DRAF PEDOMAN TEKNIS PERUMUSAN RAN TPB Sekretariat SDGs Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, 23 Juni 2016
Outline 1. Sistematika Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB 2. Tujuan Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB 3. Integrasi TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional 4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB 5. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan RAN TPB 6. Langkah Teknis 7. Rencana Penyusunan RAN TPB 8. Sistematika Dokumen RAN TPB 9. Contoh Matrik RAN TPB 10. Pengorganisasian Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB
1. Sistematika Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Ruang Lingkup 1.4 Landasan Hukum BAB II KETERKAITAN TPB DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2.1 Keterkaitan TPB dengan RPJMN 2015-2019 2.2 Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB BAB III LANGKAH TEKNIS DAN JADWAL PERUMUSAN RAN TPB 3.1 Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan RAN TPB 3.2 Langkah-langkah Teknis Perumusan RAN TPB 3.3 Pembiayaan 3.4 Jadual Perumusan RAN TPB
BAB IV SISTEMATIKA RAN TPB 4.1 Sistematika Dokumen RAN TPB 4.2 Matrik RAN TPB dan Penjelasannya BAB V PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN RAN TPB 5.1 Pengorganisasian 5.2 Uraian Tugas 5.3 Mekanisme Kerja BAB VI PENUTUP
DAFTAR SINGKATAN LAMPIRAN Lampiran 1. Daftar Target dan Indikator Global TPB Lampiran 2. Rencana Pencapaian Indikator TPB Nasional Lampiran 3. Contoh matrik Kesesuaian Target TPB dengan RPJMN 2015-2019 3
2. Tujuan Pedoman Perumusan RAN TPB Memberikan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah dalam menyusun dokumen rencana aksi TPB, sehingga dihasilkan produk dokumen rencana aksi yang jelas, operasional dan selaras dengan kebijakan nasional
4
3. Integrasi TPB dengan Rencana Pembangunan Nasional
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/TPB
RPJPN
VISI & MISI PRESIDEN
RPJMN
RKP
APBN PELAKSANAAN PROGRAM
RENSTRA K/L
RPJMD
VISI & MISI KEPALA DAERAH
RKPD
APBD
RENSTRA DAERAH
5
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (1) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
1
Mengakhiri Kemiskinan
i) ii) iii)
2
Menghilangkan Kelaparan
(i)
3
Hidup Sehat dan Sejahtera
(i)
Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif (Buku I Bab 6.3.3) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu (Buku I,Bab 6.3.3) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan(Buku I, Bab 6.3.3)
Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (Buku I, Bab 6.7.1) (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1) (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.7.1 (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; (Buku I, Bab 6.7.1) (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan (Buku I, Bab 6.7.1)
(ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x)
Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (Buku I, Bab 6.5.3) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (Buku I, Bab 6.5.3 Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (Buku I, Bab 6.5.3) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3 Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (Buku I, Bab 6.5.3) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; (Buku I, Bab 6.5.3) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. (Buku I, Bab 6.5.3)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (2) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
4
Pendidikan Berkualitas
(i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (Buku I, Bab 6.5.2) (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya; (vi) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vii) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (viii)Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi; (ix) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi; (x) Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (xi) Meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.
5
Kesetaraan Gender
(i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (Buku I, Bab 6.2.2) (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (3) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
6
Air Bersih dan Sanitasi
(i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (Buku I,hal 6-100) (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (Buku I, hal 6-101) (iii) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi; (Buku I, hal 6-102) (iv) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (Buku I, Hal 6-158) (v) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (Buku I, Hal 6-159) (vi) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (Buku I, Hal 6-160) (vii) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; (Buku I, Hal 6-161) (viii)Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi (Buku I, Hal 6-162)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (4) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
7
Energi Terjangkau dan Terbarukan
(i) Meningkatkan produksi energi primer; (Buku I, Bab 6.7.3) (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (Buku I, Bab 6.7.3) (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (Buku I, Bab 6.7.3) (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (Buku I, Bab 6.7.3) (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; (Buku I, Bab 6.7.3) (vi) Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. (Buku I, Bab 6.7.3)
8
Pekerjaan Layak (i) dan Pertumbuhan Ekonomi (ii) (iii) (iv) (v) (vi)
Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (Buku I, hal 6-130) Pemasaran pariwisata nasional; (Buku I, hal 6-131) Pembangunan industri pariwisata; (Buku I, hal 6-131) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (Buku I, hal 6-131) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (Buku I, bab 6.6.10) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial; (Buku I, bab 6.6.10) (vii) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi keuangan; (Buku I, bab 6.7.6) (viii) Kebijakan keuangan mikro inklusif; (Buku I, bab 6.7.6) (ix) Pengembangan dan optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank; (Buku I, bab 6.7.6) (x) Pembentukan lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (Buku I, bab 6.7.6)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (5) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
9
Industri, Inovasi dan Infrastruktur
(i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4) (ii) Pengarusutamaan (mainstreaming) skema KPS dalam pembangunan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4) (iii) Implementasi prinsip Value for Money (VfM); (Buku I, Bab 6.6.4) (iv) Pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur; (Buku I, Bab 6.6.4) (v) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (Buku I, Bab ) (vi) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (Buku I, Bab 6.6.7) (vii) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (Buku I, Bab 6.6.7) (viii)Peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar; (Buku I, Bab 6.6.7 (ix) Pembangunan taman tekno dan taman sains; (Buku I, Bab 6.6.7) (x) Peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; (xi) Akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; (Buku I, Bab 6.6.8) (xii) Akselerasi pertumbuhan pariwisata; (Buku I, Bab 6.6.8) (xiii)Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi(Buku I, Bab 6.6.8)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (6) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
10
Mengurangi Kesenjangan
(i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (v) Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; (Buku I, hal. 2.11 – 13) (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. (Buku I, hal. 2.11 – 13)
11
Kota dan Permukiman Berkelanjutan
(i) Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); (Buku I, hal 6-43) (ii) Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (Buku I, hal 6-43) (iii) Pembangunan kota hijau dan berketahanan iklim dan bencana; (Buku I, hal 6-43) (iv) Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; (Buku I, hal 6-43) (v) Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. (Buku I, hal 6-43)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (7) #
Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
12
Pola Konsumsi Penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan (Buku I, hal. 6dan Produksi 170) Berkelanjutan
13
Mengatasi Perubahan Iklim
(i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (Buku I. hal.6-171) (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (Buku I. hal. 6-174) (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyam-paian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (Buku I. hal. 6-174) (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan; (Buku I. hal. 6-174) (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan(Buku I. hal. 6-174)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (8) #
Tujuan Global Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
14
Sumber Daya Maritim Berkelanjutan
(i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (Buku I. Hal. 6-176) (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (Buku I. Hal. 6-178) (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; (Buku I. Hal. 6-179) (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir(Buku I. Hal. 6-179)
15
Pengelolaan Ekosistem Terestrial Berkelanjutan
(i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (Buku I, hal. 6-168) (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; (Buku I, hal. 6-169) (iii) Meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat (Buku I, hal. 6169)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (9) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
16
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kukuh
(i)
Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (Buku I. Bab 6.2.1) (ii) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik; (Buku I. Bab 6.2.1) (iii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public; ; (Buku I. Bab 6.2.3) (iv) enerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintah dan pembangunan yang sederhana, efesien dan transparan dan terintegrasi; (Buku I. Bab 6.2.3) (v) Penerapan open government; (Buku I. Bab 6.2.3) (vi) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis; (Buku I. Bab 6.2.4) (vii) Penerapan manajemen Apartur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif dan berbasis merit; (Buku I. Bab 6.2.4) (viii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (Buku I. Bab 6.2.4) (ix) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; ; (Buku I. Bab 6.2.5) (x) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya; ; (Buku I. Bab 6.2.5) (xi) Meningkatkan kualitas penegakan hukum; ; (Buku I. Bab 6.4.1) (xii) Melakukan harmonisasi dan evaluasi peraturan terkait HAM; (Buku I. hal.6-52) (xiii) Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat; (Buku I. hal.6-54) (xiv) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Buku I. hal.6-54) (xv) Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2) (xvi) Penguatan kelembagaan dalam rangka pemberantasan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2 (xvii) Meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2 (xviii) Meningkatkan pencegahan korupsi; (Buku I. Bab 6.4.2) (xix) Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (Buku I. Bab 6.4.6) (xx) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan perempuan; (Buku I. Bab 6.4,6) (xxi) Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal (Buku I. hal.6-63)
4. Kebijakan RPJMN 2015-2019 dengan TPB (10) #
Tujuan Global
Kebijakan RPJMN 2015 - 2019
17
Kemitraan Pembangunan yang Berkelanjutan
(i) Menata kembali kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif; (Buku I. Bab 6.1.1) (ii) Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global; (Buku I. Bab 6.1.6) (iii) Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama antara selatan dan triangular; (Buku I. Bab 6.1.6) (iv) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (Buku I. Bab 6.1.10) (v) Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband; (Bk I. Hal.6-93) (vi) Penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); (Buku I. Hal.7-16) (vii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; (Buku I. Hal.6-93) (viii)Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (Buku I. Hal.6-107) (ix) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (Buku I. Bab 6.6.11) (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif; (Buku I. Bab 6.7.7) (xi) Pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya (Buku I. Bab 4.2.2)
5. Dokumen yang Perlu Diperhatikan dalam Perumusan RAN TPB 1. 2. 3. 4.
RPJMN Tahun 2015-2019; Renstra K/L Tahun 2015-2019 ; RKP Tahun 2016 dan 2017; Perpres No. … Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 5. Laporan Pencapaian 15 tahun (2000-2015) Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia; 6. Dokumen Kebijakan Lain yang Terkait (Dokumen global – Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development, RAN GRK, RAN API, RAN PG, Renas PB, RAN HAM, Stranas PPK)
6. Langkah Teknis Langkah 1 •Penyusunan zero draf
Langkah 5 •Publikasi hasil atau rangkuman konsultasi publik;
Langkah 9 •Penyusunan Draf I RAN TPB
Langkah 2 •Penyusunan jadual konsultasi & publikasi Online
Langkah 3 •Pemberitahuan awal & kampanye publik
Langkah 6
Langkah 7
•Pengesahan pedoman Teknis Perumusan RAN TPB ;
•Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAN
Langkah 10
Langkah 11
•Sidang Pleno Pembahasan Draf I RAN TPB
Langkah 13
Langkah 14
•Pleno Pengesahan Dokumen RAN TPB
•Sosialisasi RAN TPB
•Penyempurnaan Draf II RAN TPB
Langkah 4 •Konsultasi dilakukan secara online dan offline
Langkah 8 •Penyusunan DO Indikator TPB
Langkah 12 •Reviu Draf Final RAN TPB
7. Rencana Penyusunan RAN TPB No
Kegiatan
1
Penyusunan Zero Draf Pedoman RAN Penyusunan jadual konsultasi secara rinci dan dipublikasikan secara online Pemberitahuan awal & kampanye publik dalam proses konsultasi Konsultasi dilakukan secara online dan offline dengan semua pemangku kepentingan Publikasi hasil atau rangkuman konsultasi publik Pengesahan Pedoman Teknis Perumusan RAN TPB Oleh Ketua Tim Pengarah
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
2
Bulan Pada Tahun 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M3 M3
M2M4
M4
Sidang Pleno Persiapan Penyusunan Draft RAN
Penyusunan Definisi Operasional Indikator TPB Penyusunan Draf I RAN oleh Masing- masing Pokja (workshop I) Sidang Pleno Pembahasan Draf I RAN Penyempurnaan Draf II RAN TPB oleh Masing-masing Pokja Reviu Draf Final RAN TPB oleh Tim Pelaksana TPB Pleno Pengesahan Dokumen RAN TPB oleh Ketua Dewan 13 Pengarah 14 Sosialisasi RAN TPB (tahun 2017)
M1-M4 M1-M4 M4 M4 M4 M4
8. Sistematika Dokumen RAN TPB BAB I. PENDAHULUAN • Kondisi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; • Permasalahan dan Tantangan. BAB II. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN TPB • Kebijakan dan strategi; • Program, Kegiatan dan indikator . BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI • Tanggung jawab masing-masing K/L sesuai tujuan TPB-nya; • Waktu pelaksanaan; • Langkah tindak lanjut.
BAB IV. PENUTUP LAMPIRAN - Matrik RAN TPB
9. Contoh Matrik RAN TPB
10. Pengorganisasian Perumusan RAN TPB TIM PENGARAH Ketua
: Menteri PPN/Kepala Bappenas
Anggota
: Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Staf Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
DEWAN PAKAR
TIM PELAKSANA
Ketua
: Eselon 1 Kementerian PPN/Bappenas yang membidangi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam
Wakil Ketua : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/ Bappenas Sekretaris
: Direktur Kementerian PPN/Bappenas
Anggota
: Eselon 1 K/L terkait, Kantor Staf Presiden, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, wakil OMS, wakil Filantropi dan Bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
SEKRETARIAT
Keterangan:
(diisi oleh profesional yang diseleksi berdasar kompetensi/merit system)
POKJA I PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Deputi Menko PMK Sekretaris : Direktur Pendidikan dan Agama Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
Garis Komando
Garis Koordinasi
POKJA II PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI
Ketua
Ketua
: Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Deputi Kemenko Perekonomian Sekretaris : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
POKJA III PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN Ketua
: Deputi Bidang Kemaritiman dan SDA, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Sekjen KLHK Wakil Ketua 2 : Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Kemenko Matirim dan Sumber Daya Sekretaris : Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
POKJA IV PILAR PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN CARA PELAKSANAAN
Ketua
: Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas Wakil Ketua 1 : Deputi Bidang Polhukam, Kementerian PPN/ Bappenas Wakil Ketua 2 : Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan Sekretaris : Direktur Perencanaan Pengembangan Pembangunan,Kementerian PPN/Bappenas Anggota : Eselon 2 K/L terkait, wakil OMS, wakil filantropi dan bisnis, wakil akademisi serta undangan yang diperluas
TERIMA KASIH
22
