Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia

Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia Adi Kusumaningrum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang [email protected] Abstract: ASEAN Framework Agreement for The Integration of Priority Sectors (AFAIPS) yang disepakati pada KTT ASEAN ke-10 tanggal 29 November 2004 di Vientine, Laos mengintegrasikan beberapa sektor yang diprioritaskan atau dianggap penting di ASEAN yang salah satunya adalah Air Travel Integration. Indonesia sendiri telah mengesahkan AFAIPS melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009. Penelitian ini akan fokus pada langkah-langkah legislasi domestik apa saja yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam rangka melaksanakan Pasal 5 (2) ASEAN Charter khususnya bidang jasa angkutan udara di Indonesia. Pelaksanaan Pasal 5 (2) Charter of The Association of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara di Indonesia, diantaranya dengan dilakukannya perubahan terhadap UURI Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dengan UURI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 480 Tahun 2012 tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia yang menetapkan roadmap yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pejabat dalam melakukan perundingan hubungan udara dengan negara mitra, khususnya terkait hard right (market access). Indonesia, sampai dengan saat ini, mempunyai perjanjian hubungan udara dengan 73 negara, sedangkan untuk perjanjian ASEAN Indonesia telah meratifikasi ASEAN Multilateral Agreement on Air Services beserta Protocol 1 dan Protocol 2-nya. Kata Kunci: pelaksanaan, ASEAN Charter, angkutan udara Abstract: ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors ( AFAIPS ) agreed at the 10th ASEAN Summit on 29 November 2004 in Vientiane, Laos integrating several priority sectors or considered important in ASEAN, one of which is Air Travel Integration. Indonesia itself has enacted AFAIPS through Presidential Decree No. 25 of 2009. This study will focus on the domestic legislative measures what has been done by Indonesia in implementing Article 5 (2) ASEAN Charter, particularly the field of air transport services in Indonesia. Implementation of Article 5 (2) Charter of the Association of Southeast Asian Nation Air Freight Sector in Indonesia, including the amendment of Law Number 15 Year 1992 with Law Number 1 of 2009 on Aviation. Furthermore, the government has issued a decision of the Director General of Civil Aviation Number: KP 480 of 2012 on the Indonesian Air 38

39

Adi Kusumaningrum: Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter

Relationship Roadmap which sets the roadmap is used as a guideline for every officer in negotiating air links with partner countries, particularly related to the hard right (market access). Indonesia, until now, have air services agreements with 73 countries, while Indonesia has ratified the Multilateral Agreement on Air Services and its Protocol 1 and Protocol 2. Key Word: Implementation, ASEAN Charter, Air Transport Latar Belakang

takan, "Member States shall take all necessary measures, including

Dikawasan ASEAN, negara-negara

the enactment of appropriate domes-

anggota sepakat untuk melahirkan

tic legislation, to effectively imple-

Piagam ASEAN (Charter of The

ment the provisions of this Charter

Association

Asian

and to comply with all obligations of

Nation) pada tahun 2007. Indone-

membership" (Negara-Negara Ang-

sia telah meratifikasi piagam terse-

gota wajib mengambil langkah-

but melalui Undang-Undang Repu-

langkah yang diperlukan, termasuk

blik Indonesia Nomor 38 Tahun

pembuatan legislasi dalam negeri

2008 tentang Pengesahan Charter of

yang sesuai, guna melaksanakan

The Association of Southeast Asian

ketentuan-ketentuan dalam Piagam

Nation. Pasal 1 angka 5 ASEAN

ini secara efektif, dan mematuhi

Charter pada pokoknya bermaksud

kewajiban-kewajiban keanggotaan.

menjadikan wilayah negara anggota

Ketentuan tersebut, terbentuknya

ASEAN sebagai suatu kawasan per-

kawasan

dagangan bebas yang meliputi arus

bergantung pada negara anggota

barang, jasa dan investasi, memfasi-

ASEAN dalam melaksanakan keten-

litasi

bisnis,

tuan Pasal 5 ayat (2) ASEAN

profesional, ahli, tenaga kerja, dan

Charter. Pada tanggal 26 Pebruari

arus

bebas.

2013, Mahkamah Konstitusi me-

ASEAN Charter ini tidak berlaku

ngeluarkan Putusan Perkara No-

secara serta merta dengan disahkan-

mor 33/PUU-IX/2011 tentang per-

nya UU 38/2008 pada tanggal 6

mohonan pengujian (judicial review)

November 2008. Hal tersebut ter-

ASEAN Charter. Dalam putusannya

bukti dengan adanya Pasal 5 ayat (2)

Mahkamah Konstitusi menegaskan

of

Southeast

pergerakan modal

ASEAN

yang

Charter

pelaku lebih

yang

menya-

perdagangan

ASEAN

ketentuan Pasal 5 (2) ASEAN Char-

40

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 1, Juni 2014

ter ini dalam pertimbangan putusan.

negara ASEAN untuk menginte-

Dibidang air transport servi-

grasikan beberapa sektor yang dipri-

ces Indonesia bersama-sama dengan

oritaskan atau dianggap penting.

anggota negara ASEAN lainnya

Dan jasa angkutan udara merupa-

membuat kesepakatan Multilateral

kan salah satu dari 11 sektor-sek-

ASEAN di Bidang Pelayanan Udara

tor prioritas yang ada. Sektor-sektor

berlandaskan Deklarasi ASEAN Bali

prioritas yang akan diintegrasikan

Concord II pada KTT ASEAN ke-9

adalah produk berbasis agro, angku-

bulan Oktober tahun 2003 di Bali,

tan udara, otomotif, e-ASEAN, elek-

Indonesia.(Ratna, 2010) Deklarasi

tronik, perikanan, kesehatan, produk

tersebut menghasilkan suatu sasaran

berbasis karet, tekstil dan pakaian,

ekonomi regional dengan memben-

pariwisata, dan produk berbasis

tuk Komunitas ASEAN 2015 yang

kayu. Indonesia sendiri telah menge-

berlandaskan 3 pilar yakni Komuni-

sahkan AFAIPS melalui Peraturan

tas Keamanan ASEAN (ASEAN Se-

Presiden Nomor 25 Tahun 2009.

curity Community), Komunitas Eko-

Isi

kesepakatan

dalam

nomi ASEAN (ASEAN Economic

ASEAN MAAS tersebut secara

Community), dan Komunitas Sosial-

umum adalah mengatur mengenai

Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cul-

liberalisasi di bidang jasa angkutan

tural Community).

udara khususnya jasa angkutan uda-

Salah satu tujuan Komunitas

ra penumpang yang diwujudkan

Ekonomi ASEAN adalah Air Travel

dalam bentuk ASEAN Open Sky

Integration atau integrasi dalam

Policy pada tahun 2015. Implemen-

bidang pelayanan udara. Kemudian

tasi ASEAN open sky ini dilakukan

hal tersebut juga ditegaskan dalam

secara bertahap yang tahapan-taha-

ASEAN Framework Agreement for

pannya ditentukan dalam proto-

The Integration of Priority Sectors

kol-protokol yang terdapat dalam

(AFAIPS) yang juga telah disepaka-

ASEAN MAAS. Sehingga diharap-

ti pada KTT ASEAN ke-10 tang-

kan pada 2015, seluruh negara di

gal 29 November 2004 di Vientine,

kawasan ASEAN ditargetkan wajib

Laos yang merupakan suatu kese-

menerapkannya. Kebijakan open sky

pakatan kerangka kerja Negara-

memungkinkan penerbangan lang-

41


sung ke bandara tujuan, misalnya

Penelitian ini akan fokus

Singapore Airlines bisa terbang rute

pada langkah-langkah legislasi do-

Jakarta-Bangkok

dan

mestik apa saja yang sudah dilaku-

Garuda bisa terbang Kuala Lumpur –

kan oleh Indonesia dalam rangka

Singapura. Open sky ASEAN

melaksanakan Pasal 5 (2) ASEAN

langsung,

ini

adalah pengembangan lebih lanjut

Charter

kerjasama

Ekonomi,

angkutan udara di Indonesia. Bagai-

Sosial Budaya di antara negara-

mana langkah-langkah pemerintah

negara ASEAN, terutama dalam

Indonesia dalam memberikan per-

industri penerbangan. Hal ini berarti

lindungan

akan terjadi persaingan bebas antar

nasional sebagaimana hukum Indo-

maskapai

nesia

Keamanan,

masing-masing

negara

khususnya

dan

terhadap

bidang

jasa

kepentingan

kesepakatan ASEAN

dalam menggarap pasar penerba-

bidang jasa angkutan udara yakni

ngan di kawasan ASEAN. Undang-

ASEAN Multilateral Agreement on

Undang nomor 1 Tahun 2009 ten-

Air Services.

tang penerbangan juga terdapat

Penelitian hukum ini meru-

ketentuan mengenai open sky yakni

pakan penelitian hukum normatif

terdapat dalam pasal 90 yang menen-

(normative legal research). Titik

tukan

pasar

tolak penelitian ini adalah analisis

angkutan udara menuju ruang udara

terhadap kebijakan jasa angkutan

terbuka tanpa batasan hak angkut

udara di ASEAN, khususnya pelak-

udara (open sky) dari dan ke Indone-

sanaan pasal 5 (2) Asean Charter.

sia untuk perusahaan angkutan udara

Penelitian kepustakaan dilakukan

niaga asing dilaksanakan secara

terhadap bahan-bahan dan aturan

bertahap

perjanjian

perundang-undangan dan kebijakan-

bilateral atau multilateral serta harus

kebijakan lain khususnya yang ber-

dibuat sesuai dengan ketentuan pera-

kaitan dengan liberalisasi (pembu-

turan

dan

kaan pasar secara penuh) perdaga-

mempertimbangkan kepentingan na-

ngan jasa angkutan udara di Indone-

sional berdasarkan prinsip keadilan

sia, dan masukan-masukan dari

(fairness) dan timbal balik (resipro-

stakeholders yang diperoleh dari

city).

hasil

bahwa

pembukaan

berdasarkan

perundang-undangan

penelitian. Adapun

bahan

42


hukum yang diperoleh dalam studi

jasa-jasa dan investasi yang bebas;

kepustakaan ini, penulis uraikan dan

terfasilitasinya pergerakan pelaku

hubungkan sedemikian rupa, sehing-

usaha, pekerja profesional, pekerja

ga disajikan dalam penulisan yang

berbakat dan buruh dan arus modal

lebih sistematis guna mencapai tar-

yang lebih

get yang diinginkan berupa upaya-

ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf n

upaya hukum yang dapat dilakukan

yang menyatakan “Kepatuhan ter-

oleh Indonesia dalam menyikapi

hadap aturan-aturan perdagangan

ketentuan Asean Charter, khususnya

multilateral dan peraturan pelaksa-

bagi perdagangan jasa angkutan

naan yang berbasis rezim ASEAN

udara. Setelah mendapatkan respon

sebagai implementasi yang efektif

balik. dari stakeholders, pengolahan

dari komitmen ekonomi dan pengu-

bahan

secara

rangan secara progresif terhadap

deduktif yakni menarik kesimpulan

penghapusan semua hambatan bagi

dari suatu permasalahan yang bersi-

integrasi ekonomi regional, dalam

fat umum terhadap permasalahan

aturan ekonomi pasar." Kedua Pasal

konkret yang dihadapi.

dalam piagam ASEAN ini merupa-

hukum

dilakukan

bebas.”

Selanjutnya

kan konsepsi penyatuan pasar di atas A. Pelaksanaan Pasal 5 (2) Char-

landasan

neoliberalisme

dengan

ter of The Association of South-

cakupan yang sangat luas meliputi

east Asian Nation Bidang Jasa

seluruh isu ekonomi, investasi, per-

Angkutan Udara di Indonesia

dagangan, keuangan dan perburu-

Dalam artikel 1 poin 5

han. Pasal 1 angka 5 ASEAN Char-

ASEAN Charter menyatakan bahwa

ter pada pokoknya bermaksud men-

“Tujuan kerja sama ASEAN adalah

jadikan wilayah

menciptakan pasar tunggal dan

ASEAN

basis produksi yang stabil, makmur,

perdagangan

sangat

arus barang, jasa dan investasi,

kompetitif,

dan

secara

sebagai

negara

anggota

suatu kawasan

bebas yang meliputi

ekonomi terintegrasi dengan fasili-

memfasilitasi

tas yang efektif untuk perdagangan

bisnis, profesional, ahli, tenaga

dan investasi, yang di dalamnya

kerja, dan arus modal yang lebih

terdapat arus lalu lintas barang,

bebas. Sebagaimana Pasal 5 ayat (2),

pergerakan

pelaku

43


ASEAN Charter ini tidak berlaku

the ASEAN Framework (Amend-

secara serta merta dengan disahkan-

ment) Agreement for the Integration

nya UU

of Priority Sectors (Protokol untuk

38/2008 pada tanggal 6

November 2008.

Mengubah Pasal 3 (Perubahan) Per-

ASEAN Framework Agree-

setujuan Kerangka Kerja ASEAN

ment for the Integration of Priority

untuk Integrasi Sektor-sektor Priori-

Sectors (AFAIPS) merupakan kese-

tas), yang ditandatangani di Makati

pakatan yang Mendasari Open Sky

City, Filipina, pada tanggal 24 Agus-

Policy atau Liberalisasi Angkutan

tus 2007, beserta 12 (dua belas)

Udara Di Kawasan ASEAN. Peme-

Protokol Sektor Prioritasnya.

rintah Republik Indonesia telah

Kesepakatan ASEAN Frame-

menandatangani AFAIPS pada tang-

work Agreement for the Integration

gal 29 November 2004 di Vientiane,

of Priority Sectors lebih lanjut disah-

Laos. Kesepakatan ini sebagai hasil

kan melalui Peraturan Presiden

keputusan Para Kepala Pemerin-

Nomor 25 Tahun 2009 tentang

tah/Kepala Negara ASEAN pada

Pengesahan

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Agreement for the Integration of

ASEAN

Framework

Priority Sectors (Persetujuan Ke-

(Amendment) Agreement for the

rangka Kerja ASEAN untuk Integra-

Integration of Priority Sectors ((Pe-

si Sektor-Sektor Prioritas). Pada

rubahan)

Kerangka

pasal 2 perjanjian tersebut mengatur

Integrasi

tentang sektor-sektor prioritas yang

Sektor-sektor Prioritas), yang ditan-

akan dilaksanakan liberalisasi yang

datangani di Cebu, Filipina, pada

salah satunya adalah sektor perjala-

tanggal 8 Desember 2006, ASEAN

nan udara (air travel). Dan penjelas-

Sectoral Integration (Amendment)

an mengenai liberalisasi perjalanan

Protocol for Priority Sectors ((Peru-

udara tersebut dijelaskan melalui

bahan) Protokol Integrasi Sektoral

Appendix I Roadmap for Integration

ASEAN untuk Sektor-sektor Priori-

of Air Travel Sector dari ASEAN

tas), yang ditandatangani di Cebu,

Framework Agreement for The Inte-

Filipina, pada tanggal 8 Desember

gration of Priority Sectors.

2006, Protocol to Amend Article 3 of

Pembukaan

ke-10,

dan

Persetujuan

Kerja ASEAN

untuk

ASEAN

Framework

akses

pasar

44


transportasi udara menuju open sky

tapkan roadmap yang digunakan

diatur dalam Pasal 90 Undang-Un-

sebagai pedoman bagi setiap pejabat

dang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

dalam melakukan perundingan hu-

Penerbangan. Pelaksanaan pembu-

bungan udara dengan negara mitra,

kaan akses tanpa batas dari dan ke

khususnya terkait hard right (market

Indonesia untuk perusahaan angku-

access). Tujuan dari penyusunan

tan udara niaga asing dilaksanakan

Roadmap

secara bertahap berdasarkan perjan-

adalah tersusunnya suatu kebijakan

jian bilateral atau multilateral yang

angkutan udara nasional yang lebih

pelaksanaannya melalui mekanisme

terarah dan berhasil guna dalam

yang mengikat para pihak. Perjanji-

melakukan perundingan hubungan

an bilateral maupun multilateral

udara dengan negara lain. Dengan

tersebut dibuat sesuai dengan keten-

ditetapkannya roadmap

tuan peraturan perundang-undangan

Badan

Usaha Angkutan

Udara

dan mempertimbangkan kepenti-

Niaga

Tidak

Badan

ngan nasional berdasarkan prinsip

Usaha Angkutan Udara Bukan Niaga

keadilan (fairness) dan timbal balik

serta

(reciprocity).

melakukan langkah-langkah penye-

Hubungan

Udara

Berjadwal,

Pengelola

Bandara

ini

tersebut

wajib

Keputusan Direktur Jenderal

suaian. Berikut Tabel Roadmap

Perhubungan Udara Nomor: KP 480

Hubungan Udara Indonesia Dalam

Tahun

Kerangka ASEAN:

2012

tentang

Roadmap

Hubungan Udara Indonesia mene-


45

Tabel 1 Roadmap Hubungan Udara Indonesia Dalam Kerangka ASEAN Materi Posisi Saat ini 2013 2014 2015 2016-2020 (2011-2012) Ratifikasi ASEAN Ratifikasi ASEAN Ratifikasi Protocol 5 Ratifikasi ASEAN Multilateral Agreement Multilateral Agreement On MAAS (Unlimited Multilateral Agreement On Third and Fourth The Full Liberalization On Air Services (Body The Full Liberalization of Agreement/MAAS) Freedom Traffic Of PassengerAir Services Air Freight Services (Body Rights Between (MAFLPAS/Body Agreement/MAFLAFS) ASEAN Capital Agreement) Ratifikasi Protocol 1 Ratifikai Protocol 1 Ratifikasi Protocol 5 Ratifikasi Protocol 1 Cities) MAAS (Unlimited MAFLAPS (Unlimited MAAS (Unlimited MAFLPAS (Unlimited Third And Fourth Freedom Third and Fourth Third, Fourth And Fifth Third and Fourth Review Traffic Rights Between Any Freedom Traffic Freedom Of Traffic Right Freedom Traffic Pelaksanaan ASEAN Cities) Rights Withein The Among Designated Points In Rights Between MAAS, ASEAN Sub region) ASEAN) ASEAN Capital MAFLAFS Ratifikai Protocol 2 Ratifikasi Protocol 2 Ratifikasi Ratifikasi Protocol 2 Cities) dan MAFLAPS (Unlimited MAFLPAS (Unlimited Perjanjia MAAS (Unlimited MAFLPAS Fifth Freedom Third, Fourth And Fifth Third, Fourth And Fifth n dan diskusi Freedom Traffic Rights Angkutan Traffic Rights Within Freedom Of Traffic Among internal The ASEAN Sub All Points With Between Any ASEAN Udara kemungkina International Airports Cities) ASEAN region) n Ratifikasi Protocol 3 In ASEAN) peningkatan MAAS (Unlimited liberalisasi Third And Fourth akses pasar Freedom Traffic Rights between The ASEAN Sub regions) Ratifikasi Protocol 4 MAAS (Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights betweenThe ASEAN Sub regions) Sumber: Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 480 Tahun 2012 tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia

46


Kebijakan hubungan udara luar ne-

bertahap

geri Indonesia di tingkat ASEAN

3. Perjanjian multilateral dibuat se-

akan difokuskan pada upaya Indone-

suai dengan ketentuan peraturan

ASEAN

perundang-undangan dan mem-

2015 de-

pertimbangkan kepentingan nasi-

sia

dalam

menghadapi

Single Aviation Market

ngan pendekatan sebagai berikut:

onal berdasarkan prinsip keadilan

1. Tetap mempertahankan prinsip

(fairness) dan timbal bailk (reci-

cabotage. Kebijakan hubungan

procity)

udara luar negeri Indonesia terse-

4. Apabila Indonesia melakukan

but sesuai dengan UU RI Nomor

perjanjian plurilateral mengenai

1 Tahun 2009 tentang Penerba-

angkutan udara dengan suatu

ngan, khususnya tentang penga-

organisasi komunitas negara lain,

turan prinsip cabotage dalam

pelaksanaan perjanjian dilakukan

Pasal 84 yang menetapkan bahwa

berdasarkan ketentuan yang dise-

Angkutan udara niaga dalam

pakati dalam perjanjian tersebut.

negeri hanya dapat dilakukan oleh udara

badan

usaha

nasional

angkutan

yang

5. Pertukaran hak angkut dan pembukaan point ditingkat sub-region

telah

(IMT-GT) dan (BIMP-EAGA)

mendapat izin usaha angkutan

dapat dilakukan lebih liberal di-

udara niaga. Lebih lanjut prinsip

bandingkan ASEAN guna men-

ini ditegaskan dalam Pasal 85

dorong pertumbuhan sub kawa-

yang mengatur bahwa angkutan

san.

udara niaga berjadwal dalam

Berdasarkan Tabel 1 Road-

negeri hanya dapat dilakukan

map Hubungan Udara Indonesia Da-

oleh badan usaha angkutan udara

lam Kerangka ASEAN diatas terda-

niaga nasional baik milik BUMN,

pat tiga kesepakatan multilateral ter-

BUMD maupun BUMS berben-

kait pelaksanaan kebijakan angkutan

tuk perseroan terbatas (PT) yang

udara di ASEAN yang diikuti oleh

telah mendapat ijin usaha angku-

Indonesia. Kepala Negara ASEAN

tan udara niaga berjadwal

telah menandatangani tiga Multila-

2. Melakukan ratifikasi perjanjian

teral Agreement yaitu: ASEAN Mul-

angkutan udara ASEAN secara

tilateral Agreement on the Full Libe-

47


ralization of Air Freight Services

telah meratifikasi ASEAN Multila-

(MAFLAFS) di Manila (20 May

teral Agreement on Air Services be-

2009); ASEAN Multilateral Agree-

serta Protocol 1 dan Protocol 2-nya

ment on Air Services--MAAS 6

.38

protocol (Manila, 20 May 2009);

MALFPAS Indonesia masih melaku-

ASEAN Multilateral Agreement on

kan penundaan penandatanganan.

Sedangkan

untuk ASEAN

the Full Liberalization of Passenger

ASEAN MALPAS dapat di-

Air Services– MAFLPAS 2 protocol ,

katakan juga merupakan lanjutan

(Brunei, 12 November 2010).

dari ASEAN MAAS terkait dengan

MAAS protocol 1: Unlimited

liberalisasi angkutan udara penum-

3rd and 4th Freedom Traffic Rights

pang. Perbedaannya adalah dalam

Within ASEAN Sub-Region, berlaku

ASEAN MAAS masih mengatur li-

bila diratifikasi, namun sudah terlak-

beralisasi angkutan Udara dalam ka-

sana dengan MoU subregional. Be-

wasan ASEAN namun dengan point-

gitu pula dengan protocol 2: Unli-

point (kota-kota tujuan) yang terba-

mited 5th Freedom Traffic Rights

tas sedangkan dalam ASEAN MAL-

within ASEAN Sub Region, berlaku

PAS akan mengatur Open Sky atau

bila diratifikasi, namun sudah terlak-

liberalisasi angkutan udara penum-

sana dengan MoU subregional.

pang secara penuh dengan point-

MAFLPAS merupakan pintu

point semua bandara internasional

terakhir menuju cita-cita ASEAN

yang ada di setiap negara. Namun

Single Aviation Marke (ASAM),

dengan berbagai pertimbangan ke-

yang ditargetkan tahun 2015. MA-

pentingan

FLPAS protocol 1 : Unlimited 3rd &

ini masih menunda untuk menan-

4th Freedom Traffic Rights Between

datangani ASEAN MALFPAS terse-

Any ASEAN Cities. Protocol 2: Un-

but meskipun final draft sudah

limited 3rd, 4th & 5th Freedom Traf-

dibuat. Draft kesepakatan tersebut

fic Rights Between Any ASEAN Ci-

terdiri 19 pasal (article) dan 2

ties. Indonesia, sampai dengan saat

tambahan (annex) serta terdapat 2

ini, mempunyai perjanjian hubungan

protokol tambahan yang mengatur

udara dengan 73 negara, sedangkan

petahapan pelaksanaan liberalisasi

untuk perjanjian ASEAN Indonesia

angkutan udara penumpang yakni :

nasional, Indonesia saat

48


a. Protokol 1 : Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between Any ASEAN

ASEAN Open Sky.40 Upaya yang telah dilakukan

Cities.

Peme- rintah Indonesia saat ini

(Kebebasan hak angkut ke-3 dan

dalam rangka implementasi ASEAN

ke-4 di antara setiap kota di

Open Sky sebagaimana tertuang

ASEAN).

dalam ASEAN Multilateral Agree-

b. Protokol 2 : Unlimited Fifth Free-

ment on the Full Liberalisation of

dom Traffic Rights Between Any

Passanger Air Services (MAFLPAS)

ASEAN Cities. (Kebebasan hak

adalah hanya akan membuka 5

angkut ke-5 di antara setiap kota

(lima) bandar udara Internasional

di ASEAN). Suatu langkah yang

dari 27 (dua puluh tujuh) bandara

bijaksana, jika benar pemerin-

internasional yang ada di Indonesia.

tah telah menunda

Upaya pemerintah Indonesia yang

pembahasan kebijakan liberalisasi

hanya akan membuka 5 (lima) ban-

penerbangan di kawasan ASEAN

dara internasional untuk liberalisasi

(ASEAN Open Sky) secara penuh

angkutan udara secara penuh terse-

pada tahun 2013. Hal tersebut pasti-

but sesuai dengan amanah yang

lah mendasarkan pada realitas, be-

diberikan Undang-Undang Nomor 1

lum siapnya seluruh pelaku pener-

Tahun 2009 Pasal 86 ayat (3) yang

bangan Nasional menghadapi persa-

menentukan bahwa dalam membuat

ingan global. Momentum penundaan

perjanjian multilateral harus dise-

ini hendaknya dapat dimanfaatkan

suaikan dengan peraturan perundang

oleh seluruh komponen penerbangan

serta mempertimbangkan kepentin-

sebagai kesempatan untuk berbenah

gan nasional berdasarkan prinsip

diri. Harapan pemerintah tentunya

keadilan (fairness) dan timbal balik

agar segenap pelaku penerbangan

(reciprocity). Sehingga rute pener-

Nasional segera melakukan konsoli-

bangan domestik Indonesia dapat

dasi dan pembenahan di berbagai

dijalankan dan dimaksimalkan de-

aspek terkait, sehingga diharapkan

ngan baik oleh maskapai penerba-

akan menjadi lebih solid, makin

ngan nasional dengan suatu model

berkembang dan lebih siap dalam

jaringan yang disebut dengan hub

menghadapi

and spoke. Dalam hal ini banda-

persaingan

diera

49


ra-bandara

yang

dibuka

untuk

sebagai bandara hub (pengumpul)

ketentuan yang berlaku di Indonesia, juga harus lebih dahulu melakukan ekspose dan hearing dengan Komite Slot Nasional.

sedangkan bandara-bandara yang

B. Rekomendasi kebijakan yang

lainnya dapat digunakan sebagai

dapat mendukung Indonesia

ASEAN Open Sky dapat dijadikan

5

bandara spoke (pengumpan). Baik

dalam pelaksanaan Pasal 5 (1)

pula

bagaimana

Charter of The Association of

sikap INACA mengenai pelaksanaan

Southeast Asian Nation Bidang

ASEAN Open Skies, yang menya-

Jasa Angkutan Udara

memperhatikan

takan pendapat agar Indonesia me-

Secara geografis letak Indo-

lakukan penundaan bahkan bila

nesia memang sangat menguntung-

perlu tidak meratifikasi Perjanjian

kan karena terletak di antara 2 (dua)

ASEAN Open Sky (MAFLAFS),

benua (Benua Asia dengan Benua

(MAAS) dan (MAFLPAS). Dan

Australia) dan 2 (dua) samudera

dinyatakan pula untuk membatasi

(Samudera Pasifik dan Samudera

akses terhadap lima kota utama saja

Hindia).

yakni Jakarta, Surabaya, Medan,

Asean open policy harus dipertim-

Denpasar dan Ujung Pandang. Sehu-

bangkan oleh Indonesia dalam rang-

bungan itu ideanya ialah Jakarta agar

ka perlindungan terhadap kepenti-

terbuka mulai tahun 2015, sedang-

ngan nasional khususnya dalam

kan empat bandara utama lainnya itu

pengelolaan wilayah udara. Kepen-

dinyatakan terbuka mulai tahun

tingan Nasional Indonesia di bidang

2025. Oleh karena itu dianjurkan

jasa angkutan udara adalah dapat

membuat National Regulations baik

menyelenggarakan

untuk angkutan penumpang maupun

yang memenuhi faktor keselamatan

kargo untuk berlaku mulai tahun

dan kemananan serta dapat terjang-

2012, dengan pengaturan sbb: a. Pemberian Slot (time) agar dilakukan oleh Komite Slot Nasional yang juga beranggotakan Airline nasional anggota INACA. b. Airline asing yang akan melakukan operasi penerbangan ke Indonesia baik reguler maupun nonreguler, selain harus memenuhi

kau oleh seluruh lapisan masyarakat

Peluang

dan

ancaman

penerbangan

dan selain itu juga melindungi maskapai penerbangan nasional serta meningkatkan perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya antara lain :

50


1. Penyelenggaraan

transportasi

faatkan sebesar-besarnya bagi

udara berdasarkan Undang-Un-

kepentingan rakyat, bangsa, dan

dang Nomor 1 Tahun

negara.

2009

Tentang

Penerbangan

sebagai

2. Penerapan Konsep ASEAN Open

Hukum

Nasional

Bidang

Sky Secara Terbatas (Limited

di

Angkutan Udara.

Open Sky).

Di dalam Pasal 5 undang-undang

Makna kata “terbatas” merupa-

tersebut

mengenai

kan tipe liberalisasi jasa pener-

Indonesia

bangan udara yang dikenal oleh

ditegaskan

Kedaulatan

Negara

atas wilayah udaranya yang me-

negara-negara

nyebutkan bahwa : Negara Kesa-

pertemuan

tuan Republik Indonesia berdau-

Makna “terbatas” (limited) arti-

lat penuh dan eksklusif atas

nya negara memberikan “point”

wilayah

Indonesia.

dalam pertukaran hak angkut

Selanjutnya, Pasal 6 juga mene-

(traffic right) secara timbale balik

gaskan bahwa : Dalam rangka

(reciprocal) seperti halnya yang

penyelenggaraan kedaulatan ne-

sering kali terjadi pada perjanjian

gara atas wilayah udara Nega-

bilateral (bilateral air service

ra Kesatuan Republik Indonesia,

agreement). Kemudian tipe kedua

pemerintah melaksanakan wewe-

adalah “tidak terbatas” (liberal)

nang dan tanggungjawab penga-

yang tidak mengenal pembatasan

turan ruang udara untuk kepenti-

dalam hal hak pertukaran hak

ngan penerbangan, perekonomi-

angkut (traffic right), kapasitas

an nasional, pertahanan dan

(capacity), dan frekuensi (fre-

keamanan negara, sosial buda-

quency).

Republik

ya, serta lingkungan udara. Hal tersebut

berarti

ASEAN

Bali

sejak

Concord

II.

2. Peningkatan Fasilitas Jasa Angku-

menegaskan

tan Udara, Daya Saing serta Ki-

bahwa wilayah udara yang be-

nerja Maskapai Penerbangan Na-

rupa ruang udara di atas wilayah

sional Dan Pemerintah.

daratan dan perairan Republik

Hal ini terkait dengan beberapa

Indonesia merupakan kekayaan

kewajiban yang wajib diperhati-

nasional sehingga harus diman-

kan dalam suatu kegiatan angku-

1. Penyelenggaraan

transportasi

faatkan sebesar-besarnya bagi

udara berdasarkan Undang-Un-

kepentingan rakyat, bangsa, dan

dang Nomor 1 Tahun

negara.

2009

Tentang

Penerbangan

sebagai

2. Penerapan Konsep ASEAN Open

Hukum

Nasional

Bidang

Sky Secara Terbatas (Limited

di

Angkutan Udara.

Open Sky).

Di dalam Pasal 5 undang-undang

Makna kata “terbatas” merupa-

tersebut

mengenai

kan tipe liberalisasi jasa pener-

Indonesia

bangan udara yang dikenal oleh

ditegaskan

Kedaulatan

Negara

atas wilayah udaranya yang me-

negara-negara

nyebutkan bahwa : Negara Kesa-

pertemuan

tuan Republik Indonesia berdau-

Makna “terbatas” (limited) arti-

lat penuh dan eksklusif atas

nya negara memberikan “point”

wilayah

Indonesia.

dalam pertukaran hak angkut

Selanjutnya, Pasal 6 juga mene-

(traffic right) secara timbale balik

gaskan bahwa : Dalam rangka

(reciprocal) seperti halnya yang

penyelenggaraan kedaulatan ne-

sering kali terjadi pada perjanjian

gara atas wilayah udara Nega-

bilateral (bilateral air service

ra Kesatuan Republik Indonesia,

agreement). Kemudian tipe kedua

pemerintah melaksanakan wewe-

adalah “tidak terbatas” (liberal)

nang dan tanggungjawab penga-

yang tidak mengenal pembatasan

turan ruang udara untuk kepenti-

dalam hal hak pertukaran hak

ngan penerbangan, perekonomi-

angkut (traffic right), kapasitas

an nasional, pertahanan dan

(capacity), dan frekuensi (fre-

keamanan negara, sosial buda-

quency).

Republik

ya, serta lingkungan udara. Hal

ASEAN

Bali

sejak

Concord

II.

2. Peningkatan Fasilitas Jasa Angku-

menegaskan

tan Udara, Daya Saing serta Ki-

bahwa wilayah udara yang be-

nerja Maskapai Penerbangan Na-

rupa ruang udara di atas wilayah

sional Dan Pemerintah.

daratan dan perairan Republik

Hal ini terkait dengan beberapa

Indonesia merupakan kekayaan

kewajiban yang wajib diperhati-

nasional sehingga harus diman-

kan dalam suatu kegiatan angku-

tersebut

berarti

51


tan udara melalui penerbangan

dalam hal ini Indonesia harus jeli

komersial, diantaranya: 1). yang

dalam menentukan tarif yang

berhubungan dengan Maskapai

akan

Penerbangan;

Perbaikan

kemampuan daya beli masyarakat

Kualitas Bandar Udara; 3). Tata

serta nilai komersial yang akan

Cara Penanggulangan Tanggung-

dihasilkan oleh maskapai pener-

jawab Hukum.

bangan nasional agar terus dapat

2).

diberlakukan

mengingat

4. Penentuan Tarif Angkutan Udara

beroperasional dan berkembang.

yang dapat meningkatkan daya

Sehingga akan dapat bersaing

saing

dengan maskapai penerbangan

maskapai penerbangan

Indonesia.

asing khusunya maskapai nega-

ASEAN Open Sky Policy meng-

ra-negara ASEAN yang kuat.

gunakan sistem penetapan tarif

5. Optimalisasi Jaringan Bandara

Double Disapproval sebagaima-

Hub dan Bandara Spoke terkait

na open sky pada umumnya yang

dengan Rute dan Jaringan Pener-

artinya bahwa tarif angkutan

bangan

udara tidak dapat diberlakukan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

apabila kedua belah pihak tidak

2009 tentang Penerbangan men-

setuju atas tarif yang ditetapkan

definisikan Bandara Hub dan

oleh masing-masing perusahaan

Bandara Spoke yakni dengan me-

angkutan udara, namun demikian

nyebutnya sebagai Bandar Udara

apabila salah satu pihak setuju

Pengumpul (Hub) dan Bandar

maka tarif dapat diberlakukan.

Udara Pengumpan (Spoke). Pasal

Sehingga persaingan harga akan

1 angka 38 menyebutkan : Ban-

mutlak terjadi sehingga setiap

dar Udara Pengumpul (hub)

maskapai

harus

adalah Bandar udara yang mem-

berani bersaing dalam menentu-

punyai cakupan pelayanan yang

kan harga namun hal tersebut

luas dari berbagai Bandar udara

harus tanpa mengesampingkan

yang melayani penumpang dan/

faktor lain yang lebih penting

atau kargo dalam jumlah besar

yakni keselamatan dan kemanan

dan mempengaruhi perkemba-

penerbangan. Oleh karena itu

ngan ekonomi secara nasional

penerbangan

52


atau berbagai provinsi. Dan

naan Asas Cabotage di Indonesia

masih dalam pasal tersebut angka

Secara normatif peraturan perun-

39 memberikan pengertian dari

dang-undangan di Indonesia telah

bandara pengumpan (spoke) se-

mengatur prinsip cabotage, baik

bagai berikut : Bandar Udara

dalam UU RI Nomor 1 Tahun

Pengumpan (spoke) adalah Ban-

2009 tentang Penerbangan mau-

dar

pun

udara

mempunyai

dalam

Undang-Undang

cakupan pelayanan dan mempe-

Nomor 25 Tahun 2007 tentang

ngaruhi perkembangan ekonomi

Penanaman

terbatas. Indonesia menetapkan

undang-undang tersebut menga-

beberapa bandara internasional

tur adanya kewajiban single

yang akan dibuka secara penuh

majority atas kepemilikan modal

dalam rangka ASEAN Open Sky

oleh badan hukum atau warga

Policy

dioptimalkannya

Negara Indonesia, termasuk da-

model jaringan hub and spoke

lam industry penerbangan. Mes-

diharapkan mendorong pertum-

kipun

buhan ekonomi daerah cakupan.

dalam penerapan hukumnya ha-

Medan

untuk pengembangan

rus dilakukan secara ketat, jangan

sektor pertanian dan perdagangan

sampai status badan hukum Indo-

wilayah Sumatera, Bali untuk

nesia hanya merupakan suatu

pengembangan pariwisata wila-

kepentingan terselubung saja se-

yah Nusa Tenggara, Makassar

dangkan seluruh kebijakan diam-

untuk pengembangan sektor peri-

bil oleh bangsa asing yang me-

kanan

dan

nguasai perusahaan tersebut. Pe-

Papua, dan Jakarta dan Surabaya

negakkan hukum investasi juga

untuk

industri

diperlukan agar status badan

perdagangan

hukum Indonesia tidak hanya di-

lainnya di wilayah Jawa dan Kali-

gunakan untuk mengambil pang-

mantan.

diharapkan

sa pasar industri angkutan udara

pula akan dapat meningkatkan

Indonesia yang sangat potensial.

nilai perekonomian Indonesia.

Dalam memberikan perlindungan

serta

wilayah Ambon pengembangan

manufaktur

6.

yang

dan

Sehingga

Pengawasan terhadap Pelaksa-

Modal.

demikian,

Kedua

pengawasan

terhadap kepentingan nasional

53


Indonesia terhadap dunia pener-

sia menetapkan roadmap yang digu-

bangan/angkutan udara, utama-

nakan sebagai pedoman bagi setiap

nya penegakkan prinsip cabo-

pejabat dalam melakukan perundi-

tage, hendaknya pemerintah da-

ngan hubungan udara dengan negara

lam memberikan ijin harus benar-

mitra, khususnya terkait hard right

benar sesuai dengan ketentuan

(market

yang berlaku. Pemberian ijin

perjanjian ASEAN Indonesia telah

suatu

meratifikasi

maskapai

penerbangan

access). Adapun ASEAN

untuk

Multilateral

tersebut yang juga berhubungan

Agreement on Air Services (ASEAN

dengan

penetapan

MAAS) beserta Protocol 1 dan

layanan rute penerbangan antar

Protocol 2-nya, sedangkan untuk

wilayah dari satu daerah ke

ASEAN MALFPAS Indonesia ma-

daerah lain dalam wilayah negara

sih melakukan penundaan penan-

Indonesia harus didasarkan pada

datanganan. Pelaksanaan Pasal 5 (2)

kesejahteraan bagi masyarakat

Charter of The Association of South-

Indonesia pada umumnya

east Asian Nation Bidang Jasa Ang-

kebijakan

kutan Udara tersebut harus memperKesimpulan dan Saran

timbangkan kepentingan nasional Indonesia khususnya dalam pengelo-

Pelaksanaan Pasal 5 (2) Charter of

laan wilayah udara dan kebutuhan

The Association of Southeast Asian

penerbangan nasional (domestic).

Nation Bidang Jasa Angkutan Udara

Asean open sky menuntut

di Indonesia, diantaranya dengan

kesiapan regulasi nasional yang

dilakukannya perubahan terhadap

mengatur

UURI Nomor 15 Tahun 1992

Indonesia sehingga tumbuh persai-

tentang Penerbangan dengan UURI

ngan sehat dengan maskapai-mas-

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pener-

kapai penerbangan dari negara-naga-

bangan. Lebih lanjut, pemerintah

ra anggota ASEAN lainnya. Penga-

telah menerbitkan Keputusan Direk-

turan di bidang pengangkutan udara

tur Jenderal Perhubungan Udara

domestik supaya diproyeksikan un-

Nomor: KP 480 Tahun 2012 tentang

tuk memperkuat penerbangan do-

Roadmap Hubungan Udara Indone-

mestik dalam rangka pembangunan

maskapai

penerbangan

54


ekonomi nasional. Diperlukan pem-

ka dengan meningkatkan status

bentukan peraturan perundang-un-

bandara domestik menjadi bandara

dangan yang disesuaikan dengan

internasional. Utamanya di Wilayah

ASEAN Open Sky Policy, khusus-

Indonesia Bagian Timur dan Tengah,

nya dalam mengatur jalur-jalur pe-

berupa

nerbangan domestik yang sesuai

udara, dengan meningkakan pelabu-

dengan kesepakatan ASEAN, te-

han udara domestik menjadi interna-

tapi tidak mengorbankan kepen-

sional, sekaligus menambah pelabu-

tingan nasioanal Indonesia.

han udara yang berfungsi sebagai

Pemerintah Indonesia harus menyiapkan

infrastruktur

peningkatan

pelabuhan

hub, karena di wilayah tengah dan

berupa

timur Indonesia jumlah pelabuhan

perangkat lunak yaitu seperangkat

berstaus pengumpan (spoke) dan

perturan perundang-undangan, dari

pengunpul (hub) tidak seimbang.

undangundang, peraturan pemerin-

Kebijakan tersebut untuk mengarah-

tah, Keputusan Menteri, Instruksi

kan kebijakan ASEAN Open Sky ke

Mentri dan juklak untuk mengatur

Wilayah Indonesia Bagian Timur

pelaksanaan ruang udara terbuka

dan Tengah, agar mobilitas orang

sebagai sarana pembangunan ma-

dan

syarakat

ASEAN dapat memicu pertumbuhan

Indonesia.

Memperkuat

landasan peraturan perundang-un-

barang

dari

negara-negara

ekonomi kedua wilayah tersebut.

dangan yang mengatur tentang ruang udara dan segala kegiatan serta

Daftar Rujukan

sebagai landasan fungsi hukum

Perundang-undangan

udara Indonesia sebagai sarana pembangunan nasional, maka harus

UUD 1945 dan amandemennya

diatur secara eksplisit dalam UUD

UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

1945, bahwa ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia sebagai wilayah Republik Indonesia. Pemerintah harus membangun sarana penerbangan, dalam rangka kebijakan ruang udara terbu-

UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Perairan Indonesia UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


55

UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the Association of Southeast Asian Nations

ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services (MAFLAFS) 2009

Putusan MK Nomor 33/PUU-IX/

ASEAN Multilateral Agreement on Air Services--MAAS 2009

2011 tentang Permohonan Pengujian Charter of the Association of Southeast Asian Nations Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara

ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Services– MAFLPAS 2010 Internet

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1995

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Kebijakan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan ASEAN Framework

Angkutan Udara, (online), http://hubud.dephub.go.id, diakses tanggal 1 Juli 2010.

Keputusan Menteri Perhubungan (Kenmenhub) Nomor 81 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Ratna Ningtyastuti, Menilik Kebijakan Open Sky ASEAN, 2010, (online), http://www.ratnaningtyastuti.wordpress.com, diakses tanggal 10 April 2010.

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 480 Tahun 2012 tentang Roadmap Hubungan Udara Indonesia Kesepakan ASEAN ASEAN Framework Agreement for The Integration of Priority Sectors (AFAIPS)

http://www.asean.org/21829.htm. diakses tanggal 23 Pebruari 2013.

Pelaksanaan Pasal 5 (1) Charter Of The Association Of Southeast Asian Nation Bidang Jasa Angkutan Udara Di Indonesia

Recommend Documents