PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 NASKAH PUBLIKASI

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:

JOVY LESMANA NIM :100565201200

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DANILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 JOVY LESMANA Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Danilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji ABSTRAK Pengawasan Pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan melihat, mencermati, dan memperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran Pemilu. Dalam pelaksanaan menuju pemilu masih tercatat beberapa penyimpangan yang terjadi. Provinsi Kepulauan Riau masih sarat pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 lalu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur mencatat masih terdapat pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pilkada tersebut berupa pelanggaran terkait money politik, black campaign, terdapatnya warga yang tak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap, formulir C6 yang banyak disalahgunakan, hingga keberpihakan Aparat Sipil Negara. Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan yang diambil dengan kriteria yaitu orang-orang yang memahami dan terlibat langsung dalam pengawasan pemilihan pada saat Pilkada tahun 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan tersebut maka dapat diketahui bahwa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau sudah mampu melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dengan baik. Namun dalam melakukan pengawasan para pegawai jarang membuat sebuah laporan mengenai hal-hal yang ia temukan dilapangan. Pegawai lebih sering membuat laporan secara lisan. Dan hanya melaporkan jika terjadi penyimpangan saja. Dalam beberapa kali melakukan pengawasan pegawai tidak memberikan data atau laporan mengenai kondisi dilapangan. Data hasil pengawasan diperlukan guna perbaikan untuk hal-hal yang dilihat akan menimbulkan masalah. Hal ini tentu saja meminimalisir kesalahan yang ada dilapangan kedepannya. Kata Kunci : Pengawasan, Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu

1

ABSTRACT The supervision of Elections as the activity check, can be defined as the activities see, observe, and obtain reports or evidence are became early indications of an alleged violation of the election. In the implementation of the election still recorded toward some irregularities occurred. The Riau Islands province still full of violations in the election Districts (Elections) in unison by 2015. Bawaslu enforcing province of Riau Islands Governor election, noting there is still infringement. As for the types of violations that occurred in the administration of these Elections violations related money politics, black campaign, there are citizens who are not registered as a Permanent voters ' list, form C6 of the much-abused, to the Civil Authorities of State alignments. The purpose of this research is basically to find out the Organization of the Supervision of Electoral Districts By Electoral Watchdog Agency province of Riau Islands by 2015. In the discussion of the thesis is descriptive qualitative research uses. Informants were taken with the criteria i.e. people who understand and are directly involved in the supervision of selection at the time of the elections in 2014. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques. Based on the results of the research with the informant then it can be noted that the election Watchdog Agency province of Riau Islands are able to supervise the Organization of the Regional Head Election year 2015 as well. However in doing oversight officials rarely make a report about things that he found in field. Employees more often make a verbal report. And the only reported case of departures only. In recent times to conduct surveillance officer did not provide data or reports about the condition of the field. Surveillance data are needed in order to repair to the things that are seen will cause problems. This of course to minimize the error there is the real future.

Keywords: Supervision, Election, Election Watchdog Agency

2

I A.

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen terpenting dalam sistem demokrasi, karena Pemilu dinilai sebagai salah satu tonggak penting yang mempresentasikan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan bagian dari kedaulatan rakyat yang berarti bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai. Pemilu secara langsung oleh rakyat dilaksanakan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis. Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahumembahu mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga negara. Disampaikan itu suksesnya Pemilu bukan hanya berdasarkan pada intergritas penyelenggaraan Pemilu didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan. Berdasarkan praktek penyelenggaraan Pemilu di Indonesia selama ini, penyelenggaraan pemilu kerap memunculkan masalah-masalah penegakan hukum. Situasi ini disebabkan tidak lain karena peluang untuk terjadinya pelanggaran sangat terbuka, baik pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu (partai politik, pasangan

calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum. Oleh karenanya, pengawasan Pemilu juga dilakukan melalui kegiatan mengkaji prospekprospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilu. Prospek-prospek dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. Para perancang Undang-Undang Pemilu sejak Orde Baru sampai sekarang menghendaki lembaga Pengawas Pemilu itu hadir, karena posisi maupun perannya dinilai strategis dalam upaya pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai aturan perundangundangan yang berlaku terutama menegakkan asas pemilu yang langsung, umum, jujur dan adil. Hal ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa : “Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan” Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umu (KPU) dan (Badan Pengawas Pemilu) Bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara

demokratis. Agar penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik maka pemerintah harus melakukan pengawasan.

namun lebih mengedepankan persoalan pencegahan.

pada

Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pengawasan pemilu memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; pasal 74 Huruf b). Tugas Bawaslu secara garis besar adalah mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, yaitu pengawasan mata pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye termasuk baliho, spanduk dan atribut lainnya, pengawasan kampanye hitam (Black Campaign) dan pengawasan politik uang (Money Politic). Keseluruhan poin-poin pengawasan tersebut terdapat satu poin yang cukup sulit untuk di identifikasi serta di tindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu politik uang.

Pengawasan Pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan melihat, mencermati, dan memperoleh laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran Pemilu. Sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan di atas, Pengawas Pemilu memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran, serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung. Pengawasan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu mengalami perubahan yaitu dalam hal proses perekrutan keanggotaan Pengawas Pemilu yang saat ini berasal dari kelompok masyarakat independen non partai politik, kemudian status kelembagaan Bawaslu bersifat independen dan sejajar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi lebih kuat karena memiliki wewenang menyelesaikan sengketa tata usaha pemilu diantaranya yaitu sengketa penetapan partai politik sebagai peserta pemilu, kemudian sengketa pencalonan anggota DPR, DPD dan DPRD serta sengketa penetapan daftar pemilih. Bawaslu juga dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran, dimana penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu bukan bertujuan sebagai langkah terhadap upaya penindakan,

Secara umum peran Bawaslu Provinsi menurut undang-undang penyelenggara pemilihan umum adalah, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi, menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan mengenai Pemilu, menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan

4

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota. (Sumber : Rani Nurroufah Pratiwi : 2010 : 194)

Gubernur tahun 2015 masih sarat akan pelanggaran. Di setiap Kabupaten/Kota masih ditemukan pelanggaran. Berdasarkan gejala-gejala di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi dengan judul “PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015”

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Pilkada untuk memimpin daerahnya 5 tahun kedepan.

B. Perumusan Masalah Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pengawasan pemilu memiliki kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Dalam pelaksanaan menuju pemilu masih tercatat beberapa penyimpangan yang terjadi. Provinsi Kepulauan Riau masih sarat pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur mencatat masih terdapat pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pilkada tersebut berupa

Dalam pelaksanaan menuju pemilu masih tercatat beberapa penyimpangan yang terjadi. Provinsi Kepulauan Riau masih sarat pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 lalu. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengawasi pelaksanaan pemilihan Gubernur mencatat masih terdapat pelanggaran. Adapun jenis pelanggaran administrasi yang terjadi pada Pilkada tersebut berupa pelanggaran terkait money politik, black campaign, terdapatnya warga yang tak terdaftar sebagai DPT, formulir C6 yang banyak disalahgunakan, hingga keberpihakan Aparat Sipil Negara atau ASN. (Sumber : Haluan Kepri, 11 Februari 2016).

a. Pelanggaran terkait politik uang; b. Pelanggaran black campaign yaitu kampanye yang dilakukan di luar ketentuan yang ditetapkan oleh KPU ; c. Terdapatnya warga yang tak terdaftar sebagai DPT ; d. Formulir C6 yang banyak disalahgunakan ; e. hingga keberpihakan Aparat Sipil Negara atau ASN ;

Jika dilihat dari tabel di atas maka diketahui bahwa dalam pemilihan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas,

5

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015”

pemilu legislatif, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari inidkator sebagai berikut : a. Adanya standar operasional prosedur sebagai acuan petugas Bawaslu untuk mengawasi di lapangan yaitu Nomor 0746 Tahun Kep Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Rapat Di Luar Kantor Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. 2. Mengadakan penilaian (evaluate). Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan di lapangan dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pengawas pemilu membandingkan hasil pekerjaan pengawas di lapangan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari indikator : a. Bawaslu mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu, yaitu pengawasan mata pilih, pengawasan dana kampanye, pengawasan alat peraga kampanye

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 2. Kegunaan Penelitian a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengawasan Pemilihan Umum. b. Secara praktis bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah maupun Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Pemilu. c. Sebagai bahan acuan dan masukan bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. D. Konsep Operasional Guna mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan menurut Manullang (2004:84) yang terdiri dari : 1. Menetapkan alat ukur (standard). Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan seluruh tim pengawas pada saat

6

termasuk baliho, spanduk dan atribut lainnya, pengawasan kampanye hitam (Black Campaign) dan pengawasan politik uang (Money Politic). Keseluruhan poin-poin pengawasan tersebut terdapat satu poin yang cukup sulit untuk di identifikasi serta di tindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu politik uang. b. Mengamati secara langsung kegiatan partai politik dan calon kepala daerah dalam pelaksanaan menjelang pemilu seperti pendaftaran, kampanye sampai dengan penghitungan suara. 3. Mengadakan tindakan perbaikan (corective action). Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporan-laporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpanganpenyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan

sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dilihat dari indikator : a. Adanya laporan pelaksanaan pemilukada tahun 2015 b. Adanya perbaikan yang dilakukan setelah didapati penyimpanganpenyimpangan seperti memperketat pengawasan, memeriksa ulang data dan fakta di lapangan, memberikan kembali pemahaman kepada panwaslu yang ada dari mulai tingkat bawah hingga kecamatan agar mau membantu pelaksnaan pemilu E. Metode Penelitian Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Menurut Moleong (2006 : 6) deskriptif adalah data dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik. F. Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan dalam penelitian Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 adalah analisa data kualitatif yaitu dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian

7

dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Moleong (2006:35) menyatakan analisa dan kualitatif adalah proses pengorganisasian, dan penguratan data ke dalam pola dan kategori serta satu uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema yang seperti disarankan oleh data. Penulis melakukan triangulasi dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

II. LANDASAN TEORI

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga pengawasan dalam organisasi apapun menjadi mutlak dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh G.R. Terry, yang mengatakan bahwa: “Dalam rangka pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk negara sebagai organisasi kekuasaan terbesar seyogyanya menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), memberi dorongan (actuating), dan pengawasan (controlling).” (Terry, 2010:15)

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah di lakukan dengan baik. Dalam kehidupan seharihari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk diberikan.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang

Bagir Manan memandang kontrol sebagai sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut sebagai fungsi kontrol atau pengendalian (Bagir Manan, 2000 : 1-2). Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Atmosudirjo (2000:11) mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan

1. Pengawasan

8

adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, normanorma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Termasuk dalam Pilkada. Pelaksanaan Pilkada harus diawasi karena dalam pelaksanaannya sering ditemukan penyimpangan. Apabila penyimpangan terus dilakukan tanpa diawasi maka nilai-nilai demokrasi dan nilai Pemilu itu sendiri akan pudar.

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut controlling yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian “controlling” ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “kendali”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. Akan tetapi ada juga yang tidak setuju akan disamakannya istilah controlling ini dengan pengawasan, karena controlling pengertiannya lebih luas daripada pengawasan dimana dikatakan bahwa pengawasan adalah hanya kegiatan mengawasi saja atau hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan saja hasil kegiatan mengawasi tadi, sedangkan controlling adalah disamping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar. (Victor : 1994 : 18)

Pengawas Pemilu mengetahui adanya dugaan pelanggaran pemilihan melalui 2 (dua) sumber yakni yang berupa laporan dari masyarakat yang mempunyai hak pilih, Pemantau Pemilu, Peserta Pemilu dan temuan dari pengawas Pemilu sendiri. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran ke Pengawas Pemilu dengan cara laporan dapat disampaikan melalui surat yang dikirimkan atau datang langsung ke Kantor Pengawas, laporan berisi identitas pelapor dan terlapor, waktu & Tempat kejadian, serta uraian kejadian, laporan disertai dengan foto copy KTP atau identitas lainnya, laporan harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran, dan pelapor mengisi formulir laporan yang disediakan oleh pengawas. Guna mempermudah dalam merealisasi tujuan, pengawasan harus perlu dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan menurut Manullang (2004:84) yang terdiri dari : Menetapkan alat ukur (standard). Alat penilai atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan. Agar alat penilai itu diketahui benar oleh bawahan, maka alat penilai itu harus

Berdasarkan beberapa teori yang dijelaskan para ahli tersebur diketahui bahwa pengawasan sangat penting dilakukan agar setiap pelaksanaan dapat mencapai tujuannya sesuai dengan apa yang direncanakan.

9

dikemukakan, dijelaskan kepada bawahan. Dengan demikian atasan dan bawahan bekerja dalam menetapkan apa yang menjadi standar hasil pekerjaan bawahan tersebut.

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpanganpenyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang diungkapkan Winardi (2000:589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga macam tipe, atas dasar fokus aktivitas pengawasan, antara lain:

Mengadakan penilaian (evaluate) . Dengan menilai dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standar) yang sudah ditentukan. Jadi pimpinan membandingkan hasil pekerjaan bawahan yang senyatanya dengan standar sehingga dengan perbandingan itu dapat dipastikan terjadi tidaknya penyimpangan.

1. Pengawasan Pendahuluan (preliminary kontrol). 2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (cocurrent kontrol) 3. Pengawasan Feed Back (feed back kontrol).

Mengadakan tindakan perbaikan (corective action). Dengan tindakan perbaikan diartikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan perbaikan itu tidak serta merta dapat menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya dengan rencana atau standar. Oleh karena itulah, perlu sekali adanya laporanlaporan berkala sehingga segera sebelum terlambat dapat diketahui terjadinya penyimpanganpenyimpangan, serta dengan tindakan perbaikan yang akan diambil, pelaksanaan pekerjaan seluruhnya dapat diselamatkan sesuai dengan rencana.

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan. Pengertian pengawasan menurut Ndraha (2003;201) adalah sebagai berikut pengawasan diartikan sebagai pengawasan sebelum sepanjang dan sesudah sesuatu terjadi maka dari pada itu dikenal dengan pengawasaan dengan namanya pengawasan preventif dan pengawasan represif (koreksi) berarti pengawasaan dapat diartikan sebagai kontrol yang akan dilakukan. Menurut Siagian (2008: 258) definisi yang diberikan kepada pengawasan adalah “keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa bnerbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan

Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan,

10

kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai. Dari pengertian pengawasan di atas, terdapat hubungan yang erat antara pengawasan dan perencanaan, karena pengawasan dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasuskasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatankegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.Selanjutnya Siagian ( 2006 : 114 ) menyebutkan bahwa bentuk pengawasan sebagai berikut :

Selanjutnya menurut Gitosudarmo dan Mulyono (2001:154) pengawasan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan dalam manajemen untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Dale (dalam Winardi 2000:224) mengatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung bari memperbaiki dan meluruskan nya sehingga mencapai tujuan sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.

Pengawasan bersifat fact finding yaitu pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas yang dijalankan oleh organisasi. 2. Pengawasan bersifat preventif yaitu proses fungsi pengawasan dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan dari yang direncanakan. 3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yaitu fungsi pengawasan hanya dapat

Dengan demikian jelas bahwa tanpa rencana, maka pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan, karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk melakukan pengawasan itu. Rencana tanpa pengawasan akan cenderung memberi peluang timbulnya penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran tanpa ada alat untuk mencegah, oleh karena itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu

11

ditujukan terhadap kegiatankegiatan yang kini sedang dilaksanakan. 4. Pengawasan bersifat efisien yaitu jangan sampai terjadi pengawasan menghambat usaha peningkatan efisiensi.

dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik. Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

Untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan. 2. Bawaslu Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu

12

2007, Bawaslu berdasarkan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

k. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan gubernur; mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI; l. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; m. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti; n. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; o. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi; p. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan

Seperti dalam Pasal 75 dijelaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam hal pengawasan diatur dalam BAB IV Pengawas Pemilu Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi yang meliputi: b. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; c. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan pencalonan gubernur; d. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan calon gubernur; e. penetapan calon gubernur; f. pelaksanaan kampanye; g. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusian nya; h. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; i. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; j. proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;

13

terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; q. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan r. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Provinsi Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas sebanyakbanyaknya 3 (tiga) subbagian, yakni Administrasi, Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Hukum, Humas dan Hubungan Antar Lembaga.

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Dalam pelaksanaan tugas dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 wewenang sebagaimana dimaksud pada tentang Penyelenggara Pemilu adalah ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: sebagai berikut : 1. Mengawasi Penyelenggaraan a. memberikan rekomendasi Pemilu dalam rangka pencegahan dan kepada KPU untuk penindakan pelanggaran untuk menonaktifkan sementara terwujudnya Pemilu yang demokratis. dan/atau mengenakan sanksi Tugas tersebut secara singkat dalam administratif atas pelanggaran diuraikan sebagai berikut : sebagaimana dimaksud pada a. Mengawasi persiapan ayat (1) huruf f; dan penyelenggaraan Pemilu; b. memberikan rekomendasi b. Mengawasi tahapan kepada yang berwenang atas penyelenggaraan Pemilu; temuan dan laporan terhadap c. Mengawasi pelaksanaan tindakan yang mengandung Putusan Pengadilan; unsur tindak pidana Pemilu. d. Mengelola, memelihara, dan marawat arsip/dokumen; III. GAMBARAN UMUM LOKASI e. Memantau atas pelaksanaan PENELITIAN tindak lanjut penanganan Badan Pengawas Pemilihan pelanggaran pidana Pemilu; Umum (Bawaslu) Provinsi Kepulauan f. Mengawasi atas pelaksanaan Riau dilantik oleh Bawaslu Republik putusan pelanggaran Pemilu; Indonesia pada tanggal 21 September g. Evaluasi pengawasan Pemilu; 2012. Jumlah anggota Bawaslu h. Menyusun laporan hasil Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 3 pengawasan penyelenggaraan (tiga) orang. Keanggotaan Bawaslu Pemilu; Provinsi Kepulauan Riau sendiri terdiri i. Melaksanakan tugas lain yang atas kalangan professional yang diatur dalam ketentuan mempunyai kemampuan dalam peraturan perundang-undangan. melakukan pengawasan Pemilu dan 2. Wewenang Pengawas Pemilu tidak menjadi anggota partai politik. sebagai berikut : a. Menerima laporan dugaan Anggota Bawaslu Provinsi pelanggaran terhadap Kepulauan Riau dalam kerjanya pelaksanaan ketentuan peraturan didukung oleh Sekretariat yang perundang-undangan mengenai bertugas memberikan dukungan teknis Pemilu; dan administratif. Sekretariat Bawaslu 14

b. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikannya kepada yang berwenang; c. Menyelesaikan sengketa Pemilu; d. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan Pengawas Pemilu di tingkat bawah; e. Melaksanakan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kewajiban Pengawas Pemilu sebagai berikut : a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan e. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Petunjuk Teknis Tata Cara Pengawasan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Rapat Di Luar Kantor Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, di dalamnya meliputi seluruh pelaksaaan pengawasan serta apa-apa saja yang harus dilakukan oleh petugas pengawas dalam mengawasi setiap kegiatan pemilu tahun 2015. 2. Mengadakan penilaian Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pengawasan para pegawai jarang membuat sebuah laporan mengenai halhal yang ia temukan di lapangan. Pegawai lebih sering membuat laporan secara lisan. Dan hanya melaporkan jika terjadi penyimpangan saja. Dalam beberapa kali melakukan pengawasan pegawai tidak memberikan data atau laporan mengenai kondisi di lapangan. Data hasil pengawasan diperlukan guna perbaikan untuk hal-hal yang dilihat akan menimbulkan masalah. Hal ini tentu saja meminimalisir kesalahan yang ada di lapangan kedepannya. Pada indikator ukuran pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa dalam memberikan data hasil pengamatan di lapangan serta laporan hasil pengawasan belum berjalan dengan maksimal, sebab pegawai belum dapat membuat laporan pada setiap kegiatan pengawasan yang dilakukannya. Padahal hal tersebut menjadi sesuatu yang penting yang nantinya akan menjadi pertimbanganpertimbangan dalam usaha perbaikan. 3. Mengadakan tindakan perbaikan Mengadakan tindakan perbaikan dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan memberikan suatu penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan pemilu agar tidak kembali terjadi

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 1. Menetapkan alat ukur dalam hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan standar pengawasan sudah ada, dan selama ini Bawslu sudah mengacu pada peraturan Nomor 0746 Tahun 2015 Tentang

15

penyimpangan. Adanya perbaikan yang dilakukan setelah didapati penyimpangan-penyimpangan seperti memperketat pengawasan, memeriksa ulang data dan fakta di lapangan, memberikan k Menurut hasil wawancara, bertolak belakang dengan hasil sebelumnya bahwa diketahui oleh para tim sukses bawaslu tidak mengawasi secara langsung, mereka hanya mempercayakan kepada Panwaslu yang ada. Sehingga masih ada permasalahan berkaitan dengan balck campaign, kemudian juga permasalahan DPT. Berdasarkan fakta dari observasi bahwa petugas dalam kegiatan pengawasan tidak hanya membaca laporan-laporan atau mendengar keluhan saja tetapi juga turun langsung mengamati apa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2015. Walaupun pada kenyataannya pengamatan yang dilakukan tidak bersifat secara berkala dan terus menerus. Untuk meminimalisir penyimpangan diperlukan pengawasan secara langsung dan berkala yang dilakukan oleh petugas. pemahaman kepada panwaslu yang ada dari mulai tingkat bawah hingga kecamatan agar mau membantu pelaksnaan pemilu

memeriksa ulang data dan fakta di lapangan, memberikan kembali pemahaman kepada panwaslu yang ada dari mulai tingkat bawah hingga kecamatan agar mau membantu pelaksnaan pemilu B. Saran 1. Hendaknya setiap pengawasan dilakukan diberikan data atau laporan dari hasil pengawasan tersebut agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Karena laporan merupakan bukti fisik pernah dilakukan pengawasan dan dapat dijadikan bahan evaluasi kedepan untuk pemilu berikutnya. 2. Jika ditemukan temuan-temuan kesalahan di lapangan maka tindakan perbaikan harus segera dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan yang berulangkali DAFTAR PUSTAKA A. Rahman H, I. 2007. Sistem politik Indonesia.Yogyakarta : Graha Ilmu. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

V. Penutup A.Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 sudah berjalan dengan baik namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu Adanya perbaikan yang dilakukan setelah didapati penyimpangan-penyimpangan seperti memperketat pengawasan,

Atmosudirjo, S., Prajudi., Dr., Mr., (2000). Administrasi Manajemen Umum, Jakarta: CV Mas. Haji. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

16

Gitosudarmo, Drs.Indriyo dan Mulyono, Drs. Agus. 2001. Prinsip Dasar Manajemen Edisi 3. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Haryanto, dkk 2005. Fungsi-Fungsi Pemerintahan (Jakarta : Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri).

Tricahyo, Ibnu. 2009. Reformasi Pemilu. Malang:In-Trans Publishing Victor M. Situmorang, Aspek Hukum Pengawasan Melakat, Jakarta, Rineka Cipta

Koswara. E. 2000. Teori Pemerintahan Daerah. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press

Winardi, Manullang, M. 2004. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

2000, Manajer dan Manajemen. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal : Manan, Bagir. 2004. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Rani

Moleong, Lexy J. 2006. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Nurroufah Pratiwi. 2010. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Vol. 3, No. 1, Juni 2014

Yunus Husein. 2013. National and Interntional Cooperation On The Prevention And Eradication Of Money Loundering. Volume 11 Nomor 1. Oktober 2013

Siagian, Sondang. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara

Perundang-undangan : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum

Soedarsono. 2005. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung

17

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

18