GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPUTT]SAN GUBERNUR I{EPULA UAN RIAU NOMOR 336 TAHUN 2011
TENTANG
PEJABAT DAN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2011 GUBBRNUR KEPULAUAN R[AU,
Menimbang z a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang
bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
b.
bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana
dalam. terhadap penyelenggaraan negara dan
mengoptimalkan pengawasan publik badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
Mengingat :
c.
bahwa dalam membuat dan mengcmbangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petur{uk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku seeara nasional,' perlu menunjuk Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 20L1;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor afiT;
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarrg Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang
3.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48aO;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
zUA kntang
6.
Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentarry Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan I(euzurgan Daerah;
Pengesahan
Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H. M SOERYA RESPATIONO, SH. MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
8. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9.
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);
ll.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 8);
Ijaerah Provinsi Keprrlauan Riau Nomor B Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 20l1(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
12. Peraturan
Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8);
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 32);
13. Peraturan Gubernur
MEMUTUSKAN;
Menetapkan
I
KESATU
Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Riau tahun Anggaran 201.1 dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Pejabat dan Pembantu Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
I.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
1.
2.
3.
Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
ditetapkan oleh
Gubernur Kepulauan Riau; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab dalam: penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi; pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku; pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik; Pengujian Konsekuensi; Pengklasifikasianlnformasidzur/ataupengubahannya; penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
a.
b. c. d. e. f. g. h.
II.
Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah : Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dijabat oleh seseorang yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi; Kompetensi sebagaimana diraaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Kepulauan Riau; Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi I( epulauan Riau.
1.
2. 3.
KETIGA
Pejabat dan Pembaritu Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulaun Riau,
KEEMPAT
Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulaun Riau Tatrun Anggaran 20T1.
KELIMA
Keputusan ini mrilai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabalia terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebgaiamana mestinya.
Ditetapkandi Tanjungpinang 2 Agustus 2011
UAN RIAU,
^r\15ltt{ Iii(eu A$ z
MAD SANI
Salinan
Keputusan ini disampaikan kepada Yth ; 1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 2. Inspektur Provinsi Kepulauan Rjau di Tanjungpinang; 3. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 4. Kepala BKKD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
Petikan
Keputusan
ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.
7
\
24
DINAS PEKERIAAN UMUM
WIWID WIDONO, ST. MT
HARIS FAIZAL, ST
25
DINAS PERTAMBANCAN
DTs.M.DARWIN.MT
CHRLES TIMBUN PARULIAN
26
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
MUHAMMAD ATHATHAAR NAZIM, S.Pi
LH. ULUL ALBAB
)1
INSPEKTORAT PROVINSI
DEDI SUTAMA
ERWAN SYAMSURIZAL
28
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
ARIS BUDI SETIAWAN. A.Md
HENDRAGUNAWAN KABAN
29
SEKRETARIS DPRD
M. INSAN AMIN, SE
30
BIRO UMUM
NILWAN S. Sos., M.Si
SULARMI
3l
BIRO ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWI MULYANI, SKM,M.Kes
FATIHATULIAH, SE
32
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SAID SUDRAJAD, S.Sos, M.Si
MAHMUD ABDUL HAKIM, S.IP
33
BIRO PERLENGKAPAN
BRAMANTYO DONNY RAHAJO, ST
DERINOVERLIAN, A. Md
34
BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SANDARAWATI,S,SoS
FRIDA AYU MERYANA, S.Psi
BASORUDDIN, S.H.I
ZULKIFLI
35
BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAN KEMASYARAKATAN
RINI EKAYANTI WULANINGSIH, S,
SOS
36
BIRO HUKUM DAN.ORGANISASI TATA LAKSANA
IBNU KHOLDUN,SH
RIZA ROSALYA, SH
37
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGTJNAN
MUHAMMAD ALI ARIEF, ST
NERIFA GUSMAWATI,ST
38
SEI.GETARIS KOR?RI
DIDI PRASETIYO, SE
39
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
Hj. R. NURKUMALA
ANDR.ES PUTRANTA SITEPU.
A. Md
ROHAYATI, S. Kom
ULAUANRIAU,
SANI
I
