GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 9.a TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN APBD TAHUN 2007 SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayan daerah yang dipisahkan; c. bahwa pemegang kekuasaanpengelolaan keuangan daerah antara lain mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; d. bahwa terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2007; e. bahwa perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak berpengaruh pada pelaksanaan urusan/fungsi Pemerintah Daerah, sehingga membawa konsekuensi pembebanan anggaran atas pelaksanaan urusan/fungsi tersebut; f. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dibentuk belum didukung oleh ketersediaan anggaran, maka perlu membebankan pelaksanaan urusan/fungsi tersebut dalam anggaran yang tersedia pada SKPD lama; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d, e dan f, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan APBD Tahun 2007 sehubungan dengan Perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja Pada Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 6); 18. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 197 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PELAKSANAAN APBD TAHUN 2007 SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PADA BEBERAPA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah; 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah; 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau;
5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah; 6. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Sekretaris Daerah ya ng diberi wewenang untuk mengkoordinasikan kebijakan keuangan diantara pengguna anggaran, PPKD, perencana program dan pengawas keuangan; 7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah; 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat penanggungjawab dan pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam bentuk mengambil tindakan untuk membuat komitmen atas nama daerah dengan pihak ketiga yang dapat mengakibatkan pengeluaran serta memerintahkan pembayaran atas beban APBD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang dipimpinnya; 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD atas nama PA; 11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran; 12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. Pasal 2 Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan urusan dan fungsi pemerintah daerah sebagaimana telah dianggarkan di dalam APBD, pejabat yang bertindak sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada SKPD baru mengalami perubahan sebagai berikut : (1) Kepala Dinas Pendidikan bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Eselon III pada Dinas Pemuda dan Olah Raga bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2007. (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2007. (3) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2007.
(4) Kepala Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas anggaran Sekretariat Daerah yang berhubungan dengan fungsi keuangan sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran(DPPA) SKPD Tahun 2007, sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (5) Kepala Inspektorat bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Badan Pengawas Daerah sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2007. (6) Kepala Badan Penanaman Modal Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Badan Penanaman Modal dan Sosial sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2007. (7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2007. (8) Kepala Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran SKPD lama yaitu Dinas Perhubungan sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2007. Pasal 3 Berdasarkan pasal 2, sebagai akibat dari perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja (SOT), para Kepala SKPD lama bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang baru dibentuk, sampai dengan penetapan APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2007.
Pasal 4 Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tatakerja tetap bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada masing-masing SKPD. Pasal 5 Para Kepala Dinas, Badan dan Inspektorat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang baru dibentuk bertindak sebagai Pengguna Anggaran atas anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD setelah ditetapkannya APBD Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2007. Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, seluruh mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan struktur pejabat pengelola keuangan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan/berfungsi sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 Ketentuan-ketentuan yang mengatur yang mengatur naskah dinas yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur sendiri dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 Mei 2007 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
ISMETH ABDULLAH
Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH
EDDY WIJAYA BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 9.a
