PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014
NASKAH PUBLIKASI
Oleph :
SY. MARISA WULANDARI NIM :100565201216
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2017
PELAKSANAAN PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014 SY. MARISA WULANDARI Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Selain itu juga memiliki fungsi, perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dari beberapa dimensi dan indikator dalam menetapkan standar, mengadakan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat Daerah dalam Urusan Pemrintahan Provinsi Kepulauan Riau. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 orang pegawai. Memperhatikan hasil analisa bahwa pelaksanaan pengawasan pemerintahan oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dengan baik namun hal ini dapat dilihat dan masih ada beberapa yang berkaitan dengan ketidaksesuaian peraturan serta prosedur kerja dengan kegiatan, dalam melakukan pengawasan, pegawai yang bertugas mengawasi sering kali memberikan laporan hasil temuan dilapangan tidak tepat waktu, padahal hal tersebut menjadi penting untuk tindakan perbaikan bagi instansi pemerintahan yang ditemukan bermasalah. Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat Daerah
1
ABSTRACT The Regional Inspectorate of Riau Archipelago Province is an element for inspection on Regional Government affairs. It has the duty to control the implementation of Local Government affairs in Province Region, as well as inspection to Regency and City government. Moreover it has the function to make inspection program planning, included the formulation of controlling and policy, examination and investigation and also the assessment of inspection assignmentswhich are led by an Inspector who has straight rensponsibility to Governor and administratively under the authority of Regional Secretary of Province. The purpose of this research is to know the implementation of inspection performed by Regional Inspectorate on Department of communication of Riau Archipelago Province. It is also to know the abstacles encountered from some indicators and dimensions in stipulating standards, make improvement and assessment by the involved department in implementing the inspection by Regional Inspectorate regarding the affairs of Riau Archipelago Province. Data analysis used in this research is qualifying data analysis. The informants involved in the research are 7 (seven) of civil servants. Based on analysis result that the implementationof inspection performed by the inspectorate of Riau Archipelago Province has been well performed. However there are still some improprieties in regulating and working procedures on the on the task of implementing inspection. Some staffs in charge of inspection are often late in reporting the result of inspection on site, obviously it is very important to make improvement for Government institution which is found having Problems to be solved.
Keywords: Inspection, Regional Inspectorate
2
PENDAHULUAN
dasarnya masyarakat menginginkan
A.
Latar Belakang Masalah
aparatur pemerintahan yang bersih,
Pada era globalisasi seperti
berwibawa, tertib, dan teratur dalam
sekarang,
sangat
diperlukan
melaksanakan tugas dan fungsi yang
peningkatan efisien dan efektifitas
telah
pemerintah
kenyataannya
daerah
melaksanakan
dalam
laju
roda
ditentukan.
Namun
banyak
pada terjadi
penyimpangan yang dilakukan oleh
pemerintahan. Dalam meningkatkan
aparat
efisien dan efektifitas pemerintah ini
menjalankan
diperlukan peran serta masyarakat
Penyimpangan yang dilakukan oleh
dan aparat yang menyelenggarakan
aparat pemerintah ini dikarenakan
pemerintahan.
kurangnya
pemerintah efektifitas memberikan
Penyelenggaraan yang
ini
efisien
ditujukan pelayanan
pemerintah
daerah dalam
roda
pemerintahan.
pengawasan
yang
dan
dilakukan oleh suatu lembaga yang
untuk
telah ada dalam pemerintah daerah
kepada
tersebut.
masyarakat luas sehingga segala
Salah satu fungsi pemerintah
kebijakan pemerintah pusat dapat
selain untuk memberikan pelayanan
terlaksana dengan baik dan benar.
terhadap masyarakat juga berfungsi
Menurut Kartiwa (2010:10-
dalam
pelaksanakan
pengawasan
jalannya
pelayanan
11) Pemerintahan yang baik (Good
terhadap
Governance)
masyarakat, agar penyelenggaraan
oleh
sangat
masyarakat
didambakan luas
demi
memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada
pemerintah daerah berjalan sesuai dengan
rencana dan perundang-
3
undangan yang berlaku serta agar
penyelenggara negara, kepentingan
pelaksanaan
umum,
pekerjaan
diperoleh
keterbukaan,
secara efektif dan efisien sesuai
proporsionalitas,
dengan
akuntabilitas,
rencana
ditentukan
yang
sebelumnya,
telah sehingga
dan
profesionalitas,
efisiensi,
keadilan.
efektifitas
Penyelenggaraan
dengan adanya pengawasan dapat
pemerintah daerah yang berdasarkan
menjamin bahwa semua kegiatan
asas-asas tersebut di atas harus terus
yang diselenggarakan dalam suatu
dilakukan pembinaan dan evaluasi
organisasi didasarkan pada suatu
secara periodik dan sistematis dalam
rencana termasuk suatu strategi yang
rangka
telah ditetapkan sebelumnya tanpa
kesejahteraan masyarakat.
pencapaian
tujuan
perlu mempersoalkan pada tingkat
Pasal 216 ayat (2) Undang-
manajerial dimana rencana tersebut
Undang Nomor 23 Tahun 2014
disusun dan ditetapkan.
menyebutkan
No.
bahwa
Inspektorat
Berdasarkan Undang-Undang
Daerah mempunyai tugas membantu
23
Kepala
Tahun
pemerintahan menyatakan Daerah
daerah bahwa
dalam
pemerintahan
2014
tentang
pasal
58
Pemerintah
menyelenggarakan
mengawasi pemerintahan kewenangan
membina
dan
pelaksanaan
urusan
yang
menjadi
daerah
dan
tugas
berpedoman
pembantuan oleh Perangkat Daerah.
penyelenggaraan
Fungsi Inspektorat yang semakin
pemerintah negara yang terdiri atas:
dipertajam pada Undang-undang 23
kepastian
Tahun 2014 tentang Pemerintahan
pada
asas
daerah
Daerah
hukum,
tertib
4
Daerah memberikan peluang bagi
kegiatan pengendalian intern yang
Inspektorat untuk lebih berperan
berfungsi
dalam
independen atas pelaksanaan tugas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Pasal 379 ayat
melakukan
penilaian
dan fungsi Instansi Pemerintah.
(2) dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah
melakukan
Selain
itu,
dalam
rangka
pengawasan
mewujudkan pemerintahan yang baik
terkait keuangan daerah dimulai pada
dan juga pemerintahan yang bersih
tahap
dari tindakan-tindakan yang tidak
perencanaan,
pelaksanaan,
pemantauan hingga tahap evaluasi. Efektivitas penyelenggaraan Sistem
Pengendalian
Intern
diinginkan,
pengawasan
diperlukan
untuk
juga
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang
dilakukan untuk memperkuat dan
efektif
menunjang dilakukan pengawasan
filterisasi, serta bersih dan bebas dari
intern
praktik-praktik
dan
pembinaan
penyelenggaraan Pengendalian
Sistem
Intern
Pemerintah,
dan
efisien,
transparan,
korupsi.
Karena
sudah sangat jelas begitu banyak para
koruptor
yang
berada
di
yang selanjutnya disingkat SPIP,
Indonesia sehingga Indonesia sudah
adalah Sistem Pengendalian Intern
tercatat
yang
secara
koruptor
lingkungan
terhadap
diselenggarakan
menyeluruh
di
sebagai
terbanyak.
pemerintahan
daerah.
dilakukan
intern
merupakan salah satu bagian dari
secara
dengan
Pengawasan
penyelenggaran
pemerintah pusat dan pemerintah Pengawasan
negara
tersebut melalui
dalam,
dapat
pengawasan pengawasan
5
masyarakat, dan pengawasan secara fungsional.
dapat
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur
Lingkup pengawasan intern
pengawas
dipenuhi
memadai
pemerintahan daerah, mempunyai
memiliki
tugas
karena
secara
Inspektorat
kewenangan
untuk
memperoleh
penyelenggaraan
melakukan
terhadap
pengawasan
pelaksanaan
urusan
akses secara penuh terhadap seluruh
pemerintahan di daerah provinsi,
informasi, sistem informasi, catatan,
pelaksanaan
dokumentasi, aset, dan personil yang
penyelenggaraan
diperlukan
daerah
sehubungan
pelaksanaan intern.
fungsi
Mengatur
Inspektorat frekuensi,
pengawasan sumber
serta obyek,
pengawasan
dengan
daya
menetapkan dan
intern,
lingkup
menerapkan
pembinaan pemerintahan
Kabupaten/Kota
dan
pelaksanaan
pengawasan
urusan
pemerintahan
di
daerah
Kabupaten/Kota.
Dan
memiliki
Perencanaan
program
fungsi,
pengawasan, Perumusan kebijakan
teknik-teknik yang diperlukan untuk
dan
memenuhi tujuan pengawasan intern
Pemeriksaan, pengusutan, pengujian
dan
memperoleh
dan penilaian tugas pengawasan yang
dukungan dan/atau asistensi yang
dipimpin oleh seorang Inspektur
diperlukan, baik yang berasal dari
yang
internal maupun eksternal dalam
bertanggung jawab langsung kepada
rangka
gubernur
meminta
dan
pelaksanaan
fungsi
fasilitasi
berada
dan
pengawasan,
di
bawah
secara
dan
teknis
pengawasan intern.
6
administratif mendapat pembinaan
pemerintah,
dari sekretaris daerah.
menjadi pilar yang bertugas sebagai
Adapun adalah
tugas
melakukan
terhadap
pembinaan
pengawas sekaligus pengawal dalam
pengawasan
pelaksanaan program yang tertuang
urusan
pelaksanaan
atas
daerah
pokoknya
pelaksanaan
pemerintahan,
Inspektorat
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
penyelenggaraan
Meskipun Inspektorat Daerah
pemerintahan provinsi. Inspektorat
merupakan salah satu Satuan Kerja
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Perangkat Daerah yang menunjang
sebagai Aparat Pengawas Internal
tugas
Pemerintah
Pemerintah
pengawasan, namun ada satu hal
Provinsi Kepulauan Riau memiliki
yang perlu dilihat sebagai sesuatu
peran
yang
dan
Daerah
posisi
yang
sangat
kepala
daerah
khas,
di
bidang
menyangkut
strategis baik ditinjau dari aspek
penempatan
fungsi-fungsi manajemen maupun
(SDM)
dari segi pencapaian visi dan misi
ditugaskan untuk melakukan tugas-
serta program-program pemerintah.
tugas pengawasan. SDM pengawasan
Dari
harus memiliki kemampuan lebih
segi
manajemen,
fungsi-fungsi ia
dasar
mempunyai
kedudukan yang setara dengan fungsi
baik
sumberdaya
dengan
atau
secara
manusia
pegawai
teknis
yang
maupun
operasional.
perencanaan atau fungsi pelaksanaan.
Standar
kompetensi
bagi
Sedangkan dari segi pencapaian visi,
SDM pengawasan sudah ditentukan,
misi
guna
dan
program-program
menghasilkan SDM yang
7
berkualitas. Hal itu perlu dirumuskan
dan prosedur yang ditetapkan oleh
semenjak dari sistem perekrutan,
Kepala Daerah telah dipatuhi dan
sampai
berjalan
kepada
pembinaan
dan
sesuai
rencana,
atau
tidaknya
penempatannya. Program pendidikan
menentukan
dan pelatihan di bidang pengawasan
pemeliharaan
dan bidang-bidang teknis lainnya
daerah, menentukan efisiensi dan
harus disusun secara terpadu dan
efektivitas prosedur dan kegiatan
berkesinambungan, yang selama ini
pemerintah daerah, serta yang tidak
masih parsial, sehingga ilmu dan
kalah pentingnya adalah menentukan
keterampilan yang dimilikinya selalu
keandalan informasi yang dihasilkan
seiring dengan perkembangan waktu.
oleh berbagai Unit/Satuan Kerja
Demikian
sebagai bagian yang integral dalam
pula
perekrutan
dengan
seorang
pola
pimpinan
SDM
dikembangkan menciptakan
perlu
oleh
sistem
yang
terdapat
tenaga
yang handal dan kredibel.
kekayaan
Pengawasan yang dilakukan
lainnya
ketersediaan
terhadap
organisasi Pemerintah Daerah.
Inspektorat Daerah, mestinya sama seperti
baik
dengan
Inspektorat
daerah
beberapa
masih gejala
permasalahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi
Sebagai pengawas internal,
Kepulauan Riau. Dinas Perhubungan
Inspektorat Daerah yang bekerja
Provinsi Kepulauan Riau adalah
dalam organisasi pemerintah daerah
Dinas yang mempunyai tugas pokok
tugas pokoknya dalam arti yang lain
melaksanakan urusan rumah tangga
adalah menentukan apakah kebijakan
daerah dan tugas pembantuan dalam
8
bidang bina program, bina marga,
proyek-proyek pembangunan. Hal ini
cipta karya dan bina jasa konstruksi.
senada
Dengan
sebelumnya (ramona 2014) hasil
tugas
yang
dibebankan
dengan
hasil
kepada dinas ini sehingga Dinas
penelitian
Perhubungan
Kepulauan
internal pada Biro Umum Provinsi
pengawasan
masih sangat lemah dan terkesan ada
pelaksaaan
pembiaran sehingga banyak terjadi
Riau
Provinsi
membutuhkan
dalam
setiap
pekerjaannya
pelanggaran dalam rangka tata kelola
penyelewengan atau penyimpangan
pemerintahan yang baik dan bersih.
dalam tugas dan fungsi dinas tersebut
Apabila inspektorat Provinsi sebagai
agar terciptanya good governance.
pelaksana pengawasan tidak dapat
Salah satu tuntutan masyarakat untuk
menjalankan
menciptakan good governance dalam
efektif maka penyelewengan akan
penyelenggaraan
terjadi, baik dari segi anggaran
adalah
tidak
pengawasan
terjadi
daerah
agar
bahwa
penelitian
pemerintahan kiprah
institusi
maupun
pengawasan
lainnya.
secara
Menurut
hasil
pengawas daerah atau instansi yang
wawancara yang dilakukan kepada
bertugas sebagai pegawas daerah
seorang pegawai Dinas Perhubungan
yaitu Inspektorat Provinsi.
Provinsi Kepulauan Riau bahwa
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan
Riau
kerap
menjadi
Inspektorat
seharusnya
memiliki
waktu pengawasan yang lebih teratur
perhatian karena dinas ini banyak
pada
dinas-dinas
yang
berhubungan dengan kepentingan-
berhubungan
kepentingan publik sampai dengan
publik seperti Dinas Perhubungan
dengan
langsung
kepentingan
9
Provinsi Kepulauan Riau mengingat
seharusnya semua pihak yang terkait
bahwa Dinas Perhubungan Provinsi
berlaku adil, tidak ada pemenang
Kepulauan Riau merupakan salah
berlaku curang demi memenangkan
satu dinas yang selalu menjadi
satu kelompok. Dalam proses lelang
sorotan masyarakat karena banyak
proyek
pembangunan serta proyek yang
terlibat harus siap menang dan berani
menjadi
Dinas
menerima kekalahan. Begitu pula
Kepulauan
pihak pemerintah dapat berlaku jujur
tanggungjawab
Perhubungan
Provinsi
hendaknya
tidak
dari kalangan kontraktor dan jasa
melainkan memainkan peran sebagai
konstruksi
pengawas dan pegadil.
sistem
lelang
Perhubungan
amburadulnya
proyek Provinsi
di
satu
yang
Riau. Selain banyak juga keluhan
terkait
memihak
semua
golongan,
Dinas
Pemaparan dari gejala-gejala
Kepulauan
yang timbul di atas maka penulis
Riau. Proses tender proyek di Dinas
tertarik
Perhubungan Provinsi sarat dengan
penelitian
unsur KKN. Artinya, proses tender
“Pelaksanaan
hanya sekedar formalitas saja tanpa
Inspektorat Daerah dalam Urusan
adanya transparansi dalam proses
Pemerintahan Provinsi Kepulauan
lelang,
saja
Riau (Studi Kasus Pada Dinas
diketahui siapa pemenang satu tender
Perhubungan Provinsi Kepulauan
sebuah proyek akan tetapi siapa
Riau Tahun 2014)”. Penulis tertarik
peserta lelang masyarakat berhak
memilih Dinas Perhubungan Provinsi
mengetahuinya. Dalam proses lelang
Kepulauan
seharusnya
tidak
untuk
mengambil dengan
Riau
judul judul
Pengawasan
sebagai
kajian
10
dalam penelitian disebabkan pada
Provinsi Kepulauan Riau Tahun
saat ini instansi tersebut sedang
2014)?
menjadi sorotan karena beberapa
C.
Tujuan dan kegunaan
proyek fokus masalah penelitian adalah
ingin
melihat
bagaimana
Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat
penelitian. 1. Tujuan Penelitian. Tujuan
dari
penelitian
ini,
Daerah dalam Urusan Pemerintahan
adalah : Mengetahui Pelaksanaan
Provinsi Kepulauan Riau terhadap
Pengawasan
Dinas
Dalam
Perhubungan
Kepulauan
Riau
Provinsi
pada
pokok
Inspektorat
Urusan
Provinsi
Pemerintahan
Kepulauan
Riau
Kasus
B.
Perumusan Masalah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun
Berdasarkan gejala-gejala dan
2014).
maka
dapat
permasalahan
dirumuskan
penelitian
sebagai
Perhubungan
2. Kegunaan Penelitian Kegunaan
penelitian
“Bagaimana
Pelaksanaan
Pengawasan Inspektorat Daerah Urusan
Pemerintahan
Provinsi Kepulauan Riau (Studi
ini
adalah : a. Secara
berikut:
dalam
Dinas
(Studi
pekerjaan di tahun anggaran 2014.
permasalahan pada latar belakang,
Pada
Daerah
Akademis
bermanfaat
bagi
pengembangan
Ilmu
Pemerintahan dalam
terutama
bidang
kajian
Pengawasan Pemerintahan.
Kasus Pada Dinas Perhubungan b. Secara penelitian
praktis, ini
hasil
diharapkan
11
menjadi
yang
ditetapkan dan ketentuan yang
bermanfaat bagi Inspektorat
berlaku dengan cara mengetahui
Daerah Provinsi Kepulauan
:
Riau,
masukan
dalam
pelaksanaan
a. Perencanaan
pengawasan pemerintahan.
D.
standar program
Konsep Operasional pengawasan Untuk lebih mempermudah
b. Standarisasi
yang
menghimpun data yang diperlukan di
ditetapkan
dalam penelitian ini, maka penulis
baik
menggunakan pendapat ahli tentang
maupun rujukan.
tahapan
atau
langkah-langkah
2.
sebelumnya,
sebagai
Mengadakan
ketetapan
penilaian
yaitu
pelaksanaan pengawasan menurut
membandingkan
hasil
kerja
Manullang (2004 : 84);
dengan
yang
telah
Yang terdiri dari beberapa dimensi
ditentukan terhadap pelaksanaan
dan indikator sebagai berikut :
kegiatan yang dilakukan oleh
1.
Menetapkan
standar,
adalah
Inspektorat Provinsi Kepulauan
suatu standar (tolak ukur) yang
Riau
merupakan
kegiatan
patokan
bagi
standar
dalam
melaksanakan
pengawasan
kepada
pengawas dalam menilai apakah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
obyek
di Provinsi Kepulauan Riau,
diawasi
atau
pekerjaan
berjalan
yang dengan
dapat dilihat dengan indikator :
semestinya atau tidak dengan
Adanya
yaitu adanya rencana yang telah
terhadap
tindakan pekerjaan
penilaian pada
12
pemerintahan Kepulauan
provinsi Riau.
perbaikan
Seperti
jika
ditemukan
masalah-masalah yang terjadi
inspektorat Provinsi Kepulauan
saat
Riau akan memberikan penilaian
pengawasan
yang
didalam laporan yang diberikan
Inspektorat
Daerah
pada
Kepulauan Riau
Instansi
kepada
Pemerintahan
Inspektorat
Kepulauan
Riau
Provinsi
agar
E.
dapat
pekerjaan yang dilakukan sudah baik atau perlu koreksi.
yaitu tindakan yang diambil untuk
menyesuaikan
pekerjaan
hasil
nyata
yang
menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya supaya mencapai seperti dengan
hasil yang
yang
sama
direncanakan
menyesuaikan
segala
sesuatu yang dianggap perlu serta
mengadakan
tindakan
dilakukan Provinsi
Jenis Penelitian
Jenis
penelitian
yang
dilakukan ini adalah deskriptif, yang mana
3. Mengadakan tindakan perbaikan
kegiatan
Metode Penelitian 1.
dilakukan perbandingan apakah
melakukan
peneliti
deskriptif
ini
dalam akan
penelitian memberikan
gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2004:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar
alamiah,
dengan
maksud
menafsirkan fenomena yang terjadi dan
dilakukan
dengan
jalan
melibatkan berbagai metode yang
13
ada.
Adapun
kaitannya
dengan
permasalahan belum terselesaikan
penelitian
ini
adalah
untuk
dan layak untuk diangkat menjadi
mengetahui
serta
mengemukakan
sebuah kajian dengan harapan dapat
berbagai
gambaran
permasalahan
dalam
Pengawasan
dan
diurai permasalahan tersebut dan
Pelaksanaan
dicari jalan penyelesaiannya. Dan
Pemerintahan
Inspektorat
Daerah
Oleh
Inspektorat
Daerah
Provinsi
Provinsi
Kepulaun Riau selaku investigator
Kepulauan Riau. Pada penelitian
atau pihak yang memiliki tugas serta
deskriptif
tanggungjawab dalam pengawasan
ini,
memberikan
peneliti
gambaran
hanya mengenai
fenomena sosial yang terdapat atau terjadi dalam masyarakat khususnya mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan
oleh
Inspektorat
Daerah Provinsi Kepulauan Riau. 2.
Lokasi Penelitian
lembaga pemerintah di daerah. 3.
Informan
Adapun
informan
diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. informan terdiri dari : 1 orang Superviser Pemeriksa, Serta 2 orang anggota tim audit tahun
Penelitian ini di lakukan pada Daerah
Kepulaun
Riau
sertaDinas
kepagawaian
serta
Perhubungan
Provinsi
Kepulauan
Evaluasi
Pelaporan
alasan
Provinsi
2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan
Inspektorat
Riau,
mengambil
yang
Riau, kasubag evaluasi umum dan
dan
Kasubbag Dinas
obyek
Perhubungan. Key informan adalah
penelitian disini, adalah karena pada
Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat
Dinas ini masih ditemukan beberapa
Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
14
Alasan pengambilan informan karena
pegawai Inspektorat Daerah Provinsi
dianggap mereka merupakan pihak-
Kepulauan
pihak yang bersentuhan langsung dan
Perhubungan
mengetahui
tentang
pelaksanaan
Riau, data yang didapat diantaranya
pengawasan
yang
dilakukan
Provinsi
pada Dinas
Inspektorat Perhubungan
Provinsi
penelitian sehingga dari informan tersebut diperoleh informasi yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti.
kepada
Provinsi
Dinas
Kepulauan
melalui wawancara yang dilakukan. b. Data Sekunder.
Kepulauan
Riau yang merupakan fokus dari
Riau
Yaitu data yang mendukung penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan literatur, data yang diperoleh seperti data uraian tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, data uraian tugas unit kerja yang ada, data
4.
Sumber dan Jenis data.
susunan organisasi, data sarana dan
Jenis data yang digunakan
prasarana kerja, visi dan misi dan
dalam melaksanakan penelitian ini,
data struktur organisasi, serta dari
yaitu :
penelitian-penelitian sebelumnya. 5. Teknik
a. Data Primer.
Alat
Pengumpulan Data.
Adalah data yang di dapat secara langsung melalui wawancara
dan
Untuk
mengumpulkan
data
mengenai bagaimana pelaksanaan
penelitian, maka digunakan teknik,
pengawasan yang dilakukan oleh
yaitu :
inspektorat
dari
informan
yaitu
a. Wawancara. 15
Soehartono
(2002:67-68),
menjelaskan
bahwa
merupakan
pengumpulan
dengan
”wawancara
mengajukan
data
pertanyaan-
pertanyaan oleh pewancara kepada
Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Studi
Kasus
Perhubungan
dicatat
melakukan
wawancara
langsung dengan informan
kunci,
Inspektorat
secara
informan serta yaitu
Daerah
Kepala Provinsi
Kepulauan Riau. Yang bersangkutan tentunya mengetahui permasalahan ini secara mendalam dan meyeluruh sehingga
dapat
menjawab
permasalahan yang hendak digali dalam penelitia ini. Wawancara
yang
ini
dilakukan
telah
disusun,
mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemerintahan
b. Observasi. Teknik
pengumpulan
data
secara observasi mempunyai ciri-ciri yang
spesifik
bila
dibandingkan
dengan teknik lain. Hal ini sejalan dengan
pendapat
(2005:166)
yang
Sugiyono
mengemukakan
bahwa “teknik observasi merupakan suatu proses yang komplek dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis
dan
proses
psikologis
diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan”. Observasi
dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan
Kepulauan
datanya pedoman wawancara.
dengan
menggunakan catatan kecil”. Peneliti
Provinsi
Dinas
Riau), dengan alat pengumpulan
informan dan jawaban - jawaban informan
Pada
Oleh
Inspektorat
yang
peneliti
observasi
gunakan
terstruktur
yang
yaitu telah
dirancang secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Penelitian ini akan di
16
amati
secara
langsung
pelaksanaan
tentang
pengawasan
pemerintahan oleh inspektorat daerah Provinsi Kepulauan riau dengan alat pengumpulan data yaitu Check list, dan catatan harian. Dimana yang akan diamati meliputi menetapkan standar,
menetapkan
pelaksanaan
kegiatan pengawasan, mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan serta koreksi, penyesuaian kegiatan operasional.
disarankan oleh data”. LANDASAN TEORITIS A.
Pengawasan Ada
banyak
menentukan
penyebab
organisasi lainnya.Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Menurut Winardi "Pengawasan
adalah
oleh pihak manajer dalam upaya
untuk menganalisa data-data yang
memastikan
didapat dari penelitian ini adalah
sesuai
analisis deskriptif kualitatif. Meleong
direncanakan".
menyatakan
kegagalan
semua aktivitas yang dilaksanakan
Analisis data yang digunakan
(2004:35),
untuk
suatu organisasi atau keberhasilan
(2000:585)
F. Teknik Analisis Data.
alasan
bahwa
bahwa
dengan
hasil
aktual
hasil
yang
adalah
suatu
sistematik
untuk
Pengawasan
”analisa data kualitatif adalah proses
upaya
pengorganisasian
pengurutan
menetapkan kinerja standar pada
data kedalam pola dan kategori serta
perencanaan untuk merancang sistem
satuan uraian dasar, sehingga dapat
umpan
dikemukakan
membandingkan
dan
tema
seperti
yang
yang
balik
informasi,
untuk
kinerja
aktual
17
dengan
standar
ditentukan, apakah
yang
untuk telah
telah
menetapkan terjadi
suatu
diinginkan".
Menurut
Kadarman
(2001:159) Pengawasan adalah suatu upaya
yang
sistematik
untuk
penyimpangan tersebut, serta untuk
menetapkan kinerja standar pada
mengambil tindakan perbaikan yang
perencanaan untuk merancang sistem
diperlukan untuk menjamin bahwa
umpan
semua sumber daya perusahaan atau
membandingkan
pemerintahan
dengan
telah
digunakan
balik
informasi,
untuk
kinerja
aktual
yang
telah
standar
seefektif dan seefisien mungkin guna
ditentukan,
mencapai tujuan perusahaan atau
apakah
pemerintahan.
beberapa
penyimpangan tersebut, serta untuk
pendapat tersebut diatas dapat ditarik
mengambil tindakan perbaikan yang
kesimpulan
pengawasan
diperlukan untuk menjamin bahwa
merupakan hal pppenting dalam
semua sumber daya perusahaan telah
menjalankan
digunakan seefektif dan seefisien
Dari
bahwa
suatu
perencanaan.
untuk telah
terjadi
mungkin
perencanaan yang diharapkan oleh
perusahaan. Dari beberapa pendapat
manajemen
tersebut
terpenuhi
dan
berjalan dengan baik Menurut
Basu
di
kesimpulan (2006:216)
merupakan
mencapai
suatu
Dengan adanya pengawasan maka
dapat
guna
menetapkan
atas
dapat
bahwa hal
ditarik
pengawasan
penting
suatu
tujuan
dalam
"Pengawasan merupakan fungsi yang
menjalankan
perencanaan.
menjamin bahwa kegiatan-kegiatan
Dengan adanya pengawasan maka
dapat memberikan hasil seperti yang
perencanaan yang diharapkan oleh
18
manajemen
dapat
terpenuhi
dan
seperangkat
variable
(manusia,
berjalan dengan baik. Tanpa adanya
peralatan, mesin, organisasi) kearah
pengawasan
tercapainya suatu tujuan atau sasaran
dari
pihak
manajer/atasan maka perencanaan
manajemen.
yang telah ditetapkan akan sulit
(controlling)
diterapkan oleh bawahan dengan
manajemen
baik.
yang
pentingnya dalam suatu organisasi.
diharapkan oleh perusahaan akan
Semua fungsi terdahulu, tidak akan
sulit terwujud.
efektif
Sehingga
tujuan
Pengawasan sistematik
yaitu
menetapkan
usaha
Pengawasan merupakan yang
tanpa
fungsi
tidak
kalah
disertai
fungsi
pengawasan.
standar
Dale
(dalam
Winardi,
pelaksanaan
dengan
tujuan
2000:224)
perencanaan,
merancang
sistem
pengawasan tidak hanya melihat
informasi
umpan
membandingkan
kegiatan
dikatakan
balik,
sesuatu
dengan
nyata
melaporkan
bahwa
seksama
hasil
dan
kegiatan
dengan standar, menentukan dan
mengawasi, tetapi juga mengandung
mengukur
arti memperbaiki dan meluruskannya
deviasi-deviasai
dan
mengambil tindakan koreksi yang
sehingga
mencapai
tujuan
yang
menjamin bahwa semua sumber daya
sesuai
dengan
apa
yang
yang dimiliki telah dipergunakan
direncanakan.
dengan
(2000:11) mengatakan bahwa pada
efektif
Pengendalian adalah
atau
proses
dan
efisien.
Pengawasan mengarahkan
pokoknya
Atmosudirjo
pengawasan
adalah
keseluruhan daripada kegiatan yang
19
membandingkan atau mengukur apa
mengukur
yang sedang atau sudah dilaksanakan
penyimpangan
dengan
tindakan koreksi yang diperlukan.
kriteria,
norma-norma,
penyimpanganserta
mengambil
standar atau rencana-rencana yang
Dalam
telah ditetapkan sebelumnya. Siagian
beberapa tipe pengawasan seperti
(2004:107)
yang
menyebutkan
bahwa
pengawasan
terdapat
diungkapkan
yang dimaksud dengan pengawasan
(2004:589).
adalah proses pengamatan daripada
dapat dibagi dalam tiga macam tipe,
pelaksanaan
atas
organisasi
seluruh untuk
kegiatan
dasar
pengawasan
fokus
aktivitas
agar
pengawasan, antara lain: Pengawasan
supaya semua pekerjaan yang sedang
Pendahuluan (preliminary control),
dilakukan berjalan sesuai dengan
Pengawasan
rencana
berlangsung
yang
menjamin
Fungsi
Winardi
telah
ditentukan
sebelumnya.
pada
saat
(cocurrent
kerja control),
Pengawasan Feed Back (feed back
Kesimpulannya,
pengawasan
control).
Prosedur-prosedur
merupakan suatu usaha sistematik
pengawasan pendahuluan mencakup
untuk
semua
menetapkan
standar
upaya
manajerial
guna
pelaksanaan tujuan dengan tujuan-
memperbesar kemungkinan bahwa
tujuan
perencanaan,
hasil-hasil aktual akan berdekatan
sistem
informasi
membandingkan
merancang
umpan
balik,
hasilnya dibandingkan dengan hasil-
kegiatan
nyata
hasil yang direncanakan.
dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya,
menentukan
dan
Dipandang prespektif
dari
sudut
demikian,
maka
20
kebijaksanaan-kebijaksanaan
diarahkan
merupakan pedoman-pedoman untuk
menghindari adanya kemungkinan
tindakan
penyelewengan atau penyimpangan
masa
mendatang.Tetapi,
walaupun demikian penting untuk
atas
membedakan
melalui
tindakan
kebijakan-kebijakan
menyusun
dan
tindakan
sepenuhnya
tujuan
dapat
untuk
yang akan
pengawasan membantu
diharapkan melaksanakan
mengimplementasikannya.
kebijakan
Merumuskan
untuk mencapai tujuan yang telah
kebijakan-kebijakan
yang
dicapai.
telah
termasuk dalam fungsi perencanaan
direncanakan
sedangkan
efisien. Bahkan, melalui pengawasan
tindakan
mengimplementasi merupakan
bagian
kebijakan dari
fungsi
pengawasan.
tercipta
menurut
suatu
efektif
aktivitas
dan
yang
berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
Pengawasan
secara
ditetapkan
mengenai
pelaksanaan
sejauh
kerja
mana sudah
Amirullah dan Budiyono (2004:298)
dilaksanakan. Pengawasan juga dapat
menyebutkan bahwa “pengawasan
mendeteksi sejauhmana kebijakan
(pengendalian) merupakan kegiatan
pimpinan dijalankan dan sampai
memberikan
sejauhmana
pemantauan,
pengamatan, penyelidikan,
dan
pengevaluasian keseluruhan kegiatan manajemen agar tujuan yang sudah ditetapkan
dapat
dicapai
secara
tepat.” Pengawasan pada dasarnya
terjadi
penyimpangan
dalam
pelaksanaan
yang kerja
tersebut. Pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen
bisnis
untuk
21
membandingkan
kinerja
standar,
yang
sebenarnya
mengenai
rencana, atau tujuan yang telah
pelaksanaan tugas
ditentukan terlebih dahulu untuk
apakah
menentukan apakah kinerja sejalan
semestinya atau tidak.” Sedangkan
dengan standar tersebut dan untuk
menurut Terry (dalam Abdullah,
mengambil tindakan penyembuhan
2001:25-26), memberikan definisi
yang
sederhana
diperlukan
bahwa
untuk
sumber
digunakan
daya
dengan
melihat manusia
seefektif
dan
sesuai
dengan
tentang
apa
yang
akan
mengevaluasi
tujuan. George R. Tery (2006:395)
bilamana
mengartikan
tindakan-tindakan
mendeterminasi
apa
dilaksanakan,
sebagai
yang
telah
yang
pengawasan
sebagai proses untuk menentukan
seefisien mungkin didalam mencapai
pengawasan
atau kegiatan
dilaksanakan,
pelaksanaan perlu
dan
menerapkan korektif
sedemikian rupa hingga pelaksanaan
maksudnya
sesuai dengan rencana.
kerja
dan
pengawasan terjadi dari beberapa
apabila perlu, menerapkan tidankan-
tindakan (langkah pokok) tertentu
tindakan korektif sehingga
yang
mengevaluasi
prestasi
hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Harahap
bersifat
pengawasan
mendefinisikan “pengawasan adalah
sebagai berikut:
segala usaha dan kegiatan untuk
a. Untuk
mengetahui dan menilai kenyataan
bagi
semua pengawasan manajerial. Menurut
(2004:12)
fundamental
Proses
Mufham (2006:49)
tujuan adalah
mendukung
kelancaran dan ketetapan
22
pelaksanaan
kegiatan
pemerintah
memperlancar manajemen.”
dan
pembangunan.
kinerja
Sebagaimana telah disebutkan
b. Pengawasan bertujuan agar
sebelumnya pengawasan merupakan
manajemen dapat berjalan
serangkaian kegiatan yang menilai
lancar dan dapat mencapai
dan membandingkan apa yang telah
tujuan yang diharapkan.
dilaksanakan dalam suatu kegiatan
c. Bila
hasil
penelitian
manajemen dan apa yang belum
terhadap manajemen sudah
dilaksanakan. Jika telah dilaksankan
dianggap baik, maka tujuan
akan dinilai apakah sesuai dengan
pengawasan
rencana yang telah ditetapkan atau
adalah
agar
hasil pengawasan ini dapat
tidak.Dengan
menjadi umpan balik bagi
dipahami,
penyempurnaan
bertujuan
kebijkasanaan,
penyimpangan yang mungkin terjadi
perencanaan, dan
pembinaan
pelaksanaan
tugas-
tugas manajemen. d. Pengawasan
demikian bahwa agar
dapat
pengawasan penyimpangan-
dapat ditekan, kerugian yang lebih besar
dapat
dihilangkan
atau
diperkecil. Hal ini berarti dengan
dimaksudkan
adanya pengawasan yang baik akan
memberikan
dapat lebih diharapkan tujuan yang
kontribusi bagi perbaikan
telah ditetapkan dan tercapai dengan
sehingga
cara-cara yang efektif dan efisien.
untuk
dapat
Menurut syafiie (2001;110) yang
23
dimaksud
dengan
pengawasan
dan
ketaatan
terhadap
peraturan
pemerintah adalah “pengawasan dari
perundang-undangan.
dan terhadap pemerintah, mengapa
tujuan tersebut di atas tidak perlu
pemerintah yang berkuasa musti dan
dicapai secara khusus atau terpisah-
harus
tersebut
pisah. Dengan kata lain, instansi
disebabkan oleh karena pemerintah
pemerintah tidak harus merancang
memakai
secara khusus pengendalian untuk
di
awasi,
uang
hal
rakyat,
harus
mengatur rakyat dengan baik dan
mencapai
benar,
mengatur
kebijakan atau prosedur dapat saja
segala persoalan rakyat dengan baik
dikembangkan untuk dapat mencapai
dan benar”.
lebih dari satu tujuan pengendalian.
mengurus
dan
Pengertian
satu
Keempat
tujuan.
Suatu
Sistem
Sesuai dengan PP Nomor 60
Pengendalian Intern menurut PP
Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima
Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP
unsur, yaitu:
adalah Proses yang integral pada tindakan
dan
kegiatan
yang
dilakukan secara terus menerus oleh
1. 2. 3. 4. 5.
Lingkungan pengendalian Penilaian risiko Kegiatan pengendalian Informasi dan komunikasi Pemantauan pengendalian intern
pimpinan dan seluruh pegawai untuk Keterkaitan memberikan
keyakinan
kelima
unsur
memadai sistem pengendalian intern dapat
atas tercapainya tujuan organisasi dilihat pada Gambar
di
bawah
melalui kegiatan yang efektif dan ini.Gambar efisien,
keandalan
tersebut
menjelaskan
pelaporan bahwa kelima unsur pengendalian
keuangan, pengamanan aset negara, intern merupakan unsur yang terjalin
24
erat satu dengan yang lainnya. Proses
bagi terselenggaranya unsur-unsur
pengendalian menyatu pada tindakan
SPIP lainnya.
dan kegiatan yang dilakukan secara
Pada
Peraturan
Pemerintah
terus menerus oleh pimpinan dan
Nomor 60 Tahun 2008 Pengawasan
seluruh pegawai. Oleh karena itu,
Intern atas Penyelenggaraan Tugas
yang
dan Fungsi
menjadi
pengendalian
fondasi
adalah
dari
orang-orang
Aparat
Instansi Pemerintah. pengawasan
intern
(SDM) di dalam organisasi yang
pemerintah sebagaimana dimaksud
membentuk lingkungan pengendalian
pada ayat (1) melakukan pengawasan
yang baik dalam mencapai sasaran
intern melalui audit, reviu, evaluasi,
dan
pemantauan;
tujuan
yang
ingin
instansi
dicapai
pemerintah.
Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian
(delapan
yang
akan
baik
sub-unsur)
pengawasan lainnya Inspektorat melakukan
pengawasan
terhadap dalam
suasana lingkungan yang nyaman
rangkapenyelenggaraan
tugas dan
yang akan menimbulkan kepedulian
fungsi satuan kerja perangkat daerah
dan keikutsertaan seluruh pegawai.
provinsi
Untuk
lingkungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
demikian
Daerah Provinsi.Pada pasal 51 ayat 2
diperlukan komitmen bersama dalam
Syarat kompetensi keahlian sebagai
melaksanakannya.Komitmen ini juga
auditor
pengendalian
yang
seluruh
Provinsi
kegiatan
mewujudkan
meningkatkan
dankegiatan
yang
didanai
sebagaimana
dengan
dimaksud
merupakan hal yang amat penting
25
dipenuhi melalui keikutsertaan dan
atau disebut pemerintah dan sistem
kelulusan program sertifikasi.
pemerintahan
B.
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Syafeii
menjelaskan
(2001 bahwa
:
dalam hubungan antarpemerintah,
:“pemerintah
dikenal dengan konsep sentralisasi dan
sebagai
sentralisasi
karena
banyak
desentralisasi.
pemimpin pemerintahan yang tanpa
karakteristik
pendidikan
kewenangan
berkiat
pemerintahan
serta
pemerintahan
20)
adalah ilmu dan seni. Dikatakan seni
daerah.Praktik
dengan
mampu
karismatik
menjalankan
roda
pemerintahan,sedangkan
dikatakan
Konsep menunjukkan
bahwa
semua
penyelenggaraan
pemerintahan berada di pemerintah pusat,
sedangkan
desentralisasi
sistem menunjukkan
sebagai disiplin ilmu pemerintahan
karakteristik
adalah karena memenuhi syarat-
kewenangan urusan pemerintahan
syaratnya yaitu dapat dipelejari dan
yang menjadi kewajiban pemerintah,
dijalankan, memiliki objek, baik
diberikan kepada pemerintah daerah.
objek
Sistem desentralisasi pemerintahan
material
maupun
formal,
tidak
spesifik (khas)”
maupun praktik pemerintahan daerah
pemerintahan
penyelenggaraan di
Indonesia
berdasarkan pendekatan kesisteman
surut
sebagian
universal sifatnya sistematis serta
Sistem
pernah
yakni
dalam
teori
dari waktu ke waktu. Berdasarkan
tujuan
desentralisasi, yaitu:
meliputi sistem pemerintahan pusat
26
1. Untuk mengurangi beban pemerintah campur
pusat
dan
2004. Perubahan kedua UUD 1945 tentang pemerintahan daerah dalam
tangan
tentang
masalah-masalah
kecil
1. Negara Kesatuan Republik
di
Indonesia dibagi atas daerah-
bidang
pemerintahan
tingkat local;
pasal 18 dinyatakan sebagai berikut:
daerah provinsi dan daerah
2. Meningkatkan
dukungan
provinsi
itu
dibagi
atas
dan partisipasi masyarakat
kabupaten dan kota yang tiap-
dalam
tiap provinsi, kabupaten, dan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
lokal;
itu
pemerintahan
3. Melatih masyarakat untuk dapat
kota
mengatur
urusan
rumah tangganya sendiri; dan
diatur
mempunyai daerah
dengan
yang
undang-
undang. 2. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur
4. Mempercepat
bidang
dan mengurus sendiri urusan
pelayanan
umum
pemerintahan menurut azas
pemerintahan
kepada
otonomi
desentralisasi
(otonomi
tugas
pembantuan.
masyarakat. Implementasi
dan
sistem daerah)
merujuk format yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun
3. Pemerintahan
daerah
provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
yang
27
anggotanya
diplih
melalui
pemerintahan daerah diatur
pemilu.
dalam undang-undang.
4. Gubernur,
buapati,
walikota
dan
masing-masing
sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan
kota
dipilih
secara
demokratis. 5. Pemerintahan
daerah
menjalankan otonomi seluasluasnya,
kecuali
pemerintahan
urusan
yang
undang-undang
oleh
ditentukan
sebagai urusan pemerintah pusat.
Baru,
menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain, untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. dan
penyelenggaraan
lahir
dua
Orde
undang-undang
tentang pemerintahan daerah yang dianggap
aspiratif
mengakomodasikan
prinsip
demokrasi
sistem
dalam
pemerintahan daearah di Indonesia. Kedua
undang-undang
tersebut
adalah : UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 yang dianggap sebagai revisi terhadap UU No. 22 Tahun
6. Pemerintahan daerah berhak
7. Susunan
Pada periode setelah
1999.Menurut
Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan
otonomi
menggunakan
format
otonomi
seluas-luasnya.
Artinya, azas ini
diberlakukan oleh pemerintah seperti tata
cara
pada era sebelum UU Nomor 5 Tahun 1974. Alasan pertimbangan ini didassarkan suatu asumsi bahwa
28
hal-hal
mengenai
pemerintahan
urusan
yang
dapat
berbeda dengan UU Nomor 22 Tahun
1999
dilaksanakan oleh daerah itu sendiri,
merupakan
sangat tepat diberikan kebijakan
melaksanakan
otonomi
berdasarkan
mampu
sehingga dan
setiap
daerah
bahwa
DPRD
wahana
untuk demokrasi
Pancasila
dan
mandiri
untuk
kedudukannya sejajar (mitra) dari
pelayanan
demi
pemerintah daerah, namun dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat
praktek sering kali terjadi penafsiran
di daerah.
berbeda.Sebagai
memberikan
Kontrol dilakukan
pusat
atas
dengan
pengawasan formulasi
yang cukup
upaya
mencapai
daerah
tujuan otonomi daerah yang berhasil
mekanisme
guna dan berdaya guna, diperlukan
menunjukkan
suatu sistem yang dapat mendorong
ketat
dengan
kreativitas dan motifasi daerah itu
mekanisme pengawasan preventif,
dalam
represif, dan pengawasan umum.
pemerintahan
Proses
format sistem pengawasan dapat
pemilihan
kepala/wakil
kepala daerah menurut UU Nomor
dikaji
32 Tahun 2004 tidak lagi menjadi
berikut.
wewenang dilaksanakan
DPRD, dengan
melainkan pemilihan
menjalankan
dari
produk
Berdasarkan nomr
32
langsung yang diselenggarakan oleh
otonomi
lembaga Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD).
Hal ini amat
sendiri.
Tahun
urusan Beberapa
perundangan
undang-undang 2004,
prinsip
daerah
menggunakan
prinsip
otonomi
seluas-luasnya
dalam
arti
daerah
diberikan
29
kewenangan mengurus dan mengatur
pemerintah
di
semua urusan pemerintahan diluar
pengawasan
terhadap
peraturan
yang menjadi urusan pemerintah
daerah
peraturan
Kepala
yang
Daerah.
ditetapkan
undang
ini.
dalam
undang-
dan
daerah
Pengawasan
dan
ini
Daerah
memiliki
dilaksanakan oleh aparat pengawas
membuat
kebijakan
intern pemerintah.Hasil pembinaan
daerah untuk memberikan pelayanan,
dan pengawasan tersebut digunakan
peningkatan peran serta, prakarsa,
sebagai
dan pemberdayaan masyarakat yang
selanjutnya oleh pemerintah dan
bertujuan
dapat
kewenangan
pada
peningkatan
kesejahteraan
rakyat.
Penyelenggaraan
otonomi
harus
bahan
digunakan
pembinaan
sebagai
bahan
pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.Pembinaan
atas
benar-benar sejalan dengan tujuan
penyelenggaraan
dan maksud pemberian otonomi yang
daerah adalah upaya yang dilakukan
pada
oleh
dasarnya
memberdayakan
daerah
untuk termasuk
pemerintahan
pemerintah
dan/atau
Gubernurselaku wakil pemerintah
meningkatkan kesejahteraan rakyat
didaerah
yang merupakan bagian utama dari
tercapainya tujuan penyelenggaraan
tujuan nasional.
otonomi
Pengawasan
daerah.
mewujudkan
Dalam
rangka
dianut
pembinaan oleh pemerintah, menteri
menurut undang-undang ini meliputi
dan pimpinan lembaga pemerintah
dua
non-departemen
bentuk
yang
untuk
pengawasan
yakni
pengawasan atas pelaksanaan urusan
melakukan
pembinaan sesuai dengan fungsi dan
30
kewenangan masing-masing
yang
Mekanisme ini dilakukan
dikoordinasikan oleh Menteri Dalam
agar pengaturan tentang
negeri
dan
hal-hal
serta
oleh
mencapai daya guna dan
pembinaan
dan
hasil guna yang optimal.
untuk
pengawasan gubernur
pembinaan
provinsi,
untuk
pengawasan kabupaten / kota. Dalam
hal
2.
tersebut
Pengawasan
dapat
terhadap
pengawasan
semua peraturan daerah di
terhadap rancangan peraturan daerah
luar yang termuat di atas,
dan
peraturan
perataturan
pemerintah
Kepala
melakukan
Daerah, dua
cara
sebagai berikut. 1.
Pengawasan rancangan mengatur
terhadap perda
pajak
yang daerah,
daerah
wajib
disampaikan
kepada
Menteri
Dalam
Negeri
untuk
provinsi
dan
gubernur
untuk
kabuapten/kota,
untuk
retribusi daerah, APBD,
memperoleh
dan
sebelum
terhadap peraturan daerah
oleh
kepala
yang bertentangan dengan
terlebih
dahulu
kepentingan
RUTR,
disyahkan daerah
dievaluasi oleh Menteri
dan/atau
Dalam
yang
Negeri
untuk
klarifikasi
umum
peraturan
lebih
tinggi
lain dan
Raperda Provinsi, dan oleh
sebab itu dapat dibatalkan
gubernur terhadap Raperda
sesuai mekanisme
Kabupaten/Kota.
berlaku.
yang
31
Selanjutnya
Rasyid
(dalam
kemandirian
serta
pembangunan
Ndraha, 2005: 38) membagi fungsi
yang menciptakan kemakmuran.
pemerintahan menjadi empat bagian
GAMBARAN UMUM LOKASI
yaitu “Pelayanan (public service),
PENELITIAN
pembangunan
(development),
A. Gambaran
Umum
pemberdayaan (empowering), dan
Inspektorat
pengaturan (regulation)”.
Kepulauan u
Dari
fungsi-fungsi
Provinsi
tersebut
Inspektorat Provinsi Kepulauan
dapat diambil kesimpulan bahwa
Riau saat ini yang pada awal
untuk
pembentukan Provinsi
mengetahui
masyarakat
lihatlah pemerintahannya. Artinya,
Riau
fungsi-fungsi
yang
Daerah Provinsi Kepulauan Riau
dijalankan pada saat tertentu akan
dibentuk pada tanggal 7 Agustus
menggambarkan
2004 berdasarkan Surat Keputusan
pemerintah
kualitas
bernama
Badan
Kepulauan
pemerintahan itu sendiri. Pemerintah
Gubernur
mengatur
10/UMKGR/VIII/2004
banyak
hal
dalam
Pengawas
Nomor guna
kehidupan bermasyarakat untuk itu
melaksanakan tugas pengawasan atas
dibutuhkan pengawasan pemerintah
penyelenggaraan urusan pemerintah
terhadap aktivitas tersebut agar dapat
di
mencapai
pembinaan
membuahkan
pelayanan
dapat
daerah
provinsi, atas
pelaksanaan
penyelenggaraan
keadilan,
pemerintah kabupaten/kota. Kepala
pemberdayaan yang membuahkan
Badan Pengawas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang pertama adalah
32
Drs. H. Eddy Wijaya, MM sementara
pengawasan. Standar dapat diartikan
kantor awal adalah Bidang Building,
sebagai
Batam Centre. Dengan perjalanan
digunakan sebagai patokan untuk
waktu,
Peraturan
penilaian hasil-hasil. Adapun yang
Daerah (perda) Nomor 8 tahun 2008
dapat digunakan sebagai standar
nama
Daerah
antara lain adalah tujuan, sasaran,
Provinsi Kepulauan Riau diubah
kuota, dan target pelaksanaan. Untuk
menjadi Inspektorat Provinsi yang
mengetahui
dipimpin oleh seorang Inspektur.
sasaran,
Inspektur pertama saat ini adalah
pelaksanaan disini, haruslah dibuat
Agus Setianto, Ak yang merupakan
rencana kerja. Didalam rencana kerja
pegawai Badan Pengawas Keuangan
yang di jelaskan apa tujuan yang
dan Pembangunan (BPKP) Pusat
hendak di capai, apa sasarannya dan
yang
apa saja batasan-batasannya. Standar
sesuai
Badan
dengan
Pengawas
diperbantukan
di
Provinsi
pengukuran
yang
bagaimana kuota,
target
dapat
yang
kegiatan penyusunan rencana kerja
adalah
Mirza
Bachtiar.
yang
suatu
tujuan,
Kepulauan Riau. Saat ini Inspektur menjabat
diartikan
dan
dapat
meliputi
tujuan/sasaran,
penetapan
dengan
batasan
A.
kepada undang-undang yang berlaku.
(Standar)
Standar
dan
batasan-
PEMBAHASAN Menetapkan Alat Ukur
tersebut
rangkaian
pengawasan
pedoman
meliputi;
Penetapan standar merupakan
pengendalian biaya proyek (cost
tahap pertama dalam pelaksanaan
control), pengendalian mutu proyek
33
(quality control), pengendalian waktu
hasil wawancaranya dengan beliau
proyek (time control).
saya mendapatkan jawaban berikut
Seperti yang diketahui untuk
ini.
Pada
dasarnya
dalam
mengetahui standar ada 4 hal yang
pemeriksaan ini ada berbagai macam
harus
:
pemeriksaan ada pemeriksaan khusus
Penyusunan rencana kerja, seperti
ini biasanya ada laporan pengaduan
waktu
dari masyarakat atau dari dinas yang
diperhatikan
dan
yaitu
fasilitas
pengawasan.
pelaksanaan
Penetapan
tujuan
menangani
suatu
pekerjaan
atau
pelaksanaan pengawasan. Penetapan
proyek. Ada juga yang namanya
batasan-batasan,
pemeriksaan
seperti
batasan
tanggung
jawab.
Inspektorat Provinsi Kepri lakukan
peraturan
kepada setiap instansi pemerintahan
untuk melegalitaskan pengawasan.
Provinsi Kepri. Untuk pertanyaan
Disini saya mengajukan pertanyaan
wawancara yang menetapkan alat
apakah perencanaan dari sebuah
ukur atau standar yang di maksud
pekerjaan telah memenuhi standar
dengan penulis, saya jelaskan bahwa
program
Untuk
standar
akurat,
berbeda misalnya tujuan, sasaran,
mencoba
dan target pelaksanaannya. Untuk di
kunci
Dinas Perhubungan sendiri pada
wilayah
dan
Ketersediaan
kumpulan
pengawasan?
mendapatkan pertama
data
yang
penulis
mewawancarai
informan
reguler
pekrjaan
suatu
saya
rutin
proyek
dalam hal ini Ketua Tim Pemeriksa
tahun
Inspektorat
Kepulauan
pemeriksaan dan saya selaku ketua
Riauyaitu Ibu Syakyakirti yang mana
Tim Pemeriksa. Kami melakukan
Provinsi
2014
yang
melakukan
34
pemeriksaan Khusus (Riksus) dalam
pengawasan dilapangan. Jadi hasil
pekerjaan
proyek Perbaikan Tiang
dari pelaksanaan pengawasan itu
Pancang Terminal Pelabuhan VIP
baik atau buruknya instansi-intansi
Pemrintah Prov. Kepri di pelabuhan
yang mengerjakan suatu pekerjaan
Telaga Punggur dalam pekrjaan yang
dan termasuk Dinas Perhubungan
dilakukan kita melakukan klarifikasi
Provinsi
dan
yang
menjadi tanggung jawab pengawasan
dan
masa
Inspektorat Prov. Kepri.
tersebut,
serta
verifikasi
menjadi
bukti-bukti
pengeluaran
pekerjaan melakukan
proyek
pemeriksaan
fisik
di
Kepulauan
Riau
selalu
Dalam melakukan pengawasan ada beberapa indicator yang perlu
lapangan, baru Inspektorat Prov.
diperhatikan
Kepri dapat menentukan alat ukur
sasaran, Menentukan standar dan
atau
yang
kriteria sebagai acuan dalam rangka
dilakukan instansi sudah sesuai apa
mencapai sasaran. Merancang atau
tidak
menyusun
sistem
pemantauan,
dan
standar
dengan
pekerjaan
pekerjaan
yang
dilakukan. Senin, 6 Juni 2016. Berdasarkan apa yang sudah
yaitu;
menentukan
informasi, laporan
pelaksanaan
hasil
pekerjaan,
diungkapkan oleh informan kunci,
Mengumpulkan
bahwa dalam menetapkan standar,
implementasi (pelaksanaan dari apa
perlu melihat apakah sudah ada
yang
standar yang telah ditentukan atau
Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan
dirujuk sebelumnya dalam membuat
perencanaan,
suatu
menganalisa hasil pekerjaan dengan
perencanaan
kegiatan
telah
data
info
hasil
direncanakan),
Mengkaji
dan
35
standart, kriteria, dan sasaran yang
dari data pekerjaan atau proyek
telah ditentukan.
untuk kita lakukan pemeriksaan di
Kemudian
penulis
juga
lapangan.berikut
wawancara
saya
mewawancarai beberapa informan
dengan ibu Dwi Murnianti sebagai
yang terkait dengan pelaksanaan
anggota
pengawasan guna mendapatkan data
Perhubungan Tahun 2014, Senin, 6
yang
Juni 2016.
semakin
wawancara
akurat.
pemeriksa
Dinas
beberapa
Hasil wawancara saya dengan
informan tersebut dengan pertanyaan
Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan di
yang
Dinas
sama
dengan
Hasil
tim
dengan
pertanyaan
Perhubungan
Provinsi
sebelumnya adalah sebagai berikut.
Kepualauan Riau dengan pertanyaan
Menurut saya dalam pemeriksaan
yang masih sama dengan informan
yang kami lakukan sudah ada standar
kunci dan anggota tim pemeriksa
pemeriksaan
yang saya wawancarai sebelum ini
jika
pemeriksaan
reguler yang kami lakukan ada
adalah
beberapa aspek yang menjadi standar
Jawaban dari bapak Yudi Maryadi
pemeriksaan reguler tersebut, karena
bahwasanya standar pengawasan dari
pemeriksaan
Inspektorat
reguler
merupakan
sebagai
berikut
Provinsi
hasilnya.
Kepri
suatu pekrjaan rutin yang di lakukan
berdasarkan pekerjaan yang Dinas
Inspektorat Provinsi Kepri. Namun
Perhubungan
Untuk standar penilaian Pemeriksaan
sudah mencapai standar, dengan
Khusus
contoh
pekerjaan
pelabuhan
VIP
(Riksus)
ada
beberapa
standar yang hsrus kita ketahui dulu
Kerjakan
Telaga
terkadang
perbaikan Punggur
36
tersebut namun, untuk pemeriksaan
yang
reguler ada beberapa kegiatan atau
mencapai
pekerjaan
ditetapkan.
yang
masih
belum
harus
diperhatikan target
guna
yang
Ketersedian
telah sarana
mencapai target. Dikarenakan dinas
prasarana serta Sumberdaya yang ada
perhubungan
berperan besar dalam keberhasilan
masih
kurangnya
Sumber daya Manusia dan sarana
sebuah rencana.
sebagai penunjang kerja rutin di
Hampir senada dengan apa yang
Dinas ini. Misalnya dengan masalah
dikemukakan informan diatas, key-
pegawai
informan Ketua Tim Pemeriksa juga
yang
kurang,
sehingga
pekerjaan kami untuk target tahun
mengatakan
2014 masih belum terpenuhi. Berikut
pengawasan
hasil wawancara saya pada hari
berdasarkan acuan dari pusat atau
senin, 13 Juni 2016.
berskala nasional, namun dilapagnan
Dapat dilihat dari penjelasan
atau
didaerah
bahwasanya yang
dilakukan
masih
terdapat
di atas bahwa dalam melaksanakan
kekurangan dalam berbagai aspek,
pengawasan
misalnya Sumber Daya Manusia
diperlukanlah
perencanaan terhadap standar-standar
untuk
pengawasan. Rencana dibuat agar
minim dan kemampuannya juga
pengawasan dapat berjalan dengan
masih
baik, memiliki pedoman dan tidak
membutuhkan pendampingan
keluar dari tujuan awal dilakukan
masukan, hasil wawancara selasa, 6
pengawasan.
Juni 2016.
tetapi
pada
daerah
terbatas
jumlahnya
sehingga
masih
masih dan
kenyataannya ada berbagai aspek
37
Dari hasil wawancara dengan
maka
dari
pihak
inspektorat
seluruh informan dapatlah dianalisa
melakukan pemeriksaan dan menjadi
bahwa
temuan
perencanaan
standar
untuk
laporan
hasil
pengawasan memang sudah ada,
pemeriksaan
dan
diberikan
meliputi
rekomendasi
untuk
perbaikan.
seluruh
pelaksaaan
pengawasan serta apa-apa saja yang
Sementara informan dari inspektorat
harus
yaitu
dilakukan
oleh
petugas
Bapak
Syafrizal
pengawas dalam mengawasi setiap
Supervisor
kegiatan,
Auditor permasalahan yang sama
keuangan,
masalah
Tim
selaku
Pemeriksa
pegawai yang ada disetiap satuan
dengan
kerja perangkat daerah dilingkungan
keberhasilan suatu pekerjaan/proyek
Provinsi Kepulauan Riau.
dari dinas-dinas atau SKPD yang ada
Pertanyaan dengan indikator, apakah
keberhasilan
penjelasan
atau
bahwa
di Provinsi Kepulauan Riau sudah
sebuah
ada yang sesuai dengan standar
pekerjaan sesuai dengan rencana
namun masih ada juga beberapa yang
awal
belum, dengan demikian Inspektorat
yang
telah
ditetapkan?Diperoleh
jawaban
akan
lebih
intens
informan dari Bapak Yudi Maryadi
bimbingan
di
(Wawancara, Selasa 7 Juni 2016)
Dinas
Perhubungan
yang
menjelaskan bahwa dalam beberapa pekerjaan/proyek
sudah
Hal
dan
memberikan
ini
pengawasan”
terjadi
karena
sesuai
inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
dengan rencana, tetapi jika suatu
melaksanakan fungsi pengawasan,
proyek pekerjaannya tidak sesuai,
temuan-temuan
kekurangan
38
dilapangan diberikan catatan dan
ayat (2) didasarkan atas prinsip
koreksi/rekomendasi
agar
keserasian,
perbaikan.
memberikan
Dalam
ada
keterpaduan,
menghindari tumpang tindih dan
pengawasan hendaknya inspektorat
pemeriksaan
memiliki standar yang disusun dalam
memperhatikan
mekanisme/tahapan
efektifitas dalam penggunaan sumber
pengawasan
berulang-ulang efisiensi
dan
penyelenggaraan pemerintahan yang
daya
diawali dengan penyusunan Program
pengawasan sebagaimana dimaksud
Kerja
pada ayat (2) ditetapkan dengan
Pengawasan
Tahunan,
pengawasan.
serta
sebagaimana diatur dalam ketentuan
Keputusan Gubernur.
Pasal 5 Permedagri Nomor 23 Tahun
Inspektorat
2007,
menyatakan
Rencana
Kepulauan
Riau
Penyusunan
memiliki Standar Operasional dalam
rencana pengawasan tahunan atas
pengawasan ke Dinas Perhubungan
penyelenggaraan
Provinsi
daerah
pemerintahan
Kabupaten
dikoordinasikan Provinsi.
oleh
Rencana
dan
Kepulauan
Riau
yaitu
Kota
apabila ada temuan atau aduan dari
Inspektur
masyarakat berkaitan dengan proyek
pengawasan
yang sedang dibangun oleh Dinas
tahunan sebagaimana dimaksud pada
Perhubungan
ayat
Riau maka Inspektorat melakukan
(1) disusun dalam bentuk
Provinsi
Kepulauan
Program Kerja Pengawasan Tahunan
pemeriksaan
(PKPT) dengan berpedoman pada
penyelenggaraan pelaksanaan tugas
kebijakan
Dinas
pengawasan.Penyusunan
PKPT sebagaimana dimaksud pada
Kepulauan
terhadap
Perhubungan Riau,
Provinsi kemudian
39
melakukan koordinasi yang meliputi
diajukan
kontraktor
dengan
segala usaha dan kegiatan guna
kenyataan
dilapangan
kemudian
mewujudkan
pengusutan
mengenai
kebenaran
berhubungan
program dengan
yang
peningkatan
laporan
atau
pengaduan
tentang
tugas dibidang pengawasan seperti
hambatan,
pihak inspektorat turun langsung
penyalahgunaan wewenang dalam
untuk
pelaksanaan
tugas
sedang dalam pembicaraan publik
pemerintah
provinsi,
kemudian dilakukan pengawasan dan
dilakukan pemeriksaan, pengujian
pembinaan yang meliputi segala
dan penilaian atas kebenaran laporan
usaha
mengamati
dan
melaksanakan
proyek
yang
penyimpangan
atau
dilingkungan setelah
itu
kegiatan
untuk
berkala hingga ditemukan kebenaran
pengawasan
teknis
maka
akan
dilakukan
tindakan
atas pelaksanaan tugas pokok sesuai
lanjutan, seperti tindakan penilaian
dengan
dan perbaikan.
kebijakan
yang
telah
ditetapkan oleh pemerintah serta
B. Mengadakan penilaian
peraturan perundang-undangan, dari
Mengadakan penilaian dengan
kegiatan ini inspektorat memeriksa
cara
laporan-laporan dari proyek yang
terhadap
sedang
sangatlah penting dan menjadi salah
ditangani
Perhubungan
oleh
Provinsi
Dinas
Kepulauan
satu
Mengadakan
poin
perbandingan
pelaksanaan
dalam
kegiatan
pengawasan
Riau seperti berapa anggarannya
pemerintahan yang dilakukan oleh
kemudian siapa kontraktornya, dan
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
melihat kesesuaian proposal yang
40
Berikut indikator untuk mengukur
siapkan
hal tersebut seperti hal dibawah ini :
terutama di sini yang di maksud
a. Adanya
penilaian
adalah Dinas Perhubungan belum
pada
ada bentuk penilaian dari hasil
pemerintahan provinsi Kepulauan
pekerjaan tersebut. Dalam arti kata
Riau.
belum adanya huruf atau angka yang
tindakan
terhadap
pekerjaan
Tindakan
penilaian
terhadap
untuk
setiap
instansi
kita tuangkan dalam Laporan Hasil
pekerjaan pada pemerintahanSeperti
Pemeriksaan.
inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler
akan memberikan penilaian didalam
ataupun
laporan yang diberikan pada Instansi
Namun
Pemerintahan
Inspektorat
menjabarkan dalam laporan tersebut
Provinsi Kepulauan Riau agar dapat
sasaran dan capaian kinerja yang
dilakukan
telah di lakukan dinas yang di
kepada
perbandingan
apakah
Baik
itu
dalam
Pemeriksaan dari
Khusus.
Inspektorat
pekerjaan yang dilakukan sudah baik
maksud.
atau perlu koreksi.
dilakukan sesuai prosedur dan acuan
Pertanyaan kembali ditanyakan kepada
informanAnggota
Pemeriksa
Yaitu
Murniantyadapun
Ibu jawaban
Tentunya
sudah
penilaian
yang ada dan tyelah berlaku. Apabila
Tim
ada ditemukan kejanggalan maka
Dwi
Inspektorat di sini akan memberikan
yang
pembinaan dan rekomendasi yang
diberikan informan dapat dipaparkan
dituangkan
sebagai
penilaian
Pemeriksaan
(LHP)
guna
suatu hasil laporan yang sudah kita
memberikan
masukan
untuk
berikut,
untuk
dalam
Laporan
Hail
41
perbaikan.hasil
wawancara
pada
tanggal 6 Juni 2016.
pengerjaannya,
masih
ditemukan
pelanggaran yaitu ketidaksesuaian
Dari pernyataan informan lain
antara
hasil
dilapangan
yang mengatakan penilaian rutin
ketetapan
dilakukan, baik terhadap pekerjaan
banyak dilakukan oleh Satuan Kerja
yang sedang dilaksanakan/berjalan
Perangkat Daerah (SKPD) dibawah
maupun pekerjaan yang telah selesai
naungan Provinsi Kepulauan Riau,
proses
termasuk didalamnya adalah dinas
pengerjaannya.
Acuan
dalam
dengan
perencanaan,
penilaian dari peraturan-peraturan
perhubungan
tentang segala sesuatu yang berkaitan
Riau
dengan
pengawasan
wawancara saya dengan salah satu
Provinsi
anggota Tim Pemeriksa yaitu ibu Tri
pelaksanaan
Inspektorat
daerah
Kepulauan Riau.
sendiri.
Kepulauan
Berikut
hasil
Yuli pada hari selasa, 7 Juni 2016.
Pertanyaan kedua penilaian; untuk indikator
itu
Provinsi
apakah
ditemukan
pelanggaran/ketidasesuaian
Berdasarkan
hasil
jawaban
informan dan observasi diatas dapat
antara
dianalisa bahwa Inspektorat Provinsi
hasil dilapangan dengan ketetapan
Kepulauan Riau masih menemukan
dalam
pelanggaran-pelanggaran
perencanaan?.
Setiap
yang
pelanggaran dalam sebuah aturan
terjadi dilapangan yang dilakukan
seringkali ditemui tidak terkecuali
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
pada
Tidak
proyek-proyek
pekerjaan spesifikasi
yang dan
ataupun
sudah
jelas
dipungkiri
adanya
penyimpangan yang terjadi yang
ketentuan
42
tidak sesuai dengan peraturan yang
dari
ada.
Supervisor Tim Pemeriksa Dinas Pertanyaan
Bapak
Syafrizal
kedua
dengan
Perhubungan
ada
koreksi
wawancara, Selasa, 7 Juni 2016.
indikator
apakah
terhadap
pekerjaan
yang
telah
tahun
selaku
Dari
2014dalam
hasil
dilakukan?. Koreksi atau kontrol
informan
merupakan salah satu unsur penting
bahwa koreksi terhadap pekerjaan
dalam sebuah organisasi, apalagi
oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan
kalau kita berbicara organisasi resmi
Riau
yakini pemerintah. Salah satu fungsi
Perangkat Daerah sangat penting dan
penting
adalah
tidak dapat diabaikan, hal ini hal ini
fungsi pengawasan, fungsi ini tidak
dilakukan dalam rangka memonitor
boleh lepas dan harus dipegang
yang dilakukan Inspektorat sebagai
teguh. Tentu ada koreksi terhadap
perpanjangan
pekerjaan yang dilakukan karena jika
dalam
tidak, maka Dinas atau SKPD yang
sebagai fungsi pengawasan.
dari
pemerintah
menjadi objek pemeriksaan tidak
diatas
wawancara
dapat
terhadap
diketahui
Satuan
Kerja
tangan
pemerintah
melasanakan
fungsinya
SementaraKetua
Tim
mendapatkan efek jera dan merasa
Inspektorat menjelaskan bahwa tentu
tidak ada tanggung jawab yang perlu
saja pihak Inspektorat melakukan
dipenuhi
selama
penilaian pada setiap laporan yang
pekerjaan,
akan
melaksanakan dan
diberikan
melaksanakan
Memang
pekerjaannya. Demikian penjelasan
harapkan
sekedarnya
saja
asal-asalan
oleh hal dari
instansi-instansi. itu
yang
mereka
kami.
Ketika
43
memberikan laporan kami berikan
tentang
penilaian dan jika terjadi hal-hal
kewenangan pemerintah Provinsi dan
yang menyimpang maka akan sama-
pelaksanaan tugas pemerintahan dan
sama dicari penyelesaiannya dan
pembangunan. Kemudian inspektorat
dilakukan
juga mengusut mengenai kebenaran
tindakan
perbaikan”
(Wawancara, Senin, 6 Juni 2016) Dari informan diatas menjawab
laporan
segala
atau
hambatan,
penyelenggaraan
pengaduan
tentang
penyimpangan
atau
hal yang senada bahwa Inspektorat
penyalahgunaan wewenang dalam
daerah Provinsi Kepulauan Riau
pelaksanaan tugas di lingkungan
memang melakukan penilaian pada
provinsi.
setiap
laporan
instansi-instansi
yang
diberikan
Dari
hasil
wawancara
yang
pemerintahan.
dilakukan dengan seluruh informan
mempertanggungjawabkan
dan dengan observasi yang dilakukan
hal-hal yang harus dilaporkan pada
maka ditemukan bahwa tindakan
Inspektorat daerah. Dan kemudian
penilaian terhadap pekerjaan pada
akan dilakukan penilaian apakah
pemerintahan.
laporan
Provinsi
Mereka
sudah
kegiatan-kegiatan
sesuai yang
dengan dilakukan
Seperti
Kepulauan
memberikan
inspektorat Riau
penilaian
akan
didalam
jika tidak sesuai akan diberikan
laporan yang diberikan pada Instansi
tindakan
Pemerintahan
biasanya
perbaikan.Laporan di
berikan
yang kepada
kepada
Inspektorat
Provinsi Kepulauan Riau agar dapat
Inspektorat berkaitan dengan laporan
dilakukan
perbandingan
apakah
keuangan, kegiatan, dan laporan
pekerjaan yang dilakukan sudah baik
44
atau perlu koreksi telah berjalan
kerja.untuk mencari jalan keluar
dengan baik. Hal ini dapat dilihat
apabila ada kesulitan, kelemahan dan
dari setiap laporan yang diberikan
kegagalan.
selalu
pengawasan
dipelajari
oleh
pihak
Dengan
kata
merupakan
lain,
tindakan
Inspektorat kemudian akan diberikan
korektif yang sangat diperlukan agar
penilaian kepada instansi apakah ada
terlaksananya
yang harus diperbaiki atau tidak. Hal
manajemen pemerintahan.
ini sesuai dengan tugas pokok dari Inspektorat
yang
tidak
hanya
Seperti
fungsi-fungsi
yang
dilapangan
ditemukan
pengawasaan
yang
mengawasi tetapi mengkaji laporan
dilakukan inspektorat selama ini
yang diserahkan.
harusnya adalah tindakan korektif
Pengawasan sebagai salah satu fungsi
pokok
manajemen
bukan pengawasan yang dilakukan ketika
permasalahan
sudah
ada.
pemerintahan, merupakan kegiatan
Pengawasan tidak boleh diartikan
untuk memastikan dan menjamin
sebagai tindakan untuk mencari-cari
bahwa tujuan, sasaran serta tugas dan
kesalahan,
fungsi
untuk
pemerintahan
terlaksana
karena
mencarikan
intinya solusi
justru atas
dengan baik, sesuai rencana dan
permasalahan yang ditemukan agar
ketentuan
peraturan
permasalahan
undangan.
Pengawasan
untuk
mengetahui
perundang-
ada
bertujuan tidaknya
kesulitan, kelemahan atau kegagalan, serta
efisiensi
dan
tidak
terjadi
dan
semakin membesar. C.
Mengadakan Tindakan
Perbaikan
efektivitas
45
Melakukan
tindakan
koreksi
koreksi, tindakan ini harus diambil.
dapat diambil apabila diperlukan,
Tindakan
dalam
dalam
berbagai
mengubah
bentuk,
standar,
pelaksanaan
atau
menjatuhkan
sanksi.
seperti
memperbaiki
koreksi
berbagai
mungkin
dapat
diambil
bentuk.
Standar
diubah,
pelaksanaan
dengan
diperbaiki, atau keduanya dilakukan
hasil
bersamaan. Ada beberapa tindakan
perlunya
koreksi : Mengubah standar mula-
tindakan koreksi, maka tindakan ini
mula (barangkali terlalu tinggi atau
harus diambil. Tindakan koreksi ini
rendah).
awalnya harus dilakukan adalah
pelaksanaan
menganalisa standar apakah sudah
pengukuran itu sendiri. Mengubah
sesuai atau belum. Jika tidak sesuai
cara
maka standar harus diubah sesuai
menginterprestasikan penyimpangan-
rasional dan kondisi
penyimpangan.
analisis
Bila
menunjukkan
yang ada.
Pelaksanaan inspeksi terlalu sering. Dalam penyesuaian
penilaian kegiatan
koreksi,
Mengubah
pengukuran
mengganti
dalam
menganalisa
sistem
dan
a. Petugas Memberikan data hasil pengamatan dilapangan serta laporan hasil pengawasan.
operasional Pelaksanaan
pengawasan
supaya mencapai hasil yang sama pemerintahan
oleh
Inspektorat
seperti yang direncanakan, dengan Provinsi menentukan,
Menyesuaikan perlu,
Riau
harus
yang dilakukan
dianggap
Kepulauan sesuai
dengan
Mengadakan frekuensinya saat turun kelapangan.
tindakan perbaikan. Bila hasil analisa Setelah para pegawai turun lapangan menunjukan
perlunya
tindakan mengawasi kegiatan hendaknya para
46
pegawai
membuat
data
hasil
pengamatan dilapangan.
Berikut dengan supervisor dan anggota tim pemeriksa yaitu bapak
Adapun jawaban yang diperoleh
Syafrizal
dan
ibu
Tri
Yuli
dari Ibu Syakyakirti laporan bahwa
mengatakan. Hasil pengamatan di
yang disiapkan untuk sebagai bahan
lakapangan
koreksi
hasil
pengawasan harus tetap kita serahkan
tim
kepada atasan yaitu Ketua Tim
terjadi
Pemeriksa dan Inspektur, serta ke
untuk
Gubernur. Tidak seringkali juga tim
dan
pemeriksaan
laporan dari
pemeriksa
setiap
sering
keterlambatan,
sehingga
serta
laporan
sampai ke objek pemeriksa butuh
pemeriksa
waktu untuk mendapatkan ada apa
laporan
tidaknya hasil temuan. Sedangkan
ketika hasil pemeriksaan tersebut
penjelasan. Ketua Tim Inspektorat
terdapat sedikit temuan, sehingga
mengatakan tentang permasalahan
dinas
tersebut,
pemeriksaan menunggu untuk kami
adanya
data
hasil
menyerahkan
hasil
tersebut
yang
lambat,
menjadi
apalagi
objek
pengamatan dilapangan serta laporan
sampaikan
hasil
Wawancara ini pada hari selasa 7
pengawasan
perbaikan
sebab
masih
perlu
selama
ini
Hasil
hasil
Pemeriksaan.
Juni 2016.
pemantauan yang dilakukan hanya
Berdasarkan hasil wawancara
beberapa kali dalam setahun. Dan
dengan semua informan maka dapat
tidak semua pengawasan dituangkan
disimpulkan
dalam
melakukan pengawasan para auditor
bentuk
data
laporan”
(Wawancara, Senin, 6 Juni 2016)
bahwa
dalam
atau anggota tim pemeriksa sering
47
melalaikan
Laporan
Hasil
tidak tepat waktu. Malah petugas
Pemeriksaan. Dan hanya melaporkan
yang
jika
melaporkan
terjadi
Padahal
penyimpangan
data
hasil
saja.
pengawasan
mengawasi
lebih
ketika
penyimpangan.
senang
ditemukan
Lambat
untuk
diperlukan guna perbaikan untuk hal-
diserahkan kepada atasan atau ketua
hal yang dilihat akan menimbulkan
Tim
masalah.
Padahal sudah ketentuannya setiap
Hal
ini
tentu
saja
Pemeriksa
dan
meminimalisir kesalahan yang ada
kegiatan
dilapangan kedepannya.
melaporkan apa yang ditemukan
Adapun informasi
untuk
lebih
seharusnya
dilapangan agar menjadi pembanding
kuat,
apakah semua berjalan sudah sesuia
wawancara kembali dilakukan secara
dengan rencana dan peraturan yang
langsung kepada Ketua Tim dengan
ada.(Wawancara, Senin, 6 Juni 2016)
menanyakan penyampaian data hasil
Pada hasil temuan penelitian
pengawasan
yang
mendapatkan
pengawasan
Inspektur.
pemerintahan
oleh
berkaitan
dengan
data
hasil
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
pengamatan dilapangan serta laporan
yang dipantau oleh pegawai, saya
hasil pengawasan, maka berdasarkan
mengaharapkan setiap
hasil wawancara serta hasil observasi
melakukan
pengawasan selalu diberikan data
dengan
detail dan rincian hasil pengamatan
diperkuat pernyataan key informan
dilapangan.
memang
maka dapat disimpulkan bahwa :
sudah beberapa kali saya terima hasil
pegawai belum dapat memberikan
tersebut tetapi memang terkadang
data yang secara berkala dilakukan
Sejauh
ini
semua
informan
dan
48
jika pengawasan juga dilakukan.
laporan temuan dilapangan, mungkin
Sebab
saja hal ini dapat dicegah.
fakta
menunjukan
bahwa
pegawai selama ini memberikan
b.
laporan tidak tepat waktu sehingga
Mengadakan
Tindakan
Perbaikan
objek pemeriksaan menjadi lambat
Setiap penilaian menimbulkan
untuk melakukan perbaikan untuk
dampak koreksi dan mendapati celah
kedepannya.
kekurangan harus ditutupi dengan
Pada pelaksanaan
indikator dapat
ukuran disimpulkan
perbaikan.
Perbaikan
merupakan
langkah konkrit yang harus ditempuh
bahwa dalam memberikan data hasil
dalam
pengamatan dilapangan serta laporan
pekerjaan. Dalam hal ini perbaikan
hasil pengawasan belum berjalan
dilakukan oleh pelaksana pekerjaan
dengan maksimal, sebab pegawai
setelah mendapatkan masukan dari
belum dapat membuat laporan pada
pihak pemeriksa
setiap kegiatan pengawasan yang
Inspektorat. Hal ini senada dengan
dilakukannya. Padahal hal tersebut
apa yang disampaikan ketua Tim
menjadi sesuatu yang penting yang
Inspektorat;
nantinya
dilakukan jika terjadi kesalahan dan
akan
pertimbangan-pertimbangan
menjadi dalam
menyempurnakan
dalam
perbaikan
penyimpangan
pada
tahapan
hal
ini
selalu
pelaksanaan
usaha perbaikan seperti dalam kasus
pengawasan
tersebut. Jika semua dapat benar-
Kepulauan
benar mengawasi dan memberikan
mengapa hal tersebut terjadi, setelah dianalisa
Inspektorat Riau.
mengapa
Akan
hal
Provinsi dilihat
tersebut
49
terjadi
kemudian
penyelesaiannya. akan
akan
dicari
Biasanya
memberikan
jalan
Sementara
salah
seorang
kami
informan anggota tim audit tahun
keluar
2014 Inspektorat Provinsi Kepulauan
kepada instansi yang didalamnya
meberikan
terdapat
selalu memberikan rekomendasi dan
temuan
masalah.”
(Wawancara, Senin, 6 Juni 2016)
penjelasan
pihaknya
saran yang kami sampaikan pada Laporan
hasil
Pemeriksaan
jika
Dari keterangan diatas dapat terdapat disimpulkan
bahwa
kesalahan
dan
yang
kami
tindakan ketidaksesuaian
perbaikan memang harus dilakukan didapatkan di lapangan. Biasanya dalam
pelaksanaan
pengawasan. kami akan memberikan masukan
Pelaksanaan pengawasan tidak hanya agar
hal
tersebut
tidak
terjadi
melihat apa yang ada dilapangan kembali” (Wawancara, Senin, 6 Juni yang tidak sesuai dengan standar dan 2016) aturan
tetapi
juga
melihat Untuk
memperoleh
jawaban
penyimpangan yang terjadi yang lebih
detail
penulis
melakukan
kemudian akan menjadi tindakan penelusuran informasi lebih dalam perubahan.
Biasanya
Inspektorat kepada bapak Yudi Maryadiyaitu
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Kasubag evaluasi
danpelaporan,
akan memberikan suatu penyelesaian jawaban senada diberikan. Memang terhadap
masalah-masalah
yang dalam melakukan suatu perbaikan
ditemukan
pada
instansi dibutuhkan
keberanian
untuk
pemerintahan agar tidak kembali melakukan
tindakan-tindakan
terjadi penyimpangan.
50
tersebut. Seperti jika laporan tidak
laporan
sesuai. Kegiatan atau pekerjaan yang
dilakukan.
dilaporkan tidak sesuai dengan yang
Untuk
dilapangan
maka
akan
di
terhadap
kegiatan
kembali
yang
mendapatkan
jawaban dari indikator mengadakan
pertanyakan dan jika bisa dilakukan
tindakan
perbaikan akan dilakukan secepatnya
memwawancarai key informan. Dan
kemudian
diperoleh
jawaban
dalam
Provinsi Kepulauan Riau ini untuk
mengadakan
tindakan
perbaikan
kedepannya akan dilakukan secara
dibutuhkan
rutin” (Wawancara, senin, 13 Juni
temuan dilapangan, dimana laporan
2016)
tersebut
Dinas
Perhubungan
perbaikan,
penulis
laporan-laporan
yang
nantinya
hasil
menjadi
acuan terhadap hal-hal apa saja yang Dari
hasil
yang
didapatkan harus diperbaiki. Apalagi dalam
dengan
mewawancari
informan pelaksanaan
pengawasan
diatas dan hasil observasi dapatlah pemerintahan. Pada beberapa instansi dilihat
bahwa
pada
pelaksanaan Banyak sekali yang harus diperbaiki.
pengawasan
pemerintahan
yang Terlebih sarana dan prasana juga
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi para pegawai. Kepulauan Riau, ditemukan bahwa Dari
hasil
wawancara
dan
observasi
yang
dilakukan
dari
setiap instansi banyak sekali yang harus dilakukan perbaikan. Seperti beberapa informan serta dari hasil pada masalah kepegawaian yaitu wawancara dengan key informan disiplin pegawai, harta benda yang maka dapat dianalisa bahwa dalam ada di kantor tersebut, maupun
51
melakukan
perbaikan
di
setiap
akan memberitahu baik secara lisan
instansi yang ditemukan temuan-
maupun
temuan yang menyimpang dan harus
diperbaiki.
segera di perbaiki. Biasanya hal
PENUTUP
tersebut
terlihat
A.
daerah
melakukan
jika
inspektorat
tulisan
agar
segera
Kesimpulan
pengawasan
Dari hasil penelitian maka
dengan melihat laporan-laporan yang
dapat
ada. Maka petugas pengawas akan
Pelaksanaan
memberikan suatu masukan agar
pemerintahan
instansi-instansi
mengalami
Provinsi Kepulauan Riau khususnya
beberapa penyimpangan dan masalah
untuk pengawasan terhadap Dinas
dalam laporan, kegiatan, maupun
Pekerjaan
pegawainya
Kepulauan
yang
akan
tindakan
melakukan
perbaikan
meminimalisir
guna
kesalahan-kesalahan
tersebut berulang kembali. Seperti
halnya
Inspektorat
terhadap Perhubungan
membuat
temuan Provinsi
laporan
di
Dinas
Kepulauan
kesimpulan
yaitu
pengawasan oleh
Inspektorat
Umum Riau
Provinsi
sudah
dengan baik namun
berjalan
masih ada
beberapa dari indikator yang harus kembali
Provinsi Kepulauan Riau setelah mendapatkan
diambil
diperhatikan
untuk
diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari ; Pada
dimensi
menetapkan
standar dimana adanya rencana yang telah Sebelum
ditetapkan melakukan
sebelumnya. pengawasan
Riau maka jika ada ditemukan
sudah disusun dengan baik dan
penyimpangan, pegawai inspektorat
menjadi
pedoman
awal
dari
52
Pelaksanaan pengawasan Inspektorat
inspektorat Provinsi Kepulauan Riau
dalam urusan Pemerintahan Provinsi
akan memberikan penilaian didalam
Kepulauan Riau begitu juga dengan
laporan yang diberikan instansi-
peraturan yang terdiri dari prosedur
instansi dalam pemerintahan agar
kerja yang menjadi acuan dalam
dapat
melakukan pengawasan juga sudah
apakah pekerjaan yang dilakukan
ada
cukup baik walaupun tidak semua
hanya
saja
yang
perlu
dilakukan
perbandingan
diperhatikan masih ada beberapa
pengawasan
permasalahan yang berkaitan denga
dengan cepat. Karena jika ada kasus
ketidak
sesuaian
atau temuan berkaitan dengan Dinas
prosedur
kerja
peraturan dengan
serta
kegiatan,
seperti waktu pelaksanaan. Pada penilaian kegiatan
Riau,
Inspektorat
Kepulauan
harus
memberikan
terhadap
pelaksanaan
pembinaan dan perbaikan terhadap
yang
dilakukan
oleh
melaksanakan
Perhubungan
Provinsi
dengan
tindakan
penilaian
pekerjaan
pada
Inspektorat Porv. Kepri. Pada
Dinas
tindakan
Kepulauan
kegiatan
indikator
Adanya terhadap
untuk
penyimpangan yang di temukan oleh
kegiatan
kepada
laporan
segera
mengadakan
pengawasan
Riau,
Provinsi
laporan
aspek
Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dalam
Perhubungan
membuat
aspek
mengadakan
perbaiakan
penyesuaian
operasional
supaya
mencapai hasil yang sama
seperti
yang
dengan
direncanakan
pemerintahan
menyesuaikan segala sesuatu yang
provinsi Kepulauan Riau. Seperti
dianggap perlu serta mengadakan
53
tindakan perbaikan jika ditemukan
Perhubungan
masalah-masalah yang di sampiakan
Riau sudah dapat dilakukan dengan
oleh Inspektorat Prov. Kepri yang di
baik oleh Tim Pemeriksa Inspektorat
tuangkan
Hasil
Provinsi Kepulauan Riau. Mereka
saat
memberikan masukan kepada Dinas
dalam
Pemeriksaan
yang
melakukan juga
Laporan terjadi
kegiatan
sudah
Perhubungan
pengawasan
dilakukan Provinsi
Dinas
Kepulauan
Provinsi
Perhubungan
Provinsi
penyimpangan tindakan
Namun ada beberapa hal
meminimalisir
menjadi
perhatian
melakukan
bahwa
pengawasan,
dalam
memberikan laporan hasil temuan dilapangan tidak sesuai waktu yang di tentukan, padahal hal tersebut penting
untuk
perbaikan
bagi
pemertintahan
yang
tindakan instansi ditemukan
bermasalah. Indikator kedua dari dimensi tindakan
ini
agar
melakukan
perbaikan
agar
kembali
kesalahan
yang terjadi.
pegawai
yang bertugas mengawasi sering kali
menjadi
Kepulauan
Riau yang terdapat temuan-temuan
Riau sudah dilakukan dengan baik. yang
Kepulauan
adalah
melakukan
perbaikan
terhadap
kesalahan yang terjadi pada Dinas
B.
Saran Dari
hasil
penelususan
dilapangan yang ditemukan dalam penelitian
ini,
maka
penulis
menyarankan perlu adanya perbaikan sebagai berikut: 1. Idealnya Perencanaan
dalam
proses
kegiatan
di
Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, melibatkan Inspektorat
Provinsi
54
Kepulauan
Riau
untuk
kali.
Misalnya
meminalisir kesalahan dalam
ketidaklengkapan
data,
pelaksanaan kegiatan.
ketidak lengkapan laporan
2. Seharusnya
setiap
pengawasan
dilakukan
diberikan data atau laporan dari
hasil
pengawasan
berulang
dan
sebagainya.
DAFTAR PUSTAKA A. Buku-Buku
Atmosudirjo, S., Prajudi. 2010. Administrasi Manajemen
tersebut agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan
lain
Umum, Jakarta: CV Mas.
untuk
Haji
kedepannya. karena laporan
A.M. Kadarman, Jusuf Udara. 2011.
merupakan bukti fisik pernah
Pengantar Ilmu Manajemen.
dilakukan pengawasan dan dapat
dijadikan
evaluasi
kedepan
ditemukan
Amirullah dan Budiyono, Haris. bahan
2008. Pengantar
untuk
Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
instansi pemerintahan, 3. Jika
Jakarta: Prendallindo,
Basu
Swastha.
temuan-
Marketing,
temuan kesalahan dilapangan
Yogyakarta
khususnya
di
Perhubungan Kepulauan tindakan
Dinas Provinsi
Riau perbaikan
maka harus
segera dilakukan agar tidak
2006. Edisi
Azas-Azas 3.
Liberty:
George R. Terry, 2006. PrinsipPrinsip Manajemen. (edisi bahasa Indonesia). PT. Bumi Aksara: Bandung Harahap, Sofyan S. 2004. Management Control System (Sistem Pengawasan
terjadi penyimpangan yang
55
Manajemen). Jakarta:
Syafiie,
Pustaka Quantum
Kencana.
Manajemen
Manullang, M. 2004. Dasar-Dasar
Bandung.
Manajemen. Yogyakarta:
2011.
Pemerintahan. Pustaka
Rineka
Cipta
Gajah Mada
Tim Kreatif. 2010. Sistem Informasi
University Press.
Pengawasan
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian
Kualitatif.
Bandung.
Remaja
Rosdakarya. Mufham,
Inu
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.
Jakarta
:
Teks
Media
Al-Amin.
2010.
Manajemen Pengawasan. Jakarta: penerbit Kalam Muchsan,
SH.
2010.
Pengawasan
Sistem Terhadap
Perbuatan
Aparat
Pemerintah Dan Peradilan Tata
Usaha
Indonesia.
Negara
di
Jogjakarta
:
Liberty Soehartono, Irawan. 2012. Metode Penelitian Sosial. Cetakan ke lima. Jakarta : Remaja Rosdakarya. Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta Siagian, Sondang P. 2004. Teori dan Praktek Kepemimpinan, Jakarta: Rineka Cipta.
56
