PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
Pembukaan Majenas II SPN Semarang, 10 Februari 2016
JKN-KIS DAN KONTRIBUSI PERTUMBUHAN EKONOMI
• • • •
http://health.kompas.com/read/2015/08/26/151800623/B enahi.Sistem.JKN
http://www.beritasatu.com/kesehatan/301664-jknberkontribusi-rp-186-t-bagi-ekonomi-indonesia.html
Penelitian Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) selama tahun 2014, kontribusi JKN-KIS bagi ekonomi Indonesia terdiri dari : industri Kesehatan 4,4 Triliun, obat-obatan 1,7 Triliun, lapangan kerja bidang kesehatan 4.2 Triliun Konstruksi Rumah Sakit 8.36 Triliun
Jumlah itu belum termasuk belanja langsung kebutuhan rumah sakit dan peningkatan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Layanan JKN-KIS meningkatkan produktifitas tenaga kerja Indonesia hingga lebih dari Rp 70.000 per jam. PT. Askes (Persero) 2
PEMANFAATAN JKN-KIS OLEH PESERTA
162,3 Juta kunjungan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Pertama 1. 2.
Tahun 2014 sebanyak 61.7 Juta Tahun 2015 sebanyak 100,6 Juta
1,4 Juta kasus Rawat Inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Kasus Rawat Inap Tingkat Pertama 1. Tahun 2014 sebanyak 511 Ribu kasus 2. Tahun 2015 sebanyak 925 Ribu kasus
61,1 Juta kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan 10,5 Juta kasus Rawat Inap di Rumah Sakit
Kunjungan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan 1. Tahun 2014 sebanyak 21,3 Juta 2. Tahun 2015 sebanyak 39,8 Juta
Yang DIJAMIN OLEH BPJS KESEHATAN
Kasus Rawat Inap Tingkat Lanjutan 1. Tahun 2014 sebanyak 4,2 Juta kasus 2. Tahun 2015 sebanyak 6,3 Juta kasus
Sumber : Laporan Manajemen Des 2014 & Des 2015
3
PT. Askes (Persero) 3
KINERJA 2015
Kinerja BPJS Kesehatan Tahun 2015 Payment Point Online Bank (PPOB) : 26.626 Modern Outlet, 87.775 Traditional Outlet
Jumlah FKRTL Bekerjasama tercapai 1.847 RS/Klinik Utama dan 2.813 Faskes Penunjang
Cakupan Kepesertaan tercapai 156.790.287 jiwa
Distribusi KIS tercapai 100,70% (87 juta kartu)
Jumlah FKTP Bekerjasama tercapai 19.969 faskes (termasuk FKTP Gigi)
Indeks Kepuasan Peserta tercapai 78,90 (target 77)
Hasil PreAssessment Penerapan Tata Kelola Organisasi Predikat “Sangat Baik”
5
Kepesertaan (Jiwa)
No
Segmen Peserta
1
2
Realisasi 2014 Realisasi 2015 3
5
% Realisasi 2015 thd Realisasi 2014 6=5/3
1
PBI APBN
86,400,000
87,828,613
101.65
2
PPU Pemerintah
14,249,741
15,415,428
108.18
3
PPU BU
10,077,408
22,447,094
222.75
4
PBPU
9,052,859
14,961,768
165.27
5
Bukan Pekerja
4,876,416
4,966,769
101.85
6
PBI APBD
8,767,229
11,170,615
127.41
133,423,653
156,790,287
117.51
Total
6 6
Perkembangan Cakupan Kepesertaan Program JKN (Jiwa) 180 jt 156,79 juta
160 jt 140 jt
133,24 juta
120 jt 100 jt
87,8 juta
86,4 juta 80 jt
54 juta
60 jt 40 jt 20 jt
38 juta 15,13 juta
9,05 juta
0 jt Real 2014 PBI
Real 2015 Non-PBI tanpa PBPU
PBPU
Total
7
Perkembangan FKTP Provider Program JKN 19.969
20.000
18.821 18.000
18.437
17.492
16.000
↑8,31%
↑7,6%
14.000
12.000
9.788
10.000
9.799
8.000
6.000
4.581
4.441 4.000
3.984
3.720
2.000
945 1.148
-
Dokter Praktek Perorangan
Faskes TNI/Polri
Puskesmas Real 2014
Total FKTP
Dokter Gigi Praktek Mandiri
Total FKTP dan FKTP Gigi
Real 2015
8
Perkembangan FKRTL Provider Program JKN 5.000
4.660 4.500
3.956
4.000
3.500 ↑17,8%
3.000
2.500
1.847
2.000
1.892
1.681 1.447
1.500 ↑9,88% 1.000
652
583 607
828
758
921
500
193 200
143 145
68 95
42 42
-
RS Pemerintah
RS Khusus
RS TNI / Polri
RS BUMN
RS Swasta
Real 2014
Klinik Utama
Total FKTL
Apotik
Optik
Total FKTL dan Faskes Penunjang
Real 2015
9
CHANNEL PPOB - BPJS KESEHATAN
12.500 outlet
38 Outlet
11.643 Outlet
4.126 Pos & 19.202 Agen Pos
4000 Outlet
817 Kantor
74 Outlet
LOKET TRADISIONAL
61.075 Outlet 10
CHANNEL PPOB - BPJS KESEHATAN
Data sd 29 Januari 2016
11 11
KERJASAMA PEMBIAYAAN TAGIHAN FASILITAS KESEHATAN MITRA BPJS KESEHATAN DENGAN 4 (EMPAT) BANK BUMN •
•
BPJS Kesehatan wajib membayar tagihan Faskes Tk Lanjutan N+15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap (Pasal 38 Perpres No. 12 Tahun 2013) Rumah Sakit membutuhkan dana untuk belanja obat, alat medis dan operasional lainnya
SUPPLY CHAIN FINANCING
• Membantu likuiditas keuangan Faskes Tk. Lanjutan
• Meningkatkan kepuasan Faskes
• Mengatasi masalah pembayaran tagihan Faskes pada saat Aset DJS mengalami kesulitan likuiditas
• Meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan
12
Pengembangan Titik Layanan BPJS Kesehatan Awal Tahun 12 Divre 104 KC
Akhir Tahun 13 Divre
320 KLOK
124 KC
962 BPJS Center
384 KLOK
Belum ada LO
1.487 BPJS Center 34 LO
Jumlah Pegawai 2015 : 6.265 (termasuk 1.769 verifikator) 13
TANTANGAN IMPLEMENTASI JKN
14
TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN JKN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kesesuaian besaran Iuran Rekrutmen peserta Standar tarif pelayanan kesehatan Pengendalian biaya dan pengendalian mutu layanan Supply side (jumlah, distribusi dan kompetensi) Obat Sistem rujukan berjenjang
15
1. Kesesuaian Besaran Iuran Penyesuaian besaran iuran tahun 2016 diperlukan untuk menanggulangi mismatch antara iuran yang diterima dengan biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan tahun 2014 dan 2015. Selain itu sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan di FKTP dan FKRTL sekaligus untuk mendorong partisipasi swasta, mengantisipasi laju inflasi dan tuntutan kenaikan tarif.
2. Rekrutmen Peserta Perlu dukungan prinsip kegotong royongan dan mengoptimalkan partisipasi langsung dari peserta BUMN, Pekerja Penerima Upah Swasta dan masyarakat sehat dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Khusus untuk PBPU, masa tunggu administrasi menjadi peserta merupakan keniscayaan yang seyogyanya didukung penuh Pemerintah.
16
3. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Standar tarif yang diatur Permenkes 59/2014 berimplikasi terhadap penyerapan dana. Besarnya biaya pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh utilisasi dan tarif. Pemerintah perlu merevieu struktur tarif INA CBGs di rumah sakit.
4. Pengendalian Biaya dan Pengendalian Mutu Layanan Penerapan kapitasi dan INA CBGs tidak luput dari masalah. Berbagai isu antara lain up-coding, re-admision, bloody-discharge, dumping dan skimping merupakan implikasi yang tidak diharapkan dalam penerapan INA CBGs sebagai sistem pembayaran di rumah sakit. Kondisi ini jika dibiarkan akan berujung pada penyerapan dana di luar batas normal, sehingga eskalasi biaya sulit dikendalikan. Untuk itu dibutuhkan program kendali biaya dan mutu layanan yang konsisten yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan.
17
5. Supply side (jumlah, distribusi dan kompetensi) Kondisi saat ini distribusi fasilitas kesehatan tidak merata, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Sarana dan prasarana fasilitas kesehatan rujukan di beberapa wilayah belum lengkap sesuai standar kelas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu juga diperlukan dukungan terhadap penerapan kapitasi berbasis kinerja (KBK) dan norma kapitasi, yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
6. Obat Pemerintah perlu mereview kebijakan ketersediaan obat sehingga tercipta sistem yang kuat dan mampu mendorong komitmen berbagai pihak untuk memperbaiki pelayanan kepada peserta.
18
7. Sistem Rujukan Berjenjang Mekanisme rujukan berjenjang antar fasilitas kesehatan membutuhkan pengaturan kebijakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah. Perlu dukungan implementasi yang kuat dari Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan untuk bersama-sama dengan BPJS Kesehatan melakukan pengawasan yang ketat, mengedukasi fasilitas kesehatan dan peserta agar sistem ini dapat berjalan dengan baik.
19
