................................................................................................... ABSTRACT ...................................................................................................... DAFTAR ISI...................................................................................................... DAFTAR TABEL .............................................................................................. DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................
i ii iii iv v vi viii ix x xii xiii xiv
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1.2 Rumusan Masalah ......................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 1.4 Kegunaan Penelitian ...................................................................... 1.5 Ruang Lingkup Penelitian .............................................................. 1.6 Sistematika Penulisan....................................................................
1 1 3 4 4 5 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 2.1 Landasan Teori .............................................................................. 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah .................................... 2.2 Dasar-Dasar Pajak ......................................................................... 2.2.1 Pengertian Pajak ................................................................... 2.2.2 Fungsi Pajak ......................................................................... 2.2.3 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak ............................ 2.2.4 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak ................................... 2.2.5 Hambatan Pemungutan Pajak .............................................. 2.2.6 Tarif Pajak ............................................................................. 2.3 Pajak Daerah ................................................................................ 2.3.1 Kriteria dan Ciri-Ciri Pajak Daerah ...................................... 2.3.2 Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah ............................... 2.3.3 Efektivitas Pajak Daerah....................................................... 2.4 Pajak Kendaraan Bermotor ........................................................... 2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor ................................ 2.4.2 Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor ..................................... 2.4.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor ........................... 2.4.4 Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ............ 2.4.5 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor .............................................................................. 2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor ............................................................. 2.5 Penelitian Terdahulu ...................................................................... 2.6 Kerangka Pemikiran .......................................................................
7 7 7 9 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22
x
23 24 25 26
BAB III METODE PENELITIAN ....................................................................... 3.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 3.2 Tempat dan Waktu ......................................................................... 3.3 Populasi dan Sampel ..................................................................... 3.4 Jenis dan Sumber Data ................................................................. 3.5 Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalisasi ......................... 3.6.1 Variabel Dependen .............................................................. 3.6.2 Variabel Independen ............................................................. 3.7 Metode Analisis Data .....................................................................
27 27 27 27 28 28 29 29 29 29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ............................................................... 4.1 Sebaran Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan ........ 4.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ..................... 4.3 Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan .........................................................
31 31
BAB V PENUTUP ............................................................................................ 5.1 Kesimpulan .................................................................................... 5.2 Saran .............................................................................................. 5.3 Keterbatasan Penelitian .................................................................
42 42 42 43
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................
44
LAMPIRAN ......................................................................................................
47
xi
35 38
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1.1 Sebaran Mobil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2013 ......................................................... 2.1 Realisasi PKB Provinsi Sulawesi Selatan Selama Periode 2008-2009 .................................................................................... 3.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Menurut BPS 2011 dann Hasil Prediksi .................................................. 4.1 Jumlah Kendaraan Yang Membayar Pajak dan Jumlah Kendaraan menurut BPS, Periode 2009-2012 ......................................... 5.1 Rata-Rata Nilai PKB (Rp/Unit Kendaraan) Periode 2009/2012 ................ 6.1 Prediksi PKB Tidak Terbayar Pertahunnya Selama Periode 2009-2012 ................................................................................... 7.1 Tingkat Efektifitas Penarikan PKB Periode 2009-2012 ............................
xii
34 36 39 40 40 41 41
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1
Halaman
Kerangka Pemikiran ............................................................................. Jumlah Kendaraan Bermotor (mobil dan Sepeda Motor) di Provinsi Sulawesi Selatan Selama Perioden 2009-2013 ................................... Jumlah Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2013 ..................................................... Jenis-Jenis Mobil Yang Ada di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2013 ...................................................................................................... PAD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008-2013 36 Hubungan Antara PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008-2012 ............................................................................................. Tren Pertumbuhan PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008-2012 ............................................................................................. Rata-Rata Kontribusi PAD Terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2008-2012 ...............................................................................
xiii
26 31 33 35
37 37 38
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran
Halaman
Data Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Per Kabupaten/Kota Provinvi Sulawesi Selatan ..............................................................................
47
Perbandingan Data Kendaraan Bermotor Se Sulawesi Selatan
.................
48
Data Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar / Terbayar Per Kabupaten Bulan Januari S/D September 2013 ........................................................................
49
Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah dam Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .........................................................
50
xiv
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik pada tahun-tahun
terakhir ini. Salah satu bukti pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan permintaan domestik. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi juga meningkat. Bank Indonesia (BI) melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan tahun 2011 berada pada kisaran 6,4 persen. Pada tahun 2012, perekonomian Indonesia tetap tumbuh pada kisaran 6.23 persen. Pada level provinsi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun 2012 secara kumulatif sebesar 8,3 persen. Ini berarti, untuk kesekian kalinya, sejak 2007 pertumbuhan ekonomi Sulsel berada diatas rata-rata nasional. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ini masih didominasi oleh sektor pertanian, yang mencapai 20 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel juga meningkat pesat. ANTARA News pada tanggal 25 November 2011 melaporkan bahwa PAD Sulsel pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 ditetapkan sebesar Rp2,34 triliun. Target PAD Sulsel 2012 naik 19 persen atau Rp376 miliar dibanding PAD 2011 yang realisasinya mencapai Rp2,07 triliun. Sebagian besar PAD ini bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Komponen PAD terbesar
1
2
kedua yakni retribusi daerah yang juga naik 10 persen atau Rp11 miliar dari realisasi di 2011. Selain itu, pajak pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga naik empat persen atau Rp2,6 miliar dari Rp52 miliar menjadi Rp64 miliar. Pertambahan kendaraan bermotor di wilayah ini jelas sangat tinggi. Jumlah kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan tahun 2010 sebanyak 1,927,594 unit atau naik sebesar 7,54 persen dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 1,792,361 unit. Kendaraan-kendaraan bermotor tersebut terdiri dari 938 unit kendaraan khusus, 161,257 unit mobil penumpang, 86,055 unit mobil beban, 26,242 unit bus dan yang merupakan jumlah terbesar adalah sepeda motor dengan jumlah 1,655,489 unit. Dalam
rangka
penyelenggaraan
Pemerintahan,
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas
daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap
daerah-daerah
tersebut
mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan biaya kepada masyarakat berupa pajak. Berdasarkan Undang-Undang menempatkan
Dasar
Negara
perpajakan
Repulik
sebagai
salah
Indonesia satu
Tahun
perwujudan
1945
yang
kenegaraan,
ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Tuntutan peningkatan PAD yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung
2
3
pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBDnya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur PAD yang utama. Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, kebijakan utama yang ditempuh adalah intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek/objek pajak. Intensifikasi pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan perpajakan sesuai dengan potensinya. Sementara itu, ekstensifikasi subjek/objek pajak adalah kebijakan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak. Dua jenis kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan (Badan Analisa Fiskal Departemen keuangan, 2002).
1.2
Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa
permasalahan sebagai berikut: 1. Berapa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012?
3
4
2. Berapa potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012?
1.3
Tujuan penelitian Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini
adalah: 1. Untuk mengetahui berapa
besar kontribusi Pajak
Kendaraan
Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 2. Untuk mengetahui berapa besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012
1.4
Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik dari aspek teoritis
maupun aspek praktis, serta kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. 1. Aspek teoritis Dalam aspek teoritis, manfaat penelitian ini adalah: a. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
tambahan
pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. b. Penelitian ini akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan
penelitian
selanjutnya,
perpajakan.
4
khususnya
di
bidang
5
2. Aspek praktis Dalam aspek praktis, manfaat penelitian ini adalah: a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah dalam mengelolah penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini akan meneliti potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini hanya mengambil data pada kantor DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan.
1.6 Organisasi/Sistematika Penulisan skripsi dengan judul Analisis Kontribusi dan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai teori-teori dan konsepkonsep umum yang akan digunakan dalam penelitian ini.
5
6
BAB III METODE PENELITIAN Bab ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan. Dimulai dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta analisis data. BAB IV HASIL PENELITIAN Bab ini berisi penjelasan mengenai analisa data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Dengan demikian akan diperoleh suatu hasil analisa yang akan dijadikan
dasar
dalam
pembuatan
kesimpulan
dan
saran
penelitian ini. BAB V PENUTUP Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian
ini bagi Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan,
masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori 2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting untuk proses pembangunan (Damang, 2011). Berdasarkan literatur-literatur perpajakan, dikenal istilah dua macam fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulair). Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik. Dua jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan fungsi regulair merupakan fungsi tambahan dari pajak, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk mengarahkan perilaku warga negara agar bertindak sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, agar masyarakat tidak mengonsumsi minuman beralkohol, maka jenis barang ini dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tinggi. Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
7
8
Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam rnelaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan
kebutuhannya
guna
memperkecil
ketergantungan
dalam
mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang Iebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004). Menurut Tony Marsyahrul (2006:5), “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”. Sedangkan menurut Mardiasmo, (2006:5) “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan
8
9
kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.
Dasar – Dasar Perpajakan 2.2.1 Pengertian Pajak Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Pengertian pajak, yang salah satu pengertian menurut Waluyo (2005) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran
umum
berhubungan
dengan
tugas
Negara
untuk
menyelenggarakan pemerintahan”
Sebagai satu perbandingan, pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, Prof, Dr, S.H. adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (konsentrasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut, dapat di simpulkan bahwa pajak memiliki unsurunsur:
Iuran dari rakyat kepada Negara.
9
10
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaranpengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
2.2.2 Fungsi Pajak Menurut mardiasmo (2006:1) Fungsi pajak secara sederhana adalah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama para warga masyarakat. Berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terdapat 2 (dua) fungsi pajak yaitu: Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, ketersediaan minuman keras dapat ditekan, demikian pula dengan barang mewah.
10
11
2.2.3 Pembedaan dan Pembagian Jenis Pajak Pajak dikelompokkan menjadi Mardiasmo (2006:5): Menurut Golongannya Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut sifatnya Pajak subyektif Pajak subyektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP), misalnya Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Obyektif Pajak
obyektif
adalah
pajak
yang
berpangkal
pada
objeknya,
tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak (WP). Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Menurut Lembaga Pemungutannya Pajak Pusat Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai.
11
12
Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak Propinsi Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pajak Kabupaten/Kota Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.
Asas dan Sistem Pemungutan Pajak Asas Pemungutan Pajak Asas pemungutan pajak terdiri atas tiga macam, yakni: Asas Tempat Tinggal (Asas Domisili) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak (WP) yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak (WP) dalam negeri.
Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan
12
13
berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Sistem pemungutan pajak Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak, yaitu: Official Assessment System Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada pemerintah (fiskus); 2) Wajib Pajak (WP) bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah (fiskus). Self Assessment System Self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Ciri-cirinya: 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak (WP) sendiri; 2) Wajib Pajak (WP) aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Pemerintah (fiskus) tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Withholding System Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Ciri-cirinya adalah wewenang menetukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan Wajib Pajak (WP).
13
14
Hambatan Pemungutan Pajak Menurut mardiasmo (2006:9) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat di kelompokkan menjadi: Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain: Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Perlawanan aktif Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: Tax avoidance, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Tax evasion, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).
Tarif Pajak Ada 4 macam tarif pajak: Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proprsional terhadap besarnya nilai yang di kenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. Tarif tetap
14
15
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapun adalah Rp 1.000,00 Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: pasal 17 UU PPh 2000 Lapisan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dan BUT Sampai dengan 25 juta tarif 5% Diatas 25 juta – 50 juta tarif 10% Diatas 50 juta – 100 juta tarif 15% Diatas 100 juta – 200 juta tarif 25% Diatas 200 juta tarif 35% Tarif degresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Pajak Daerah Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah diatur bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
15
16
Pajak Propinsi (Daerah Tingkat I) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Kabupaten / kotamadya (Daerah Tingkat II) Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir
Kriteria dan Ciri-Ciri Pajak Daerah Siahaan (2006:197) Menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah sebagai berikut: Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastik, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat yang horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana, mudah dihitung dan pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
16
17
Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. Non distorsi terhadap perekonomian: implikasi pajak atau pungutan menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut : Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya. Relative stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan ada kalanya menurun secara tajam. Tax basenya (Dasar pengenaan pajaknya) harus merupakan perpaduan antar prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).
Penerimaan Daerah dan Pajak Daerah Dengan
ditetapkannya
Undang-Undang
No.
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, telah membawa pembangunan yang cukup besar dan mendasar dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat serta pembangunan daerah. Implikasi langsung dari pemberian tanggung jawab tersebut adalah daerah membutuhkan dana yang semakin besar untuk memenuhi pembiayaan uang menjadi tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemberian fungsi tersebut juga telah dilakukan pembagian sumber-sumber keuangan yang menjamin agar
17
18
semua daerah dapat membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu sumber pembiayaan tersebut diharapkan dari penerimaan daerah yang diatur dalam Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang penerimaan meliputi : Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Dana Perimbangan Pinjaman Daerah dan, Lain-lain Pendapatan daerah yang sah
Efektivitas Pajak Daerah Menurut Nick Devas (1989 : 61-62) dalam bukunya Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, bahwa untuk mengukur berbagai pajak daerah digunakan 5 (lima) kriteria sebagai berikut : Yield (Hasil) Digunakan untuk mengetahui memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutnya. Equality (Keadilan)
18
19
Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar atas berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal artinya kelompok yang mempunyai sumber daya ekonomi yang sama dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat lain dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan yang besar dalam pembebanan pajak dari satu daerah ke daerah lain jika perbedaan
ini
mencerminkan
perbedaan
dalam
menyediakan
layanan
masyarakat. Economy Efficiency (Daya Guna Ekonomi) Pajak hendaknya mendorong (atau sekitarnya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil “beban lebih” pajak. Ability to Implement (Kemampuan Melaksanakan) Suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemampuan politik dan kemampuan tata usaha. Suistainbility as A local Revenue Source (Kecocokan Sebagai Sumber Penerimaan Daerah) Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah jangan mempertajam perbedaanperbedaan dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajaknya hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.
19
20
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor 2.4.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.
Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, dimana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air. Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan
20
21
menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA didaerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah.
2.4.3 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah: Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Peraturan Gubernur yang mengatur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi yang dimaksud.
2.4.4 Objek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Objek PKB Adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat seperti kawasan: Bandara
21
22
Pelabuhan laut Perkebunan Kehutanan Pertanian Pertambangan Industri Perdagangan Sarana olah raga dan rekreasi Wajib Pajak Adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor, jika wajib pajak merupakan badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa hukum badan tersebut. Dengan demikian, pada PKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
2.4.5 Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pembayaran PKB PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah.
22
23
Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu : Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak. Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak. Penagihan PKB Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD , SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
2.4.6 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Perhitungan PKB Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak denngan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus:
23
24
Menurut Suwarno dan Suhartiningsih (2008) Potensi pajak (daerah) adalah kekuatan atau kemampuan untuk mengahasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak dalam keadaan 100%. Tarif PKB Tarif PKB berlaku sama pada setiap Provinsi yang memungut PKB. Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Sesuai peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 Pasal 5 tarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaan kendaraan bermotor, yaitu : 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum 1% untuk kendaraan bermotor umum,yaitu kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
2.5 Penelitian Terdahulu Apsari (2013) mempelajari pengaruh insentif pajak bbn kb terhadap jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di surabaya barat. Penelitian ini mencoba melihat efektifitas insentif pajak terhadap kenaikan jumlah wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaran Bermotor. Woro Wiryaningtyas Asih (Tesis S2 Universitas Diponegoro, 2009) mempelajari pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan dan pemberdayaan aset daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Ella Mayasari (Skripsi S1, 2008, Universitas Muhammadiyah Malang) menelaah tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Jawa Timur.
24
25
Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.1 berikut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Provinsi Sulawesi Selatan
Retribusi Daerah
Pajak Daerah
Laba Badan Usaha
Penerimaan lainnya
Potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB Pembayaran Ulang
PKB Kendaraan Baru
Realisasi PKB
25
Efektifitas
BAB III METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kuantitatif dan jenis penelitian ini jika ditinjau dari tujuan dan sifatnya adalah studi deskriptif. Studi deskriptif merupakan studi yang bertujuan untuk memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau untuk menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari persfektif seseorang, organisasi atau lainnya (Sekaran, 2010:159). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Kontribusi dan Potensi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi dan realisasi PKB periode 2009-2012.
Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena merupakan sumber data maupun informasi yang dibutuhkan, Penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama dua bulan.
Populasi dan Sampel Penelitian Populasi penelitian adalah Pajak Kendaraan Bermotor untuk seluruh jenis kendaraan. Sampel penelitan ini adalah pajak kendaraan bermotor untuk kendaraan beroda dua dan beroda empat atau lebih yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.
26
27
Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis Data yang digunakan dalam bentuk: Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan Data Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Selatan Data kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Data lainnya yang berhubungan dengan penelitian
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Penelitian lapangan (field research) Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: Wawancara (interview) Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan. Dokumentasi (documentation)
27
28
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Dependen PAD adalah merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari Pemerintah Pusat (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah).
Variabel Independen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Kepmendagri no.25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 3).
Metode Analisis Data Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu sistem pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang Potensi Pajak Kendaraan Bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan pajak terutang dengan jumlah kendaraan masing-masing jenis
28
29
kendaraan (mobil pribadi dan mobil umum). Secara umum, perhitungan potensi PKB adalah sesuai dengan rumus: Potensi Pajak = Pajak Terutang x Jumlah Kendaraan masing-masing Jenis Kendaraan Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak = NJKB x Bobot Untuk melihat perilaku kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2009-2012, rumus berikut ini akan digunakan:
dimana: Y adalah persentase kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD pada masing-masing tahun analisis. PKB adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan PAD adalah Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui perilaku kontribusi PKB, hasil analisis persentase kontribusi PKB akan digrafikkan vs. tahun analisis (2009-2012). Demikian juga jumlah kendaraan bermotor akan digrafikkan terhadap tahun periode 2009-2012. Perilaku pertumbuhan PAD juga akan dianilisis untuk meilihat kaitannya dengan pertumbuhan PKB selama periode 2009-2012. Nilai pertumbuhan PAD dan PKB akan dihitung dengan menggunakan formula berikut:
dimana t adalah tahun berjalan.
29
30
30
31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebaran Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan Jumlah kendaraan bermotor selama periode 2009-2013 di Provinsi Sulawesi Selatan meningkat cukup tajam, baik kendaraan beroda empat atau lebih (mobil) maupun kendaraan beroda dua (sepeda motor)
seperti dapat dilihat pada
Gambar 2 berikut.
Y: Jumlah Mobil
Jumlah Mobil 290.000 270.000 250.000 230.000 210.000 190.000 170.000 150.000 2008
y = 16095x - 3E+07 R² = 0,991
2009
2010 2011 X: Tahun
2012
2013
Y: Jumlah Motor
Jumlah Sepeda Motor 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 1.000.000 900.000 800.000 2008
y = 81912x - 2E+08 R² = 0,9627
2009
2010
2011
2012
2013
X: Tahun
Gambar 2. Jumlah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013.
31
32
Dari gambar di atas nampak bahwa laju peningkatan jumlah mobil dan sepeda motor setiap tahunnya mengikuti pola linear dengan persamaaan sebabagai berikut: Mobil
: Y = 16095 X - 3E+07 dengan nilai R² = 0.991; dan
Sepeda Motor : Y = 81912 X - 2E+08 dengan nilai R² = 0.962, dimana Y menunjukkan jumlah mobil atau jumlah sepeda motor dan X adalah tahun evaluasi. Sedangkan nilai R² adalah koefisien determinasi yang memiliki nilai antara nol dan satu dan merupakan ukuran kedekatan garis prediksi linear terhadap data hasil observasi yang dalam hal ini adalah jumlah mobil atau jumlah sepeda motor. Nilai 3E+07 adalah hasil pembulatan dari 321,338,33.69, dan 2E+08 adalah hasil pembulatan dari 163,506,337.96. Dari kedua persamaan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata laju pertumbuhan kendaraan mobil di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 adalah sekitar
16,095
unit
pertahun.
Sedangkan
untuk
sepeda
motor,
laju
pertumbuhannya untuk periode yang sama adalah sekitar 81,912 unit pertahun. Sebaran kendaraan bermotor ini menurut kabupaten disajikan pada Gambar 3 berikut. Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor paling banyak terdapat di Kota Makassar, sekitar 38.6% dari total kendaraan di Provinsi Sulwesi Selatan. Dua wilayah berikutnya yang memiliki jumlah kendaraan bermotor terbanyak adalah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone, masing-masing sekitar 7.0% dan 5.5%. Dua wilayah dengan jumlah kendaraan terkecil adalah Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Selayar masing-masing hanya memiliki memiliki jumlah kendaraan sekitar 0.8% dari total kendaraan yang ada di provinsi ini.
32
33
Gambar 3. Jumlah mobil dan sepeda motor menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Khusus untuk mobil, sebarannya menurut kabupaten kota disajikan pada tabel berikut. Sejalan dengan pola jumlah kendaraan yang disajikan pada Gambar 3 sebelumnya, tabel di atas juga menunjukkan bahwa jumlah mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 didominasi oleh mobil-mobil yang ada di Kota Makassar. Jumlah mobil yang ada di kota ini mencapai 112,231 unit atau sekitar 57.4% dari total mobil yang ada di provinsi ini. Sementara itu, Kabupaten Gowa dan Kota Pare-pare masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga, yakni sekitar 4.9% dan 4.6%. Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten
33
34
Selayar adalah wilayah yang paling sedikit memiliki kendaraan mobil, masingmasing hanya 0.6% dan 0.3% dari total mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel 1. Sebaran mobil menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013.
Makassar Pare-Pare Palopo Bone Wajo Bantaeng Gowa Pinrang Maros Pangkep Sidrap Tana Toraja Luwu Timur Soppeng Bulukumba Barru Belopa Sinjai Luwu Utara Takalar Jeneponto Enrekang Toraja Utara Selayar
14,340 580 577 1,017 939 231 2,588 901 1,203 702 1,008 135 670 433 824 452 416 200 448 444 283 163 167 39
97,891 8,371 2,260 4,847 4,461 890 7,055 4,638 4,983 2,857 4,576 1,665 4,768 2,044 3,099 1,285 1,820 1,782 1,652 1,382 1,141 1,409 1,445 583
112,231 8,951 2,837 5,864 5,400 1121 9,643 5,539 6,186 3,559 5,584 1,800 5,438 2,477 3,923 1,737 2,236 1,982 2,100 1,826 1,424 1,572 1,612 622
%, Mobil Baru 49.9% 2.0% 2.0% 3.5% 3.3% 0.8% 9.0% 3.1% 4.2% 2.4% 3.5% 0.5% 2.3% 1.5% 2.9% 1.6% 1.4% 0.7% 1.6% 1.5% 1.0% 0.6% 0.6% 0.1%
Total
28,760
166,904
195,664
100%
MOBIL KOTA / KAB
BARU ULANG JUMLAH
% Jumlah Mobil 57.4% 4.6% 1.4% 3.0% 2.8% 0.6% 4.9% 2.8% 3.2% 1.8% 2.9% 0.9% 2.8% 1.3% 2.0% 0.9% 1.1% 1.0% 1.1% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.3% 100%
Jenis-jenis mobil yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada Gambar 4 berikut.
34
35
Sebaran Jenis Mobil, 2013 140.000 120.000
118.522
Jumlah, unit
100.000 80.000 60.000 40.000 26.029 20.000
12.819 8.893 744 212
953
1.053 222
13.187 3.824 3.531 287 6 1.151 3.149 643 419 20
0
Gambar 4. Jenis-jenis mobil yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013. Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa jenis minibus adalah mobil yang paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah mobil jenis ini mencapai 118, 522 unit atau sekitar 60.6% dari total mobil yang ada. Jenis berikutnya yang digemari adalah jenis pick-up yang proporsinya mencapai sekitar 13.3%. Sedangkan kendaraan jenis sedan hanya menempati ranking kelima atau hanya sekitar 4.5% dari total populasi mobil yang ada pada tahun 2013. 4.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 20082012 disajikan pada Gambar 5 berikut. Data yang tersedia pada saat
35
36
pelaksanaan penelitian baru sampai pada data tahun 2012. Oleh karena itu, periode analisisnya belum memasukkan data tahun 2013.
PAD Sulsel, 2008-2012
PAD, Rp
2.500.000.000.000 2.000.000.000.000
1.500.000.000.000 1.000.000.000.000 500.000.000.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun Gambar 5. PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2012
Gambar di atas menunjukkan bahwa PAD Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat selama periode 2008-2012. Nilai PAD tahun 2012 sekitar 1.8 kali nilai PAD 2008. Hal ini cukup menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif di provinsi ini. Untuk periode yang sama, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Realisasi PKB Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012. Tahun 2008 2009 2010 2011 2012
Realisasi PKB, Rp 317,859,284,417 367,999,010,533 441,576,829,077 527,241,784,976 611,497,116,322
Tabel ini menunjukkan bahwa realisasi PKB selama periode 2008-2012 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan pola yang mirip dengan perkembangan nilai PAD pada Gambar 5 sebelumnya. Beradasarkan kondisi ini,
36
37
nilai PAD diregresikan terhadap nilai PKB dan hasilnya ditunjukkan pada Gambar 6.
Hubungan PAD dan PKB
Y: PAD, Rp
2.500.000.000.000 2.000.000.000.000 1.500.000.000.000
y = 3,5798x + 1E+10 R² = 0,9714
1.000.000.000.000 500.000.000.000 300.000.000.000
500.000.000.000 X: PKB, Rp
700.000.000.000
Gambar 6. Hubungan antara PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2012. Dari Gambar 6 dapat ditunjukkan bahwa kenaikan nilai PAD memiliki hubungan linear yang cukup kuat dengan kenaikan nilai PKB, nilai R² sebesar 0.971. Adanya korelasi antara PKB dan PAD diperkuat dengan kemiripan tren pertumbuhan antara PAD dan PKB selama periode 2008-2012 sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Kedua grafik (PAD dan PKB) memiliki pola dimana keduanya memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2010 dan 2011.
Pertumbuhan PAD atau PKB
30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Pertumbuhan PAD Pertumbuhan PKB
5,0% 0,0% 2008
2009
2010
2011
2012
2013
Tahun Gambar 7. Tren pertumbuhan PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2012.
37
38
Pola kontribusi PKB terhadap PAD selama periode 2008-2012 disajikan pada gambar berikut.
Kontribusi PKB terhadap PAD Sulsel 29,6%
30,0%
28,6%
Kontribusi PKB
29,0%
27,8%
28,0% 26,9%
27,0% 26,0%
25,7%
25,0% 24,0% 23,0% 2008
2009
2010
2011
2012
Gambar 8. Rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008-2012. Gambar 8 menunjukkan bahwa kontribusi dari tahun ke tahun selama periode 2008-2012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau dengan rata-rata sekitar 27.7%. Walaupun demikian, kontribusi ini relatif berfluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2009 dan terkecil pada tahun 2008.
4.3 Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan diambil dari Laporan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2011. Data tahun 2012 dan 2013 tidak dapat diperoleh karena Laporan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 20012 dan 2013 tidak dapat diakses (belum tersedia). Mengingat data
38
39
yang ada pada Laporan Tahun 2011 hanya terkait periode tahun 2006-2010, maka data 2011 dan 2012 diprediksi dengan menggunakan pendekatan:
(
)
dimana JK menunjukkan jumlah kendaraan dan t menunjukkan tahun yang diprediksi. Hasil prediksi ini disajikan pada tabel berikut bersama dengan data menurut Laporan Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2011. Tabel 3. Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulwesi Selatan menurut BPS 2011 dan hasil prediksi.
Tahun
Jumlah Kendaraan Menurut Data BPS 2011
2006
1,048,156
2007
1,365,176
2008
1,661,113
1,682,196*
2009
1,792,361
1,957,050*
2010
1,927,594
1,923,609*
2011
2,062,827*
2,062,827*
2012
2,198,060*
2,198,060*
*Prediksi
Sedangkan data jumlah kendaraan yang terdaftar dan membayar PKB dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. Data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah data jumlah kendaraan yang membayar PKB. Oleh karena itu data jumlah kendaraan terdaftar sama dengan data jumlah kendaraan yang membayar PKB.
39
40
Tabel 4. Jumlah kendaraan yang membayar pajak dan jumlah kendaraan menurut BPS, periode 2009-2012. Tahun 2009 2010 2011 2012
Jumlah Kendaraan Terdaftar dan Membayar Pajak 1,226,906 1,385,016 1,470,526 1,522,747
Jumlah Kendaraan Menurut BPS & Prediksi 1,792,361 1,927,594 2,062,827 2,198,060
Selisih 565,455 542,578 592,301 675,313
Dari tabel di atas nampak bahwa setiap tahunnya selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB. Sedangkan rata-rata nilai PKB per satu unit kendaraan dijasikan pada Tabel 5. Dari tabel ini nampak bahwa rata-rata nilai PKB berkisar antara Rp 300 ribu sampai dengan sekitar Rp 402. Rendahnya nilai rata-rata ini karena jumlah kendaraan sepeda motor jauh lebih banyak daripada kendaraan mobil, yakni dengan perbandingan sekitar 5 berbanding 1 (5 motor dan 1 mobil). Tabel 5. Rata-rata nilai PKB (Rp/unit kendaraan) periode 2009-2012. Tahun 2009 2010 2011 2012
Jumlah Kendaraan Membayar PKB 1,226,906 1,385,016 1,470,526 1,522,747
Realisasi PKB, Rp
Rata-rata PKB, Rp
367,999,010,533 441,576,829,077 527,241,784,976 611,497,116,322
299,941 318,824 358,540 401,575
Jika jumlah kendaraan yang tidak membayar pajak yang terdapat pada Tabel 4 dikalikan dengan nilai PKB rata-rata perkendaraan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar antara sekitar Rp 170 Miliar sampai dengan Rp Rp 271 Miliar, seperti dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.
40
41
Tabel 6. Prediksi PKB tidak terbayar pertahunnya selama periode 2009-2012.
Tahun 2009 2010 2011 2012
Estimasi Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak 565,455 542,578 592,301 675,313
Rata-rata PKB, Rp/kendaraan
Total PKB Tidak Terbayar, Rp
299,941 318,824 358,540 401,575
169,602,952,876 172,987,079,403 212,363,356,026 271,188,813,450
Berdasarkan seluruh informasi di atas dapat dihitung bahwa efektifitas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2012 dari total potensi yang ada berada di kisaran antara 65%-68%. Hal ini berarti terdapat potensi untuk meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sampai sekitar 80%-100%, Tabel 7. Hasil perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa data BPS Tahun 2011 tentang jumlah kendaraan bermotor dan prediksi yang dilakukan untuk tahun 2011 dan 2012 dianggap valid. Tabel 7. Tingkat efektifitas penarikan PKB periode 2009-2012. Tahun
Potensi Pajak
Realisasi
Efektifitas, %
2009 2010 2011 2012
487,462,237,293 540,986,089,936 653,940,185,103 798,430,598,426
317,859,284,417 367,999,010,533 441,576,829,077 527,241,784,976
65.21% 68.02% 67.53% 66.03%
Untuk meningkatkan efektifitas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya, seperti antara lain: Tahun 2009-2011 mulai melakukan ujicoba pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online. Tapi hal ini masih dilakukan secara bertahap
41
42
Membuat layanan unggulan samsat: Drive Thru samsat Samsat Keliling Sms info pajak Contohnya: Ketik Sulsel (spasi) DD, no.plat kendaraan, kode belakang plat kendaraan, di mana terdaftar kirim 9250. Biaya Rp1000
42
43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan Dari penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut ini: Jumlah kendaraan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2009-2013 adalah sekitar 16,095 unit mobil pertahun dan sekitar 81,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 20092012 cukup tinggi berkisar antara sekitar 25.7% sampai 29.6% atau rata-rata sekitar 27.7%. Selama periode 2009-2012 terdapat sekitar 565 ribu sampai dengan 675 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 487 Miliar sampai Rp 799 Miliar pertahun selama periode 2009-2012. Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2009-2012 selalu dibawah nilai potensi PKB yang ada. Efektifitas penarikan PKB hanya sekitar 65% sampai 68% selama periode 2009-2012.
5.2 Saran Diperlukan usaha yang sangat distematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimal kemanfaatannya.
43
44
Keterbatasan Penelitian Evaluasi atas hasil penelitian ini harus mempertimbangkan keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasil penelitian, di antaranya adalah Data yang di butuhkan sangat terbatas Lokasi penelitian hanya 1 (satu) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
44
DAFTAR PUSTAKA ANTARA News. 25 November, 2011. Rancangan PAD Sulsel 2012 Rp2.30 Triliun, (Online), (http://www.antarasulawesiselatan.com/berita/34132/ ran-cangan -pad-sulsel-2012rp230-triliun, diakses Juli 2013). Apsari. 2013. Pengaruh Insentif Pajak BPNKB terhadap Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Di Surabaya Barat. Asih, Woro W. 2009. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) Kabupaten Pemalang. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Diponegoro. Badan Pusat Statistik. 2012. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Makassar: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. Damang.
2011. Pendapatan Asli Daerah, (Online), (http://www.negara hukum.com /hukum/pendapatan-asli-daerah.html. diakses 1 Juli 2013).
Devas, Nick. 1989, Keuangan Pemerintah Daerah diindonesia, Jakarta: Universitas Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB. 2010. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Mardiasmo. 2006. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI. Marsyahrul, Tony. 2006. Pengantar Perpajakan. Jakarta: PT.Grasindo. Mayasari, Ella. 2008. Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Timur. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2006 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Jakarta: Departemen Dalam Negeri
45
46
Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Peraturan Pemerintah NO. 65 TAHUN 2001 Pasal 5 Tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Jakarta: Departemen Dalam Negeri Sekaran, Uma. 2010. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Siahaan. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Suwarno, A. Endro dan Suhartiningsih. 2008. Efektifitas evaluasi potensi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm. 162-173. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 2004. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah 2000. Jakarta: Departemen Keuangan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2000. Jakarta: Departemen Keuangan. Waluyo, B., Ilyas, Wirawan. 2005. Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat.
46
LAMPIRAN 1. DAFTAR : PERKEMBANGAN JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR PER KABUPATEN / KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN - TAHUN ANGGARAN 2009 - 2013 (Januari - September 2013) NO
TAHUN 2009
KAB/KOTA
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
RODA 2
RODA 4
JUMLAH
RODA 2
RODA 4
JUMLAH
RODA 2
RODA 4
JUMLAH
RODA 2
RODA 4
JUMLAH
RODA 2
RODA 4
JUMLAH
1 2
Makassar Pare-Pare
400,903 32,393
126,137 8,157
527,040 40,550
443,403 37,385
137,545 10,294
580,948 47,679
445,548 40,681
140,065 11,504
585,613 52,185
452,407 40,408
149,275 10,756
601,682 51,164
324,423 28,676
112,231 8,951
436,654 37,627
3 4
Barru Palopo
11,728 27,500
1,368 3,056
13,096 30,556
13,099 32,516
1,626 3,325
14,725 35,841
14,726 34,663
1,764 3,768
16,490 38,431
16,249 33,418
1,940 3,942
18,189 37,360
12,371 21,902
1,737 2,837
14,108 24,739
5 6
Luwu Bone
27,793 61,260
1,696 7,125
29,489 68,385
32,682 67,242
2,081 6,877
34,763 74,119
37,752 72,521
2,366 7,264
40,118 79,785
39,551 75,722
2,778 7,878
42,329 83,600
27,052 56,083
2,236 5,864
29,288 61,947
7
Sinjai
15,069
1,137
16,206
16,847
1,276
18,123
18,672
1,414
20,086
20,509
1,532
22,041
21,495
1,982
23,477
8
Wajo
46,063
5,472
51,535
53,157
6,620
59,777
59,359
6,783
66,142
59,743
7,083
66,826
41,987
5,400
47,387
9
Bantaeng
7,570
1,144
8,714
8,568
1,243
9,811
9,709
1,337
11,046
9,827
1,450
11,277
7,364
1,121
8,485
10
Jeneponto
7,018
1,381
8,399
8,197
1,591
9,788
10,636
1,765
12,401
11,329
1,913
13,242
9,073
1,424
10,497
11
Gowa
74,851
7,164
82,015
87,086
8,297
95,383
92,218
9,472
101,690
95,063
11,169
106,232
69,369
9,643
79,012
12
Takalar
23,442
1,304
24,746
27,215
1,824
29,039
29,789
2,232
32,021
29,062
2,672
31,734
19,252
1,826
21,078
13
Pinrang
51,098
3,970
55,068
55,042
3,769
58,811
61,807
4,276
66,083
61,617
5,711
67,328
45,675
5,539
51,214
14
Maros
36,793
5,483
42,276
43,585
6,690
50,275
49,076
7,004
56,080
50,849
7,355
58,204
39,380
6,186
45,566
15
Pangkep
29,094
3,259
32,353
33,252
3,644
36,896
38,289
4,050
42,339
40,616
4,660
45,276
29,308
3,559
32,867
16
Sidrap
36,710
4,954
41,664
44,282
5,871
50,153
45,886
6,321
52,207
48,720
6,653
55,373
35,327
5,584
40,911
17
Enrekang
11,884
840
12,724
13,840
966
14,806
16,482
1,337
17,819
19,590
1,770
21,360
16,367
1,572
17,939
18
Tator
14,473
2,370
16,843
10,797
1,553
12,350
11,584
1,785
13,369
12,662
2,073
14,735
9,867
1,800
11,667
19
Toraja Utara
2,371
359
2,730
10,383
1,633
12,016
12,708
1,808
14,516
13,696
2,056
15,752
10,641
1,612
12,253
20
Lutim
24,367
3,405
27,772
31,342
3,807
35,149
33,657
4,998
38,655
32,261
5,397
37,658
25,362
5,438
30,800
21
Lutra
29,378
1,635
31,013
33,690
1,740
35,430
33,691
1,954
35,645
33,401
2,258
35,659
25,476
2,100
27,576
22
Soppeng
20,692
2,704
23,396
23,062
2,989
26,051
25,185
3,193
28,378
26,577
3,314
29,891
20,299
2,477
22,776
23
Bulukumba
32,433
3,582
36,015
33,641
4,780
38,421
37,084
4,131
41,215
39,781
4,719
44,500
29,828
3,923
33,751
24
Selayar
3,974
347
4,321
4,274
388
4,662
7,648
564
8,212
10,605
730
11,335
8,867
622
9,489
TOTAL
1,028,857
198,049
1,226,906
1,164,587
220,429
1,385,016
1,239,371
231,155
1,470,526
1,273,663
249,084
1,522,747
935,444
195,664
1,131,108
47
48
LAMPIRAN 2. PERBANDINGAN DATA KENDARAAN BERMOTOR SE SULSEL DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NO
TAHUN 2009
JENIS KENDARAAN
TAHUN 2010
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
13,001
13,464
501
13,232
13,733
305
12,524
12,829
290
12,145
12,435
418
8,475
8,893
1
SEDAN
463
2
TAKSI
225
830
1,055
264
1,261
1,525
311
1,295
1,606
380
1,147
1,527
110
634
744
3
JEEP
659
15,835
16,494
974
16,306
17,280
1,003
15,726
16,729
1,127
15,481
16,608
1,315
11,504
12,819
4
ST.WAGON
4,290
28,635
32,925
124
513
637
171
563
734
222
729
951
38
174
212
5
MINIBUS
6,074
61,239
67,313
14,698
108,639
123,337
15,274
116,023
131,297
19,656
125,493
145,149
18,668
99,854
118,522
6
MICROLET
46
10,711
10,757
5
1,371
1,376
30
1,153
1,183
34
1,490
1,524
17
936
953
7
BUS
29
398
427
51
404
455
41
424
465
55
391
446
25
197
222
8
MICROBUS
57
1,229
1,286
95
1,249
1,344
105
1,218
1,323
145
1,232
1,377
84
969
1,053
9
PICK UP
1,819
23,093
24,912
3,212
25,212
28,424
4,424
25,835
30,259
5,540
27,371
32,911
4,618
21,411
26,029
10
DOUBLE CABIN
104
512
616
141
575
716
294
698
992
313
988
1,301
302
849
1,151
11
LIGHT TRUCK
1,311
12,681
13,992
1,650
14,288
15,938
1,725
15,011
16,736
2,144
15,321
17,465
1,882
11,305
13,187
12
TRUCK
204
4,046
4,250
217
4,395
4,612
264
3,851
4,115
380
3,829
4,209
263
2,886
3,149
13
DUMB TRUCK
402
2,810
3,212
589
3,130
3,719
1,290
3,548
4,838
1,071
4,234
5,305
664
3,160
3,824
14
TRUCK TANGKI
34
688
722
52
621
673
67
622
689
65
677
742
45
598
643
15
BOX
333
5,740
6,073
495
5,642
6,137
479
6,073
6,552
467
6,206
6,673
291
3,240
3,531
16
ALAT BERAT
1
30
31
5
37
42
7
384
391
52
52
2
417
419
17
AMBULANCE
51
408
459
37
398
435
13
377
390
11
362
373
14
273
287
18
PEMADAM
1
45
46
2
31
33
1
14
15
5
15
20
4
16
20
19
MOBIL JENAZAH
2
13
15
-
13
13
12
12
8
8
16
6
6
20 21
JUMLAH SEPEDA MOTOR R2 SEPEDA MOTOR R3
16105 202,963 -
181,944 825,894 -
198,049 1,028,857 -
23112 245,525 -
197,317 919,062 -
220,429 1,164,587 -
205,351 981,912 1,422
231,155 1,236,927 2,444
31,913 230,855 1,141
217,171 1,039,859 1,808
249,084 1,270,714 2,949
166,904 776,077 1,442
195,664 933,127 2,317
25,804 255,015 1,022
48
-
28,760 157,050 875
49
TOTAL
219068
1,007,838
1,226,906
268637
1,116,379
1,385,016
281,841
1,188,685
1,470,526
263,909
1,258,838
1,522,747
186,685
944,423
1,131,108
LAMPIRAN 3 DAFTAR : DATA KENDARAAN BERMOTOR YANG TERDAFTAR / TERBAYAR PER KABUPATEN BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2013 TERDAFTAR NO
KOTA / KAB
MOBIL
TERBAYAR
MOTOR
TOTAL
MOBIL
MOTOR
TOTAL
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
BARU
ULANG
JUMLAH
1 2 3 4
Makassar Pare-Pare Palopo Bone
14,340 580 577 1,017
97,891 8,371 2,260 4,847
112,231 8,951 2,837 5,864
50,673 4,226 4,207 8,840
273,750 24,450 17,695 47,243
324,423 28,676 21,902 56,083
65,013 4,806 4,784 9,857
371,641 32,821 19,955 52,090
436,654 37,627 24,739 61,947
14,340 580 577 1,017
97,891 8,371 2,260 4,847
112,231 8,951 2,837 5,864
50,673 4,226 4,207 8,840
273,750 24,450 17,695 47,243
324,423 28,676 21,902 56,083
65,013 4,806 4,784 9,857
371,641 32,821 19,955 52,090
436,654 37,627 24,739 61,947
5
Wajo
939
4,461
5,400
6,627
35,360
41,987
7,566
39,821
47,387
939
4,461
5,400
6,627
35,360
41,987
7,566
39,821
47,387
6
Bantaeng
231
890
1121
1,507
5,857
7,364
1,738
6,747
8,485
231
890
1121
1,507
5,857
7,364
1,738
6,747
8,485
7
Gowa
2,588
7,055
9,643
13,375
55,994
69,369
15,963
63,049
79,012
2,588
7,055
9,643
13,375
55,994
69,369
15,963
63,049
79,012
8
Pinrang
901
4,638
5,539
8,126
37,549
45,675
9,027
42,187
51,214
901
4,638
5,539
8,126
37,549
45,675
9,027
42,187
51,214
9
Maros
1,203
4,983
6,186
6,803
32,577
39,380
8,006
37,560
45,566
1,203
4,983
6,186
6,803
32,577
39,380
8,006
37,560
45,566
10
Pangkep
702
2,857
3,559
4,526
24,782
29,308
5,228
27,639
32,867
702
2,857
3,559
4,526
24,782
29,308
5,228
27,639
32,867
11
Sidrap
1,008
4,576
5,584
5,696
29,631
35,327
6,704
34,207
40,911
1,008
4,576
5,584
5,696
29,631
35,327
6,704
34,207
40,911
12
Tana Toraja
135
1,665
1,800
1,856
8,011
9,867
1,991
9,676
11,667
135
1,665
1,800
1,856
8,011
9,867
1,991
9,676
11,667
13
Luwu Timur
670
4,768
5,438
5,077
20,285
25,362
5,747
25,053
30,800
670
4,768
5,438
5,077
20,285
25,362
5,747
25,053
30,800
14
Soppeng
433
2,044
2,477
2,883
17,416
20,299
3,316
19,460
22,776
433
2,044
2,477
2,883
17,416
20,299
3,316
19,460
22,776
15
Bulukumba
824
3,099
3,923
5,115
24,713
29,828
5,939
27,812
33,751
824
3,099
3,923
5,115
24,713
29,828
5,939
27,812
33,751
16
Barru
452
1,285
1,737
2,559
9,812
12,371
3,011
11,097
14,108
452
1,285
1,737
2,559
9,812
12,371
3,011
11,097
14,108
17
Belopa
416
1,820
2,236
5,514
21,538
27,052
5,930
23,358
29,288
416
1,820
2,236
5,514
21,538
27,052
5,930
23,358
29,288
18
Sinjai
200
1,782
1,982
2,530
18,965
21,495
2,730
20,747
23,477
200
1,782
1,982
2,530
18,965
21,495
2,730
20,747
23,477
19
Luwu Utara
448
1,652
2,100
4,666
20,810
25,476
5,114
22,462
27,576
448
1,652
2,100
4,666
20,810
25,476
5,114
22,462
27,576
20
Takalar
444
1,382
1,826
4,004
15,248
19,252
4,448
16,630
21,078
444
1,382
1,826
4,004
15,248
19,252
4,448
16,630
21,078
49
50
21 22 23 24 TOTAL
Jeneponto Enrekang Toraja Utara Selayar
283 163 167 39 28,760
1,141 1,409 1,445 583 166,904
1,424 1,572 1,612 622 195,664
2,483 2,790 2,908 934 157,925
6,590 13,577 7,733 7,933 777,519
9,073 16,367 10,641 8,867 935,444
2,766 2,953 3,075 973 186,685
7,731 14,986 9,178 8,516 944,423
50
10,497 17,939 12,253 9,489 1,131,108
283 163 167 39 28,760
1,141 1,409 1,445 583 166,904
1,424 1,572 1,612 622 195,664
2,483 2,790 2,908 934 157,925
6,590 13,577 7,733 7,933 777,519
9,073 16,367 10,641 8,867 935,444
2,766 2,953 3,075 973 186,685
7,731 14,986 9,178 8,516 944,423
10,497 17,939 12,253 9,489 1,131,108
51
LAMPIRAN 4. REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SI SULAWESI SELATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tahun
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jmlh Motor di Mksr
400,903 443,403 445,548 452,407 324,423
Jmlh Mobil di Makassar
126,137 137,545 140,065 149,275 112,231
Realisasi PKB
317,859,284,417 367,999,010,533 441,576,829,077 527,241,784,976 611,497,116,322
Pertumbuhan Realisasi PKB
15.8% 20.0% 19.4% 16.0%
51
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor 15.8% 20.0% 19.4% 16.0%
Realisasi Pajak Daerah
Realisasi PAD
1,068,165,045,129 1,044,931,821,166 1,334,804,020,758 1,280,758,998,237 1,949,121,760,886
1,238,690,401,106 1,242,766,168,254 1,545,589,709,031 1,959,708,781,234 2,198,705,673,862
