Pedoman Tata Hubungan Kerja antara Eksekutif dengan Legislatif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Adi Suryanto Yogi Suwarno Triatmojo Sejati
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya, 2007
Latar Belakang UU NO. 32/2004 Unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Pemerintah Daerah Pem. Provinsi
Wakil Pusat
DPRD Fungsi-fungsi DPRD
Legislasi
Daerah Otonom
Anggaran (Budgeting)
Pelayanan Publik
Pengawasan (Controlling)
Untuk mendukung kedudukan SETARA dan KEMITRAAN …
Tata Hubungan Kerja/ Mekanisme Kerja
Perumusan Masalah
Belum tersedianya pedoman tata hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah (Selama ini cenderung berlangsung berdasarkan kebiasaan)
Ruang Lingkup
Fungsi legislasi (legislative function) Penyusunan Perda Provinsi Fungsi anggaran (budgeting function) Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (RPJMD dan APBD Provinsi) Fungsi pengawasan (controling function) Penyusunan LKPJ Gubernur (Akhir Tahun Anggaran & Akhir Masa Jabatan)
Metodologi Kajian
Metode Kajian
Teknik Pengumpulan Data
Deskriptif-Eksploratif
Wawancara mendalam (indepth-interview) Telaah dokumen dan Literatur
Analisis Metode kualitatif
Existing Condition & Alternatif Model
PENYUSUNAN RPJM DAERAH PENYUSUNAN APBD PENYUSUNAN PERDA PENYUSUNAN LKPJ
Kisi-kisi Penyusunan RPJM Daerah RPJM Daerah disusun berdasarkan pedoman dalam RPJM Nasional dan mengacu pada RPJP Daerah RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Penyusunan RPJM Daerah
penyiapan rancangan awal rencana pembangunan (oleh Bappeda) penyiapan rancangan rencana kerja (oleh SKPD) musyawarah perencanaan pembangunan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan (oleh Bappeda)
RPJM Daerah dituangkan dalam format Perda (UU 32/2004)
Tata Hubungan Kerja Penyusunan RPJM Daerah (Existing Condition) VISI, MISI DAN PROGRAM KDH RUMUSAN HASIL KESEPAKATAN DAN KOMITMEN STAKEHOLDERS
ANALISIS KEUANGAN DAERAH RANCANGAN AWAL RPJMD -------------------------
PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH •Geografi •Perekonomian •Sosial Budaya •Prasarana dan Sarana •Pemerintah Umum •Dll
Strategi Pemb. Daerah •Arah Kebijakan Umum •Arah Kebijakan Keuangan Daerah •Program Prioritas KDH
RANCANGAN RENSTRA SKPD •Visi, Misi, Tujuan •Strategi, Kebijakan •Program, indikasi Kegiatan dan Pendanaan •?Rancangan kerangka regulasi •?Rancangan kerangka pendanaan
RANCANGAN RPJMD -----------------Visi,Misi, Program KDH Arah, Kebijakan Keuangan daerah Strategi Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Program, Indikasi kegiatan, Dan pendanaan ?Rancangan kerangka Regulasi ?Rancanagan Kerangka pendanaan
RANCANGAN AKHIR RPJMD ---------------------
MUSRENBANG JANGKA PANJANG DAERAH
•Visi, Misi, Program KDH, • Arah, Kebijakan Keuangan daerah •Strategi Pembangunan Daerah dan Kebijakan Umum •Program, Indikasi kegiatan, dan pendanaan •?Rancangan kerangka regulasi •?Rancanagan Kerangka pendanaan •Program transisi •Kaidah pelaksanaan
PENETAPAN PERDA TTG RPJMD ----------------PERDA TTG RPJMD
LOKASI KEGIATAN DIAGRAM TATA CARA PENYUSUNAN RPJM DAERAH -------------------------------Lampiran surat edaran Mendagri No. 050/2020/SJ Tahun 2005 RENCANA TATA RUANG
Alternatif Model Penyusunan RPJM Daerah
RPJM Daerah disusun berdasarkan RPJP Daerah, serta RPJM&RPJP Nasional Tahapan Pokok Penyusunan o
o
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD sebagai bahan awal penyusunan RPJMD (Bulan ke-1 setelah Gubernur terpilih) Musrenbang dan Jaring Asmara yang hasilnya disinergikan oleh Tim Sinergi (Bulan ke-II setelah Gubernur terpilih)
Rancangan Akhir&penetapan RPJMD (Bulan ke-III setelah Gubernur terpilih)
Penyusunan RPJP Daerah (Dokumen acuan awal penyusunan RPJM Daerah)
DPRD
Time Frame
Rancangan Rancangan Awal AwalRPJPD: RPJPD: Visi, Visi,Misi Misi&&Arah Arah Pembangunan Pembangunan
MusrenbangJangka JangkaPanjang Panjang Musrenbang
Bappeda SKPD
Pemerintah Daerah Masyarakat
RPJP RPJP NASIONAL NASIONAL
Penetapan Penetapan
Rancangan Rancangan Akhir AkhirRPJPD RPJPD
Perda Perda RPJPD RPJPD
Penyusunan RPJM Daerah Bulan ke-II setelah Gubernur Terpilih
DPRD
Bulan ke-I Setelah Gubernur Terpilih
Rancangan Renstra SKPD
Rancangan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
Sinergi
Rancangan Awal RPJMD
Musrenbang & Jaring Asmara
Bappeda
Penetapan
SKPD
Pemerintah Daerah Masyarakat
Bulan ke-III setelah Gubernur Terpilih
Perda RPJMD
Kisi-Kisi Penyusunan APBD
Inisiatif APBD (oleh Pemda) Pihak eksekutif (Gubernur&SKPD), Pihak legislatif (Pimpinan DPRD, Panitia Anggaran dan Komisi yang membidangi masalah anggaran) Tahapan Pokok : o o o
o o o
o o
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD Penyusunan Raperda tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Penyampaian Raperda tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD Evaluasi Menteri Keuangan dan Mendagr Perda APBD
Tata Hubungan Kerja Penyusunan APBD (Existing Condition)
Alur Perencanaan Pedoman
Pedoman
RPJP Nasional Diacu
RPJM
Dijabar kan
RKP
Diperhatikan
RPJM Daerah
Pedoman
Renstra SKPD
UU SPPN
RKA - KL
RINCIAN APBN
Diacu
Nasional
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diserasikan
RKP Daerah
Dijabar kan
RAPBN
APBN
melalui Musrenbang
Pedoman
RAPBD
APBD
Diacu Pedoman
Renja SKPD
Pedoman
RKA SKPD
Rincian APBD
Pemerintah Daerah
RPJP Daerah
Pedoman
Renja KL
Pemerintah Pusat
Renstra KL
dan Penganggaran
UU KN 37
Alternatif Model Penyusunan APBD
Inisiatif eksekutif (SKPD dan Sekda) Tahapan Penyusunan o
o o
o
o
Penyusunan RPJMD dan RKPD sebagai dasar penyusunan Rancangan KUA oleh SKPD dan Sekda (akhir Mei – pertengahan Juni) Penyusunan Rancangan dan pembahasan PPAS (minggu II Juli – Minggu I Oktober) Nota Kesepakatan Gubernur&DPRD, penyusunan&pembahasan RKA SKPD, Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemda, penyusunan Raperda (Minggu I – IV Oktober) Pembahasan Raperda APBD&penyusunan Pergub, evaluasi oleh Menkeu dan Mendagri (Minggu I – IV November) Penetapan Perda APBD dan Pergub, verifikasi, DIPA SKPD (Desember)
Penyusunan APBD Akhir Mei
Med Minggu II Juni Juli
DPRD
Membahas Membahas KUA KUA
Minggu I Oktober
Akhir Nov
31 Des
Pembahasan Pembahasan Raperda Raperda APBD APBD
Pembahasan Pembahasan PPAS PPAS
Nota Nota Kesepakatan Kesepakatan Kepda DPRD Kepda DPRD
Perda Perda APBD APBD
Persetujuan Persetujuan Bersama Bersama
Setda SKPD
Menkeu & Mendagri
Pemerintah Daerah
Ranc KUA
RPJMD RPJMD
RKPD RKPD
Renstra Renstra
Renja Renja
Ranc PPAS
Pedoman Pedoman Penyusunan Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD
Pembahasan Pembahasan RKA oleh RKA oleh Tim Anggaran Tim Anggaran Pemda Pemda
Raperda Raperda APBD APBD
Ranc Ranc PerKada PerKada Penjabaran Penjabaran APBD APBD
PerKada PerKada Penjabaran Penjabaran APBD APBD
Verifikasi Verifikasi DPA oleh Tim DPA oleh Tim Anggaran Anggaran Pemda Pemda
Ranc Ranc DPAA DPAA SKPD SKPD
RKA-SKPD RKA-SKPD
Evaluasi Evaluasi
DPA DPA SKPD SKPD
Pembahasan dan Penetapan APBD Akhir November
DPRD
Pembahasan Pembahasan Raperda Raperda APBD APBD
+
Penyampaian Penyampaian Dana Dana Dekonsentrasi Dekonsentrasi
Pembahasan Pembahasan Kedua Raperda Kedua Raperda APBD APBD Disetujui
Disetujui
Tidak disetujui
Setda
disetujui
Menggunakan Menggunakan APBD APBDtahun tahun sebelumnya sebelumnya
Rancangan Rancangan PerKada PerKadattg ttg Penjabaran Penjabaran APBD APBD
Menkeu & Mendagri
SKPD
Pemerintah Daerah
Tidak Pembahasan Pembahasan Penyempurnaan Penyempurnaan Raperda Raperda APBD APBD
Persetujuan Persetujuan Bersama Bersama
Evaluasi
Kisi-Kisi Penyusunan Perda Provinsi
Inisiatif Perda (Eksekutif dan Legislatif) Peran Biro Hukum sangat siginifikan Tahapan Pokok : o o o o o
o o
Perencanaan (Prolegda) Persiapan Pembentukan (Sekda, SKPD inisiator, dan/atau Biro Hukum serta Sekretaris DPRD) Sosialisasi (oleh Sekda dan Sekretaris DPRD) Pembahasan (4 tahapan di DPRD berdasarkan Tatib DPRD) Penetapan (Kepala Daerah) Pengundangan (Sekda) Penyebarluasan (Biro Hukum dan SKPD inisiator)
Dasar Hukum o o o o
UU No 10/2004 UU No 32/2004 Permendagri 15/2006 tentang Jenis Dan Bentuk Produk Hukum Daerah Permendagri16/2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah
Tata Hubungan Kerja Penyusunan Perda (Existing Condition) TAHAPAN
PERENCANAAN
PRODUK
PIHAK PELAKSANA
PEMDA&DPRD
PROLEGDA
INISIATIF PERDA
PEMDA
PERSIAPAN PEMBENTUKAN
RANCANGAN PERDA
KEPALA SKPD DAN/ATAU BIRO/BAG HUKUM
SEKRETARIAT DPRD
SOSIALISASI
RANCANGAN PERDA
SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
DPRD
PARTISIPASI MASY.
MEDIA ELEKTORNIK/NON ELEKTORNIK PEMBAHASAN
RANCANGAN PERDA
DPRD
PENETAPAN
RANCANGAN PERDA
KEPALA DAERAH
PENGUNDANGAN
LEMBARAN DAERAH
SEKRETARIS DAERAH
PENYEBARLUASAN PENGGANDAAN PENDISTRIBUSIAN PENDOKUMENTASIAN
PERDA
BIRO/BAG HUKUM& SKPD INISIATOR
Dasar : UU 10/2004 UU 32/2004 Permendagri 15&16/2006
Alternatif Model Penyusunan Perda Provinsi
Perda Inisiatif eksekutif dan legislatif Tahapan pokok : o o
o
o
Penyusunan Prolegda sebagai acuan (Pemda dan DPRD) Penyusunan Raperda (eksekutif oleh Biro Hukum&SKPD inisiator, legislatif oleh Sekwan&Anggota DPRD) pelibatan masyarakat Sosialisasi Raperda (inisiatif eksekutif oleh Sekda, inisiatif legiskatif oleh Sekwan) Pembahasan di DPRD pelibatan masyarakat
Penetapan (Kepala Daerah) Pengundangan (Sekretaris Daerah) Sosialisasi (Sekda) Evaluasi (Mendagri)
Penyusunan Perda
PROLEGDA
Anggota Biro Hukum& Bag.Huku
Rancangan Rancangan Perda Perda
Sosialisasi Sosialisasi
Pembahasan) tingkatPembahasan) Pembahasan(4(4tingkat Pembahasan
Sosialisasi Sosialisasi Rancangan Rancangan Perda Perda
SKPD Sekretaris Daerah KDH
Masyarakat
Pemerintah Daerah
DPRD
Sekwan
Time frame
Pengundangan Pengundangan
Penetapan Penetapan
Perda Perda
Sosialisasi Sosialisasi
Kisi-kisi Penyusunan LKPJ
LKPJ terdiri atas LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahapan Pokok Penyusunan o o o o
LKPJ disusun oleh Biro Tata Praja Diajukan kepada Gubernur Disampaikan kepada DPRD Rekomendasi dan Penyempurnaan
Tata Hubungan Kerja Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran (Existing Condition)
Kepala Daerah
LKPJ-ATA LKPJ disusun oleh Biro Tatapraja
Plg lmbt 3 bulan stlh TA berakhir
DPRD
Ditanggapi
Rekomendasi utk penyempurnaan
Keputusan DPRD
Plg lmbt 30 hr stlh LKPJ diterima
Tidak Ditanggapi
Tidak ada Keputusan DPRD
Tdk ada rekomendasi utk penyemppurnaan
Tata Hubungan Kerja Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan (Existing Condition)
LKPJ-AMJ LKPJ Tahun Terakhir LKPJ disusun oleh Biro Tatapraja
Kepala Daerah Plg lmbt 30 hr stlh pemberitahuan DPRD perihal brkhr masa jbtn KD Bersamaan dgn LKPJ-ATA atau berjarak 1 bln
DPRD
Kepala Daerah berhenti/ diberhentikan
Pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah
Alternatif Model Penyusunan LKPJ
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran & Akhir Masa Jabatan o
o
o
Penyusunan & kompilasi materi laporan oleh SKPD & Sekda (akhir Desember) Penyusunan Draft & revisi materi (Januari – Februari) Penyusunan Laporan Akhir dan penyampaian di Rapat Paripurna DPRD (Maret)
Tim : Biro Ortala, Biro Tata Praja, dan Bappeda
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran Januari - Pebruari
Maret
Setda
Penyampaian Penyampaian LKPJ LKPJATA ATAdalam dalam Rapat Paripurna Rapat ParipurnaDPRD DPRD
Kompilasi Kompilasi Materi Materi Laporan Laporan
Menyusun Menyusun Draft DraftLKPJ LKPJ ATA ATA
Sistem Informasi
SKPD
Pemerintah Daerah
DPRD
Akhir Desember
Draft Draft LKPJ LKPJATA ATA
Merevisi MerevisiMateri Materi LKPJ LKPJATA ATA
Materi Laporan
Anggota Tim Penyusun LKPJ : Biro Ortala, Biro Tata Praja dan Bappeda, Sekretariat Tim di Biro Tata Praja
LKPJ LKPJ ATA ATA
Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Januari - Pebruari
Maret
Setda
Penyampaian Penyampaian LKPJ LKPJAMJ AMJdalam dalam Rapat Paripurna Rapat ParipurnaDPRD DPRD
Kompilasi Kompilasi LKPJ LKPJATA ATA
Menyusun Menyusun Draft DraftLKPJ LKPJ AMJ AMJ
Sistem Informasi
SKPD
Pemerintah Daerah
DPRD
Akhir Desember
Draft Draft LKPJ LKPJAMJ AMJ
Merevisi MerevisiMateri Materi LKPJ LKPJAMJ AMJ
Materi Laporan Tahun Terakhir
Anggota Tim Penyusun LKPJ : Biro Ortala, Biro Tata Praja dan Bappeda, Sekretariat Tim di Biro Tata Praja
LKPJ LKPJ AMJ AMJ
Penutup
Perlu disusun secara formal (dalam format Perda Provinsi), SOP terkait dengan tata hubungan eksekutif & legislatif Provinsi dalam bidang : Penyusunan RPJMD Penyusunan Perda Provinsi (APBD) Penyusunan Perda Provinsi (Sektor) Penyusunan LKPJ Gubernur
