PELAKSANAAN e-planning (DISKUSI ONLINE)

PELAKSANAAN e-PLANNING (DISKUSI ONLINE) Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Disampaikan dalam Temu Konsultasi Triwulanan II Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia Jakarta, 11 April 2017

PENDAHULUAN

2

Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018 Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Melanjutkan implementasi Money Follow Program 1. Integrasi sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU - PINA) 2. Menyusun proyek prioritas nasional (“satuan 3”) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran

Memperkuat koordinasi antar K/L dan PusatDaerah 1. Mengintegrasikan proyek prioritas nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan kesiapan proyek prioritas nasional 3. Memastikan penganggaran proyek prioritas nasional 4. Meningkatkan koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)

Memperkuat kendali program 1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan format RKPRKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan data sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan

3

Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah 1.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 68 ayat 1 Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Pemberhentian Sementara selama 3 Bulan, dan/atau Pemberhentian Tetap sebagai Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah.

2.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 258 ayat 3 mengamanatkan bahwa kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

3.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 1 mengamanatkan bahwa untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan Daerah.

4.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 259 ayat 2 mengamanatkan bahwa koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.

4

Dasar Hukum Yang Mendukung Perlunya Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah 5.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 263 Ayat 4 menyebutkan bahwa RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

6.

UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 272 ayat 3 mengamanatkan bahwa “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”

5

Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan •

•

•

•

Penyusunan RKP 2018 didasarkan pada kebijakan money follows program yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan perencanaan tersebut perlu diperkuat dengan peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dari awal penyusunan perencanaan tahunan nasional yang ditujukan untuk : • Integrasi perencanaan antara pusat (RKP) dan daerah (RKPD); • Integrasi penganggaran antara pusat (APBN) dan daerah (APBD); • Penguatan perencanaan spasial (kesiapan dan keakuratan lokasi pembangunan). Rapat Koordinasi Teknis Pusat dan Daerah  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RKP. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional  forum antara pusat dan daerah (pembahasan Prioritas Nasional)  sebagai masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKP.

6

Konsep Pengembangan Aplikasi e-Planning dan E-musrenbang Serta Integrasi Dengan Aplikasi Renja-KL APLIKASI SIMU APLIKASI e-Planning RKP 2018 2017

Prioritas Nasional (PN)

Kementerian/Lembaga

Sasaran PN

Program Prioritas (PP)

Program K/L

Kegiatan Prioritas (KP)

PUSAT

Kegiatan K/L

Sasaran KP

WORKSHOP INTERNAL

Indikator KP

Indikator Kinerja Keg (IKK)

Proyek Prioritas Nasional • Lokasi Prov/Kab/Kota

Output Keg/ SubOutput Keg

• Alokasi Dana Exercise Pagu

FORM 06 SEB PENYELARASAN RKPD DAN RKP (SIMLARAS RKP)

FORM Daftar Usulan Proyek (e-Proposal)

Pembangunan Bidang

42

• Usulan Prioritas Daerah

• Ruang Lingkup Kegiatan • Output/Keluaran Kegiatan APLIKASI RENJA K/L APLIKASI SIMU RKP RKP2018 2017

FORM Daftar Usulan Proyek (e-Proposal)

• Kegiatan Pendukung • Usulan Prioritas Nasional • Kesesuaian RTRW

FORM Daftar Usulan Proyek (SI-DAK)

MULTILATERAL BILATERAL

APLIKASI e-Musrenbang RKP 2018

Usulan DAK Penugasan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional

DAERAH RAKORTEK K/L - PEMDA

MUSRENBANGNAS

Pengembangan Aplikasi e-Planning Aplikasi RKA K/L APLIKASI SIMU RKP 2017 DJA, KemenKeu

APLIKASI SIMU RKPSIMU 2017 RKP Aplikasi

APLIKASI SIMU Aplikasi Renja K/L

APLIKASI SIMU Aplikasi e-Musrenbang RKP 2017

RKP 2017

APBN Data Teknis

Data Realisasi

APLIKASI SIMU RKP 2017

Proyek Reguler-K/L

Proyek PN-NON K/L DAK

APBN Aplikasi DAK

USULAN DAERAH APLIKASI SIMU RKP 2017

e-Planning KemenPPN/Bappenas

APLIKASI SIMU RKP 2017

Proyek PN-K/L

Proyek PN-Daerah

Aplikasi e-PROPOSAL

8

APBD

Aplikasi SIMLARAS RKP

e-Planning APLIKASI SIMU Provinsi RKP 2017

Klasifikasi Daftar Proyek I.

9

Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN) No

Pelaksana Proyek

1

K/L

Kewenangan

Prioritas

Pembahasan

Input

Sumber Dana

Pusat

Daerah

Swasta

PN

PD

Rakortek

Musrenbang

Forum DAK

Bappenas K/L

APBN

√

-

-

√

-

√

√

-

II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD) Kewenangan

Prioritas

Pembahasan

No

Pelaksana Proyek

Input

Sumber Dana

Pusat

Daerah

Swasta

PN

PD

Rakortek

Musrenbang

Forum DAK

1

SKPD

Pemda

APBD

-

√

-

√

√/-

√

√

-

III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi) No

Pelaksana Proyek

Input

1

Swasta/ BUMN

Bappenas

2

Swasta/ BUMN/ BUMD

Pemda

Sumber Dana KPBU PINA Subsidi KPBU PINA Subsidi

Kewenangan

Prioritas

Pembahasan

Pusat

Daerah

Swasta

PN

PD

Rakortek

Musrenbang

Forum DAK

√/-

-

√

√

-

√

√

-

-

√/-

√

√

-

√

√

-

IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah Kewenangan

Prioritas

Pembahasan

No

Pelaksana Proyek

Input

Sumber Dana

Pusat

Daerah

Swasta

PN

PD

Rakortek

Musrenbang

Forum DAK

1

K/L

Pemda

APBN

√

-

-

√

-

√

√

-

2

SKPD

Pemda

APBN

-

√

-

√

-

-

√/-

√*)

3

K/L

Pemda

APBN

√

-

-

-

√

√

-

-

4

SKPD

Pemda

APBN

-

√

-

-

√

-

-

√**)

*) DAK Penugasan

**) DAK Reguler/DAK Afirmasi

Analisa Hasil Pembahasan

10

(Proyek K/L Pendukung PN) • Proyek Prioritas Nasional Pendukung Daerah Tertinggal : • Dari 6 Proyek K/L KemenHUB  • 2 Proyek Salah Lokasi  Seharusnya di RIAU • 3 Proyek merupakan Proyek Lanjutan • 1 Proyek Sudah Sesuai dan Siap dilaksanakan • Proyek Prioritas Nasional Pendukung Kawasan Perbatasan: • Dari 3 Proyek K/L KemenPUPERA  semua dipending karena tidak masuk dalam Renstra K/L dan Readiness Kriteria belum siap.

Provinsi Kepulauan Riau Total Proyek K/L : 116 Proyek Bahan Rakortek : 116 Proyek

PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman PP : Pengembangan Sarana Prasarana

Konektifitas

Aksessibilitas

• Proyek Prioritas Nasional Pendukung Integrasi Antar Moda : • Dari 2 Proyek K/L KemenPUPERA  1 Proyek disetujui dengan sedikit catatan dan 1 Proyek lainnya dipending karena Readyness Kriteria belum siap. • Dari 1 Proyek K/L KemenHUB  dipending karena Readiness Kriteria belum siap.

PN – Infra; PP - Sarpras Total Proyek K/L : 12 Proyek Bahan Rakortek : 12 Proyek

Transportasi Perkotaan

• Tidak Ada Proyek K/L terkait KP – Transportasi Perkotaan

NAMA K/L PERTANIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERHUBUNGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KETENAGAKERJAAN SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PRIORITAS NASIONAL PERDAGANGAN Pendidikan TOTAL Kesehatan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata Ketahanan Energi Ketahanan Pangan Penanggulangan Kemiskinan Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman Pembangunan wilayah Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan TOTAL

JML PROYEK 5 7 10 21 2 4 13 9 10 6 5 JML 17 PROYEK 7 1 116 3 5 2 16 11 12 61 5 116

Tindak Lanjut Rakortek  Menyempurnakan Proyek K/L dalam RKP dan Renja K/L : • KemenPPN/Bappenas (Penanggung Jawab PN) • Kementerian/Lembaga

Analisa Hasil Pembahasan (Proyek Daerah Pendukung PN) Provinsi Kepulauan Riau Total Proyek Daerah : 259 Proyek

Akses Internet

• Tidak Ada Proyek Daerah terkait KP – Akses Internet untuk Daerah Non-Komersil

TIK Prioritas

PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman PP : Pengembangan TelkomInfo

Pita Lebar

PN – Infrastruktur; PP - Sarpras Total Proyek Daerah : 29 Proyek Bahan Rakortek : 29 Proyek

Total Proyek Daerah : 4 Proyek Bahan Rakortek : 4 Proyek

• Tidak Ada Proyek Daerah terkait KP – Pembangunan Jaringan Pita Lebar • Proyek Daerah Pendukung Optimalisasi Penggunaan TIK pada Instansi Pemerintah:

TIK Instansi Pemerintah

PN – Infrastruktur; PP - TelkomInfo

• Dari 1 Proyek Daerah pendukung PN Dukungan TIK pada Sektor Prioritas  Tidak ada Pembahasan

Penyiaran Perbatasan

• Dari 2 Proyek Dinas PMPTSP  diusulkan pindah PN ke PN Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata • Dari 1 Proyek Dinas Kominfo  Tidak Ada Pembahasan.

• Tidak Ada Proyek Daerah terkait KP – Penguatan Penyiapan di daerah Perbatasan

11

Tindak Lanjut Rakortek  Menyempurnakan Kontribusi Proyek Daerah oleh : • Bappeda Provinsi Melalui  • Forum Rakortek Pembangunan Provinsi • Forum Musrenbang Provinsi  Melanjutkan Proses Verifikasi Kontribusi Proyek Daerah melalui Fasilitas Verifikasi Online • Bappeda Provinsi, Kemendagri (Ditjen Bangda), Kementerian/Lembaga, KemenPPN/Bappenas (Dit. Mitra K/L) Melalui  • Aplikasi SIMLARAS RKP (https://eplanning.bappenas.go.id)

Analisa Hasil Pembahasan (Proyek Prioritas Daerah) Provinsi Kepulauan Riau Total Usulan Proyek : 1.199 Proyek Bahan Rakortek : 135 Proyek

Konektifitas

• Tidak Ada Pembahasan Proyek Prioritas Daerah terkait KP – Konektifitas

12

No

Urusan

1 2 3

Pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak pangan pertanahan lingkungan hidup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana perhubungan komunikasi dan informatika koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal kepemudaan dan olah raga statistik persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan kelautan dan perikanan pariwisata pertanian kehutanan energi dan sumber daya mineral perdagangan perindustrian transmigrasi Pusat TOTAL

4 5

PN : Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman PP : Pengembangan Sarana Prasarana

PN – Infra; PP - Sarpras Total Proyek K/L : - Proyek Bahan Rakortek : - Proyek

6 7 8

Aksessibilitas

• Tidak Ada Pembahasan Proyek Prioritas Daerah terkait KP – Aksessibilitas

9 10 11 12 13 14

Transportasi Perkotaan

• Tidak Ada Pembahasan Proyek Prioritas Daerah terkait KP – Transportasi Perkotaan

Tindak Lanjut Rakortek  Melanjutkan Proses Verifikasi Usulan Daerah melalui Fasilitas Verifikasi Online • Bappeda Provinsi, Kemendagri (Ditjen Bangda), Kementerian/Lembaga, KemenPPN/Bappenas (Dit. Mitra K/L) Melalui  • Aplikasi SIMLARAS RKP (https://e-planning.bappenas.go.id)

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Tot.Usulan V.BapProv V.Bangda V.Rakortek 203 97 446

196 4 411

1

94

85

3

11

10

2

61 53

47 51

23 3

2

7

6

32 1 31

28

7

3

9

1

7

7

12

3

3

134 40 6

113 38 5

6 18

9

7

1 1 9 1 40 22 58 5 13 18 13 2 3 1,439

1 9 1 36 21 42 5 13 17 13 2 2 1,199

25 1

1

2 33 5 13 1 13

135

5

13

DISKUSI ONLINE

Peran Bappeda Provinsi Pasca Rakortek

14

1. Verifikasi Usulan Daerah (Kewenangan Daerah)  Usulan DAK • Melakukan Verifikasi Proyek berdasarkan kewenangan urusan daerah dan kebutuhan daerah • Melakukan Verifikasi Lokasi (Spesifik hingga ke lokus tertentu ) melalui Ploting “Peta”  Webgis Perencanaan • Melakukan Verifikasi Target dan Dana yang diusulkan (Logis sesuai antara target dan dana) • Melakukan verifikasi Dokumen Pendukung (FS, DED, RAB, Proposal atau data pendukung Lainnya • Verifikasi lainnya yang diperlukan

2. Diskusi Online

Diskusi Online • Diskusi Online adalah forum koordinasi pasca Rakortek yang dilakukan secara online melalui aplikasi e-Planning SIMLARAS RKP, untuk membahas lebih detail 4 kategori sebagai berikut: 1. Kategori I: Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN); 2. Kategori II: Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD); 3. Kategori III: Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi); 4. Kategori IV: Daftar Proyek Daerah (Sumber Dana K/L dan DAK). • Pihak-pihak yang terlibat dalam Diskusi Online, yaitu: (1) Pemerintah Daerah (Bappeda Provinsi); (2) Kementerian/Lembaga; (3) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri; dan (4) Kementerian PPN/Bappenas (mitra kerja K/L).

15

Diskusi Online

16

• Diskusi Online bertujuan untuk: 1. Mempertajam semua usulan dalam 4 kategori tersebut karena didiskusikan oleh 4 pihak; 2. Memberikan waktu yang lebih lama kepada para pihak untuk berdiskusi karena keterbatasan waktu yang tersedia, hanya 1 jam, selama Rakortek;

3. Menyaring semua usulan yang akan dibicarakan dalam Musrenbang Nasional. Khusus untuk Musrenbang Nasional, yang akan dibicarakan adalah Kategori I, Kategori III dan sebagian dari Kategori IV: a) Kategori I, adalah daftar Proyek K/L pendukung Prioritas Nasional (SIMU); b) Kategori III, adalah daftar Proyek Non K/L pendukung Prioritas Nasional;

c) Kategori IV, ada dua subkategori, yaitu: (a) adalah Proyek Daerah yang mendukung Prioritas Nasional yang diusulkan pembiayaannya dari K/L dan DAK; dan (b) adalah Proyek Daerah yang tidak mendukung PN (Non PN) yang pembiayaan diusulkan melalui K/L dan DAK. Dalam Musrenbang Nasional, yang akan dibahas hanya Kategori IV (a).

Tata Cara Diskusi Online

17

• PERIODE/BATAS WAKTU • 13 Maret 2017 – 1 Minggu sebelum Pelaksanaan MUSRENBANGNAS

• LANGKAH – LANGKAH DISKUSI ONLINE • Langkah 1 : PROSES PENDAFTARAN UNTUK MENDAPATKAN AKSES LOGIN  (Dit. Mitra K/L Bappenas & Biro Perencanaan K/L) • Langkah 2 : PROSES DISKUSI ONLINE DATA PROYEK K/L (KATEGORI I), DATA PROYEK DAERAH (KATEGORI II), DATA PROYEK NON K/L (KATEGORI III), DAN DATA USULAN DAERAH (KATEGORI IV)  (Bappeda Provinsi, Dit. SUPD Bangda, Dit. Mitra K/L Bappenas & Biro Perencanaan K/L)

• LANGKAH – LANGKAH UPDATING HASIL DISKUSI ONLINE • Langkah 1 : PROSES UPDATING DATA PROYEK K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI I) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBN)  (Dit. Mitra K/L Bappenas) • Langkah 2 : PROSES UPDATING DATA PROYEK DAERAH PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI II) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBD)  (Bappeda Provinsi) • Langkah 3 : PROSES UPDATING DATA PROYEK NON K/L PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (KATEGORI III) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA KPBU, PINA, SUBSIDI)  (Dit. Jasa Keu & BUMN) • Langkah 4 : PROSES UPDATING DATA USULAN PROYEK PRIORITAS DAERAH (KATEGORI IV) HASIL DISKUSI ONLINE (SUMBER DANA APBN)  (SKPD Prov/Kab/Kota)

• LANGKAH – LANGKAH VERIFIKASI HASIL DISKUSI ONLINE • Langkah 1 : PROSES VERIFIKASI DATA PROYEK KATEGORI I, II DAN III  (Dit. PenanggungJawab PN Bappenas)

Stakeholder Diskusi Online 1. 2. 3. 4.

Pemerintah Daerah  Instansi Pengusul Kementerian/Lembaga Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Bappenas

18

Login Diskusi Online 1. 2. 3. 4.

Pemerintah Daerah  Menggunakan Login yang digunakan dalam input aplikasi e-Proposal Kementerian / Lembaga  Menggunakan Login yang didaftarkan menggunakan permintaan/surat ke Dit.PWK Bangda  Menggunakan Login yang digunakan Per-Urusan Bappenas  Menggunakan Login Bappenas dan Surat permintaan akses ke Mitra K/L terkait

19

Langkah Diskusi Online 1. Mengakses Aplikasi e-Planning Diskusi Online  https://emusrenbang.bappenas.go.id/bappenas_sso_final/ 2. Login dilakukan Per-Daerah yang diberikan Bappeda Provinsi 3. Pilih SIMLARAS 4. Pilih Kategori yang akan dilakukan pembahasan 5. Pemilihaan pembahasan dilakukan dalam 4 Kategori : • Kategori I: Kategori Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN) • Kategori II: Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD) • Kategori III: Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi) • Kategori IV: Daftar Proyek Daerah (Sumber Dana K/L dan DAK).

20

21

Pendetailan Diskusi Online dapat dilihat dalam Panduan Diskusi Online Daerah  LINK PANDUAN

Pendetailan Mekanisme Ploting Lokasi (Peta) e-Proposal Webgis Perencanaan  LINK PANDUAN

22

PENUTUP

Perkembangan Rangkaian Penyusunan RKP 2018 (Desember 2016 – Juli 2017)

 Temu Triwulanan I-2017 Bappenas-Bappeda Seluruh Indonesia  Koordinasi dengan Mitra K/L

Des  Workshop Internal  Temu Konsultasi Triwulanan III-2016 Bappenas dengan Bappeda Provinsi  Arah Kebijakan Presiden

Jan

 Rangkaian Musrenbang Provinsi  Rancangan Awal RKP 2018 dan Pagu Indikatif

Feb

 Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP  Rakortek dengan Pemerintah Daerah

Mar

 Pembahasan Pendahuluan di DPR  Rancangan RKP 2018  Trilateral Meeting  Peluncuran RKP 2018 oleh Presiden

Apr

 Rakorbangpus dan Pagu Indikatif  Temu Triwulanan II 2017 Bappenas – Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia  Multilateral Meeting  Bilateral Meeting  Musrenbang Nasional

Mei

Jun

 Pengesahan Perpres RKP 2018

Jul

Penutup Tindak lanjut yang diharapkan yaitu: 1. Untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah, dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan) 2. Seluruh hasil kesepakatan dari rangkaian Musrenbang Provinsi yang telah dilaksanakan agar dapat disampaikan di dalam sistem e-Planning Bappenas untuk kemudian dilakukan pembahasan dalam Diskusi Online, sebagai bahan dalam Musrenbangnas 2017 dan penyusunan Rancangan Awal RKPD tahun 2018. 3. Diskusi Online akan ditutup hari Jum’at terakhir sebelum Musrenbangnas, yaitu direncanakan tanggal 21 April 2017.

24

25

Terima Kasih

26

LAMPIRAN

APLIKASI e-PLANNING BAPPENAS

Menu Untuk Masuk ke Aplikasi SIMLARAS RKP

Tombol Untuk Masuk ke Fasilitas Tambah User

Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning SSO

Tampilan Halaman Administrator Aplikasi e-Planning (Admin SSO)

27

APLIKASI SIMLARAS RKP (e-PLANNING BAPPENAS) Menu Pembahasan Diskusi Online

Informasi Kebijakan/Umum (Beranda)

Identitas User

28

FORUM DISKUSI ONLINE

29

Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori I Form Catatan Hasil Verifikasi

Pilih Provinsi untuk menyaring Daftar Proyek

Tombol Untuk Akses Merubah Data Proyek Hanya diberikan Khusus pada User tertentu

Informasi Verifikasi:  : Bappeda Prov  : Rakortek

Form Diskusi Online

Informasi Daftar Proyek


30

Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori II Form Catatan Hasil Verifikasi


Informasi Verifikasi:  : Bappeda Prov  : Rakortek

Form Diskusi Online



31 Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori III


Informasi Verifikasi:  : Telah Disetujui Penanggungjawab PN

Form Diskusi Online


FORUM DISKUSI ONLINE Pilih Provinsi untuk menyaring Daftar Proyek

32

Informasi Type/Ketegori Daftar Proyek Kategori IV Form Catatan Hasil Verifikasi

Informasi Verifikasi:  - : Bappeda Prov -  : Ditjen. Bangda  : Rakortek

Tombol Untuk Akses Merubah Data Proyek Hanya diberikan Khusus pada User tertentu Form Diskusi Online


APLIKASI e-PLANNING BAPPENAS

Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning SSO

Tampilan Halaman Beranda Aplikasi e-Planning (SIMU RKP) Tampilan Halaman Login Aplikasi e-Planning (SIMU RKP)

33

DASHBOARD / REKAPITULASI DATA

34


35


36


37

APLIKASI e-Planning (SIMLARAS RKP & e-Proposal)

38

SIMLARAS RKP

Input Sasaran PN Per Provinsi

Input Proyek Daerah Pendukung PN

Input Usulan Proyek (e-Proposal)

Analisa Gap Sasaran PN

Analisa Keselarasan RKPD dengan RKP

Analisa Tingkat Kebutuhan dan Kesiapan Pelaksanaan

Reward 

Reward 

Reward 

Tambahan Alokasi Anggaran

Penilaian Pangripta dan/atau Insentif PPSD

Nilai Skala Prioritas Usulan Proyek

Punishment 

Punishment 

Punishment 

Pengurangan Alokasi Anggaran

Sanksi kepada Kepala Daerah

Penghapusan/Drop Usulan Proyek

PENYELARASAN PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH

e-Planning KemenPPN/Bappenas

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA-KL)

Proyek Non KL Prioritas Nasional

Proyek Non PD Prioritas Daerah

Proyek Daerah Prioritas Nasional

Proyek PD Prioritas Nasional

Proyek KL Prioritas Nasional

Proyek KL Prioritas Daerah

Proyek KL Reguler

Satuan 3 Proyek/Komponen

e-Planning Pemerintah Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Proyek PD Prioritas Daerah

Proyek PD Reguler

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)

39

MUSRENBANG SEBAGAI FORUM PENYELARASAN RKP DAN RKPD Koridor Money Follow Program dan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, Spasial

• Sasaran Prioritas • Indikator Sasaran

10 PRIORITAS NASIONAL

Kewenangan: • Pusat (K/L) • Provinsi • Kab/Kota

Pendanaan: • K/L • DAK (Penugasan) • PNM • KPBU • APBD

Musrenbang Provinsi 1. Prioritas Daerah dan Nasional 2. Sasaran Daerah dan Nasional 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi 4. Pendanaan • APBD • DAK Penugasan • K/L Musrenbang Kab/Kota 1. Prioritas Daerah 2. Sasaran Daerah 3. Kewenangan • Pusat • Provinsi • Kab/Kota 4. Pendanaan • APBD • DAK • K/L

Readiness criteria

Musrenbang Nasional 1. 2. 3. 4.

Prioritas Nasional Sasaran Nasional Kewenangan • Pusat • Provinsi Pendanaan • K/L • DAK • BUMN • KPBU • PINA

40

PELAKSANAAN e-planning (DISKUSI ONLINE)

Recommend Documents