PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SELARAS SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK MASYARAKAT SEJAHTERA
i
DAFTAR ISI
BAB 1. PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 1 1.1.
Latar Belakang ............................................................................................................................. 1
1.2.
Dasar Hukum ............................................................................................................................... 3
1.3.
Pengertian SELARAS ................................................................................................................... 3
BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS .............................. 4 2.1.
Tujuan........................................................................................................................................... 4
2.1.1.
Tujuan khusus ..................................................................................................................... 4
2.2.
Asas Penyelenggaraan SELARAS .............................................................................................. 4
2.3.
Sasaran SELARAS ........................................................................................................................ 5
2.4.
Ruang Lingkup ............................................................................................................................ 5
BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS .................................................................................................... 7 3.1.
Perencanaan ................................................................................................................................ 7
3.2.
Sosialisasi ..................................................................................................................................... 7
3.3.
Pelaksanaan ................................................................................................................................. 8
3.3.1.
Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS....................................................................... 8
3.3.3.
Instrumen SELARAS .......................................................................................................... 19
BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS .................................................................................................... 21 BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI ................................................................................................... 23 BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN ........................................................................ 26 BAB 7. PENUTUP ....................................................................................................................................... 27 LAMPIRAN ................................................................................................................................................. 28
i
DAFTAR TABEL Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah .................................. 16
DAFTAR GAMBAR Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS ....................................................................................... 8 Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS ............................................................ 10
DAFTAR GRAFIK Grafik 1. Alur Kerja SELARAS .................................................................................................................................... 18 Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS .......................................................................... 23
ii
KATA PENGANTAR to be prepared
iii
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program bantuan sosial dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya itu dilakukan melalui penyelenggaraan dan perbaikan serangkaian program perlindungan sosial skala nasional yang mencakup 40% masyarakat termiskin di Indonesia, diantaranya program Program Beras Bersubsidi bagi Keluarga Miskin dan Rentan Miskin (Raskin), Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro dan penciptaan lapangan kerja baru. Selain program dari pemerintah pusat, terdapat berbagai bentuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Meskipun berbagai upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan, jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin masih tetap tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2014 adalah 27,72 juta orang (10,96%). Celah perbedaan antara penduduk miskin dan tidak miskin juga cenderung semakin lebar. Gini rasio Indonesia pada 2009 adalah 0,35, kemudian meningkat menjadi 0,41 pada 2013 dan 2014 yang menunjukkan bahwa kesenjangan dalam distribusi pendapatan semakin melebar. Demikian pula kesenjangan antar wilayah pedesaan dan perkotaan masih tinggi. Selain itu, orang yang berada di atas garis kemiskinan adalah kelompok yang juga rentan jatuh miskin jika menghadapi goncangan atau krisis ekonomi. Jumlahnya mencapai tidak kurang dari 70 juta orang. Belum lagi, sekitar 100 juta orang masih hidup dibawah $2 per hari. Selanjutnya, banyak kasus orang miskin dan rentan miskin tidak menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif. Banyak keluarga miskin yang tidak menerima manfaat dari program yang tersedia walaupun layak menjadi penerima. Sebagai contoh, sekitar 65% penduduk berusia tua di daerah pedesaan tidak memiliki asuransi kesehatan, jaminan hari tua maupun pensiun (Survey Angkatan Kerja Nasional/Sakernas, 2011). Demikian pula dukungan bagi penduduk berkebutuhan khusus dan kelompok rentan lainnya masih minim. Pelbagai faktor yang saling berhubungan yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut, antara lain: lemahnya hubungan/koordinasi vertikal dan horizontal antar pengelola program pusat dan daerah; tidak adanya standarisasi penetapan sasaran program perlindungan sosial di daerah; terbatasnya kapasitas sistem penanganan keluhan baik pusat dan daerah; lemahnya kultur 1
dialog kebijakan; lemahnya pemahaman pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat; serta rendahnya komplementaritas antar program bantuan sosial yang ada. Oleh karena itu, sejak Desember 2013, Bappenas bersama Kementerian Sosial dan TNP2K mulai menggagas persiapan pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS). Pengembangan gagasan ini juga melibatkan pemerintah daerah dan mitra pembangunan internasional. Untuk mematangkan gagasan ini, kajian cepat dilakukan di 13 lokasi untuk mempelajari berbagai inovasi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta upaya 1 pengintegrasiannya, selama Maret-Juni 2014 dan Agustus-Oktober 2014 . Beberapa temuan dari kajian tersebut di antaranya: (i) tingginya fragmentasi program-program perlindungan sosial, baik di pusat maupun daerah; (ii) lemahnya koordinasi antara pengelola program di berbagai jenjang; (iii) rendahnya kapasitas layanan pengaduan program; (iv) beragamnya kapasitas dan upaya integrasi program perlindungan sosial yang ada di daerah. Dari kajian tersebut juga ditemukan bahwa pemerintah daerah menunjukkan minat yang tinggi terhadap rencana pengembangan SELARAS. Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, SELARAS telah ditetapkan sebagai salah satu sasaran (output) di Bidang Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan. SELARAS pun menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Tujuan Pedoman Umum ini adalah untuk menjadi panduan bagi seluruh pihak yang terkait pelaksanaan SELARAS di semua tingkatan. SasaranPedoman Umum ini adalah pelaksana SELARAS dan semua pihak terkait. Pelaksana SELARAS di tingkat pusat adalah Sekretariat Teknis Pusat (NationalTechnical Secretariat), sedangkan pelaksana di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Fasilitator yang merupakan ujung tombak pelaksanaan SELARAS dan pengawas (supervisor) juga merupakan sasaran Pedoman Umum ini. Sasaran pedoman umum ini juga mencakup semua pihak terkait, di antaranya:
Di tingkat Pusat: Bappenas, TNP2K, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Tim Koordinasi Raskin, BPS, dan BPJS.
Di tingkat Daerah: TKPK, SKPD terkait, pemerintah di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan semua upaya koordinasi dan integrasi perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, seperti UPTPK (Sragen), PSP (Belitung Timur), UPT SIPAKATAU (Bantaeng).
1
Wilayah kaji cepat meliputi Pesisir Selatan, Belitung Timur, Sleman, Solo, Sragen, Sukabumi, Malang, Lombok Tengah, Timor Tengah Selatan, Kubu Raya Bantaeng, Ambon, dan DKI Jakarta.
2
1.2. Dasar Hukum Beberapa Undang-undang yang mendukung pelaksanaan SELARAS adalah sebagai berikut. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya termasuk bidang sosial. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 24 ayat 1 menyatakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab a) Pemerintah dan b) Pemerintah daerah. Pasal 47 juga menyatakan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin pasal 8 ayat 7 menyebutkan verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa. Pasal 10 ayat 1 menekankan kembali bahwa data yang telah diverifikasi dan validasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data terpadu. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal78 ayat 1 menyebutkan pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan…. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatur peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan arahan Tim Nasional. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 menyatakan bahwa sampai tahun 2019, jumlah daerah yang akan dikembangkan SELARAS ini ditargetkan berjumlah 300 kabupaten/ kota. 1.3. Pengertian SELARAS Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS) adalah sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan(berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu/BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program (pusat dan daerah) yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. SELARAS juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik.
3
BAB 2. TUJUAN, ASAS, KELOMPOK SASARAN DAN RUANG LINGKUP SELARAS 2.1. Tujuan Tujuanumum dari pelaksanaan SELARAS adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta dampak program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan koordinasi dan integrasi program, baik secara vertikal dan horizontal.2
2.1.1. Tujuan khusus SELARAS adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk: Meningkatkan akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multiprogram/layanan; Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan (penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) terhadap programprogram perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif; Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan BDT dan “pemutakhiran”3 basis data di daerah secara dinamis dan berkelanjutan; Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Meningkatkan kapasitas Pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.
2.2. Asas Penyelenggaraan SELARAS a. Responsif: mampu memberikan informasi, rujukan serta layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara cepat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. b. Transparan: informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait dapat diakses oleh semua
2
Koordinasi dan integrasi program secara vertikal adalah keterhubungan antara program pusat-provinsikabupaten/kota, sementara koordinasi secara horizontal adalah keterhubungan program pada tingkat yang sama, baik sesama program pusat ataupun sesama program daerah. 3
Pemutakhiran data yang bersifat administratif.
4
pihak secara real time, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pengadu mendapatkan informasi tentang proses dan hasil penanganan pengaduannya. c. Partisipatif: melibatkan semua pihak terkait termasuk pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan SELARAS d. Akuntabel: proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan masyarakat. e. Berkelanjutan: SELARAS dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain di daerah.
2.3. Sasaran SELARAS Dua kelompok sasaran utama SELARAS yaitu: 1. Kelompok masyarakat miskin dan rentan4 (rumah tangga, keluarga, dan individu); 2. Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain. 2.4. Ruang Lingkup
Pemutakhiran data5 SELARAS membantu melakukan pemutakhiran (verifikasi dan validasi)6 data secara dinamis dan berkelanjutan di daerah. SELARAS juga dapat menjadi bagian dari ondemand application(ODA)7 yang difasilitasi oleh fasilitator di tingkat masyarakat.
Pengaduan, Rujukan, dan Penanganan Keluhan SELARAS mencatat keluhan masyarakat, baik keluhan yang bersifat kepesertaan dan keluhan lainnya, terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan keluhan tersebut, SELARAS merujuk rumah tangga/keluarga miskin dan rentan ke program-program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. SELARAS juga membantu pengelola program di pusat & daerah untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan tersebut.
Katalog Program dan Kepesertaan SELARAS menginventarisir program-program perlindungan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah dan mencatat kepesertaan rumah tangga/keluarga miskin dan rentan
4
Kelompok masyarakat miskin adalah orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan nasional. Kelompok rentan adalah orang-orang yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah. 5 Berdasarkan BDT, SELARAS membangun profil rumah tangga/keluarga miskin & rentan, baik secara agregat maupun satu per satu (by name, by address) yang bermanfaat untuk penetapan sasaran dan perencanaan dan penganggaran. 6 Verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh SELARAS bersifat administratif. 7 ODA adalah sistem yang memungkinkan masyarakat secara proaktif melakukan pendaftaran untuk menjadi penerima manfaat program. Sistem ini telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk negara-negara Amerika Latin, sedangkan di Indonesia, ODA masih dalam tahap pengkajian.
5
dalam program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada. SELARAS juga mencatat kebutuhan program dari rumah tangga/keluarga miskin yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka.
Integrasi Layanan SELARAS membantu mengintegrasikan berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih komprehensif, responsif, dan berkesinambungan.
Dashboard SELARAS menyediakan dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” layanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.
6
BAB 3. TAHAPAN-TAHAPAN SELARAS 3.1. Perencanaan Ruang lingkup perencanaan SELARAS mencakup: a. Kajian berupa inventarisasi dan analisis tentang: program dan inovasi, kelembagaan, pengelolaan data, regulasi, pendanaan, dan pemangku kepentingan dalam upaya pelaksanaan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; b. Merancang perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), termasuk struktur kelembagaan, pemangku kepentingan yang terlibat, pendanaan, identifikasi sumber daya manusia (manajer SELARAS, supervisor, dan fasilitator), serta pengembangan sistem aplikasi yang berbasis web dan android; c. Membangun kesepakatan dan komitmen antara Pemerintah Pusat, daerah serta pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat terkait pengembangan SELARAS melalui nota kesepakatan (memorandum of agreement)8; d. Menyelaraskan lingkup pelaksanaan SELARAS dengan kerangka regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; e. Melakukan pra-ujicoba (pre-test), khususnya sistem aplikasi SELARAS yang berbasis web dan android; f.
Merancang paket bantuan teknis dan pelatihan untuk para pihak yang terlibat langsung dengan pelaksanaan SELARAS;
g. Membuat pedoman umum pelaksanaan dan petunjuk teknis SELARAS serta kurikulum pelatihan; h. Menyusun Rencana Aksi SELARAS; dan i.
Menyusun rencana dan skema keberlanjutan serta perluasan pelaksanaan SELARAS.
3.2. Sosialisasi Untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi dan komitmen dari para pihak, kegiatan sosialisasi SELARASdilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti kunjungan lapangan, lokakarya, rapat koordinasi, dan lain lain.
8
Lihat lampiran
7
Materi sosialisasi SELARAS mencakup: 1. Konsep dan rancangan awal SELARAS; 2. Ruang lingkup dan manfaat SELARAS; 3. Sumber daya (manusia dan finansial) yang dibutuhkan; 4. Mekanisme kerja SELARAS, termasuk cara mengakses layanan SELARAS oleh masyarakat; 5. Mekanisme kelembagaan; 6. Pembagian tugas dan tanggung jawab para pihak di berbagai jenjang; 7. Rencana aksi; dan 8. Rencana keberlanjutan dan perluasan SELARAS. 3.3. Pelaksanaan 3.3.1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS Pelaksanaan SELARAS melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini:
Tingkat Nasional
Tim Koordinasi Pusat SELARAS
Tingkat Provinsi
Tingkat Kab/Kota
Penanggungjawab: TKPD/Bappeda, Dinas Sosial&SKPD terkait lainnya
TKPKD, Bappeda, Dinas Sosial, PSP, UPTPK, dan SKPD terkait lainnya
Sekretariat Teknis Pusat:
3.
4.
Bagian Dukungan Program dan Manajemen Kasus Bagian Advokasi dan Pengembangan Kapasitas Bagian Pengembangan Sistem Aplikasi dan Manajemen Data Bagian Mon-Ev
Pengelola Program Pusat: Kemensos, Kemendikbud, Kemenag, Tikor Raskin, BPJS dll
Sekretariat Teknis Daerah 1. 2. 3.
Bagian Data dan Sistem Informasi Bagian Pengaduan Masyarakat Bagian Rujukan Program
Data Terpadu Daerah
Supervisor
1.
Basis Dukun Data Terpadu 2.
Fasilitator dengan AppsTool
Gambar 1. Tata Laksana dan Kelembagaan SELARAS
8
Strategi Pelaksanaan SELARAS Mengingat bervariasinya kondisi demografis dan administrasi wilayah, serta terbatasnya sumberdaya yang ada, SELARAS, khususnya proyek percontohan di 10 kabupaten/kota,akan dilaksanakan melalui:9
A.
Implementasi secara bertahap (Sistem Rotasi): untuk wilayah dengan jumlah penduduk besar dan tersebar di banyak desa, proyek percontohan SELARASakan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh penduduk miskin dan rentan yang tersebar di semua desa tercakup. Implementasi skala penuh:untuk wilayah dengan jumlah penduduk relatif kecil dan jumlah desa yang tidak banyak, proyek percontohan SELARAS akan dilaksanakan sekaligus dengan skala penuh.
Tingkat pusat Pelaksanaan SELARAS di tingkat pusat didukung oleh Sekretariat Teknis Pusat (NationalTechnical Secretariat), dengan fungsi:
Mengembangkan desain Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Masyarakat Sejahtera (SELARAS);
Menyusun Pedoman Umum dan Panduan Teknis Pelaksanaan SELARAS;
Menyediakan bantuan teknis terhadap penyelenggaraan SELARAS;
Mengembangkan Peta Jalan untuk pengembangan dan uji coba aplikasi, termasuk kajian kebutuhan;
Mengkoordinasikan pengumpulan data yang di-upload ke dalam aplikasi dan serverSELARAS;
Mengembangkan sistem aplikasi, SOP, dan mekanisme kerja;
Mengembangkan dan mendiseminasikan materi sosialisasi dan komunikasi SELARAS;
Mengembangkan kerangka monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan SELARAS;
Mendukung rencana pelaksanaan SELARAS di wilayah tambahan;
Menyusun laporan kemajuan (ProgressReport) untuk disampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat;
Menunjuk lembaga independen untuk melakukan evaluasi;
Menyusun rencana perluasan dan keberlanjutan SELARAS atas arahan Tim Koordinasi Pusat;
9
Strategi Pelaksanaan SELARAS, terutama dalam masa proyek percontohon, akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah.
9
Mengembangkan model kemitraan dengan pihak non-pemerintah, termasuk pihak swasta, untuk menjamin keberlangsungan dan pengembangan SELARAS ke berbagai wilayah;
Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh SELARAS dalam bentuk dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
Dashboard
tersebut
berguna
untuk
perencanaan
dan
penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan; dan
Berfungsi sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Pusat yang bertanggung jawab untuk menyusun agenda dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pertemuan Tim Koordinasi. Tim Koordinasi Pusat
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Sosial
Bappenas
TNP2K
Chief Technical Advisor (CTA)/ Ketua Tim
PRSF Tim Teknis dan Operasional
Manajer Proyek
Koordinator Teknis
Tim Operasional
1. 2. 3.
Staf Operasional Asisten Admin/ Keuangan Asisten Personalia
Tim Dukungan Program dan Manajemen Kasus
1. 2. 3.
Staf Pengelolaan Penanganan Keluhan Staf Penghubung Pemerintah Daerah Staf Teknis Pemerintah Pusat
Tim Advokasi dan Pengembangan Kapasitas
1. 2. 3.
Spesialis Peningkatan Kapasitas Spesialis Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Staf Komunikasi dan Advokasi
Tim Pengembangan Aplikasi dan Manajemen Data 1. 2. 3.
Programmer Spesialis Manajemen Data Analis Data
Tim Monitoring dan Evaluasi
Spesialis Monitoring dan Evaluasi
Gambar 2. Struktur Kelembagaan Proyek Percontohan SELARAS
10
Tim Koordinasi Pusat Tim Koordinasi Pusat beranggotakan perwakilan dari: 1. 2. 3. 4.
Bappenas Kementerian Sosial TNP2K Kementerian Dalam Negeri
Tugas Tim Koordinasi Pusat: 1. 2. 3. 4.
Memberikan arahan strategis dan menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan SELARAS; Menelaah dan menyetujui rencana kerja SELARAS; Memastikan keterkaitan strategis dan programatis SELARAS dengan inisiatif lainnya; Menelaah pembelajaran dari pelaksanaan kegiatan SELARAS dan memberikan masukan terkait perubahan atau penyesuaian yang dibutuhkan untuk penyempurnaan pelaksanaan SELARAS; 5. Mendorong pemanfaatan hasil kerja SELARAS oleh pemangku kepentingan, terutama pengelola program di pusat maupun daerah; dan 6. Mendorong penerapan, perluasan, dan keberlanjutan SELARAS di tingkat pusat dan daerah.
Pertemuan Tim Koordinasi Pusat Tim Koordinasi Pusat melakukan pertemuan minimal 1 kali dalam 3 bulan. Agenda pertemuan disusun oleh Sekretariat Teknis Pusat SELARAS melalui konsultasi dengan anggota Tim Koordinasi Pusat. Notulensi pertemuan dan tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan Tim Koordinasi Pusat menjadi tanggung jawab Sekretariat Teknis Pusat.
Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Pusat
Lembaga Bappenas
Tanggung Jawab a. Mempersiapkan
desain
umum
SELARAS
(berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga lainnya) b. Membangun dan melakukan pemutakhiran aplikasi SELARAS
11
c. Menjadi
data
host
(menyediakan
server)
dan
menjaga keamanan data dan informasi SELARAS d. Mengembangkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta manual pelaksanaan SELARAS e. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada daerah penyelenggara SELARAS melalui Sekretariat Teknis Pusat f.
Mengkoordinasikan monitoring
pelaksanaan
SELARAS
supervisi
melibatkan
dan
pemerintah
provinsi. TNP2K
a. Mengelola Basis Data Terpadu (BDT) b. Membagi data BDT untuk dimanfaatkan oleh daerah dan menjadi data dasar SELARAS c. Memberikan bantuan teknis kepada daerah untuk mengembangkan
dan
mengelola
BDT
daerah
daerah
tentang
berdasarkan BDT pusat d. Memberikan
pelatihan kepada
proses perangkingan status kesejahteraan rumah tangga miskin yang ada dalam Basis Data Terpadu e. Melakukan
pemutakhiran
Basis
Data
Terpadu
berdasarkan data yang dikirim oleh SELARAS f. Kementerian Sosial
Melakukan audit data yang dihasilkan dari SELARAS
a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil “pendataan” yang dilakukan oleh SELARAS b. Memastikan
perluasan
dan
keberlanjutan
pelaksanaan SELARAS melalui alokasi anggaran di tingkat pusat (APBN) c. Mengalokasikan
sumber
daya
manusia
untuk
pelaksanaan SELARAS di daerah, termasuk potensi dan sumber kesejahteraan sosial (antara lain: TKSK, PSM, TKSM, LKS, Karang Taruna, Puskessos) d. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait PKH dan program bantuan sosial lainnya di bawah kewenangan Kementerian Sosial yang dirujuk oleh SELARAS
12
Kementerian Dalam Negeri
a. Menyelaraskan data Adminduk dan BDT, bekerjasama dengan TNP2K dan lembaga terkait lainnya b. Memfasilitasi kerangka regulasi dan kelembagaan SELARAS di daerah c. Memfasilitasi proses registrasi dan pembaharuan data kependudukan d. Mengkoordinasikan penanganan keluhan Raskin yang dirujuk oleh SELARAS Kementerian Pendidikan a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan dan Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi Kebudayaan/Kementerian (MIS) BSM/KIP Agama-BSM b. Menghubungkan SPP dan MIS BSM dengan sistem aplikasi SELARAS c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait BSM/KIP yang dirujuk oleh SELARAS Tikor Raskin Pusat10 a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi (MIS) Raskin b. Menghubungkan SPP dan MIS Raskin dengan sistem aplikasi SELARAS c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait Raskin yang dirujuk oleh SELARAS BPJS Kesehatan a. Membangun dan mengelola Sistem Penanganan Pengaduan (SPP) dan Sistem Manajemen Informasi (MIS) JKN b. Menghubungkan SPP dan MIS JKN dengan sistem aplikasi SELARAS c. Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dirujuk oleh SELARAS
B.
Tingkat daerah Pelaksana SELARAS di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Manajer yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Manajer SELARAS didukung oleh fasilitator di tingkat masyarakat yang menjalankan fungsi penjangkauan dan pendampingan. Peran pengawasan terhadap fasilitator dilakukan oleh supervisor yang juga bertindak sebagai penghubung antara manajer SELARAS dan fasilitator.
10
Tim Koordinasi Raskin Pusat terdiri Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Bulog, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Ekonomi.
13
Rasio pendampingan oleh fasilitator11 Untuk menjamin efektivitas penjangkauan dan pendampingan oleh fasilitator, maka ditetapkan 1 (satu) orang fasilitator mendampingi rata-rata 200 hingga 300 rumah tangga dalam siklus satu bulan.Sementara itu, 1 (satu) orang supervisor mensupervisi 10 (sepuluh)orang fasilitator. Fungsi Sekretariat Teknis Daerah: Melakukan pengumpulan dan review data;
Merekrut dan mengelola fasilitator dan supervisor;
Merekrut dan melatih tim survey sesuai kebutuhan, bekerjasama dengan lembaga terkait, seperti BPS, di tingkat pusat maupun daerah;
Melakukan entry data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh fasilitator setelah ditelaah oleh supervisor;
Melakukan perangkingan (pemeringkatan) calon penerima manfaat untuk kebutuhan program daerah;
Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah; dan
Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh fasilitator dalam bentuk dashboard yang berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana SELARAS Tugas dan Tanggung Jawab Manajer SELARAS: Mengkoordinasikan proses perencanaan dan sosialisasi SELARAS di daerah;
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk: o
Pengelolaan supervisor dan fasilitator;
o
Rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
o
Analisis hasil pengumpulan data SELARAS
Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Teknis Pusat;
Melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk pemerintah provinsi dan pengelola program di daerah;
11
Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada dalam proyek percontohan, rasio fasilitator dan supervisor disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.
14
Menelaah dan merekomendasikan: o
Pembaruan Data Penduduk
o
Survey Penambahan Data Penduduk
o
Penambahan Data Kebutuhan Program
o
Mengelola katalog program dan kriteria penerima manfaat
Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manajer Sekretariat Teknis Daerah.
Tugas dan Tanggung Jawab Supervisor SELARAS: Tugas supervisor adalah mengawasi dan membantu fasilitator di tingkat masyarakat. Secara khusus, supervisor bertanggung jawab untuk: Menelaah/Review Pembaruan Data Penduduk
Review Penambahan Data Penduduk
Review Penambahan Data Kebutuhan Program
Review Pendataan Keluhan
Tugas dan Tanggung Jawab Fasilitator SELARAS: Tugas utama fasilitator SELARAS adalah melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat. Secara khusus, fasilitator bertanggung jawab untuk melakukan: Pencarian data penduduk
Verifikasi dan pencatatan perubahan data penduduk
Pendataan data partisipasi program
Pendataan kebutuhan program
Pendataan keluhan
Katalog program
Kriteria fasilitator SELARAS antara lain:12
12
Tingkat pendidikan minimal SMA sederajat; Pengalaman pendampingan masyarakat minimal 3 tahun; Pemahaman tentang program-program penanggulangan kemiskinan di daerah; Kemampuan dasar mengoperasikan komputer; Kemampuan dasar dan pengalaman pendataan, termasuk entrydata; Kemampuan komunikasi interpersonal yang baik;
Kriteria ini akan disesuaikan dengan potensi pekerja sosial yang ada di daerah.
15
Kemampuan dasar mengobservasi dan menganalisis kondisi dan kebutuhan rumah tangga.
Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah Tabel di bawah menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan di tingkat daerah. Tabel 1. Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah
Lembaga Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi a. Mensosialisasikan SELARAS kepada pemerintah (TKPKD, Bappeda, Dinas kabupaten/kota Sosial, dan SKPD lainnya) b. Mengalokasikan kontribusi anggaran untuk pengembangan
SELARAS
dan
program
penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial c. Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan SELARAS
dan
program
penanggulangan
kemiskinan. d. Memfasilitasi
proses
pembelajaran
antar
kebupaten/kota dalam provinsi tersebut e. Memonitor
implementasi
SELARAS
di
kabupaten/kota f.
Memanfaatkan data SELARAS untuk program program provinsi dan perencanaan-penganggaran
g. Merespon
dan
menindaklanjuti
usulan
dan
keluhan terkait program bantuan sosial di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi yang dirujuk oleh Manajer SELARAS Pemerintah Kabupaten/Kota
a. Mengelola program
dan
mengkoordinasikan
penanggulangan
program
kemiskinan
dan
perlindungan sosial di daerah b. Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SELARAS sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan SELARAS di daerah d. Kontribusi
natura
dan
anggaran
untuk
pengembangan dan pelaksanaan SELARAS 16
e. Menunjuk manajer SELARAS dari kalangan PNS f.
Merekrut fasilitator dan supervisor SELARAS
g. Merekrut dan melatih tim survey h. Melakukan pengumpulan data i.
Meng-input data kabupaten/kota
j.
Melakukan
perangkingan
untuk
kebutuhan
program daerah atas dukungan TNP2K k. Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat l.
Pemanfaatan data untuk program program daerah dan perencanaan-penganggaran
m. Membangun kemitraan dengan Lembaga NonPemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) sebagai rujukan
alternatif
untuk
usulan
kebutuhan
program di daerah n. Merespon
dan
menindaklanjuti
usulan
dan
keluhan terkait program bantuan sosial di bawah kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh SKPD terkait.
17
C. Alur Kerja (BusinessProcess): Bagan di bawah ini menggambarkan proses lengkap dari SELARAS secara sirkular, yang terjadi dari tingkat fasilitator sampai tingkat pusat.
BDT TNP2K
Cloud Server
Pengumpulan data dasar
Tidak
Pemerintah Provinsi
Apakah ada dalam BDT?
Aplikasi SLRT Fasilitator menginformasikan kepada rumah tangga tentang status keluhan dan/ atau usulan program
BDT Kabupaten
Partisipasi Program
Katalog Program
Verifikasi Data
Program Pusat
Program Daerah (Prov dan Kab)
Program Non pemerintah
Disetujui/ ditolak/ dikaji oleh
Ya
Kebutuhan Program
Kepesertaan
Keluhan
Kategori
Program
Grafik 1. Alur Kerja SELARAS
Keterangan: 1. Basis data dan informasi SELARAS adalah Basis Data Terpadu (BDT) dan hasil kajian pemetaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah; 2. Fasilitator SELARAS mengunjungi atau bertemu dengan Rumah Tangga (RT)/keluarga di wilayah dampingannya untuk memeriksa apakah mereka termasuk dalam daftar penerima manfaat (basis data) bantuan/program, dan mencari informasi tentang bantuan/program pusat dan daerah; 3. Jika RT/keluarga tersebut tidak ada dalam basis data, fasilitator mengumpulkan informasi awal/data dasar tentang tentang RT/keluarga tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk pendataan/verifikasi & validasi. Hasil pendataan ini menjadi
18
bahan pertimbangan bagi pengelola BDT untuk memasukkan RT/keluarga tersebut ke dalam basis data atau daftar penerima program;13 4. Untuk RT/keluarga yang ada dalam basis data, fasilitator melakukan 4 hal berikut ini: o
Verifikasi dan pencatatan perubahan data RT/keluarga;14
o
Pencatatan partisipasi program;
o
Pencatatan kebutuhan program; dan
o
Pencatatan keluhan.
5. Berdasarkan 4 hal tersebut di atas, setelah ditelaah oleh supervisor, Manajer SELARAS di tingkat Kabupaten/Kota kemudian: o
Meneruskan hasil verifikasi data dan kepesertaan program ke pengelola basis data di tingkat pusat;
o
Merujuk kebutuhan program dan keluhan tentang implementasi program ke pengelola program terkait di berbagai jenjang;
o
Merujuk keluhan yang bersifat kepesertaan ke pengelola BDT.
6. Berdasarkan rujukan yang diterima dari SELARAS, manajer program di tingkat pusat maupun daerah menyetujui, menolak, atau menelaah lebih lanjut terkait kebutuhan program dan keluhan implementasi program tersebut.15 7. SELARAS memantau tindak lanjut dari informasi yang diteruskan kepada pengelola program dan pengelola BDT; 8. Fasilitator
memberikan
umpan
balik
kepada
RT/keluarga
terkait
perkembangan/status permintaan kepesertaan dan penanganan keluhannya.
3.3.2. Instrumen SELARAS Pelaksanaan SELARAS menggunakan perangkat berikut ini: a)
Tabletberbasis Android (untuk Fasilitator) Perangkat ini digunakanoleh fasilitator untuk melaksanakan pencatatan di tingkat rumah tangga/keluarga. Aplikasi ini juga menyediakan informasi detail program pusat maupun daerah yang ada.
13
Atribut penambahan data yang dicatat oleh fasilitator meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nama Kepala Keluarga, Jumlah Anggota Keluarga, Alamat, Pekerjaan Kepala RT, dan Kepemilikan Alat Transportasi. 14 Pemuktahiran data administratif, meliputi: Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, Nama, Kota lahir, Tanggal lahir, Status nikah, Hubungan dengan KK, Gelar pendidikan terakhir, Partisipasi pendidikan terakhir, Jenis Disabilitas, Kepemilikan Akta Kelahiran, Kepemilikan KTP. 15 Keluhan tentang implementasi program contohnya waktu penyaluran manfaat yang terlambat, kualitas manfaat yang rendah, besaran manfaat yang tidak sesuai, dan lain lain.
19
b)
Aplikasi berbasis Web (untuk Supervisor) Perangkat yang akan melengkapi tugas supervisor ini berfungsi untuk memeriksa dan menyaring informasi/data dari fasilitator sebelum diteruskan kepada manajer SELARAS. Dengan adanya aplikasi berbasis web, supervisor dapat melakukan pengawasan atas kualitas informasi/data yang dicatat oleh fasilitator secara realtime.
c)
Aplikasi berbasis Web (untuk Manajer SELARAS dan Pengelola Program) Aplikasi ini membantu manajer SELARAS untuk memeriksa dan merekomendasikan berbagai data dan informasi yang diteruskan oleh supervisor. Aplikasi berbasis Web juga membantu Pengelola Program Perlindungan Sosial di pelbagai tingkatan (SKPD di tingkat kab/kota & provinsi dan kementerian/lembaga di tingkat pusat) untuk menelaah, merespon dan menindaklanjuti rujukan yang diterima dari Manajer SELARAS. Perangkat ini juga memiliki instrumen analisis (berupa dashboard) bagi manajer SELARAS yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan.Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah.
d)
Dashboard berbasis Web (untuk Pemerintah Pusat) Pemerintah Pusat melalui Sekretariat Teknis Pusat dilengkapi dengan web berupa tampilan dashboard yang berisi (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard tersebut berguna untuk perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di pelbagai tingkatan.
20
BAB 4. PENGEMBANGAN KAPASITAS Pengembangan kapasitas dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan pelatihan, melibatkan berbagai mitra, termasuk balai pelatihan dan pendidikan di daerah, perguruan tinggi, lembaga riset, LSM, pihak swasta, dan lain-lain. Bantuan Teknis adalah kegiatan dalam rangka peningkatan ketrampilan dan kemampuan pelaksana SELARAS di daerah termasuk Manajer SELARAS, Supervisor dan Fasilitator yang berkaitan dengan penataan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan pengelolaan data dan rujukan. Para pelaksana SELARAS juga mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta kemampuan dasar yang dimiliki. Pelatihan yang dimaksud adalah sebagai berikut: Manajer SELARAS mendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan SELARAS; Manajemen, strategi komunikasi, dan advokasipelaksanaan SELARAS; Penggunaan sistem aplikasi SELARAS; Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program di daerah; Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Analisa data, baik data individu, rumah tangga/keluarga maupun data agregat sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan terkait, serta untuk perencanaan dan penganggaran; 7. Pembuatan laporan yang menjabarkan proses, kemajuan dan capaian, tantangan, dan rekomendasi; 8. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; dan 9. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, terutama yang dikelola oleh pemerintah pusat.
Supervisormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Manajemen dan strategi komunikasi pelaksanaan SELARAS; Teknik coaching untuk fasilitator SELARAS; Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat; Penggunaan sistem aplikasi SELARAS, baik yang berbasis android dan web; Review dan analisis data yang dikumpulkan oleh fasilitator SELARAS; Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan 7. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah. 21
Fasilitatormendapat pelatihan terkait kemampuan dan keterampilan berikut: 1. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk kemampuan komunikasi dengan masyarakat; 2. Teknik pengumpulan data (verifikasi dan validasi), termasuk pencatatan data baru, pembaruan data, partisipasi program, kebutuhan program, dan keluhan yang bersifat kepesertaan dan implementasi program; 3. Pelatihan penggunaan aplikasi SELARASyang berbasis android; 4. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan 5. Profil program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pusat dan daerah. Pelatihan dan bantuan teknis juga akan diberikan kepada Pengelola Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, baik Pusat maupun Daerah, terkait kemampuan dan keterampilan berikut: 1. Manajemen basis data terpadu serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2. Manajemen kasus terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 3. Menelaah, merespon dan menindaklanjuti keluhan-keluhan yang masuk lewat aplikasi SELARAS sesuai dengan prosedur yang berlaku
22
BAB 5. MONITORING DAN EVALUASI Sistem monitoring dan evaluasi SELARASadalah sebuah mata rantai yang memiliki bagianbagian yang memungkinkan proses monitoring, pengumpulan data dan analisa secara kontinu. Siklus ini membantu proses pengambilan keputusan bagi pelaksanaan kegiatan. Rantai proses monitoring dan evaluasi SELARAS adalah:
Grafik 2. Rantai Proses Monitoring dan Evaluasi SELARAS
Kegiatan monitoring SELARAS berupa:
Dashboard Review: Dengan menggunakan dashboard pada level nasional, Pemerintah Pusat melalui Tim Koordinasi Pusatmemantau pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan realtime. Informasi yang ditampilkan dalamdashboard memungkinkan Pemerintah Pusat untuk mengambil tindakan koreksi secara cepat. Dashboard berisi: (i) ringkasan usulan pemutakhiran dan penambahan data penerima manfaat; (ii) akses program pusat dan daerah; (iii) komplementaritas dan irisan program; (iv) “kesenjangan” pelayanan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dashboard juga berisi informasi tentang kinerja pelaksana SELARAS di daerah, termasuk fasilitator, supervisor, dan manajer.
23
Monitoring rutin: Kegiatan monitoring ini difokuskan untuk memberikan informasi tentang proses pelaksanaan kegiatan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah melalui Sekretariat Teknis. Monitoring rutin juga memberikan informasi kepada Tim Koordinasi Pusat sebagai dasar pengambilan keputusan terkait perbaikan atau modifikasi kegiatan. Monitoring rutin dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan di antaranya kunjungan lapangan, uji petik, serta sesi reflektif bersama tim monitoring dan pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan evaluasi SELARASberupa:
Evaluasi Hasil dan Dampak Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan antara lain untuk: 1) mengukur kondisi sosial ekonomi warga miskin dan rentan; 2) mengukur dan menganalisis jumlah penerima manfaat (kelompok miskin dan rentan) yang mendapatkan bantuan secara komplementer; 3) mengukur dan menganalisis jumlah penerima manfaat (kelompok paling miskin dan paling rentan, seperti: penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat, dll) yang mendapatkan bantuan secara komplementer; 4) mengukur kualitas program atau layanan yang diterima oleh warga miskin dan rentan; 5) membandingkan capaian upaya pengurangan kemiskinan di wilayah SELARAS dengan wilayah non-SELARAS; 6) mengukur peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran basis data penerima program di daerah; dan 7) mengukur tingkat integrasi layanan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Evaluasi Hasil dan Dampak dilakukan melalui studi kuantitatif dan kualitatif, atau gabungan keduanya. Untuk studi kualitatif, berbagai metodologi yang bersifat deskriptif akan dilaksanakan, antara lain: studi kasus (Case Studies), Most Significant Change (MSC)16, dan Reality Check Approach (RCA).17
16
Most Significant Change (MSC) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perubahan yang paling penting dalam kehidupan kelompok masyarakat, keluarga, ataupun perorangan, sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Informasi tersebut digali melalui sebuah proses bercerita secara terstruktur (structuredstorytelling process). Dalam MSC, para responden bercerita tentang perubahan-perubahan terpenting yang terjadi dalam hidup mereka, sebelum, selama, dan sesudah implementasi sebuah program. Berbeda dengan pendekatan M&E lainnya, MSC tidak menggunakan indikator yang ditentukan terlebih dahulu, melainkan memberikan kebebasan kepada responden untuk mendefinisikan perubahan yang dianggap paling penting, baik perubahan positif maupun negatif. 17 Reality Check Approach (RCA) adalah sebuah teknik monitoring dan evaluasi partisipatif yang menekankan pada pentingnya menyelami kehidupan responden secara langsung dengan tinggal di masyarakat selama beberapa hari.
24
Pelaporan Pelaporan SELARAS terdiri atas dua komponen utama: Laporan kemajuanpelaksanaan kegiatan (Progress Report): dihasilkan melalui kegiatan monitoring rutin yang merekam proses pelaksanaan kegiatan SELARAS. Laporan ini digunakan untuk menilai apakah kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana proyek, dan berisi informasi tentang:
proses pembentukan dan kinerja kelembagaan SELARAS di tingkat daerah; komitmen pemangku kepentingan di pusat dan daerah; pendanaan untuk pelaksanaan SELARAS; kualitas dan kinerja pelaksana SELARAS (fasilitator, supervisor, dan manajer SELARAS); kualitas sosialisasi SELARAS; kualitas pelatihan yang diberikan kepada pelaksana SELARAS; efektivitas sistem aplikasi SELARAS; dan Pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan SELARAS oleh pemangku kepentingan terkait, baik pusat maupun daerah, dll.
Laporan dampak: berisi informasi tentang efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan sebagai dampak pelaksanaan SELARAS. Informasi dalam laporan inisebagiannya diambil dari dashboardSELARAS dan mencakup aspek-aspek seperti:
Perubahan (change) akses rumah tangga/ keluarga miskin dan rentan terhadap multiprogram/layanan; Perubahan (change) akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Penguatan integrasi berbagai layanan sosial di daerah; Tingkat pemanfaatan BDT; Peningkatan kualitas dan jumlah data yang terverifikasi; Tingkat pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap programprogram perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya terkait program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; Kapasitas pemerintah di berbagai jenjang dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, termasuk tren alokasi anggaran, untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
RCA lebih menekankan pada interaksi informal dan rileks antara peneliti dan responden daripada pengamatan satu arah peneliti atas perilaku responden.
25
BAB 6. STRATEGI KEBERLANJUTAN DAN PERLUASAN Strategi Keberlanjutan dan PerluasanSELARAS antara lain: 1. Advokasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di berbagai tingkatan tentang pentingnya penguatan koordinasi dan integrasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2. Membangun komitmen pemangku kepentingan pusat dan daerah terkait pelaksanaan SELARAS, yang dapat dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement, MoA) atau Perjanjian Kerjasama; 3. Mengumpulkan pembelajaran dan hasil pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik di wilayah proyek percontohan maupun wilayah lain. Upaya ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada berbagai pihak tentang nilai tambah SELARAS terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 4. Menyusun Rencana Aksi yang akan menjadi pedoman bagi pengembangan, pelaksanaan, dan perluasan SELARAS; 5. Memastikan terjadinya integrasi SELARAS ke dalam proses dan mekanisme perencanaanpenganggaran di berbagai tingkatan; 6. Memastikan hasil kerja SELARAS(misalnya: rujukan keluhan kepesertaan program dan pelaksanaan program, pemutakhiran data yang bersifat administratif, masukan untuk perencanaan dan penganggaran) dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh pengelola program/penyedia layanan di pusat maupun daerah; dan 7. Membangun partisipasi sektor non-pemerintah (media, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat Sipil, pihak swasta) dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil kerja SELARAS.
26
BAB 7. PENUTUP Pedoman umum ini menjadi acuan para pihak dan pelaksana di berbagai tingkatan agar SELARAS terlaksana secara efektif dan pemanfaatan hasil kerjanya optimal.Dokumen ini disusun di saat persiapan pelaksanaan proyek percontohan (pilotproject) SELARAS, sehingga bersifat terbuka untuk penyempurnaansesuai dengan pembelajaran dan perkembangan pelaksanaan SELARAS. Pedoman umum ini memuat informasi dan petunjuk yang bersifat umum tentang pengembangan dan pelaksanaan SELARAS. Untuk menjabarkan aspek pelaksanaan secara lebih rinci dan spesifik, Pedoman Umum ini dilengkapi dengan petunjuk teknis dan manual sistem aplikasi.
27
LAMPIRAN Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nota Kesepahaman Pengembangan dan Pelaksanaan SELARAS menjadi landasan atasKesepakatan dan Komitmen antara pelbagai pihak termasuk Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, Tim Koordinasi Pusat SELARAS, Pelaksana SELARAS di daerah, dan Mitra Pelaksana, serta pihak terkait lainnya. Lima (5) jenis Kesepakatan untuk Pelaksaanaan SELARAS: 1. MoU (Nota Kesepahaman) antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Sosial 2. MoA (Nota Kesepakatan) antara Pejabat Eselon 1 di Bappenas dan Pejabat Eselon 1 di Kemensos 3. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Pusat (diwakili oleh Pejabat Eselon 2 di Bappenas dan Pejabat Eselon 2 di Kemensos) dan Kepala Daerah mengetahui Gubernur. 4. MoA antara Tim Koordinasi Pusat SELARAS (diwakili oleh Direktur Perlindungan Sosial Bappenas) dan Pengelola Program Pusat 5. MoA antara Sekretariat Teknis Daerah (diwakili oleh Manajer SELARAS Daerah) dan Pengelola Program Daerah, Pengelola Program Non-Pemerintah dan Pengelola Program Provinsi Dokumen-dokumen Kesepakatan ini, memuat antara lain: •
Pembagian peran, fungsi, dan tanggungjawab antara para pihak termasuk Tim Koordinasi Pusat, Pelaksana, dan Mitra Pelaksana, terkait penerapan dan pelaksanaan SELARAS
•
Penganggaran dan pembagian alokasi sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
•
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penerapan dan pelaksanaan SELARAS
28
