PEDOMAN UMUM PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN

Lampiran-Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Tanggal :

PEDOMAN UMUM PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN

I.

PENDAHULUAN A. UMUM Dalam rangka menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka Presiden melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Menteri negara yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan tertentu dalam pemerintahan. Konsekuensi Menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban Menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Agar tercipta sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat umum. Pembinaan yang bersifat umum berdasarkan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (a) Pembagian Urusan Pemerintahan; (b) Kelembagaan Daerah; (c) Kepegawaian pada Perangkat Daerah; (d) Keuangan Daerah; (e) Pembangunan Daerah; (f) Pelayanan Publik di Daerah; (g) Kerjasama Daerah; (h) Kebijakan Daerah; (i) Kepala Daerah dan DPRD; dan (j) Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pembinaan kepegawaian pada perangkat daerah dan sekaligus untuk memastikan para pemangku jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintahan daerah mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai dalam memangku tugas-tugas pemerintahan, pasal 233 ayat (4) mengamanatkan agar Menteri Dalam Negeri menetapkan kompetensi pemerintahan sebagai persyaratan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan menduduki jabatan pimpinan perangkat daerah, jabatan administrator dibawah kepala perangkat daerah dan jabatan

-2-

pengawas. Sedangkan untuk memastikan penguasaan kompetensi teknis yang sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang didesentralisasikan kepada Daerah, maka Pasal 233 ayat (3) mengamanatkan agar Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian menetapkan kompetensi teknis masing-masing setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengembangan kompetensi yang terstandar, adil, transparan dan terintegrasi antara norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan dengan kualifikasi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam pengembangan aparatur penyelenggara Pemerintahan Daerah secara sinergis antara berbagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga tercipta dukungan personel yang memadai baik dalam jumlah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut, Pemerintah Daerah akan mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jumlah dan kompetensinya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pengembangan kompetensi aparatur dilakukan dalam suatu sistem yang saling berkaitan, dengan komponen-komponen sebagai berikut: 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat KKNIPDN, merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan, bidang pendidikan dan pelatihan, dan pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 2. Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat SK3APDN adalah rumusan kemampuan kerja aparatur yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri. SK3APDN dinyatakan dalam bentuk pernyataan hasil di tempat kerja dengan mendefinisikan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap kerja dan penerapan yang dibutuhkan untuk semua pekerjaan pada bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota.

-3-

3. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi, untuk memenuhi kesenjangan penguasaan kompetensi oleh para aparatur. Diklat ini menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. 4. Uji Kompetensi dan Sertifikasi berbasis kompetensi, untuk memastikan penguasaan kompetensi yang hasilnya menjadi dasar pemberian sertifikat kompetensi kerja. Proses ini disebut sertifikasi kompetensi kerja, yang merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau standar internasional. Dari keempat komponen sistem di atas, maka SK3APDN merupakan titik tolak implementasi sistem berbasis kompetensi, sehingga perlu disusun pedoman umum perumusan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan. B. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman perumusan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap komponen Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dalam merumuskan SK3APDN sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tujuan pedoman ini untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan keterpaduan tindakan dalam menetapkan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. C. RUANG LINGKUP Pedoman perumusan standar kompetensi teknis urusan pemerintahan ini meliputi: 1. Prinsip-prinsip penyusunan standar kompetensi urusan pemerintahan; 2. Metode perumusan standar kompetensi teknis pemerintahan; 3. Tim penyusun standar kompetensi teknis pemerintahan; 4. Perencanaan penyusunan standar kompetensi teknis pemerintahan; 5. Prosedur penyusunan standar kompetensi teknis pemerintahan.

teknis urusan urusan urusan urusan

D. PENGERTIAN 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

-4-

2. Jabatan Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala adalah jabatan tertinggi pada perangkat daerah yang bertanggung jawab memimpin perangkat daerah. 3. Jabatan Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah jabatan pada perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala dalam memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 4. Jabatan Pengawas adalah jabatan pada perangkat daerah yang bertugas membantu Administrator dalam mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 5. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Aparatur Sipil Negara berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap prilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sesuai dengan standar yang ditetapkan. 6. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Standar Kompetensi Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SKTUP adalah standar kompetensi teknis bagi Aparatur Sipil Negara berupa rumusan kemampuan kerja Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Dalam Negeri dan perangkat daerah yang menjadi ukuran/kriteria kemampuan kerja mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara professional di bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri atau Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. 9. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SKTUP, SKKNI dan/atau standar internasional. 10. Sertifikasi Kompetensi Kerja Perangkat Daerah adalah proses penilaian dan penetapan atas jenis dan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas pada perangkat daerah berdasarkan hasil uji kompetensi dengan mengacu kepada standar kompetensi kerja yang ditetapkan.

-5-

11. Uji Kompetensi adalah proses penilaian aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu berdasarkan skema sertifikasi yang ditetapkan. 12. Sertifikat Kompetensi Kerja Perangkat Daerah adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri atau yang disebut atau pejabat yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan. 13. Peta jabatan penyelenggara urusan pemerintahan adalah bentangan seluruh jabatan baik struktural maupun fungsional, sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan. 14. Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP Pemdagri adalah lembaga pelaksana sertifikasi kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian setelah mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang atau mendapatkan saling pengakuan dari lembaga sertifikasi lainnya. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. II.

Perumusan SKTUP Perumusan SKTUP dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendekatan penyusunan standar kompetensi berbasis fungsi berdasarkan Regional Model Competency Standard (RMCS) dan pendekatan penyusunan standar kompetensi berbasis jabatan berdasarkan pendekatan Model Ocupation Standar (MOS). Integrasi kedua metode tersebut dilakukan dalam rangka memastikan semua fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat teridentifikasi secara tepat sehingga dapat disusun peta jabatan dan pemaketan unit kompetensi yang sesuai dengan fungsi masingmasing penyelenggara pemerintahan daerah.

A. Prinsip-Prinsip Penyusunan SKTUP Penyusunan SKTUP diarahkan pada tersedianya standar kompetensi kerja untuk bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan yang memenuhi prinsip: 1. Relevan dalam arti sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan; 2. Valid dalam arti mengacu kepada acuan dan/atau pembanding yang sah;

-6-

3. Aseptabel dalam arti dapat diterima oleh para pemangku kepentingan; 4. Fleksibel dalam arti dapat diterapkan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; 5. Mampu telusur dalam arti dapat dibandingkan dan/atau dilakukan kesetaraan dengan standar kompetensi lain, baik secara nasional maupun internasional. B. Metode Perumusan SKTUP SKTUP disusun dengan mengintegrasikan metode Regional Model Competency Standard (RMCS) dan Model Ocupation Standar (MOS). Penggunaan metode RMCS dilakukan pada saat menyusun unit-unit kompetensi berdasarkan urusan dan sub-sub urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi dukungan manajemen pemerintahan daerah. Kemudian unitunit kompetensi ini dipaketkan dalam jabatan-jabatan ASN dengan menggunakan pendekatan MOS. Unit-unit kompetensi disusun berdasarkan peta fungsi kerja dari urusan pemerintahan dan fungsi-fungsi dukungan manajemen pemerintahan. Berdasarkan peta fungsi tersebut, ditentukan fungsi dasar sebagai unit-unit kompetensi dari masing-masing urusan dan dukungan manajemen pemerintahan. Selanjutnya dari masing-masing unit kompetensi diuraikan ke dalam langkah-langkah kerja (elemen kompetensi) beserta uraian hasil kerja (kriteria unjuk kerja). Dalam setiap unit kompetensi juga ditetapkan ruang lingkup yang menggambarkan batasan dimana unit tersebut digunakan/diterapkan. Selain itu untuk mendukung keberhasilan setiap langkah kerja pada ruang lingkupnya perlu dicantumkan pengetahuan kerja, keterampilan kerja, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam setiap unit kompetensinya. Penyusunan SKTUP dapat dilakukan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

dengan

1. Riset dan/atau penyusunan standar baru. Metode ini dilaksanakan dengan cara melakukan kajian terhadap berbagai ketentuan dan tatacara pelaksanaan tugas dan fungsi bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan guna menemukan unit-unit kompetensi berupa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan yang kemudian dirumuskan ke dalam rancangan Standar Kompetensi Kerja. 2. Adaptasi standar kompetensi yang ada. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengambil dan menyesuaikan bagian-bagian standar dari standar internasional, standar nasional atau standar khusus lainnya yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan. 3. Adopsi standar kompetensi yang ada. Metode ini dilaksanakan dengan cara mengambil dokumen normatif standar yang sudah ada baik standar nasional, internasional maupun standar khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan bidang, sub bidang dan sub-sub bidang urusan pemerintahan, baik mengambil

-7-

seluruhnya maupun dengan penyesuaian berbagai aspek teknisnya. Metode ini dapat dibagi dalam dua model, yakni: a. Adopsi identik yaitu mengambil semua substansi teknis, struktur dan kata-kata yang sama persis dari standar kompetensi yang sudah ada untuk menjadi SKTUP; b. Adopsi modifikasi yaitu melakukan penyesuaian substansi teknis, struktur dan kata-kata dari standar yang ada, dengan tetap mempertahankan substansi dan struktur standar yang ada untuk jaminan transparansi dan ketelusuran. C. Tim Penyusun SKTUP Tim Penyusun SKTUP, terdiri dari: 1. Komisi Standardisasi Kompetensi: a. Dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri; b. Komisi standarisasi dapat melibatkan unsur kementerian/lembaga pemerintah Non-Kementerian lain sesuai dengan kebutuhan. 2. Tim Perumus SKTUP: a. Tim perumus berasal dari: 1) Ahli Substansi: yaitu Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan pakar/unsur perguruan tinggi yang kompeten dibidang urusan pemerintahan yang disusun standarnya. 2) Ahli Perumus Standar yang mempunyai kualifikasi sebagai Perumus Standar Kompetensi; b. Tim perumus dibentuk dengan Keputuan Menteri Dalam Negeri dengan susunan dan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. 3. Tim Verifikasi SKTUP: a. Tim verifikasi beranggotakan Ahli Verifikasi Standar Kompetensi yang mempunyai kualifikasi sebagai Verifikator Standar Kompetensi; b. Tim verifikasi dibentuk oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan susunan dan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. D. Perencanaan Penyusunan SKTUP Inisiasi Penyusunan SKTUP dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau komponen Kementerian Dalam Negeri berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dengan memperhatikan perintah peraturan perundang-undangan, usulan dari penyelenggara pemerintahan, rekomendasi dan/atau permintaan perbaikan berdasarkan hasil kaji ulang SKTUP.

-8-

Rencana penyusunan SKTUP dituangkan dalam dokumen rencana perumusan standar kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri. E. Prosedur Penyusunan SKTUP Proses perumusan SKTUP, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut: 1. Pemetaan fungsi kerja dan penyusunan peta kompetensi urusan pemerintahan. a. Identifikasi fungsi-fungsi pekerjaan yang harus dilaksanakan perangkat daerah berdasarkan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom, dengan ketentuan: 1) Pemetaan dilaksanakan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, peraturan teknis yang terkait dengan urusan pemerintahan tersebut serta dengan melihat tugas-tugas lain yang relevan dan dianggap menentukan keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. 2) Pemetaan harus dilakukan hingga fungsi-fungsi organisasi terkecil, dan mencakup tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh jabatan struktural dan jabatan fungsional, baik fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum. 3) Pemetaan fungsi kerja dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis fungsi kerja berdasarkan RMCS yang dioperasionalisasikan melalui teknik analisis tulang ikan (fish-bone analysis) sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. b. Susun peta fungsi kerja Urusan Pemerintahan untuk mengidentifikasi fungsi kerja perangkat daerah, sub fungsi perangkat daerah dan Sub Fungsi kerja lain yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Penyusunan peta fungsi kerja perangkat daerah ini, dilaksanakan dengan cara menuangkan fungsifungsi kerja urusan pemerintahan sebagaimana angka 1 ke dalam tabel inventarisasi peta fungsi urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. c. Identifikasi unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta unit-unit kompetensi pendudukung yang dibutuhkan. Identifikasi ini dilakukan dengan menuangkan peta fungsi kerja urusan pemerintahan ke dalam tabel identifikasi unit kompetensi urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. d. Menyusun peta kompetensi urusan pemerintahan dan megembangkan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari setiap unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ditetapkan berdasarkan proses sesuai urutan

-9-

kegiatan dalam pelaksanaan suatu unit kompetensi. Selanjutnya setiap elemen kompetensi ditetapkan kriteria unjuk kerja berupa kegiatan yang harus diselesaikan untuk memeragakan hasil kerja dari setiap elemen kompetensi. Penyusunan peta kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja setiap unit kompetensi tersebut menggunakan tabel peta kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 2. Memformulasikan Unit SKTUP Lengkapi setiap unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dengan seluruh bagian dan struktur standar kompetensi yang meliputi: a. b. c. d. e. f. g.

Kode Unit Kompetensi; Judul Unit Kompetensi; Uraian Unit Kompetensi; Ruang Lingkup Penggunaan; Panduan Penilaian; Elemen Kompetensi; dan Kriteria Unjuk Kerja.

Perumusan SKTUP dituangkan dalam formulir perumusan rancangan unit SKTUP sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Surat Edaran ini. 3. Penyusunan peta jabatan, tugas-tugas masing-masing jabatan dan pemaketan unit SKTUP urusan pemerintahan daerah. Penyusunan peta jabatan dilakukan dengan mengelompokkan sub-sub urusan pemerintahan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kedalam jabatan-jabatan perangkat daerah berdasarkan tipologi perangkat daerah, dengan kriteria sebagai berikut: a. Type A, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan tinggi pratama, 4 (empat) jabatan administrator, dan 2 (dua) jabatan pengawas di bawah administrator serta jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan; b. Type B, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan pimpinan tinggi pratama, 2 (dua) jabatan administrator, dan 3 (tiga) jabatan pengawas di bawah administrator serta jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan; c. Type C, terdiri dari 1 (satu) Kepala Perangkat Daerah dengan jabatan administrator, 4 (empat) jabatan pengawas serta jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan; Pemaketan unit-unit kompetensi teknis ke dalam jabatanjabatan ASN dilakukan dengan membagi unit-unit kompetensi tersebut ke dalam katagori kompetensi umum, inti, dan pilihan, dengan kriteria sebagai berikut:

- 10 -

a. Kompetensi Umum, adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua pegawai ASN yang melaksanakan urusan pemerintahan yang sama pada suatu unit organisasi/instansi/unit kerja. b. Kompetensi Inti, adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh pegawai ASN sesuai dengan sub bidang urusan pemerintahan atau masing-masing fungsi pekerjaan/jabatannya pada suatu unit organisasi/instansi/unit. c. Kompetensi Pilihan yang diperlukan untuk menambah kemampuan pegawai ASN dalam melaksanakan pekerjaan yang berasal dari sub urusan pemerintahan atau suatu fungsi pekerjaan lainnya. Penyusunan peta jabatan dan pemaketan unit SKTUP dilaksanakan dengan menggunakan tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran 7 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. 4. Penulisan dokumen rancangan SKTUP. Penulisan dokumen rancangan SKTUP dilakukan dengan mengintegrasikan semua rancangan unit kompetensi, serta jabatan dan pemaketan unit-unit kompetensi kedalam satu dokumen Rancangan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (RSKTUP). RSKTUP terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: a. Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang: 1) Latar Belakang; 2) Tujuan; 3) Pengertian-pengertian; 4) Penggunaan dan Manfaat SKTUP; 5) Dasar Hukum. b. Bab II, berisi uraian tentang: 1) Kodifikasi urusan pemerintahan; 2) Peta kualifikasi penyelenggara pemerintah daerah dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); 3) Peta jabatan dan pemaketan unit kompetensi teknis urusan pemerintahan daerah; 4) Unit-unit kompetensi. c. Bab III Penutup d. Lampiran, berupa SK Komisi Standardisasi Kompetensi, SK Tim Perumus Standar Kompetensi dan SK Tim Verifikator Standar Kompetensi. 5. Verifikasi dan pembahasan RSKTUP RSKTUP yang telah disusun tersebut, selanjutnya dilakukan verifikasi dan pembahasan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Laksanakan Pra Konvensi pembahasan RSKTUP, untuk menelaah kesesuaian RSKTUP dengan standar dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan

- 11 -

pemerintahan daerah serta manajemen Aparatur Sipil Negara dan sekaligus memvalidasi kesesuaian penulisan format unit kompetensi. Pembahasan RSKTUP dalam pra konvensi melibatkan perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan yang terkait, Kementerian/Lembaga yang membidangi pembinaan aparatur dan Kementerian Dalam Negeri. Pembahasan pra konvensi dilaksanakan sesuai kebutuhan sampai dengan RSKTUP dianggap layak menjadi bahan konvensi. Laksanakan konvensi untuk membakukan RSKTUP menjadi SKTUP. Konvensi RSKTUP melibatkan tim perumus yang menyusun dan verifikator, perwakilan Perangkat Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, Kementerian yang membidangi pembinaan aparatur, asosiasi profesi serta pemangku kepentingan lainnya. Apabila diperlukan, pelaksanaan konvensi dapat melibatkan unsur lain seperti praktisi, akademisi, atau pihak lain yang terkait dengan bidang substansi yang dibahas. Forum konvensi menghasilkan RSKTUP yang baku dan disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan untuk ditetapkan menjadi SKTUP. b. Laksanakan verifikasi dan finalisasi RSKTUP berdasarkan masukan dan saran dari forum konvensi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim perumus standar guna: 1) memastikan semua perubahan telah dilakukan sesuai persyaratan; 2) mengedit kembali RSKTUP final, yang meliputi tata bahasa dan tulisan tanpa mengubah substansi, yang meliputi: a. Kesesuaian antara spesifikasi yang tertulis dengan masukan pemangku kepentingan; b. Konsistensi dan kejelasan bahasa agar tidak memberi makna ganda; c. Kesesuaian sistematika urutan elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja; d. Kelengkapan aspek teknis dan normatif dalam unit kompetensi; dan e. Kesempurnaan dokumen untuk pengesahan. Hasil verifikasi merupakan RSKTUP final dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, untuk mendapatkan persetujuan. 6. Penetapan SKTUP RSKTUP yang telah mendapat paraf koordinasi dari Biro Hukum dan terkait lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ditetapkan menjadi SKTUP oleh Menteri Dalam Negeri. 7. Kaji Ulang SKTUP

- 12 -

a. Kaji ulang SKTUP dilaksanakan dalam rangka memelihara validitas dan reliabilitas SKTUP yang telah diterapkan, yang meliputi aspek kesesuaiannya dengan: 1) perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; 2) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3) perubahan cara kerja; dan 4) perubahan lingkungan kerja dan persyaratan kerja. b. Kaji ulang SKTUP dilakukan atas dasar hasil monitoring, evaluasi dan/atau usulan pemangku kepentingan. c. Kaji ulang SKTUP juga dapat dilakukan dalam bentuk harmonisasi dengan standar kompetensi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. d. Kaji ulang SKTUP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. e. Kaji ulang SKTUP dilaksanakan oleh Komisi Standardisasi Kompetensi. f. Hasil kaji ulang SKTUP digunakan untuk keperluan perubahan SKTUP. 8. Harmonisasi SKTUP Harmonisasi SKTUP dilakukan apabila ada kebutuhan untuk pengakuan kompetensi antar lembaga pemerintah atau dengan pihak luar negeri. Harmonisasi ini bisa dilakukan melalui model penyetaraan sertifikasi dan notifikasi. 9. Penggunaan SKTUP a. SKTUP yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri digunakan sebagai dasar untuk: 1) pelaksanaan Analisis jabatan atau analisis organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah; 2) penyusunan standar kompetensi jabatan perangkat daerah, 3) pengembangan program pengembangan kompetensi, 4) penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi, 5) pengembangan standar operasional prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; serta 6) penentuan kelas jabatan/grading jabatan perangkat daerah. b. Pemanfaatan dilaksanakan undangan.

III.

SKTUP sebagaimana butir a diatas, berdasarkan ketentuan perundang-

SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA Untuk memastikan penguasaan kompetensi para penyelenggara pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan sertifikasi kompetensi

- 13 -

penyelenggara pemerintahan kompetensi yang ditetapkan.

daerah

sesuai

dengan

standar

Tujuan sertifikasi kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah ini adalah untuk memastikan bahwa Negara hadir untuk melayani seluruh lapisan masyarakat dengan dukungan aparat yang kompeten. Sedangkan manfaat dari sertifikasi kompetensi ini adalah: 1. Meyakinkan masyarakat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi bahwa penyelenggaraan bidang dan sub bidang urusan pemerintahan telah dilaksanakan oleh sumber daya manusia Aparatur yang kompeten. 2. Membantu proses pengembangan aparatur berbasis kompetensi sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem kepegawaian menuju efisiensi nasional. 3. Memastikan dan meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kinerja instansi pemerintah di daerah. 4. Membantu memastikan tercapainya efisiensi pengembangan program pengembangan kompetensi aparatur dengan memastikan tercapainya hasil program pengembangan kompetensi secara profesional. 5. Membantu Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dalam sistem penilaian (assessment) baik formatif, sumatif, dan holistik yang dapat memastikan pemeliharaan kompetensi peserta diklat. Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah ini, perlu ditetapkan skema sertifikasi sebagai dasar untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bidang pemerintahan dalam negeri yang ditetapkan dengan menggunakan standar kompetensi, aturan khusus dan prosedur yang sama, berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Skema sertifikasi kompetensi disusun dalam bentuk skema sertifkasi okupasi/jabatan secara nasional yang terintegrasi antara kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Skema sertifikasi ini disusun berdasarkan peta jabatan dan pemaketan unit kompetensi dalam Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian, berupa: a. b. c. d.

Skema Skema Skema Skema

sertifikasi sertifikasi sertifikasi sertifikasi

Kepala Perangkat Daerah; Administrator; Pengawas, dan Pelaksana.

Skema sertifikasi dirumuskan dengan struktur sebagai berikut:

- 14 -

a. Justifikasi; tuliskan landasan hukum atau latar belakang perlunya sertifikasi kompetensi pada bidang dan sub sub bidang urusan yang disusun skema sertifikasinya. b. Tujuan; uraikan tujuan ditetapkannya skema sertifikasi kompetensi bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan; c. Ruang Lingkup; jelaskan bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan yang ditetapkan skema sertifikasi kompetensinya; d. Organisasi Pengusul, jelaskan unit kerja atau komisi yang mengusulkan skema sertifikasi kompetensi; e. Level kualifikasi; jelaskan tentang standar kompetensi yang digunakan, paket-paket unit kompetensi yang harus dikuasai agar memenuhi syarat memperoleh sertifikat kompetensi, serta tingkatan sertifikasi kompetensi tersebut dalam jenjang KKNIPDN. f. Permohonan sertifikasi; jelaskan proses mendapatkan sertifikat kompetensi, persyaratan dasar peserta uji kompetensi, metode penilaian (assessment), dan Standar Kompetensi yang digunakan. g. Keputusan sertifikasi, jelaskan tatacara pengambilan keputusan sertifikasi berdasarkan informasi yang diperoleh selama asesment; h. Program surveillance; jelaskan program pemantauan yang dilakukan untuk pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan. i. Sertifikasi ulang; tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang beserta frekuensi dan cakupannya, sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir. j. Penggunaan sertifikat, jelaskan tentang jabatan kerja yang sesuai bagi pemegang sertifikat kompetensi, ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi serta kode etik yang harus dipatuhi oleh pemegang sertifikat kompetensi. Skema sertifikasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian dan ditandatangani oleh pejabat eselon I yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema sertifikasi yang sudah ditetapkan tersebut, menjadi dasar bagi Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang dibentuk oleh kementerian/LPNK, Lembaga Sertifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-Pemdagri) dan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) Cabang Provinsi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi penyelenggara pemerintahan daerah.

IV.

INSTRUMEN PERUMUSAN SKTUP

- 15 -

1. Dokumen rencana perumusan SKTUP I. Identitas Program Perumusan Program Perumusan Tulis nama kegiatan yang terkait dengan rencana Standar Kompetensi perumusan standar kompetensi teknis Bidang Tuliskan Nama Urusan Pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan menurut lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sektor Tuliskan Nama-nama Sub-Urusan Pemerintahan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan menurut lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sub Sektor Tuliskan Nama-nama Sub-sub Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut lampiran Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Tim Perumus Tuliskan nama anggota tim, sesuai dengan Surat Keputusan Pembentukan Tim Waktu Tuliskan lama waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan pekerjaan II. Ketentuan sistem dan Kebijakan terkait dengan Perumusan Standar Kompetensi a. Instansi Pengusul : Tuliskan nama Unit kerja yang mendapatkan tugas merumuskan Rencana Standar Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Daerah (RSKTUPD) b. Dasar Hukum : Tuliskan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang disusun Standar Kompetensi Teknisnya (UU, PP, Perpres, Kepres, Permen) III. Proses Perumusan Standar Kompetensi Penanggung Jawab

No

Proses Kegiatan

1.

Pendelegasian Tugas

Pimpinan

2.

Perencanaan Program

Ketua Tim Perumus

Keluaran SK Komisi Standardisasi Kompetensi SK Tim Perumus Standar SK Tim Verifikasi Standar Program Perumusan

Jadwal (bulan) 1 2 3 4 dst

- 16 -

3.

4.

Pertemuan Tim Perumus: menyusun perencanaan Penulisan Standar Identifikasi Acuan Normatif dan lingkup perumusan standar

Ketua Tim Perumus

Perumusan kegiatan dan jadwal

Tim Perumus

Daftar acuan normatif yang terkait dengan urusan pemerintahan yang disusun RSKTUP Peta Fungsi Pekerjaan urusan pemerintahan Daftar Unit Kompetensi

5.

Pemetaan fungsi kerja urusan pemerintahan

Tim Perumus

4.

Penyusunan peta kompetensi urusan pemerintahan Survey lapangan

Tim Perumus

6.

Pengembangan Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

Tim Perumus

7.

Penulisan Rancangan Unit Kompetensi Penyusunan Peta Jabatan dan Pemaketan Unit Kompetensi

Tim Perumus

5.

8.

Tim Perumus

Tim Perumus

Laporan survey tentang kesesuaian daftar unit kompetensi dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan Tabel pengembangan Unit Kompetensi berupa judul Unit kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja Rancangan Unitunit Kompetensi Peta Jabatan dan Paket Unit Kompetensi yang harus dikuasai

- 17 -

9.

10.

11.

12. 13.

14

15 16 17

Klarifikasi dan Pembahasan Peta Jabatan dan Pemaketan Unit Kompetensi Perumusan Rancangan 1 RSKTUP Pembahasan Rancangan 1 RSKTUP Verifikasi 1 RSKTUP Tindakan Perbaikan 1 RSKTUP Pra-Konvensi

Tim Perumus dan Pemangku Kepentingan Tim Perumus

Peta Jabatan dan Paket Unit Kompetensi yang harus dikuasai

Tim Perumus

RSKTUP1

Tim Verifikator Tim Perumus

Hasil verifikasi RSKTUP1 Hasil verifikasi RSKTUP1

Tim Perumus

Perbaikan hasil Pra-Konvensi Verifikasi hasil Perbaikan Konvensi

Tim Perumus Tim Verifikator Tim Perumus

RSKTUP1 dan Usulan Perbaikan Hasil perbaikan RSKTUP1 RSKTUP2

18

Perbaikan dan Tim pengintegrasian Perumus RSKTUP sesuai hasil Konvensi IV. Finalisasi Standar Kompetensi No 1

Bahan RSKTUP1

RSKTUP2 dan Usulan Perbaikan RSKTUP

Kegiatan

Penyuntingan: . • RSKTUP diperiksa dan dilaksanakan pengeditan untuk memastikan perubahan-perubahan yang relevan telah dilaksanakan dan hasil akhir telah memenuhi semua persyaratan • Isu-isu yang masih ada dipertimbangkan dan dijadikan masukan • Rancangan final dipaparkan dan disampaikan kepada pimpinan • Proses perumusan dievaluasi dan dilaksanakan pengkajian untuk mengidentifikasi perubahan maupun perbaikan

Penanggung jawab Tim Perumus

Jadwal

- 18 -

2

Verifikasi/Validasi Akhir: Tim . • Proses Verifikator • Format • Prinsip-prinsip Perumusan Standar: a. Transparan dan keterbukaan b. Konsensus dan tidak memihak c. Efektif dan Relevan d. Koheren e. Mempertimbangkan dimensi pengembangan V. Penetapan Standar Kompetensi No PenangKeluaran Jadwal (bulan) Proses Kegiatan gung Jawab 1 2 3 4 dst 1. Pengajuan Tim Paraf koordinasi RSKTUP kepada Perumus RSKTUP Biro Hukum untuk mendapat paraf koordinasi 2. Pengajuan Tim SKTUP RSKTUPD kepada Perumus Mendagri untuk penandatanganan 2. Instrumen Analisis Fungsi Kerja Urusan Pemerintahan Daerah melalui teknis analisis tulang ikan (fish-bone analysis) Sub Urusan Pemerintahan2

Sub Urusan Pemerintahan4

Kewenangan Daerah Provinsi 1



Kewenangan 2: Kab./ Kota

Kewenangan Daerah Provinsi 2 Kewenangan 1: Kab./ Kota

Kewenangan 1: Daerah Provinsi Kewenangan 1: Daerah Provinsi

Kewenangan 1: Daerah Provinsi






Urusan Pemerintahan








- 19 -

Keterangan : a. Urusan pemerintahan dituliskan berdasarkan nama-nama urusan pemerintahan sesuai dengan lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. b. Sub urusan pemerintahan/fungsi kunci dituliskan berdasarkan nama-nama sub urusan pada setiap urusan pemerintahan sebagaimana lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Kewenangan/fungsi utama ditulis berdasarkan fungsi-fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupatan/Kota, berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait. 3. Tabel inventarisasi Peta Fungsi Urusan Pemerintahan Tabel Inventarisasi Peta Fungsi Urusan Pemerintahan: (tuliskan nama urusan Pemerintahan, sebagai fungsi organisasi) Sub Urusan Kewenangan Sub Fungsi Kerja Pemerintahan Pemda sebagai Perangkat Daerah (Fungsi Kunci) Fungsi Kerja (Fungsi Dasar) Perangkat Daerah (Fungsi Utama) 1 2 3 Tuliskan Tuliskan Tuliskan pekerjaannama-nama kewenangan Daerah pekerjaan yang harus sub urusan Provinsi dan atau dilakukan dalam pemerintahan kewenangan daerah rangka melaksanakan Kabupaten/Kota kewenangan daerah (melaksanakan fungsi kerja Perangkat Daerah)

Sub urusan pemerintahan 1

Kewenangan 1 Kewenangan 2 Dst


Kewenangan 1 Kewenangan 2 Dst

Dan seterusnya

Tugas Tugas Tugas Tugas Dst Tugas Tugas Tugas Tugas Dst

1 2 3 4 1 2 3 4

Sub Fungsi Kerja lain yang mendukung (Fungsi Dasar) 4 Tuliskan pekerjaanpekerjaan lain yang relevan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah (melaksanakan fungsi kerja Perangkat Tugas yang mendukung 1 Tugas yang mendukung 2 Dst Tugas yang mendukung 1 Tugas yang mendukung 2 Dst

- 20 -

4. Tabel Peta kompetensi No 1

1.

Sub Urusan Pemerintahan 2 Tuliskan kembali sub urusan pemerintahan Sub urusan pemerintahan 1

2.


3.


Kode Sub Judul Unit Kompetensi Urusan 3 4 Tuliskan Tuliskan hasil identifikasi kolom 3 dan 4 dari tabel dua huruf inventarisasi peta fungsi urusan (tabel 3) secara inisial berurutan dari pekerjaan yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dua Tugas 1 huruf Tugas 2 Inisial Tugas 3 Sub Tugas 4 urusan Dst pemerinTugas yang mendukung 1 tahan 1 Tugas yang mendukung 2 Dst Dua Tugas 1 huruf Tugas 2 Inisial Tugas 3 Sub Dst urusan Tugas yang mendukung 1 pemerinTugas yang mendukung 2 tahan 2 Dst Dua Tugas 1 huruf Tugas 2 Inisial Tugas 3 Sub Dst urusan Tugas yang mendukung 1 pemerinTugas yang mendukung 2 tahan 3 Dst

Dst. 5. Tabel Pengembangan Unit Kompetensi, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja Judul Unit Kompetensi 1 Tuliskan judul Unit Kompetensi

Unit Kompetensi 1

Elemen Kompetensi 2 Tuliskan langkah-langkah (proses) pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai urutan kegiatan dalam pelaksanaan suatu unit kompetensi. Langkah kerja 1

Langkah kerja 2

Kriteria Unjuk Kerja 3 Tuliskan kegiatan yang harus diselesaikan untuk memeragakan hasil kerja dari setiap elemen kompetensi.

KUK KUK Dst. KUK KUK Dst.

1 2 1 2

- 21 -

Langkah kerja 3

Unit Kompetensi 2

Dst Langkah kerja 1

Langkah kerja 2

Langkah kerja 3

Unit Kompetensi 3

Dst Langkah kerja 1

Langkah kerja 2

Langkah kerja 3

KUK 1 KUK 2 Dst. KUK KUK Dst. KUK KUK Dst. KUK KUK Dst.

1 2

KUK KUK Dst. KUK KUK Dst. KUK KUK Dst.

1 2

1 2 1 2

1 2 1 2

Dst Dst 6. Formulir Perumusan Unit Kompetensi Teknis Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit Elemen Kompetensi

Kriteria Unjuk Kerja

1. Elemen Kompetensi 1

1.1 KUK 1 1.2 KUK 2 1.3 KUK 3


2.1 KUK 1 2.2 KUK 2 2.3 KUK 3


3.1 KUK 1 3.2 KUK 2 3.3 KUK 3

Batasan variabel (range of variable)atau ruang lingkup pengunaan unit kompetensi Panduan Penilaian (evidence guide)

- 22 -

Tata Cara Perumusan Rancangan Unit Kompetensi Teknis a. Kode Unit Kompetensi, sebagai nomor spesifik untuk memudahkan kemampuan telusur setiap unit SKT. Kode unit kompetensi ini diambil dari lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kode unit kompetensi ditulis dengan format sebagai berikut: X

X (1)

X

.

X

X (2)

0

0 (3)

. 0 0 0 (4)

. 0 0 (5)

Kode unit tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 1) Tiga huruf pertama(1), sebagai inisial Bidang Urusan Pemerintahan; 2) Dua huruf kedua (2), sebagai inisial Sub-Bidang Urusan Pemerintahan; 3) Dua angka ketiga (3), sebagai inisial kelompok unit kompetensi dengan rincian: a) Kompetensi umum dengan kode 01; b) Kompetensi inti, dengan kode 02; dan c) Kompetensi pilihan dengan kode 03. 4) Tiga angka keempat (4), sebagai nomor urut unit kompetensi. Nomor urut unit kompetensi ini, dimulai dari 001, 002, 004 dan seterusnya. Nomor urut unit kompetensi ini disusun dari angka yang paling rendah ke angka yang lebih tinggi. Hal tersebut untuk menggambarkan bahwa tingkat kesulitan jenis pekerjaan pada unit kompetensi yang paling sederhana tanggung jawabnya ke jenis pekerjaan yang lebih besar tanggung jawabnya, atau dari pekerjaan yang paling mudah ke jenis pekerjaan yang lebih kompleks. 5) Dua angka kelima (5), menunjukkan versi unit kompetensi dari sejak dirumuskan dan perbaikan-perbaikannya. b. Judul Unit kompetensi, merupakan fungsi dasar untuk menghasilkan satu output/pelayanan dari suatu sub bidang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi atau pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur. c. Deskripsi unit merupakan penjelasan singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi. d. Elemen kompetensi merupakan bagian dari unit kompetensi yang menguraikan langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi tersebut. Elemen kompetensi ini ditulis dengan kalimat aktif. Jumlah elemen kompetensi untuk setiap unit kompetensi diusahakan terdiri dari 2 (dua) sampai 5 (lima) elemen kompetensi. Kandungan dari keseluruhan elemen kompetensi pada setiap unit kompetensi sebaiknya mencerminkan unsur merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan.

e. Kriteria Unjuk Kerja (KUK) merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk

- 23 -

memeragakan hasil kerja/proses kerja pada setiap elemen kompetensi. KUK harus memenuhi unsur-unsur: 1) mampu telusur terhadap regulasi teknis dan atau instruksi kerja dalam SOP organisasi pengguna; 2) dirumuskan dalam bentuk kalimat pasif yang mencerminkan aktivitas yang dapat menggambarkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja; 3) pemilihan kosakata dalam menulis KUK harus memperhatikan keterukuran aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan tugas pada tingkatan/urutan unit kompetensi; dan 4) istilah dan/atau frase yang berkaitan dengan persyaratan pengetahuan, keterampilan dan/atau sikap diidentifikasi dengan huruf cetak miring. f. Batasan Variabel (range of variable) atau ruang lingkup pengunaan unit kompetensi menjelaskan ruang lingkup dan situasi dan kondisi penerapan kriteria unjuk kerja, yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut: 1) konteks variabel untuk mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit kompetensi pada satu unit kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas. Konteks variabel diidentifikasi dari KUK yang bercetak miring; 2) perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan unit kompetensi, seperti peralatan, bahan atau fasilitas dan materi yang digunakan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi; 3) tugas yang harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit kompetensi; dan 4) peraturan-peraturan yang terkait sebagai dasar atau acuan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan kompetensi. g. Panduan Penilaian, digunakan untuk membantu penilai dalam melakukan penilaian/pengujian pada unit kompetensi, meliputi: 1) hal-hal yang diperlukan dalam penilaian, antara lain: prosedur, alat, bahan dan tempat penilaian serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi yang sedang dinilai serta keterkaitannya dengan unit kompetensi lain; 2) kondisi pengujian, sebagai suatu kondisi yang berpengaruh atas pelaksanaan pengujian kompetensi kerja, dimana, apa, bagaimana dan lingkup penilaian yang harus dilakukan. 3) Pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu; 4) aspek kritis merupakan kondisi yang harus dimiliki seseorang untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja pada unit kompetensi tertentu.

7. Penyusunan peta jabatan, tugas-tugas masing-masing jabatan dan pemaketan unit kompetensi teknis urusan pemerintahan daerah. Penyusunan peta jabatan, tugas-tugas masing-masing jabatan dan pemaketan unit kompetensi teknis urusan pemerintahan daerah

- 24 -

dilaksanakan sesuai dengan tipelogi perangkat daerah sebagai berikut: a.

No

Peta Jabatan Perangkat Daerah Tipe A:

Nama Jabatan Kepala Perangkat Daerah

Administrator 1 (Tuliskan nama-nama sub urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya)

Tugas Tuliskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan

Tuliskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan sub urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya Administrator Tuliskan 2 (Tuliskan tugas-tugas nama-nama yang harus sub urusan dilaksanakan pemerintahan berdasarkan yang menjadi sub urusan tanggung pemerintajawabnya) han yang menjadi tanggung jawabnya

Judul Kompetensi Umum Inti Pilihan Tuliskan unit Tuliskan Tuliskan unit kompetensi unit kompetensi yang kompetensi yang dibutuhkan yang mendukung oleh semua dibutuhka keberhasilan tingkatan n pejabat pejabat ini jabatan ini untuk untuk perangkat melaksana- melaksanadaerah kan kan urusan untuk urusan melaksanapemerintakan urusan han

- 25 -

Administrator 3 (Tuliskan nama-nama sub urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya)

Pengawas sub urusan 1A Pengawas sub urusan 1B Pengawas sub urusan 2A Pengawas sub urusan 2B Pengawas sub urusan 3A Pengawas sub urusan 3B Pelaksana urusan 1A.1 Pelaksana urusan 1A.2 Pelaksana urusan 1B.1 Pelaksana urusan 1B.2 Pelaksana urusan 2A.1 Pelaksana urusan 2A.2 Pelaksana urusan 2B.1 Pelaksana urusan 2B.2 Pelaksana urusan 3A.1 Pelaksana urusan 3A.2 Pelaksana urusan 3B.1 Pelaksana urusan 3B.2

Tuliskan tugas-tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan sub urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya

- 26 -

b. Peta Jabatan Perangkat Daerah Type B:

No


Administrator sub urusan 1 dan 2 Administrator sub urusan 3 dan 4 Pengawas sub urusan 1A dan 1B Pengawas sub urusan 2A dan 2B Pengawas sub urusan 3A dan 3B Pengawas sub urusan 3B Pelaksana urusan 1A.1 Pelaksana urusan 1A.2 Pelaksana urusan 1B.1 Pelaksana urusan 1B.2 Pelaksana urusan 2A.1 Pelaksana urusan 2A.2 Pelaksana urusan 2B.1

Judul Kompetensi Umum Inti Pilihan Tuliskan Tuliskan Tuliskan Tuliskan unit tugas-tugas unit unit kompetensi yang harus kompetensi kompetensi yang dilaksanakan yang yang mendukung dibutuhkan dibutuhkan keberhasilan oleh semua pejabat ini pejabat ini tingkatan untuk untuk jabatan melaksana- melaksanaperangkat kan urusan kan urusan daerah pemerintauntuk han melaksanakan urusan Tugas

- 27 -

Pelaksana urusan 2B.2 Pelaksana urusan 3A.1 Pelaksana urusan 3A.2 Pelaksana urusan 3B.1 Pelaksana urusan 3B.2 c.

No

Peta Jabatan Perangkat Daerah Tipe C


Tugas

Umum Tuliskan Tuliskan tugas-tugas unit yang harus kompetensi dilaksanakan yang dibutuhkan oleh semua tingkatan jabatan perangkat daerah untuk melaksanakan urusan

Judul Kompetensi Inti Pilihan Tuliskan Tuliskan unit unit kompetensi kompetensi yang yang mendukung dibutuhkan keberhasilan pejabat ini pejabat ini untuk untuk melaksana- melaksanakan urusan kan urusan pemerintahan

Pengawas sub urusan 1 Pengawas sub urusan 2 Pengawas sub urusan 3 Pengawas sub urusan 4 Pelaksana sub urusan 1A Pelaksana sub urusan 1B Pelaksana sub urusan 2A Pelaksana sub urusan 2B Pelaksana sub urusan 3A Pelaksana sub urusan 3B MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

PEDOMAN UMUM PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN

Recommend Documents