PRAKTEK MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH GUBERNUR 2015-2020 PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SKRIPSI
DI SUSUN OLEH: DIANA RIZKI ANANDA NIM.120563201059
PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG T.A. 2016
ABSTRAK Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah gubernur Kepulauan Riau periode 2015-2020 merupakan suatu momentum utama demokrasi tingkat lokal di Provinsi Kepulauan Riau. Didalam Pelaksaan pada setiap pemilihan umum berlangsung setiap pasangan calon mengharapkan tidak terjadinya tindakan-tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon agar terciptanya pemilihan umum kepala daerah yang kondusif, namun pada pemilihan umum kepala daerah yang telah berlangsung pada 9 Desember 2015 lalu masih terjadinya kecurangan seperti praktek politik uang yang diberikan kepada masyarakat. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab masih terjadinya praktek politik uang dalam pelaksaan pemilihan umum berlangsung disebebabkan oleh adanya beberapa faktor yaitu faktor persaingan, faktor ekonomi, dan faktor pengawasan. Para elit politik yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar perolehan suaranya banyak dan dapat menempati posisi suatu jabatan yang diinginkan akan melakukan berbagai hal, dan berbagai cara tanpa memperhatikan baik buruknya suatu dampak yang akan dirasakan, alas an mereka melakukan hal seperti itu terkadang hanya tuntutan, karena telah masuk dalam sebuah partai politik tertentu, sehingga mau tidak mau para individu atau kelompok ini melakukan hal seperti itu, tujuannya banyak mungkin salah satunya adalah nama baik dan elektabilitas partainya sendiri. Kata Kunci : Pilkada, Politik Uang, Orientasi Pemilih
ABSTRACT Political money is a form of bribe or promise a good person so that the person does not exercise their right to vote and that he may exercise this right in a certain way at a general election. The local elections governor of Riau Islands 2015-2020 period is a major momentum local democracy in Riau Islands province. In Implementation in every election takes place each pair of candidates expect no occurrence of acts of fraud committed by a couple of candidates for the creation of regional head elections are conducive, but the regional head elections which was held on December 9, 2015 and is still fraud as practice politics of money given to the community. Purchases can be made using cash or goods. Political money is a form of campaign violations. This study used qualitative methods to describe the factors that cause is still the practice of money politics in the implementation of the general election because by several factors such as competitive factors, economic factors, and factors supervision. The political elite which has a goal and a purpose in order to gain her voice a lot and be able to occupy the position of a position you want to be doing things, and the various ways without regard to the merits of an impact it will have, the reasons they do things like that sometimes just demands, for entering into a political party, so inevitably these individuals or groups do things like that, the objective may be one of them is a lot of good name and elektabilitas own party. Keywords: Elections, Political Money, Orientation Voters
I. Pendahuluan
demi sosok yang sangat di idam-
1. Latar Belakang
idamkan kepala daerah kerap
Pemilihan kepala daerah adalah
menggunakan segala cara untuk
sarana
melaksanakan
memperkenalakan dirinya sebagai
berdasarkan
calon kepala daerah, minimnya
untuk
kedaulatan
rakyat
asas langsung, umum, bebas, dan
pengetahuan
rahasia (LUBER), serta jujur dan
tentang politik di masyarakat
adil
pesta
menjadikan para politisi seperti
Pemilihan
kepala daerah menggunakan car-
Umum (KPU) merupakan garda
cara yang kotor seperti halnya
terdepan dalam sebuah negara.
money
Apalagi dalam penyelenggaraan
kegiatan money politic ini justru
pemilu, komisi ini tidak berurusan
direspon positif oleh masyarakat.
dengan
Faktor ekonomi, pendidikan ,
(JURDIL).
demokrasi.
pemilu,
Dalam
Komisi
partai tetapi
berhadapan
politik
peserta
yang
harus
langsung
dan
politic,
serta
budaya
pemahaman
yang
mana
menjadikan
dengan
masyarakat tak sungkan-sungkan
pemerintah dan masyarakat luas.
terlibat dalam aktifitas money
Tugas dan wewenang Komisi
politic tersebut. Selain itu money
Pemilihan Umum (KPU) ini di
politic menjadi fenomena yang
atur sedemikian rupa pada pasal 8
cukup
Undang-Undang No. 15 tahun.
sehingga
Dalam proses pemilihan kepala
untuk
daerah tidak luput dari kampanye,
menarik
dimasyarakat
masyarakat
menunggu
tertarik
dijalan-jalan,
mengikuti
aktivitas
kampanye
negatif bagi para elit-elit dengan
yang memberikan uang.
menghambur-hamburkan
uang
Pengertian ini secara umum ada
dalam
demi
kesamaan dengan pemberian uang
kekuasaan
semata.
atau barang kepada seseorang
sebaliknya
adalah
karena memiliki maksud politik
menggiurkan
yang
masyarakat
tersembunyi
pemberian tersebut
itu.
di
Jika
tidak
balik maksud
ada,
maka
waktu
sekejap,
Dan sangat
juga
bagi
meskipun
sesaat,
karena itu juga masyarakat merasa “berhutang
budi”
pada
calon
pemberian tidak akan dilakukan
kepala daerah yang memberikan
juga. Praktek semacam itu jelas
uang tersebut. Dengan cara money
bersifat illegal dan merupakan
politic hanya calon yang memiliki
kejahatan.
dana besar yang dapat melakukan
Perpolitikan
lokal
selalu melahirkan dinamika. Hal
kampanye dan sosialisasi.
ini
politik
Politik uang bukanlah hal baru di
instrument
dunia politik, bukan yang pertama
demokrasi harus menyelaraskan
kali kita dengar. Money politic
platform
sudah ada sejak negara ini berdiri,
menuntut
(parpol)
perubahan
partai
sebagai
politiknya yang
terhadap terjadi
di
akan tetapi money politic seakan-
masyarakat.
akan menjadi hal yang tidak
Dengan adanya ketidakpercayaan
penting
masyarakat terhadap para calon
Money politic bukan
pemimpin
hibah dan juga bukan berupa
memberikan
efek
untuk
di
bicarakan. lah uang
zakat
ataupun
hanyalah
hadiah.
Uang
sebagai media untuk
saja
bagi
mereka
berkepentingan,
yang
seolah-olah
memperoleh dan mempengaruhi
hukum di Negara ini pun diam
seseorang
dan
untuk
memberikan
membiarkan
semua
itu
suara maupun dukungan dan ini
terjadi. Sehingga seharusnya para
sangat tidak diperbolehkan dalam
generasi muda tidak hanya diam
suatu pemilihan umum. Dengan
saja menanggapi permasalahan
kondisi
indonesia
tersebut, permasalahan ini bukan
dibawah rata dengan ekonomi
hanya masalah lokal akan tetapi
yang lemah, tidak sedikit para
sudah menjadi masalah nasional
calon kandidat kepala daerah
yang membutuhkan kejelasan dari
memberikan sedikit uang kepada
berbagai pihak. Karena dampak-
rakyat agar mendapatkan suara
dampak
dari rakyat sehingga itu menjadi
banyak sekali.
senjata
Pilkada serentak merupakan salah
masyarakat
yang
ampuh
untuk
Politik
Uang
menarik simpatisan. Money politic
satu
seharusnya tidak di jadikan sarana
demokrasi
dalam mensukseskan pemilihan
menciptakan pemerintahan lokal
umum
desa,
yang lebih demokratis. Dengan
kabupaten/kota, provinsi maupun
pilkada serentak maka harapan
nasional.
terwujudnya
Politik
baik
Uang
perbolehkan,
di
tingkat
seakan-akan mungkin
perwujudan
sudah
instrument
dalam
kedaulatan
rangka
rakyat
di
dalam sistem pemerintahan, serta
sah-sah
terwujudnya stabilitas politik dan
tujuan
pembangunan
nasional
terealisasi
secara
perubahan
sistem
Sedemokratis
demokrasi merupakan perintah
pemerintahan
langsung
setinggi
diyakini menyeluruh,
mengingat
UUD
1945.
Dalam
demokrasi akan terus menuntut secara
menyeluruh. apapun
dijalankan
apapun
dan
komitmen
perjalanannya, sistem demokrasi
perwujudan
yang dianut bangsa Indonesia
proses
demokrasi
tidak
akan
tidak terlepas dari berbagai bentuk
pernah
berhenti
pada
titik
rintangan
jarang
kesempurnaan.
apatis
Namun, pada pilkada serentak
yang
menimbulkan
tidak sikap
kedaulatan
masyarakat.
yang
Justru situasi dan kondisi tersebut
Desember
harus dipahami sebagai bagian
Kepulauan
dari demokrasi yang terus tumbuh
menentukan kepala daerah masih
dan berkembang
saja terdapat kejanggalan yang
dalam transisi
telah
rakyat,
dilaksanakan lalu
di
Provinsi
Riau
dalam
politik yang mengalami tahap
terjadi
pendewasaan
berlangsung. Politik uang (money
Negara
perilaku dan
politik
rakyatnya.
politic)
saat
9
juga
proses
telah
pemilu
menjadi
Kompleksitas persoalan pilkada
fenomena dan realitas tersendiri
harus dipandang sebagai bagian
dalam
dari proses pendewasaan politik
pernyataan
menuju kondisi perpolitikan yang
bahwa para calon kepala daerah
lebih
dalam proses pemilu berlangsung
ideal.
Sejatinya
proses
pilkada.
Beberapa
dari
masyarakat
menjadikan money politic sebagai alat untuk meraih suara, beberapa warga
mengakui
saat
proses
2.
Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan yang
dikemukakan pada latar belakang,
kampanye yang berlangsung pada
maka
pilkada
penulis
memaparkan
serentak
kemarin
perumusan masalah, yaitu sebagai
calon
membagi-
berikut “Mengapa Praktek Money
pasangan
bagikan kepada masyarakat yang
Politic
terlibat
kampanye
Daerah Gubernur 2015-2020 di
berlangsung dengan menjanjikan
Provinsi Kepulauan Riau Masih
untuk memilih salah satu calon
Terjadi?”.
saat
tersebut saat pemilihan umum berlangsung. Itu artinya praktek
Pada
Pemilihan
Kepala
II. Landasan Teori 1. Pemilihan umum
money politic masih dilakukan
Menurut Ali Moertopo pengertian
pada
Pemilu sebagai berikut:
pilkada
serentak
2015.
Dengan beberapa permasalahan
“Pada hakekatnya, pemilu adalah
yang
latar
sarana yang tersedia bagi rakyat
penulis
untuk menjalankn kedaulatannya
disampaikan
belakang
pada
diatas
mengangkat judul “PRAKTEK
sesuai
MONEY
bermaktub
POLITIK
PADA
dengan
azas
dalam
yang
Pembukaan
PILKADA SERENTAK 2015-
UUD 1945. Pemilu itu sendiri
2020 PROVINSI KEPULAUAN
pada
RIAU”.
Lembaga
dasarnya
memilih
adalah
Demokrasi
suatu yang
anggota-anggota
perwakilan rakyat dalam MPR,
dan
DPR, DPRD, serta Kepala Daerah
mengatasnamakan rakyat. Selain
yang pada gilirannya bertugas
daripada sebagai suatu wadah
untuk
yang menyaring wakil rakyat
bersama-sama
dengan
kapabilitas
pemerintah, menetapkan politik
ataupun
dan
pemilihan
jalannya
pemerintahan
untuk
pemimpin umum
dapat
nasional,
juga
terkait
negara”.
dengan prinsip negara hukum
Menurut Suryo Untoro “Bahwa
(Rechtstaat),
Pemilihan
Umum
(yang
pemilihan umum rakyat dapat
selanjutnya
disingkat
Pemilu)
adalah
suatu
dilakukan
oleh
pemilihan warga
memilihwakilwakilnya
yang
erhak
menciptakan
negara
ukum
dan
Indonesia yang mempunyai hak
pengawasan
pilih,
untuk
wakilnya
yang
karena
yang
b
produk
h
melakukan
atau
memilih
wakil-
kehendak-kehendak
duduk
dalam
rakyat
yang
melalui
pelaksanaan
digariskan
Badan Perwakilan Rakyat.
wakil-wakil
Sebagai suatu bentuk implemen
Dengan adanya pemilihan umum,
tasi dari demokrasi,
pemilihan
maka hak asasi rakyat dapat
umum
berfungsi
disalurkan, demikian juga halnya
sebagai wadah yang menyaring
dengan hak untuk sama di depan
calon-calon wakil rakyat ataupun
hukum
pemimpin negara yang memang
Mahfud, Didalam Buku Hukum
selanjutnya
benar-benar memiliki kapasitas
dan
rakyat
oleh
tersebut.
pemerintahan. M.
dan
Pilar-Pilar
Demokrasi,
suprastruktur
politik,
sehingga
Yogyakarta, 1999. Hal. 221-222.
memungkinkan
Pemilihan umum ternyata telah
pemerintahan dari oleh dan untuk
menjadi suatu jembatan
rakyat. Ronald Chilcotte, Op. cit.
menentukan
bagaimana
pemerintahan secara
dalam
dapat
dibentuk
demokratis.
Rakyat
terciptanya
Hal. 23. Dari
beberapa
maka
definisi
dapat
diatas
disimpulkan
menjadi penentu dalam memilih
mengenai pengertian pemilihan
pemimpin maupun wakilnya yang
umum secara luas yaitu sebagai
kemudian
akan
sarana
perjalanan
bangsa.
Pemilihan
umum
menjadi
seperti
mengarahkan
yang
penting
dalam
kehidupan suatu negara
yang
menganut azas Demokrasi yang
transmission of belt, sehingga
memberi
kekuasaan
berpartisipasi politik bagi warga
yang
berasal
dari
kesempatan
rakyat dapat berubah menjadi
negara
kekuasaan negara yang kemudian
wakilnya yang akan menyuarakan
menjelma
dan menyalurkan aspirasi mereka.
dalam
bentuk
wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.
Dalam
pemilihan
sistem
umum
politik,
bermakna
untuk
memilih
wakil-
2. Pemilihan Kepala Daerah Secara
eksplisit
ketentuan
tentang
PILKADA
langsung
tercermin
dalam
penyelengaraan
sebagai saran penghubung antara
PILKADA. Dalam Pasal 56 ayat (1)
infrastruktur
disebutkan:
politik
dengan
“Kepala daerah dan wakil kepala
adanya demokrasi dalam sebuah
daerah
negara, berarti
dipilih
dalam
satu
dalam
Negara
pasangan calon yang dilaksanakan
tersebut menjalankan demokrasi
secara
yang menjunjung tinggi aspirasi,
asas
demokratis
berdasarkan
langsung, umum, bebas,
kepentingan dan suara rakyatnya.
rahasia, jujur dan adil”. Pilihan
Menurut Winarno (2002: 11)
terhadap
mengatakan
sistem
pemilihan
bahwa:
langsung menunjukkan koreksi
pemilihan
atas
merupakan alternatif yang paling
Pilkada
terdahulu
yang
secara
“sistem
menggunakan sistem perwakilan
realistis
oleh Dewan Perwakilan Rakyat
aspirasi demokrasi rakyat dengan
Daerah
sebagaimana
kekuasaan pemerintah dan pada
tertuang dalam Undang-undang
saat yang sama memberikan basis
No. 22 Tahun 1999 tentang
legitimasi politik kepada pejabat
Pemerintahan
eksekutif yang terpilih”.
(DPRD),
Peraturan
Daerah
Pemerintah
dan No.151
Sementara
guna
langsung
mendekatkan
menurut
Bambang
Tahun 2000 tentang Tata Cara
Purwoko (2005: 10) menjelaskan
Pemilihan,
bahwa:
Pemberhentian
Pengesahan Kepala
dan Daerah
“Dalam
Pilkada
Langsung, demokrasi yang ada
dan Wakil Kepala Daerah.
berarti terbukanya peluang bagi
Pelaksanaan PILKADA Langsung
setiap warga masyrakat untuk
merupakan sebuah peningkatan
menduduki jabatan publik, juga
demokrasi ditingkat lokal, dengan
berati adanya kesempatan bagi
rakyat untuk menggunakan hak-
amanat atau berdasarkan pada
hak politiknya secara langsung
Pancasila dan UUD 1945 yakni
dan
untuk melaksanakan kedaulatan
kesempatan
untuk
menentukan pilihan dan ikut serta
rakyat.
mengendalikan
Didalam pemilihan kepala daerah
jalannya
pemerintahan”.
setiap daerah harus melakukan
Dengan demikian adanya Pilkada
persiapan
secara
memberdayakan
langsung
demokratisasi
ini,
proses
ditingkat
lokal
semaksimal
dan
masyarakat
daerahnya didalam proses pilkada
sudah dapat diwujudkan sehingga
daerah
dapat diperoleh pemimpin yang
Fitriyah (2005:1), yaitu:
sesuai dengan pilihan yang dapat
“Pentingnya
diterima dan dikehendaki oleh
langsung membuat semua daerah
rakyat
harus mempersiapkan diri mereka
didaerahnya
sehingga
berlangsung,
Menurut
PILKADA
pemimpin rakyat tersebut dapat
sebaik-baiknya
merealisasikan kepentingan dan
bagaimana
dapat
berlangsung
kehendak
demokratis
dan
berkualitas
rakyatnya
secara
dan
secara
berusaha
bertanggung jawab sesuai potensi
sehingga
benar-benar
yang ada untuk mensejahterakan
mendapatkan kepala daerah dan
masyarakat
daerahnya.
wakil kepala daerah yang dapat
Dilaksanakannya pilkada secara
membawa kemajuan bagi daerah
langsung pastilah memiliki suatu
sekaligus
tujuan, dimana untuk menjalankan
masyarakat daerahnya. Selain itu,
memberdayakan
salah
satu
tujuan
diselenggarakannya
pilkada
H pemilihan umum. Praktik politik uang
dilakukan
dengan
cara
secara langsung ini juga dapat
pemberian berbentuk uang, sembako
memberikan pendidikan politik
antara lain beras, minyak dan gula
bagi masyarakat didaerah, dimana
kepada masyarakat dengan tujuan
nantinya mereka menjadi lebih
untuk menarik simpati masyarakat
pengalaman
agar mereka memberikan suaranya
berpartisipasi
dan
ikut
dalam
kegiatan
politik”.
Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi
3. Money Politic Politik uang adalah suatu bentuk pemberian
untuk partai yang bersangkutan.
atau
janji
menyuap
masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya
politik
untuk
seseorang baik supaya orang itu tidak
mempengaruhi
menjalankan haknya untuk memilih
pilihan dan opini masyarakat dengan
maupun
segala cara. Sehingga, seseorang dan
supaya
ia
menjalankan
dan
adalah
haknya dengan cara tertentu pada saat
sekelompok
pemilihan umum. Pembelian bisa
kekuasaan dengan pilihan dan opini
dilakukan menggunakan uang atau
masyarakat yang berhasil di bangunn
barang. Politik uang adalah sebuah
ya
bentuk
kampanye.
memerlukan modal atau dukungan
Politik uang umumnya dilakukan
pemilik modal. Sehingga wajar jika
simpatisan,
seseorang
pelanggaran
kader
atau
bahkan
pengurus partai politik menjelang hari
atau
orang
menggiring
bisa
dipengaruhinya.
dan
partai
meraih
Ini
perlu
mengarahkan dana yang tidak sedikit.
Oleh karena itulah muncul suatu
menjalankan haknya untuk memilih
fenomena yang kita kenal dengan
maupun
politik uang (money politic). Pemilu
haknya dengan cara tertentu, dipidana
menjelma menjadi ajang pertaruhan
dengan
yang besar. Namun sangat sulit untuk
paling lama tiga tahun. Pidana itu
mengharapkan
dan
dikenakan juga kepada pemilih yang
ketidakpamrihan dari investasi dan
menerima suap berupa pemberian
resiko yang ditanggung politisi.
atau janji berbuat sesuatu.
Peraturan
menjalankan
hukuman
mengenai politik uang money politic
bahwasanya
ini, yaitu larangan bagi para calon
menimbulkan dampak negatif yang
kandidat pemilihan baik pemilihan
sangat merugikan seluruh lapisan
umum maupun pemilihan kepala
masyarakat karena kekuasaan yang
daerah yang akan mencalonkan diri
semestinya diberikan melalui suatu
mereka dalam ajang pesta demokrasi
trust
yang berlangsung.
Dampaknya, pembangunan menjadi
Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3
tidak
tahun 1999 berbunyi:
internasional tidak terkejar. pada
waktu
telah
M.
penjara
Menurut
siapa
bersifat
pidana
ia
yuridis
"Barang
yang
ketulusan
supaya
Alfonso
Politik
dibeli
lancar
Aprilio
Uang
dengan
dan
akan
uang.
kompetisi
Menurut Hamid (2009) yang melihat
diselenggarakannya pemilihan umum
dari
menurut undang-undang ini dengan
money politic muncul karena adanya
pemberian
menyuap
hubungan mutualisme antara pelaku
seseorang, baik supaya orang itu tidak
(partai, politisi, atau perantara dan
atau
janji
kacamata
ekonomi,
menilai
korban/rakyat). mendapatkan
Keduanya
saling
keuntungan
dengan
mendapatkan
dukungan
politik
mereka.
mekanisme money politic.
Uang adalah sumber daya yang paling
Sedangkan menurut Koswara (2012)
dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi
dalam makalahnya berjudul Money
acuan bagi setiap transaksi atau
Politic Mencederai Nilai-Nilai :
manuver Individual dan sebagai alat
Demokrasi
menyebutkan
bahwa
tukar menukar. Uang merupakan
money politic atau politik uang itu
faktor urgen yang berguna untuk
merupakan tindakan penyimpangan
mendongkrak
dari
sekaligus
kampanye
yang
bentuknya
personal
untuk
seseorang,
mengendalikan
memberikan uang kepada simpatisan
wacana
strategis
ataupun masyarakat lainnya agar
sebuah
kepentingan
mereka yang telah mendapatkan uang
kekuasaan. Karena dasarnya, politik
itu mengikuti keinginan orang yang
adalah
memiliki kepentingan tersebut.
leluasa
Merujuk
pada
mendefinisikan
seni.
terkait
dengan
politik
Dimana
dan
seseorang
mempengaruhi
dan
Sheffer
(1994),
memaksakan kepentingan pribadi dan
patronase
sebagai
kelompoknya pada pihak lain melalui
sebuah pembagian keuntungan di
berbagi
antara politisi untuk mendistribusikan
(Nugraha, 2001:95). Sementara itu
sesuatu
Hermawan
secara
individual
kepada
sarana,termasuk
Sulistiyo
uang
(2000:20)
pemilih, para pekerja atau pegiat
mengatakan bahwa bahwa uang salah
kampanye,
satu
dalam
rangka
modal
politik
dan
uang
merupakan salah satu alat yang
digunakan
untuk
menghasilkan
untuk meneliti pada kondisi obyek
kekuasaan politik, ini terjadi di
yang alamiah, dimana peneliti adalah
Indonesia, sehingga perputaran untuk
sebagai instrumen kunci, analisis
mendapatkan suara terbanyak maka
bersifat induktif/kualitatif , dan hasil
uang
dasar
penelitian
untuk
menekankan
dalam
generalisasi.
sebagai
masyarakat
kebutuhan
dijadikan
mendapatkan
alat
keuntungan
mendapatkan kekuasaan.
tempat
penelitian yang
makna
daripada
Lokasi penelitian adalah objek
1. Jenis Penelitian
penelitian
lebih
2. Lokasi Penelitian
III. Metode penelitian
Dalam
kualitatif
yang oleh
akan
dilakukan
ini
jenis
penelitian
digunakan
oleh
penelitian ini peneliti melakukan penelitian
kualitatif. Kualitatif adalah suatu
Umum Daerah Provinsi Kepulauan
metode
yang
Riau (KPUD), Bawaslu Kepulauan
menggambarkan situasi dan keadaan
Riau yang menjadi salah satu Kota di
dilokasi
objek
Provinsi
Kepulauan
apa
menjadi
lokasi
penelitian adanya
yang
menjadi
dengan yang
bercerita
terjadi
dilokasi..
Menurut Sugiyono (2008:9) metode
Komisi
Dalam
peneliti adalah metode penelitian
penelitian
di
peneliti.
Pemilihan
Riau
yang
penelitian
yang
mengalami Money Politic. 3. Jenis Data
penelitian kualitatif adalah metode
Jenis data adalah suatu dokumen
penelitian yang berlandaskan pada
penting dalam suatu penelitian. Maka
filsafat postpositivisme, digunakan
di dalam penelitian ini terdapat 2
macam jenis data, yaitu data primer
4. Informan Penelitian
dan data sekunder.
Informan penelitian adalah orang yang
3.1. Data Primer Data primer adalah data yang dihasilkan
secara
langsung
dimanfaatkan
untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.
ataupun juga bisa dikatakan data
Informan
asli tanpa perantara. Data primer
yang benar mengetahui permasalahan
dapat berupa opini subjek (orang)
yang akan diteliti. Dalam penelitian
secara individual atau kelompok,
ini terdapat beberapa informan yang
hasil observasi, kejadian atau
di gunakan yaitu :
kegiatan dan hasil pengujian.
merupakan
orang-orang
Tabel 1. Daftar Informan
3.2. Data Sekunder
Penelitian
Data sekunder merupakan
N O.
INFORMAN
1.
5
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kepulauan Riau Kepala Bagiian Hukum Bawaslu Kepri, Tenaga Ahli Divisi Hukum Tokoh Masyarakat, Masyarakat Kota Tanjungpinang Ketua KPPS 23
6
Partai Politik PDI-P
sumber data penelitian yaang diperoleh peneliti secara tidak langsung
dengan
melalui
2.
perantara. Data sekunder yang 4. didapat berupa dari catatan atau laporan yang telah disusun dalam bentuk arsip yang dipublikasikan maupun
yang
JUMLAH
tidak 5. Teknik dan Alat Pengumpulan
dipublikasikan. Data
JU ML AH 1
2
8 1 1 13
Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang
dalam
rangka
pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tatap muka dan
mengimplementasikan suatu metode.
tanya
Dengan teknik maka sesorang dapat
pengumpul data maupun peneliti
mengumpulkan
menganalisa
terhadap narasumber atau sumber
didapatkannya.
data. Dalam penelitian ini penulis
(2002:136)
mengumpulkan data dengan alat
“metode penelitian adalah cara yang
pengumpulan data berupa alat
digunakan
perekam wawancara dan pedoman
suatu
data
Menurut
dan
yang Arikunto
oleh
pengumpulan
peneliti
data
dalam
penelitiannya”.
jawab
wawancara.
langsung
Keguanaan
perekam
disimpulkan bahwa metode penelitian
mengumpulkan setiap wawancara
adalah suatu cara mengumpulkan data
yang dilaksanakan kepada para
untuk kepentingan penelitian. Dalam
responden
penelitian ini penulis mengumpulkan
dianalisis hasil dari wawancara
data dengan alat pengumpulan data
tersebut.
berupa:
pedoman wawancara agar setiap
dan
Selain
pertanyaan
5.1. Wawancara Husaini
dan
adalah
alat
Berdasarkan pengertian tersebut dapat
Menurut
ini
antara
kemudian
itu
sesuai
kontek suatu penelitian.
ialah tanya jawab lisan antara dua
5.2. Dokumentasi
orang atau lebih secara langsung.
Menurut
merupakan
teknik
kegunaan
dengan
penelitian dan tidak keluar dari
Purnomo (2009:55) wawancara
Wawancara
untuk
Sugiyono
(2013:240) dokumen merupakan
catatan
peristiwa
yang
sudah
mengumpulkan
berlalu. Dokumen bisa berbentuk
suatu
tulisan, gambar, atau karya-karya
Dalam
documental
melakukan
dari
seorang.
data
dan
yang
menganalisa didapatkannya.
penelitian analisa
Dokumen yang berbentuk tulisan
menggunakan
misalnya catatan harian, sejarah
ini
peneliti
data
dengan
teknik
Miles
and
Hubermen.
Menurut
Miles
and
kehidupan (life histories), cerita,
Hubermen
dalam
biografi,
kebijakan.
(2011:246) mengemukakan bahwa
Dokumen yang berbentuk gambar
aktivitas dalam analisis data, yaitu
misalnya foto, gambar hidup,
data reduction, data display dan
sketsa dan lain-lain. Dokumen
conclusion
yang berbentuk karya misalnya
Dengan demikian teknik analisa data
karya seni, yang dapat berupa
yang akan digunakan oleh peneliti
gambar, patung, film dan lain-
dalam penelitian kualitatif ini adalah
lain. Studi dokumen merupakan
tenik
pelengkap
Hubermen.
metode
peraturan,
dari
penggunaan
wawancara
dalam
penelitian kualitatif.
adalah
drawing/verification.
data
Miles
dan
IV. Pembahasan 1. Praktek Money Politic pada
6. Teknik Analisa Data Teknik
analisa
Sugiyono
cara
Pilkada Gubernur 2015-2020 yang
Money politic dalam Bahasa
dilakukan seseorang dalam rangka
Indonesia adalah suap, arti suap
mengimplementasikan suatu metode.
dalam buku kamus besar Bahasa
Dengan teknik maka sesorang dapat
Indonesia adalah uang sogok.
Menurut Yusril Ihza Mahendra,
kekuasaan. Tetapi ketika mereka
definisi money politic sangat jelas,
bertransaksi focus tidak tilakukan
yakni
pada uang itu sendiri melainkan
mempengaruhi
massa
pemilu dengan imbalan materi.
pada
“kekuasaan”.
Yusril mengatakan, sebagaimana
yang
terkesan
yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni
penyuapan.
Tapi
kalau
Persoalan
remeh
namun
memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi
dan
penegakan
hukum di Indonesia. Politik uang membuat proses politik menjadi
penyambung adalah figur anonim
bias. (merahasiakan
diri)
Akibat penyalahgunaan
sehingga
uang, pemilu sulit menampakkan kasusnya
sulit
dilacak,
tindak
ciri kejujuran, keadilan serta lanjut secara hukum pun jadi
persaingan yang fair. Pemilu kabur.
Fuji
Hastuti
(2012)
berpendapat bahwa disadari atau tidak, penggunaan politik uang sebagai alat mencapai tujuan politik telah mengesampingkan uang dari posisi sebagai tujuan utama pelaku transaksi politik uang akhirnya mendapatkan uang sebagai
konsekuensi
dari
seperti itu akhirnya menciptakan pemerintah
yang
memikirkan
nasib
tidak dan
kesejahteraan rakyat. Selain itu, politik uang adalah mata rantai dari terbentuknya kartel politik. Kartel hanya terjadi bila
kontrol
sistem
keuangan
kapitalistik
dalam tidak
berlangsung dan praktek money
banyak dan dapat menempati posisi
politics
suatu jabatan yang diinginkan akan
berlangsung
liar.Pada
tahap selanjutnya, hal tersebut
melakukan
akan memicu munculnya praktek
berbagai cara tanpa memperhatikan
korupsi politik. Hamdan Zoelva
baik buruknya suatu dampak yang
(2013)
menyebutkan
bahwa:
corruption
sendiri
political
melibatkan pembentuk undangundang
yang berperan sebagai
pembentuk peraturan dan standar-
akan
berbagai
dirasakan,
hal,
dan
alasan mereka
melakukan hal seperti itu terkadang hanya tuntutan, karena telah masuk dalam
sebuah
partai
politik
tertentu, sehingga mau tidak mau para individu atau kelompok ini
standar yang diberlakukan negara, melakukan
hal
seperti
itu,
para pejabat menerima suap atau tujuannya banyak mungkin salah
dana untuk kepentingan politik satunya adalah nama baik dan
dan
pribadi
mereka
dan elektabilitas partainya sendiri. ada
memberikan
bantuan
kepada
pendukung
mereka
dengan
mengorbankan
kepentingan
publik yang lebih besar. 2. Faktor-Faktor
elit
terjadinya
politik
praktek money politic pada pilkada serentan 2015-2020 yaitu:
2.1. Faktor Persaingan
Praktek Money Politic Para
beberapa faktor yang menjadikan
Sebagai Demokrasi
yang
mempunyai tujuan dan maksud tertentu agar perolehan suaranya
Negara dan
negara
yang yang
menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM)
maka tidak
heran di Indonesia banyak tokoh-
tokoh, kandidat-kandidat politik
rangka
yang ingin merebut kursi jabatan
birokrasi.
atau menjadi penguasa di Negara
dibenarkan karena bisa merugikan
Kesatuan Indonesia ini. Dengan
negara.
banyaknya
menghambat
maka
keinginan
timbulah
antara
tersebut
persaingan
di
masin-masing kelompok
mempercepat Tindakan
proses ini
Disamping
tidak
itu,
bisa
pembangunan
karena anggaran yang seharusnya digunakan
untuk
kepentingan
politik yang mana masing masing
masyarakat jadi beralih untuk
kelompok
kepentingan
mempunyai
masing
masing
memenagkan
strategi dalam
peperangan,
kelompok. bahwa
sendiri Maka
atau
tidak
Muhammad
heran
B.
contohnya saja dalam mencuri
mengatakan
suara
bahwa faktor persainganlah yang
rakyat,
dengan
adanya
pada
Ilyas
persaingan maka masing masing
terutama
kelompok politik menggempur
money
sebuah cara agar mendapatkan
meskipun
suara rakyat terbanyak melalui
tergolong persaingan yang tidak
money politic seperti serangan
sehat, tetapi dalam politik tidak
fajar misalnya.
mengenal haram dan halalnya.
Suap tindakan
menyuap
merupakan
memicu
jurnalnya
politik
munculnya
di
persaingan
Indonesia tersebut
2.2. Faktor Ekonomi
menyalahgunakan
Keterpurukan Ekonomi di
kekuasaan dalam rangka tujuan
Indonesia dan masih banyaknya
pribadi atau kelompoknya dalam
angka kemiskinan yang menjadi
latar belakangnya praktek money
Kurangnya pengawasan atau
politic terjadi. Para tokoh politik
tidak
atau kandidat menganggap rakyat
terhadap pemilu merupakan latar
adalah seorang yang matrealistis,
belakang
yang
membuat
yang
berjamurnya
politik
uang
Rupiah,
mudah
terbuai
oleh
sehingga suara rakyat
jalannya
Indonesia,
hal
pengawasan
tersebut
di
terjadi
pun dapat di nilaunya dengan
karena orang yang mengawas atau
uang.
aparat yang mengawas justru ikut
Masyarakat yang memang sangat
serta dalam pelaksanaan money
membutuhkan
sangat
politik tersebut. Untuk mengetahui
ikhlas dan rela suaranya di hargai
sejauh mana pengawasan yang
oleh para pelaku money politic,
dilakukan
menurut
orang
praktek
ekonomi
kurang
uang,
dari
kalangan
money
terhadap
politic
yang
tersebut
dilakukan oleh pasangan calon
kesempatan
tersebut maka peneliti melakukan
emas untuk memperoleh uang,
wawancara terhadap salah satu
sangat rugi jika suaranga tidak di
anggota
hargai se sen pun. Oleh karena itu,
3. Money
malah
merupakan
hal
Bawaslu
Politic
jangan heran orang dari kalangan
Orientasi
bawah justru menunggu adanya
Pilkada Serentak
money
Pemilukada
politic
tersebut,
lewat
Terhadap
Pemilih
di
dalam
Provinsi
serangan fajar misalnya.
Kepulauan Riau, jumlah masyarakat
2.3. Faktor Pengawasan
yang terdaftar berjumlah 1.213.737
jiwa.
Jumlah tersebut merupakan
menurut teori John Markoff maka
hasil dari rekapitulasi yang mana
perilaku pemilih di Indonesia sangat
sebelumnya
dipengaruhi oleh faktor-faktor non-
data
pemilih
hanya
sekitar 1.198.925 jiwa dan mengalami
demokratis.
penambahan atas
Dalam
DPTh sebanyak
pemilihan
daerah
umum
secara
32.868 jiwa. Menurut John Markoff
maupun
(2002), Indonesia saat ini mengalami
umum, banyak terjadinya perbuatan
hybrid demokrasi. Yang dimaksud
money politic yang ikut mewarnai
hybrid demokrasi adalah mekanisme
acara pesta dan peta demokrasi yang
demokrasi
secara
berlangsung di negara ini. Money
praktek-
Politic banyak membawa pengaruh
praktek non-demokratis. Pemilihan
akan peta perpolitikan Nasional serta
umum
pilar
juga dalam proses yang terjadi dalam
demokrasi politik berjalan beriringan
pesta politik. Dalam norma standar
dengan perilaku money politic yang
demokrasi, dukungan politik yang
sejatinya
itu
diberikan oleh satu aktor terhadap
sendiri. Maka rasionalitas pemilih
aktor politik lainnya didasarkan pada
menjadi layak untuk dipertanyakan.
persamaan preferensi politik dalam
Pemilih
calon
rangka memperjuangkan kepentingan
berdasarkan program dan visi yang
publik. Dan juga setiap warga negara
ditawarkan
berdasar
mempunyai hak dan nilai suara yang
jumlah uang yang diterima menjelang
sama (satu orang, satu suara, satu
pemilihan. Dalam hal
nilai). Namun, melalui money politic
berlangsung
bersama-sama
sebagai
dengan
salah
merusak
tidak
tapi
satu
demokrasi
memilih
hanya
ini
maka
pemilihan
kepala
dukungan
politik
diberikan
atas
pertimbangan uang dan sumber daya ekonomi lainnya yang diterima oleh aktor politik tertentu. Dalam money politic
V. Penutup 1. Kesimpulan Pada Pilkada Gubernur Serentak 2015 Pasangan nomor urut 1 Sani-
pemilihan
Nurdin
memperoleh
suara
total
kepala daerah baik untuk mengisi
347.515 suara. Sedangkan Soerya-
jabatan
Wakil
Ansar memperoleh suara 305.688
Gubernur, jabatan Bupati dan Wakil
suara. Namun, pada proses pilkada
Bupati, Walikota dan Wakil Walikota
berlangsung
terdapat beberapa hal yang mungkin
indikasi kecurangan berupa praktek
tidak di ketahui oleh umum. Praktek
money politic yang di lakukan oleh
politik ini sangat tertutup yang hanya
pasangan
di ketahui oleh para calon atau orang-
Gubernur denga berbagai cara demi
orang yang berada pada para calon
mendapatkan
saja. Besarnya uang yang diperlukan
money politic yang dilakukan oleh
untuk membeli suara juga berbeda
pasangan calon dengan memberi uang
antara satu daerah dengan daerah
transportasi, pemberian sembako dan
lainnya. Besarnya harga suara sangat
lainnya,
tergantung pada pola hidup dan
dilakukan aa beberapa faktor yang
tingkat ekonomi masyarakat daerah
menjadi penyebab nya di antaranya
tersebut. Persoalannya seorang calon
adalah faktor persaingan diantara
harus tahu benar kapan dana yang
kedua calon yang bersaing secara
dibutuhkan harus dikeluarkan.
tidak
Gubernur
atau
masih
calon
dari
sehat
terjadi
nya
Gubernur-Wakil
kedudukan.
penelitian
dengan
Praktek
yang
melakukan
berbagai cara demi mendapatkan
money
kedudukan, kemudian faktor ekonomi
pemilukada
juga mempengaruhi didalam praktek
pemberian uang kepada masyarakat,
money politic yang dilakukan oleh
memberikan sembako, dan dalam
pasangan
bentuk lainnya.
calon,
karena
pada
politic
didalam
proses
dalam
bentuk
baik
umumnya masyarakat dalam hal ini
2. Masyarakat tidak lagi menerima
menjadikan alasan untuk menerima
pemberian dalam bentuk uang, barang
pemberian. Setelah adanya faktor
dari pasangan calon kepala daerah
ekonomi, praktek money politic juga
yang
dapat
politic tersebut.
terjadi
karena
kurangnya
melakukan
praktek
money
pengawasan yang dilakukan oleh
3. Bawaslu sebagai sebuah institusi
pelaksanaan pemilu yang menjadikan
yang
para calon sesuka hati menabur uang
terhadap
demi mendapatkan kekuasaan, para
memaksimalkan
pelaksana pemilu sangatlah penting
sanksi
dalam
menindaklanjuti pelaku money politic
menjaga
proses
melakukan
pengawasan
Pemilu dan
yang
lebih memberikan
tegas
dalam
berlangsungnya pemilu.
dan perlunya mekanisme dan estándar
2. Saran
operasional
Ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini diantaranya yaitu:
tidak
melakukan
penyelenggara
mengidentifikasi
dan
menindaklanjuti pelaku money politic. VI. Daftar Pustaka
1. Setiap pasangan calon kepala daerah
dalam
pihak
praktek
Budiardjo, Miriam. (2003). DasarDasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Budiardjo, Miriam. (2003). DasarDasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Damsar, (2010). Penganantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana Fahmi, Khairul. (2012). Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, Jakarta, Rajawali Pers. Gaffar,
Janendjri M., (2013). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press (KonPress). Gatara, A.A. Said & Said Moh. Dzulkiah (2007). Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian. Bandung: Pustaka Setia. Isbandi, Rukminto Adi, (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press. Ismawan, Indra. (1999). Money Politic Pengaruh Uang Dalam Pemilu, Yogyakarta: Media Pressindo. Keban, Yeremias T., (2008). Enam Dimensi Strategis Admnistrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media. Kumolo, Tjahjo, (2015). Politik Hukum Pilkada Serentak. Jakarta: Expose. Rahman, A.H.I, (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu. Rifai, Amzulian. (2003). Politik Uang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia. Rahman, A.H.I, (2007). Sistem Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Rush, Michael dan Althoff. (2003). Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Sahid,
Komarudin, (2015). Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. Sanit, Arbi. (1997). Partai, Pemilu dan Demokrasi. cetakan pertama.. Pustaka Pelajar Yogyakarta. Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman, (2013). Pengantar sosiologi Politik. Jakarta: Kencana. Sigit, Pamungkas. (2009). KonsepKonsep Dasar Pemilu. Graha Ilmu Subiakto, Henry & Ida Rachma, (2014). Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi. Jakarta: Kencana. Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta. Usman, Nurahmin Nahar, (2015). Percepatan dan perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal Pemilihan Kepala Daerah dalam Poliik Indonesia. Jakarta: Eelex Media Komputindo. Wursanto, Ig, (2005). Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Yogyakarta: Andi Undang-Undang, Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang-Undang No 22 tahun 2007 Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 66 tahun 2009 tentang penetapan standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
