GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 984 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BATAM TAHUN 2014 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa sesuai ketentuan Lampiran N Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Sub Bidang Ketenagakerjaan, Sub Bidang 6, Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi angka 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Penyusunan dan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota Menjadi Kewenangan Gubernur;
b.
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Walikota Batam telah mengusulkan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
: 1.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
2.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah bebearapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
9.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 13. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015; 14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-13/MEN/VII/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239); 16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
Memperhatikan
: 1.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2.
Surat Walikota Batam Nomor : 020/561/XI/2013 tanggal 12 November 2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014;
3.
Surat Walikota Batam Nomor 032/561/XI/2013 Tanggal 19 November 2013, perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Batam Tahun 2014;
4.
Surat Walikota Batam Nomor : 033/561/XI/2013 tanggal 20 November 2013 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kelompok Usaha Kota Batam Tahun 2014
5.
Berita Acara Rapat ke 7 (tujuh) Kesepakatan pada Rapat/Musyawarah Dewan Pengupahan Kota Batam Tanggal 06 November 2013;
6.
Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 oleh Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Tanggal 21 November 2013;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2014.
KEDUA
: Upah Minimum Kota (UMK) Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp. 2.422.092,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) per bulan.
KETIGA
: Besaran Upah Minimum Kota (UMK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya.
KEEMPAT
: Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Kota (UMK) tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
KELIMA
: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
Salinan
: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.
:
Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta 3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 5. Walikota Batam di Batam; 6. Ketua DPRD Kota Batam di Batam; 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang; 8. Ketua DPK APINDO Kota Batam di Batam; 9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Batam di Batam: 10. Arsip.
di
