GUBERNUR KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1832 TAHUN 2016 TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BATAM TAHUN 2016 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2016 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1737 Tahun 2015 tanggal 23 November 2015 sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, selain UMP Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) atas kesepakatan Organisasi Perusahaan dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sektoral yang bersangkutan;
c.
bahwa Walikota Batam melalui Surat Nomor 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 telah merekomendasikan Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
: 1.
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
8.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
9.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5747); 15. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 16. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021; 17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum; 18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707); 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239); Memperhatikan
: 1.
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
2.
Surat Walikota Batam Nomor : 77/TK/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2016;
3.
Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam Tanggal 28 April 2016 tentang Pembahasan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 561/0393a/SET Perihal Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam Tahun 2016; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016.
KEDUA
:
Besaran Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
:
Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Batam Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2016 dan diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan bersama antara pengusaha dan pekerja/wakil pekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan struktur dan skala upah yang telah diberlakukan di perusahaan.
KEEMPAT
:
Keputusan ditetapkan.
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 2 Juni 2016 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
NURDIN BASIRUN
Salinan
:
Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta; 3. Walikota Batam di Batam; 4. Ketua DPRD Kota Batam di Batam; 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang; 7. Kepala BPJS se- Provinsi Kepulauan Riau; 8. Ketua DPK APINDO Kota Batam di Batam; 9. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Batam di Batam.
Lampiran
: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1832 Tahun 2016 Tanggal : 2 Juni 2016
UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA BATAM TAHUN 2016 A
UPAH MINIMUM SEKTOR I
SEK
JENIS USAHA
Rp. 2.998.454 Definisi Upah Minimum Sektor Merujuk Kepada KBLI Tahun 2009 Kode
I
13
Industri Tekstil
14
Industri Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
KETERANGAN
Judul/Deskripsi
1313
INDUSTRI PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL
2.998.454
Non UKM
1411
INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN)
2.998.454
Non UKM
INDUSTRI KULIT DAN KULIT BUATAN, TERMASUK PENCELUPAN KULIT BERBULU
2.998.454
Non UKM
INDUSTRI BARANG DARI KULIT DAN KULIT BUATAN, KOPER, TAS TANGAN DAN SEJENISNYA, PELANA DAN ALAT PENGEKANG (HARNESS)
2.998.454
Non UKM
INDUSTRI ALAS KAKI
2.998.454
Non UKM
INDUSTRI KERTAS DAN PAPAN KERTAS BERGELOMBANG DAN WADAH DARI KERTAS DAN PAPAN KERTAS
2.998.454
Non UKM
1511
15
PERBULAN (RP)
1512
1520
17
Industri Kertas dan Barang dari Kertas
1702
46
Perdagangan Besar, Kecuali Mobil dan Sepeda Motor
4690
PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG
2.998.454
Non UKM
55
Penyediaan Akomodasi
5511
HOTEL BINTANG
2.998.454
Non UKM
56
Penyediaan Makanan dan Minuman
5610
RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING
2.998.454
Non UKM
6412
PERBANKAN KONVENSIONAL
2.998.454
Non UKM
6413
PERBANKAN SYARIAH
2.998.454
Non UKM
6491
SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI (Finacial Leasing)
2.998.454
Non UKM
64
Jasa Keuangan dan Asuransi
68
Real Estat
6811
REAL ESTAT YAMG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA
2.998.454
Non UKM
7911
JASA AGEN PERJALANAN
2.998.454
Non UKM
79
Jasa Agen Perjalanan, Penyelenggara Tur dan Jasa Reservasi Lainnya
7912
JASA BIRO PERJALANAN WISATA
2.998.454
Non UKM
9311
KEGIATAN OPERASIONAL FASILITAS OLAHRAGA
2.998.454
Non UKM
9329
KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI LAINNYA YTDL
2.998.454
Non UKM
93
Kegiatan Olahraga dan Rekreasi Lainnya
B
Rp. 3.027.855
UPAH MINIMUM SEKTOR II SEK
JENIS USAHA
Definisi Upah Minimum Sektor Merujuk Kepada KBLI Tahun 2009 Kode
II 20
21
22
25
26
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia Industri Farmasi, Produk Obat dan Jamu
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Industri Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
KETERANGAN
INDUSTRI PLASTIK DAN KARET BUATAN DALAM BENTUK DASAR
3.027.855
Non UKM
2029
INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA YTDL
3.027.855
Non UKM
2101
INDUSTRI FARMASI DAN PRODUK OBAT KIMIA
3.027.855
Non UKM
2222
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK UNTUK PENGEMASAN
3.027.855
Non UKM
2223
INDUSTRI PIPA PLASTIK DAN PERLENGKAPANNYA
3.027.855
Non UKM
2229
INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
3.027.855
Non UKM
2591
INDUSTRI PENEMPAAN, PENGEPRESAN, PENCETAKAN DAN PEMBENTUKAN LOGAM; METALURGI BUBUK
2611
INDUSTRI TABUNG ELEKTRON DAN KONEKTOR ELEKTRONIK
3.027.855
Non UKM
2612
INDUSTRI SEMI KONDUKTOR DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
2621
INDUSTRI KOMPUTER DAN/ATAU PERAKITAN KOMPUTER
3.027.855
Non UKM
2622
INDUSTRI PERLENGKAPAN KOMPUTER
3.027.855
Non UKM
2631
INDUSTRI PERALATAN TELEPON DAN FAKSIMILI
3.027.855
Non UKM
2632
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI TANPA KABEL (WIRELESS)
3.027.855
Non UKM
2639
INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI LAINNYA
3.027.855
Non UKM
INDUSTRI TELEVISI DAN/ATAU PERAKITAN TELEVISI
3.027.855
Non UKM
3.027.855
Non UKM
INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
2651
INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL
3.027.855
Non UKM
2652
INDUSTRI ALAT UKUR WAKTU
3.027.855
Non UKM
2660
INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI
3.027.855
Non UKM
2671
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI
3.027.855
Non UKM
2679
INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
2680
INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK
3.027.855
Non UKM
2711
INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANFORMATOR
3.027.855
Non UKM
2712
INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK
3.027.855
Non UKM
2720
INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK
3.027.855
Non UKM
2731
INDUSTRI KABEL SERAT OPTIK
3.027.855
Non UKM
2732
INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN ELEKTRONIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
2733
INDUSTRI PERLENGKAPAN KABEL
3.027.855
Non UKM
2641
2649
Industri Peralatan Listrik
PERBULAN (RP)
2013
2642
27
Judul/Deskripsi
INDUSTRI PERALATAN PEREKAM, PENERIMA DAN PENGGANDA AUDIO DAN VIDEO, BUKAN INDUSTRI TELEVISI
28
29
32
35
C
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
Industri Pengolahan Lainnya
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin
2751
INDUSTRI PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA
3.027.855
Non UKM
2752
INDUSTRI PERALATAN ELEKTROTERMAL RUMAH TANGGA
3.027.855
Non UKM
2790
INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA
3.027.855
Non UKM
2813
INDUSTRI POMPA LAINNYA, KOMPRESOR, KRAN DAN KLEP/KATUP
3.027.855
Non UKM
2814
INDUSTRI BEARING, RODA GIGI DAN ELEMEN PENGGERAK MESIN
3.027.855
Non UKM
2817
INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR (BUKAN KOMPUTER DAN PERALATAN PERLENGKAPANNYA)
3.027.855
Non UKM
2930
INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR
3.027.855
Non UKM
RODA EMPAT ATAU LEBIH 3240
INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK
3.027.855
Non UKM
3250
INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN, DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA
3.027.855
Non UKM
3510
KETENAGALISTRIKAN
3.027.855
Non UKM
UPAH MINIMUM SEKTOR III
SEK
JENIS USAHA
Rp. 3.203.699 Definisi Upah Minimum Sektor Merujuk Kepada KBLI Tahun 2009 Kode
III
01
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI
06
Judul/Deskripsi
PERBULAN (RP)
KETERANGAN
0145
PETERNAKAN BABI
3.203.699
Non UKM
Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam dan Panas Bumi
0610
PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
3.203.699
Non UKM
0620
PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI
3.203.699
Non UKM
10
Industri Makanan
1041
INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI
3.203.699
Non UKM
20
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
2011
INDUSTRI KIMIA DASAR (kecuali KBLI Nomor 2013)
3.203.699
Non UKM
2394
INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS
3.203.699
Non UKM
2395
INDUSTRI BARANG DARI SEMEN, KAPUR, GIPS DAN ASBES
3.203.699
Non UKM
2396
INDUSTRI BARANG DARI BATU
3.203.699
Non UKM
2410
INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA
3.203.699
Non UKM
2431
INDUSTRI PENGECORAN BESI DAN BAJA
3.203.699
Non UKM
2511
INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN
3.203.699
Non UKM
2512
INDUSTRI TANGKI, TANDON AIR DAN WADAH DARI LOGAM
3.203.699
Non UKM
2592
JASA INDUSTRI UNTUK BERBAGAI PENGERJAAN KHUSUS LOGAM DAN BARANG DARI LOGAM
3.203.699
Non UKM
3011
INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG
3.203.699
Non UKM
3311
JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI
3.203.699
Non UKM
3315
JASA REPARASI ALAT ANGKUTAN, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR
3.203.699
Non UKM
3600
PENGADAAN AIR (Khusus 36001)
3.203.699
Non UKM
23
24
25
Industri Barang Galian Bukan Logam
Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya
30
Industri Alat Angkut lainnya
33
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
36
PENGADAAN AIR
41
42
43
4101
KONSTRUKSI GEDUNG
3.203.699
Non UKM
4102
PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI GEDUNG
3.203.699
Non UKM
4221
KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
3.203.699
Non UKM
4222
PEMASANGAN BANGUNAN KONSTRUKSI PRAFABRIKASI UNTUK KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH
3.203.699
Non UKM
4291
KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA
3.203.699
Non UKM
4311
PEMBONGKARAN
3.203.699
Non UKM
4312
PENYIAPAN LAHAN
3.203.699
Non UKM
Konstruksi Gedung
Konstruksi Bangunan Sipil
Konstruksi Khusus
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
NURDIN BASIRUN
