PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Pelaksanaan Pemberian Remisi ... (Za’iimatus Sholikhah) 96

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA Za’iimatus Sholikhah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi dan hambatan pelaksanaan pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi. Disamping itu untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif menggunakan pendekatan metode kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive. Subjek penelitian yaitu 2 orang petugas sub seksi registrasi dan 3 orang Narapidana korupsi yang tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan Remisi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan cross chek. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi dilakukan sesuai Undang-Undang No. 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi diberikan jika Narapidana korupsi telah memenuhi persyaratan umum berkelakuan baik sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No.M.09.HH.02.01 Th 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Th 1999 tentang Remisi, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, dan telah memenuhi persyaratan khusus sesuai Peraturan Pemerintah No. 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Dari 45 Narapidana korupsi, sejumlah 40 beragama Islam, 5 beragama Kristen. Remisi umum diberikan kepada 7 Narapidana korupsi, 6 laki-laki, 1 perempuan. Remisi khusus diberikan kepada 7 Narapidana korupsi beragama Islam, 6 laki-laki, 1 perempuan. Remisi Dasawarsa diberikan kepada 4 Narapidana korupsi, 3 laki-laki, 1 perempuan. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana korupsi: sulitnya Narapidana korupsi memenuhi salah satu persyaratan khusus yaitu membayar denda dan uang pengganti sesuai putusan pengadilan, dan lama proses keluarnya SK dikabulkan/ditolaknya permohonan Remisi. Upaya yang dilakukan yaitu: Narapidana korupsi harus memenuhi semua persyaratan, adanya komunikasi yang lebih jelas antar petugas dan Kementrian Hukum HAM Pusat. Kata Kunci : Remisi, Narapidana korupsi, Lembaga Pemasyarakatan.


IMPLEMENTATION REMMISIONS TO PRISONERS OF CORRUPTIONS IN CORRECTIONAL INSTITUTION KLAS II A YOGYAKARTA Za’iimatus Sholikhah Citizenship and Law Education, Faculty of Social Sciences, Yogyakarta State University [email protected] ABSTRACT This research purposed to describe the implementation of the remissions to prisoners of corruptions, describe the obstacle the implementation of remissions to prisoners of corruptions, and to describe the efforts carried out to overcome the obstacle remissions to prisoners of corruption in Correctional Institution Klas II A Yogyakarta. This is kind of descriptive research who makes qualitative method approach. Subjects of research is determined by purposive technique. Subject of research that 2 officers subsections and 3 prisoners of corruption who can’t completed one of requirements Remission. Collecting data using interview and documentation technique. Examinition technique using cross check the validity of the data. Inductive data analysis techniques through data reduction, the unitization and categorization, display data, and conclusions. The results of research showed that, giving Remission to Prisoners of Corruptions carried out according Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Remissions to Prisoners of Corruption is given if they complete the general requirements of good behavior according Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No.M.09.HH.02.01 Th 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174 Th 1999 tentang Remisi, had undergone more than a criminal past 6 months, and has met the requirements specified according Peraturan Pemerintah No. 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Th 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. From 45 Prisoners of Corruption, some 40 Muslim, 5 Christian. General remission granted to 7 prisoners of corruptions, 6 males, 1 female. Special remission granted to 7 prisoners of corruptions Muslim, 6 males, 1 female. Decades remission granted to 4 Prisoners corruption, 3 males, 1 female. The obstacle remissions to prisoners of Corruption: prisoners of corruptions difficulty fulfilling one of special requirement, and the long process of SK granted discharge/refusal of the request Remission. Efforts are being made officials: prisoners of corruptions must meet all the requirements, the clear communication between officers and Kemenkuham Center. Keywords: Remissions, Prisoners of Corruptions, Correctional Institution.


PENDAHULUAN Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Setiap Narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi [1]. Dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (7) dijelaskan, yang dimaksud dengan Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Anak Pidana adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 1 ayat (8)) [2]. Selanjutnya yang dimaksud hilang kemerdekaan adalah kehilangan haknya untuk bebas menjalani kehidupan, karena yang bersangkutan sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Remisi diberikan kepada Narapidana bertujuan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi Narapidana melalui upaya-upaya yang sifatnya edukatif, korektif dan defensif, sehingga dapat disimpulkan bahwa negara mempunyai kewajiban memperbaiki setiap pelanggar hukum yang melakukan suatu tindak pidana melalui suatu pembinaaan. Agar pembinaan dapat berjalan dengan baik, maka salah satucara yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Kementrian Hukum dan HAM yang mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dengan cara memberikan Remisi kepada Narapidana yang telah dinyatakan memenuhi syarat substansif dan adminstratif [3]. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 34 ayat (1) dinyatakan: Bahwa setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan Remisi. Kemudian Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak pidana yang telah memenuhi syarat: berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. Syarat berkelakuan baik yang dimaksud yaitu tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi, dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik [4]. Selanjutnya khusus untuk Narapidana korupsi, pemberian Remisi harus memenuhi persyaratan: 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan 3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jumlah Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada 22 Agustus 2014 sebanyak 39 orang Narapida. Dari 39 jumlah Narapidana korupsi mengapa hanya 3 orang Narapidana korupsi yang memperoleh Remisi yang merupakan salah satu haknya sebagai Narapidana. Persyaratan apa saja yang tidak dapat dipenuhi Narapidana korupsi sehingga hanya 3 orang yang mampu memenuhi persyaratan tersebut.


Pada bulan Agustus 2015, terdapat 45 orang Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dari 45 orang Narapidana korupsi tersebut, 15 orang diantaranya mampu memenuhi semua persayaratan umum dan persyaratan khusus pemberian remisi. Dari 15 orang Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut selanjutnya oleh Petugas Sub Seksi Registrasi diajukan pemberian remisinya. Kemudian pada 8 September 2015 barulah turun SK (Surat Keputusan) kepada 7 orang yang dikabulkannya permohonan pemberian remisinya. Dari 15 Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pemberian remisi, mengapa hanya 7 orang yang permohonan remisinya dikabulkan. Dari kenyataan tersebut, diindikasikan ada permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi. Hambatan apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi, baik yang berasal dari petugas yang menangani pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi, maupun hambatan yang dirasakan oleh Narapidana korupsi. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut. METODE PENELITIAN Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2015 sampai Agustus 2015. Subyek penelitian diambil secara purposive, yaitu dua orang petugas Sub Seksi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang menangani pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi, dan tiga orang Narapidana korupsi yang tidak mengusulkan remisi, atau tidak memenuhi salah satu persyaratan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan cross chek data. Cross-check data dilakukan dengan membandingkan atau mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi [5]. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan pengambilan kesimpulan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta 1. Gambaran tentang Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta disamping sebagai tempat pembinaan Narapidana wanita, juga menampung pembinaan Narapidana tindak pidana korupsi (tipikor). Seluruh Narapidana korupsi dari 5 kabupaten yang berada di wilayah Provinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yaitu Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Berikut ini adalah jumlah Narapidana korupsi bulan Januari-Agustus Tahun 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta:


Tabel 1. Data Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada bulan Januari-Agustus Tahun 2015 No. Periode Jumlah Narapidana korupsi 1. Januari 38 2. Februari 39 3. Maret 39 4. April 41 5. Mei 42 6. Juni 42 7. Juli 45 8. Agustus 43 Sumber: smsditjen Pemasyarakatan Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Diolah oleh Peneliti pada tanggal 26 Agustus 2015 2. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta Jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta pada saat peneliti melakukan penelitian adalah 168 orang, yang terdiri dari 123 orang laki-laki dan 45 orang wanita. Tabel 2. Data Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta berdasarkan jenis kelamin pada 5 Agustus 2015 No. Jenis Kelamin Jumlah Keterangan 1. Laki-laki 123 2. Perempuan 45 Jumlah 168 Sumber: Kepegawaian Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Diolah oleh peneliti pada 26 Agustus 2015. 3. Struktur organisasi petugas Sub Seksi Registrasi Petugas berperan aktif dalam pemberian Remisi dengan melalui penyuluhan dan sosialisasi, serta pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Jika Narapidana korupsi telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi, maka petugas sub seksi registasi akan mengusulkan pemberian Remisi untuk Narapidana yang bersangkutan. Pengolah Sistem Database Pemasyarakatan Pengolah Data Registrasi

Penyusun Arsip dan Dokumantasi

Kepala Sub Seksi Registrasi

Pengolah Arsip dan Dokumentasi Pengolah Data Administrasi Pengolah Data Administrasi Pengolah Data Administrasi


Gambar 1 : Struktur Organisasi Sub Seksi Registrasi (Pegawai yang bertugas menangani Pelaksanaan Pemberian Remisi kepada Narapidana Korupsi) Sumber : Kepegawaian Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Diolah oleh Peneliti pada tanggal 26 Agustus 2015 B. Pembahasan Hasil pembahasan berupa deskripsi tentang pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Hambatan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 1. Pelaksanaan Pemberian Remisi terhadap Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana korupsi harus melalui persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh narapidana korupsi, yaitu berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan, serta syarat khusus yaitu bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Sejumlah 45 Narapidana korupsi, hanya sebanyak 15 orang yang mampu memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi. Dari persyaratan umum dan persyaratan khusus tersebut yang paling sulit untuk dipenuhi adalah persyaratan khusus yaitu membayar lunas denda dan uang pengganti. Besarnya jumlah denda dan uang pengganti menjadi salah satu alasan mengapa kebanyakan Narapidana korupsi tidak mampu memenuhi persyaratan khusus tersebut. a. Syarat-Syarat pelaksanaan pemberian Remisi bagi Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Bagi Narapidana korupsi, Remisi diberikan apabila telah memenuhi persyaratan umum, yaitu berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, dan telah memenuhi persyaratan khusus yaitu: 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya 2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi 3) Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M. 09. HH. 02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Narapidana yang berkelakuan baik ialah Narapidana yang mentaati peraturan yang berlaku dan tidak dikenakan tindakan disiplin yang dicatat dalam buku Register F selama kurun waktu yang diperhitungkan. Kriterian Narapidana berkelakuan baik adalah Narapidana yang mentaati kewajiban dan tidak melanggar larangan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan, diantaranya: Mengikuti program pembinaan dan kegiatan tertentu secara tertib. Mentaati peraturan yang berlaku. Memelihara perikehidupan yang aman dan tertib. Menjalani penahanan atau pidana sesuai Surat Perintah Penahanan atau Surat Keputusan Pengadilan. Memelihara barang inventaris milik Lapas. Bekerja. Menghormati orang lain. Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan diantaranya: Melakukan homoseksual dan lesbian. Membawa atau menyimpan atau membuat atau memiliki senjata api dan senjata tajam serta alat-alat berbahaya lainnya. Membawa atau menyimpan atau mempergunakan atau mengedarkan atau memiliki atau memperdagangkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Membuat kegaduhan dan kericuhan. Melakukan pencurian dan pemerasan. Melakukan penganiayaan. Melakukan jual beli secara tidak sah. Membawa alat komunikasi yang dapat membahayakan keamanan. Melakukan perbuatan terlarang lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Jenis-jenis Remisi yang diberikan kepada Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Remisi yang diberikan kepada Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta adalah: 1) Remisi Umum bagi Narapidana korupsi. Remisi umum adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Besarnya remisi umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi Pasal 4 yaitu: a) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan b) 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (duabelas) bulan atau lebih. Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut: a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1); b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam bulan) setiap tahun.


Pemberian Remisi Umum pada 17 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diberikan kepada 227 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), 17 orang Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bebas. Untuk Narapidana korupsi yang berjumlah 45 orang, sejumlah 7 orang yang memperoleh Remisi umum, yang terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Narapidana korupsi yang memperoleh remisi tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi. Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi kemudian diajukan permohonan pemberian Remisinya oleh petugas sub seksi registrasi. 2) Remisi Khusus bagi Narapidana korupsi. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada Narapidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana yang diberikan pada Hari Besar Keagamaan yang dianut Narapidana yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 kali dalam setahun bagi masing-masing penganut agama. Besarnya Remisi Khusus sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi pada Pasal 5 adalah: a) 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan b) 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut: a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1); b) Pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan; c) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan d) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun. Pelaksanaan pemberian Remisi Khusus pada Hari Raya Idul Fitri 1436 H, 18 Juli Tahun 2015, Remisi diberikan kepada 242 orang narapida, 1 orang diantaranya dinyatakan bebas. Dari 45 orang Narapidana korupsi, sejumlah 40 orang merupakan penganut agama Islam, 7 orang dikabulkan usulan permohonan Remisi khusus, 6 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. Tujuh orang Narapidana korupsi yang mendapatkan remisi khusus telah memenuhi persyaratan umum dan persayaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi. Petugas registrasi kemudian mengusulkan permohonan pelaksanaan pemberian Remisi bagi Narapidana korupsi yang telah memenuhi persyaratan umum dan persayatan khusus.


3) Remisi Dasawarsa bagi Narapidana korupsi. Remisi Dasawarsa adalah remisi yang diberikan kepada Narapidana pada setiap 10 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan Pemberian remisi dasawarsa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diberikan kepada 249 Warga Binaan Pemasyarakatan, 7 orang diantaranya dinyatakan bebas. Untuk Narapidana korupsi yang berjumlah 45 orang, 4 orang dikabulkan permohonan pemberian Remisi dasawarsa, 3 orang laki-laki dan 1 orang Perempuan. Narapidana korupsi yang dikabulkan usul pemberian Remisi dasawarsa telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi.

1. Hambatan Pelaksanaan Pemberian Remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi tentunya ada beberapa hambatan yang dihadapi petugas sub seksi registrasi, baik hambatan yang berasal dari Narapidana korupsi yang bersangkutan maupun dari proses pengajuan pemberian remisi kepada Kementrian Hukum dan HAM Pusat. Hambatan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, diantaranya: a. Berkaitan dengan syarat khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang harus dipenuhi oleh Narapidana korupsi. Diantara beberapa persyaratan, persayaratan yang paling sulit untuk dipenuhi oleh Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. b. Proses atau prosedur dari Kementrian Hukum dan HAM Pusat yang lama menerbitkan atau mengeluarkan surat putusan vonis, sehingga bagi Narapidana termasuk Narapidana korupsi yang menurut syarat-syarat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah berhak mendapatkan remisi tetapi karena terhambat surat putusan vonis yang belum keluar sehingga pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi harus menunggu sampai surat keluar, sering pula justru pengajuan remisi bagi Narapidana korupsi tidak dikabulkan. Hal ini jelas merugikan Narapidana, termasuk Narapidana korupsi. 2. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan Pelasanaan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi adalah: a. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh Narapidana korupsi. Upaya yang dilakukan petugas Sub Seksi Registrasi untuk mengatasi hambatan ini adalah memberi sosialisasi atau penyuluhan kepada Narapidana korupsi untuk memenuhi semua persayaratan memperoleh remisi, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Narapidana korupsi telah memenuhi semua persyaratan memperoleh remisi maka tidak ada


deskriminasi oleh Petugas untuk tidak mengusulkan remisi untuk Narapidana korupsi yang bersangkutan. b. Upaya untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan proses atau prosedur dari Kementrian Hukum dan HAM Pusat yang lama mengeluarkan Surat Keputusan, upaya yang dilakukan adalah dengan cara petugas Lembaga Pemasyarakatan secara lisan dan tertulis melakukan komunikasi dan kerjasama untuk mempercepat pengeluaran Surat Keputusan dikabulkan atau tidaknya pengajuan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN 1. Simpulan Remisi diberikan kepada Narapidana korupsi apabila memenuhi syarat-syarat umum berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Disamping harus memenuhi persyaratan umum, Narapidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan khusus pemberian Remisi bagi Narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu: a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi c. Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Narapidana korupsi yang telah memenuhi semua persayaratan umum dan persyaratan khusus pemberian Remisi, maka petugas sub seksi registrasi mengusulkan permohonan pelaksanaan pemberian Remisi untuk Narapidana tersebut. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu memenuhi salah satu hak Narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi). Narapidana korupsi yang permohonan Remisinya dikabulkan, maka turun Surat Keputusan (SK) pemberian Remisi bagi Narapidana yang bersangkutan, dan selanjutnya petugas sub seksi registrasi mendata dan merubah masa pidana atas Narapidana tersebut. Pelaksanaan pemberian Remisi Umum terhadap 45 orang Narapidana korupsi diantaranya 40 orang beragama Islam dan 5 orang beragama Kristen pada 17 Agustus 2015 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta diberikan kepada 7 orang, 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Selanjutnya mengenai pemberian Remisi Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri 1436 H atau 18 Juli 2015. Sejumlah 40 orang Narapidana korupsi yang beragama Islam Remisi khusus diberikan kepada 7 orang Narapidana korupsi, 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pemberian Remisi dasawarsa terhadap Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dilaksanakan pada peringatan HUT-RI ke 70 Tahun pada 17 Agustus 2015. Dari 45 Narapidana korupsi, sejumlah 4 orang dikabulkan permohonan pelaksanaan pemberian Remisi dasawarsa, 3 orang laki-laki, dan 1 orang perempuan. Hambatan pelaksanaan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, diantaranya: Sulitnya Narapidana korupsi memenuhi persyaratan khusus pelaksanaan pemberian Remisi, yaitu membayar denda dan uang


pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu dari 45 Narapidana korupsi hanya 7 orang yang mampu memenuhi persyaratan khusus pemberian Remisi dan Proses keluar Surat Keputusan (SK) dikabulkannya atau ditolaknya pemberian Remisi yang lama, sehingga dapat merugikan Narapidana korupsi, karena harus menunggu lama kejelasan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemberian Remisi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemberian remisi terhadap Narapidana korupsi adalah: Narapidana korupsi yang ingin menerima pemberian Remisi harus memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus agar Petugas sub seksi registrasi dapat mengusulkan pemberian Remisi untuk Narapidana korupsi yang bersangkutan dan Perlu adanya komunikasi yang jelas antara Petugas sub seksi registrasi dengan Kementrian Hukum dan HAM Pusat agar tidak terlalu lama mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dikabulkan atau ditolaknya permohonan pemberian Remisi.

2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut: a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana korupsi selain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 6 bulan, hendaknya juga mampu memenuhi persayaratan khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar petugas Lembaga Pemasyarakatan mengajukan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi yang bersangkutan. b. Perlu adanya komunikasi yang lebih intensif antar Petugas Lembaga Pemasyarakatan dengan Kementrian Hukum dan HAM Pusat agar pengeluaran Surat Keputusan (SK) dikabulkan atau tidaknya pengajuan pemberian remisi bagi Narapidana Korupsi tidak memakan waktu yang lama, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada Narapidana korupsi. Ucapan Terima Kasih Penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 1. Sri Hartini, M. Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan penulis, dan memberikan masukan demi perbaikan jurnal ini. 2. Anang Priyanto, M. Hum selaku reviewer jurnal, yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan jurnal ini. DAFTAR PUSTAKA [1]. Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012. [2]. Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. [3]. Dita Satia Aulia, Tinjauan Yuridis tentang Dasar Pemberian Remisi kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram. Mataram: Universitas Mataram, 2014.


[4]. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. [5]. Burhan Bungin, Metode Penelitian Kealitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA

Recommend Documents