SAMBUTAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU PADA UPACARA BENDERA PERINGATAN HUT KE-71 KEMERDEKAAN RI TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tanjungpinang, 17 Agustus 2016
Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum wr. wb. Salam Sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Saudara-saudara para peserta upacara sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat, karunia dan hidayahNya, pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama dalam acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016. Momentum peringatan kemerdekaan ini, hendaknya mengingatkan kita semua untuk selalu bersyukur kepada sang pencipta, karena hanya berkat rahmat dan karuniaNyalah maka para Pahlawan dan pendahulu bangsa dapat berhasil meraih kemerdekaan bangsa yang kita cintai ini. Hadirin yang saya hormati, Semangat kemerdekaan harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik, berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di 2016 ini antara lain; Perlambatan ekonomi Tiongkok, Rendahnya harga minyak dan Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. 1
Pengaruh Tiongkok ke Indonesia yaitu dikarenakan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia yang memberi pengaruh pada kegiatan ekspor. Terkait harga minyak menjadi referensi harga bagi komoditas lain, dimana nilai minyak yang rendah berimbas pada harga komoditas yang rendah. Selanjutnya, Kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat berpengaruh pada kondisi ekonomi dalam negeri, khususnya sektor keuangan. Pemerintah telah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan belanja pusat dan daerah karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 ini. Hadirin yang berbahagia, Pengendalian inflasi sebagai salah satu tumpuan ekonomi, oleh karena itu agar inflasi di daerah dapat terjaga mengingat bahwa saat ini kita berada didalam kondisi perekonomian yang cukup berat. Adapun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri sebesar 5,40% yang tergolong baik secara nasional dengan inflasi sebesar 1,37%. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam pengendalian inflasi baik ditingkat pusat dan daerah sebagaimana instruksi Presiden RI Bapak Jokowi dalam rapat pengendalian inflasi pada tanggal 4 Agustus 2016 yang lalu di Jakarta adalah : 1.
Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemerintah Daerah agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan;
2.
Agar unsur-unsur di daerah, Pemda, Kepolisian, Kejaksaan dan BI di daerah secara rutin melakukan pemeriksaan pasokan bahan pokok;
3.
Memperhatikan transfortasi di daerah maupun antar daerah secara lancar serta menjaga distribusi barang.
2
Hadirin yang saya hormati, Peringatan kemerdekaan diharapkan dapat memupuk jiwa pengabdian untuk ikut mensukseskan agenda pembangunan sesuai tema peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI Tahun 2016 ini yaitu : “Indonesia Kerja Nyata”. Tema ini merupakan kesempatan bagi kita untuk membuat semua harapan itu bisa menjadi kenyataan. Semua harapan kita tentang Indonesia itu hanya bisa dicapai dengan kerja nyata. Hanya melalui kerja nyata, sebuah bangsa akan meraih kemakmuran dan kejayaannya. Hanya melalui kerja nyata, Republik Indonesia akan dapat berdiri kokoh dan mampu mewujudkan
cita-cita
sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.
Hadirin yang berbahagia, Pemilihan umum bukanlah suatu tujuan, tapi merupakan prasyarat kebebasan partisipasi politik yang menggambarkan keterwakilan masyarakat, oleh karena itu ada mandat dari masyarakat yang memilihnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Untuk mewujudkan itu semua, maka kepala negara dan kepala daerah yang telah mendapat mandat tersebut harus memiliki legitimasi dalam lingkup demokrasi yang sehat agar tercapai efektifitas dan efesien dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam koridor otonomi daerah. Sebagai bukti komitmen Pemerintah untuk mewujudkan mandat masyarakat itu maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Diharapkan dengan terbangunnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
right sizing akan dapat mengurangi belanja aparatur yang selama ini posturnya dalam Anggaran Daerah dinilai cukup besar. Dengan demikian belanja daerah akan lebih diarahkan kepada infrastruktur yang bersifat investasi. 3
Sebagaimana Intruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 061/2911/SJ tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah diminta untuk segera : 1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan oleh rekapitulasi berita acara validasi pemetaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas Urusan Pemerintahan; 2. Segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 3. Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD; 4. Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyelesaikan Proses Administrasi Pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomani Peraturan Kepala BKN; 5. Pengisian
pejabat
struktural
pada
Perangkat
Daerah
dilaksanakan
setelah
ditetapkannya Perda tentang Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong, ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt); 6. Seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan
4
Politik dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Hadirin yang saya hormati, Terkait dengan beberapa isu keamanan dan pembangunan wilayah perbatasan, pada bulan Juni 2016 yang lalu TNI Angkatan Laut menangkap kapal asing yang melakukan pencurian ikan atau illegal fishing di perairan Natuna. Insiden antara kapal perang RI dengan kapal nelayan Cina yang mencuri ikan di perairan Natuna tidak dianggap remeh oleh Presiden Joko Widodo. Kunjungan Bapak Presiden ke Natuna jadi isyarat tegas bahwa Indonesia tidak main-main dengan isu teritorial termasuk dengan pencurian ikan (Ilegal Fhising). Disamping itu keberadaan FTZ di Provinsi Kepulauan Riau perlu didukung dengan regulasi yang implementatif agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Khusus FTZ di Batam kita mengharapkan secepatnya Pemerintah Pusat membuat keputusan yang mengedepankan
pelayanan
kepada
investasi
tanpa
mengesampingkan
hak-hak
masyarakat/ citizen. Diharapkan perkembangan Kota Batam akan menjadi sumbu bagi daerah kabupaten/kota lainnya di wilayah Provinsi Kepri sebagai daerah periverinya. Hadirin yang berbahagia, Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, sebagai aparatur negara untuk bersama-sama mewujudkan keamanan di Provinsi Kepri, mengingat muncul dan berkembangnya Radikalisme dan terorisme yang mempengaruhi pola pikir masyarakat akibat dari terkikisnya nilai-nilai agama dan nilai kebhinekaan Indonesia, untuk itu saya mengajak seluruh elemen masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau untuk berperan aktif dalam mencegah masuknya paham terorisme dan radikalisme di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 5
Pada peringatan kemerdekaan ini mari kita mantapkan tekad, bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini dengan semangat “Indonesia Kerja Nyata”. Hadirin yang saya hormati, Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai usaha dan amal perbuatan baik yang kita lakukan.
“Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia” Sekian terima kasih Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
DR. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos., MSi
6
