LAMPIRAN: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 22 TAHUN 2013. TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.
URAIAN STANDAR KOMPETENSI PENGAWAS PEMERINTAHAN I.
Pendahuluan Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara normatif meliputi pengawasan administrasi umum pemerintahan dan pengawasan urusan pemerintahan. Pengawasan administrasi umum pemerintahan terdiri dari pengawasan kebijakan daerah, pengawasan kelembagaan, pengawasan pegawai daerah, pengawasan kebijakan keuangan daerah dan pengawasan barang daerah. Sedangkan pengawasan urusan pemerintahan di daerah meliputi pengawasan urusan wajib dan pengawasan urusan pilihan yang menjadi wewenang daerah serta pengawasan atas pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat. Sejalan dengan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 telah menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional ini mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk membangun profesionalitas pejabat Pengawas Pemerintahan tersebut, perlu diatur standar kompetensi kerja khusus Pengawas Pemerintahan sebagai persyaratan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan/jabatan di bidang pengawasan pemerintah. Standar Kompetensi ini memiliki kesetaraan dengan standar sejenis seperti yang berlaku di kalangan dunia usaha maupun standar di negara lain atau internasional.
II. Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan Penyusunan standar kompetensi dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada prosedur penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SK3APDN). Untuk menentukan unit-unit kompetensi kerja Pengawas
-2-
Pemerintahan, didasarkan pada tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Sedangkan pengembangan substansi masingmasing unit kompetensi mengacu pada regulasi teknis dan standar yang ada antara lain sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemer intah di Wilayah Provinsi; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25Tahun 2007 tentang Pedoman Penangangan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah; 21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
-3-
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NomorPER/04/M.PAN/03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; 24. ISO 19011-2011 : Guidelines for Auditing Management Systems. A. Pemetaan Fungsi Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. Pemetaan fungsi kerja jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan didasarkan pada ruang lingkup pekerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya,sebagai berikut: Fungsi Utama Pengawasan atas Pembinaan Pelaksanaaan Urusan Pemerintahan
Melaksanakan Pengawasan Administrasi Umum Melaksanakan Pengawasan Substantif Urusan Pemerintahan Melaksanakan Pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan Pengawasan akhir masa jabatan kepala Daerah Melaksanakan Pengawasan pengaduan masyarakat/instansi pemerintah
Fungsi Dasar Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) Menganalisis Penerapan NSPK Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menganalisis teknis penerapan SPM Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat Menganalisis kemampuan kelembagaan Menganalisis pengelolaan SDM Menganalisis kebijakan keuangan daerah Menganalisis pengelolaan barang/aset daerah Melaksanakan pengawasan urusan wajib Melaksanakan pengawasan urusan pilihan Melakukan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melakukan Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan Kepala Daerah Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/ Instansi Pemerintah
-4-
Fungsi Utama Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom daerah
Fungsi Dasar Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Evaluasi Daerah Melakukan Evaluasi DOB provinsi Otonom Baru (DOB) Melakukan Evaluasi DOB kabupaten/kota Evaluasi Kecamatan Evaluasi Kecamatan dan Pemerintahan Evaluasi Pemerintahan Desa Desa Evaluasi Laporan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kementerian Akuntabilitas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota Menyiapkan Merencanaan Program Kerja Pengawasan Pengawasan Pemerintahan Memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Melaksanakan Ekspose Pengawasan Pemerintahan Menyusun Laporan Pengawasan Pemerintahan B. Peta Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. Berdasarkan peta fungsi kerja pada butir 1.A di atas, maka Peta Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah: Kode Unit FPP.BIN.01.001.01
FPP.BIN.01.002.01 FPP.BIN.01.003.01 FPP.BIN.01.004.01 FPP.BIN.01.005.01 FPP.WAS.02.006.01 FPP.WAS.02.007.01 FPP.WAS.02.008.01 FPP.WAS.02.009.01 FPP.WAS.02.010.01 FPP.WAS.02.011.01
Judul Unit Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menganalisis teknis penerapan SPM Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat Menganalisis kemampuan kelembagaan Menganalisis pengelolaan SDM Menganalisis kebijakan keuangan daerah Menganalisis pengelolaan barang/aset daerah Melaksanakan pengawasan urusan wajib Melaksanakan pengawasan urusan pilihan
-5-
Kode Unit FPP.WAS.02.012.01 FPP.WAS.02.013.01 FPP.WAS.02.014.01 FPP.WAS.02.015.01 FPP.WAS.02.016.01 FPP.WAS.02.017.01 FPP.WAS.02.018.01 FPP.WAS.02.019.01 FPP.WAS.02.020.01 FPP.WAS.02.021.01 FPP.WAS.02.022.01 FPP.WAS.02.023.01 FPP.WAS.02.024.01 FPP.WAS.02.025.01 FPP.WAS.02.026.01 FPP.WAS.02.027.01 FPP.WAS.02.028.01 FPP.WAS.00.029.01 FPP.WAS.00.030.01 FPP.WAS.00.031.01 FPP.WAS.00.032.01 FPP.WAS.00.033.01 FPP.WAS.00.034.01
Judul Unit Melakukan Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melakukan Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan Kepala Daerah Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/ Instansi Pemerintah Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Melakukan Evaluasi DOB provinsi Melakukan Evaluasi DOB kabupaten/kota Melakukan Evaluasi kecamatan Melakukan Evaluasi Pemerintahan Desa Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kementerian Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota Merencanaan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Melaksanakan Ekspose Pengawasan Pemerintahan Menyusun Laporan Pengawasan Pemerintahan
Dari Peta Kompetensi di atas, terdapat unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh Pengawas Pemerintahan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan pemerintahan dalam ketentuan ini disebut Kompetensi Umum, yaitu : Kode Unit FPP.WAS.00.029.01 FPP.WAS.00.030.01 FPP.WAS.00.031.01
Judul Unit Merencanaan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan Menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan
-6-
Kode Unit FPP.WAS.00.032.01 FPP.WAS.00.033.01 FPP.WAS.00.034.01
Judul Unit Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Melaksanakan Ekspose Pengawasan Pemerintahan Menyusun Laporan Pengawasan Pemerintahan
Sedangkan unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seluruh Pengawas Pemerintahan untuk dapat melaksanakan penugasan yang sifatnya pengawasan teknis urusan pemerintahan di daerah, dalam ketentuan ini disebut Kompetensi Inti, yaitu: Kode Unit FPP.BIN.01.001.01
FPP.BIN.01.002.01 FPP.BIN.01.003.01 FPP.BIN.01.004.01 FPP.BIN.01.005.01 FPP.WAS.02.006.01 FPP.WAS.02.007.01 FPP.WAS.02.008.01 FPP.WAS.02.009.01 FPP.WAS.02.010.01 FPP.WAS.02.011.01 FPP.WAS.02.012.01 FPP.WAS.02.013.01 FPP.WAS.02.014.01 FPP.WAS.02.015.01 FPP.WAS.02.016.01 FPP.WAS.02.017.01 FPP.WAS.02.018.01 FPP.WAS.02.019.01 FPP.WAS.02.020.01 FPP.WAS.02.021.01 FPP.WAS.02.022.01 FPP.WAS.02.023.01 FPP.WAS.02.024.01
Judul Unit Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menganalisis teknis penerapan SPM Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat Menganalisis kemampuan kelembagaan Menganalisis pengelolaan SDM Menganalisis kebijakan keuangan daerah Menganalisis pengelolaan barang/aset daerah Melaksanakan pengawasan urusan wajib Melaksanakan pengawasan urusan pilihan Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melakukan Klarifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentasi dan Tugas Pembantuan Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan kepala Daerah Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/ Instansi Pemerintah Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota Melakukan Evaluasi DOB Provinsi Melakukan Evaluasi DOB Kabupaten/kota Melakukan Evaluasi Kecamatan
-7-
Kode Unit FPP.WAS.02.025.01 FPP.WAS.02.026.01 FPP.WAS.02.027.01 FPP.WAS.02.028.01
Judul Unit Melakukan Evaluasi Pemerintahan Desa Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kementerian Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota
Rincian unit kompetensi yang harus dikuasai pada masing-masing jenjang Pengawas Pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan Pertama. A. Standar Kompetensi Umum Kode Unit Unit Kompetensi FPP.WAS.00.029.01 1. Merencanaan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan FPP.WAS.00.032.01 2. Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pemerintahan FPP.WAS.00.033.01 3. Melaksanakan Ekspose Hasil Pengawasan Pemerintahan FPP.WAS.00.034.01 4. Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan B. Standar Kompetensi Inti Kode Unit Unit Kompetensi FPP.WAS.02.006.01 1. Melaksanakan Pengawasan administrasi umum aspek Kemampuan Kelembagaan FPP.WAS.02.010.01 2. Melaksanakan pengawasan urusan wajib. Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. sub bidang persandian pada bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum bidang Masyarakat dan desa b. sub bidang Kebijakan sarana dan prasarana pada bidang pendidikan c. sub bidang SDM Kesehatan, obat danperbekalan serta pemberdayaan masyarakat pada bidang Kesehatan d. sub bidang kepemudaan dan olahraga pada bidang Kepemudaan dan olahraga e. sub bidang pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan pengelolaan umum pada bidang ketenagakerjaan. f. sub bidang pengelolaan umum pada bidang ketahanan pangan g. sub bidang perhubungan darat pada bidang perhubungan h. sub bidang Pos dan telekomunikasi pada bidang Komunikasi dan Informatika i. sub bidang pembinaan bidang sosial, identifikasi dan pengawasan
-8-
Kode Unit
Unit Kompetensi penyandang masalah kesejahteraan sosial, pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial, penganugrahan tanda kehormatan dan nilai-nilai kepahlamwanan, keprintisan kejuangan dan kesetiakawanan pada bidang sosial. j. Sub bidang sumber daya air, air munum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan pada pekerjaan umum. FPP.WAS.02.011.01 3. Melaksanakan pengawasan urusan pilihan. Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. Sub bidang kelautan, pengelolaan pemasaran, penyuluhan dan pengendalian pada bidang kelautan dan perikanan b. Sub bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan penunjang pada bidang pertanian c. Sub bidang inventarisasi hutan, penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi, rencana pengelolaan jangka pendek cakar alam, suaka margasatwa, taman nasional, tamana wisata dan taman buru, pengelolaan taman hutan raya, pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi, pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi, industri pengelolaan hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung, penerimaan Negara bukan pajak bidang kehutanan, pengelolaan DAS, pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan, perbenihan tanaman hiasan, penguasahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, dan penguasaaan taman buru, areal buru dan kebun, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, lembaga konservasi, perlindungan hutan dan penebangan/penanaman/ pemungutan hasil hutan pada bidang kehutanan d. Sub bidang usaha industri, perlindungan usaha industri, pemasaran, sumber daya manusia, lingkunga hidup, sarana dan prasarana dan data industri pada
-9-
Kode Unit
Unit Kompetensi bidang perindustran. e. Sub bidang metrologi legal dan perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang, pasar lelang pada bidang Perdagangan. f. Sub bidang mineral, batubara, panas bumi dan air tawar pada bidang energi dan sumber daya mineral. FPP.WAS.02.014.01 4. Melaksanakan pengawasan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa 2. Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan Muda. A. Standar Kompetensi Umum Kode Unit Unit Kompetensi FPP.WAS.00.030.01 1. Memverifikasi Program Pengawasan Pemerintahan
kerja
B. Standar Kompetensi Inti. Kode Unit Unit Kompetensi FPP.BIN.01.001.01 1. Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) FPP.BIN.01.003.01 2. Menganalisis teknis penerapan SPM FPP.BIN.01.002.01 3. Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah FPP.BIN.01.004.01 4. Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD FPP.BIN.01.005.01 5. Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat FPP.WAS.02.007.01 6. Menganalisis pengelolaan SDM FPP.WAS.02.010.01 7. Melaksanakan Pengawasan urusan wajib. Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil b. Sub bidang perangkat daerah pada Bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum c. Sub Bidang sosial budaya masyarakat pada bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan d. Sub bidang kebijakan pembiayaan dan pendidikan serta tenaga kependidikan pada bidang Pendidikan e. Sub bidang upaya kesehatan dan kebijakan pembiayaan kesehatan
- 10 -
FPP.WAS.02.011.01
FPP.WAS.02.015.01 FPP.WAS.02.017.01 FPP.WAS.02.025.01 FPP.WAS.02.027.01 FPP.WAS.02.028.01
pada bidang kesehatan. f. Sub bidang pembinaan ketenagakerjaan pada bidang ketenagakerjaan g. Sub bidang kemananan pangan pada bidang ketahanan pangan h. Sub bidang perkereta apian pada bidang perhubungan i. Sub bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi pada bidang komunikasi dan informatika j. Sub bidang kerja sama, pengawasan, sarana dan prasarana dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial pada bidang Sosial k. Sub bidang perkotaan dan pedesaan serta jasa konstruksi pada Pekerjaan Umum 8. Melaksanakan Pengawasan urusan pilihan. Unit ini diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. Sub bidang umum, perikanan tangkap, perikanan budidaya pada bidang Kelautan dan perikanan b. Sub bidang peternakan dan kesehatan hewan pada bidang Pertanian c. Bidang Kehutanan d. Sub bidang perdagangan dalam negeri bidang Perdagangan e. Sub bidang geologi, ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan pada bidang energy dan sumber daya mineral. 9. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 10. Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/Instansi Pemerintah 11. Evaluasi Pemerintahan Desa 12. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi 13. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota
3. Standar Kompetensi Pengawas Pemerintahan Madya. A. Standar Kompetensi Umum Kode unit Unit kompetensi FPP.WAS.00.031.01 1. Menilai PKPP B. Standar Kompetensi Inti Kode unit Unit kompetensi FPP.WAS.02.008.01 1. Menganalisis Kebijakan Keuangan Daerah FPP.WAS.02.009.01 2. Menganalisis pengelolaan Barang / Aset
- 11 -
Kode unit
Unit kompetensi Daerah FPP.WAS.02.010.01 3. Melaksanakan pengawasan urusan wajib.yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. Bidang kesatuan bangsa dan politik luar negeri b. Sub bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, kebijakan administrasi keuangan daerah, pada bidang otda dan pemerintahan umum. c. Sub bidang penguatan kelembagaan pada bidang Pemberdayaan Masyarkat dan Desa d. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan TTG pada bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan. e. Sub bidang kebijakan dan standar, kurikulum, pengendalian mutu pendidikan pada bidang Pendidikan. f. Sub bidang manajemen kesehatan pada bidang Kesehatan g. Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pembinaan SDM, penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri dan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Bidang Ketenagakerjaan. h. Sub bidang ketahanan pangan dalam bidang Ketahanan Pangan i. Sub bidang perhubungan laut dan udara pada bidang Perhubungan j. Sub bidang kebijakan bidang sosial, perencanaan sosial, Pengembangan dan pendayagunaan PSKS dan pembinaan tenaga fungsional Pekerja Sosial pada bidang Sosial k. Sub bidang Bina Marga dan Penataan ruang pada bidang Pekerjaan Umum. FPP.WAS.02.011.01 4. Melaksanakan pengawasan urusan pilihan, yang diaplikasikan dalam tugas pengawasan, sebagai berikut: a. Sub bidang pengawasan dan pengendalian pada bidang Kelautan dan perikanan. b. Bidang Kehutanan c. Sub bidang perencanaan dan program, standarisasi dan pengawasan industri pada bidang perindustrian
- 12 -
Kode unit
FPP.WAS.02.012.01 FPP.WAS.02.013.01 FPP.WAS.02.014.01 FPP.WAS.02.016.01 FPP.WAS.02.018.01 FPP.WAS.02.019.01 FPP.WAS.02.020.01 FPP.WAS.02.021.01 FPP.WAS.02.022.01 FPP.WAS.02.023.01 FPP.WAS.02.024.01 FPP.WAS.02.026.01
Unit kompetensi d. Sub bidang perdagangan luar negeri, kerja sama perdagangan internasional dan pengembangan ekspor nasional pada bidang perdagangan e. Sub bidang kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan pada bidang Transmigrasi. 5. Melakukan Evaluasi Rancangan Kebijakan Daaerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) 6. Melakukan Klarifikasi Kebijakan Daerah 7. Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekon dan TP 8. Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan kepala Daerah 9. Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan provinsi 10. Melakukan evaluasi kinerja pemerintahan Kabupaten / kota 11. Melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah pemerintahan provinsi 12. Melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonom Daerah pemerintahan Kabupaten /Kota 13. Melakukan evaluasi DOB provinsi 14. Melakukan evaluasi DOB Kabupaten/ kota 15. Melakukan Evaluasi Pemerintahan kecamatan 16. Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas
C. DAFTAR UNIT KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAHAN. 1. Menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) Kode Unit FPP.BIN.01.001.01 Judul Unit Menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja Pengawas Pemerintahan dalam menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD). Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
- 13 -
1. Mempersiapan pelaksanaan pengawasan
1.1 PKPP diakses dan dipelajari; 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti; 1.3 SPM/NSPK yang akan dianalisis diakses dan dipelajari; 1.4 Kriteria pencapaian SPM/NSPK dalam dokumen perencanaan kegiatan dan keuangan daerah disusun sesuai dengan SPM/ NSPK yang akan dianalisis. 2. Mengakses data 2.1. Dokumen perencanaan Daerah berupa dan informasi RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja tentang SPM/ NSPK SKPD, dll diakses dan dipelajari; yang akan di 2.2. Data dan informasi yang kurang tepat analisis. diklarifikasi, diminta penjelasan dandiminta lagi tambahanya; 2.3. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan sesuai PKPP dan hasilnya dicatat di lembar KKP. 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan Pengujian atas data ditentukan dan disepakati dengan dan informasi SKPD penanggungjawab kegiatan; rencana 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan pencapaian informasi dengan kriteria pelaksanaan SPM/NSPK dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.3. Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan SKPD penanggung jawab pekerjaan; 3.4. Hasil klarifikasi dengan SKPD penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya temuan kondisi temuan (positif maupun negatif) pengawasan aspek diidentifikasi dan dianalisis; rencana 4.2. Tiap-tiap kemungkinan penyebab diuji pencapaian dan dinalisis, hasilnya dicatat dalam SPM/NSPK KKP; 4.3. Catatan dalam KKP diklarifikasi dengan SKPD Penanggungjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut penyebab temuan; 4.4. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis; 4.6 Tiap-tiap kemungkinan akibat diuji dan dianalisis, hasilnya dicatat dalam KKP; 4.7 Catatan dalam KKP diklarifikasi dengan SKPD Penanggungjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut akibat temuan;
- 14 -
4.8 Rekomendasi
perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan; 4.9 Rumusan rekomendasi dikomunikasikan dengan SKPD penanggungjawab kegiatan dan dicatat dalam KKP. 5. Menulis temuan 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pengawasan pada KKP diringkas supaya mudah rencana dipahami dan dikonsultasikan dengan pencapaian pimpinan unit kerja dan dicatat dalam SPM/NSPK KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan; mengembangkan temuan pengawasan; menulis temuan pengawasan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan yang digunakan untuk mengawasi pencapaian SPM/NSPK. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 15 -
Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. ATK; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan(KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintah adalah sebagai berikut: 3.1. Mempelajari dokumen rencana RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD terkait program/kegiatan dan pengintegrasian SPM; 3.2. Menguji target pencapaian SPM dalam dokumen rencana, yang terdiri dari: a. Cek di dalam tabel indikasi rencana program prioritas RPJMD, apakah terdapat program-program SKPD pengampu SPM; b. Di dalam renstra SKPD melihat kegiatan dalam masingmasing renstra SKPD pengampu SPM, apakah indikator SPM di dalam renstra SKPD sesuai tidak jumlah indikator, target dan pagunya; c. Renja SKPD, target-target masing-masing SKPD pengampu SPM apakah sudah tercantum dan sesuai dengan indikator SPM; d. RKPD (seluruh program kegiatan bagi SKPD pengampu SPM sudah terangkum dalam dokumen ini) disini mengecek apakah indikator SPM dari masing-masing SKPD pengampu SPM sudah tertampung (di chek); e. Pemda menyampaikan RKPD dan KUA ke DPRD untuk
- 16 -
ditetapkan menjadi PPAS harus sejalan (melakukan pengecekan kesesuaian KUA PPAS dengan target-target pencapaian SPM di RKPD; f. Langkah terakhir adalah memastikan target-target pencapaian SPM tercantum sebagai kegiatan dalam Program RKA-SKPD. 4. Peraturan–peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait untuk melaksanakan kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4.3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah; 4.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 4.11. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; 4.13. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.14. Peraturan Menpan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.15. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi melalui
- 17 -
demonstrasi atau simulasi: persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan; mengembangkan temuan pengawasan; menulis temuan pengawasan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan yang digunakan untuk mengawasi pencapaian SPM/NSPK; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum merencanakan PKPP dan melaksanakan kegiatan pengawasan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1. Memahami tatacara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD,) dan dokumen SKPD (Renstra dan Renja) serta dokumen anggaran (KUA dan PPAS serta RKA-SKPD); 3.2. Memahami prinsip pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana RPJPD, RPJMD, RKPD, Rensra SKPD dan Renja SKPD terhadap pengendalian kebijakan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi hasil; 3.3. Memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan target pencapaian SPM; 3.4. Memahami indikator kinerja target capain SPM; 3.5. Memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.6. Memahami Standar Pengawasan peme, Kode Etik APIP, Norma dan Etika P2 dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah.
4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 4.1. Mampu menyusun standar penilaian pengawasan pemerintahan; 4.2. Mampu minta data pengawasan/pengawasan sesuai sasaran pengawasan yang benar, lengkap dan akurat; 4.3. Mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. Mampu mempedomani Standar Audit APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. Mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (P2 HP); 4.6. Mampu menerapkan prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan pada saat melakukan pengawaswan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. Integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan standar;
- 18 -
6.2. 6.3. 6.4.
6.5.
Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai; Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah.
KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
2. Menganalisis penerapan NSPK dalam Penyelenggaraan Pemda Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
ElemenKompetensi 1. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan
2. Mengakses Data penerapan NSPK.
FPP.BIN.01.002.01 Menganalisis penerapan NSPK dalam Penyelenggaraan Pemda Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan dalam menganalisa penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kriteria Unjuk kerja 1.1. PKPP diakses dan dipelajari; 1.2. Entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit kerja yang akandilakukan diikuti; 1.3. Dokumen NSPK yang akan diawasi diakses dan ditentukan; 1.4. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan diakses dan ditentukan. 2.1. Data dan informasi tentang penerapan NSPK diakses dan dipelajari; 2.2. Data dan Informasi yang kurang tepat diklarifikasi dan dipenuhi; 2.3. Data dan informasi tentang penerapan NSPKdianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasandan hasilnya dicatat di lembar KKP.
- 19 -
3. Melakukan Pengujian Data Penerapan NSPK.
4. Mengembangkan temuan pengawasan Penerapan NSPK.
5. Menulis temuan pengawasanpenera pan NSPK.
3.1. Kreteria keabsahan Data penerapan NSPK, ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan; 3.2. Kesesuaian peraturan daerah tentang pelaksanaan urusan dengan Kriteria NSPKserta implementasinya, dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.3. Hasil analisis NSPK diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami sebagai konsep temuan pengawasan; 5.2. Konsep temuan pengawasan dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan; 5.3. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep temuan pengawasan; 5.4. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk dinilai; 5.5. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP.
- 20 -
6. Menyusun Pokok6.1.Atribut kondisi dan penyebab dari Pokok Hasil seluruh temuan diringkas Pengawasan (P2 HP) sebagai konsep P2HP; penerapan NSPK. 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP; 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan menganalisa penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; Mengakses Data penerapan NSPK; Melakukan Pengujian Data Penerapan NSPK, Mengembangkan temuan pengawasan Penerapan NSPK, Menulis temuan pengawasanpenerapan NSPK dan Menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (P2 HP) penerapan NSPK.Unit ini berkaitan dengan unit kompetensi lain yang berkaitan erat dengan Kompetensi Umum Pengawas Pemerintahan dan Unit Kompetensi Menganalisis Rencana Pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD). NSPK adalah berbagai ketentuan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK sebagai dasar bagi Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan urusan adalah dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK. Kebijakan daerah tentang rencana pencapaian SPM adalah dokumen kebijakan daerah yang memuat target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan renja SKPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan
- 21 -
Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2.White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form KertasKerja Pengawasan(KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Database Pelayanan berdasarkan NSPK. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintah adalah: 3.1.Mempelajari Kebijakan NSPK terkait, yang terdiri dari; a. NSPK masing-masing Urusan Pemerintahan yang diejahwantahkan dengan Peraturan Menteri terkait diakses, diinventarisasi dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; b. Kebijakan daerah tentang rencana penerapan NSPK yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah/Perkada yang terkait dianalisa sesuai dengan target-target nasional, sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah serta hasilnya dituangkan dalam KKP; c. Proses penyusunan target-target penerapan NSPK diakses dan dianalisa serta hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.2.Menganalisa kesesuaian dengan NSPK terhadap penerapan urusan pemerintahan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan daerah; 3.3.Menganalisa dampak pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya; 3.4.Menilai apakah setiap urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 22 -
4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait untuk melaksanakan kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah; 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 4.10. PermendagriNomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.11. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; 4.12. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.13. Peraturan Menpan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.14. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian: 2.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi melalui demonstrasi atau simulasi: persiapan pelaksanaan pengawasan; Mengakses Data penerapan NSPK; Melakukan Pengujian Data Penerapan NSPK, Mengembangkan temuan pengawasan Penerapan NSPK, Menulis temuan pengawasanNSPK dan Menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (P2HP) penerapan NSPK; 2.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai
- 23 -
3.
4.
5.
5.
persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah Kompetensi Umum Pengawas Pemerintahan dan Unit Kompetensi Menganalisis Rencana Pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1. Memahami peraturan-peraturan terkait dengan NSPK; 3.2. Memahami indikator kinerja; 3.3. Memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.4. Memahami Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan; 3.5. Memahami IT. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 4.1. Mampu menyusun standar penilaian pengawasan/ pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah; 4.2. Mampu minta data pengawasan/pengawasan sesuai sasaran pengawasan yang benar, lengkap dan akurat; 4.3. Mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. Mampu mempedomani Standar Audit APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan pada saat melakukan pengawaswan. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. Integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun Aspek Kritis 5.1. Jika teknik pengawasan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 5.2. Jika sampling pengawasan tidak menggambarkan secara utuh populasi pengawasan; 5.3. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai; 5.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 5.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Peemriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah.
- 24 -
KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1
TINGKAT 3
2
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi
3
Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
3
4
Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
3
5
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
3
6
Memecahkan masalah
3
7
Menggunakan teknologi
2
3
3. Menganalisis Teknis Penerapan SPM Kode Unit FPP.BIN.01.003.01 Judul Unit Menganalisis teknis penerapan SPM Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk menganalisa teknis penerapan SPM. ElemenKompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersiapkan 1.1. PKPP diakses dan dipelajari; pelaksanaan 1.2. entry briefing dengan pimpinan tertinggi pengawasan unit kerja yang akandilakukan diikuti; 1.3. Dokumen SPM yang akan diawasi diakses dan ditentukan; 1.4. Target-target tahunan pencapaian SPM dan standar teknis beserta langkahlangkah kegiatan diakses dan ditentukan; 1.5. Kriteria proses penyusunan dokumen pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan dan sinergitasnya dengan target-target nasional ditentukan. 2. Mengakses 2.1. Data dan informasi tentang Pencapaian keabsahan Data SPM diakses dan dipelajari; Pencapaian SPM , 2.2. Tatacara/proses penyusunan dokumen proses penyusunan perencanaan terkait dengan pencapaian dokumen SPM diakses dan dipelajari; perencanaan dan 2.3. Data dan Informasi yang kurang tepat sinergitasnya diklarifikasidan dipenuhi; dengan target2.4. Data dan informasi tentang pencapaian target nasional. SPM serta proses penyusunan dokumen perencanaan serta sinergitasnya dengan target nasional dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasansesuai PKPP dan hasilnya dicatat di lembar KKP. 3. Melakukan 3.1. Kreteria keabsahan Data Pencapaian Pengujian SPM, proses penyusunan dokumen keabsahan Data perencanaan dan sinergitasnya dengan Pencapaian SPM, target-target nasional ditentukan dan proses penyusunan disepakati dengan penanggungjawab dokumen kegiatan; perencanaan dan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan
- 25 -
sinergitasnya dengan targettarget nasional.
4. Mengembangkan temuan pengawasan keabsahan Data Pencapaian SPM/ Penerapan NSPK , proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinergitasnya dengan targettarget nasional.
5. Menulis temuan pengawasankeabsa han Data penerapan dan Pencapaian SPM, proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinergitasnya dengan targettarget nasional. 6. Menyusun PokokPokok Hasil Pengawasan (P2 HP) keabsahan Data Penerapan dan Pencapaian SPM, proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinergitasnya dengan targettarget nasional.
informasi dengan kriteria pelaksanaan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.3. Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.4. Hasilklarifikasi dengan penanggungjawabdicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP. 6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan disunting menjadi ringkas sebagai konsep P2HP; 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP; 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan.
- 26 -
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisa teknis penerapan SPM melalui pengujian keabsahan data pencapaian SPM, proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinergitasnya dengan target-target nasional. Unit ini terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan; mengembangkan temuan pengawasan; menulis temuan pengawasan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundangundangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki daerah untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan daerah dan dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. Analisis Kemampuan dan potensi daerah adalah pengolahan
- 27 -
terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2.White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form KertasKerja Pengawasan(KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Database Pelayanan berdasarkan SPM; 2.6. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintah adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan SPM terkait, yang terdiri dari; a. SPM masing-masing Urusan Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri terkait diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; b. Kebijakan daerah tentang rencana penerapan dan pencapaian target SPM yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah/Perkada yang terkait dianalisa sesuai dengan target-target nasional, sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah serta hasilnya dituangkan dalam KKP; c. Proses penyusunan target-target penerapan dan pencapaian SPM diakses dan dianalisa serta hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.2. Analisa apakah batas waktu Pencapaian SPM secara Nasional dan Jangka Waktu Pencapaian SPM di Daerah telah sesuai; 3.3. Analisa apakah pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan danpenganggaran telah dilakukan; 3.4. Analisa apakah mekanisme pembelanjaan penerapan SPM telah memadai; 3.5. Analisa apakah sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian targettahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat telah sesuai ketentuan. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait untuk melaksanakan kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 28 -
4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. 4.11. 4.12. 4.13.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor6 Tahun 2007 TentangPetunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan SPM; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; Peraturan Menpan :PER/04/M.PAN/03/2008Tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); Peraturan Menpan Dan RB Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Kontek Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi melalui demonstrasi atau simulasi: persiapan pelaksanaan pengawasan, akses data dan informasi pengawasan, Pengujian atas data dan informasi pengawasan, pengembangan temuan pengawasan, menulis temuan pengawasan,serta menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (P2HP) pengawasan teknis penerapan SPM; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum dan menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD). 3.Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1.Memahami peraturan-peraturan terkait dengan SPM; 3.2.Memamahi tata cara petunjuk Penyusunan Dan Penetapan SPM; 3.3.Memahami Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 29 -
3.4.Memahami indikator kinerja; 3.5.Memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.6.Memahami Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, Norma dan Etika P2; 3.7.Memahami IT. 4.Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1.Mampu menyusun standar evaluasi; 4.2.Mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.3.Mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.4.Mampu menerapkan kebijakan terkait SPM dalam pelaksanaan pengawasan/evaluasi; 4.5.Mampu menerapkan standar pemeriksaan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1 Integritas; 5.2 Independen; 5.3 Obyektif; 5.4 Cermat/teliti; 5.5 Berorientasi hasil; 5.6 Santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada kebijakan lain kreteria pelaksanaan SPM yang berbeda dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 6.2. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.3. Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.4. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI
1
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
2 3 4 5 6 7
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
4. Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD Kode Unit FPP.BIN.01.004.01 Judul Unit Menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan
- 30 -
pemerintahan yang bersifat pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD oleh Pemerintah Daerah. Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Mempersiapkan pelaksanaan analisis
1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
2. Mengakses Data pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
3. Melakukan Pengujian Data pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
PKPPdiakses dan dipelajari; entry briefing dengan pimpinan tertinggi; unit kerja yang akan dilakukan diikuti; Dokumen pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPDyang akan diawasi diakses dan ditentukan; 1.5. Peraturan Daerah tentang pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPDdiakses dan ditentukan. 2.1.Data dan informasi tentang pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD diakses dan dipelajari; 2.2.Data dan Informasi yang kurang tepat diklarifikasi dan dipenuhi; 2.3.Data dan informasi tentang pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD dianalisis dengan menggunakan teknikteknik analisis sesuai SOP dan hasilnya dicatat di lembar KKAnalisis. 3.1. Kreteria keabsahan Data pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD, ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan; 3.2. Kesesuaian peraturan daerah tentang pelaksanaan urusan dengan Kriteria pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD serta implementasinya, dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.3. Hasil analisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.4. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Analisis (KKAnalisis) sebagai
- 31 -
bagian dari atribut kondisi yang dianalis. 4. Mengembangkan hasil analisis sesuai ketentuan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan
4.1.Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi hasil analisis yang positif maupun negatif diidentifikasi, dianalisis dan diuji serta hasilnya dituangkan dalam KKAnalisis; 4.2.Catatan dalam KKAnalisis diklarifikasi dengan Penanggunggjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut penyebab hasil analisis yang positif maupun negatif; 4.3.Kemungkinan akibat terjadinya kondisi hasil analisis yang positif maupun negatif diidentifikasi dan dianalisis; 4.4.Tiap-tiap kemungkinan akibat dinalisis dan diuji.hasilnya dicatat dalam KKAnalisis; 4.5.Catatan dalam KKAnalisis diklarifikasi dengan Penanggungjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut hasil analisis; 4.6.Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya inkonsistensi pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; 4.7.Rumusan rekomendasi dikomunikasikan dengan penanggung jawab kegiatan dan dicatat dalam KKAnalisis. 5. Memformulasikan 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat telaahan atas hasil pada KKAnalisis diringkas supaya analisis pembinaan mudah dipahami sebagai konsep pelaksanaan rekomendasi hasil analisis pembinaan urusan pelaksanaan urusan pilihan terhadap pemerintahan yang RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja bersifat pilihan SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; 5.2. Konsep telaahan hasil analisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKAnalisis untuk mendapatkan tanggapan; 5.3. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja di tulis dalam konsep telahaan hasil analisis pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUAPPAS dan RKADPA SKPD; 5.4. Konsep telahaan pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai;
- 32 -
5.5. Hasil konsultasi dengan Supervisor ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim untuk digabung menjadi konsep telahaan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD, melalui Mempersiapkan pelaksanaan analisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, Mengakses Data pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, Melakukan PengujianData pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, Mengembangkan hasil analisis sesuai ketentuan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, Memformulasikan telaahan atas hasil analisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terhadap. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan urusan adalah dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK. Kebijakan daerah tentang rencana pencapaian SPM adalah dokumen kebijakan daerah yang memuat target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan renja SKPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 33 -
Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. Whiteboard/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Analisis(KKA); 2.4. Lap top; 2.5.Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintah adalah 3.1.Mempelajari kebijakan daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai potensi daerah, yang dituangkan dalam dokumen perencananaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; 3.2. Menganalisa kesesuaian penerapan NSPK urusan pilihan dengan dokumen perencanaan daerah, serta hasilnya dituangkan dalam KKA; 3.3. Menganalisa proses pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daera, serta hasilnya dituangkan dalam KKA; 3.4. Menganalisa upaya pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan pilihan yang menjadi kewenangannya, serta hasilnya dituangkan dalam KKA; 3.5. Menganalisa kelemahan atas pelaksanaan urusan pilihan, akibat dari kurangnya pembinaan Pemerintah, sebagai bahan masukan kepada Menteri Dalam Negeri. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait untuk melaksanakan kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 34 -
4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
4.10. 4.11.
4.12. 4.13. 4.14.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; PermendagriNomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; Peraturan Menpan PER/04/M.PAN/03/2008tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Kontek Penilaian : 1.1 Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi melalui demonstrasi atau simulasi persiapan pelaksanaan analisis, akses data dan informasi pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; Pengujian data dan informasi terkait pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; mengembangkan hasil analisis sesuai ketentuan pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan dan memformulasikan telaahan atas hasil analisis pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; 1.2 Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Persyaratan Kompetensi: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah:
- 35 -
3.
4.
5.
6.
2.1. Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); 2.2. Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemda. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1. Memahami NSPK terkait dengan urusan pilihan; 3.2. Memamahi tata cara penyusunan perencanaan daerah; 3.3. Memahami teknik analisa; 3.4. Memahami indikator kinerja; 3.5. Memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.6. Memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan Pemerintahan; 3.7. Memahami IT. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. Mampu menyusun standar evaluasi; 4.2. Mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.3. Mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.4. Mampu menerapkan kebijakan terkait NSPK dalam pelaksanaan pengawasan/evaluasi; 4.5. Mampu menerapkan standar pemeriksaan; 4.6. Mampu mengoperasionalkan alat pengolah data. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. Integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun Aspek Kritis 6.1 Jika ada kebijakan lain kreteria pelaksanaanSPM yang berbeda dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 6.2 Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan standar. 6.3 Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan.
KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 2 3 4 5 6 7
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
5. Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat Kode Unit FPP.BIN.01.005.01 Judul Unit Menganalisis dampak pelaksanaaan urusan
- 36 -
Deskripsi Unit
ElemenKompetensi
pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk menganalisis dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kriteria Unjuk kerja
1. Mempersiapkan pelaksanaan analisis
1.1. PKPPdiakses dan dipelajari; 1.2. entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit kerja yang akan dilakukan diikuti;
2. Mengakses Data dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat
2.1.Data dan informasi tentang kebijakan daerah untuk pelaksanaan urusan pilihan diakses dan dipelajari; 2.2.Data dan Informasi yang kurang tepat diklarifikasi dan dipenuhi; 2.3.Data dan informasi tentang program dan kegiatan terkait pelaksanaan urusan pilihandianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis sesuai SOP dan hasilnya dicatat di lembar KKAnalisis. 3.1. Kreteria keabsahan Data pelaksanaan urusan pilihan diakses dan dipelajari, ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan; 3.2. Kesesuaian kebijakan daerah tentang NSPK pelaksanaan urusan pilihan, dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.3. Kesesuaian pencapaian indikator kinerja utama pada program dan kegiatan terkait pelaksanaan urusan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan; 3.4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan urusan pilihan dianalisa dan Hasil analisadiklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Analisis (KKAnalisis) sebagai bagian dari atribut kondisi yang dianalis; 3.5. Tingkat perekonomian mikro masyarakat yang melaksanakan urusan pilihan dianalisa dan Hasil analisadiklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Analisis (KKAnalisis) sebagai bagian dari atribut kondisi yang dianalis. 4.1.Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi hasil analisis yang positif maupun negatif diidentifikasi (tinggi/rendahnya partisipasi masyarakat dan naik atau tidaknya perekonomian masyarakat) dianalisis dan diuji serta hasilnya dituangkan dalam
3. Melakukan Pengujian dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada
- 37 -
kesejahteraan masyarakat.
5.Memformulasikan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat.
KKAnalisis; 4.2.Catatan dalam KKAnalisis diklarifikasi dengan Penanggunggjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut penyebab hasil analisis yang positif maupun negatif; 4.3.Kemungkinan akibat terjadinya kondisi hasil analisis yang positif maupun negatif diidentifikasi dan dianalisis; 4.4.Tiap-tiap kemungkinan akibat dinalisis dan diuji,hasilnya dicatat dalam KKAnalisis; 4.5.Catatan dalam KKAnalisis diklarifikasi dengan Penanggungjawab Kegiatan sebagai bagian dari atribut hasil analisis; 4.6.Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya inkonsistensi pelaksanaan urusan pilihan; 4.7.Rumusan rekomendasi dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan dan dicatat dalam KKAnalisis. 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKAnalisis diringkas supaya mudah dipahami sebagai konsep rekomendasi hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada masyarakat; 5.2. Konsep telaahan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada masyarakat dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKAnalisis untuk mendapatkan tanggapan; 5.3. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja di tulis dalam konsep telahaan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada masyarakat; 5.4. Konsep hasil analisa dampak pelaksanaan urusan pilihan pada masyarakat. dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai dan hasilnya ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim untuk digabung menjadi konsep telahaan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk menganalisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat, melalui : mempersiapkan pelaksanaan analisis; mengakses Data dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat, melakukan pengujian data dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat; mengembangkan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat; memformulasikan temuan atas hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
- 38 -
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan urusan adalah dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK. Kebijakan daerah tentang rencana pencapaian SPM adalah dokumen kebijakan daerah yang memuat target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan renja SKPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
- 39 -
sebelum disepakati dengan DPRD. Kesejateraan masyarakat adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. Whiteboard/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Analisis(KKA); 2.4. Lap top; 2.5. Database penerapan urusan pilihan; 2.6. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan oleh Pengawas Pemerintah adalah: 3.1. Mempelajari kebijakan daerah yang terkait dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sesuai potensi daerah, yang dituangkan dalam dokumen perencananaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD; 3.2. Menganalisa kesesuaian penerapan NSPK urusan pilihan dengan dokumen perencanaan daerah, serta hasilnya dituangkan dalam KKA; 3.3. Menganalisa indikator kinerja utama pencapaian program/kegiatan terkait urusan pilihan; 3.4. Menganalisa tingkat partisipasi masyarakat dan dampaknya bagi perekonomian mikro masyarakat setempat dalam pelaksanaan urusan pilihan sesuai dengan potensi wiayahnya; 3.5. Menganalisa kelemahan atas pelaksanaan urusan pilihan, sebagai bahan masukan kepada Kepala Daerah. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi ini adalah : 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi; 4.10. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
- 40 -
4.11.
4.12. 4.13. 4.14.
Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; Peraturan Menpan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Kontek Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja, ataupun melalui praktek/demontrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan dimana persiapan pelaksanaan analisis, akses data dan informasi dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat; Pengujian data dan informasi terkait dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat; mengembangkan hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakat dan Memformulasikan telaahan atas hasil analisis dampak pelaksanaan urusan pilihan pada kesejahteraan masyarakatdidemontrasikan; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Persyaratan Kompetensi: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah: 2.1. Menganalisis rencana pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD); 2.2. Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemda; 2.3. Melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan. 3. Pengetahuanyang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1. Memahami NSPK terkait dengan urusan pilihan; 3.2. Memamahi tata cara penyusunan perencanaan daerah; 3.3. Memahami prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat; 3.4. Memahami teknik analisa; 3.5. Memahami indikator kinerja; 3.6. Memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.7. Memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan Pemerintahan; 3.8. Memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. Mampu menyusun standar evaluasi; 4.2. Mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.3. Mampu mengoperasionalkan alat pengolah data;
- 41 -
4.4. Mampu menerapkan kebijakan terkait NSPK dalam pelaksanaan pengawasan/ evaluasi; 4.5. Mampu menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan/ evaluasi; 4.6. Mampu menerapkan standar pemeriksaan; 4.7. Mampu mengoperasionalkan alat pengolah data. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. Integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada kebijakan lain kreteria pelaksanaan urusan pilihan yang berbeda dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 6.2. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.3.Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
6. Mengawasi Administrasi Umum Aspek Kelembagaan Kode Unit FPP.WAS.02.006.01 Judul Unit Mengawasi Administrasi Umum Aspek Kelembagaan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk mengawasi administrasi umum aspek kelembagaan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1.Persiapan pelaksanaan pengawasan dilakukan 2. Mengakses data dan informasi pengawasan aspek kelembagaan.
1.1.PKPP diakses dan dipelajari; 1.2.entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti.
2.1. Data dan informasi diklarifikasi dan dipenuhi; 2.2. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasil analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan aspek Pengujian atas data Kelembagaan ditentukan dan disepakati dan informasi dengan penanggungjawab kegiatan;
- 42 -
pengawasan aspek 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan kelembagaan informasi dengan kriteria pelaksanaan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.3. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) pengawasanaspek diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya kelembagaan dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5. Menulis temuan 5.1.Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pengawasan aspek pada KKP diringkas supaya mudah kelembagaan dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2.Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3.Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP. 6. Menyusun Pokok- 6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh Pokok Hasil temuan disunting menjadi ringkas Pengawasan (P2 HP) sebagai konsep P2HP; aspek kelembagaan 6.2. Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP; 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan administrasi umum aspek kelembagaan, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan aspek kelembagaan; melakukan pengujian atas data
- 43 -
dan informasi pengawasan aspek kelembagaan; mengembangkan temuan pengawasan aspek kelembagaan; menulis temuan pengawasan aspek kelembagaan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan aspek kelembagaan. Perangkat daerah provinsi adalahunsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota adalahunsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan oleh Pengawas Pemrintah adalah: 3.1. Menguji kesesuaian penetapan perangkat daerah dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: a. Struktur organisasi perangkat daerah dan dasar hukum pembentukannya diakses dan dipelajari; b. Kesesuaianorganisasi antara urusan wajib dan urusan pilihan dianalisis; c. Kesesuaian tugas dan fungsi organisasi dengan cakupan kewenangannya dianalisis; d. Struktur organisasi telah menampung semua tugas dan fungsi diuji; e. Struktur organisasi telah mencerminkan pengendalian intern yang baik diteliti dan dianalisa; f. Uraian tugas dan wewenang dari unit kerja/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bersangkutan diteliti dan dianalisa apakah telah dibuat; g. Uraian tugas yang telah dibuat diteliti dan dianalisa apakah tidak ada yang tumpang tindih baik antar unit kerja sendiri maupun antar SKPD, apabila ada sebutkan tugas-tugas yang tumpang tindih dan analisa dampaknya; h. Uraian tugas yang dibuat telah diteliti dan dianalisa apakah telah dikomunikasikan dan telah dipahami oleh para pejabat/staf; i. Struktur organisasi, tugas dan fungsi diteliti dan dianalisa apakah telah dilakukan evaluasi secara periodik dan dapatkan simpulannya; j. Wewenang yang melekat diteliti dan dianalisa apakah telah sesuai dengan tingkat kedudukan organisasi; k. Fungsi organisasi diteliti dan dianalisa apakah telah terbagi habis pada unit-unit kerja yang ada; l. Pembagian Sub Unit Kerja diteliti dan dianalisa apakah telah sesuai dengan kemampuan rentang kendali; m. Struktur Organisasi diteliti dan dianalisa apakah telah sesuai dengan beban tugas yang ada. 3.2. Menguji dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja, yang terdiri dari:
- 44 -
a. Dokumen Analisis Jabatan dan Beban Kerja diakses dan dipelajari; b. Metodologipenyusunan anjab dan ABK diteliti dan dianalisa; c. Kesesuaian penyusunan Anjab dengan best practice yang ada dibandingkan; d. Perhitungan analisa beban kerja dengan best practice yang ada dibandingkan; e. Anjab dan ABK telah menampung semua tugas dan fungsi diuji; f. Hasil Anjab dan ABK telah menjadi pedoman dalam organisasi diteliti dan dipelajari. 3.3. Menguji Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP), yang terdir dari : a. Jumlah kebutuhan dan realisasi SOP yang sudah ditetapkan diakses dan dipelajari; b. Alasan belum ditetapkannya SOP diidentifikasi; c. Dokumen SOP yang telah ditetapkan dipelajari dan dianalisa; d. Metodologi penyusunan SOP diteliti dan dianalisa; e. Kesesuaian SOP dengan best-practice yang ada dibandingkan; f. SOP yang sudah ditetapkan diteliti dan dianalisa apakah telah diterapkan secara memadai. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemeritah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prsarana Kerja Pemeritah Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.9. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 4.11. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- 45 -
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan aspek kelembagaan; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan aspek kelembagaan; mengembangkan temuan pengawasan aspek kelembagaan; menulis temuan pengawasan aspek kelembagaan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan aspek kelembagaan; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum penyusunan PKPP dan melaksanakan kegiatan PKPP. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip organisasi perangkat daerah; 3.2. memahami IT; 3.3. memahami Kode etik pemeriksaan; 3.4. memahami teknik pemeriksaan; 3.5. memahami standar pemeriksaan; 3.6. memahami teknik komunikasi. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3. mampu menerapkan kebijakan terkait organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan pengawasan; 4.4. mampu menerapkan standar pemeriksaan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2.Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.3. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai.
- 46 -
KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
7. Mengawasi Pengelolaan SDM Kode Unit FPP.WAS.02.007.01. Judul Unit Mengawasi Pengelolaan SDM Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk mengawasi pengelolaan SDM. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Persiapan pelaksanaan pengawasan dilakukan 2. Mengakses data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian .
3. Melakukan Pengujian atas data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian
4. Mengembangkan temuan pengawasan aspek Kepegawaian
1.1 PKPP diakses dan dipelajari; 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti. 2.1. Data dan informasi diklarifikasi dan dipenuhi; 2.2. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasil analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan aspek Kepegawaian ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan; 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pelaksanaan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.3. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif)
- 47 -
diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan; 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5. Menulis temuan 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pengawasan aspek pada KKP diringkas supaya mudah Kepegawaian dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP; 6. Menyusun Pokok6.1.Atribut kondisi dan penyebab dari Pokok Hasil seluruh temuan disunting menjadi Pengawasan/Pengawa ringkas sebagai konsep P2HP; san (P2 HP) aspek 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Kepegawaian Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP; 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan Mengawasi Pengelolaan SDM, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian ; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian ; mengembangkan temuan pengawasan aspek Kepegawaian ; menulis temuan pengawasan aspek Kepegawaian ; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan aspek Kepegawaian. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan pengawasan administrasi umum aspek Kepegawaian adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Menguji kebijakan Kepegawaian, yang terdiri dari; a. Struktur organisasi unit kerja dan dasar hukum pembentukannya diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP;
- 48 -
b. Kebijakan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kepegawaian diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; c. Kebijakan daerah tersebut diakses dan dipelajari apakah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya serta hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.2. Menguji mekanisme Penerimaan Pegawai Baru. a. Periksa apakah dalam setiap pengadaan pegawai dibentuk Panitia Penyaringan/Penerimaan, Periksa komposisi personil panitia apakah secara fungsional terkait dengan tugas pokok dan fungsinya; b. Periksa apakah penerimaan Pegawai Negeri Sipil telah diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui media massa daerah yang beroplah besar berikut formasi yang dibutuhkan, dan Periksa jangka waktu pengumuman 15 hari sebelum tanggal penerimaan lamaran; c. Periksa apakah dalam pengumuman tersebut, sebagaimana point b telah mencantumkan : 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; 2) Alamat dan tempat lamaran ditujukan; 3) Batas waktu pengajuan lamaran; 4) Jadual pelaksanaan seleksi baik tertulis maupun lisan; 5) Klasifikasi Ijazah; 6) Batas Usia; 7) Waktu dan Tempat Seleksi; d. Apakah ada syarat-syarat lain yang ditentukan Daerah di luar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah terkait Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jelaskan pertimbangannya, dapatkan datanya dan Periksa; e. Periksa apakah masih ada penerimaan tenaga kerja kontrak, tenaga harian lepas, dan pegawai tidak tetap, bagaimana dasar kebijakan pengangkatannya dan darimana sumber dananya; f. Periksa apakah dalam penempatan pegawai telah sesuai dengan klasifikasi ijazah yang dimiliki; g. Periksa apakah jumlah hasil pengadaan CPNS melebihi formasi yang tersedia, Periksa dasar pertimbangannya; h. Periksa realisasi penerimaan CPNS dari tenaga honorer; i. Penerimaan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah: 1) Periksa apakah telah dibentuk Kepanitiaan Penerimaan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah; 2) Uji apakah proses pendaftaran calon Praja dilaksanakan secara terbuka dan sesuai standar prosedur yang ditetapkan; 3) Periksa apakah kelulusan Calon Praja IPDN Tingkat Daerah telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan; 4) Periksa daftar nominatif hasil test Calon Praja IPDN Tingkat Daerah dan bandingkan dengan daftar kelulusan apakah telah memenuhi persyaratan kelulusan; 5) Periksa apakah terjadi kebocoran soal ujian/seleksi; 6) Periksa apakah terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat pemerintahan daerah dalam proses seleksi; 3.3. Menguji pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil:
- 49 -
1) Latihan Pra Jabatan a) Dapatkan SK penetapan Panitia Latihan Pra Jabatan; b) Periksa apakah ada CPNS yang belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apa sebabnya; c) Periksa apakah ada CPNS yang telah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih belum mengikuti Latihan Pra Jabatan, dan apakah yang 2 (dua) tahun lebih tetap diusulkan menjadi PNS; 2) Pengujian Kesehatan Periksa CPNS yang diangkat menjadi PNS apakah telah memenuhi syarat kesehatan jasmani yang ditetapkan oleh Dokter/Tim Majelis Penguji Kesehatan yang ditunjuk pemerintah. (Lakukan Uji Petik). 3) Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil; Periksa apakah ada CPNS yang telah diangkat menjadi PNS belum diambil sumpah/janji, apa sebabnya terjadi kelambatan dilakukan pengambilan sumpah/janji; 3.4. Menguji pelaksanaan Kenaikan Pangkat. a. Dapatkan data dan berkas penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil periode 1 April dan 1 Oktober setiap tahun berjalan sebagai berikut : 1) Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat kenaikan pangkat baik reguler maupun pilihan apakah ada (buku penjagaan kenaikan pangkat) tetapi belum diusulkan, apa sebabnya; 2) Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan tetapi belum diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat, apa sebabnya; 3) PNS yang diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat pilihan, namun belum memenuhi persyaratan (antara rekomendasi Baperjakat); b Uji berkas usulan kenaikan pangkat pilihan apakah sudah mendapat pertimbangan dari Baperjakat; c Periksa apakah ada pendelegasian wewenang Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang penetapan SK kenaikan pangkat; 3.5. Menguji pelaksanaan Ujian Dinas. Dapatkan dan periksa data pelaksanaan Ujian Dinas dalam rangka kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut : a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Panitia Penyelenggara Ujian Dinas; b. Pemberitahuan/Edaran tentang pelaksanaan ujian dinas kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah; c. Pegawai Negeri Sipil golongan II/d dan III/d yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti ujian dinas, namun belum diikutsertakan dalam ujian dinas, apa sebabnya; d. Lakukan uji petik beberapa berkas Pegawai Negeri Sipil peserta ujian dinas untuk menguji kebenaran persyaratan; 3.6. Menguji pelaksanaan Pemberian Kenaikan Gaji Berkala. a. Apakah terdapat PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan Kenaikan Gaji Berkala, namun belum ditetapkan/ diterbitkan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala, (buku penjagaan KGB); b. Ketepatan waktu penetapan Kenaikan Gaji Berkala PNS; 3.7.Menguji pelaksanaan Pengangkatan dalam Jabatan.
- 50 -
a Apakah Kepala Daerah telah menetapkan analisis jabatan sebagai pertimbangan dalam menetapkan formasi jabatan, Periksa apakah hasil analisis jabatan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; b Apakah SK. Pembentukan Tim Baperjakat telah diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun, Periksa susunan personilnya; c Apakah Kepala Daerah dalam mengusulkan 3 (tiga) orang calon Sekretaris Daerah kepada Menteri Dalam Negeri adalah PNS yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku, dapatkan datanya dan Periksa; d Apakah Sekretaris Daerah selaku pembina Pegawai Negeri Sipil Daerah telah menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dapatkan datanya dan Periksa; e Periksa apakah terdapat PNS yang telah memasuki usia pensiun tetapi masih dipekerjakan dan menerima gaji penuh (100 %); f Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan kebijakan tertulis mengenai batas usia pensiun bagi PNS, apabila tidak ada apakah pejabat struktural eselon I dan II yang sudah mencapai usia 56 tahun telah diusulkan oleh BKD kepada Kepala Daerah perpanjangan jabatannya, apa pertimbangannya; g Periksa apakah perpanjangan usia pensiun pejabat struktural eselon I dan II yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sudah melalui pertimbangan Baperjakat; h Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah tentang pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah dan penempatan PNS pada BUMD, apa dasar pertimbangannya dan bagaimana kebijakan pemberian tunjangannya; i Periksa tunjangan jabatan terhadap PNS yang menduduki jabatan rangkap, baik sebagai penjabat kepala daerah maupun dalam jabatan fungsional; j Apakah masih terdapat pejabat yang telah diangkat dalam jabatan struktural telah 5 (lima) tahun lebih belum dialihtugaskan; k Periksa apakah pengangkatan PNS dalam jabatan struktural telah dilakukan melalui pertimbangan Baperjakat; l Periksa notulen hasil sidang Baperjakat, apakah untuk 1 (satu) jabatan telah diusulkan 3 (tiga) orang (1 : 3), dan bandingkan SK Pengangkatan dalam Jabatan dengan notulen hasil sidang Baperjakat tersebut; m Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum diberikan tunjangan jabatan sejak saat pelantikan; n Periksa apakah ada pejabat yang pangkatnya lebih rendah membawahi secara langsung Pegawai/Pejabat yang pangkatnya lebih tinggi, apa sebabnya; o Periksa apakah ada PNS yang didaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum belum mengajukan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri; p Apakah ada PNS yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan negeri belum ditetapkan keputusan
- 51 -
pemberhentian dari jabatan negeri, Periksa dapatkan datanya; q Periksa apakah ada PNS yang didaftar menjadi Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan dari jabatan negeri telah berusia 56 tahun atau lebih, belum diusulkan untuk pensiun; r Periksa apakah pengangkatan pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Bupati/ Walikota belum dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur; s Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai ketetapan Komisi Pemilihan Umum setelah 21 (duapuluh satu) hari tidak mengajukan untuk diperkerjakan kembali namun belum dikenakan sanksi hukuman disiplin; t Periksa apakah ada PNS yang tidak terpilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah setelah mengajukan untuk bekerja kembali, namun belum dipekerjakan, apa sebabnya; u Periksa apakah ada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan struktural tetapi tidak melaksanakan tugasnya karena diperbantukan di Unit Kerja lain; v Periksa apakah ada pejabat yang menduduki jabatan struktural yang berasal dari perguruan tinggi/tenaga dosen, bagaimana dasar pertimbangan pengangkatannya; 3.8.Menguji pelaksanaan Pemindahan Pegawai a. Periksa apakah ada perpindahan PNS Pusat menjadi PNS Daerah dan sebaliknya telah memperoleh: 1) Persetujuan dari pejabat berwenang; 2) Mempunyai Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau sedang dalam proses peradilan; 3) Setiap unsur penilaian unsur prestasi kerja dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 4) Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang tidak sedang menjalani tugas belajar; b. Periksa apakah perpindahan PNS Pusat/Daerah menjadi PNS Depdagri telah memenuhi hasil pengamatan kompetensi yang sekurang-kurangnya bernilai baik; c. Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN); d. Periksa apakah ada PNS yang pindah antar kabupaten/kota antar propinsi yang telah mendapatkan penetapan Gubernur, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN); e. Periksa apakah ada PNS propinsi dan kabupten/kota yang pindah ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya yang telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Dalam Negeri, namun belum memperoleh pertimbangan Kepala BKN (Regional BKN); f. Periksa apakah ada pejabat/pegawai yang berasal dari TNI/POLRI yang diangkat dalam jabatan struktural namun belum beralih status kepegawaiannya;
- 52 -
3.9. Menguji pelaksanaan Pemensiunan Pegawai. a Periksa apakah ada PNS yang telah memasuki batas usia pensiun tetapi belum mendapatkan SK pensiun, apa sebabnya; b Periksa apakah ada PNS yang telah menerima SK Pensiun tetapi masih menerima gaji secara penuh (100 %); 3.10. Menguji pelaksanaan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil. a. Pembinaan Disiplin Pegawai 1) Hukuman Disiplin a) Dapatkan data dan periksa apakah telah dibuat pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat lainnya. Mintakan fotocopy SK tersebut; b) Dapatkan data dan uji apakah terdapat PNS yang menjadi anggota/pengurus Partai Politik belum diberhentikan sebagai PNS; c) Periksa apakah ada PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Pengawas Pemilihan belum mendapatkan ijin tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsungnya; d) Periksa apakah dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin dibentuk Majelis Pertimbangan kepegawaian, sejauhmana kegiatan dari Majelis tersebut. Lampirkan foto copy SK-nya; e) Periksa apakah ada PNS yang melanggar kode etik/disiplin PNS belum dikenakan sanksi sesuai jenis pelanggarannya; f) Periksa apakah ada prosedur pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin tidak mengacu pada ketentuan terkait Disiplin PNS; g) Periksa apakah ada PNS yang dikenakan hukuman disiplin dan mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan sejauhmana tindaklanjut penyelesaiannya; h) Periksa apakah ada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang kasusnya masih diproses oleh pihak Kepolisian/ Pengadilan/ Kejaksaan. Bagaimana penyelesaian status kepegawaiannya; i) Periksa apakah ada PNS yang selain dijatuhi hukuman disiplin juga dikenakan tuntutan ganti rugi. Bagaimana realisasi penyelesaiannya; j) Periksa apakah ada PNS yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapatkan ketetapan hukum oleh penegak hukum, namun status kepegawaiannya belum diproses sesuai ketentuan; k) Periksa apakah terdapat PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin, diangkat dalam jabatan struktural; 2) Ketaatan Terhadap Ketentuan Jam Kerja. a) Periksa apakah kebijaksanaan Kepala Daerah tentang ketentuan jam kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan dan ditaati; b) Periksa apakah terhadap PNS yang melanggar ketentuan
- 53 -
3.11.
3.12.
3. 13.
3.14. 3.15.
jam kerja, telah diberi peringatan maupun hukuman disiplin sesuai ketentuan; 3) Penertiban Ijazah Palsu/Aspal. Periksa apakah ada PNS yang memiliki Ijazah palsu/Aspal dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya; 4) Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P). a) Periksa apakah telah dibentuk Tim Penilaian LP2P sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mintakan Salinan (foto copy) SK tersebut; b) Periksa berapa jumlah PNS wajib LP2P, berapa yang telah menyampaikan laporan dan yang belum menyampaikan laporan; c) Periksa apakah pegawai yang tidak (terlambat) menyampaikan LP2P telah diambil tindakan dan apa jenisnya; Menguji pelaksanaan Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS; a. Periksa apakah sudah dibuat pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah kepada pejabat lainnya tentang pelaksanaan pemberian ijin perkawinan dan perceraian PNS. (Lampirkan foto copy SK tersebut); b. Periksa apakah ada PNS yang melakukan perkawinan lebih dari satu tanpa persetujuan isteri pertama dan Pimpinan Satuan Kerja; c. Periksa apakah pembagian gaji PNS yang telah mendapatkan ijin melakukan perkawinan lebih dari satu gajinya telah dibagi sesuai dengan kesepakatan; Menguji pelaksanaan Kesejahteraan Pegawai. a Periksa apakah ada kebijakan Kepala Daerah mengenai kesejahteraan pegawai, dalam bentuk apa, bagaimana pengaturannya dan darimana sumberdananya; b Periksa apakah ada anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji PNS yang sudah tidak berhak mendapat tunjangan, tetapi masih tetap dibayarkan tunjangannya; Menguji pelaksanaan pemberian Tanda-tanda Kehormatan. Periksa apakah ada pegawai yang telah mengabdi mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun tanpa cacat belum diusulkan untuk mendapatkan Satya Lencana Karya Satya, Periksa apa sebabnya; Menguji pelaksanaan Pemberian Kartu Pegawai. Periksa apakah ada PNS yang belum memiliki Kartu Pegawai dan apa sebabnya; Menguji pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai. a. Periksa apakah rencana dan Program Diklat Pegawai Negeri Sipil telah disusun setiap tahun anggaran yang meliputi Diklatpim, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis; b. Periksa apakah Diklat Propinsi dalam setiap penyelenggaraan Diklat PNS telah membuat pedoman sesuai jenis Diklat yang dilaksanakan; c. Periksa apakah setiap pelaksanaan Diklat telah dibuat laporan pelaksanaannya; d. Periksa apakah kurikulum dan metode Diklat telah mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; e. Periksa apakah pimpinan satuan kerja telah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis
- 54 -
Diklat yang sesuai dengan kebutuhan instansinya dan mengusulkan kepada Badan Diklat Propinsi; f. Periksa apakah ada rencana dan program diklat PNS yang disusun meliputi Diklatpim, Diklat Teknis, Diklat Fungsional, Diklat Kader, Pendidikan Formal lainnya yang didukung dengan APBD tetapi ada dana pungutan/ kontribusi/swadana; g. Periksa apabila tidak didukung dana APBD, apakah Gubernur mengeluarkan kebijakan pelaksanaan Diklat dengan menggunakan dana pungutan/ kontribusi/swadana; 3. 16. Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil a Periksa PNS yang telah diberikan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; b Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 18 (delapan belas) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan pada tahun sebelumnya tidak mengambil cuti tahunan dan diambil bersamaan pada tahun yang berjalan; c Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan selama 24 (dua puluh empat) hari kerja apakah PNS yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih tidak mengambil cuti tahunan; d Periksa PNS yang menjalani cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ditempat yang sulit perhubungannya (transportasinya) apakah diberikan tambahan hari; e Periksa apakah PNS yang diberikan cuti besar selama 3 (tiga) bulan telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus; f Periksa PNS yang diberikan cuti tahunan dalam tahun yang berjalan apakah pernah diberikan cuti besar; g Periksa apakah PNS yang diberikan cuti sakit lebih dari 14 hari dan untuk paling lama 1 tahun 6 bulan, telah melampirkan Surat Keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; h Periksa PNS yang menderita sakit setelah 1 tahun 6 bulan dan belum sembuh dari penyakitnya dan tidak ada harapan untuk bekerja kembali sebagai PNS, apakah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan mendapat uang tunggu dan hak-hak kepegawaian lainnya; i Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan pertama dan kedua, diberikan 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan; j Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan yang ketiga, diberikan cuti besar untuk persalinannya; k Periksa apakah PNS wanita yang diberikan cuti persalinan keempat dan seterusnya, diberikan cuti diluar tanggungan negara; 3.17. Periksa apakah pemberian cuti diluar tanggungan negara (CLTN) kepada PNS yang bersangkutan telah mendapat persetujuan Kepala BKN. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi adalah: 4.1. Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- 55 -
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS; 4.5.PP Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; 4.10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994, tanggal 18 April 1994, tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4.11 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentangPengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; 4.12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan pengawasan, data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian, pengujian atas data dan informasi pengawasan aspek Kepegawaian, pengembangan temuan pengawasan aspek Kepegawaian, menulis temuan pengawasan aspek Kepegawaian dan Menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan/Pengawasan (P2 HP) aspek Kepegawaian didemonstrasikan; 1.2. Serangkaian metode untuk mendukung penilaian pengetahuan penunjang mengenai unit kompetensi ini dengan tertulis/lisan/wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum merencanakan PKPP dan melaksanakan kegiatan pengawasan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip manajemen PNS; 3.2. memahami IT; 3.3. memahami kode etik pemeriksaan;
- 56 -
3.4. memahami teknik pemeriksaan; 3.5. memahami standar pemeriksaan; 3.6. memahami teknik komunikasi. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3. mampu menerapkan kebijakan terkait kepegawaian dalam pelaksanaan pengawasan; 4.4. mampu menerapkan standar pemeriksaan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2. Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.3. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
8. Melaksanakan Analisis Kebijakan Keuangan Daerah Kode Unit FPP.WAS.02.008.01 Judul Unit Melaksanakan analisis kebijakan keuangan daerah Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk menganalisis kebijakan keuangan daerah. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersiapkan 1.1 PKPP diakses dan dipelajari pelaksanaan 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi pengawasan kebijakan unit objek yang akan diperiksa diikuti keuangan daerah 2. Mengakses data dan 2.1. Dokumen pelaksanaan kegiatan Adum informasi aspek kebijakan keuangan daerah pengawasan kebijakan sesuai ruang lingkup pengawasan keuangan daerah . diakses dan ditentukan 2.2. Dokumen dan informasi kegiatan Adum aspek kebijakan keuangan daerah
- 57 -
3. Melakukan Pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan keuangan daerah
4. Mengembangkan temuan pengawasan kebijakan keuangan daerah.
5. Memformulasikan temuan pengawasan
diklarifikasi dan dipenuhi. 1.3 Dokumen dan informasi kegiatan Adum aspek kebijakan keuangan daerah dianalisis dengan menggunakan teknikteknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan kegiatan Adum aspek kebijakan keuangan daerah ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan 3.2. Kesesuian antara dokumen dan informasi terkait adum aspek kebijakan keuangan daerah dengan ketentuan kebijakan keuangan daerah dibandingan dan diuji dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil pembandingan dan pengujian atas dokumen dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP;
- 58 -
6. Menyusun PokokPokok Hasil Pengawasan/Pengawa san (P2 HP)
6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan disunting menjadi ringkas sebagai konsep P2HP. 6.2. Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk P2UPD Madya yang akan menganalisis kebijakan keuangan daerah, yang terdiri dari : mempersiapkan pelaksanaan pengawasan kebijakan keuangan daerah ; mengakses data dan informasi pengawasan kebijakan keuangan daerah ; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan keuangan daerah ; mengembangkan temuan pengawasan kebijakan keuangan daerah ; memformulasikan temuan pengawasan kebijakan keuangan daerah ; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan kebijakan keuangan daerah . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam
- 59 -
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 60 -
Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Menguji kebijakan pengelolaan keuangan daerah, yang terdiri dari; a. Struktur organisasi unit kerja dan dasar hukum pembentukannya diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; b. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; c. Kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah/Perkada tersebut diakses dan dipelajari apakah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya dan te;ah memenuhi prinsip-prinsip SPIP yang memadai serta hasilnya dituangkan dalam KKP; d. Dasar otorisasi pengelolaan Keuangan Daerah seperti SK Pembentukan TAPD, SK Pengankatan BUD, Keputusan Kepala Daerah ttg Rekening Daerah dll diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.2. Menguji kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku: 3.2.1. Perencanaan dan Penganggaran; a Periksa apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan pedoman lainnya yang berlaku termasuk hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD; b Periksa apakah RKA-SKPD telah disusun berdasarkan:
- 61 -
1) Keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut; 2) Capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan kerja, dan standar pelayanan minimal; 3.2.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah. a. Periksa apakah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD (DPA-SKPD) telah disusun secara rinci berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan. Periksa ketepatan waktu proses dan pengesahan DPA – SKPD tersebut; b. Periksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalaui rekening kas umum daerah; c. Periksa ketepatan pembebanan atas transaksi pengembalian kelebihan pajak, retribusi daerah, ganti kerugian daerah dan sejenisnya yang terjadi dalam tahun berjalan dan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya; d. Periksa apakah perubahan APBD dilakukan sesuai kriteria/persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang-Undangan/ standar/pedoman yang berlaku; e. Periksa penerbitan SPD, apakah telah mempertimbangkan penjadwalan pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; 3.2.3. Pendapatan Daerah. a. Pendapatan Asli Daerah 1) Pajak dan Retribusi Daerah. a) Periksa apakah jenis pungutan pajak dan retribusi Daerah sudah sesuai dengan peraturan per-UndangUndangan yang berlaku; b) Periksa apakah semua pungutan Daerah sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c) Jika ada pungutan daerah yang tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mintakan penjelasan dan catat jenis pungutan apa saja; d) Periksa tentang cara menetapkan perkiraan target Pendapatan Asli Daerah; e) Periksa prosedur dan pelaksanaan pemungutan dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah; f) Periksa apakah biaya pemungutan pajak daerah sudah diatur dengan Peraturan Daerah; g) Periksa apakah besarnya (prosentase) biaya pemungutan pajak daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Jika tidak sesuai mintakan penjelasan; h) Periksa apakah seluruh Peraturan Daerah tentang
- 62 -
Pajak dan Retribusi Daerah telah diundangkan dalam Lembaran Daerah; i) Periksa apakah Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah setelah ditetapkan, sudah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 15 hari setelah ditetapkan, Jika sudah mintakan tanda terimanya; j) Periksa apakah ada Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, telah dihentikan pelaksanaannya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan. Jika belum, Periksa dan mintakan penjelasan; k) Periksa dan evaluasi, apa saja kebijaksanaan Kepala Daerah dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak dan wajib bayar, lakukan pengujian di Unit Pelaksana Pelayanan; l) Periksa apakah Bendahara Penerima telah ditetapkan oleh Kepala Daerah pada awal tahun anggaran, Jika belum ditetapkan, minta penjelasan kenapa demikian; 2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. a) Sejauhmana kontribusi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, bandingkan antara penyertaan modal dengan bagian laba (deviden) yang diterima, apakah menguntungkan atau merugikan pemerintah daerah; b) Kapan penyetoran deviden ke Kas Daerah, hitung potensi kerugian daerah atas keterlambatan penyetoran devide ke Kas daerah; c) Dapatkan Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang (RUPS) atas penyertaan modal, hitung bagian deviden yang menjadi hak daerah berdasarkan persentase kepemilikan saham; b. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Periksa lain – lain PAD apa saja yang telah ditetapkan ; 2) Jasa Giro. Periksa apakah prosedur dan pelaksanaan penerimaan jasa giro sudah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; 3) Pendapatan Bunga Periksa kebijakan jasa giro ditetapkan oleh siapa; 4) Tuntutan Ganti Rugi a) Apakah SK Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah; b) Periksa apakah Kepala Daerah telah mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan tindakan melanggar hukum atau kelalaian jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah; c) Periksa apakah pengenaan ganti kerugian daerah
- 63 -
terhadap bendahara telah ditetapkan oleh BPK; d) Periksa apakah pengenaan ganti kerugiaan terhadap pegawai negeri bukan bendahara telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; e) Apakah telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah; c. Dana Perimbangan. 1) Bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam. Periksa apakah alokasi penerimaan dana perimbangan bagi hasil pajak dan SDA telah sesuai dengan jumlah yang ditetapkan ; 2) Dana Alokasi Umum. a) Periksa apakah penggunaan DAU telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b) Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan penggunaan DAU Triwulanan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan; 3) Dana Alokasi Khusus. a) Periksa apakah propinsi yang diperiksa menerima DAK yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah. Periksa apakah terdapat DAK yang disalurkan ke rekening selain rekening Kas Umum Daerah. Catat juga jumlah dan untuk keperluan apa saja serta berapa dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK dan dianggarkan dalam APBD; b) Periksa apakah penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan DAK ; c) Periksa apakah Kepala Daerah telah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis dan Menteri Dalam Negeri; 4) Hibah. a) Periksa apakah Pemerintah Daerah menerima pendapatan hibah yang merupakan bantuan tidak mengikat. Berapa jumlah dan untuk apa bantuan tersebut. Apabila ada bantuan dari luar negeri apakah sudah melalui Pemerintah Pusat; b) Periksa apakah terdapat pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri. Jika ada apakah telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemberi Hibah; c) Periksa apakah hibah dari pemerintah dan hibah dari luar negeri dikelola melalui mekanisme APBN. 5) Dana Darurat. a) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah menerima Dana Darurat karena mengalami krisis solvabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menerima Penetapan batas maksimal kumulatif pinjaman pemerintah daerah. Dan Periksa apakah Pemerintah Daerah telah meminjam lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto tahun yang
- 64 -
bersangkutan; c) Periksa dan catat apakah Pemerintah Daerah telah menetapkan Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; d. Belanja Daerah 1) Belanja Langsung Periksa apakah penganggaran Belanja Langsung telah disesuaikan dengan hasil evaluasi APBD Menteri Dalam Negeri; 2) Belanja Tidak Langsung a) Periksa apakah penganggaran Belanja Tidak Langsung telah disesuaikan dengan hasil evaluasi APBD Menteri Dalam Negeri; b) Periksa apakah kebijakan penganggaran Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi basil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga telah sesuai dengan ketentuan; e. Pembiayaan 1) Penerimaan. Periksa Apakah pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 2) Pengeluaran a) Periksa apakah pembentukan dana cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b) Periksa apakah Penyertaan modal pemerintah daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah; c) Periksa apakah pemberian pinjaman daerah telah ditetapkan dengan peraturan daerah atas persetujuan DPRD; 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 4.9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
- 65 -
4.11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah; 4.14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4.16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.18 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial; 4.20 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan untuk menmdemonstrasikan kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan pengawasan kebijakan keuangan daerah;akses data dan informasi pengawasan kebijakan keuangan daerah; pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan keuangan daerah; pengembangan temuan pengawasan kebijakan keuangan daerah; formulasi temuan pengawasan kebijakan keuangan daerah; penyusunan pokok-pokok hasil pengawasan kebijakan keuangan daerah didemosntrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Syarat Kompetensi: Kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Pemerintahan sebelum melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah adalah menguasai kompetensi umum bagi Pengawas Pemerintahan Madya secara memadai. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip pengawasan kebijakan daerah; 3.2. memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 3.3. memahami prinsip-prinsip manajemen risiko; 3.4. memahami konsep, filosofi dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah; 3.5. memahami sistem pengendalian intern; 3.6. memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 66 -
3.7. memahami teknik komunikasi Pengawasan; 3.8. mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1 mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2 mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal; 4.3 mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi; 4.4 mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat; 4.5 mampu memformulasikan temuan kebijakan keuangan darah/negara secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.6 mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data; 4.7 mampu merumuskan atribut temuan; 4.8 mampu menerapkan kebijakan pengelolaan keungan daerah terkait dalam melakukan pengawasan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2.Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.3. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1
TINGKAT 3
2
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi
3
Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
3
4
Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
3
5
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
3
6
Memecahkan masalah
3
7
Menggunakan teknologi
2
3
9. Mengawasi Urusan Administrasi Umum aspek barang/asset daerah Kode Unit FPP.WAS.02.009.01 Judul Unit Menganalisis Aspek Barang/Aset Daerah Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk menganalisis aspek barang/aset daerah.
- 67 -
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Persiapan pelaksanaan pengawasan dilakukan 2. Mengakses data dan informasi pengawasan aspek Barang/asset daerah .
1.1 PKPP diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti
2.1. Data dan informasi diklarifikasi dan dipenuhi. 2.2. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasil analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan aspek Pengujian atas data Barang/asset daerah ditentukan dan dan informasi disepakati dengan penanggungjawab pengawasan aspek kegiatan Barang/asset 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan daerah informasi dengan kriteria pelaksanaan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.3. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) pengawasan aspek diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya Barang/asset dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan daerah penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP 5. Menulis temuan 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada pengawasan aspek KKP diringkas supaya mudah dipahami dan Barang/asset dikonsultasikan dengan pimpinan unit daerah kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP;
- 68 -
6. Menyusun Pokok6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh Pokok Hasil temuan disunting menjadi ringkas sebagai Pengawasan/Penga konsep P2HP. wasan (P2 HP) 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada aspek Barang/asset Supervisi Pengawasan untuk ditentukan daerah temuan yang menjadi P2HP 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan analisis aspek barang/aset daerah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan aspek Barang/asset daerah; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan aspek Barang/asset daerah; mengembangkan temuan pengawasan aspek Barang/asset daerah; menulis temuan pengawasan aspek Barang/asset daerah; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan aspek Barang/asset daerah. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah. Kuasa pengguna barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Penyimpan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif
- 69 -
dan tindakan upaya hukum. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
- 70 -
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masingmasing kuasa pengguna. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Menguji kebijakan barang/asset daerah, yang terdiri dari; a. Struktur organisasi unit kerja dan dasar hukum pembentukannya diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP b. Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan barang/asset daerah diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKP c. Kebijakan daerah yang telah dirumuskan dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut diakses dan dipelajari apakah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya serta hasilnya dituangkan dalam KKP d. Laporan penyelenggaraan barang/asset daerah diakses dan dipelajariserta hasilnya dituangkan dalam KKP 3.2. Menguji Perencanaan Kebutuhan Barang/Jasa, yaitu: a Periksa apakah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang tertuang dalam RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) masing-masing unit/satuan kerja telah memperhatikan : 1) Anggaran yang tersedia 2) Barang yang dibutuhkan 3) Alasan kebutuhan 4) Cara Pengadaan 5) Standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan 6) Jumlah barang yang dibutuhkan
- 71 -
b Periksa apakah pengadaan barang/jasa yang telah direncanakan dalam program kerja merupakan penjabaran dari RKBMD dan RKPB (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang). c Bandingkan kegiatan pengadaan barang/Jasa dalam DASK dengan program kerja dan RKBMD/RKPB. 3.3. Menguji Proses Pengadaan Barang/Jasa a. Organisasi Pengadaan. 1) Periksa apakah organisasi pengadaan telah dibentuk yaitu : a. Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri dari PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan dan Panitia/Pejabat Hasil Pekerjaan telah dibentuk oleh pengguna barang/jasa, b. Swakelola terdiri atas PA/KPA, PPK, ULP/Pejabat pengadaan 2) Dapatkan SK-nya, periksa jumlah dan susunan anggotanya apakah persyaratan jumlah dan susunan anggotanya telah sesuai ketentuan yang berlaku. 3) Periksa apakah masing-masing organisasi telah menjalankan tugasnya, seperti: a. PA/KPA : menetapkan Rencana Umum Pengadaan; mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I; menetapkan PPK; menetapkan Pejabat Pengadaan; menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; menetapkan pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); mengawasi pelaksanaan anggaran; menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa. b. PPK : menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa; 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 3) rancangan Kontrak; menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; menandatangani Kontrak; melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; mengendalikan pelaksanaan Kontrak; melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
- 72 -
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada PA/KPA dalam 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau dan 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan; menetapkan tim pendukung; menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa. c. ULP/Pejabat Pengadaan : menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; menetapkan Dokumen Pengadaan; menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masingmasing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; d. khusus untuk ULP: menjawab sanggahan; menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); e. khusus Pejabat Pengadaan: 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau 2) Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah f. Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan: melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 4) Periksa apakah ada hubungan keluarga antar anggota panitia. 5)Periksa apakah ada pejabat yang merangkap sebagai panitia pengadaan dan panitia pemeriksa barang. 6)Periksa apakah ada anggota panitia pengadaan menduduki jabatan struktural yang lebih tinggi dari panitia pelaksana. 7) Periksa apakah Penyedia Barang/Jasa telah memenuhi syarat 8) Periksa tahapan pelaksanaan pengadaan, apakah dilakukan
- 73 -
telah sesuai ketentuan, mulai dari persiapan, perencanaan, pemilihan (metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi, jenis kontrak dan tanda bukti). 9) Prosedur Pelelangan. 3.4. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; a. Penyimpanan dan Penyaluran Barang. Periksa apakah penunjukan Pemegang Barang telah dilengkapi dengan SK Kepala Daerah. Periksa apakah penyaluran barang dari gudang dilakukan oleh Pemegang Barang atas dasar Surat Perintah Penyaluran Barang dari pejabat yang berwenang. Periksa apakah penyerahan barang inventaris sudah memakai Berita Acara Serah Terima Barang. Periksa apakah Pemegang Barang telah mencatat seluruh barang yang diterima, dikeluarkan dari persediaan barang dalam gudang kedalam buku/kartu persediaan barang. Lakukan stock opname barang dalam gudang dengan cara: Periksa penyerahan/penerimaan barang dalam gudang dari bagian pengadaan. (Periksa pembukuan Pemegang Barang). Bandingkan hasil pengadaan dengan permintaan barang dari unit pemakai Periksa Kartu Persediaan barang. Hasilnya (1,2,3) bandingkan dengan hasil perhitungan fisik barang. Hasil akhir ada 2 (dua) kemungkinan yaitu : Barang kurang/lebih Pembukuan dan jumlah persediaan sama. b. Cek apakah penggantian Pemegang Barang telah diikuti dengan Berita Acara Serah Terima. 3.5. Penggunaan; a) Periksa apakah status penggunaan barang daerah telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Periksa apakah realisasi penggunaannya sudah sesuai dengan penetapan status penggunaan yaitu untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna barang yang bersangkutan. b) Periksa apakah pengguna barang/kuasa pengguna barang telah menyerahkan tanah/bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan kepada Gubernur. c) Periksa apakah sudah ada penetapan penggunaan tanah/ bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna barang tersebut yaitu antara lain : (1) untuk penyelenggaraan Tupoksi instansi lain. (2) dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang daerah. (3) dipindahtangankan (4) dan lain-lain 3.6. Penatausahaan ( pembukuan,inventarisasi, pelaporan) a. Pembukuan (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran
- 74 -
dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F. (3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD). (4) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. (5) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. b. Pelaporan - Periksa apakah Kuasa Pengguna Barang telah menyusun LBKPS dan LBKPT untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. - Periksa apakah Pengguna Barang telah menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. - Periksa apakah Pengelola Barang telah menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) berupa tanah dan bangunan semesteran dan tahunan. - Periksa apakah Pengelola Barang telah menghimpun : Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) - Periksa apakah Pengelola Barang telah menyusun Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagai bahan untuk menyusun neraca daerah c. Inventarisasi - Periksa apakah pengelolaan inventarisasi Barang Milik Daerah telah di laksanakan dengan tertib yaitu : Apakah Pemda telah melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 tahun sekali dengan menyusun Buku Induk Inventaris Barang secara tertib dan berkesinambungan. Buku Inventaris untuk setiap Unit Kerja apakah sudah ada dan dikerjakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Periksa berapa jenis jumlah dan harga barang yang belum tercatat dalam buku inventaris. Buku harian barang yang mencatat penerimaan/ pengeluaran barang inventaris apakah telah dibuat dan dikerjakan secara up to date, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bandingkan isi yang tercantum dalam KIB tersebut dengan kenyataan yang ada, bila tidak cocok mintakan penjelasan dari pengurus/penanggungjawab barang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 75 -
Setiap ruangan apakah sudah dibuatkan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), jika sudah ada cocokkan dengan keadaan barang yang senyatanya ada diruangan tersebut. - Periksa apakah daftar inventaris, daftar rekapitulasi, dan daftar mutasi barang sudah disusun dan disampaikan pada pejabat yang berwenang tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan. - Apabila ada perbedaan jenis, jumlah dan harga barang menurut Daftar Mutasi Barang Inventaris dan Buku Hasil Pengadaan Inventaris, telusuri apa penyebabnya. - Periksa apakah tanah Pemda seluruhnya : telah tercatat sebagai asset daerah telah disertifikatkan (berapa yang sudah dan berapa yang belum) - Lakukan pengecekan fisik barang inventaris di lokasi bandingkan dengan barang inventaris yang tercatat dalam Buku Inventaris Barang/kartu Inventaris Barang. - Periksa apakah barang-barang inventaris hasil pengadaan, hibah, sumbangan dan lain-lain barangbarang yang diterimanya, telah tercatat seluruhnya sebagai asset daerah. - Periksa apakah data-data/warkah asset daerah berupa tanah sudah lengkap dan tersimpan rapi oleh Biro Perlengkapan/Biro Umum. 3.7. Pemanfaatan; a) Dapatkan data barang daerah yang telah dimanfaatkan dan Periksa bentuk pemanfaatannya yaitu : (1) Penyewaan (2) Pinjam Pakai (3) Kerjasama pemanfaatan (4) Bangun guna serah dan bangun serah guna. b) Periksa pemanfaatan barang daerah atas tanah/bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang dan yang telah mendapat persetujuan pengelola barang, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak apa yang menjadi motivasi/pertimbangan dalam pemanfaatan barang daerah tersebut. (1) Penyewaan. a) Dapatkan Surat Perjanjian sewa menyewa tersebut dan periksa apakah telah memuat : (1) Pokok-pokok penyewaan. (2) Data barang daerah yang disewakan. (3) Hak dan kewajiban kedua belah pihak. (4) Besarnya sewa. (5) Jangka waktu Penyewaan. (paling lama 5 tahun). (6) Sanksi-sanksi. b) Periksa apakah hasil penyewaan barang daerah telah disetor ke Kas Daerah. c) Periksa apakah pihak ketiga memenuhi kewajiban tepat waktu. d) Periksa apakah pengembalian barang Daerah dari pihak ketiga tepat waktu batas penggunaan (lihat dalam surat perjanjian) dan apakah dikenakan sanksi apabila pihak ketiga wanprestasi
- 76 -
e) Siapa yang menetapkan tarif penyewaan untuk barang daerah. (2) Pinjam Pakai. a) Dapatkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai, periksa apakah telah memuat : (1) Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. (2) Data-data barang yang dipinjam pakai (3) Tanggungjawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman. (4) Persyaratan lain yang dianggap perlu. b) Periksa apakah syarat-syarat pinjam pakai telah berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku yaitu : (1) Barang belum dimanfaatkan oleh Pemda. (2) Barang hanya boleh dipergunakan sesuai dengan peruntukkannya. (3) Barang yang dipinjam pakai merupakan barang yang tidak habis pakai. (4) Jangka waktu peminjaman paling lama 2 tahun dapat diperpanjang. (5) Pengembalian barang harus dalam keadaan baik. (3) Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah dan Bangunan. a) Dapatkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan, periksa apakah surat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat antara lain : (1) Pokok yang diperjanjikan. (2) Hak dan Kewajiban masing-masing pihak. (3) Jangka waktu kerjasama (paling lama 30 tahun) dapat diperpanjang. (4) Besaran kontribusi tetap dan bagi hasil keuntungan yang harus dibayar mitra kerjasama setiap tahunnya. (5) Persyaratan lain yang dianggap perlu misalnya mitra kerjasama dilarang menggadaikan/mengagunkan barang daerah kepada pihak lain. (a) Periksa proses tender dan penetapan mitra kerjasama (sekurang-kurangnya 5 peserta), apabila penetapan mitra kerjasama dengan penunjukkan langsung atas pertimbangan apa. (b) Periksa kewajaran pembagian keuntungan hasil kerjasama yang ditetapkan dari hasil perhitungan Tim (dapatkan SK Pembentukan Timnya). (c) Apakah pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama telah mendapat persetujuan pengelola barang, cek apakah telah disetor ke kas daerah. (d) Cek biaya yang digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan kerjasama (karena tidak dapat dibebankan pada APBD). (4) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (1) Periksa apakah Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna telah memenuhi persyaratan yaitu : (a) Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tupoksi. b) Tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan tersebut.
- 77 -
(2) Dapatkan surat perjanjian dan periksa apakah telah memuat : (a) Pihak yang terkait dalam perjanjian. (b) Obyek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (c) Jangka waktu (d) Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian. (e) Sanksi (f) Arbitrase (3) Periksa jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tigapuluh) tahun sejak surat perjanjian ditandatangani. (4) Periksa apakah selama jangka waktu pengoperasian mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna telah memenuhi kewajibannya yaitu : (a) Membayar kontribusi ke Kas Daerah (b) Tidak menjaminkan, menggadaikan, memindah tangankan oleh Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna. (c) Memelihara obyek Bangunan Guna Serah dan Bangunan Serah Guna. (d) Periksa kewajaran besaran konstruksi atas hasil perhitungan Tim yang telah dibentuk oleh pejabat yang berwenang, cek penyetorannya ke kas daerah. 3.8. Pengamanan dan Pemeliharaan; a. Pengamanan. 1) Periksa apakah Pemerintah Daerah telah melakukan pelaksanaan pengamanan terhadap barang daerah, baik pengamanan fisik maupun pengamanan administrasi dan tindakan hukum. 2) Periksa bentuk pengamanan fisik maupun pengamanan administrasi terhadap barang inventarisasi (barang bergerak dan tidak bergerak maupun terhadap barang persediaan). 3) Periksa dan inventarisir apakah ada barang daerah khususnya barang tidak bergerak (Tanah/Bangunan) yang sedang bermasalah (sengketa dengan pihak ketiga, instansi lain atau masyarakat setempat). 4) Periksa upaya hukum apa yang telah dilaksanakan Pememerintah Daerah untuk menangani barang daerah yang bermasalah tersebut, dan sampai dimana penyelesaiannya. b. Pemeliharaan Barang. 1) Periksa apakah setiap unit kerja menyampaikan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) kepada Biro Perlengkapan/Biro Umum. 2) Periksa apakah telah disusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB). 3) Periksa jenis barang yang dipelihara/dirawat (gedung kantor, rumah dinas, mess/asrama, perlengkapan kantor, kendaraan dinas, sarana telekomunikasi). 4) Periksa kepastian penyediaan dana dalam DASK 5) Periksa pelaksanaan pemeliharaan : Cara pelaksanaan (lelang, pemilihan langsung, pengadaan langsung dan swakelola). Panitia Peneliti Penawaran,
- 78 -
Panitia pemeriksa pekerjaan (susunan anggota dan fungsinya). Cara pembayaran (kelengkapan dokumen). Pemeliharaan kendaraan, periksa : Status kendaraan. Prosedur Pemeliharaan Pengadaan dan Penyaluran BBM 3.9. Penilaian a. Periksa apakah penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah berpedoman pada standard akutansi pemerintahan. b. Periksa apakah penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim atau melibatkan penilaian independen yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan tujuan untuk mendapatkan nilai wajar. c. Periksa apakah hasil penilaian barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan telah ditetapkan oleh pengelola barang. d. Periksa apakah seluruh barang milik daerah telah dilakukan penilaian dan dimasukkan dalam neraca daerah 3.10. Penghapusan; a. Periksa apakah penghapusan barang daerah telah berdasarkan atas pertimbangan : 1) Rusak berat 2) Tidak dapat digunakan secara optimal 3) Telah melampaui batas waktu kegunaan/kadaluarsa. 4) Beralih kepemilikannya 5) Persediaan barang melebihi kebutuhan 6) Nilai ekonomis lebih menguntungkan kalau dihapuskan. b. Periksa apakah ada barang milik daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang karena beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab lain belum dihapuskan. c. Periksa apakah penghapusan barang milik daerah telah dihapus dari daftar barang milik daerah. d. Periksa apakah penghapusan barang daerah tersebut telah diterbitkan surat keputusan penghapusan oleh Kepala Daerah. e. Periksa apakah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang tidak berada dalam penguasaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang telah dilaporkan kepada pengelola barang. f. Periksa apakah pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah karena tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan telah dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang. 3.11. Pemindahtanganan; (1) Periksa apakah ada pemindahtanganan barang daerah berupa: (a) Penjualan
- 79 -
(b) Tukar menukar (c) Hibah (d) Penyertaan Modal (2) Periksa apakah pemindahtanganan tanah/bangunan dan selain tanah/bangunan yang bernilai lebih dari 5 milyard telah mendapat persetujuan DPRD. a. Penjualan (1) Inventarisir penjualan barang daerah apakah penjualan barang daerah telah mempertimbangkan : Optimalisasi barang daerah yang berlebih Secara ekonomis lebih menguntungkan daerah (2) Periksa apakah penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali barang yang bersifat khusus atau barang lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang. (3) Cek apakah hasil penjualan barang daerah telah disetor ke kas daerah. (4) Periksa kewajaran harga penjualan barang daerah. (a) Penjualan Rumah - Periksa inventarisasi rumah-rumah dinas golongan III dan berapa jumlah pemohon pembelian rumah golongan III. - Periksa persyaratan pembeli rumah rumah dinas golongan III yaitu : Status Kepegawaiannya Masa kerja Pernah membeli/memperoleh rumah dinas atau belum. Apakah pemohon telah memegang surat ijin penghunian (SIP) dari Kepala Daerah dan sepengetahuan Kepala Unit/Satuan Kerja. - Periksa penetapan harga jual rumah dinas golongan III apakah telah sesuai dengan : Penafsiran harga dari nilai biaya yang digunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan pada waktu penafsiran dikurangi penyusutan menurut umur bangun. Penetapan taksiran harga tanah berpedoman kepada NJOP pada waktu penafsiran. Harga rumah golongan III ditetapkan sebesar 50% dari harga tafsiran dan penilaian yang dilakukan panitia. - Periksa apakah penjualan rumah dinas tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bagaimana sistim pembayarannya. - Periksa uang muka pembayaran, apakah telah dilunasi oleh semua pembeli dan cek kebenarannya. - Periksa pembayaran angsuran apakah masih terdapat tunggakan. (b) Penjualan Kendaraan Dinas - Penjualan kendaraan dinas apakah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu mengenai ; Umur kendaraan dinas. Status pegawai yang berhak membelinya.
- 80 -
Periksa apakah Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Dinas sudah dibuat sesuai ketentuan mengenai : Penetapan Harga. Besarnya Cicilan Cara Pembayaran - Sanksi Periksa apakah hasil penjualan kendaraan dinas sudah disetor ke Kas daerah. Periksa kelancaran pembayaran angsuran dan sanksi terhadap para pegawai yang menunggak (c) Tukar menukar. - Periksa apakah tukar menukar barang daerah telah dipertimbangkan: Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan Untuk optimalisasi barang daerah Tidak tersedia dalam APBD - Periksa apakah tukar menukar barang daerah berupa tanah atau selain tanah yang bernilai lebih dari 5 milyard telah mendapat persetujuan DPRD. - Cek apakah serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti telah dituangkan dalam Berita Acara. - Periksa apakah tukar menukar tanah/bangunan yang dilepas maupun penggantinya tidak dalam sengketa. - Periksa apakah tukar menukar tanah/bangunan daerah tidak merugikan Pemda : Nilai ekonomis tanah/bangunan milik Pemda dan penggantinya. Apakah tukar menukar tanah/bangunan telah disertai pelepasan hak-nya. Apakah ada kompensasi yang harus dilakukan pihak ketiga berupa uang, tanah/bangunan dan atau pekerjaan, - Periksa kewajaran harga/nilai kompensasi dan pelaksanaannya. (d) Hibah - Periksa apakah ada barang daerah yang dihibahkan, apa dasar pertimbangannya : Untuk kepentingan sosial Keagamaan Kemanusiaan Penyelenggaraan pemerintahan daerah - Periksa apakah Hibah tersebut telah memenuhi syarat : Bukan barang rahasia negara/daerah Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. - Periksa apakah ada penyertaan modal Pemda berupa tanah, bangunan atau barang lainnya, Periksa dasar pertimbangannya. -
- 81 -
Periksa apakah penyertaan modal daerah telah mendapat persetujuan Gubernur dan apakah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah. d) Pengalihan Asset dari Instansi Vertikal. - Periksa apakah proses pengalihan asset dari instansi vertikal dan asset yang pengadaannya dari APBN sudah disertai dokumen kepemilikannya. - Periksa apakah terdapat asset dari instansi vertikal Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan apakah telah diajukan permohonannya kepada Menteri Keuangan. - Periksa apakah barang-barang yang terdaftar dalam Berita Acara Serah Terima, namun barangnya tidak diserahkan, contoh kendaraan dinas. - Periksa apakah pemerintah daerah yang telah menerima pengalihan BM/KN dari pemerintah pusat yang ternyata bermasalah (yang hilang, tidak didukung bukti-bukti kepemilikan atau masih sengketa) telah menindaklanjuti penyelesaiannya. - Periksa apakah terdapat BM/KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah diterima oleh pemerintah daerah telah dipindahtangankan diubah statusnya atau dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau pihak lain tanpa persetujuan Menteri Keuangan. e) Pengalihan Asset kepada Daerah Pemekaran. - Priksa apakah proses pengalihan asset dari daerah induk keepada daerah yang baru dibentuk, telah dibentuk Tim bersama yang melakukan tugas inventarisasi, baik secara administrasi maupun fisik. - Periksa dalam penyerahan/pengalihan asset tersebut telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima dan apakah telah sesuai dengan kondisi dilapangan disertai dokumen kepemilikannya. - Periksa apakah ada asset yang belum diserahkan dan bagaimana penyelesaiannya dengan daerah induk serta apakah sudah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. - Periksa apakah setelah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang Daerah tersebut telah dihapuskan dari buku induk inventaris Daerah Induk dan dicatat pada buku inventaris daerah baru. 3.12.Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; (1) Periksa apakah Kepala Daerah telah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. (2) Periksa apakah Pengguna Barang telah melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya. 3.13. Pembiayaan; Periksa apakah dalam pelaksanaan tertib administrasi -
- 82 -
pengelolaan barang milik daerah telah disediakan anggaran yang memadai dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 3.14. Tuntutan GantiRugi. - Tuntutan Perbendaharaan Barang, Periksa apakah dalam pengelolaan barang oleh Pemegang Barang terdapat kekurangan barang yang menjadi tanggungjawabnya. Periksa apakah kekurangan barang tersebut sudah dilaporkan kepada Biro Keuangan selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk mendapatkan penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku. Periksa bila Pemegang Barang meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, apakah atasan langsung/ Kepala Unit Kerja telah melaporkan kepada Kepala Daerah. Periksa apakah telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap barang daerah tersebut. Periksa apakah atas dasar laporan tersebut Kepala Daerah (atas saran Majelis pertimbangan) telah menunjuk seorang pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex officio. Periksa apakah Tuntutan Perbendaharaan Khusus ini telah di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Tuntutan Ganti Rugi Barang. Periksa apakah ada Pegawai Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah yang bukan Pemegang Barang melakukan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban/tidak melaksanakan kewajiban sesuai fungsi dan atau status jabatannya yang karena perbuatannya tersebut merugikan Daerah. Periksa apakah sudah dilakukan penelitian dan penentuan besarnya kerugian yang diderita daerah oleh Kepala Daerah. Periksa apakah upaya damai untuk memperoleh penggantian atas semua kerugian Daerah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Periksa apakah proses tuntutan ganti rugi barang Daerah sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4.3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 4.4. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
- 83 -
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515); 4.5.9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 4.6.10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609; 4.8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri; 4.9. Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimaan telah diubah terakhir dengan Perpres 70 Tahun 2012 4.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 4.12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk; 4.13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah; 4.14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 4.15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah; 4.16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri; 4.17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 4.18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan aspek barang/asset daerah; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan
- 84 -
aspek barang/asset daerah; mengembangkan temuan pengawasan aspek barang/asset daerah; menulis temuan pengawasan aspek barang/asset daerah; menyusun pokokpokok hasil pengawasan aspek barang/asset daerah. 1.2. untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum bagi Pengawas Pemerintahan Madya. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah; 3.2. memahami IT; 3.3. memahami kode etik pemeriksaan; 3.4. memahami teknik pemeriksaan; 3.5. memahami standar pemeriksaan; 3.6. memahami teknik komunikasi. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3. mampu menerapkan kebijakan terkait barang milik daerah dalam pelaksanaan pengawasan; 4.4. mampu menerapkan standar pemeriksaan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1.integritas; 5.2.independen; 5.3.obyektif; 5.4.cermat/teliti; 5.5.berorientasi hasil; 5.6.santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pengawasan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2.Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual; KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
10. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib Kode Unit FPP.WAS.02.010.01 Judul Unit Melaksanakan Pengawasan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib
- 85 -
Deskripsi Unit
Elemen Kompetensi 1. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Kriteria Unjuk kerja
1.1 PKPP bidang pelaksanaan urusan wajib diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti 2. Mengakses data 2.1. Data dan informasi terkait ruang lingkup dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat wajib diakses urusan dan dipelajari pemerintahan 2.2. Data dan informasi yang kurang tepat yang bersifat diklarifikasi, diminta penjelasan dan diminta wajib. lagi tambahanya. 2.3. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kriteria pelaksanaan kegiatan urusan Pengujian atas data pemerintahan yang bersifat wajib ditentukan dan informasi dan disepakati dengan penanggungjawab pengawasan kegiatan pelaksanaan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan urusan informasi dengan kriteria pelaksanaan pemerintahan yang dibandingan dan dianalisa dengan bersifat wajib menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan. 3.4. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) pengawasan diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya pelaksanaan dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan urusan penanggungjawab kegiatan. pemerintahan yang 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi bersifat wajib temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP
- 86 -
5. Memformulasikan temuan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
6. Menyusun PokokPokok Hasil Pengawasan(P2 HP) pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP; 6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan disunting menjadi ringkas sebagai konsep P2HP. 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan semua urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib; mengakses data dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib; mengembangkan temuan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib; menulis temuan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. Urusan wajib terdiri dari pendidikan; kesehatan; lingkungan hidup; pekerjaan umum; penataan ruang; perencanaan pembangunan; perumahan; kepemudaan dan olahraga; penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; danperpustakaan. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan
- 87 -
sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga masyarakat secara minimal. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait urusan pilihan 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari kebijakan daerah sebagai pelaksanaan penerapan urusan wajib. 3.2. Menganalisa apakah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah apakah berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. 3.3. Menganalisa penerapan pelaksanaan SPM urusan wajib ke dalam dokumen perencanaan daerah. 3.4. Menganalisa apakah batas waktu Pencapaian SPM urusan wajib secara Nasional dan Jangka Waktu PencapaianSPM di Daerah telah sesuai ketentuan. 3.5. Menganalisa apakahpengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam dokumen perencanaan danpenganggaran telah sesuai ketentuan. 3.6. Menganalisa apakah mekanisme pembelanjaan penerapan SPM telah sesuai ketentuan. 3.7. Menganalisa apakah sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian targettahunan Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat telah sesuai ketentuan. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit komptensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 TentangPetunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan SPM 4.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar
- 88 -
Pelayanan Minimal 4.9 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 4.10. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.11 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode . Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP) 4.12. Peraturan Menpan Dan RB Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Kontek Penilaian: 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja, ataupun melalui praktek / demontrasi pada Tempat Uji Kompetensi atau disimulasikan dimana persiapan pelaksanaan pengawasan, akses data dan informasi pengawasan, Pengujian atas data dan informasi pengawasan, pengembangan temuan pengawasan, menulis temuan pengawasan,serta menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan/Pengawasan (P2 HP) atas urusan wajib.. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum P2UPD sesuai jenjang jabatannya dan menganalisis rencana pencapaian SPM/NSPK dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD) serta menganalis teknis penerapan SPM. 3.Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan; 3.2. memamahi SPM tiap-tiap urusan; 3.3. memahami Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal tiap-tiap urusan; 3.4. memahami indikator kinerja; 3.5. memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.6. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan Pemerintahan; 3.7. memahami IT. 4. Keterampilanyang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 4.1 mampu menyusun standar evaluasi; 4.2 mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.3 mampu mengoperasionalkan alat pengolah data 4.4 mampu menerapkan kebijakan terkait SPM tiap-tiap urusan dalam pelaksanaan pengawasan 4.5 mampu menerapkan standar pemeriksaan 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun.
- 89 -
6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada kebijakan lain kreteria pelaksanaanSPM yang berbeda dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 6.2. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan. 6.3. Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan. 6.4. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 2 11. Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan Kode Unit FPP.WAS.02.011.01 Judul Unit Melaksanakan Pengawasan Urusan Pilihan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1.Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan
1.1. PKPP bidang pelaksanaan urusan wajib diakses dan dipelajari 1.2. entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti 2. Mengakses data 2.1. Data dan informasi terkait ruang lingkup dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pelaksanaan pemerintahan yang bersifat pilihan diakses urusan dan dipelajari pemerintahan yang 2.2. Data dan informasi yang kurang tepat bersifat pilihan. diklarifikasi, diminta penjelasan dan diminta lagi tambahanya. 2.3. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kriteria pelaksanaan kegiatan urusan Pengujian atas data pemerintahan yang bersifat pilihan ditentukan dan informasi dan disepakati dengan penanggungjawab pengawasan kegiatan. pelaksanaan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan urusan informasi dengan kriteria pelaksanaan pemerintahan yang dibandingan dan dianalisa dengan bersifat pilihan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan
- 90 -
penanggung jawab pekerjaan dan hasinya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi pengawasan dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP pelaksanaan dan diklarifikasi dengan penanggungjawab urusan kegiatan. pemerintahan yang 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi bersifat pilihan temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP 5. Memformulasikant 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada emuan KKP diringkas supaya mudah dipahami dan pengawasanpelaks dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja anaan urusan dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan pemerintahan yang tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja bersifat pilihan 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP 6. Menyusun Pokok6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh Pokok Hasil temuan disunting menjadi ringkas sebagai Pengawasan(P2 HP) konsep P2HP pelaksanaan 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi urusan Pengawasan untuk ditentukan temuan yang pemerintahan yang menjadi P2HP bersifat pilihan 6.3. P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pengawasan semua urusan pemerintahan yang bersifat pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; mengakses data dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; mengembangkan temuan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; menulis temuan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani,
- 91 -
2.
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pilihan meliputi urusan : kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; pariwisata; industri; perdagangan; dan ketransmigrasian. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan urusan adalah dasar hukum bagi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan LPNK. Kebijakan daerah tentang rencana pencapaian SPM adalah dokumen kebijakan daerah yang memuat target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan renja SKPD. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPDadalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKASKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP);
- 92 -
2.4. Lap top; 2.5.Literatur terkait. 3. Tugas pelaksanaan pengawasan urusan pilihan adalah: 3.1. mempelajari kebijakan daerah sebagai pelaksanaan penerapan urusan pilihan; 3.2. menganalisa apakah urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah telahberdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan; 3.3. menganalisa apakah penyelenggaraan urusan pilihan telah sesuai dengan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah; 3.4. menganalisa apakah penerapan NSPK urusan pilihan telah sesuai ketentuan. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan urusan pilihan adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah. 4.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 4.8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. 4.9 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009. 4.10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah. 4.11. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah. 4.12. Peraturan Menpan PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP). 4.13. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Kontek Penilaian: 1.1.Unit ini wajib dinilai di tempat kerja, ataupun melalui praktek / demontrasi pada Tempat Uji Kompetensi atau disimulasikan dimana persiapan pelaksanaan pengawasan, akses data dan informasi pengawasan, Pengujian atas data dan informasi
- 93 -
pengawasan, pengembangan temuan pengawasan, menulis temuan pengawasan,serta menyusun Pokok-Pokok Hasil Pengawasan/Pengawasan (P2 HP) atas urusan pilihan. 1.2.Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi umum sesuai jenjang jabatannya dan Menganalisis penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemda. 3.Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip pembagian urusan pemerintahan; 3.2. memamahi SPM tiap-tiap urusan; 3.3. memahami Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal tiap-tiap urusan; 3.4. memahami indikator kinerja; 3.5. memahami teknik-teknik pengawasan guna mengungkapkan pembuktian; 3.6. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan; 3.7. memahami IT. 4. Keterampilanyang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar evaluasi; 4.2. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.3. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.4. mampu menerapkan kebijakan terkait SPMtiap-tiap urusan dalam pelaksanaan pengawasan; 4.5. mampu menerapkan standar pemeriksaan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada kebijakan lain kreteria pelaksanaan SPM yang berbeda dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 6.2. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.3.Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.4. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
- 94 -
12. Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Kode Unit FPP.WAS.02.012.01 Judul Unit Melakukan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi Ranperda dan Ranperkada. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1.Mempersipakan 1.1 Program Kerja Evaluasi Ranperda dan pelaksanaan Ranperkada diakses dan ditentukan evaluasi Ranperda 1.2 Indikator evaluasi diakses dan ditentukan dan Ranperkada 1.3 Sumber daya disiapkan 1.4 Data dan informasi ranperda diakses dan ditentukan 2. Menganalisa data 2.1. Data dan informasi diklarifikasi dan dipenuhi. dan informasi 2.2. Data dan informasi dianalisis dengan Ranperda dan menggunakan teknik-teknik evaluasi dan hasil Ranperkada analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kesesuaian atribut rancangan perda beserta evaluasi Ranperda lampirannya diteliti dan dinilai dan hasilnya dan Ranperkada dituangkan dalam KKP; 3.2. Kesesuaian prosedur penyusunan rancangan perda beserta lampirannya dengan standar yang ada diteliti dan dinilai dan hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.3. Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi disinkronisasi dan diharmonisasi, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; 4. Memformulasikan 4.1. Hasil evaluasi yang perlu penyempurnaan Keputusan Hasil diinventarisasi; Evaluasi Ranperda 4.2. Rancangan keputusan dituangkan dalam draft dan Ranperkada Keputusan Mendagri; 4.3. Rancangan Keputusan dikonsultasikan kepada Biro Hukum dan hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan untuk ditandatangani Menteri Dalam Negeri. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk Pengawas Pemerintahan Madya yang akan melaksanakan evaluasi Ranperda dan Ranperkada yang terdiri dari: mempersipakan pelaksanaan evaluasi Ranperda dan Ranperkada, Mengakses data dan informasi Ranperda dan Ranperkada, Melakukan evaluasi Ranperda dan Ranperkada, Memformulasikan Keputusan Hasil Evaluasi. Unit ini juga berlaku untuk Tim Evaluasi Ranperda yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau
- 95 -
Peraturan Bupati/Walikota. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Ranperda dan Ranperkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dievaluasi adalah rancangan peraturan daerah provinsi tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah., retribusi daerah, rencana tata ruang daerah, RPJMD. Sedangkan Perkada yang dilakukan evaluasi adalah rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan Gubernur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah Pemerintah Provinsi. Gubernur melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan Bupati/Walikota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintah adalah: 3.1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan pembentukan Ranperda dan Ranperkada; 3.2. Menganalisa substansi ranperda yang akan dievaluasi meliputi APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah Tata Ruang Daerah, Dan RPJMD Sesuai Spesifikasi Masing-Masing; 3.3. Menganalisa target Pencapaian tiap-tiap SPM dalam rancangan Perda; 3.4. Mengkaitkan substansi ranperda dengan ketentuan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pengendalian dan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah; 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman
- 96 -
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.9. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.10 Peraturan teknis masing-masing Ranperda. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan evaluasi Ranperda, akses data dan informasi Ranperda, evaluasi Perda, formulasi Hasil Evaluasi didemosntrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalahkompetensi penyusunan perda. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip evaluasi rancangan Perda; 3.2. memahami NSPK dan SPM dari substansi masing-masing Ranperda dan Ranperkada; 3.3. memahami IT; 3.4. memahami Kode etik Pengawasan; 3.5. memahami teknik penyusunan Perda dan Perkada (legal drafting); 3.6. memahami isi dari masing-masing substansi Ranperda dan ranperkada; 3.7. memahami teknik komunikasi; 3.8. memahami peraturan yang terkait substansi Perda. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu menerapkan NSPK dan SPM dari substansi masing-masing Ranperda dan Ranperkada; 4.3. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.4. mampu mengevaluasi Ranperda dan ranperkada; 4.5. mampu menerapkan kebijakan terkait dalam melakukan evaluasi; 4.6. mampu membuat simpulan hasil evaluasi; 4.7. mampu merancang draft hasil evaluasi. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik evaluasi yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual; KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi
TINGKAT 3
- 97 -
2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 2 13. Melakukan Klarifikasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Kode Unit FPP.WAS.02.013.01 Judul Unit Melakukan Klarifikasi Kebijakan Daerah Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan klarifikasi Perda dan Perkada. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersipakan 1.1 Program Kerja klarfikasi Perda dan Perkada pelaksanaan diakses dan ditentukan klarfikasi Perda 1.2 Indikator klarfikasi Perda dan Perkada diakses dan Perkada dan ditentukan 1.3 Sumber daya disiapkan 1.4 Data dan informasi Perda dan Perkada diakses dan ditentukan 2. Menganalisa data 2.1. Data dan informasi diklarifikasi dan dipenuhi. dan informasi 2.2. Data dan informasi dianalisis dengan Perda dan Perkada. menggunakan teknik-teknik klarifikasi dan hasil analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kesesuaian atribut Perda dan Perkada beserta klarifikasiPerda lampirannya diteliti dan dinilai dan hasilnya dan Perkada dituangkan dalam KKP; 3.2. Kesesuaian prosedur penyusunan rancangan perda beserta lampirannya dengan standar yang ada diteliti dan dinilai dan hasilnya dituangkan dalam KKP; 3.3. Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi disinkronisasi dan diharmonisasi, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; 4. Memformulasikan 4.1. Hasil klarifikasi yang perlu penyempurnaan Keputusan Hasil diinventarisasi Klarifikasi 4.2. Rancangan keputusan dituangkan dalam draft Keputusan Mendagri 4.3. Rancangan Keputusan dikonsultasikan kepada Biro Hukum dan hasilnya ditindaklanjuti dalam bentuk penyempurnaan untuk ditandatangani Menteri Dalam Negeri BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk P2UPD Madya yang akan melaksanakan klarifikasiPerda dan Perkadayang terdiri dari: mempersipakan pelaksanaan klarifikasiPerda dan Perkada, Mengakses data dan informasi Perda dan Perkada, Melakukan klarifikasiPerda dan Perkada, Memformulasikan Keputusan Hasil Klarifikasi. Unit ini juga berlaku untuk Tim KlarifikasiPerda dan Perkada yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Gubernur.
- 98 -
Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan pembentukan Perda dan Perkada; 3.2. MenganalisaNaskah Akademissubstansi masing-masing perda dan perkada yang akan diklarifikasi; 3.3. Menganalisa perda dan perkada dari tinjauan kajian teoritik dan empiris; 3.4. Mengevaluasi dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait; 3.5. Menguji kesesuaian tujuan ditetapkannya Perda dan Perkada terhadap penerapannya; 3.6. Menganalisa landasan filosofis, yuridis dan sosiologis Perda dan Ranperda; 3.7. Menyimpulkan hasil klarifikasi apakah sudah sesuai atau bertentangan dengan kepentingan umumdan/atau peraturan lebih tinggi. 4. Peraturan – Peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4.7. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan
- 99 -
dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Peraturan teknis masing-masing Perda dan Perkada. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan klarifikasi Perda dan Perkada, akses data dan informasi Perda dan Perkada, klarifikasi Perda dan Perkada, formulasi Hasil Klarifikasi Perda dan Perkada didemosntrasikan; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalahkompetensi penyusunan perda dan perkada. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip klarifikasi Perda dan Perkada; 3.2. memahami Kode etik; 3.3. memahami teknik penyusunan Perda dan Perkada; 3.4. memahami isi dari masing-masing substansi Perda dan Perkada; 3.5. memahami teknik komunikasi; 3.6. memahami peraturan yang terkait substansi Perda dan Perkada; 3.7. memahami IT; 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1 mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan klarifikasi; 4.2 mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3 mampu membuat rancangan hasil klarifikasi draft Perda dan Perkada; 4.4 mampu membuat simpulan hasil klarifikasi; 4.5 mampu menerapkan kebijakan terkait dalam melakukan klarifikasi. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik klarifikasi yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual. KOMPETENSI KUNCI : NO 1 2 3 4 5 6 7
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
- 100 -
14. Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan FPP.WAS.02.014.01 Kode Unit Melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentrasi Judul Unit dan Tugas Pembantuan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP). Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan
1.1 PKPP diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti.
2. Mengakses data dan informasi pengawasan kebijakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
2.1. Dokumen kebijakan Dekon/TPsesuai ruang lingkup pengawasan diakses dan ditentukan 2.2. Dokumen dan informasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Dokumen dan informasi kinerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3.1. Kreteria pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditentukan dan disepakati dengan penanggungjawab kegiatan 3.2. Kesesuian antara dokumen dan informasi terkait kinerja Dekon/TP dengan ketentuan pelaksanaan Dekon/TP dibandingan dan diuji dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil pembandingan dan pengujian atas dokumen dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP.
3. Melakukan Pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan Dekon/TP
4. Mengembangkan temuan pengawasan kebijakan Dekon/TP.
- 101 -
5. Memformulasikan temuan pengawasan
5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP; 6. Menyusun Pokok- 6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh Pokok Hasil temuan disunting menjadi ringkas sebagai Pengawasan (P2 konsep P2HP. HP) 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk Pengawas Pemerintahan Ahli Madya yang akan melaksanakan pengawasan kebijakan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang terdiri dari:Mempersipakan pelaksanaan pengawasan kebijakan Dekon/TP; mengakses data dan informasi pengawasan kebijakan Dekon/TP; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan Dekon/TP; mengembangkan temuan pengawasan kebijakan Dekon/TP; memformulasikan temuan pengawasan kebijakan Dekon/TP; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan kebijakan Dekon/TP. Unit ini hanya berlaku bagi Pengawas Pemerintahan Madya pada Kementerian/Lembaga. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pernerntahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. mengevaluasi apakah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuansudah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga; 3.2. mengevaluasi apakah pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada gubernur dan penugasan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa didanai melalui anggaran kementerian/lembagasesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan core business Kementerian/Lembaga; 3.3. mengevaluasi apakah pelaksanaan pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan
- 102 -
pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab dengan mcmperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 3.4. menganalisa apakah Urusan yang dapat dilimpahkan telah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan kementerian/lembaga yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP; 3.5. menganalisa apakah urusan yang dapat dilimpahkan telah memperhatikan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta keserasian hubungan antar susunan pemerintahan; 3.6. meneliti apakah prakarsa dan perumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah paling lambat pertengahan bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya; 3.7. menganalisa apakah penelaahan rancangan Renja-KL telah dilakukan sesuai ketentuan; 3.8. menganalisa apakah pemberitahuan kepada gubernur mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan telah dilakukan paling lambat pertengahan bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya setelah ditetapkannya pagu sementara serta ditetapkan dalam Peraturan Menteri; 3.9. menganalisa apakah terdapat penugasan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan tertentu. Jika ada apakah telah mendapat persetujuan dari Presiden dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional; 3.10. menganalisa apakah Menteri/pimpinan lembaga telah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur.dan penugasan kepada Kabupaten/Kota. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 4.8 Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi jo Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi;
- 103 -
4.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota; 4.10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 156 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 4.11 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.12. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.13 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.14 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan untuk menmdemonstrasikan kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan pengawasan kebijakan Dekon/TP; akses data dan informasi pengawasan kebijakan Dekon/TP; pengujian atas data dan informasi pengawasan kebijakan Dekon/TP; pengembangan temuan pengawasan kinerja Dekon/TP; formulasi temuan pengawasan kebijakan Dekon/TP; penyusunan pokokpokok hasil pengawasan kebijakan Dekon/TP didemosntrasikan ; 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Syarat Kompetensi: Kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Pemerintahan sebelum melakukan pengawasan kebijakan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah: 2.1. menguasai kompetensi umum bagi Pengawas Pemerintahan Pertama secara memadai 2.2. memahami pengawasan kebijakan keuangan Negara dan pengawasan kebijakan daerah. 2.3. memahami pengawasan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami prinsip-prinsip pengawasan kinerja; 3.2. memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 3.3. memahami prinsip-prinsip manajemen risiko; 3.4. memahami konsep, filosofi dan proses pelimpahan atau penugasan urusan pemerintahan; 3.5. memahami fungsi- fungsi koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau ditugaskan; 3.6. memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam implementasi Dekon/TP; 3.7. memahami pengawasan kebijakan keuangan dan aset Negara/daerah;
- 104 -
3.8. memahami teknik komunikasi Pengawasan; 3.9. memahami system pelaporan manajerial dan akuntabilitas dekon/TP; 3.10. Mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal; 4.3. mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi; 4.4. mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat; 4.5. mampu memformulasikan temuan dekonsentrasi dan tugas pembantuansecara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.6.mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data; 4.7.mampu merumuskan atribut temuan; 4.8.mampu menerapkan kebijakan Dekonsentrasi dan tugas pembanutan terkait dalam melakukan pengawasan. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. Santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika terdapat kebijakan atau ketentuan yang berbeda atau tumpang tindih tentang pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di obyek pengawasan yang sama; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas belum sepenuhnya berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup dan tidak berkonsultasi sebagaimana mestinya dengan Pengawas Pemerintahan lain yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta supervisor pengawasan tidak teliti; 6.3.Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pengawasan P2UPD, Kode Etik, dan PKPP Kinerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. KOMPETENSI KUNCI: NO 1 2 3 4 5 6 7
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
15. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon dan TP) FPP.WAS.02.015.01 Kode Unit Melaksanakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Judul Unit Dekon dan TP Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang
- 105 -
diperlukan untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Elemen Kompetensi 1. Mempersiapkan pelaksanaan pengawasan 2. Mengakses data dan informasi pengawasan kinerja Dekon/TP.
Kriteria Unjuk kerja
1.1. PKPP diakses dan dipelajari. 1.2. entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti. 2.1. Dokumen pelaksanaan kegiatan Dekon/TPsesuai ruang lingkup pengawasan diakses dan ditentukan 2.2. Dokumen dan informasi kinerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Dokumen dan informasi kinerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Pengujian atas dan tugas pembantuan ditentukan dan data dan informasi disepakati dengan penanggungjawab kegiatan pengawasan 3.2. Kesesuian antara dokumen dan informasi kinerja Dekon/TP terkait kinerja Dekon/TP dengan ketentuan pelaksanaanDekon/TPdibandingan dan diuji dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasilpembandingan dan pengujian atas dokumen dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan dan hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi pengawasankinerja dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP Dekon/TP. dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5. Memformulasikant 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP emuan diringkassupaya mudah dipahami dan pengawasan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja; 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai; 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya
- 106 -
diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP; 6. Menyusun PokokPokok Hasil Pengawasan (P2 HP)
6.1.Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan disunting menjadi ringkas sebagai konsep P2HP. 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk P2UPD Madya yang akan melaksanakan pengawasan kinerja Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang terdiri dari:Mempersipakan pelaksanaan pengawasan kinerja Dekon/TP; mengakses data dan informasi pengawasan kinerja Dekon/TP; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan kinerja Dekon/TP; mengembangkan temuan pengawasan kinerja Dekon/TP; memformulasikan temuan pengawasan kinerja Dekon/TP; menyusun pokok-pokok hasil pengawasan kinerja Dekon/TP. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pernerntahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1.Mempelajari kebijakan pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan: a. Pelajari Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP masing-masing Program yang ada pada obyek pengawasan; b. Pelajari kebijakan operasional yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagai dasar otorisasi, seperti SK KPA, SK PPTK, Penguji dan Penandatangan SPM dan Bendahara 3.2.Menguji kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan standar yang ditentukan: a. Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian dan pensinkronisasian antara penyelenggaraan program dan/atau kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan desentralisasi telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP b. Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian pengelolaan program dan/atau kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
- 107 -
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
Provinsi dan tugas pembantuan di Kabupaten/Kota dan Desa telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian dengan Kementerian/Lembaga yang memberikan pelimpahan dan penugasan kepada Gubernur dan penugasan kepada Bupati/Walikota/Kepala Desa dan hasilnya dituangkan dalam KKP telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP; Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi sesuai dengan peraturan perundangundangan telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP; Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian dan konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar fungsi, antar wilayah Kabupaten/Kota, dan antar SKPD Provinsi dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian penatausahaan keuangan dan barang, pelaksanaan, pengendalian, penyusunan, dan perumusan kebijakan serta strategi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah provinsi berdasarkan norma, standar, pedoman, manual serta kebijakan nasional telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian penyusunan bahan penyampaian kepada DPRD Provinsi atas rencana program/kegiatan dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilimpahkan/ditugaskan kepada Gubernur telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP Teliti dan pelajari apakah pengoordinasian penyusunan saran tindak lanjut kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di provinsi telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP; dan Teliti dan pelajari apakah pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur terkait koordinasi serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di kabupaten/kota dan desa telah dilakukan dan hasilnya dituangkan dalam KKP. Teliti dan pelajari apakah Tim Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan teleh dibentuk dan mejalankan tugasnya, yaitu : - Kelompok Kerja Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan; - Kelompok Kerja Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pelaksanaan; dan - Kelompok Kerja Bidang Pertanggungjawaban serta Pembinaan dan Pengawasan. Teliti dan pelajari apakah realisasi keluaran dan manfaat (out put dan outcome) pelaksananaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah efektif, sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Khusus untuk P2UPD pada tingkat Kementerian, teliti dan pelajari apakah realisasi keluaran dan manfaat (out put dan outcome) pelaksananaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan telah efesien sesuai dengan ketentuan perundag-undangan.
- 108 -
4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 4.8. Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi jo Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi; 4.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota; 4.10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 156 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 156 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 4.11. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.12. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.13. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.14. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan persiapan pelaksanaan pengawasan; akses data dan informasi pengawasan kinerja Dekon/TP; pengujian atas data dan informasi pengawasan kinerja Dekon/TP; pengembangan temuan pengawasan kinerja Dekon/TP; formulasi temuan pengawasan kinerja Dekon/TP; penyusunan pokok-pokok hasil pengawasan kinerja Dekon/TP didemosntrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang
- 109 -
2.
3.
4.
5.
6.
diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. Syarat Kompetensi: Kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Pemerintahan sebelum melakukan pengawasan kinerja kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah: 2.1. menguasai kompetensi umum bagi Pengawas Pemerintahan Pertama secara memadai 2.2. memahami pengawasan kebijakan keuangan Negara dan pengawasan kebijakan daerah. 2.3. memahami pengawasan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 6.1. memahami prinsip-prinsip pengawasan kinerja; 6.2. memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 6.3. memahami prinsip-prinsip manajemen risiko; 6.4. memahami konsep, filosofi dan proses pelimpahan atau penugasan urusan pemerintahan; 6.5. memahami fungsi- fungsi koordinasi dan pengendalian urusan pemerintahan yang dilimpahkan atau ditugaskan; 6.6. memahami peran dan tanggung jawab para pihak yang terkait dalam implementasi Dekon/TP; 6.7. memahami pengawasan kebijakan keuangan dan aset negara/daerah; 6.8. memahami teknik komunikasi Pengawasan; 6.9. memahami system pelaporan manajerial dan akuntabilitas dekon/TP; 6.10. mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal 4.3. mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi 4.4. mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat 4.5. mampu memformulasikan temuan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.6. mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data; 4.7. mampu merumuskan atribut temuan; 4.8. mampu menerapkan kebijakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan terkait dalam melakukan pengawasan. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. Aspek Kritis 6.1. Jika terdapat kebijakan atau ketentuan yang berbeda atau tumpang tindih tentang pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di obyek pengawasan yang sama; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas belum sepenuhnya berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup dan tidak berkonsultasi sebagaimana mestinya dengan Pengawas Pemerintahan lain yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta supervisor pengawasan tidak teliti;
- 110 -
6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik, dan PKPP Kinerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
16. Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan Kepala Daerah Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
FPP.WAS.02.016.01 Melaksanakan pengawasan akhir masa jabatan Kepala Daerah Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melasanakan pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan pengawasan 2. Mengakses data dan informasi pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
1.1 PKPP diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti 2.1. Dokumen perencanaan daerah berupa kebijakan daerah, pengelolaan sumberdaya manusia, pengelolaan barang daerah diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi perencanaan daerah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi perencanaan daerah dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan, dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah ditentukan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dengan kriteria pelaksanaan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil analisis data dan informasiperencanaan daerah diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan;
3. Melakukan Pengujian data dan informasi pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
- 111 -
4. Mengembangkan temuan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah
5. Memformulasikan temuanpengawasa n berakhirnya masa jabatan kepala daerah
6. Menyusun PokokPokok Hasil Pengawasan (P2 HP) berakhirnya masa jabatan kepala daerah
4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan Penanggjawab Kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan Penanggjawab Kegiatan. 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan,serta dicatat dalam KKP 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk dinilai 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP 6.1. Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan diringkas sebagai konsep P2HP. 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah; mengakses data dan informasi berakhirnya masa jabatan kepala daerah; melakukan pengujian atas data dan informasi berakhirnya masa jabatan kepala daerah; mengembangkan temuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah; menulis temuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah; menyusun pokok-pokok hasil berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta walikota dan wakil walikota untuk kota. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form KertasKerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan terkait dengan pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, yang terdiri dari; a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan
- 112 -
daerah, pengelolaan sumberdaya manusia, pengelolaan barang daerah diakses dan dianalisa serta hasilnya dituangkan dalam KKP. b. Kebijakan lainnya terkait pengawasan berakhirnya masa jabatan kepala daerah diakses dan dianalisa serta hasilnya dituangkan dalam KKP. 3.2. Menganalisa Formasi Pegawai, Pengadaan Pegawai, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai, Kenaikan Pangkat, Pengangkatan Dalam Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, dan Lain-lain dalam kurun waktu 5 Tahun masa jabatan Kepala Daerah. 3.3. Menganalisa kebijakan Pengelolaan Barang, Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan Barang, Pengadaan Barang, Inventarisasi Barang, Pemeliharaan Barang, Perubahan Status Hukum Barang, Pemanfaatan Barang, dan Pengamanan Barang dalam kurun waktu 5 Tahun masa jabatan Kepala Daerah. 3.4. Menganalisa Kebijaksanaan Umum pengelolaan keuangan, kebijakan Pengelolaan Umum Keuangan, kebijakan Pengelolaan Pendapatan, kebijakan Pengelolaan Pengeluaran, dan kebijakan Pemegang Kas dalam kurun waktu 5 Tahun masa jabatan Kepala Daerah. 3.5. Menganalisa pencapaian visi misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD. 3.6. Membandingkan target pencapaian yang diraih daerah dengan target nasional dalam kurun waktu 5 Tahun masa jabatan Kepala Daerah. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prsarana Kerja Pemeritah Daerah; 4.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; 4.9. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.10 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.11.Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan pengawasan, akses data
- 113 -
dan informasi pengawasan,pengujian data dan informasi pengawasan, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Pengawasan (P2 HP) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah : 2.1. pengawasan kebijakan daerah; 2.2. kebijakan SDM; 2.3. kebijakan barang milik negara/daerah; 2.4. kebijakan pengelolaan keuangan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan daerah; 3.2. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan SDM; 3.3. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan barang milik daerah; 3.4. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan Keuangan daerah; 3.5. memahami peraturan yang berkaitan dengan kebijakan daerah; 3.6. memahami indikator kinerja; 3.7. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan 3.8. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.9. memahami Teknik menyusun laporan; 3.10. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menerapkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan daerah; 4.2. mampu menerapkan peraturan yang berkaitan dengan SDM; 4.3. mampu menerapkan peraturan yang berkaitan dengan Barang Milik Daerah; 4.4. mampu menerapkan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan keuangan daerah; 4.5. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan pemeriksaan; 4.6. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.7. mampu membuat simpulan hasil evaluasi. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pemeriksaan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2.Jika sampling pemeriksaan tidak menggambarkan secara utuh populasi pemeriksaan; 6.3. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan bukti yang memadai.
- 114 -
KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
17. Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/instansi pemerintah Kode Unit FPP.WAS.02.017.01 Judul Unit Melakukan pengawasan pengaduan masyarakat /Instansi Pemerintah Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan pengaduan masyarakat/instansi pemerintah. Elemen Kriteria Unjuk kerja Kompetensi 1. Menyusun 1.1. Materi pengaduan dipelajari dan dirumuskan Program Kerja 1.2. Peraturan perundang-undangan yang relevan pengawasan dengan permasalahan yang diadukan ditelaahan pengaduan dan hasilnya dicatat dalam KKP 1.3. Metode dan prosedur pemeriksaan ditentukan dan hasilnya dicatat dalam KKP 1.4. Waktu, lokasi, personil dan ruang lingkup pengawasan ditentukan dan hasilnya dicatat dalam KKP 1.5. Dokumen dan informasi yang diperlukan sebagai bukti audit ditentukan dan hasilnya dicatat dalam KKP 1.6. Para pihak yang perlu diminta keterangan ditentukan dan hasilnya dicatat dalam KKP 2. Mempersiapkan 2.1. PKPP diakses dan dipelajari pengawasan 2.2. Entry brieifing dengan pimpinan unit kerja pengaduan dilakukan 3. Mengakses data 3.1. Dokumen pelaksanaan kegiatansesuai ruang dan informasi lingkup pengawasan pengaduan diakses dan pengawasan ditentukan pengaduan 3.2. Dokumen dan informasi yang diterima diklarifikasi dan dipenuhi. 3.3. Dokumen dan informasi pengawasan pengaduan dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 4. Melakukan 4.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan sesuai materi Pengujian atas pengaduan ditentukan, dan disepakati data dan penanggungjawab yang berkaitan dengan materi informasi pengaduan. pengawasan 4.2. Kesesuian antara dokumen dan informasi yang pengaduan diterima dibandingkan dan diuji dengan ketentuan yang terkait dengan materi pengaduan dengan menggunakan analisis kasus dan teknik
- 115 -
5. Melakukan Permintaan Keterangan.
6. Memformulasika n simpulan pengawasan
7. Ekspose Hasil Pengawasan
pengawasan. 4.3. Hasil membandingkan dan pengujian atas dokumen dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi kepada penanggungjawab yang berkaitan dengan materi pengaduan, dan hasil klarifikasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari simpulan hasil pemeriksaan; 5.1. Pihak-pihak yang terkait dengan materi pengaduan diminta keterangannya sesuai dengan standar pemeriksaan 5.2. Hasil permintaan keterangan dianalisis dan diuji dengan kondisi senyatanya serta hasilnya dituangkan dalam KKP 6.1. Keabsahan dan kecukupan bukti-bukti yang telah diperoleh diidentifikasi dan hasilnya dicatat dalam KKP 6.2. Konstruksi permasalahan sesuai materi pengaduan disusun dan dianalaisis berdasarkan hasil analisis dan pengujian dokumen serta keterangan yang telah diperoleh untuk menjawab apakah materi pengaduan terbukti atau tidak terbukti 6.3. Hasil analisis sebagai bagian dari simpulan hasil pengawasan dirumuskan dan dikonsultasikan kepada supervisor atau penanggungjawab pengawasan untuk dinilai; 6.4. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya dikonfirmasi kepada pimpinan unit kerja serta hasil konfirmasi/tanggapan pimpinan unit kerja dituangkan dalam KKP; 6.5. Simpulan hasil pengawasan dan seluruh dokumen serta Berita acara Permintaan Keterangan dikumpulkan menjadi konsep LHP pra ekspose 7.1. Konsep LHP disampaikan kepada Inspektur Jenderal melalui Inspektur Khusus untuk diekspose 7.2. Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Ahli Madya memimpin ekspose dan hasil pengawasan dipresentasikan 7.3. Hasil reviu pada forum ekspose ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dan merupakan konsep LHP pasca ekspose
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan Ahli Madya yang akan melaksanakan pengawasan pengaduan yang terdiri dari: Menyusun Program Kerja Pengawasan; Mempersiapkan pengawasan pengaduan; Mengakses data dan informasi pengawasan pengaduan; Melakukan Pengujian atas data dan informasi pengawasan pengaduan; Melakukan Permintaan Keterangan; Memformulasikan simpulan pengawasan; dan Ekspose Hasil Pengawasan. Unit kompetensi ini dapat diterapkan untuk melakukan pengawasan atas pengaduan masyarakat atau instansi pemerintah yang meliputi pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat, pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang, pengawasan atas indikasi KKN, penyalahgunaan wewenang, kepegawaian, pertanahan, HAM,
- 116 -
kewaspadaan nasional, tatalaksanan/regulasi, lingkungan hidup dan umum. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparat Pemerintah adalah pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Aparat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Desa. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. mempelajari kebijakan yang berlaku nasional sesuai dengan materi pengaduan; 3.2. mempelajari kebijakan daerah terkait materi pengaduan yang dituangkan dalam Peratuan Daerah dan/atau Peratuan Kepala Daerah; 3.3. mempelajari kebijakan yang menjadi dasar otorisasi, seperti Surat Keputusan; 3.4. menguji kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku; 3.5. menyimpulkan kebenaran materi pengaduan. 4. Peraturan– peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemendagri dan Pemda; 4.7. Peraturan Menteri PAN Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 4.8 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.10. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; 4.11. Peraturan Teknis lainnya terkait materi pengaduan.
- 117 -
PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan untuk mendemonstrasikan kegiatan-kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu atas pengawasan pengaduan yang terdiri dari: penyusunan Program Kerja Pengawasan (pengawasan pengaduan; persiapan pelaksanaan pengawasan pengaduan; data dan informasi PDTT Dumas; Pengujian atas data dan informasi pengawasan pengaduan; Permintaan Keterangan; Formulasi simpulan pengawasan; dan Ekspose Hasil Pengawasan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Syarat Kompetensi: Kompetensi yang harus dimiliki seorang Pengawas Pemerintahan sebelum melakukan pengawasan pengaduan masyarakat atau instansi pemerintah adalah: 2.1. menguasai kompetensi umum bagi Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama secara memadai; 2.2. memahami pengawasan kebijakan keuangan Negara; 2.3. memahami pengawasan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah; 2.4. memahami pengawasan kepegawaian. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1 memahami prinsip-prinsip pengawasan kinerja; 3.2 memahami teknik melakukan permintaan keterangan; 3.3 memahami teknik – teknik pengawasan; 3.4 memahami konstruksi berfikir logis; 3.5 memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 3.6 memahami prinsip-prinsip manajemen risiko; 3.7 memahami konsep, filosofi dan proses terjadinya korupsi; 3.8 memahami konsep, filosofi dan proses pelayanan masyakat; 3.9 memahami konsep, filosofi dan proses terjadinya penyalahgunaan wewenang; 3.10memahami pengawasan kebijakan keuangan dan aset Negara/daerah; 3.11memahami pengawasan kepegawaian; 3.12memahami teknik komunikasi Pengawasan; 3.13mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan pengawasan; 4.2. mampu melakukan permintaan keterangan 4.3. mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal 4.4. mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi 4.5. mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat 4.6. mampu memformulasikan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.7. mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data 4.8. mampu menyimpulkan hasil pengawasan 4.9. mampu menerapkan kebijakan terkait materi pengaduan dalam melakukan pengawasan 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif;
- 118 -
5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 5.1. Jika terdapat kebijakan atau ketentuan yang berbeda atau tumpang tindih tentang materi pengaduan di obyek pengawasan yang sama; 5.2. Jika konstruksi masalah yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi senyatanya; 5.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pengawasan P2UPD, Kode Etik, dan Pengawasan Pengaduan Masyarakat atau Instansi Pemerintah; KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
18. Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintah Provinsi Kode Unit FPP.WAS.02.018.01 Judul Unit Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Provinsi Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersipakan 1.1 Program Kerja Evaluasi Kinerja pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah diakses dan evaluasi Kinerja ditentukan Penyelenggaraan 1.2 Sumber informasi evaluasi kinerja dihimpun Daerah sesuai dengan tingkatan pemerintahan. 2. Menetapkan IKK 2.1 Aspek yang diprioritaskan disusun 2.2 Fokus sesuai dengan urusan pemerintahan ditetapkan 2.3 Input, Proses, Output dikelompokkan 2.4 Kebutuhan yang diperlukan dalam proses evaluasi ditentukan 2.5 Indikator yang sesuai dengan kebutuhan ditetapkan 2.6 IKK yang dibangun dapat dikumulatifkan dan dapat saling berkomplementer satu sama lain dan membentuk suatu sistem 2.7 penggunaan indikator disimulasikan/ditest 2.8 Lakukan perbaikan dan penyempurnaan 3. Mengukur kinerja 3.1. IKK pada tataran pengambil kebijakan penyelenggaraan dianalisa dan diberikan skor pemda 3.2. IKK pada tataran pelaksanaan kebijakan dianalisa diberikan skor dan 3.3. Indeks kesusuaian materi dinalisa dan diberikan skor
- 119 -
3.4. Indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi dijumlah sebagai indeks komposit kinerja 4. Mengisi template evaluasi
5. Menentukan peringkat
6. Melakukan pengujian lapangan 7. Melaporkan hasil evalausi
4.1. Evaluator mengisi data capaian kinerja pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda. 4.2. Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst. 4.3. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). 5.1. Hasil individual digabung 5.2. Skor dan prestasi dikonversi 5.3. Data dinormalisasi 5.4. Pemeringkatan dilakukan 5.5. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota; 6.1. Klarifikasi dan peninjauan lapangan terhadap hasil LHE Sementara pemeringkatan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Daerah 7.1. Laporan Hasil Evaluasi Sementara diformulasikan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis EPPD kepada Pemerintah daerah sebagai umpan balik dan perbaikan selanjutnya. 7.2. Laporan Hasil Evaluasi Nasional diformulasikan dan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk Pengawas Pemerintahan Madya yang akan melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari: Mempersipakan pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah; Menetapkan IKK; Mengukur kinerja penyelenggaraan pemda; Mengisi template individu; Menentukan peringkat; Melakukan pengujian lapangan; dan Melaporkan hasil evalausi. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi pada Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Kinerja PenyelengaraanPemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspekaspek penyelengaraan pemeritahan pada daerah yang baru dibentuk. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah:
- 120 -
2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait; 2.6. Aplikasi (worksheet) Penilaian Evaluasi Kinerja dalam format excel. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Melakukan klarifikasi pada Tataran Pengambil Kebijakan, meliputi: a. Jumlah Penduduk; b. Jumlah Rumah; c. Luas Wilayah dan Tata Ruang Wilayah; d. Jumlah APBD. 3.2. Melakukan penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek yaitu : a. ketentraman dan ketertiban umum daerah; b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah; i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; l. pengelolaan potensi daerah; dan m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek dirinci kedalam beberapa fokus, dan setiap fokus dirinci kedalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. 3.3. Melakukan penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu total indeks penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri dari 9 (Sembilan) aspek yaitu 8 (delapan) aspek administrasi umum bersifat manajemen dan 1 (satu) aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM bersifat orintit keluaran pelayanan pemerintah daerah terhadap Publik Goods dan Publik Regulations, penilaian aspek pada tataran pelaksana kebijakan meliputi: a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; c. tingkat capaian kinerja standar pelayanan minimal;
- 121 -
d. penataan kelembagaan daerah; e. pengelolaan kepegawaian daerah; f. perencanaan pembangunan daerah; g. pengelolaan keuangan daerah; h. pengelolaan barang milik daerah; dan i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 . 3.4. Melalukan Prosedur Evaluasidengan menggunakan template yang telah dirancang untuk itu. Template ini diisi oleh Sekretariat Tim Nasional berdasarkan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.Sebelumnya, Tim teknis menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sekaligus bobotnya masing-masing untuk setiap aspek yang nantinya akan digunakan untuk menghitung ICK, sehingga data yang diinput oleh sekretariat secara otomatis sudah menghasilkan ICK 4. Peraturan–peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 4.9. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.10 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.11 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.12 Peraturan pelaksana/teknis masing-masing Pencapaian SPM/NSPK PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan evaluasi Kinerja PenyelenggaraanDaerah; penetapan IKK; pengukuran kinerja penyelenggaraan pemda; pengisian template evaluasi; penentuan peringkat; pengujian lapangan; dan pelaporan hasil evalausi. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan
- 122 -
2.
3.
4.
5.
6.
instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah bagi Pengawas Pemerintah yang telah mengikuti pembekalan, sosialisasi, desiminasi dan simulasi praktek EKPPD terhadap materi evaluasi kinerja. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1 memahami prinsip-prinsip evaluasi; 3.2 memahami prinsip EKPPD; 3.3 memahami metode pemberian skor pada tingkat IKK, tingkat urusan, tingkat aspek, tingkat capaian kinerja dan tingkat indeks komposit kinerja; 3.4 memahami pengelolaan data dan informasi; 3.5 memahami Kode etik; 3.6 memahami teknik penyusunan LPPD; 3.7 memahami teknik komunikasi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1.mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal 4.3.mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi 4.4.mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat 4.5. mampu memformulasikan temuan dekonsentrasi dan tugas pembantuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.6.mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data micro excel; 4.7.mampu menerapkan kebijakan terkait dalam evaluasi; 4.8.mampu memberikan skor pada IKK; 4.9.mampu membuat simpulan hasil evaluasi. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik evaluasi yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual;
KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 3
- 123 -
19. Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Kode Unit FPP.WAS.02.019.01 Judul Unit Melakukan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan Kabupaten/Kota. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersipakan pelaksanaan evaluasi Kinerja 2. Menetapkan IKK
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan pemda
4. Mengisi template evaluasi
5. Menentukan peringkat
1.1 Program Kerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah diakses dan ditentukan 1.2 Sumber informasi evaluasi kinerja dihimpun sesuai dengan tingkatan pemerintahan 2.1 Aspek yang diprioritaskan disusun 2.2 Fokus sesuai dengan urusan pemerintahan ditetapkan 2.3 Input, Proses, Output dikelompokkan 2.4 Kebutuhan yang diperlukan dalam proses evaluasi ditentukan 2.5 Indikator yang sesuai dengan kebutuhan ditetapkan 2.6 IKK yang dibangun dapat dikumulatifkan dan dapat saling berkomplementer satu sama lain dan membentuk suatu sistem 2.7 penggunaan indikator disimulasikan/ditest 2.8 Lakukan perbaikan dan penyempurnaan 3.1. IKK pada tataran pengambil kebijakan dianalisa dan diberikan skor 3.2. IKK pada tataran pelaksanaan kebijakan dianalisa diberikan skor dan 3.3. Indeks kesusuaian materi dinalisa dan diberikan skor 3.4. Indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi dijumlah sebagai indeks komposit kinerja 4.1. Evaluator mengisi data capaian kinerja pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda. 4.2. Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst. 4.3. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). 5.1. Hasil individual digabung 5.2. Skor dan prestasi dikonversi 5.3. Data dinormalisasi 5.4. Pemeringkatan dilakukan 5.5. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota;
- 124 -
6. Melakukan 6.1. Klarifikasi dan peninjauan lapangan terhadap pengujian lapangan hasil LHE Sementara pemeringkatan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Daerah 7. Melaporkan hasil 7.1. Laporan Hasil Evaluasi Sementara evalausi diformulasikan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis EPPD kepada Pemerintah daerah sebagai umpan balik dan perbaikan selanjutnya. 7.2. Laporan Hasil Evaluasi Nasional diformulasikan dan disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk P2UPD Madya yang akan Melakukan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari: Mempersipakan pelaksanaan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah; Menetapkan IKK; Mengukur kinerja penyelenggaraan pemda; Mengisi template individu; Menentukan peringkat; Melakukan pengujian lapangan; dan Melaporkan hasil evalausi. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi pada Pemerintah Provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Kinerja Penyelengaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggararaan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspekaspek penyelengaraan pemeritahan pada daerah yang baru dibentuk. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 2.6. Aplikasi (worksheet) Penilaian Evaluasi Kinerja dalam forat excel 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Melakukan klarifikasi pada Tataran Pengambil Kebijakan, meliputi: a. Jumlah Penduduk b. Jumlah Rumah c. Luas Wilayah dan Tata Ruang Wilayah d. Jumlah APBD 3.2. Melakukan penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri dari 13 aspek yaitu : a. ketentraman dan ketertiban umum daerah; b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- 125 -
f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah; i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumbersumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; l. pengelolaan potensi daerah; dan m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap aspek dirinci kedalam beberapa fokus, dan setiap fokus dirinci kedalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. 3.3.Melakukan penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu total indeks penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri dari 9 (Sembilan) aspek yaitu 8 (delapan) aspek administrasi umum bersifat manajemen dan 1 (satu) aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM bersifat orintit keluaran pelayanan pemerintah daerah terhadap Publik Goods dan Publik Regulations, penilaian aspek pada tataran pelaksana kebijakan meliputi: a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; c. tingkat capaian kinerja standar pelayanan minimal d. penataan kelembagaan daerah; e. pengelolaan kepegawaian daerah; f. perencanaan pembangunan daerah; g. pengelolaan keuangan daerah; h. pengelolaan barang milik daerah; dan i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 . 3.4.Melalukan Prosedur Evaluasidengan menggunakan template yang telah dirancang untuk itu. Template ini diisi oleh Sekretariat Tim Nasional berdasarkan LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.Sebelumnya, Tim teknis menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sekaligus bobotnya masing-masing untuk setiap aspek yang nantinya akan digunakan untuk menghitung ICK, sehingga data yang diinput oleh sekretariat secara otomatis sudah menghasilkan ICK 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kometensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
- 126 -
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.9. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.10 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.11 Peraturan pelaksana/teknis masing-masing Pencapaian SPM/NSPK. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan evaluasi Kinerja PenyelenggaraanDaerah; penetapan IKK; pengukuran kinerja penyelenggaraan pemda; pengisian template evaluasi; penentuan peringkat; pengujian lapangan; dan pelaporan hasil evalausi. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah bagi Pejabat FunsionalPengawas Pemerintah yang telahmengikuti pembekalan, sosialisasi, desiminasi dan simulasi praktek EKPPD terhadap materi evaluasi kinerja. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1 memahami prinsip-prinsip evaluasi; 3.2 memahami prinsip dasar EKPPD; 3.3 memahami metode pemberian skor pada tingkat IKK, tingkat urusan, tingkat aspek, tingkat capaian kinerja dan tingkat indeks komposit kinerja; 3.4 memahami pengelolaan data dan informasi; 3.5 memahami Kode etik; 3.6 memahami teknik penyusunan LPPD; 3.7 memahami isi dari masing-masing substansi Perda; 3.8 memahami teknik komunikasi; 3.9 memahami peraturan yang terkait substansi Perda. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka melakukan evaluasi; 4.2. mampu mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan sistem pengendalian internal; 4.3.mampu mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang terjadi; 4.4.mampu mengembangkan temuan secara lengkap dan akurat; 4.5.mampu memformulasikan temuan dekonsentrasi dan tugas
- 127 -
pembantuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.6.mampu mengoperasionalkan teknologi informasi dan pengolah data micro excel; 4.7.mampu menerapkan kebijakan terkait dalam evaluasi; 4.8.mampu memberikan skor pada IKK; 4.9.mampu membuat simpulan hasil evaluasi. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek Kritis 5.1. Jika teknik evaluasi yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 5.2. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual; KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 3 20. Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
FPP.WAS.02.020.01 Melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi 2. Mengakses data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan dievaluasi diikuti 2.1. Dokumen dan Informasi terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumen dan Informasi terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait aspekkesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- 128 -
3. Melakukan Pengujian data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi kemampuan otonomi daerah ditentukan. 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pelaksanaan evaluasi kemampuan otonomi daerah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi kemampuan otonomi daerah. 3.3. Hasil analisis data dan informasi aspekkesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah diklarifikasi dengan penanggungjawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi hasil evaluasi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi kemampuan dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE penyelenggaraan dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit otonomi daerah Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5. Memformulasikan 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas hasil evaluasi supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan kemampuan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam penyelenggaraan KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari otonomi daerah pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. kemampuan 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor penyelenggaraan Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis otonomi daerah dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengakses data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; melakukan pengujian atas data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; mengembangkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; memformulasikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Unit ini digunakan untuk Pengawas Pemerintahan yang termasuk ke dalam Tim Nasional/Tim Daerah EPPD. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan
- 129 -
permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan.Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk kepentingan nasional. Kesejateraan masyarakat adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. pelayanan umum/Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Daya saing daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. EKPOD dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah. Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top; 2.5. Literatur terkait. 2.6. Aplikasi (worksheet) Evalauasi LAKIP dalam bentuk format excel. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. mengumpulkan data tentang pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain LPPD, LKPJD dan hasil Evaluasi Kinerja Mandiri (EKM). 3.2. menganalisis data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3.3. menginterpretasikan hasil analisis data; dan 3.4. membandingkan hasil evaluasi dengan hasil EKPOD sebelumnya, dan/atau dengan patok banding masing-masing aspek penilaian pada tingkat regional untuk provinsi dan pada tingkat provinsi untuk kabupaten/kota. 3.5. melakukan penilaian pada aspek-aspek sesuai dengan peraturan yang terkait dengan EPPD yaitu melakukan penilaian pada aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci terhadap: (1) kesehatan masyarakat; (2) pelayanan umum; (3)aspek daya saing daerah. 4. Peraturan–peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 130 -
4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.9. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.10 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4.11 Peraturan pelaksana/teknis masing-masing Pencapaian SPM/NSPK. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian: 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangantemuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3.2. memahami filosofi Penyelenggaraan Pemerintahan; 3.3. memahamai tata cara penyusunan LPPD; 3.4. memahami indikator kinerja; 3.5. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.6. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan; 3.7. memahami Pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.8. memahami teknik komunikasi pengawasan; 3.9. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 4.1. mampu menerapkan ketentuan peraturan yang berkaitan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaukan evaluasi; 4.2. mampu menerapkan filosofi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaukan evaluasi;
- 131 -
4.3. mampu menerapkantata cara penyusunan LPPD dalam melakukan evaluasi; 4.4. mampu menerapkan indikator kinerja dalam melaukan evaluasi; 4.5. mampu menerapkan teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian dalam melaukan evaluasi; 4.6. mampu menerapkan Standar Pengawasan P2, Kode Etik APIP dalam melaukan evaluasi; 4.7. mampu menerapkan Teknik Komunikasi pengawasan dalam melaukan evaluasi; 4.8. mampu mengunakan Aplikasi (worksheet) Evalauasi LAKIP dalam bentuk format excel.
5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 5.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur EKPOD sebagai kreteria penilaian, yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 5.2.Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 5.3.Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 5.4.Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 3 21. Melakukan Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kode Unit
FPP.WAS.02.021.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi kemampuan penyelenggaraan Otonomi Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 132 -
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan kabupaten/kota.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti
2. Mengakses data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
2.1. Dokumen dan Informasi terkait aspekkesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait aspekkesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi kemampuan otonomi daerah ditentukan. 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pelaksanaan evaluasi kemampuan otonomi daerah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi kemampuan otonomi daerah. 3.3. Hasil analisis data dan informasi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi
3. Melakukan Pengujian data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
4. Mengembangkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
5. Memformulasikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah
- 133 -
untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. kemampuan 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor penyelenggaraan Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis otonomi daerah dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengakses data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; melakukan pengujian atas data dan informasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; mengembangkan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; memformulasikan hasil evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah. Unit ini digunakan untuk Pengawas Pemerintahan yang termasuk ke dalam Tim Nasional/ Tim Daerah EPPD yang ditetapkan oleh Gubernur. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang selanjutnya disingkat EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan untuk kepentingan nasional Kesejateraan masyarakat adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. pelayanan umum/Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Daya saing daerah adalah merupakan kombinasi antara faktor kondisi ekonomi daerah, kualitas kelembagaan publik daerah, sumber daya manusia, dan teknologi, yang secara keseluruhan membangun kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain. EKPOD dilakukan untuk menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah. Dalam EKPOD, IPM ini digunakan untuk mengecek apakah aspek-aspek yang digunakan untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat dipertanggungjawabkan 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top
- 134 -
2.5. Literatur terkait 2.6. Aplikasi (worksheet) Evalauasi LAKIP dalam bentuk format excel. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. mengumpulkan data tentang pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, antara lain LPPD, LKPJD dan hasil Evaluasi Kinerja Mandiri (EKM). 3.2. menganalisis data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 3.3. Menginterpretasikan hasil analisis data; dan 3.4. membandingkan hasil evaluasi dengan hasil EKPOD sebelumnya, dan/atau dengan patok banding masing-masing aspek penilaian pada tingkat regional untuk provinsi dan pada tingkat provinsi untuk kabupaten/kota. 3.5. melakukan penilaian pada aspek-aspek sesuai dengan peraturan yang terkait dengan EPPD yaitu melakukan penilaian pada aspek, fokus, dan indikator kinerja kunci terhadap: (1) kesehatan masyarakat; (2) pelayanan umum; (3) aspek daya saing daerah. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait : Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 4.9. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.10 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.11 Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4.12 Peraturan pelaksana/teknis masing-masing Pencapaian SPM/NSPK PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangantemuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang
- 135 -
2.
3.
4.
5.
6.
diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3.2. memahami filosofi Penyelenggaraan Pemerintahan; 3.3. memahamai tata cara penyusunan LPPD; 3.4. memahami indikator kinerja; 3.5. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.6. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan; 3.7. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.8. memahami teknik Komunikasi pengawasan; 3.9. memahami IT. Keterampilan yang dibutuhkanuntukmendukung unit kompetensiini : 4.1. mampu menerapkan ketentuan peraturan yang berkaitan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaukan evaluasi; 4.2. mampu menerapkan filosofi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaukan evaluasi 4.3. mampu menerapkantata cara penyusunan LPPD dalam melaukan evaluasi 4.4. mampu menerapkan indikator kinerja dalam melaukan evaluasi 4.5. mampu menerapkan teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian dalam melaukan evaluasi 4.6. mampu menerapkan Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP dalam melaukan evaluasi 4.7. mampu menerapkan Teknik Komunikasi pengawasan dalam melaukan evaluasi 4.8. mampu mengunakan Aplikasi (worksheet) Evalauasi LAKIP dalam bentuk format excel. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur EKPOD sebagai kreteria penilaian, yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. ika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak
- 136 -
berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 3
22. Melakukan Evaluasi DOB Provinsi Kode Unit
FPP.WAS.02.022.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi DOB Provinsi
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi DOB Provinsi.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi daerah otonomi baru. 2. Mengakses data dan informasi daerah otonomi baru
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 1.3 SOP ditentukan dan disiapkan 2.1. Dokumen terkait daerah otonomi baru yaitu perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait daerah otonomi daerah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait daerah otonomi baru, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi daerah otonomi baru, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
- 137 -
3. Melakukan Pengujian data dan informasi daerah otonomi baru
4. Mengembangkan hasil evaluasi daerah otonomi baru
5. Memformulasikan hasil evaluasi daerah otonomi baru
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi daerah otonomi baru (DOB)
3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi daerah otonomi baru ditentukan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria daerah otonomi barudibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi daerah otonomi baru. 3.3. Hasil analisis data dan informasi daerah otonomi baru diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dalam evaluasi dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas sebagai konsep LHE. 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan.
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi daerah otonomi baru, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan daerah otonomi baru; mengakses data dan informasi daerah otonomi baru; melakukan pengujian atas data dan informasi daerah otonomi baru; mengembangkan hasil evaluasi daerah otonomi baru; memformulasikan hasil evaluasi daerah otonomi baru; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) daerah otonomi baru. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Daerah otonomi baru adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan. Evaluasi daerah otonomi baru (EDOB) adalahevaluasi terhadap
- 138 -
perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk,melalui kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan oleh Tim Evaluator . Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Tim Evaluator yang dikoordinir oleh Inspektorat dengan menyajikan informasi pelaksanaan evaluasi daerah otonomi baru. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan terkait dengan evaluasi daerah otonomi baru, yang terdiri dari; perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan diakses dan ditentukandiakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2.Menguji data dan informasi yaitu : a. perkembangan penyusunan perangkat daerah yaitu penilaian pembentukaan SKPD dan besaran SKPD dengan Perda, Perkada yang ditandatangani penjabat atau Perkada yang ditandatangani kepala daerah defenitif. b. pengisian personil yaitu penilaian yang meliputi pengalihan dan penempatan personil, pengisian personil secara keseluruhan, dan kualitas personil atau aparatur, yang disesuaikan dengan membandingkan pembentukan besaran SKPD. c. pengisian keanggotaan DPRD yaitu penilaian aspek pengisian keanggotaan DPRD dilakukan terhadap pengisian unsur pimpinan dan pengisian unsur anggota. d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yaitu urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Sedangkan, penilaian penyelenggaraan urusan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan transmigrasian. e. Pembiayaan terhadap kemampuan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang bersumber dari APBD yang terdiri dari
- 139 -
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain – lain yang sah. f. pengalihan aset dan dokumen meliputi : jenis dan jumlah aset yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB, jenis dan jumlah peralatan yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB, dan jenis dan jumlah dokumen yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB. g. pelaksanaan penetapan batas wilayah meliputi penelitian dokumen, pelacak batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pembuatan peta batas. h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan meliputi jumlah gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya, jumlah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya, kondisi masing – masing gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, dan status gedung atau kantor yang digunakan utnuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah meliputi dokumen rencana umum tata ruang dan dokumen rencana rinci tata ruang, dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan adalah adalah suatu sistem proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 3.3.Menyusun hasil evaluasi daerah otonomi baru, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi daerah otonomi baru; b. Konsep temuan evaluasi daerah oton omi baru dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi daerah otonomi daerah untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi daerah otonomi baru untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait : Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan; 4.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeritah Daerah;
- 140 -
4.9. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP; 4.10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jo. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.12 Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomom Baru; 4.13 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.14 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; 4.15 Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja, 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.5. memahami Teknik Komunikasi pengawasan; 3.6. memahami Psikologi pengawasan; 3.7. memahami teknik menyusun laporan; 3.8. memhami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian evaluasi daerah otonomi baru; 4.2. mampu berinteraaksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. mampu melaksanakan Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah;
- 141 -
4.5. mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Evaluasi (P2 HE) dan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi daerah otonomi baru sebagai kreteria penilaian evaluasi daerah otonomi baru yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan Pengawas Pemerintahan, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan daerah otonomi baru; 6.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
23. Melakukan Evaluasi DOB Kabupaten/Kota Kode Unit
FPP.WAS.02.023.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi DOB Kabupaten/Kota
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi DOB Kabupaten/Kota.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
- 142 -
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi 2. Mengakses data dan informasi daerah otonomi baru Kabupaten/Kota
3. Melakukan Pengujian data dan informasi daerah otonomi baru Kabupaten/Kota
4. Mengembangkan hasil evaluasi daerah otonomi baru Kabupaten/Kota
5. Memformulasikan hasil evaluasi daerah otonomi baru Kabupaten/Kota
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi daerah otonomi
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 2.1. Dokumen terkait daerah otonomi baru yaitu perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait daerah otonomi daerah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait daerah otonomi baru, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi daerah otonomi baru, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi daerah otonomi baru ditentukan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria daerah otonomi barudibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi daerah otonomi baru. 3.3. Hasil analisis data dan informasi daerah otonomi baru diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dalam evaluasi dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas sebagai konsep LHE. 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor
- 143 -
baru (DOB) Kabupaten/Kota
Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi daerah otonomi baru, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan daerah otonomi baru; mengakses data dan informasi daerah otonomi baru; melakukan pengujian atas data dan informasi daerah otonomi baru; mengembangkan hasil evaluasi daerah otonomi baru; memformulasikan hasil evaluasi daerah otonomi baru; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) daerah otonomi baru. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Daerah otonomi baru adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan. Evaluasi daerah otonomi baru (EDOB) adalahevaluasi terhadap perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk,melalui kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan oleh Tim Evaluator . Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Tim Evaluator yang dikoordinir oleh Inspektorat dengan menyajikan informasi pelaksanaan evaluasi daerah otonomi baru. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan evaluasi otonomi baru (EDOB) Kabupaten/Kota, adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan terkait dengan evaluasi daerah otonomi baru, yang terdiri dari; perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, dan penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan diakses dan ditentukandiakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2.Menguji data dan informasi yaitu : a. perkembangan penyusunan perangkat daerah yaitu penilaian pembentukaan SKPD dan besaran SKPD dengan Perda, Perkada yang ditandatangani penjabat atau Perkada yang ditandatangani kepala daerah defenitif. b. pengisian personil yaitu penilaian yang meliputi pengalihan dan penempatan personil, pengisian personil secara keseluruhan, dan kualitas personil atau aparatur, yang disesuaikan dengan membandingkan pembentukan besaran SKPD.
- 144 -
c. pengisian keanggotaan DPRD yaitu penilaian aspek pengisian keanggotaan DPRD dilakukan terhadap pengisian unsur pimpinan dan pengisian unsur anggota. d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yaitu urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Sedangkan, penilaian penyelenggaraan urusan pilihan meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan transmigrasian. e. Pembiayaan terhadap kemampuan penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan yang bersumber dari APBD yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain – lain yang sah. f. pengalihan aset dan dokumen meliputi : jenis dan jumlah aset yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB, jenis dan jumlah peralatan yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB, dan jenis dan jumlah dokumen yang dialihkan dari daerah induk kepada DOB. g. pelaksanaan penetapan batas wilayah meliputi penelitian dokumen, pelacak batas, pemasangan pilar batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar batas, pembuatan peta batas. h. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan meliputi jumlah gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya, jumlah peralatan yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan dengan peruntukkannya, kondisi masing – masing gedung atau kantor yang digunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, dan status gedung atau kantor yang digunakan utnuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. i. penyiapan rencana umum tata ruang wilayah meliputi dokumen rencana umum tata ruang dan dokumen rencana rinci tata ruang, dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan adalah adalah suatu sistem proses penyusunan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 3.3.Menyusun hasil evaluasi daerah otonomi baru, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi daerah otonomi baru; b. Konsep temuan evaluasi daerah oton omi baru dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi daerah otonomi daerah untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan
- 145 -
kepada Sekretariat Tim evaluasi daerah otonomi baru untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan–peraturan yang terkait : Peraturan yang terkait dengan melakukan evaluasi daerah otonomi baru adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan 4.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeritah Daerah 4.9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang SOP diLingkungan Kementerian Dalam Negeri 4.10.PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP 4.11 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.12 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.13 Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomom Baru 4.14 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.15 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil 4.16 Pengawasan APIP; Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Alat bahan dan tempat penilaian (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah
- 146 -
3.
4.
5.
6.
evaluasi dokumen perencanaan. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja, 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan; 3.5. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.6. memahami tekik komunikasi pengawasan; 3.7. memahmai psikologi pengawasan; 3.8. memhami teknik menyusun laporan; 3.9. memahami IT. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. Mampu menyusun standar penilaian evaluasi daerah otonomi baru; 4.2. Mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. Mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. Mampu melaksanakan Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. Mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Evaluasi (P2 HE) dan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi daerah otonomi baru sebagai kreteria penilaian evaluasi daerah otonomi baru yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 5,4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan daerah otonomi baru; 5.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti.
- 147 -
KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
24. Melakukan Evaluasi Kecamatan Kode Unit
FPP.WAS.02.024.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi kecamatan
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi kecamatan.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi 2. Mengakses data dan informasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya.
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 2.1. Dokumen terkait pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya yaitu tugas umum pemerintah, kewenangan yang dilimpahkan, dan kompetensi Camat diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumen dan Informasi terkait pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi pemerintahan kecamatan ditentukan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pemerintah kecamatan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya. 3.3. Hasil analisis data dan informasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang
3. Melakukan Pengujian data dan informasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya
4. Mengembangkan hasil evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya
- 148 -
dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5. Memformulasikan hasil evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya
5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dalam evaluasi dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. pemerintah 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor kecamatan atau Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis sebutan lainnya dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi pemerintah kecamatan, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya; mengakses data dan informasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya; melakukan pengujian atas data dan informasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya; mengembangkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; memformulasikan hasil evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya. Kecamatan atau sebutan lainnya adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di eilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja pemerintah kecamatan oleh Tim Evaluator . Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Tim Evaluator yang dikoordinir oleh Inspektorat dengan menyajikan informasi pelaksanaan pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya dan evaluasi atas kinerja pemerintah kecamatan yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus;
- 149 -
2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan terkait dengan laporan kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari; Tugas Umum Pemerintahan, kewenangan yang dilimpahkan, dan Kompetensi Camat diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2. Menguji data dan informasi yaitu : a. Tugas Umum Perintahan yaitu pemberdayaan masyarakat, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakan perundangundangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan kehiatan pemerintahan ditingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan, dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.. b. Kewenangan yang limpahkan yaitu urusan wajib meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, tata ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan oleha raga, penanaman modal, koperasi dan ukm, kependudukan dan capil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perhubungan, komunikasi dan informatikan, pertanahan, kesbangpol, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, budaya, statistik, kearsipan, dan perpustakaan. Sedangkan urusan pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sdm, pariwisata, industri, perdagangan, dan transmigrasi. c. Kompetensi Camat meliputi kemampuan/pemahaman dalam merumuskan kebijakan teknis SKPD, kemampuan/pemahaman dalam melaksanakan sebagian urusan kewenangan otonomi daerah yang dilimpahkan, kemampuan/pemahaman selaku PPAT, kemampuan /pemahaman dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, kemampuan/pemahaman dalam penyelenggaraan pelayanan umum, kemampuan/pemahaman dalam melaksanakan peran sebagai kepala wilayah (tugas-tugas atributif), kemampuan/pemahaman dalam pengelolaan kepegawaian, kompetensi Camat dalam mengembangkan budaya kerja, dan kemampuan/pemahaman dalam mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif. 3.3. Menyusun hasil evaluasi Pemerintah Kecamatan atau sebutan lainnya, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi Pemerintah Kecamatan atau sebutan lainnya; b. Konsep temuan evaluasi Pemerintah Kecamatan atau sebutan lainnya dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi Pemerintah Kecamatan atau sebutan lainnya untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi Pemerintah Kecamatan atau
- 150 -
sebutan lainnya untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan–peraturan yang terkait : Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Kecamatan 4.8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeritah Daerah 4.9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi LAKIP dilingkup Kementerian Dalam Negeri; 4.10 PERMENPAN Nomor 25 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP 4.11.Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o. Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.12 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.13 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.14 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP; PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Serangkaian metode untuk mendukung penilaian pengetahuan penunjang mengenai unit kompetensi ini, dengan tertulis/lisan/wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Alat bahan dan tempat penilaian (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja, 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian;
- 151 -
3.4. memahami Standar Pengawasan Pemerintantahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan; 3.5. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.6. memahami tehkik komunikasi pengawasan; 3.7. memahami psikologi pengawasan; 3.8. memahami teknik menyusun laporan; 3.9. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian pengawasan dan evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya 4.2. mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. mampu melaksanakan Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Evaluasi (P2 HE) dan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya sebagai kreteria penilaian pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan , Kode Etik APIP, dan pedoman evaluasi pemerintah kecamatan atau sebutan lainnya; 6.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti.
- 152 -
KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
25. Melakukan Evaluasi Pemerintah Desa Kode Unit
FPP.WAS.02.025.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi Pemerintahan Desa
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk evaluasi pemerintah desa.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi 2. Mengakses data dan informasi pemerintah desa atau sebutan lainnya.
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 2.1. Dokumen terkait pemerintah desa atau sebutan lainnya yaitu (1) pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan (2) komptensi Kepala Desa atau sebutan lainnya, dan (3) kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa atau sebutan lainnya diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumen dan Informasi terkait pemerintah desa atau sebutan lainnya diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait pemerintah desa atau sebutan lainnya, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi pemerintahan desa ditentukan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pemerintah desadibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya. 3.3. Hasil analisis data dan informasi pemerintah desa atau sebutan lainnya diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah
3. Melakukan Pengujian data dan informasi pemerintah desa atau sebutan lainnya.
4. Mengembangkan hasil evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya.
- 153 -
penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5. Memformulasikan 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas hasil evaluasi supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan pemerintah desa dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam atau sebutan KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari lainnya pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dalam evaluasi dikonsultasikan kepada Supervisor untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. pemerintah desa 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor atau sebutan Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis lainnya dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan pemerintah desa atau sebutan lainnya; mengakses data dan informasi pemerintah desa lainnya; melakukan pengujian atas data dan informasi pemerintah desa atau sebutan lainnya; mengembangkan hasil evaluasi desa atau sebutan lainnya; memformulasikan hasil evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) pemerintah desa atau sebutan lainnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara KesatuanRepublik lndonesia Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja pemerintah desa atau sebutan lainnya oleh Tim Evaluator . Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Tim Evaluator yang dikoordinir oleh Inspektorat dengan menyajikan informasi pelaksanaan pemerintahan desa atau sebutan lainnya dan evaluasi atas kinerja pemerintah desa atau sebutan lainnya yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan Evaluasi Pemerintah Desa adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus;
- 154 -
2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempelajari Kebijakan terkait dengan pemerintah desa atau sebutan lainnya, yang terdiri dari; (1) pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan (2) kompetensi Kepala Desa atau sebutan lainnya, (3) kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan (4) tertib administrasi pemerintahan desa atau sebutan lainnya diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2. Menguji data dan informasi yaitu : a. Pelaksanaan (1) pemerintahan meliputi kependudukan dan catatan sipil, dengan keamanan dan ketertiban, dan fasilitasi pelayanan pendidikan, kesehatan masyarakat ; (2) pembangunan meliputi profil pembangunan desa atau sebutan lainnya ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat; (3) kemasyarakatan meliputi pembinaan kehidupan sosial, budaya dan keagamaan, dan kelembagaan sosial masyarakat. b. Kompetensi Kepala desa atau sebutan lainnya sesuai peryaratan administrasi dan khusus yang dipersyaratkan. c. Kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan meliputi sejauhmana penjabaran pelaksanaan ketentuan sampai kepada masyarakat desa atau sebutan lainnya. d. Administrasi pemerintah desa atau sebutan lainnya meliputi administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. 3.3. Menyusun hasil evaluasi Pemerintah desa atau sebutan lainnya, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi Pemerintah desa atau sebutan lainnya; b. Konsep temuan evaluasi Pemerintah desa atau sebutan lainnya dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi desa atau sebutan lainnya; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi Pemerintah desa atau sebutan lainnya untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi Pemerintah desa atau sebutan lainnya untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait : Peraturan yang terkait dengan Evaluasi Pemerintah Desa: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 155 -
4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 4.8 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; 4.9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemeritah Daerah; 4.10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kleurahan; 4.11 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang SOP diLingkungan Kementerian Dalam Negeri 4.12 Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.13 Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.14 Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.15 Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Alat bahan dan tempat penilaian (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja, 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan P2, Kode Etik APIP, Norma dan Etika P2 dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.5. memahami teknik komunikasi pengawasan; 3.6. memahami psikologi pengawasan; 3.7. memahami teknik menyusun laporan; 3.8. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian pengawasan dan evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya 4.2. mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. mampu melaksanakan Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP,
- 156 -
dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Evaluasi (P2 HE) dan draf Laporan Hasil Evaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi pemerintah desa atau sebutan lainnya sebagai kreteria penilaian pemerintah desa atau sebutan lainnya yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman tentang pemerintah desa atau sebutan lainnya; 6.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti. KOMPETENSI KUNCI : NO 1 2 3 4 5 6 7 25.
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas
Kode Unit
FPP.WAS.02.026.01
Judul Unit Deskripsi Unit
Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
- 157 -
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah 2. Mengakses data dan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 1.3 SOP ditentukan dan disiapkan
2.1. Dokumen perencanaan seperti : Renstra, RKT, Penetapan kinerja diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi LAKIP, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi laporan Pengujian data dan akuntabilitas instansi pemerintah ditentukan. informasi laporan 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi akuntabilitas dengan kriteria pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pemerintah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3.3. Hasil analisis data dan informasi perencanaan diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi hasil evaluasi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan laporan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan akuntabilitas diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. kinerja instansi 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah pemerintah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5. Memformulasikan 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas hasil evaluasi supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan laporan kinerja dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam pemerintahan KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim E valuasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. Akuntabilitas 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor Kinerja Instansi Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis Pemerintah dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan
- 158 -
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengakses data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; melakukan pengujian atas data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengembangkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; memformulasikan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Pedoman evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Jenderal yang ditetapkan oleh Kementerian yang berwenang. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Jenderal yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan evaluasi Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakuakn Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1.Mempelajari Kebijakan terkait dengan laporan kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari; Kebijakan dan pedoman normatif yang berkaitan dengan SAKIP, best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri, berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sitem akuntabilitas yang baik diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2. Menguji data dan informasi yaitu : a. Perencanaan kinerja terdiri dari Dokumen Renstra Komponen, Dokumen RKT, dan Dokumen Penetapan Kinerja, dan keterpaduan serta keselarasan diantara sub-komponen tersebut. b. Pengukuran Kinerja terdiri dari (1) indikator kinerja secara umum,
- 159 -
dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Pelaporan kinerja terdiri dari ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja gunaperbaikan kinerja. d. Evaluasi Internal terdiri dari pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemamfaatan hasil evaluasi. e. Capaian kinerja yaitu melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai output (keluaran) dan outcome (hasil) yang telah dicapai oleh suatu instansi, disamping itu dimasukkan pula unsur – unsur lainnya sebagai “kinerja lainnya” yang telah dicapai berdasarkan hasil survei dan sensus,serta capaian yang menyebabkan diperolehnya penghargaan – penghargaan dari institusi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. 3.3.Menyusun hasil evaluasi LAKIP, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi LAKIP; b. Konsep temuan evaluasi LAKIP dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi LAKIP untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi LAKIP untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait : Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian dan Lembaga Negara non Kementerian; 4.2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negera serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I Kementerian Negara; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 4.5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi LAKIP dilingkup Kementerian Dalam Negeri; 4.6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-910 Tahun 2011 tentang SOP diLingkungan Kementerian Dalam Negeri 4.7. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.9. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.10 Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan
- 160 -
informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja; 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawasan Pemerintahan dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.5. memahami tekik komunikasi pengawasan; 3.6. memahami psikologi pengawasan; 3.7. Memahami teknik menyusun laporan; 3.8. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian pengawasan dan evaluasi LAKIP; 4.2. mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. mampu melaksanakan Standar Pengawasan APIP, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. mampu menyusun Pokok-Pokok Hasil Evaluasi (P2 HE) dan draf Laporan Hasil Evaaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi LAKIP sebagai kreteria penilaian LAKIP yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti;
- 161 -
6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pengawasan Pemerintahan, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 2 3 3 2
26. Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
FPP.WAS.02.027.01 Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti
2. Mengakses data dan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.1. Dokumen perencanaan seperti : Renstra, RKT, Penetapan kinerja diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi LAKIP, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah ditentukan. 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3.3. Hasil analisis data dan informasi perencanaan diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan;
3. Melakukan Pengujian data dan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- 162 -
4. Mengembangkan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5. Memformulasikan 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas hasil evaluasi supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan laporan kinerja dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam pemerintahan KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim E valuasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6. Menyusun Laporan 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas Hasil Evaluasi sebagai konsep LHE. Akuntabilitas 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor Kinerja Instansi Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis Pemerintah dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengakses data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; melakukan pengujian atas data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengembangkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; memformulasikan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) laporan kinerja instansi pemerintah. aporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Pedoman evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Provinsi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Provinsi.
- 163 -
Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Provinsi yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Provinsi adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1.Mempelajari Kebijakan terkait dengan laporan kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari; Kebijakan dan pedoman normatif yang berkaitan dengan SAKIP, best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri, berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sitem akuntabilitas yang baik diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2. Menguji data dan informasi yaitu : a. Perencanaan kinerja terdiri dari Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Dokumen RKT, dan Dokumen Penetapan Kinerja, dan keterpaduan serta keselarasan diantara sub-komponen tersebut. b. Pengukuran Kinerja terdiri dari (1) indikator kinerja secara umum, dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Pelaporan kinerja terdiri dari ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja gunaperbaikan kinerja.. d. Evaluasi Internal terdiri dari pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemamfaatan hasil evaluasi. e. Capaian kinerja yaitu melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai output (keluaran) dan outcome (hasil) yang telah dicapai oleh suatu instansi, disamping itu dimasukkan pula unsur – unsur lainnya sebagai “kinerja lainnya” yang telah dicapai berdasarkan hasil survei dan sensus,serta capaian yang menyebabkan diperolehnya penghargaan – penghargaan dari institusi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. 3.3.Menyusun hasil evaluasi LAKIP, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi LAKIP; b. Konsep temuan evaluasi LAKIP dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi LAKIP untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi LAKIP untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan – Peraturan yang terkait : Peraturan yang terkait dengan unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 164 -
4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.9. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.10 Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Alat bahan dan tempat penilaian (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja; 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan; 3.5. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.6. memahami teknik komunikasi pengawasan; 3.7. memahami psikologi pengawasan; 3.8. memahami teknik menyusun laporan; 3.9. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian pengawasan dan evaluasi lakip; 4.2. mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 165 -
4.4. mampu melaksanakan standar pengawasan apip, kode etik apip, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. mampu menyusun pokok-pokok hasil evaluasi (p2 he) dan draf laporan hasil evaaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi LAKIP sebagai kreteria penilaian LAKIP yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 6.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1
TINGKAT 3
2
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi
3
Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
3
4
Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
2
5
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
3
6
Memecahkan masalah
3
7
Menggunakan teknologi
2
3
27. Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota Kode Unit
FPP.WAS.02.028.01
Judul Unit
Melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota
- 166 -
Deskripsi Unit
Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Pemerintahan Kabupaten/Kota.
Elemen Kompetensi
Kriteria Unjuk kerja
1. Menyiapkan pelaksanaan evaluasi 2. Mengakses data dan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
1.1 PKE diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan di evaluasi diikuti 2.1. Dokumen perencanaan seperti : Renstra, RKT, Penetapan kinerja diakses dan ditentukan. 2.2. Dokumendan Informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diklarifikasi dan dipenuhi. 2.3. Data dan informasi terkait laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi LAKIP, dan hasilnya di catat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan evaluasi laporan akuntabilitas instansi pemerintah ditentukan. 3.2. Kesesuaian antara dokumen data dan informasi dengan kriteria pelaksanaan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3.3. Hasil analisis data dan informasi perencanaan diklarifikasi dengan penanggung jawab unit kerja dan hasilnya dicatat dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan; 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKE dan diklarifikasi dengan Penanggungjawab Unit Kerja. 4.2. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak terulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab unit kerja, serta dicatat dalam KKE. 5.1. Atribut kondisi dan kreteria pada KKE diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja. 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk dinilai. 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim E valuasi untuk digabung menjadi konsep P2HE. 6.1. Atribut kondisi dari seluruh temuan diringkas sebagai konsep LHE. 6.2. Konsep LHE dikonsultasikan kepada Supervisor Evaluasi untuk ditentukan temuan yang strategis dan dapat segera mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti yang menjadi LHE kemudian
3. Melakukan Pengujian data dan informasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Mengembangkan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
5. Memformulasikan hasil evaluasi laporan kinerja pemerintahan
6. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 167 -
diserahkan kepada Sekretariat Tim Evaluasi guna penggandaan BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari persiapan pelaksanaan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengakses data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; melakukan pengujian atas data dan informasi laporan kinerja instansi pemerintah; mengembangkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; memformulasikan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah; menyusun laporan hasil evaluasi (LHE) laporan kinerja instansi pemerintah. aporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Pedoman evaluasi LAKIP adalah panduan dalam pelaksanaan evaluasi LAKIP oleh Inspektorat Provinsi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Evaluasi LAKIP adalah kegiatan analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah oleh Inspektorat Provinsi. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah laporan Inspektorat Provinsi yang menyajikan informasi pelaksanaan sistem AKIP dan evaluasi atas kinerja unit kerja yang dievaluasi sehingga diperoleh data sebagai bahan perbaikan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam melakukan evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Provinsi adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Form Kertas Kerja Pengawasan (KKP); 2.4. Lap top 2.5. Literatur terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan adalah: 3.1.Mempelajari Kebijakan terkait dengan laporan kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari; Kebijakan dan pedoman normatif yang berkaitan dengan SAKIP, best practice baik di Indonesia maupun di luar negeri, berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sitem akuntabilitas yang baik diakses dan dipelajari serta hasilnya dituangkan dalam KKE. 3.2. Menguji data dan informasi yaitu : a. Perencanaan kinerja terdiri dari Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Dokumen RKT, dan Dokumen Penetapan Kinerja, dan keterpaduan serta keselarasan diantara sub-komponen tersebut.
- 168 -
b. Pengukuran Kinerja terdiri dari (1) indikator kinerja secara umum, dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Pelaporan kinerja terdiri dari ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja gunaperbaikan kinerja.. d. Evaluasi Internal terdiri dari pelaksanaan evaluasi kinerja dan pemamfaatan hasil evaluasi. e. Capaian kinerja yaitu melakukan reviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai output (keluaran) dan outcome (hasil) yang telah dicapai oleh suatu instansi, disamping itu dimasukkan pula unsur – unsur lainnya sebagai “kinerja lainnya” yang telah dicapai berdasarkan hasil survei dan sensus,serta capaian yang menyebabkan diperolehnya penghargaan – penghargaan dari institusi lainnya baik dari dalam maupun luar negeri. 3.3.Menyusun hasil evaluasi LAKIP, terdiri dari: a. Atribut kondisi, kreteria, pada KKE disunting menjadi ringkas dan mudah dipahami sebagai konsep hasil evaluasi LAKIP; b. Konsep temuan evaluasi LAKIP dikonsultasikan dengan Pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKE untuk mendapatkan tanggapan; c. Tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja ditulis dalam konsep evaluasi LAKIP; d. Konsep temuan dikonsultasikan kepada Supervisor evaluasi LAKIP untuk dinilai; e. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim evaluasi LAKIP untuk digabung menjadi konsep LHE. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait : Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.7. Permenpan Nomor 25 Tahun 2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan LAKIP; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah 4.9. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.10 Peraturan Menpan dan RB Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Konteks Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai ditempat kerja, ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi (TUK) atau
- 169 -
disimulasikan, dimana persiapan pelaksanaan evaluasi, akses data dan informasi evaluasi, pengujian data dan informasi evaluasi, pengembangan temuan, formulasi temuan, dan penyusunan PokokPokok Hasil Evaluasi (P2 HE) didemonstrasikan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Alat bahan dan tempat penilaian (TUK) serta unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan sebagai persyaratan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah evaluasi dokumen perencanaan. 33. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan evaluasi; 3.2. memahami indikator kinerja; 3.3. memahami teknik-teknik pengawasan dan evaluasi guna mengungkapkan pembuktian dan penilaian; 3.4. memahami Standar Pengawasan, Kode Etik APIP, Norma dan Etika Pengawas Pemerintahan; 3.5. memahami pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 3.6. memahami teknik komunikasi pengawasan; 3.7. memahami psikologi pengawasan; 3.8. memahami teknik menyusun laporan; 3.9. memahami IT. 4. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menyusun standar penilaian pengawasan dan evaluasi lakip; 4.2. mampu berinteraksi dengan entitas untuk mendapatkan data valid yang diperlukan; 4.3. mampu mengembangkan temuan secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; 4.4. mampu melaksanakan standar pengawasan apip, kode etik apip, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 4.5. mampu menyusun pokok-pokok hasil evaluasi (p2 he) dan draf laporan hasil evaaluasi (LHE). 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika ada ketentuan lain yang berbeda atau tumpang tindih yang mengatur evaluasi LAKIP sebagai kreteria penilaian LAKIP yang kemudian menimbulkan polemik atau multitafsir; 6.2. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas sedangkan yang bersangkutan belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai, dan kurang proaktif untuk mengkomunikasikan dan berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Supervisor Tim yang kurang cermat dan tidak teliti; 6.3. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang bertugas tidak dapat mengembangkan temuan sebagaimana mestinya dan tidak berkonsultasi dengan Pengawas Pemerintahan yang sudah
- 170 -
berpengetahuan dan berpengalaman yang cukup, serta Ketua Tim tidak teliti; 6.4. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak mempedomani sebagaimana mestinya Standar Pemeriksaan P2, Kode Etik APIP, dan pedoman penetapan indikator kinerja utama instansi pemerintah; 6.5. Jika ada Pengawas Pemerintahan yang tidak dapat menyusun P2HE dan draf LHE sebagaimana mestinya, dan Ketua Tim kurang teliti KOMPETENSI KUNCI: NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1
3
2
Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi
3
Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan
3
4
Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok
2
5
Menggunakan ide-ide dan teknik matematika
3
6
Memecahkan masalah
3
7
Menggunakan teknologi
2
3
28. Merencanakan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Kode Unit Judul Unit Deskripsi Unit
Elemen Kompetensi
FPP.WAS.00.029.01 Merencanakan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk merencanakan Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP). Kriteria Unjuk kerja
1. Menyusun 1.1. Kebijakan pengawasan dan peraturan yang terkait sasaran dan dengan obyek dan sasaran pengawasan diakses dan Tujuan dipelajari; pengawasan 1.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diakses dan dipelajari 1.3. Data dan Informasi terkini (current issue) terkait dengan objek pengawasan dikumpulkan dan dianalisis 1.4. Sasaran dan tujuan pengawasan dirumuskan 2. Menyusun 2.1.Usulan Lingkup pengawasan disusun melalui Objek,Waktu analisis Sasaran dan tujuan pengawasan dan pelaksana 2.2.Resiko berpotensi terjadinya penyimpangan pada Pengawasan . manajemen unit kerja yang dalam pencapaian kinerja diidentifkasi dan disampaikan kepada supervisor yang dituangkan dalam KKP 2.3.Resiko pelaksanaan pengawasan pemerintahan pada saat pelaksanaan pengawasan diidentifkasi dan disampaikan kepada supervisi yang dituangkan dalam KKP 2.4.Unit kerja yang menjadi objek Pengawasan diusulkan kepada supervisi.
- 171 -
2.5.Waktu Pelaksanaan Pengawasan ditentukan dan diusulkan 2.6.Usulan Jumlah dan Personil yang akan melaksanakan pengawasan diidentifikasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. 3. Menyusun 3.1.Indikator kinerja unit kerja yang menjadi objek langkah kerja pengawasan dipelajari; pengawasan 3.2.Usulan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan diidentifikasi; 3.3.Usulan teknik pengujian dokumen, data dan informasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang menjadi objek pengawasan diidentifikasi. 3.4. Langkah kerja pengawasan diusulkan 4. Menyusun 4.1.Obyek, sasaran dan langkah kerja Pengawasan Daftar Urusan Pemerintahan berdasarkan Draft PKP Pertanyaan diklasifikasi; Pengawasan 4.2.Indikator kinerja, alat bukti, dan tatacara Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan diklasifikasi; Pemerintahan 4.3.Daftar Pertanyaan Pengawasan Urusan Pemerintahan disusun dan diusulkan kepada supervisi. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku dalam merencanakan kegiatan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Program Kerja Pengawasan (PKPP) yang terdiri dari: menyusun sasaran dan tujuan pengawasan; menyusun obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; menyusun langkah kerja pengawasan; menyusun daftar pertanyaan pengawasan. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektifsesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1.Ruangan kerja; 2.2.White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3 Lap top, LCD. 2.4. Literatur dan aturan perundang-undangan yang terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. membaca PKPT dan Kebijakan Pengawasan 3.2. menyusun sasaran dan tujuan pengawasan; 3.2. menyusun obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; 3.3. menganalisa risiko pada obyek pengawasan: 3.4. menganalisa risiko pengawasan 3.5. menyusun langkah kerja pengawasan; 3.4. menyusun daftar pertanyaan pengawasan 4. Peraturan–peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah; 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
- 172 -
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o. Permendagri Nomor 8 th 2009; 4.7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Provinsi/Kab/Kota; 4.10. Permendagri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah 4.11. Peraturan MENPAN Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.13. Peraturan Menpan : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP). PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan penyusunan sasaran dan tujuan pengawasan; penyusunan obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; penyusunan langkah kerja pengawasan; penyusunan daftar pertanyaan pengawasan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi merencanakan PKPP dan melaksanakan pengawasan pemerintahan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1.memahami kebijakan dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 3.2.memahami pengembangan/pendalaman sasaran pengawasan berdasarkan PKP; 3.3. memahami analisa manajemen risiko; 3.4. memahami analisa risiko pengawasan; 3.5. memahami indikator kinerja, alat bukti, tatacara pengawasan; 3.6. memahami Standar Audit APIP; 3.7. memahami Kode Etik APIP; 3.8. memahami penentuan standar kinerja utama instansi pemerintah; 3.9. memahami teknik penyusunan daftar pertanyaan; 3.10. mamahami teknik penyusunan rencana pengawasan; 3.11. memahami teknik verifikasi; 4. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menerapkan kebijakan dan peraturan terkait ke dalam PKPP; 4.2. mampu menerjemahkan PKPT meliputi obyek dan sasaran pengawasan ke dalam PKPP;
- 173 -
4.3. mampu menstransfer indikator, alat bukti, dan tatacara pengawasan ke dalam PKPP; 4.4. mampu menganalisa manajemen risiko; 4.5. mampu menganalisa potensi risiko audit; 4.6. mampu menyusun daftar pertanyaan; 4.7. mampu menerapkan teknik verifikasi dengan baik; 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun 6. Aspek kritis 6.1.Jika penyusunan PKPP tidak berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain Jakwas dan PKPT; 6.2.Jika analisa manajemen risiko tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai; 6.3.Jika analisa potensi risiko tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai; ; 6.4.Jika PKPP dibuat tidak diverivikasi dan dinilai secara memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO 1 2 3 4 5 6 7
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 Memecahkan masalah 3 Menggunakan teknologi 2
29. Memverfikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Kode Unit FPP.WAS.00.030.01 Judul Unit Memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk memverifikasi Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP), dalam deskripsi unit ini berkaitan dengan unit kompetensi lain yang berkaitan erat dengan unit kompetensi menyusun PKPP dan melaksanakan pengawasan pemerintahan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Memverifikasi 1.1. Kebijakan pengawasan dan peraturan yang terkait sasaran dan dengan obyek dan sasaran pengawasan diakses Tujuan dan dipelajari; pengawasan 1.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diakses dan dipelajari 1.3. Data dan Informasi terkini (current issue) terkait dengan objek pengawasan dikumpulkan dan dianalisis 1.4. Sasaran dan tujuan pengawasan yang diusulkan diverifikasi.
- 174 -
2. Memverifikasi Objek,Waktu dan pelaksana Pengawasan .
2.1. Usulan Lingkup pengawasan disusun melalui analisis Sasaran dan tujuan pengawasan 2.2. Resiko berpotensi terjadinya penyimpangan pada manajemen unit kerja yang dalam pencapaian kinerja yang telah disampaikan diverifikasi yang dituangkan dalam KKP 2.3. Resiko pelaksanaan pengawasan pemerintahan pada saat pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan diverifikasi yang dituangkan dalam KKP 2.4.Unit kerja yang menjadi objek Pengawasan diverifikasi kepada supervisi. 2.5. Waktu Pelaksanaan Pengawasan diverifikasi 2.6. Usulan Jumlah dan Personil yang akan melaksanakan pengawasan diverifikasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. 3. Memverifikasi 3.1. Indikator kinerja unit kerja yang menjadi objek langkah kerja pengawasan dipelajari; pengawasan 3.2. Usulan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan diverifikasi; 3.3. Usulan teknik pengujian dokumen, data dan informasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang menjadi objek pengawasan diverifikasi. 3.4. Langkah kerja pengawasan yang diusulkan diverifikasi 4. Memverifikasi 4.1. Obyek, sasaran dan langkah kerja Pengawasan Daftar Pertanyaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Draft PKP Pengawasan diklasifikasi; Urusan 4.2. Indikator kinerja, alat bukti, dan tatacara Pemerintahan Pengawasan Urusan Pemerintahan diklasifikasi; 4.3. Daftar Pertanyaan Pengawasan Urusan Pemerintahan diverifikasi. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku dalam merencanakan kegiatan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Program Kerja Pengawasan (PKPP) yang terdiri dari: menyusun sasaran dan tujuan pengawasan; menyusun obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; menyusun langkah kerja pengawasan; menyusun daftar pertanyaan pengawasan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1.Ruangan kerja; 2.2.White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3 Lap top, LCD. 2.4. Literatur dan aturan perundang-undangan yang terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. membaca PKPT dan Kebijakan Pengawasan 3.2. meverfikasi sasaran dan tujuan pengawasan; 3.2. meverfikasi obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; 3.3. menganalisa risiko pada obyek pengawasan: 3.4. menganalisa risiko pengawasan 3.5. meverfikasi langkah kerja pengawasan; 3.4. meverfikasi daftar pertanyaan pengawasan.
- 175 -
4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dengan unit kompeteni ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota; 4.10. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.11. Peraturan Menpan : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan verifkasi sasaran dan tujuan pengawasan; verifkasi obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; verifkasi langkah kerja pengawasan; verifkasi daftar pertanyaan pengawasan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi melaksanakan pengawasan pemerintahan dan merencanakan PKPP. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami kebijakan dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 3.2. memahami pengembangan/pendalaman sasaran pengawasan berdasarkan PKP; 3.3. memahami analisa manajemen risiko; 3.4. memahami analisa risiko pengawasan; 3.5. memahami indikator kinerja, alat bukti, tatacara pengawasan; 3.6. memahami Standar Audit APIP; 3.7. memahami Kode Etik APIP; 3.8. memahami penentuan standar kinerja utama instansi pemerintah; 3.9. memahami teknik penyusunan Daftar Pertanyaan; 3.10. mamahami teknik penyusunan rencana pengawasan;
- 176 -
3.11. memahami teknik verifikasi.
4. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1.Mampu menerapkan kebijakan dan peraturan terkait ke dalam PKPP; 4.2.Mampu menerjemahkan PKPT meliputi obyek dan sasaran pengawasan ke dalam PKPP; 4.3.Mampu menstransfer indikator, alat bukti, dan tatacara pengawasan ke dalam PKPP; 4.4. Mampu menganalisa manajemen risiko 4.5. Mampu menganalisa potensi risiko audit 4.6. Mampu menyusun Daftar Pertanyaan 4.7. Mampu menerapkan teknik verifikasi secara memadai. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek kritis 6.1.Jika penyusunan PKPP tidak berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain Jakwas dan PKPT; 6.2.Jika analisa manajemen risiko tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai; 6.3.Jika analisa potensi risiko pengawasan tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai 6.4.Jika PKPP dibuat tidak diverifikasi dan dinilai secara memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 2 30. Menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Kode Unit FPP.WAS.00.031.01 Judul Unit Menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP) Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan menilai Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP). Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Menilai sasaran 1.1. Kebijakan pengawasan dan peraturan yang terkait dan Tujuan dengan obyek dan sasaran pengawasan diakses pengawasan dan dipelajari; 1.2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) diakses dan dipelajari 1.3. Data dan Informasi terkini (current issue) terkait dengan objek pengawasan dikumpulkan dan
- 177 -
dianalisis 1.4. Sasaran dan tujuan pengawasan yang diusulkan dinilai. 2. MenilaiObjek,Wakt 2.1. Usulan Lingkup pengawasan disusun melalui u dan pelaksana analisis Sasaran dan tujuan pengawasan Pengawasan . 2.2. Resiko berpotensi terjadinya penyimpangan pada manajemen unit kerja yang dalam pencapaian kinerja yang telah disampaikan dinilai yang dituangkan dalam KKP 2.3. Resiko pelaksanaan pengawasan pemerintahan pada saat pelaksanaan pengawasan yang telah disampaikan dinilai yang dituangkan dalam KKP 2.4. Unit kerja yang menjadi objek Pengawasan dinilai kepada supervisi. 2.5. Waktu Pelaksanaan Pengawasan dinilai 2.6. Usulan Jumlah dan Personil yang akan melaksanakan pengawasan dinilai sesuai dengan kompetensi masing-masing. 3. Menilai langkah 3.1. Indikator kinerja unit kerja yang menjadi objek kerja pengawasan pengawasan dipelajari; 3.2. Usulan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan dinilai; 3.3. Usulan teknik pengujian dokumen, data dan informasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yang menjadi objek pengawasan dinilai. 3.4. Langkah kerja pengawasan yang diusulkandinilai 4. Menilai Daftar 4.1. Obyek, sasaran dan langkah kerja Pengawasan Pertanyaan Urusan Pemerintahan berdasarkan Draft PKP Pengawasan diklasifikasi Urusan 4.2. Indikator kinerja, alat bukti, dan tatacara Pemerintahan Pengawasan Urusan Pemerintahan diklasifikasi; 4.3. Daftar Pertanyaan Pengawasan Urusan Pemerintahandinilai. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku dalam merencanakan kegiatan pengawasan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Program Kerja Pengawasan (PKPP) yang terdiri dari: menyusun sasaran dan tujuan pengawasan; menyusun obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; menyusun langkah kerja pengawasan; menyusun daftar pertanyaan pengawasan. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan dalam menilai PKPP adalah: 2.1.Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Lap top, LCD; 2.4. Literatur dan aturan perundang-undangan yang terkait 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. membaca PKPT dan Kebijakan Pengawasan; 3.2. menilai sasaran dan tujuan pengawasan; 3.3. menilai obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; 3.4. menganalisa risiko pada obyek pengawasan: 3.5. menganalisa risiko pengawasan; 3.6. menilai langkah kerja pengawasan; 3.7. menilai daftar pertanyaan pengawasan.
- 178 -
4. Peraturan – peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dalam kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota; 4.10. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.11. Peraturan Menpan : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian: 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan verifkasi sasaran dan tujuan pengawasan; verifkasi obyek, waktu dan pelaksana pengawasan; verifkasi langkah kerja pengawasan; verifkasi daftar pertanyaan pengawasan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi melaksanakan pengawasan pemerintahan dan memverifikasi PKPP. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami kebijakan dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan ; 3.2. memahami pengembangan/pendalaman sasaran pengawasan berdasarkan PKP; 3.3. memahami analisa manajemen risiko 3.4. memahami analisa risiko pengawasan 3.5. memahami indikator kinerja, alat bukti, tatacara pengawasan; 3.6. memahami Standar Audit APIP; 3.7. memahami Kode Etik APIP; 3.8. memahami penentuan standar kinerja utama instansi pemerintah; 3.9. memahami teknik penyusunan Daftar Pertanyaan; 3.10. memahami teknik penyusunan rencana pengawasan;
- 179 -
3.11. memahami teknik verifikasi; 3.12. Memahami teknik penilaian. 4. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu menerapkan kebijakan dan peraturan terkait ke dalam PKPP; 4.2. mampu menerjemahkan PKPT meliputi obyek dan sasaran pengawasan ke dalam PKPP; 4.3. mampu menstransfer indikator, alat bukti, dan tatacara pengawasan ke dalam PKPP; 4.4. mampu menganalisa manajemen risiko; 4.5. mampu menganalisa potensi risiko audit; 4.6. mampu menyusun Daftar Pertanyaan; 4.7. mampu menerapkan teknik verifikasi secara memadai; 4.8. mampu menerapkan teknik peniliaian secara memadai. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek kritis 6.1.Jika penyusunan PKPP tidak berdasarkan ketentuan yang ada, antara lain Jakwas dan PKPT; 6.2.Jika analisa manajemen risiko tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai; 6.3.Jika analisa potensi risiko pengawasan tidak berdasarkan konstruksi analisa yang memadai 6.4.Jika PKPP dibuat tidak diverivikasi dan dinilai secara memadai. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI TINGKAT 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan 3 informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 3 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 3 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 3 6 Memecahkan masalah 3 7 Menggunakan teknologi 2 32.
Melakasanakan Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Kode Unit FPP.WAS.00.032.01 Judul Unit Melaksanakan Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan pemerintahan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Persiapan pelaksanaan pengawasan dilakukan
1.1 PKPP diakses dan dipelajari 1.2 entry briefing dengan pimpinan tertinggi unit objek yang akan diperiksa diikuti
- 180 -
2. Mengakses data dan informasi pengawasan .
2.1. Data dan informasi terkait ruang lingkup pengawasan diakses dan dipelajari 2.2. Data dan informasi yang kurang tepat diklarifikasi, diminta penjelasan dan diminta lagi tambahanya. 2.3. Data dan informasi dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 2.4. Hasil analisis atas data dan informasi dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP). 3. Melakukan 3.1. Kreteria pelaksanaan kegiatan ditentukan dan Pengujian atas data disepakati dengan penanggungjawab kegiatan dan informasi 3.2. Kesesuian antara dokumen data dan informasi pengawasan dengan criteria pelaksanaan dibandingan dan dianalisa dengan menggunakan teknik-teknik pengawasan. 3.3. Hasil analisis atas pembandingan data dan informasi yang sesuai maupun tidak sesuai dengan kriteria diklarifikasi dengan penanggung jawab pekerjaan; 3.4. Hasil klarifikasi dengan penanggungjawab dicatat dalam Kertas Kerja Pengawasan (KKP) sebagai bagian dari atribut kondisi temuan. 4. Mengembangkan 4.1. Kemungkinan penyebab terjadinya kondisi temuan temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan pengawasan. dianalisis dan hasilnya dicatat dalam KKP dan diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan. 4.2. Kemungkinan akibat terjadinya kondisi temuan (positif maupun negatif) diidentifikasi dan dianalisa, serta hasilnya dicatat dalam KKP, kemudian diklarifikasi dengan penanggungjawab kegiatan 4.3. Rekomendasi perbaikan untuk mencegah penyebab terjadinya temuan tidak berulang dirumuskan dan dikomunikasikan dengan penanggungjawab kegiatan, serta dicatat dalam KKP. 5. Menulis temuan 5.1. Atribut kondisi, kreteria, sebab akibat pada KKP pengawasan diringkas supaya mudah dipahami dan dikonsultasikan dengan pimpinan unit kerja dan dicatat dalam KKP untuk mendapatkan tanggapan tertulis dari pimpinan unit kerja 5.2. Konsep temuan dikonsultasikan kepada supervisor pengawasan untuk dinilai 5.3. Hasil konsultasi ditindaklanjuti dan selanjutnya diserahkan kepada Sekretariat Tim pengawasan untuk digabung menjadi konsep LHP 6. Menyusun Pokok6.1.Atribut kondisi dan penyebab dari seluruh temuan Pokok Hasil disunting menjadi ringkas sebagai konsep P2HP. Pengawasan/Penga 6.2.Konsep P2HP dikonsultasikan kepada Supervisi wasan (P2 HP) Pengawasan untuk ditentukan temuan yang menjadi P2HP 6.3.P2HP yang telah ditentukan diserahkan kepada Sekretariat Tim Pengawasan guna penggabungan. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian :
- 181 -
2.
3.
4.
5.
6.
1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan pelaksanaan pengawasan; mengakses data dan informasi pengawasan; melakukan pengujian atas data dan informasi pengawasan; mengembangkan temuan pengawasan; menulis temuan pengawasan; menyusun poko-pokok hasil pengawasan. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi menyusun Program Kerja Pengawasan Pemerintahan (PKPP). Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini. 3.1. memahami prinsip-prinsip pengawasan; 3.2. memahami IT; 3.3. Memahami Kode etik pemeriksaan; 3.4. Memahami teknik pemeriksaan; 3.5. Memahami standar pemeriksaan; 3.6. Memahami teknik komunikasi. Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. mampu berkomunikasi efektif dalam rangka pengawasan dan untuk menggali informasi; 4.2. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3. mampu menerapkan kebijakan terkait dalam pelaksanaan pengawasan; 4.4. mampu menerapkan standar Pengawasan; 4.5. mampu menerapkan Kode Etik Pengawasan. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. Independen; 5.3. Obyektif; 5.4. Cermat/teliti; 5.5. Berorientasi hasil; 5.6. Santun. Aspek Kritis 6.1. Jika teknik pengawasan yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan; 6.2. Jika pembuatan simpulan tidak dibangun berdasarkan kerangka konseptual;
KOMPETENSI KUNCI : NO 1 2 3 4 5 6 7
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
- 182 -
33.
Melaksanakan Ekspose Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan Kode Unit FPP.WAS.00.033.01 Judul Unit Melaksanakan Ekspose Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan untuk melaksanakan ekspose Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Mempersiapkan ekspose hasil pengawasan
1.1 Konsep Hasil Pengawasan dipelajari 1.2 Permohonan ekspose beserta konsep Hasil Pengawasan yang telah tergabung disampaikan kepada pengelola ekspose 1.3 Bahan presentasi ekspose disiapkan 2. Melakukan ekspose 2.1. Masing-masing Pengawas Pemerintahan hasil pengawasan . memaparkan Hasil pengawasannya 2.2. Penyanggah memberikan tanggapan/ sanggapan/pertanyaan kepada Pengawas Pemerintahan 2.3. Tanggapan/ sanggapan/pertanyaan dari penyanggah dicatat oleh Pengawas Pemerintahan dalam lembar kerja ekspose dan dijawab secara singkat dan benar 2.4. Jawaban atas tanggapan/ sanggapan/pertanyaan dicatat dalam lembar kerja ekspose 3. Menindaklanjuti 3.1. Simpulan dari ekspose ditindaklanjuti oleh hasil ekspose Pengawas Pemerintahan dengan mengubah konsep Hasil Pengawasan sesuai dengan hasil ekspose 3.2. Perubahan yang dilakukan disertai dengan matriks yang menggambarkan keadaan sebelum dan sesudah perubahan disampaikan kepada supservisi untuk dinilai dan diparaf; 3.3. Hasil penilaian dari supervisor diparaf dan disampaikan kepada sekretariat tim pengawas sebagai nett temuan. BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku dalam melaksanakan ekspose hasil pengawasan urusan pemerintahan di daerah yang terdiri dari: persiapan ekspose; ekspose hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil ekspose. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top, 2.5. Infocus. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilaksanakan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. Mempersiapkan bahan ekspose. 3.2. Memaparkan hasil pengawasan
- 183 -
3.2. Menjawab pertanyaan dari para penyanggah 3.3. Menindaklanjuti hasil ekspose 4. Peraturan – peraturan yang terkait: Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi ini adalah: 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota; 4.10. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.11. Peraturan Menpan : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan persiapan ekspose; ekspose hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil ekspose. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara. 2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi melaksanakan pengawasan pemerintahan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. Memahami teknik presentasi; 3.2. Memahami teknik komunikasi; 3.3. Memahami Standar dan Kode Etik Pengawasan. 4. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 4.1. Mampu memaparkan hasil pengawasan dengan efektif 4.2. Mampu berkomunikasi efektif dalam ekspose 4.3. Mampu menjawab pertanyaan penyanggah dengan efektif 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti;
- 184 -
5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika Pengawas Pemerintah tidak dapat menjelaskan dengan baik hasil pengawasan. 6.2. Jika terdapat kreteria yang berbeda antara Pengawas Pemerintah dengan Penyanggah ekspose. KOMPETENSI KUNCI : NO 1 2 3 4 5 6 7
KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi Mengkomunikasikan ide dan informasi Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok Menggunakan ide-ide dan teknik matematika Memecahkan masalah Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
34. Menyusun laporan Hasil Pengawasan Kode Unit FPP.WAS.00.034.01 Judul Unit Menyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan Deskripsi Unit Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan kerja Pengawas Pemerintahan yang diperlukan untuk melakukan menyusun Laporan Hasil Pengawasan Pemerintahan. Elemen Kompetensi Kriteria Unjuk kerja 1. Meneliti kelengkapan atribut
2. Menggabung temuan sejenis . 3. Memvalidasi Laporan Hasil Pengawasan
1.1 Draft Laporan hasil pemeriksaan diakses dan dikompilasi 1.2 Kelengkapan atribut masing-masing temuan pada LHP diteliti dan dipelajari kesesuaiannya dengan standar penyusunan LHP, antara lain ringkas dan mudah dipahami 1.3 Kekurangan atribut temuan dikonsultasikan kepada anggota pengawasan lainnya 2.1. Temuan yang mempunyai kesamaan materi digabung menjadi satu temuan 2.2. Penggabungan temuan dikonsultasikan kepada anggota pengawasan lainnya 3.1. Laporan hasil pengawasan berupa LHP dan Nota dinas petunjuk Menteri kepada Direktur Jenderal/Kepala Daerah yang telah dikonsultasikan dicetak 3.2. Lembar pengesahan LHP dicetak dan disampaikan kepada seluruh anggota pengawas untuk diteliti ulang dan diparaf 3.3. Setelah diteliti ulang dan diparaf, LHP ditandatangani oleh Penanggungjawab Tim dan diautentifikasi. 3.4. Pengajukan permohonan pendistribusian LHP disampaikan
- 185 -
BATASAN VARIABEL (RANGE OF VARIABLES) 1. Kontek variabel (range of stetement) Unit kompetensi ini berlaku dalam menyusun laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan di daerah yang terdiri dari: meneliti kelengkapan atribut; menggabungkan temuan sejenis dan memvalidasi LHP. 2. Perlengkapan Sarana yang diperlukan adalah: 2.1. Ruangan kerja; 2.2. White board/flip chart, kertas, spidol, penghapus; 2.3. Kertas Kerja Pengawasan/pengawasan (KKP); 2.4. Lap top. 3. Tugas yang harus dilakukan Tugas yang harus dilakukan Pengawas Pemerintahan adalah: 3.1. meneliti kelengkapan atribut; 3.2. menggabungkan temuan sejenis; 3.3. mengkomunikasikan penggabungan temuan kepada anggota pengawas; 3.3. mencetak LHP. 4. Peraturan – Peraturan Yang terkait: Peraturan yang terkait dalam unit kompetensi in adalah : 4.1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 4.6. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah j.o Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; 4.7. Permendagri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa jabatan Kepala Daerah; 4.8. Permendagri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 4.9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Organisasi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota; 4.10. Peraturan Menpan : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.11. Peraturan Menpan : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pegawasan Intern Pemerintah (APIP); 4.12. Peraturan Menpan dan RB Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP PANDUAN PENILAIAN (EVIDENCE GUIDE) 1. Penjelasan Prosedur Penilaian : 1.1. Unit ini wajib dinilai di tempat kerja ataupun melalui praktek/demonstrasi pada tempat uji kompetensi atau disimulasikan penelitian kelengkapan atribut; penggabungan temuan sejenis dan validasi LHP. 1.2. Untuk mendukung penilaian penguasaan pengetahuan yang diperlukan dalam unit kompetensi ini dapat menggunakan instrumen uji tertulis dan/atau wawancara.
- 186 -
2. Kompetensi yang dipersyaratkan: Kompetensi yang dipersyaratkan yang harus dimiliki sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi ini adalah kompetensi melaksanakan pengawasan pemerintahan. 3. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini : 3.1. memahami teknik penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar; 3.2. memahami IT; 3.3. memahami Standar dan Kode Etik Pengawasan. 4. Ketrampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 4.1. mampu menerapkan teknik penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke dalam penyusunan LHP; 4.2. mampu mengoperasionalkan alat pengolah data; 4.3. Mampu menerapkan standard pengawasan ke dalam penyusunan LHP. 5. Sikap yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini: 5.1. integritas; 5.2. independen; 5.3. obyektif; 5.4. cermat/teliti; 5.5. berorientasi hasil; 5.6. santun. 6. Aspek Kritis 6.1. Jika Pengawas Pemerintah tidak meneliti dengan baik hasil pengawasan. 6.2. Jika Pengawas Pemeritnahan tidak menerapkan tata bahasa Indonesia yang benar, sehingga dapat multi tafsir. KOMPETENSI KUNCI : NO KOMPETENSI KUNCI DALAM UNIT INI 1 Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi 2 Mengkomunikasikan ide dan informasi 3 Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan 4 Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok 5 Menggunakan ide-ide dan teknik matematika 6 Memecahkan masalah 7 Menggunakan teknologi
TINGKAT 3 3 3 3 3 3 2
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,
ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001
GAMAWAN FAUZI
