PEDOMAN PRAKTIS. untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah. Edisi Konferensi

PEDOMAN PRAKTIS

untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah

Edisi Konferensi

THE WORLD BANK OFFICE JAKARTA Indonesia Stock Exchange Building, Tower II/12-13th Fl. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12910 Tel: (6221) 5299-3000 Fax: (6221) 5299-3111 THE WORLD BANK The World Bank 1818 H Street N.W. Washington, D.C. 20433 USA Tel: (202) 458-1876 Fax: (202) 522-1557/1560 Email : [email protected] Website : www.worldbank.org

Dicetak bulan Juli 2009

Daftar Isi Daftar istilah Bab 1. Memperkenalkan Analisis Belanja Publik 1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? 1.2 Mengapa PEA bermanfaat? 1.3 Siapa saja yang akan menggunakan PEA? 1.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA?

ii 1 1 1 2 3

Bab 2. Melakukan Analsis Belanja Publik 2.1 Menulis proposal penelitian 2.2 Mengumpulkan data 2.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisis 2.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi 2.5 Menulis laporan

5 5 5 6 6 6

Bab 3. Proposal Penelitian

7

Bab 4. Pengumpulan dan Persiapan Data untuk analisis 4.1 Mengumpulkan data 4.2 Menyiapkan data untuk analisis

9 9 11

Bab 5. Menganalisis Data, Merumuskan Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1 Bab pendahuluan 5.2 Bab perencanaan dan anggaran 5.3 Bab penerimaan 5.4 Bab belanja 5.5 Sektor-sektor strategis

15 15 19 20 27 30

Bab 6. Menulis Laporan PEA 6.1 Kenali pembaca Anda 6.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporan 6.3 Format yang konsisten, struktur yang jelas 6.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu tim 6.5 Referensi lebih lanjut 6.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang bisa dipelajari Lampiran Lampiran 1: Garis Besar Standar PEA Lampiran 2: Persyaratan data

35 35 35 36 37 37 38 39 59

Daftar Istilah APBD APBN Bappeda Bappenas Bawasda BKD BKN BMT BPHTB BPS BPS-SK Bupati CPI CSO DAK D&L DAU Desa Dinas DPRD GDP GER GoI GRDP HDI Kabupaten Kecamatan Kelurahan Kepmen Keppres Km Kota LG MDG MoF MoHA MoNE MSS NGO NR O&M PAD PBB PDAM Perpu Perda PFM

ii

Regional Government Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) State Budget (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) Regional Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) National Development Planning Agency (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Regional Monitoring Agency (Badan Pengawasan Daerah) Regional Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Daerah) State Civil Service Agency (Badan Kepegawaian Negara) Budget Master Tabel Land and building transfer fee (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) Financial statistics from Central Bureau of Statistics (Statistik Keuangan Badan Pusat Statistik) District Head Consumer Price Index Civil Society Organization Special Allocation Fund (Dana Alokasi Khusus) Damage and Loss General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum) Village Local Technical Agency Office Provincial House of Representatives (regional parliament) (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Gross Domestic Product Gross Enrollment Rate Government of Indonesia Gross Regional Domestic Product Human Development Index District (regency) Subdistrict Urban village Ministerial Decree (Keputusan Menteri) Presidential Decision (Keputusan Presiden) Kilometer City (urban district) Local Government Millennium Development Goal Ministry of Finance Ministry of Home Affairs Ministry of National Education Minimum Service Standard Non-Governmental Organization Natural Resources Operations and Maintenance Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah) Land and Building Tax (Pajak Bumi dan Bangunan) Local Water Supply Utility (Perusahaan Daerah Air Minum) Regulation in Lieu of Law (Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang) Regional Regulation (Peraturan Daerah) Public Financial Management

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah

Podes Polindes Puskesmas Posyandu Pustu Regional Renstra RGDP RKPD RPJMD Sakernas SDO SIKD SKPD SME STR Sub-National Budget Susenas TKD WB

BPS Village Potential Survey (Potensi Desa) Village Maternity Center (Pos Persalinan Desa) Community Health Center at Sub-district Level (Pusat Kesehatan Masyarakat) Integrated Health Service Unit (Pusat Pelayanan Terpadu) Sub-community Health Center (Puskesmas Pembantu) Budget Consolidated Budget consisting of Central Government Budget (Deconcentrated), Provincial Budget and District Budget. Ministry/Agency Medium-Term Strategic Plan (Rencana Strategis) Regional GDP Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Regional Medium-Term Development Plan (rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Labor Force Survey (Survei Tenaga Kerja Nasional) Subsidy for Autonomous Region (Subsidi untuk Daerah Otonom) Regional Finance Information System (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Regional Government’s Working Unit (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Small/Medium Enterprise Student Teacher Ratio Consolidated Budget consisting of Provincial and District Budgets, but excluding Central Government. BPS National Socio-Economic Survey (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Regional Performance Bonus (Tunjangan Kinerja Daerah) World Bank

Pedoman Praktis untuk Menganlisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah

iii

Bab 1 Memperkenalkan Analisis Belanja Publik


1.1 Apakah yang dimaksud dengan Analisis Belanja Publik (PEA)? Analisis belanja publik (Public Expenditure Analysis atau PEA) merupakan suatu cara menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangan mereka. Tujuan melakukan analisis adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangan publik secara lebih efisien dan efektif di masa yang akan datang. 1.2 Mengapa PEA bermanfaat? Semua pemerintah memiliki sumber daya yang terbatas. Hal ini berarti bahwa terdapat kebutuhan untuk memutuskan secara bijaksana bagaimana sumber daya-sumber daya finansial tersebut akan dialokasikan untuk mendatangkan manfaat-manfaat bagi masyarakat secara maksimal. Akan tetapi, untuk dapat membuat keputusan-keputusan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi dan analisis yang akurat dan tepat waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, seperti: 1. Berapa jumlah uang yang harus dibelanjakan oleh pemerintah? Dari mana asal Penerimaan tersebut? Apakah yang berpotensi, apabila ada, untuk mempertebal potensi pembiayaan pemerintah? 2. Untuk apa sajakah sumber daya yang telah dibelanjakan oleh pemerintah sebelumnya? 3. Layanan-layanan publik seperti apa yang disediakan oleh anggaran yang tersedia pada saat ini? Sektorsektor apa sajakah yang menyediakan layanan yang baik dan sektor-sektor apa yang membutuhkan perbaikan? 4. Siapa penerima manfaat utama dari pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemerintah? Sebagai contoh, apakah orang kaya atau orang miskin? Perempuan atau laki-laki? Wilayah-wilayah terpencil atau kota? Apakah manfaat-manfaat tersebut disalurkan secara merata? Apakah para penerima manfaat mempunyai akses layanan yang sama? Apakah ada lapisan-lapisan masyarakat yang kurang beruntung yang membutuhkan perhatian khusus? 5. Sudahkan layanan-layanan yang diberikan menghasilkan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik bagi masyarakat? Sebagai contoh, apakah tingkat kecakapan menulis dan membaca, mutu pendidikan, tingkat morbiditas, harapan hidup, dsb, telah ditingkatkan? 6. Seberapa efektifkah kerangka kerja dan proses perencanaan dan penyusunan anggaran yang ada pada saat ini? Apakah anggaran disetujui secara tepat waktu? Apakah dana-dana disediakan pada waktu yang tepat? Apakah prioritas-prioritas perencanaan tercermin dalam anggaran? 7. Seberapa besar kapasitas kepegawaian negeri sipil dalam manajemen keuangan publik? Apakah terdapat bidang-bidang yang dapat ditingkatkan? Apabila ada, melalui cara apakah peningkatan-peningkatan tersebut dilakukan? Jawaban-jawaban atas pertanyaaan-pertanyaan semacam ini akan membantu pemerintah untuk mengenali prioritasprioritas yang harus ditangani melalui pembelanjaan pemerintah dan membantu mereka dalam membuat keputusankeputusan yang bijaksana tentang cara terbaik untuk mengalokasikan dana.


1


1.3 Siapa sajakah yang akan menggunakan PEA? Banyak kelompok orang yang sangat berbeda akan menggunakan PEA: Pemerintah daerah (Badan pelaksana) Cabang eksekutif dari pemerintah, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk pertama-tama menentukan prioritasprioritas pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk memenuhi sasaran-sasaran pembangunan, dapat menggunakan analisis untuk membantunya dalam proses pengalokasian. Apabila PEA dilakukan secara teratur (misalnya sekali dalam setahun atau setiap dua tahun), PEA dapat juga digunakan sebagai suatu perangkat pemantauan untuk mengevaluasi apakah target-target pembangunan telah dipenuhi. Laporan PEA juga mengidentifikasikan kebutuhankebutuhan pengembangan kapasitas, menyediakan suatu rencana kerja untuk bermacam-macam program untuk mendukung pemerintah daerah. DPRD (Badan legislatif) Badan legislatif bertanggung jawab untuk menyetujui baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, badan legislatif daerah ini memerlukan analisis untuk membantu di dalam evaluasi anggaran yang diajukan, khususnya untuk menentukan apakah analisis ini sesuai dengan sasaran-sasaran dan prioritas-prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD. PEA juga dapat berfungsi sebagai perangkat pemantauan untuk badan legislatif dalam mengevaluasi kinerja eksekutif. Pemerintah pusat Laporan PEA memberikan suatu dasar bagi Pemerintah Pusat (Pemerintah Indonesia) untuk mengamati bagaimana pemerintah daerah membelanjakan uang mereka dan sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan peraturan dan mengikuti petunjuk yang ditentukan dalam sektor-sektor keuangan dan otonomi daerah. Individu/lembaga advokasi Individu-individu dan organisasi-organisasi (Sebagai contoh, Kelompok Swadaya Masyarakat (Non-Governmental Organization – NGOs) dan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organizations-CSOs)) dengan kepentingankepentingan tertentu dan tujuan-tujuan advokasi dapat menggunakan PEA untuk membantu mereka dalam pekerjaan advokasi dan melobi. Kebijakan-kebijakan advokasi dikembangkan berdasarkan pekerjaan analitis yang tepat dan PEA berfungsi sebagai satu sumber untuk pekerjaan analitis ini. Para Peneliti dan akademisi Para peneliti juga dapat menggunakan metode PEA sebagai suatu kerangka kerja untuk penelitian mereka sendiri. Metode PEA ini merupakan suatu metode untuk menganalisis bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber dayasumber daya mereka dan dapat melengkapi penelitian mereka yang ada. Laporan-laporan PEA dapat juga digunakan sebagai sumber informasi untuk para peneliti dan mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu keuangan publik daerah. Donor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lain Donor-donor dan program-program pemerintah daerah yang lain dapat menggunakan kebutuhan-kebutuhan pengembangan pembangunan kapasitas yang diidentifikasikan dalam laporan PEA sebagai suatu dasar untuk membantu mereka dalam mengembangkan program-program mereka sendiri. Sektor swasta Entitas-entitas dari sektor swasta yang telah menanamkan modal, atau yang tertarik untuk berinvestasi dalam suatu provinsi atau kabupaten/kota tertentu, dapat menggunakan PEA untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang daerah tersebut. PEA merupakan sumber informasi umum tentang struktur ekonomi, sumber-sumber penerimaan, prioritas-prioritas pembelanjaan pemerintah daerah, dan keberhasilan-keberhasilan dan tantangan-tantangan pemberian layanan publik. PEA juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah, serta tingkat keterbukaan dalam kegiatan-kegiatannya.

2



Masyarakat Menerbitkan PEA merupakan suatu cara penting agar Pemerintah menjadi terbuka tentang sumber daya-sumber daya masyarakat yang digunakannya. PEA menampilkan informasi keuangan yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen anggaran yang panjang dan biasanya rumit dalam suatu format yang jauh lebih mudah dipahami. Selanjutnya, PEA berisi analisis belanja yang jelas yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk meminta pertanggung-jawaban para politikus dan pemerintah atas janji-janji dan tanggung jawab-tanggung jawab mereka. 1.4 Apa sajakah yang termasuk dalam PEA? PEA merupakan suatu metode dinamis yang harus direvisi secara teratur untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pengguna (bagian 1.3). Setiap PEA paling tidak harus mencakup semua hal berikut: Bab 1: Pendahuluan Bab ini harus memperkenalkan kepada pembaca tentang wilayah geografis yang diteliti. Bab ini harus mencakup informasi tentang sejarah, geografi, kependudukan, struktur pemerintahan, struktur ekonomi, dan kecenderungan indikator-indikator makroekonomi yang penting dari wilayah tersebut, seperti tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan, angka kesempatan kerja, indeks pembangunan manusia (HDI), dan standar layanan minimum (MSS). Bab 2: Perencanaan dan penyusunan anggaran Bab ini harus menyampaikan kepada pembaca suatu ikhtisar tentang proses perencanaan dan penyusunan anggaran pada tingkat nasional dan bagaimana tingkat daerah memberikan kontribusi kepada kerangka kerja nasional. Analisis harus mencakup analisis tentang apakah pemerintah daerah mematuhi kerangka kerja nasional. Selanjutnya, bab ini harus menetapkan tingkat konsistensi di antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dll.) dan apakah prioritas-prioritas yang ditentukan dalam dokumen-dokumen perencanaan tercermin dalam anggaran. Bab 3: Penerimaan Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang Penerimaan di tingkat daerah. Hal ini termasuk memperhitungkan amplop total Penerimaan, termasuk suatu analisis tentang kecenderungan sumber Penerimaan. Sebagai contoh, apakah pemerintah daerah pada dasarnya memperoleh Penerimaannya dari Penerimaan Asli Daerah (PAD) atau transfer-transfer dari Pemerintah Pusat? Bab ini juga mencakup perhitungan-perhitungan defisit dan surplus pemerintah daerah, dan kebijakan pembiayaannya. Akhirnya, bab ini mencakup analisis tentang bagaimana pemerintah daerah mencatat Penerimaan dan pembiayaannya, dan apakah terdapat ketidaksesuaian-ketidaksesuaian. Bab 4: Belanja Tujuan bab ini adalah memberikan suatu gambaran yang komprehensif tentang belanja pada tingkat daerah. Hal ini termasuk menghitung total belanja dan menganalisis belanja yang berlaku menurut waktu, sektor, klasifikasi ekonomi, dan dilakukan oleh tingkat pemerintah yang mana (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah pusat). Bab ini juga melihat kemampuan pemerintah daerah untuk menyerap anggarannya dengan menganalisis tingkat realisasi. Tujuan bab ini adalah memberikan rekomendasi tentang bagaimana pemerintah dapat memperbaiki efektivitas dan efisiensi pembelanjaan publik. Bab 5: Sektor-sektor strategis: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Tujuan bab ini adalah memberikan analisis yang lebih tajam tentang sektor-sektor yang paling penting bagi pemberian layanan publik: kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk masing-masing dari ketiga sektor ini, bab ini melakukan analisis terhadap pembelanjaan dan membandingkannya dengan apa yang sudah dicapai dengan pembelanjaan tersebut, baik dalam hal keluaran seperti pegawai, gedung-gedung dan layanan-layanan, dan juga apakah pembelanjaan telah mencapai tingkat yang lebih baik dalam hasil-hasilnya. Sebagai contoh, sudahkah pembelanjaan untuk kesehatan meningkat? Apabila sudah, apakah hal ini telah menghasilkan layanan-layanan yang lebih baik (akses, kualitas, dll.) dan, apabila layanan-layanan yang lebih baik telah diberikan, apakah hal ini telah menurunkan tingkat penyakit atau angka kematian. Rekomendasi yang diberikan berdasarkan analisis ini dapat termasuk mengidentifikasikan area-area


3


kesehatan atau pendidikan yang menjadi prioritas yang harus ditargetkan pemerintah, atau bagaimana pemerintah dapat meningkatkan pembelanjaannya dalam suatu sektor tertentu (misalnya dana-dana yang lebih banyak harus dialokasikan untuk memelihara infrastruktur yang ada alih-alih untuk membangun infrastruktur yang baru). Terlampir dalam Lampiran 1 adalah Garis Besar Standar PEA Minimum yang menyediakan bab-bab, bagian-bagian, dan pertanyaan-pertanyaan pokok yang harus dimasukkan seluruhnya dalam PEA.

4


Bab 2 Melakukan Analisis Belanja Publik


Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang langkah-langkah utama dalam melakukan PEA: 2.1 Menulis proposal penelitian Sebelum memulai setiap kegiatan penelitian, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian ini adalah menentukan tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta penentuan waktu dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Langkah ini penting karena menetapkan ruang lingkup penelitian juga berarti menetapkan ruang lingkup data yang perlu dikumpulkan. Bab 3 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu proposal penelitian. 2.2 Mengumpulkan data Pada saat proposal telah selesai, peneliti (atau tim peneliti) dapat memulai pengumpulan data. Hal ini merupakan salah satu tahap penelitian yang paling penting, karena kualitas penelitian secara langsung berkaitan dengan kualitas data. Terdapat empat karakteristik kualitas data yang penting: data harus terperinci, dapat diperbandingkan, akurat dan tepat waktu. Semakin terperinci data yang diberikan, semakin baik analisis yang dilakukan. Apabila data bersifat sangat luas dan umum, peneliti akan mengalami kesulitan dalam mencari penjelasan tentang kecenderungan dan menarik kesimpulan. Untuk membuat perbandingan menurut waktu, atau menurut kabupaten/kota yang berbeda, data yang digunakan harus dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, apabila belanja di sektor pertanian untuk kabupaten 1 mencakup perikanan tetapi tidak mencakup perikanan di kabupaten 2, hal ini berarti informasi tentang pertanian tidak dapat diperbandingkan kecuali informasi tentang perikanan dari kabupaten 1 dihapuskan. Penting bagi peneliti menguji data dengan teliti untuk memastikan bahwa data-data tersebut dapat diperbandingkan. Keakuratan data juga penting, meskipun terkadang hal ini tidak selalu dapat dikendalikan oleh peneliti dan dapat bergantung pada metode yang digunakan oleh mereka yang bertanggung jawab atas pengumpulan data primer (misalnya BPS). Sebagai contoh, sering terdapat beberapa versi APBD yang berbeda (pra-audit, pasca-audit, dll.) dan penting bahwa data yang digunakan adalah data yang tersedia yang paling akurat. Terdapat dua aspek tentang apakah data tepat waktu: pertama, kesimpulan-kesimpulan tentang keuangan publik hanya dapat didasarkan pada data yang diperoleh selama bertahun-tahun. Berdasarkan perhitungan kasar dari pengalaman secara umum adalah bahwa data harus dikumpulkan dalam jangka waktu minimum lima tahun. Semakin lama jangka waktu yang digunakan untuk mempersiapkan data, semakin baik analisis dan kesimpulankesimpulannya. Selanjutnya, data yang terbaru dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang relevan. Memperoleh akses untuk mendapatkan informasi keuangan tidak selalu merupakan proses yang mudah dan peneliti harus kreatif dalam menemukan cara-cara yang berbeda untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap. Selanjutnya, peneliti dapat saja memperoleh data yang tidak konsisten dari sumber-sumber yang berbeda dan harus membuat penilaian tentang sumber mana yang lebih tepat (berdasarkan prinsip-prinsip tentang data yaitu harus


5


terperinci, dapat diperbandingkan, akurat, dan tepat waktu). Bab 4, Bagian 4.1 akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang proses pengumpulan data. 2.3 Memasukkan data ke dalam suatu format yang dapat digunakan untuk analisis Data mentah (sebagai contoh, yang ditemukan di dalam APBD atau RPJMD) seringkali ditemukan dalam suatu format yang tidak sesuai untuk analisis. Beberapa permasalahan penting termasuk: a) data hanya tersedia dalam bentuk hardcopy; b) data tidak dapat diperbandingkan karena format anggaran telah berubah; dan c) klasifikasi sektoral dan ekonomi antar pemerintah yang bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk menjamin konsistensi dalam penggunaan data sepanjang analisis, penting sekali bahwa data dimasukkan ke dalam suatu format yang membuat informasi dapat dibandingkan dan dianalisis. Hal ini termasuk memasukkan informasi ke dalam sebuah tabel umum. Petunjuk ini mencakup sebuah tabel induk yang diusulkan supaya semua informasi tentang anggaran dimasukkan ke dalamnya sebelum analisis dilakukan. Bab 4, Bagian 4.2 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang memasukkan data ke dalam suatu format yang bermanfaat untuk analisis. 2.4 Menganalisis data, merumuskan kesimpulan dan rekomendasi Setelah pengumpulan data selesai dan data dimasukkan ke dalam suatu tempat dan format, (para) peneliti siap melakukan analisis. Sementara Bab 5 menetapkan bermacam-macam metode yang diperlukan untuk menganalisis data untuk menulis suatu laporan PEA, di bawah ini terdapat beberapa langkah umum yang dianjurkan untuk melakukan analisis data: ((a) Berdasarkan data yang tersedia, kecenderungan-kecenderungan apakah yang terlihat? Apakah indikator tetap tidak berubah, meningkat atau menurun? (b) Mengapa kecenderungan terjadi? Adakah sebuah alasan untuk terjadinya kecenderungan tersebut? Komponen (a) dan (b) membentuk kesimpulan analisis. (c) Berdasarkan alasan yang menjelaskan kecenderungan, apakah ada hal yang dapat dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki situasi? Hal ini merupakan rekomendasi. Secara keseluruhan, tanda dari analisis yang baik adalah bahwa kecenderungan, kesimpulan, dan rekomendasi terkait satu sama lain, dan bahwa semua ini merupakan hasil yang berasal dari data yang tersedia. Petunjuk lebih lanjut tentang menganalisis data ditemukan di dalam Bab 5. 2.5 Menulis laporan Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil dalam Langkah 4, (para) peneliti akan menggabungkan penelitian dan pesan-pesan yang penting ke dalam suatu laporan final tertulis. Sementara analisis yang kuat didasarkan pada kualitas data itu penting untuk integritas dan validitas kesimpulan dan rekomendasi, suatu laporan singkat yang ditulis dengan baik merupakan media di mana pesan-pesan penting disampaikan kepada pembacanya. Terdapat beberapa karakteristik tentang suatu laporan yang ditulis dengan baik: a) Memiliki struktur yang jelas dan konsisten. Buku petunjuk ini memberikan suatu struktur umum (lihat Bagian 1.4) yang sampai sekarang banyak diikuti oleh sebagian besar laporan PEA. Meskipun para peneliti bebas untuk menambahkan bahan terkait tambahan untuk membuat perbandingan dengan penelitian PEA yang lain, buku petunjuk ini menyarankan agar para peneliti tetap mengikuti struktur keseluruhan; b) semua isi yang dimasukkan ke dalam laporan PEA relevan dengan pesannya secara keseluruhan; dan c) menggunakan kalimat-kalimat yang singkat dan tidak menggunakan jargon. Bab 6 memberikan petunjuk lebih lanjut tentang menulis suatu laporan PEA.

6


Bab 3 Proposal Penelitian


Sebelum memulai pengumpulan data atau melakukan analisis apa pun, memiliki suatu proposal penelitian yang komprehensif adalah penting. Tujuan proposal penelitian adalah tentang apakah penelitian ini nantinya, mengapa penelitian ini penting, siapa saja yang akan melakukan penelitian ini, siapa saja yang akan menjadi pembaca sasaran, serta waktu yang tepat dan ruang lingkup penelitian. Langkah persiapan ini penting untuk menghindari melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dan, apabila bekerja dalam sebuah tim, memastikan bahwa terdapat suatu pengertian yang sama di antara para anggota tim. Setidaknya, suatu proposal penelitian PEA perlu mencakup beberapa hal berikut: Latar belakang: Keadaaan-keadaan seperti apa yang telah membawa kepada kebutuhan akan sebuah PEA? Apakah seseorang telah meminta PEA? Apabila demikian, siapakah orang tersebut? Tujuan Penelitian: Uraikan apa yang sedang ingin dicapai oleh PEA. Sebagaimana disebutkan dalam bagian 1, tujuan utama PEA adalah memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang bagaimana anggaran-anggaran dapat dialokasikan secara lebih efektif. Adakah tujuan-tujuan tambahan yang sedang ingin dicapai oleh PEA? Sebagai contoh, apakah PEA sedang mencoba mengembangkan kapasitas anggota tim untuk bekerja dalam suatu tim? Apakah PEA sedang mencoba mengumpulkan dokumen-dokumen anggaran dan perencanaan untuk perpustakaan-perpustakaan universitas atau suatu pangkalan data? Pembaca utama: Kenalilah untuk siapakah penelitian ini pertama-tama ditujukan dan bagaimana (para) pembaca diharapkan untuk menggunakan penelitian ini. Ruang lingkup penelitian: Hal ini termasuk mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan pokok tentang penelitian yang harus dijawab; suatu jangka waktu yang disetujui yang akan dicakup oleh penelitian ini (misalnya tahun dan data yang dibutuhkan); ruang lingkup penelitian secara geografis (misalnya berapa banyak kabupaten/kota yang akan dicakup dalam PEA?); cakupan isi penelitian (misalnya jenis data yang dibutuhkan); suatu ikhtisar tentang struktur laporan, walaupun hal ini dapat berubah seiring waktu tergantung pada data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan sehingga struktur harus tetap fleksibel; dan secara umum membahas jenis kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan. Penentuan waktu: Menyediakan diagram Gantt tentang penentuan waktu penelitian, termasuk milestones (pengumpulan data selesai, rancangan awal selesai, dll.).


7


Tim penelitian – peranan dan tanggung jawab: Bagian ini akan menggambarkan susunan tim peneliti dan peranan yang diharapkan dari anggota-anggota tim. Bagian ini tidak relevan apabila hanya ada seorang peneliti. Beberapa peranan yang disarankan mencakup: Pemimpin tim: Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anggota tim memahami peranan-peranan dan tanggung jawabtanggung jawab mereka dan bekerja sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Beberapa tugas yang diembannya mencakup: -Memastikan bahwa proposal penelitian ini selesai dan disetujui oleh tim dan para pihak terkait; - Mengawasi penyelesaian tugas-tugas dari setiap anggota tim peneliti pada waktu yang tepat. - Meminta (kenyataannya, memaksa) anggota-anggota tim untuk menyerahkan analisis dan bahan tertulis mereka. - Mengumpulkan dan menyusun setiap bab yang ditulis oleh anggota-anggota tim yang berbeda. - Menyunting semua bahan-bahan tertulis. Tugas ini termasuk menyunting untuk konsistensi, gaya bahasa, susunan/ aliran dan urutan yang logis antara bab-bab, bagian-bagian dan sub-bagia-sub-bagian, dan antara kalimat-kalimat dalam seluruh laporan. Peneliti: Orang ini akan bertanggung jawab untuk melakukan bagian penelitian yang ditugaskan kepadanya oleh pemimpin tim. Hal ini termasuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menulis bagian-bagian atau bab-bab yang terkait dari laporan. Peneliti juga harus memastikan bahwa pekerjaannya konsisten dengan anggota tim yang lain, sehingga pada saat tim mengumpulkan rancangan akhir bersama-sama, analisis memiliki struktur, isi, dan kualitas yang serupa. Proposal harus memberikan tanggung jawab-tanggung jawab tertentu kepada setiap peneliti. Asisten peneliti Peneliti dapat memilih untuk mempekerjakan seorang asisten peneliti untuk menolongnya dalam setiap aspek penelitian. Jumlah peneliti senior dan asisten peneliti yang dibutuhkan untuk suatu tim PEA bergantung kepada ruang lingkup penelitian (jangka waktu, geografi, dll.).

8


Bab 4 Pengumpulan dan Persiapan Data untuk Analisis


4.1 Mengumpulkan data Tujuan bagian ini adalah menjelaskan kepada peneliti tentang langkah-langkah pengumpulan data (apa yang perlu dikumpulkan dan dari sumber yang mana), isu-isu apakah yang mungkin ditemui oleh peneliti dan bagaimana isu-isu tersebut dapat diatasi 4.1.1 Persyaratan-persyaratan data Data kuantitatif dan kualitatif dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu PEA. Sebagaimana dibahas dalam Bab 2, semakin terperinci dan lengkap data yang tersedia, semakin baik pula analisis yang akan dilakukan. Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan data minimum, silahkan merujuk pada Lampiran 2. Bagian ini akan memberikan suatu ikhtisar tentang data yang dibutuhkan dan sumber-sumber data tersebut. Data kuantitatif: • Data fiskal: Data mencakup APBN, APBD, DAU, DAK, pinjaman, pajak-pajak daerah, pembagian Penerimaan, dan PAD. • Data non-fiskal: Data mencakup data kependudukan; angka kemiskinan; angka kesempatan kerja; indikatorindikator pendidikan seperti jumlah sekolah, guru, murid; tingkat partisipasi; indikator-indikator kesehatan seperti jumlah pegawai dan pusat-pusat kesehatan; indikator-indikator infrastruktur seperti panjang jalan, sarana-sarana air dan sanitasi yang tersedia; susunan DPRD; dan susunan pegawai negeri sipil. Data kualitatif: • Proses perencanaan: Apakah terdapat rencana-rencana prasyarat? Apakah perencanaan bersifat partisipatif? Bagaimana rencana-rencana dipantau? • Proses penyusunan anggaran: Seberapa tingkat partisipasi publik dalam proses penyusunan anggaran? Apakah informasi yang bersifat kuantitatif digunakan untuk mengambil keputusan-keputusan tentang anggaran? Bagaimana keputusan-keputusan tentang anggaran dibuat dalam sektor-sektor tertentu? Apakah anggaran tersedia bagi publik? Unit mana yang bertanggung jawab untuk pembayaran? Sudahkan dibentuk suatu bendahara daerah? Apakah yang dimaksud dengan mekanisme-mekanisme pembayaran? Sudahkah penyusunan anggaran kinerja dilakukan? Bagaimana kinerja anggaran dipantau? • Transfers: Berapa banyak transfer-transfer cicilan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat dan seberapa tepat waktu transfer-transfer tersebut?


9


Sumber-sumber data: Data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber (dan sumber-sumber ini dapat saja tidak konsisten), namun di bawah ini terdapat suatu daftar sumber-sumber yang disarankan: • Departemen Keuangan • Biro Pusat Statistik (BPS) • Departemen Pekerjaan Umum, Departeen Kesehatan, dan Departemen Pendidikan • Badan Kepegawaian Negara (BKN) • Pemerintah provinsi (Dinas Keuangan, Dinas Perencanaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pekerjaan Umum) • Instansi-instansi terkait dari pemerintah-pemerintah kabupaten/kota • Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk suatu daftar lengkap tentang persyaratan-persyaratan data minimum dan sumber-sumber data, silahkan mengacu pada Lampiran 2. 4.1.2 Isu-isu pengumpulan data Selama proses pengumpulan data dari instansi-instansi pemerintah dan sumber-sumber lain, peneliti dapat menemui banyak hambatan. Bagian ini menguraikan beberapa isu-isu umum yang dihadapi oleh para peneliti dan menyarankan beberapa solusi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Hal ini bukanlah suatu daftar menyeluruh tentang isu-isu potensial dan hal ini pada akhirnya terserah para peneliti untuk mencari solusi-solusi mereka sendiri. 1. Tidak ada akses untuk mendapatkan data Para peneliti akan sering menemui hambatan-hambatan dalam memperoleh akses untuk mendapatkan data. Bahkan pada saat pemerintah provinsi memberikan berkas-berkas pengesahan yang diwajibkan, para peneliti pada akhirnya akan bertemu dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi yang keberatan untuk memberikan dokumen-dokumen tersebut. Solusi 1 yang dianjurkan: Membahas isu dengan kenalan-kenalan para peneliti yang berada di instansi-instansi pemerintah atau donor (apabila mereka membiayai penelitian Anda). Sebagai contoh, apabila penelitian merupakan bagian dari suatu program yang lebih besar yang didanai oleh donor, program dapat membentuk suatu komite manajemen program atau serupa dengan perwakilan-perwakilan pemerintah yang duduk pada komite ini. Komite ini atau instansi-instansi donor terkait (seperti Bank Dunia) dapat memberikan berkas-berkas tambahan yang ditujukan kepada pemerintah/instansi tertentu yang enggan memberikan akses data. Solusi 2 yang dianjurkan: Apabila solusi 1 tidak berhasil, mintalah kenalan-kenalan para peneliti yang berada di pemerintah atau donor untuk melakukan intervensi secara langsung. Sebagai contoh, komite manajemen program atau donor terkait dapat menghubungi instansi pemerintah secara langsung. Mereka dapat memperoleh akses untuk menemui otoritasotoritas yang lebih tinggi pada wilayah tertentu tersebut atau, apabila memungkinkan, seorang perwakilan komite dapat menemani peneliti menghadap instansi pemerintah. Solusi 3 yang dianjurkan: Mencari sumber-sumber lain untuk data tertentu tersebut. Pilihan-pilihan termasuk menggunakan substitusisubstitusi yang mendekati sebagai angka-angka yang mewakili atau menggunakan data yang serupa dari sumbersumber pusat (Jakarta).

10



2. Data dari sumber-sumber yang berbeda Data dapat dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda (misalnya menunjukkan angka-angka yang berbeda) dan mungkin saja data berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, data kependudukan dari BPS daerah dan Bappeda seringkali memuat perbedaan-perbedaan yang besar. Solusi yang dianjurkan: Mengumpulkan informasi yang lebih banyak tentang data-data yang berbeda, khususnya tentang definisi-definisi, tujuan-tujuan, bagaimana data dikumpulkan dan ketersediaan data. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, peneliti kemudian dapat memutuskan data mana yang lebih akurat dan relevan. 4.2 Menyiapkan data untuk analisis Bagian ini akan membahas aspek-aspek penting dalam mempersiapkan data untuk analisis. Pertama-tama, hal ini termasuk memutuskan ciri-ciri data sebelum memulai analisis. Secara khusus, bagian ini akan membahas mengapa pencapaian kesepakatan tentang data dan analisis merupakan hal yang penting. Yang kedua, bab ini akan menjelaskan tabel data, apa tujuan tabel data tersebut dan bagaimana cara mengisinya. 4.2.1 Menyepakati sumber, ruang lingkup dan analisis data Tujuan dari menyepakati sumber data adalah menggunakan rangkaian data yang konsisten selama analisis tersebut. Hal ini khususnya penting dalam kasus-kasus di mana analisis pada bagian-bagian yang berbeda dilaksanakan oleh peneliti yang berbeda-beda. Hal-hal berikut ini perlu disepakati: Sumber data : pemerintah pusat atau pemerintah daerah Data dapat diperoleh dari dua sumber: pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sebagai contoh, Departemen Keuangan menyimpan data fiskal pemerintah daerah dalam sebuah pangkalan data yang disebut sebagai Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan yang lebih mudah diakses melalui website SIKD. Apabila para peneliti berasal dari daerah, mereka memiliki akses langsung terhadap data fiskal dari pemerintah daerah. Ada kelebihan dan kekurangan dari kedua sumber tersebut. Kelebihan data yang bersumber dari pemerintah pusat adalah bahwa data tersebut tersedia bagi semua daerah dan oleh karena itu dapat diperbandingkan antar-provinsi (dan antar-kabupaten/kota). Namun, karena data tersebut dimasukkan secara manual ke dalam SIKD, maka data tersebut mungkin mengalami kesalahan manusia dalam pemasukannya. Sebaliknya, data yang dikumpulkan secara langsung dari pemerintah-pemerintah daerah mungkin lebih akurat. Akan tetapi, apabila peneliti memiliki akses terhadap laporan-laporan yang telah diaudit, data-data tersebut dapat mencakup informasi yang lebih terperinci. Apabila tersedia, maka informasi tersebut dapat digunakan untuk perbandingan dalam suatu daerah (misalnya antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi yang sama), namun tidak dapat dipergunakan untuk analisis antar daerah (misalnya antar provinsi atau antar kabupaten/kota di provinsi yang berbeda). Perbedaan antara sumber pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlaku terhadap data fiskal serta sebagian indikator keluaran dan hasil kuantitatif lainnya. Tim peneliti perlu menyepakati rangkaian data mana yang akan digunakan dalam seluruh analisis PEA. Sumber data kependudukan: Data kependudukan tersedia dari banyak sumber yang tersedia dari BPS pusat, BPS daerah (ibukota provinsi) dan berbagai instansi pemerintah-pemerintah daerah. Kesepakatan tentang data yang digunakan merupakan hal yang penting karena data-data ini akan menghasilkan angka-angka per kapita. Sebagaimana dibahas di bagian 3.1.3, apabila terdapat ketidaksesuaian antara sumber-sumber data yang berbeda, peneliti harus memutuskan rangkaian data mana yang akan digunakan berdasarkan informasi yang berkaitan dengan metodologi, ketersediaan data, definisi rangkaian data, dan lain-lain.


11


Rentang waktu: Sebagaimana dibahas dalam tahap proposal, rentang waktu untuk analisis perlu disepakati sejak awal. Sebagaimana dibahas dalam Bab 1, semakin lama rentang waktunya, semakin baik analisisnya. Namun, ada keterbatasan-keterbatasan besar dalam ketersediaan data. Sebagai contoh, provinsi-provinsi yang dibentuk setelah desentralisasi tidak memiliki data sebelum tahun 2000. Idealnya, rentang waktu minimum adalah lima tahun. Apabila memungkinkan, tahun-tahun yang sama juga harus digunakan untuk semua data. Satu-satunya keterbatasan adalah bahwa tahun-tahun terakhir untuk indikator-indikator hasil (indikator SUSENAS, SAKERNAS, kesehatan dan pendidikan) seringkali tidak tersedia, sehingga mungkin terdapat rentang-rentang waktu berbeda dalam data fiskal (ketika data terbaru sudah tersedia). Ini merupakan suatu keterbatasan, tetapi tetap merupakan hal yang penting bahwa analisis PEA setidak-tidaknya menggunakan data selama lima tahun. Indeks Harga Konsumen (IHK): Tim peneliti perlu menyepakati IHK karena semua data fiskal nominal harus diubah menjadi angka-angka riil (yakni, angka-angka harga tetap) untuk memperhitungkan inflasi. Apabila IHK daerah tidak tersedia, kesepakatan harus tercapai berkaitan dengan angka-angka IHK mana yang akan digunakan sebagai angka-angka yang mewakili. Selanjutnya, para peneliti harus menyepakati tahun dasar untuk angka-angka riil. Pada umumnya, tahun dasar adalah tahun paling awal (atau terdahulu) dalam rangkaian data. Namun, agar analisis berwawasan ke depan, para penyusun menyarankan para peneliti untuk menggunakan tahun terakhir (yakni yang baru saja lewat) sebagai tahun dasar. Kelebihan yang diperoleh dengan melakukan hal ini adalah bahwa ketika membandingkan angka-angka kecenderungan dan angka-angka dalam bentuk penampang lintang (yang terakhir), angka-angkanya akan konsisten dan dapat diperbandingkan. Hal ini telah terbukti sebagai cara yang paling efektif apabila laporan ditulis oleh suatu tim peneliti yang hampir setiap saat bekerja secara independen. 4.2.2 Tabel Induk Anggaran Setelah dicapainya kesepakatan tentang sumber data, IHK dan rentang waktu, dan pengumpulan data telah diselesaikan, langkah berikutnya adalah memasukkan data ke dalam sebuah format yang membuatnya dapat diakses untuk analisis. Sebagaimana dibahas dalam bagian proposal penelitian, data harus dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, data mentah harus diformat kembali sehingga angka-angka dapat diperbandingkan menurut tahun, wilayah geografis, sektor dan klasifikasi ekonomi. Terdapat dua hambatan besar dalam perbandingan. Pertama, format-format anggaran telah diubah beberapa kali selama dekade yang lalu. Kedua, pemerintahan yang berbeda mungkin menyusun departemen pemerintahannya dengan cara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ruang lingkup tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum mungkin berbeda-beda antar-kabupaten. Untuk membantu para peneliti dalam menyusun kembali data fiskal ke dalam format yang dapat diperbandingkan, panduan ini disertai dengan sebuah CD yang berisi sebuah dokumen Excel yang disebut “Tabel Induk Anggaran” (selanjutnya disebut sebagai BMT/Budget Master Table). BMT menggunakan format di mana semua data fiskal harus dimasukkan sebelum analisis apa pun. Tujuan BMT adalah untuk menggabungkan semua informasi anggaran pemerintah daerah ke dalam satu lokasi dengan format yang jelas dan konsisten tanpa mempedulikan klasifikasi ekonomi atau sektoral yang berbeda. Penting untuk memuat semua data fiskal dalam satu sumber, khususnya apabila penelitian dilakukan oleh sebuah tim, karena akan memastikan bahwa para peneliti yang berbeda akan menggunakan angka-angka yang konsisten dalam analisis mereka masing-masing. Lembar sebar (spreadsheet) Excel BMT terdiri dari empat bagian: 1. Read me: Bagian ini menyediakan semua informasi tentang data-data yang digunakan dalam BMT. Bagian ini juga menyediakan data kependudukan dan IHK daerah yang digunakan untuk menghasilkan angka-angka riil dan angka-angka per kapita. 2. Anggaran daerah: Bagian ini mencakup anggaran-anggaran dari pemerintah provinsi dan semua kabupaten/ kota dalam provinsi tersebut. Bagian ini mencakup angka-angka rencana dan realisasi untuk rentang waktu yang disepakati.

12



3. Anggaran pusat/pembelanjaan dekonsentrasi: Bagian ini mencakup pembelanjaan pusat (dana-dana dekonsentrasi) yang dialokasikan ke provinsi. Karena keterbatasan data, data yang tersedia biasanya merupakan angka-angka realisasi dan dirinci per sektor. 4. Angka-angka konsolidasi: Bagian ini menyediakan angka-angka anggaran konsolidasi dalam bentuk nominal, riil, dan per kapita. BMT dibuat secara manual dengan memasukkan data dari kumpulan laporan-laporan anggaran pemerintah daerah. Setiap kotak tabel terdiri dari poin-poin terkait dari laporan-laporan anggaran tersebut. Pada suatu titik, asumsi/estimasi dapat dibuat untuk informasi yang tidak berhubungan langsung dengan laporan anggaran. Sebagai contoh, apabila kita mengubah harga-harga menjadi harga-harga riil, maka harus ada rujukan nyata kepada faktor inflasi mana yang telah digunakan dan tahun yang menjadi tahun dasar. Poin pentingnya adalah mendokumentasikan setiap asumsi atau estimasi sehingga informasi ini dimuat untuk rujukan di masa depan. Dokumen-dokumen dalam CD: Contoh tabel Induk (lihat master_gpea_final.xls) Latihan (lihat master_gpea_exercise.xls)


13

Bab 5 Analisa Data, Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab 5 Analisis Data, Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini membahas jenis-jenis analisis yang diperlukan untuk menulis laporan PEA. Ini termasuk mengidentifikasi baganbagan mana yang bermanfaat untuk setiap bab dan menjelaskan data mana yang diperlukan untuk mengadakan analisis dan membuat grafik. Bab ini juga mencakup jenis-jenis kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tersebut. Sebagaimana dibahas dalam Bagian 1.4 sebagai syarat minimum, sebuah laporan PEA harus memuat bab-bab berikut ini: 1. Pendahuluan 2. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 3. Penerimaan 4. Belanja 5. Sektor-sektor Strategis : Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Bab ini dibagi ke dalam bagian-bagian berdasarkan bab-bab minimum yang diharapkan dalam sebuah laporan PEA. 5.1 Bab Pendahuluan 5.1.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah memberikan latar belakang umum provinsi, dengan fokus pada analisis sosial dan ekonomi. Apabila para peneliti dan/atau pemerintah daerah mengemukakan isu-isu khusus terkait dengan provinsi tersebut (dianggap sebagai “isu-isu lokal”), maka isu-isu tersebut harus dikemukakan dalam bab ini. 5.1.2 Jenis analisis Jenis analisis yang diperlukan untuk menulis bab ini: 1. Analisis ekonomi daerah Analisis tentang kondisi umum ekonomi makro diperlukan dengan fokus pada isu-isu berikut ini: a. Pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB, pertumbuhan sektoral) dan struktur ekonomi (PDRB sektoral, PDRB per kapita): perbandingan antar kabupaten/kota, serta dengan angka-angka provinsi dan nasional; identifikasi sektor-sektor utama. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.


15


Gambar 1. Pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2000-05

PDRB riil per kapita (Rp juta)

10

8

6

4

2

0 2000

2001

Nasional

2002 Indonesia Timur

2003

2004 Sulawesi

2005 Gorontalo

Pertumbuhan PDRB riil (%)

14 12 10 8 6 4 2 0 -2

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

-4 -6 Nasional

16


Indonesia Timur

Sulawesi

Gorontalo


2,500 783 2,000

855

1,000 879

754 689

639

750

1,500 500 1,000 250

500 -

Pendapatan riil (Rp ‘000) (pada harga konstan 2000)

PRDB per kapita, Rp milyar (pada harga konstan 2000)

Gambar 2. Komposisi sektoral di Gorontalo, 2000 -06

2000

2001

2002

2003

Pertanian Pengolahan Bangunan Transportasi & Komunikasi Jasa

2004

2005

2006

Pertambangan & pengolahan Listrik, Gas & Air Perdagangan, Restoran & Hotel Jasa keuangan Penghasilan riil

Gambar 3. Komposisi sektoral untuk PDRB per kapita di Pulau Nias, 2005 Jasa keuangan 5.5%

Jasa 10.1%

Transportasi & komunikasi 6.9%

Pertanian 43.0%

Pertambangan & Penggalian 2.3%

Perdagangan, Restoran, & Hotel 22.1% Bangunan 7.9%

Listrik, Gas, & Air 0.4%

Industri Pengolahan 1.8%

b. Analisis inflasi: perbandingan tingkat-tingkat inflasi menurut tahun dan antar kabupaten/kota, atau perbandingan dengan angka-angka provinsi/nasional.


17


Gambar 4 Tingkat Inflasi untuk Gorontalo, perbandingan dengan tingkat provinsi dan nasional, 2004-07 25

Nasional Manado

20

Makassar Gorontalo

15 10 5

Ja n0 Ma 4 r-0 Ma 4 y-0 Ju 4 lSe 04 p0 No 4 v-0 Ja 4 n0 Ma 5 r-0 Ma 5 y-0 Ju 5 lSe 05 pNo 05 v-0 Ja 5 n0 Ma 6 r-0 Ma 6 y-0 Ju 6 lSe 06 p0 No 6 v-0 Ja 6 n0 Ma 7 r-0 Ma 7 y-0 Ju 7 l-0 7

0

2. Analisis demografi daerah Analisis kondisi kependudukan dan ketenagakerjaan diperlukan dengan fokus pada isu-isu berikut ini: a. Struktur kependudukan dan ketenagakerjaan (sektor-sektor utama yang menyerap tenaga kerja, tingkat pendidikan para pekerja): perbandingan antar kabupaten/kota, serta dengan angka-angka provinsi dan nasional; identifikasi sektor-sektor utama. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

400

100

300

75 63

56

62 51

48

200

55 50

25

100

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Angkatan kerja di sektor pertanian (%)

Angkatan kerja (’000)

Gambar 5. Ketenagakerjaan pada tingkat sektoral di Gorontalo, 2001-06

Lainnya (kiri) Pengolahan (kiri) Jasa Umum/Sosial/Pribadi (kiri) Perdagangan (kiri) Pertanian (kiri) Angkatan kerja di sektor pertanian (%) (kanan)

0

b. Pengangguran (angka pengangguran, angka pengangguran per sektor): perbandingan antar kabupaten/kota, serta dengan angka-angka provinsi dan nasional; identifikasi sektor-sektor utama. Sumber data: Kantor Statistik Daerah dan Badan Perencanaan Daerah.

18



Gambar 6 . Angka Pengangguran di Gorontalo, perbandingan dengan angka nasional, 2001-06

Tingkat pengangguran (%)

16 Nasional

14

Gorontalo

Indonesia Timur

12 10 8 6 4 2 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3. Analisis kemiskinan a. Angka kemiskinan: analisis angka kemiskinan menurut tahun dan kabupaten/kota dibandingkan dengan angkaangka provinsi dan nasional. b. Indeks Pembangunan Manusia: analisis tingkat HDI menurut tahun dan kabupaten/kota dibandingkan dengan angka-angka provinsi dan nasional. Tabel 1 Angka kemiskinan dan HDI di Gorontalo, perbandingan dengan tingkat nasional Indikator

Gorontalo Tertinggi

PDRB per kapita (Rp juta, 2005)

Terendah

Nasional Rata-rata

Tertinggi

Terendah

Rata-rata

5.2

2.8

3.7

407.3

0.9

12.6

Angka Kemiskinan (2004, %)

32.5

10.8

28.9

51.0

2.9

16.7

Angka melek huruf (2006, %)

83.1

60.0

70.8

99.3

7.3

71.5

Angka partisipasi bersih (2006, %)

67.9

39.3

46.2

90.4

8.2

57.8

HDI (2005)

70.4

65.9

67.5

77.4

46.9

69.6

5.2 Bab perencanaan dan anggaran 5.2.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah memahami konsep perencanaan pembangunan daerah dan hubungannya dengan proses penyusunan anggaran. Sebagian besar dokumen dasar yang wajib dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran dan dokumen-dokumen perencanaan dari kantor Bappeda. 5.2.2 Jenis analisis yang diperlukan Jenis analisis yang diperlukan untuk menulis bab ini: 1. Analisis prioritas pembangunan Untuk menjelaskan prioritas-prioritas pembangunan provinsi, bagian ini memerlukan diskusi tentang sektor-sektor prioritas yang disebutkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi, penjelasan


19


singkat tentang fungsi utama (urusan wajib) dan fungsi pilihan (urusan pilihan) dari pemerintah daerah, serta penilaian tingkat hubungan dan sinkronisasi antara berbagai dokumen perencanaan. 2. Hubungan perencanaan dan penganggaran Bagian ini meninjau fungsi anggaran sebagai sebuah alat perencanaan pembangunan dan bagaimana anggaran digunakan dalam menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Bagian ini menilai apakah anggaran yang ada (APBD) benar-benar berhubungan dengan dokumen-dokumen perencanaan dan apakah anggaran tersebut mencakup sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam dokumen-dokumen perencanaan. 3. Praktik yang baik untuk perencanaan dan penganggaran Bagian ini meninjau apakah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada telah mempertimbangkan prinsip-prinsip Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Bagian ini bertujuan menentukan seberapa baik konsep RPJM dan ABK telah diterapkan dalam sistem anggaran saat ini. 4. Perencanaan dan penganggaran pembangunan partisipatif Bagian ini meninjau seberapa baik daerah telah menerapkan proses partisipatif dalam perencanaan pembangunan, dan manfaat serta kekurangan dari penggunaan proses tersebut. 5. Analisis kerangka kerja peraturan Bagian ini memeriksa apakah proses perencanaan dan penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturanperaturan yang ada dan terjadi dalam jangka waktu yang diminta. 5.3 Bab penerimaan 5.3.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah memahami total cakupan pembiayaan yang tersedia untuk daerah dan taraf di mana cakupan pembiayaan ini bersumber dari pemerintah pusat atau daerah. Dengan demikian, angka-angka yang diminta dikonsolidasikan dari semua kabupaten/kota dan juga angka-angka provinsi. Sebagian besar dokumen dasar yang wajib dianalisis adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran atau Bappeda. 5.3.2 Jenis Analisis yang diperlukan Jenis analisis yang diperlukan untuk menulis bab ini: 1. Gambaran Penerimaan keseluruhan Bagian ini bertujuan memahami berapa banyak Penerimaan konsolidasi yang diterima daerah seiring berjalannya waktu dan bagaimana Penerimaan tersebut didistribusikan di semua kabupaten/kota (menggunakan angka-angka per kapita). Bagian ini juga menguraikan Penerimaan fiskal yang tersedia dan melihat komposisinya. Analisis-analisis perbandingan dengan provinsi-provinsi lain serta tingkat nasional juga diperlukan.

20



Gambar 7. Sumber daya fiskal per kapita di Gorontalo, 1998-2006 1,800 Rp ’000

1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

Dana Bagi Hasil Pajak Subsidi Daerah Otonom/SDO DAU Dana Penyeimbang lainnya

Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Hibah Presiden (untuk pembangunan)/INPRES DAK Dana lainnya

Tabel 2. Komposisi penerimaan fiskal di Gorontalo dan gabungan kabupaten, 2002-06 2002

2003

2004

2005

2006*

Provinsi

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

DAU

157.05

81

210.55

79

231.71

82

211.01

78

340.80

89

31.08

16

41.94

16

41.59

15

46.11

17

40.70

11

Bagi hasil pendapatan pajak

6.04

3

7.23

3

7.58

3

12.99

5

3.57

1

DAK

0.00

0

5.61

2

0.00

0

0.00

0

0.00

0

Bagi hasil dari Sumber Daya Alam

0.46

0

0.32

0

0.72

0

0.08

0

0.00

0

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan lain Total

0.00

0

0.25

0

0.00

0

0.04

0

0.00

0

194.63

100

265.90

100

281.60

100

270.24

100

385.07

100

2002

2003

2004

2005

2006*

Kabupaten/kota

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

DAU

478.46

82

558.80

78

559.96

74

569.46

72

825.53

77

DAK

13.66

2

26.94

4

48.60

6

56.74

7

103.00

10

Pendapatan Asli Daerah

31.13

5

48.70

7

49.32

6

45.91

6

52.80

5

Bagi hasil pendapatan pajak

37.53

6

29.76

4

53.55

7

57.29

7

57.92

5

0.00

0

10.40

1

11.88

2

12.17

2

11.01

1

24.05

3

23.14

3

34.48

4

14.58

1

Bagi hasil dari pajak dan bantuan dari Provinsi

11.37

2

Bagi hasil dari Sumber Daya Alam

Pendapatan lain

3.57

1

1.85

0

3.26

0

3.59

0

3.19

0

Dana Penyesuaian

4.26

1

20.31

3

12.08

2

10.90

1

0.00

0

579.98

100

720.80

100

761.80

100

790.53

100

1,068.04

100

Total


21


Gambar 8. Komposisi penerimaan fiskal di Gorontalo dan masing-masing kabupaten, 2005

1,400 1,200

Rp’000

1,000 800 600 400 200 0 Gorontalo

Bone Bolango

Boalemo

Pendapatan Asli Daerah Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam DAK Dana Penyesuaian

Pohuwato

Kota Gorontalo

Dana Bagi Hasil Pajak DAU Dana Bagi Hasil Pajak & bantuan dari provinsi Pendapatan lainnya

Gambar 9. Perbandingan sumber daya penerimaan fiskal pemerintah daerah Gorontalo dengan daerah-daerah lain, 2005 Transfer per kapita (kiri) 4,500

6,000

PAD per kapita (kiri) Jml pendapatan daerah (kanan)

4,000

5,000

3,500 3,000

4,000

2,500 3,000

2,000 1,500

2,000

1,000

1,000

500

t ra

at pu Pa

es w la

a

iB

Ba

ar

au Ri p. Su

M


Ke

ta U

al uk

u

Be ka

ng Ba p. Ke

22

ra

ng lit u

ta on or G

Ba

nt e

n

lo

-

Jml total pendapatan (Rp. bn)

Pendapatan per kapita daerah (Rp ‘000)

Pendapatan lain per kapita (kiri)


2. Analisis alokasi DAU dan DAK Bagian ini bertujuan memahami berapa banyak Penerimaan DAU/DAK konsolidasi yang diterima daerah seiring berjalannya waktu dan bagaimana Penerimaan DAU/DAK tersebut didistribusikan di seluruh kabupaten/kota (menggunakan angka-angka per kapita). Bagian ini juga menguraikan rincian Penerimaan DAU/DAK yang tersedia dan melihat komposisi sektoral dari Penerimaan tersebut, terutama dari DAK. Gambar 10. Trend DAU per kapita di Gorontalo, 2006 1000 DAU per kapita (Rp ‘000)

900

888

800 700 600

633

561

500

626

624

400

367

300 200 100

258

239

184

232

0 2002

2003 Provinsi

2004

2005

2006

Kabupaten/Kota

3.0

2.0

2.5

1.8 1.6 1.4

2.0

1.2 1.0

1.5

Rp juta

Rp juta

Gambar 11. Distribusi DAU per kapita di pemerintah daerah Gorontalo, terkait dengan kesenjangan fiskal dan daftar upah

0.8

1.0

0.6 0.4 0.2

0.5 0.0

0 Gorontalo

Boalemo

Bone Bolango

DAU 2005 per kapita

Kota Gorontalo

Pohuwato

DAU 2006 per kapita

Gaji per kapita


23


Gambar 12. Alokasi DAK per sektor di Gorontalo, 2006 Pemerintah 4%

Pertanian 10%

Lingkungan 1% Pendidikan 23%

Perikanan 5% Pasokan air & sanitasi 5% Irigasi 5%

Kesehatan 23%

Jalan 24%

3. Analisis Penerimaan bagi hasil dari pajak/sumber daya alam Bagian ini bertujuan memahami berapa banyak penerimaan konsolidasi dari pajak/sumber daya alam (SDA) bersama yang diterima daerah seiring berjalannya waktu dan bagaimana penerimaan pajak/SDA bersama tersebut didistribusikan di semua kabupaten/kota (menggunakan angka-angka per kapita). Bagian ini juga menguraikan penerimaan pajak/ SDA bersama yang tersedia dan melihat komposisinya. Tabel 3. Penerimaan bagi hasil, Gorontalo, 2002-05 2002

2003

2004

2005

Bagi hasil dari pajak

132.24

111.76

109.88

249.36

Bagi hasil dari sumber daya alam (non-pajak)

33.34

23.94

82.69

n.a.

Bagi hasil dari pajak

121.94

116.03

103.98

89.61

Bagi hasil dari sumber daya alam (non-pajak)

84.75

60.96

151.06

247.78

  Provinsi

Kabupaten/Kota

4. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bagian ini bertujuan memahami berapa banyak pendapatan PAD konsolidasi yang diterima daerah seiring berjalannya waktu dan bagaimana pendapatan PAD tersebut didistribusikan di semua kabupaten/kota (menggunakan angkaangka per kapita). Bagian ini juga menguraikan penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak yang tersedia dan melihat komposisinya masing-masing. Tabel 4. Komposisi pendapatan asli daerah, Gorontalo, 2002-06 2002 Province Rp mlyr % Pajak 23.84 77 Retribusi 1.04 3 Laba dari BUMD 0.00 0 Pendapatan Asli Daerah lainnya 6.20 20 Pendapatan Asli Daerah Total 31.08 100

24

2003 Rp mlyr % 29.29 70 5.46 13 0.18 0 7.01 17 41.94 100


2004 Rp mlyr % 33.45 80 1.50 4 0.28 1 6.37 15 41.59 100

2005 Rp mlyr % 37.41 81 2.80 6 0.29 1 5.61 12 46.11 100

2006* Rp mlyr % 37.48 92 0.00 0 1.00 2 2.22 5 40.70 100


Kabupaten/Kota Pajak Retribusi Laba dari BUMD Pendapatan Asli Daerah lainnya Pendapatan Asli Daerah Total

2002 Rp % mlyr 4.82 15 15.24 49 0.35 1 10.71 34 31.13 100

2003 Rp % mlyr 6.36 13 17.67 36 1.14 2 23.53 48 48.70 100

2004 Rp % mlyr 7.88 16 29.75 60 2.12 4 9.57 19 49.32 100

2005 Rp % mlyr 7.31 16 26.44 58 3.48 8 8.67 19 45.91 100

2006* Rp mlyr 7.34 26.86 3.02 11.23 48.45

% 15 55 6 23 100

Gambar 13. Pendapatan asli daerah per kapita, perbandingan dengan kabupaten, Gorontalo, 2005 160

Rp ‘000

140 120 100 80 60 40 20 0

Bone Bolango Gorontalo Boalemo Pohuwato

Provinsi Kota Gorontalo

Pendapatan Asli Daerah per kapita

Tabel 5. Pajak dan retribusi, tingkat kabupaten, Gorontalo, 2005 Kota Gorontalo Pajak Pajak penerangan jalan Pajak hotel dan restoran Pajak papan iklan Pajak penambangan bahan-bahan kelas C Jumlah pajak Retribusi Kesehatan Izin mendirikan bangunan Penggunaan aset daerah Jasa Pemberi Pekerjaan Pasar Jumlah retribusi

 

  Rp juta 2,526.77

% 69.31

500.67

13.73

341.17

9.36

216.23

5.93

3,645.79 Rp juta 12,085.41 1,154.23 572.24 401.77 354.03 16,516.43

% 73.17 6.99 3.46 2.43 2.14  

Boalemo Pajak Pajak penerangan jalan Pajak penambangan bahan-bahan kelas C Pajak papan iklan Pajak hotel dan restoran Jumlah pajak Retribusi layanan admistrasi Penggunaan aset daerah Kesehatan Pasar Izin mendirikan bangunan Jumlah retribusi

 

  Rp juta 291.30

% 50.62

175.33

30.47

51.60

8.97

37.99

6.60

575.43 Rp juta 257.93 257.07 149.59 102.61 95.76 1,670.73

  % 29.9 29.8 17.3 11.9 11.1  


25


Tabel 6. Perbandingan pendapatan asli daerah, perbandingan provinsi dan gabungan kabupaten, 2002-05 Persentase tingkat realisasi Provinsi Pajak

2002 116.30

2003 86.42

2004 96.79

2005 99.40

Retribusi Laba dari BUMD Pendapatan Asli Daerah lainnya Pendapatan Asli Daerah Total

115.46

69.45

87.35

103.58

0.00 89.19 109.63

131.99 148.05 89.95

85.21 67.47 90.35

98.53 128.53 102.47

Kabupaten/kota Pajak Retribusi Laba dari BUMD Pendapatan Asli Daerah lainnya Pendapatan Asli Daerah Total

2002 105.14 99.16 56.38 102.33 100.25

2003 100.55 92.80 165.53 126.21 108.95

2004 105.58 95.38 58.25 73.99 89.30

2005 105.00 102.78 35.19 58.63 81.97

5. Analisis pembiayaan Bagian ini bertujuan memahami berapa banyak surplus/defisit yang dimiliki daerah dan bagaimana provinsi/kabupaten/ kota membiayai kekurangan/mengalokasikan kelebihan tersebut serta mencatat perhitungan tersebut dalam APBD. Gambar 14. Surplus dan defisit, perbandingan antar pemerintah daerah, Gorontalo, 2002-05

Persentase total pengeluaran

15

10

5

0 2002

2003

2004

-5

-10

26

Provinsi

Kota Gorontalo

Kab. Gorontalo

Boalemo

Pohuwato

Bone Bolango


2005


Tabel 7 Luncuran, perbandingan antar pemerintah daerah, Gorontalo, 2006  

Provinsi

Kota Gorontalo

Luncuran ke tahun 2006

10.16

12.25

Luncuran yang dianggarkan tahun 2006

6.49

Selisih

3.67

Bone Bolango

Kab. Gorontalo

Pohuwato

0.49

4.30

14.17

12.25

-

4.30

14.17

-

0.49

-

-

5.4 Bab belanja 5.4.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah memahami bagaimana pemerintah-pemerintah daerah menggunakan anggaran mereka, bagaimana tren-tren belanja di sepanjang waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan masing-masing tingkat pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota), serta bagaimana dana digunakan menurut klasifikasi dan sektor ekonomi. Angka-angka yang diminta dikonsolidasikan dari semua kabupaten/kota serta angka-angka provinsi. Dokumen-dokumen dasar yang wajib dianalisis terutama adalah dokumen-dokumen anggaran (APBD) yang diperoleh dari kantor-kantor anggaran atau Bappeda. 5.4.2 Jenis-jenis analisis yang diperlukan Jenis analisis yang diperlukan untuk menulis bab ini mencakup: 1. Gambaran pengeluaran keseluruhan Bagian ini bertujuan menggambarkan kecenderungan-kecenderungan total belanja daerah seiring berjalannya waktu dan bagaimana belanja daerah per kapita berbeda-beda antar-kabupaten/kota, serta membandingkannya dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pemahaman tentang tingkat di mana pemerintah mengeluarkan sebagian besar dananya (pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota) juga penting.

4,000

700

3,500

600

3,000

500

2,500

400

2,000

300

1,500

200

1,000

100

500 -

Belanja nasional (Rp milyar)

Belanja daerah (Rp milyar)

Gambar 15. Total Belanja, tingkat provinsi dan gabungan kabupaten, Gorontalo, 2002-06

2002

2003 Kabupaten/Kota (kiri) Dekonsentrasi (kiri)

2004

2005

2006*

0

Provinsi (kiri) Total Nasional (kanan)


27


NTB Sumatera Barat DI Yogyakarta Sumatera Selatan Kalimantan Barat NTT Sulawesi Selatan Sumatera Barat Bengkulu Kalimantan Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Gorontalo Bali Bangka Belitung Jambi DKI Jakarta Maluku Utara Maluku Sulawesi Tengah NAD (Aceh) Riau Kalimantan Tengah Papua Kalimantan timur

Jawa Timur Lampung

5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Jawa Barat Jawa Tengah Banten

Total belanja daerah per kapita (Rp juta)

Gambar 16. Total belanja konsolidasi per kapita tiap provinsi, 2005

Total Belanja per kapita

Rata-rata nasional

2. Analisis pengeluaran sektoral Bagian ini meninjau pembelanjaan lokal konsolidasi yang digolongkan menurut klasifikasi ekonomi dan sektoral (rutin dibandingkan dengan pembangunan, atau modal dibandingkan dengan bukan modal). Bagian ini akan menjelaskan format anggaran saat ini, perubahan-perubahan dalam format anggaran dan bagaimana pembelanjaan digolongkan dalam rentang waktu 5 sampai 6 tahun. Secara keseluruhan, bagian ini harus menganalisis jenis belanja yang mendominasi pembelanjaan daerah seiring berjalannya waktu di tingkat provinsi dan kabupaten. Fokus dari analisis ini biasanya melihat empat sektor utama: aparat pemerintah, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk analisis kecenderungan, nilai harga tetap lebih disukai. Gambar 17. Belanja konsolidasi sektoral, Gorontalo, 2002-06

Belanja daerah (Rp milyar)

1600 1400

8%

1200

22%

1000 17%

800 600 400 200 0

20%

16%

18%

28%

27% 5% 6% 24%

6% 4%

2002

19% 27% 7% 5%

8% 17%

21%

26%

6% 5%

82% 5%

29%

32%

36%

2003

2004

2005

lainnya Infrastruktur Pendidikan

28

10%


Kesehatan Pertanian Admin & aparat pemerintah

37%

2006*


Tabel 8. Belanja konsolidasi provinsi dan kabupaten berdasarkan klasifikasi ekonomi, Gorontalo, 2002-06 2002 Provinsi

Rp mlyr

2003 %

Rp mlyr

2004 %

Rp mlyr

2005

2006*

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Kepegawaian

15

8

51

20

81

30

66

26

91

23

Barang dan jasa

14

7

36

14

43

16

51

20

130

33

Perjalanan

4

2

17

7

22

8

27

11

0

0

Pemeliharaan

2

1

4

2

6

2

8

3

0

0

121

64

111

44

74

28

70

28

115

29

Modal Lain-lain Total

34

18

32

13

41

15

31

12

55

14

190

100

251

100

267

100

252

100

391

100

2002 Kabupaten/Kota Kepegawaian Barang dan jasa Perjalanan Pemeliharaan Modal Lain-lain Total

2003

2004

2005

2006*

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

Rp mlyr

%

282

51

356

49

409

54

405

52

510

46

19

3

78

11

81

11

135

17

186

17

6

1

15

2

18

2

18

2

12

1

4

1

22

3

30

4

12

1

6

1

206

37

230

32

197

26

175

22

314

28

36

7

22

3

25

3

40

5

88

8

553

100

722

100

760

100

784

100

1,115

100

3. Analisis perubahan belanja daerah Dalam bagian ini, perbandingan antar-kabupaten dan dengan provinsi-provinsi lainnya dianalisis. Perbandingan tingkat kabupaten memberikan informasi yang berguna tentang tingkat-tingkat pembelajaan, tingkat belaja modal, dan tingkat pembelanjaan berdasarkan sektor dan klasifikasi ekonomi. Beberapa pertanyaan kuncinya mencakup: Kabupaten mana yang memiliki tingkat pembelanjaan per kapita tertinggi? Kabupaten mana yang memiliki tingkat pembelanjaan pendidikan/kesehatan/infrastuktur/personel per kapita tertinggi? Alasan-alasan untuk perbedaan-perbedaan tersebut dapat diuraikan dengan menggunakan grafik-grafik sebagai ilustrasi. 4. Analisis belanja pemerintah pusat Dalam bagian ini, analisis pembelanjaan oleh pemerintah pusat di tingkat provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan fokus pada tiga sektor utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pembelanjaan tersebut mencakup dana-dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP). Pada tingkat tertentu, pembelanjaan pemerintah pusat juga membutuhkan pembagian biaya atau pembiayaan tambahan dari APBD. Taraf di mana pembelanjaan ini memerlukan pembiayaan tambahan dari APBD juga perlu dijelaskan.


29


Belanja dekonsnetrasi per kapita (Rp ‘000)

Gambar 18. Belanja dekonsentrasi pemerintah per kapita tiap provinsi, 2005 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 50

u uk

M

al

Pa pu a

B Ja ant Ja wa B en wa a r Ja Ten at wa ga Tim h u R r L Ra am iau ta pu 2N n as g Su io m na at Su era N l m T S Su at el B la e a Ka we ra U tan lim si S ta an ela ra ta ta Ka nB n lim ar an at ta W n S Ba es el li tS a DI um tan Yo ate gy ra ak Nu Ban ar sa gk Tr a B Jamta n Su gg el b law ar itu i es a Ti ng iT m en ur g Su B e ga Ka law ng ra lim esi ku an Te lu n Su tan gah law Tim es ur Go i Uta Ka ro ra lim nt alo an t M an NA alu T D ku eng M ah alu ku

-

Gambar 19. Belanja pemerintah pusat pada sektor-sektor yang terdesentralisasi, di provinsi dan kabupaten, 2005 700

Rp milyar

600 500 400 300 200 100 0 Pertanian

Kesehatan Provinsi

Admin & aparat

Kabupaten/Kota

Infrastruktur

Lain-lain

Pendidikan

Belanja dekonsentrasikan

5.5 Sektor-sektor strategis 5.5.1 Tujuan Tujuan bab ini adalah melihat rincian pembelanjaan dalam tiga sektor strategis yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta mengukur sumber-sumber daya fiskal yang tersedia untuk setiap sektor strategis tersebut. Pembahasan indikator-indikator kinerja yang tersedia di tingkat lokal juga dilaksanakan dengan menghubungkannya dengan kecenderungan-kecenderungan pengeluaran yang ada sepanjang 5 sampai 6

30



tahun belakangan ini. Perbandingan antar-kabupaten dan provinsi serta dengan angka-angka nasional akan bermanfaat dan memberikan wawasan. Angka-angka yang diminta dikonsolidasikan dari semua kabupaten/ kota serta angka-angka provinsi. Dokumen-dokumen dasar yang diperlukan untuk melaksanakan analisis tersebut adalah terutama dokumendokumen penganggaran dan perencanaan di tingkat Dinas. 5.5.2 Jenis-jenis analisis yang diperlukan Jenis analisis yang diperlukan untuk menulis bab ini mencakup: 1. Analisis perincian untuk pembelanjaan setiap sektor strategis Bagian ini memuat analisis terperinci tentang pembelanjaan sektor strategis. Analisis ini dicapai dengan melihat berapa banyak pembelanjaan dalam masing-masing sektor menurut klasifikasi ekonomi, serta menurut programprogram utama dalam sektor/Dinas tersebut. Contoh-contoh di bawah ini menunjukkan bagaimana melakukan analisis tersebut terhadap pembelanjaan bidang pendidikan. Sektor-sektor lain seperti kesehatan, infrastruktur, dll, disarankan untuk mengikuti pola yang sama. Gambar 20. Trend dalam belanja pendidikan daerah, Gorontalo, 2002-05

35

600

29

26

25

500

25

30 25

400

20

300

15

200 100 0

382 266 2002 Belanja daerah (kiri)

2003

368

2004

654

2005

%

Rp milyar (harga konstan 2005

700

10 5 0

Persentase dari jumlah totak (kanan)


31


Gambar 21. Belanja pendidikan per pelajar yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah tiap provinsi, 2005 40

3,000

35

2,500

25 20

1,500

%

Rp ‘000

30 2,000

15

1,000

10 500 Papua Barat DI Yogyakarta Sulawesi Tenggara Kalimantan Tengah Papua Sulawesi Barat Bali Sulawesi Utara Kep. Riau Riau NAD (Aceh) Kalimantan timur Sumatera Barat Gorontalo Kalimantan Selatan Jambi Bengkulu NTT Bangka Belitung Maluku Sulawesi Selatan National Kalimantan Barat Jawa Tengah DKI Jakarta NTB Jawa Timur Maluku Utara Sulawesi Tenggara Sumatera Selatan Lampung SumateraUtara Jawa Barat Banten

5 0

Belanja pendidikan daerah per siswa yang masuk ke sekolah dasar & menengah (kiri) Persentase dari belanja pendidikan daerah

Tabel 9. Sumber daya fiskal yang tersedia untuk pendidikan, provinsi+kabupaten+dekosentrasi, 2002-05 2002 Rp mlyr Belanja provinsi

%

Rp mlyr

2004 %

Rp mlyr

2005 %

Rp mlyr

%

6.3

2

14.1

4

11.7

3

13.9

2

Belanaja kabupaten

191.2

72

257.1

67

264.9

72

252.9

39

Belanja dekonsentrasi

68.9

26

110.8

29

91.0

25

387.3

59

Total belanja daerah untuk pendidikan (harga tahun 2005)

266.4

100

382.1

100

367.6

100

654.1

100

Nominal total belanja daerah untuk pendidikan

218.9

 

326.8

 

334.3

 

654.1

 

 

 

30.3

 

-3.9

 

43.8

28.80

 

26.43

 

25.22

 

Pertumbuhan riil total belanja daerah untuk pendidikan Belanja untuk pendidikan (% dari total daerah)

32

2003



Gambar 22. Klasifikasi ekonomi untuk belanja di sektor pendidikan, Gorontalo, 2005 Kabupaten/kota 1%

Provinsi 7%

11 % 2%

Perjalanan, pemeliharaan & lainnya Modal Barang & jasa

37 %

25 %

Pegawai

Pegawai

86 %

Perjalanan, pemeliharaan & lainnya Modal Barang & jasa

31 %

2. Analisis kinerja untuk setiap sektor strategis Bagian ini memuat perbandingan antara pembelanjaan pada sektor-sektor strategis seiring berjalannya waktu (5 sampai 6 tahun) dengan perubahan-perubahan dalam indikator-indikator kinerja khusus untuk masing-masing sektor. Perbandingan ini dapat didasarkan pada masukan, keluaran atau hasil. Contoh berikut adalah untuk sektor pendidikan: Indikator-indikator yang diusulkan untuk sektor pendidikan: • Pencapaian pendidikan menurut tahun kelahiran • Akses terhadap pendidikan dasar umum menurut kelompok Penerimaan • Kecenderungan-kecenderungan dalam tingkat pendaftaran masuk sekolah bersih dan kotor • Ketersediaan guru • Tingkat pendaftaran masuk sekolah pendidikan menengah Indikator-indikator yang diusulkan untuk sektor kesehatan: • Pemanfaatan layanan-layanan kesehatan • Pemanfaatan fasilitas kesehatan publik menurut kelompok Penerimaan • Akses terhadap layanan-layanan kesehatan • Pembelanjaan kesehatan talangan (out-of-pocket) bulanan per kapita Indikator-indikator yang diusulkan untuk sektor infrastruktur: • Cakupan irigasi dan akses ke infrastruktur jalan • Akses ke air dan listrik yang aman • Mutu sanitasi, air bersih dan sanitasi

Bab 6


33

Bab 6 Menulis Laporan PEA


Berdasarkan pengalaman, ada beberapa kesalahan umum yang dibuat oleh banyak penulis. Bab ini bertujuan memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana para penulis dapat menghindari kesalahan-kesalahan umum tersebut. 6.1 Kenali pembaca Anda Dalam menulis sebuah laporan PEA, tidak hanya penting untuk diingat bahwa laporan tersebut dimaksudkan untuk dibaca oleh pembaca yang berbeda, tetapi juga bahwa pembaca inti terdiri atas para pembuat kebijakan penting di tingkat pusat maupun daerah. Para pembuat kebijakan secara khusus menerima banyak laporan, yang beberapa di antaranya mungkin sangat tebal dan berisi penjelasan-penjelasan yang panjang. Penting untuk diingat bahwa pembaca a) mungkin tidak mempunyai waktu untuk membaca karena keterbatasan waktu; b) mungkin mempunyai banyak tugas lain yang harus diselesaikan; dan c) mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang dalam tentang topik dari laporan tersebut ataupun tentang jargon teknis. Kami mengamati bahwa banyak laporan yang tidak terbaca karena terlampau tebal, berisi penjelasan-penjelasan yang terlampau rumit, atau materinya disajikan dalam format yang tidak menarik. Sebuah laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan tersebut. 6.2 Kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan laporan Sebagaimana disebutkan di atas, laporan PEA harus menghindari kekurangan-kekurangan umum dalam laporanlaporan pemerintah. Untuk itu, di bawah ini terdapat beberapa cara untuk menghindari kesalahan-kesalaham umum tersebut: Buatlah secara singkat! Laporan PEA harus singkat dan langsung kepada pokok permasalahan. Hindari pengulangan dan bahasa yang rumit serta bertele-tele. Gunakan istilah-istilah yang tepat dan tidak bermakna ganda. Membuat daftar istilah: Hal ini perlu guna membantu mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk memahami berbagai akronim dan singkatan yang dijumpai dalam teks tersebut. Hindari jargon dan kalimat-kalimat yang panjang: Gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, spesifik, dan tepat. Secara khusus hindari kalimat-kalimat yang panjang. Apabila kalimat lebih panjang dari tiga baris, maka kalimat tersebut terlampau panjang. Gunakan kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang ekonomi atau keuangan. Hanya materi yang relevan yang dimasukkan: Analisis harus obyektif, relevan dan spesifik. Hubungan antar alinea: Alinea harus disusun secara logis, dan pertahankan suatu aliran yang jelas Kemukakan satu ide dalam satu alinea: Kalimat-kalimat dalam setiap alinea juga harus ditata secara logis dan saling berhubungan secara jelas. Suatu gagasan utama untuk setiap alinea akan membantu menuntun penggunaan katakata yang efektif dan mempertahankan suatu aliran yang jelas di antara kalimat-kalimat. Gunakan grafik dan tabel-tabel: Sebuah gambar mengandung ribuan kata. Apabila mungkin, jelaskan analisis Anda dengan grafik atau tabel.


35


Referensi harus jelas: Apabila materi-materi dari sumber-sumber lain digunakan berikan referensi secara jelas. Selain data-data dari departemen-departemen pemerintah, termasuk akademisi lain, laporan-laporan dll. Jangan menjiplak. Sebuah daftar periksa akhir: Apabila PEA telah selesai, setiap bagian harus dibaca kembali dan pertanyaan-pertanyaan berikut harus ditanyakan: - Apakah semua temuan yang penting sudah tercakup? - Apakah isinya disajikan secara logis berdasarkan temuan tim? Apakah terdapat temuan-temuan yang berlawanan yang perlu dijelaskan secara khusus? - Apakah terdapat penjelasan-penjelasan yang tumpang tindih yang perlu dirapikan? - Apakah terdapat berbagai substansi yang belum diartikulasikan secara jelas? 6.3 Format yang konsisten, struktur yang jelas Salah satu kesalahan yang paling sederhana yang dilakukan para peneliti adalah menggunakan format laporan yang tidak konsisten. Garis besar PEA minimum yang terdapat dalam Bagian 1.4 dan Lampiran 1 mengacu pada isi dari bagian utama laporan. Akan tetapi, bagian ini, mengacu pada cara membuat format laporan tersebut. Misalnya, apakah juduljudulnya konsisten? Apakah grafik-grafik dan tabel-tabel dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca? Apakah terdapat halaman untuk daftar isi? Apakah terdapat daftar tabel dan grafik? Apakah terdapat daftar referensi? Di bawah ini terdapat beberapa petunjuk sederhana tentang pembuatan format laporan Anda. • Setiap bab memerlukan sebuah judul yang menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama. • Untuk membantu pembaca, bagilah setiap bab ke dalam bagian-bagian dan subbagian sebagaimana diperlukan. Setiap bagian dan subbagian harus menggunakan judul dengan jenis huruf yang konsisten. Susunannya harus dibuat dengan jelas, misalnya dengan menggunakan huruf besar, huruf miring, garis bawah atau atau huruf tebal untuk bagian dan subbagian. Susunan ini harus dibuat kembali dalam daftar isi. • Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus disebutkan satu per satu secara jelas dan konsisten. Setiap tabel, grafik dan gambar juga harus memiliki sebuah judul yang diketik dalam sebuah jenis huruf yang berbeda dengan bagian utama teks. • Tabel-tabel, grafik-grafik dan gambar-gambar harus mengutip sumber data yang relevan. • Karena setiap bab memusatkan perhatian pada bidang tema yang spesifik, berbagai rekomendasi laporan sebaiknya ditulis per bab sebagai bagian akhir dari setiap bab. Checklist Di bawah ini adalah checklist yang harus dimasukkan dalam semua laporan PEA: 1. Sampul 2. Halaman judul Termasuk judul laporan; nama-nama anggota tim peneliti; organisasi-organisasi yang yang terkait dengan laporan tersebut; status rancangan (misalnya draf pertama, draf kedua, draf final), dan tanggal penyelesaian/ penyerahan. 3. Daftar Isi 4. Daftar tabel 5. Daftar grafik 6. Daftar gambar 7. Daftar lampiran [Daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, dafar gambar dan daftar lampiran harus akurat dengan tata letak yang jelas (termasuk indentasi) dan masukkan nomor halaman] 8. Daftar istilah 9. Isi laporan (body) Sebagaimana disarankan dalam Buku Pedoman ini, sebuah laporan dapat berisi bab-bab berikut ini: i. Gambaran Umum 1. Bagian 1

36



a. Sub-bagian 1 b. Sub-bagian 2 2. Bagian 2 ii. Perencanaan dan Penganggaran iii. Penerimaan iv. Pembelanjaan v. Bab Sektoral 10. Referensi 11. Lampiran 6.4 Penulisan laporan PEA sebagai suatu tim Laporan PEA sering ditulis oleh sebuah tim dengan berbagai anggota tim yang bertanggung jawab untuk menulis bagian-bagian berbeda dari laporan tersebut. Meskipun kerja sama dalam pekerjaan ini berarti lebih banyak data dapat dikumpulkan dan dianalisis, hal ini juga menimbulkan risiko bahwa setiap peneliti akan menulis dengan gaya penulisan yang berbeda dan menggunakan format yang berbeda. Dari awal, tim harus sepakat tentang jenis huruf, ukuran huruf, spasi, spasi antara bagian dan subbagian, serta berbagai hal lainnya terkait format laporan. Sementara setiap anggota tim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pekerjaan setiap anggota konsisten dalam keseluruhan laporan, pemimpin tim bertanggung jawab atas penyuntingan laporan tersebut untuk memastikan konsistensi semua pekerjaan dari para peneliti yang berbeda tersebut. 6.5 Referensi lebih lanjut Situs-situs internet (Website) berikut ini menyediakan bimbingan lebih lanjut tentang penulisan laporan: University of South Australia, Report Writing (dikutip pada tanggal 17 Juni, 2008), http://www.roma.unisa.edu.au/07118/ language/reports.htm The International Development Research Centre, Writing A Research Report (dikutip pada tanggal 17 Juni, 2008), http:// www.idrc.ca/en/ev-56466-201-1-DO_TOPIC.html 6.6 Petunjuk-petunjuk tambahan: beberapa hal yang dapat dipelajari Berdasarkan pengalaman para peneliti yang melakukan PEA, kami sedang menyusun beberapa petunjuk dan cara yang akan membantu peneliti untuk menulis sebuah laporan PEA yang lebih baik. Hal-hal berikut ini menggambarkan beberapa masalah umum yang timbul dalam berbagai laporan PEA: Selalu bertanya “Mengapa”? Jebakan yang paling umum di mana para peneliti terperangkap ketika menulis sebuah laporan PEA adalah bahwa ketika mereka menerangkan suatu kecenderungan dengan sangat baik, mereka lupa melanjutkan keterangan tersebut dengan suatu penjelasan tentang mengapa kecenderungan tersebut terjadi. Misalnya, apabila kecenderungan menunjukkan bahwa Penerimaan per kapita meningkat antara tahun 1999 dan tahun 2005, maka pertanyaannya adalah mengapa hal ini terjadi? Apakah hal ini disebabkan oleh suatu peningkatan dalam DAU, DAK or PAD? Apabila disebabkan oleh DAU, mengapa terjadi peningkatan dalam DAU? Apakah kapasitas fiskal meningkat? Atau apakah telah terjadi peningkatan dalam PAD? Apabila demikian, lalu mengapa? Apakah penarikan pajak sudah semakin efisien? Atau apakah lebih banyak usaha yang didaftar dan oleh karena itu terdapat peningkatan pajak pendaftaran? Contoh-contoh di atas menunjukkan bahwa memberi penjelasan sederhana tentang terjadinya peningkatan dalam PAD sudah cukup. Apabila menulis, berusahalah untuk berpikir dari perspektif pembaca. Dalam contoh di atas, pembaca akan secara otomatis bertanya: mengapa telah terjadi peningkatan dalam PAD? Pembaca akan mengharapkan untuk memperoleh suatu alasan terkait kebijakan atau perilaku yang menjelaskan kecenderungan tersebut. Misalnya, apakah terdapat sebuah jenis PAD yang baru yang diperbolehkan oleh peraturan? Atau apakah pemerintah daerah telah


37


memberikan perhatian yang lebih besar terhadap penarikan pajak daerah? Apabila terjadi suatu kecenderungan, pada umumnya ada suatu alasan yang menerangkan mengapa kecenderungan tersebut terjadi dan seorang peneliti yang baik akan bertanya “mengapa”. Melampaui persyaratan-persyaratan minimum: This Buku pedoman ini telah banyak membicarakan bagaimana memenuhi berbagai persyaratan minimum bagi sebuah PEA. Selain memenuhi standar minimum, para peneliti didorong untuk memasukkan gagasan-gagasan penelitian mereka sendiri yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan kualitas penelitian dan berbagai rekomendasi. Struktur PEA bersifat dinamis dan para peneliti tidak harus merasa dibatasi oleh berbagai metodologi dan indikator yang ditetapkan dalam buku panduan ini. Beberapa cara untuk keluar melampaui persyaratan-persyaratan minimum termasuk: • Mengumpulkan lebih banyak data: Peneliti harus merasa bebas untuk mengumpulkan lebih banyak data daripada yang ditetapkan dalam Lampiran 2. Ini mungkin termasuk menambah indikator-indikator hasil yang baru dalam sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, menambah rentang waktu data (yakni 10 tahun lebih baik dari lima tahun), atau memperoleh lebih banyak informasi yang lebih rinci tentang APBD dengan mengambil sumber dari berbagai laporan belanja yang lebih rinci dari Dinas terkait. Kesemuanya ini akan sangat membantu meningkatkan kedalaman analisis PEA. • Menggunakan metodologi-metodologi lain: Bab 4 menguraikan beberapa metodologi yang disarankan untuk menganalisis data. Para peneliti tidak harus dibatasi untuk hanya menggunakan berbagai metodologi yang dikemukakan dalam Bab 4. • Menganalisis sector-sektor lain: PEA memusatkan perhatian pada pemberian layanan publik sehingga tidak dapat dihindari bahwa sektor-sektor yang menjadi pusat perhatian adalah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Akan tetapi, para peneliti harus merasa bebas untuk mengidentifikasi sektor-sektor lainnya yang memiliki kepentingan khusus bagi pemerintah atau peneliti sendiri. Misalnya, pertanian dan perikanan sering merupakan sektor-sektor penting bagi beberapa provinsi, dan mungkin juga sektor lain yang menarik dalam PEA. Dalam segala hal, para peneliti mungkin mengalami keterbatasan data dan harus menyadari bahwa melakukan analisis yang memadai dan menarik berbagai kesimpulan yang bijaksana data-data masih perlu dirinci, akurat, dapat diperbandingkan dan tepat waktu. Pembulatan: Satu petunjuk akhir yang sederhana tetapi penting adalah bahwa ketika menyajikan analisis, usahakan untuk membulatkan angka-angka sedemikian rupa sehingga mudah dibaca oleh pembaca sementara hal-hal yang dirinci akan tetap bermakna. Misalnya, Penerimaan per kapita untuk suatu provinsi adalah Rp.95.698 di kabupaten 1, tetapi Rp.98,374 untuk kabupaten 2. Dalam contoh ini, pembulatan angka tidak diperlukan karena semua angka diperlukan untuk menunjukkan perbedaan antara kabupaten 1 dan 2. Akan tetapi, apabila perbandingannya adalah keseluruhan Penerimaan kabupaten 1 yakni sebesar Rp.128.476.890.346,00 sedangkan keseluruhan Penerimaan kabupaten 2 adalah Rp.130.900.087.756,00 maka angka-angka tersebut harus dibulatkan ke angka miyar rupiah terdekat sehingga menjadi Rp 128 milyar dan Rp 131 milyar, untuk masing-masingnya. Metode pembulatan lainnya adalah dengan menggunakan bilangan desimal. Dalam contoh yang kedua, masing-masing angka dibulatkan menjadi Rp.128,48 milyar dan Rp.130,9 milyar. Dengan kedua metode tersebut, angka-angka jauh lebih mudah dibaca dan dimengerti. Terserah kepada peneliti yang mana yang dipilih, namun peneliti harus berhati-hati dengan konsistensi dalam pembulatan angka.

38


Pendahuluan

Ringkasan eksekutif

Bab

Ekonomi

Geografi & Kependudukan

Konteks administrasi

Bagian Utama

Untuk menggambarkan pembangunan ekonomi daerah: struktur ekonomi, pertumbuhan, ketenagakerjaan, isu lokal

Untuk menggambarkan lokasi dan kependudukan provinsi

Untuk menyediakan uraian singkat tentang konteks daerah administrasi

Tujuan

Grafik menunjukkan struktur ekonomi

Grafik menunjukkanp pertumbuhan PRDB berdasarkan sektor

Apakah tingkat pertumbuhan telah meningkat atau menurun selama kurun waktu ini? Mengapa?

Penjelasan singkat tentang konfigurasi etnis, sejarah tata kemerintahan dll (kalau mungkin)

Grafik menunjukkan trend pertumbuhan penduduk

Grafik pie menunjukkan jumlah total penduduk per kabupaten/kota

Grafik pie menunjukkan luas tanah dan kontribusi luas kabupaten/kota ke daerah probvinsi keseluruhan.

Peta provinsi

Jumlah kabupaten, kota, dan ukuran masing-masing daerah administratif

Indikator utama

Apa yang dimaksud dengan struktur ekonomi provinsi?

Kependudukan

Lokasi

Konteks administrasi

Pertanyaan-pertanyaan utama

Lampiran 1: Garis Besar Standar PEA

Lampiran Proses utama

Kebijakan utama

Lampiran


39

40

Perencanaan dan penganggaran (Siklus Penganggaran)

Kemiskinan

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah 1. Menggambarkan kerangka perencanaan dan penganggaran nasional 2. Menilai apakah proses penganggaran dan perencanaan mengikuti kerangka nasional 3. Menilai konsistensi dokumen perencanaan dengan rencana nasional 4. Menilai apakah anggaran mencerminkan prioritas pembangunan yang terdapat di dalam dokumen perencanaan

Menggambarkan kondisi kemiskinan dibandingkan dengan kondisi kemiskinan nasional

Gambarkan tingkat terkini dari Indeks pembangunan Manusia dan Standar Pelayanan Minimum

HDI dan SPM

Isu khusus tentang masalah ekonomi dan tantangannya

Apa yang merupakan masalah ekonomi daerah khusus? contoh: malnutrisi? konflik? Apa yang menyebabkan masalah-masalah ini?

Grafik menunjukkan tred kemiskinan

Grafik garis menunjukkan tingkat pertumbuhan ketenagakerjaan di provinsi dan nasional

Apakah tingkat pertumbuhan peluang kerja di provinsi lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional? Mengapa?

Apakah angka kemiskinan telah meningkat atau menurun?

Grafik menunjukkan pertumbuhan ketenagakerjaan berdasarkan sektor

Sektor kerja mana yang tumbuh paling cepat? Mengapa?

Grafik menunjukkan angka kemiskianan di provinsi dan provinsi nasional

Grafik menunjukkan struktur tenaga kerja

Sektor apa yang memberikan kontribusi terhadapa peluang kerja?

Apakah angka kemiskinan di povinsi lebih tinggi daripada angka kemiskinan di tingkat nasional? atau lebih rendah?

Grafik garis menunjukkan tingkat pertumbuhan PRDB provinsi dan nasional

Apakah tingkat pertumbuhan provinsi lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan nasional?

Lampiran


41

Menilai hubungan antara dokumen perencanaan

Menggambarkan prioritas pembangunan provinsi

Menilai apakah penganggaran daerah dan provinsi mengikuti pedomana nasional

Proses Penganggaran

Prioritas Pembangunan dan Penganggaran

Menilai apakah perencanaan daerah dan provinsi mengikuti pedoman nasional

Proses Perencanaan

Tanggal menyerahkan dokumen perencanaan

Apakah prioritas pembangunan di dokumen perencenaan tingkat provinsi juga tercermin di Reinstra dan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten ?

Uraian singkat tentang urusan wajib dan urusan pilihan. RJPMD, Renstra dll

RJPMD

Bandingkan proses perencanaan

Apakah proses penganggaran mengikuti proses yang ditentukan oleh pedomana nasional? Sektor apa yang diprioritas dan disebutkan dalam RPJM provinsi?

Tanggal menyerahkan dokumen perencanaan

Apakah dokumen anggaran diserahkan sesuai dengan batas waktu nasional?

Apakah dokumen anggaran tiap tahun mengikuti format yang diminta oleh pedoman nasional?

Apakah proses perencanaan telah mengikuti proses yang ditentukan Bandingkan proses perencanaan oleh pedomana nasional?

Apakah dokumen perencanaan diserahkan sesuai dengan batas waktu nasional?

dokumen perencanaan apa yang diminta oleh pedomana nasional? Jumlah dokumen perencanaan Apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan dokumen tersebut?

Kalau tidak mengikuti pedoman, bagaimana cara untuk memperbaiki? melalui pembangunan kapasitas? bantuan tehnis?

Kalau tidak mengikuti pedoman, bagaimana cara untuk memperbaiki? melalui pembangunan kapasitas? bantuan tehnis?

Penerimaan dan Pembiayaan

42


Gambaran Umum tentang Penerimaan

Ringkasan dan rekomnendasi

1. Menghitung potensi pendapatan total 2. Memahami sumber pendapatan dan hambatannya 3. Menghitung defisit dan surplus (mengidentifikasi kebijakan) 4. Memahami bagaimana pemerintah daerah mencatat pendapatan mereka dan pembiayaannya

Memahami hubungan antara perencanaan dan penganggaran

2. Bagaimana penerimaan didistribusikan ke kabupaten/ kota?

Berapa besar penerimaan yang diperoleh daerah selama ini?

Apakah anggaran mencerminkan prioritas pembangunan dalam dokumen perencanaan?

Apakah anggaran publik memperlihatkan tujuan pembangunan yang disebutkan di dokumen perencanaan?

Apakah prioritas pembangunan tingkat provinsi konsisten dengan rencana nasional?

Tabel 1

Penerimaan fiskal per kapita (untuk masing-masing penerimaan)

RJPMD, Renstra etc

Analisis Benchmark

Bagaimana provinsi mengalokasikan dana mereka untuk menyamakan kapasitas fiskal?

Kalau tidak, apa cara untuk menghubungkan perencanaan dan penganggaran?

Lampiran

Penerimaan hasil bagi pajak/ Penerimaan hasil bagi SDA

DAK (Dana Alokasi Khusus)

DAU (Dana Alokasi Umum)

4. Bagaimana mereka mendistribusikan di dalam provinsi? Apakah ada ketidakadilan yang mencolok? Mengapa?

3. Bagaimana komposisinya?

2. Berapa besar selama kurun waktu ini? Apakah konsisten? (Provinsi dan Kab/Kota)

1. Apa peraturan dan formulanya

4. Bagaimana pendistribusian DAK ke berbagai tingkat pemerintah (prov & kab/kota) dan antar kab/kota Penerimaan hasil bagi pajak/ Penerimaan hasil bagi SDA per kapita (Provinsi & Kab/Kota)

DAK per kapita (Provinsi & Kab/ Kota)

2. Berapa besar DAK selama kurun waktu ini? 3. Bagaimana komposisi sektoral DAK?

DAK sektor dan provinsi/kab/ kota (alokasi vs realisasi)

Angka kemiskinan, pegawai negeri dan kebutuhan belanja (dari formula DAU)

DAU Per kapita (Provinsi & Kab/ Kota)

Tabel 2

1. Bagaimana gambaran dan hambatannya? Bagaimana cara kerja dalam praktek? DAK digunakan untuk membiayai apa?

3. Bagaimana distribusi di dalam provinsi? berhubungan dengan Angka kemiskinan? Berkaitan dengan pegawai negeri? berhubungan dengan kebutuhan belanja?

2. Bagaimana trend selama ini? Mengapa?

1. Bagaimana gambaran dan hambatannya?

3. Bagaimana komposisi penerimaan (DAU, DAK, dll)?

Analisis Benchmark

Analisis Benchmark

Analisis korelasi

Analisis Benchmark

Seberapa efektif formula DAU? dari perspektif yang tidak setara?

Lampiran


43

44


Ringkasan dan Rekomendasi

Pembiayaan

PAD (Sumber Asli Daerah)

4. Bagaiaman Provinsi/kab/ kota mencatat surplus/ defisit? Apakah konsisten dengan surplus/defisit riil yang dihitung berdasarkan penerimaann total dikurangi belanja total?

3. Bagaiaman Provinsi/kab/ kota mengalokasikan surplus?

2. Bagaiaman Provinsi/kab/ kota membiayai defisit?

1. Berapa banyak surplus / defisit??

4. Seberapa efisiennya mekanisme pengumpulannya? Apakah provinsi dan kab/kota mempunyai satu sistem pelayanan?

3. Bagaimana pajak utama dan retribusi (provinsi/kab/ kota)?

2. Bagaimana kompisisnya?

1. Berapa besar selama kurun waktu ini? Apakah konsisten selama kurun waktu ini? (Provinsi dan Kab/Kota)

Membiayai aliran masuk, keluar dan carry over

Penerimaan yang dikumpulkan vs biaya yang terkumpul

PAD per kapita (Provinsi & Kab/ Kota)

Analisis Benchmark

Menganalisis Perda perpajakan utama dan retribusi. Bagaiamana angka relatif terhadap kab/kota lain atau provinsi lain?

Analisis Benchmark

Apakah daerah mempunyai ruang fiskal? Bagaimana menciptakannya?

Apakah daerah perlu meningkatkan? Kalau ya, yang mana?

Lampiran

Belanja

Pendahuluan

Memahami variasi antar kabupaten

Memahami bagaimana dana dibelanjakan klasifikasi ekonomi, sektor

Memahami siapa (pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau kabupaten) yang membelanjakan dana

Memahami trend pengeluaran bersamaan dengan berjalannya waktu

Menghitung pengeluaran daerah keseluruhan

Lihat tabel 1

Pengeluaran total; populasi

Bagaimana pengeluaran daerah per kapita dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia?

Siapa yang membelanjakan dana? Pemerintah pusat? Pemerintah provinsi? atau pemerintah daerah?

Lihat tabel 1

Berapa total pengeluaran daerah bersamaan dengan berjalannya waktu?

Grafik batang memperlihatkan siapa yang melakukan pembelanjaan bersamaan dengan berjalannya waktu

Grafik batang memperlihatkan belanja per kapita dibandingkan dengan provinsi lainnya

Grafik garis memperlihatkan pengeluaran daerah bersamaan dengan berjalannya waktu?

Apakah pemerintah pusat mendominasi belanja? Implikasi kebijakan?

Lampiran


45

Klasifikasi Ekonomi dan Sektoral Rutin vs Pembangunan; Modal v NonModal)

46 Lihat tabel 2

Lihat tabel 3

Lihat tabel 4

Secara keseluruhan, jenis pengeluaran apa yang mendominasi belanja daerah bersamaan dengan berjalannya waktu? Mengapa?

Jenis pengeluaran apa yang mendominasi belanja provinsi bersamaan dengan berjalannya waktu? Mengapa?

Jenis pengeluaran apa yang mendominasi belanja kabupaten bersamaan dengan berjalannya waktu? Mengapa?

Jelaskan format anggaran, perubahan dalam format anggaran dan bagaimana pengeluaran diklasifikasikan

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah Grafik garis/ batang menjukkan gabungan antara jenis belanja bersamaan dengan berjalannya waktu di tingkat kabupaten.

Grafik garis / batang menjukkan gabungan antara jenis belanja bersamaan dengan berjalannya waktu di tingkat provinsi.

Grafik garis/ batang memperlihatkan gabungan jenis pengeluaran bersamaan dengan berjalannya waktu

Dengan berasumsi bahwa salah satu jenis pengeluaran lebih efektif daripada pengeluaran lain ( misalnya, pembangunan), apakah ada bauran pengeluaran yang efektif?

Pertimbangkan implikasi format anggaran yang terlalu sering diubah

Lampiran

Sektoral

Lihat tabel 7

Lihat tabel 8

Pada sektor apa yang paling penting - kesehatan, pendidikan dan infrastruktur - siapa yang mendominasi belanja (pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten)? Mengapa?

Lihat tabel 6

Di tingkat provinsi, sektor apa yang paling penting? Mengapa?

Di tingkat kabupaten, sektor apa yang paling penting? Mengapa?

Lihat tabel 5

Sektor mana yang telah mendominasi belanja bersamaan dengan berjalannya waktu? Mengapa?

Tabel 8

Grafik menunjukkan distribusi sektoral untuk beberapa tahun.



Apakah pemerintah pusat mendominasi belanja? Implikasi kebijakan?

Apakah porsi anggaran yang mencukupi telah dialokasikan ke sektorsektor layanan penting seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur? [dengan asumsi bahwa pemberian layanan mempunyai korelasi kuat dengan jumlah anggaran yang dialokasikan ke sektor-sektor tersebut)

Lampiran


47

48


Rencana versus Realisasi

Belanja oleh Kabupaten Lihat tabel 9

Lihat tabel 9

Lihat tabel 9

Lihat tabel 9

Angka realisasi total

Lihat tabel 10

Lihat tabel 11

Kabupaten mana yang mempunyai tingkat belanja per kapita terbesar? Mengapa?

Kabupaten mana yang mempunyai tingkat belanja pendidikan terbesar per kapita? Mengapa?

Kabupaten mana yang mempunyai tingkat belanja kesehatan terbesar per kapita? Mengapa?

Kabupaten mana yang mempunyai tingkat belanja infrastruktur terbesar per kapita? Mengapa?

Berapa angka realisasi keseluruhan? Apakah pemerintah mampu membelanjakan anggaran mereka? Kalau tidak, mengapa? Bagaimana trend realisasi untuk klasifikasi ekonomi? Jelaskan alasan untuk angka dibawah realisasi dan kelebihan belanja. Bagaimana trend realisasi untuk sektor? Jelaskan alasan untuk angka dibawah realisasi dan kelebihan belanja.

Tabel menunjukkan persen realisasi

Tabel menunjukkan persen realisasi

Grafik batang membandingkan belanja di sektor infrastruktur dari kabupaten yang berbeda

Grafik batang membandingkan belanja di sektor kesehatan dari kabupaten yang berbeda

Grafik batang membandingkan belanja di sektor pendidikan dari kabupaten yang berbeda

Grafik batang membandingkan belanja oleh kabupaten yang berbeda

Apakah pemerintah mampu membelanjakan dana yang mereka alokasikan? Kalau tidak, mengapa?

Apakah ada ketidaksetaraan yang sangat besar antar kabupaten? Kalau ya, bisakah diperbaiki? Bagaimana caranya?

Lampiran

Sektoral

Perencanaan

Kesehatan


Temuan-temuan

Menganalisis kebijakan di sektor kesehatan untuk provinsi

1. Garis besar alokasi sektoral dan kinerja sektoral terkini (hubungan antara pengeluaran sebagai masukan dan kinerja sektoral atau indikator sebagai hasil). Semoga hasil keluaran dan masukan bisa membenarkan kepada sebuah daerah dalam menghabiskan anggarannya. 2. Untuk melihat bagaimana hasil keluaran mencerminkan belanja dan belanja mencerminkan prioritas.

-Apakah sektor kesehatan merupakan prioritas dalam perencanaan provinsi? -Kalau benar, apa yang merupakan prioritas di sektor kesehatan yang spesifik?

Apakah pemerintah pada umumnya memenuhi target anggaran (angka realisasi)? Implikasi kebijakan?

Apakah ada ketidaksetaraan antara kabupaten? Implikasi kebijakan?

Sektor apa yang mendominasi belanja? Implikasi kebijakan?

Jenis belanja apa yang mendominasi pengeluaran? Implikasi kebijakan?

Siapa yang melakukan belanja paling besar? Implikasi kebijakan?

Dokumen perencanaan

Setuju dengan dokumen perencanaan yang akan dianalisis

- Menyetujui definisi sektoral - Menyetujui sumber data - Menganalisis data dari BPS dan/ atau Dinas - Membandingkan hasil belanja output-outcome dengan daerah lain - Benefit incidence (sangat dasar)

Lampiran


49

50

Belanja (Input)

Menganalisis pola belanja untuk sektor kesehatan

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah - Bagaimana pengeluaran rumah tangga untuk sektor kesehatan ? - Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada rata-rata nasional? Provinsi lain yang serupa?

- Bagaimana proporsi belanja kesehatan menurut pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat? - Bagaimana trendnya selama ini? Mengapa?

- Berapa belanja kesehatan per kapita? ‘- Apakah lebih besar atau lebih kecil daripada belanja nasional per kapita? Bandingkan dengan provinsi lain yang serupa? - Berapa belanja kesehatan per kapita di masing-masing kabupaten? Apakah ada variasi besar antar kabupaten?

- Berapa persen belanja total daerah untuk sektor kesehatan? - Apakah bagian dari belanja total untuk kesehatan telah meningkat atau menurun selama ini? Mengapa? - Apakah belanja untuk sektor kesehatan telah meningkat atau menurun selama ini? Mengapa?

Apakah terdapat perbedaan prioritas sektor kesehatan antar kabupaten? -Apakah prioritas sektor kesehatan konsisten dengan prioritas kesehatan nasional?

APBD, Dekon. HH

Lampiran


51

Hasil keluaran

Menganalisis kondisi kesehatan terkini

Menganalisis output apa yang telah dicapai melalui belanja Belanja (Output) kesehatan (misalnya, infrastruktur, fasilitas, SDM, program dll).

Tingkat kematian, nutrisi anak, kematian bayi.

Tingkat Imunisasi

Tingkat penggunaan layanan kesehatan

- Tingkat imunisasi bagi provinsi? Untuk masingmasing kabupaten? Bandingkan dengan tingkat nasional? Penggunaan layanan kesehatan : perawatan sendiri, dibandingkan dengan perawatan klinik dll

Jumlah petugas kesehatan

Jumlah Puskesmas

Beberapa indikator umum: tingkat kematian/nutrisi anak/kematian bayi untuk provinsi? antar kabupaten? dibandingkan dengan tingkat nasional

- Rasio kelahiran yang dibantu pertugas kesehatan?

- Berapa banyak dokter dan perawat yang terdapat per 10,000 orang? Per km2? - Bagaimana perbandingannya dengan kabupaten di provinsi? - Bandingkan dengan kabupaten-kabupaten di provinsi? Apakah terdapat variasi besar antar kabupaten? Antar kota dan kabupaten?

- Berapa banyak Puskesmas yang terdapat di provinsi? - Bagaiman perbandingannya dengan rata-rata nasional? - Berapa banyak Puskesmas di dalam masing-masing kabupaten? Variasi antar kabupaten?

- Anggaran kesehatan sudah dialokasi ke apa? Sesuai dengan klasifikasi program? Sesuai dengan klasifikasi ekonomi?

52


Perencanaan

Pendidikan


Menganalisis kebijakan di bidang pendidikan untuk provinsi

Menganalisis hubungan antara belanja, output Temuan-temuan dan outcome (hasil keluaran)

-Apakah pendidikan merupakan prioritas dalam perencanaan provinsi? -Kalau benar, apa yang merupakan prioritas pendidikan yang spesifik?

Apakah ada ketidaksetaraan di sektor kesehatan antar kabupaten? Antara laki-laki dan perempuan? Apakah hal ini tercermin di tingkat belanja?

- Apakah ada hubungannya?

Apakah ada keluaran lain seperti Tingkat HIV, dll

Tingkat penggunaan layanan kesehatan umum menurut jenis kelamin (gender)?

Tingkat penggunaan fasilitas kesehatan umum menurut tingkat penghasilan?

Bagaimana tingkat penggunaan fasilitas kesehatan umum? Bandingkan dengan rata-rata nasional? Provinsi lain yang serupa? Bandingkan tingkat penggunaan antar daerah? Ada variasi?

Dokumen perencanaan

Tingkat penggunaan layanan kesehatan umum

Tingkat penggunaan layanan kesehatan

Menyetujui dengan dokumen perencanaan yang akan dianalisis

Analisis Benefitincidence


Kalau ada hubungan, area mana yang mungkin untuk difokuskan di sektor kesehatan?

Lampiran

Belanja (Input)

Menganalisis pola belanja di sektor pendidikan

- Berapa besar belanja pendidikan yang terbesar menurut klasifikasi ekonomi?

- Berapa belanja rumah tangga untuk pendidikan? - Apakah lebih tinggi atau lebih rendaha dibandingkan dengan rata-rata nasional? Ada provinsi lain yang serupa?

- Berapa belanja pendidikan per kapita? ‘- Apakah lebih tinggi daripada rata-rata nasional per kapita? Bandingkan dengan provinsi lain yang serupa? - Berapa belanja pendidikan per kapita tiap kabupaten? Apakah ada banyak variasi antar kabupaten?

- Berapa porsi belanja sektor pendidikan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat?-Bagaimana trendnya selama ini? Mengapa?

- Berapa persentase total belanja daerah untuk pendidikan? - Apakah bagian dari total belanja pendidikan telah meningkat atau menurun selama ini ? Mengapa? - Apakah belanja pendidikan telah meningkat atau menurun selama ini? Mengapa?

- Apakah ada perbedaan prioritas pendidikan antar kabupaten? -Apakah prioritas pendidikan konsisten dengan prioritas pendidikan nasional?

Lampiran


53

54

Menganalisis hasil keluaran apa yang telah dicapai melalui belanja Belanja (Output) di bidang pendidikan (misalnya infrastruktur, fasilitas, SDA, program, dll).

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah Mungking terdapat output lainnya, seperti buku teks, jarak ke sekolah, dll.

Buku teks, jarak ke sekolah, dll

Kondisi kelas

Kehadiran guru

- Bagaimana tingkat absen guru? - Bagaimana kondisi kelas di provinsi? - Bandingkan dengan ratarata nasional? bandingkan antara daerah dan provinsi?

Kualifikasi guru

Jumlah guru

Jumlah sekolah

- Bagaimana tingkat kualifikasi guru?

- Berapa rasio guru dan siswa (STR) untuk provinsi? Dibandingkan STR nasional - Berapa STR untuk masingmasing daerah? Adakah variasi antar kabupaten? Mengapa?

- Berapa banyak sekolah yang terdapat di provinsi? - Berapa jumlah rata-rata siswa per sekolah di provinsi? - Bagaimana kalau dibandingkan dengan ratarata nasional? - Angka rata-rata siswa per sekolah di masing-masing daerah? Adakah variasi antar kabupaten?

- Program dan klasifikasi ekonomi

- Analisis GDS

Lampiran

Perencanaan

Infrastruktur


Untuk menganalisis kebijakan infrastruktur di tingkat provinsi

Menganalisis hubungan Temuan-Temuan antara belanja, output dan hasil keluaran

-Apakah infrastruktur menjadi prioritas dalam perencanaan provinsi? - kalau ya, apa prioritas infrastruktur yang spesifik?

Apakah ada ketidaksetaraan di sektor pendidikan antara laki-laki dan perempuan? Apakah ini tercermin di tingkat belanja?

- Apakah ada hubungannya di sini?

Dokumen perencanaan

Menyetujui dokumen perencanaan yang akan dianalisis

Kalau ada hubungannya, bidang mana saja yang bisa difokuskan dalam sektor pendidikan?


- Penggunaan fasilitas sekolah negeri berdasarkan jenis kelamin (gender)? Hasil keluaran lainnya


- Penggunaan fasilitas sekolah negeri berdasarkan tingkat penghasilan?

Apakah ada hubungan antara jarak kesekolah dengan angka pendaftaran?

- Berapa angka pendaftaran bruto di tingkat SD? tingkat SMP? Tingkat SLTA? - Bagaimana perbandingannya dengan rata-rata nasional? - Bandingkan dengan GER untuk masing-masing daerah. - Bandingkan dengan angka pendaftaran berdasarkan jenis kelamin (gender)

Lampiran


55

56

Belanja (Input)

Menganalisis pola belanja infrastruktur

Pedoman Praktis untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah - Berapa belanja rumah tangga infrastruktur? - Apakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada ratarata nasional? Ada provinsi lain yang serupa?

- Berapa porsi belanja infrastruktur yang dialokasikan oleh pemerintah daerah, provinsi dan pusat? - Bagaimana trend selama ini? Mengapa?

- Berapa belanja infrastruktur per kapita? - Apakah lebih tinggi daripada rata-rata nasional per kapita? dibandingkan dengan provinsi lain yang serupa? - Berapa besar belanja infarstruktur per kapita tiap kabupaten? Apakah ada banyak variasi antar kabupaten?

- Berapa persentase dari total belanja daerah untuk infrastruktur? - Apakah bagian dari total belanja infrastruktur telah meningkat atau menurun selama ini? Mengapa? - Apakah belanja infrastruktur telah meningkat atau menurun selama ini? Mengapa?

- Apakah ada prioritas infrastruktur yang berbeda antar kabupaten? - Apakah prioritas infrastruktur konsisten dengan tingkat nasionaI?

APBD, Dekon.HH

Lampiran

Menganalisis kondisi infrastruktur terakhir

Belanja (output)

Hasil keluaran

Menganalisis hubungan Temuan-Temuan antara belanja, output dan hasil keluaran.

Analisis indikator infrastruktur (Sanitasi umum, tidak ada sanitasi, saluran air, kualitas air, sanitasi, jangkauan irigasi, jangkauan jalan, akses ke listrik dan indikator lain yang relevan) untuk menilai sbb:

Menganalisis output apa yang telah tercapai melalui infrastruktur, sarana, SDM, program, dll).

- Apakah ada hubungannya?

- Apakah ada peningkatan bersamaan dengan berjalannya waktu? - Lebih tinggi atau lebih rendah daripada angka nasional? Bandingkan dengan kabupaten di dalam provinsi (apakah ada ketidaksetaraan antar kabupaten)? - Bedakan akses sesuai dengan kelompoknya, misalnya tingkat penghasilan (atau gender, kalau mungkin)

- Panjang jalan - Kualitas jalan - Perbandingan bersamaan dengan berjalannya waktu. Bandingkan dengan provinsi lain, dengan tingkat nasional, bandingkan antara kabupaten dan provinsi

Apa yang telah mendominir belanja sektor infrastruktur menurut klasifikasi ekonomi?

- Apa yang telah menjadi belanja yang paling besar dalam sektor infrastruktur meurut sub-sektor? misalnya, transportasi, telekomunikasi,. bangunan pemerintah, dll

Panjang jalan; kualitas jalan

Analisis Benefitincidence, analisis urutan waktu

Kalau ada hubungannya, apa saja yang mungkin difokuskan di bidang infrastruktur?

Lampiran


57

Isu lokal

58


Masih harus diputuskan


Apakah ada ketidaksetaraan di bidang infrastruktur antara kabupaten? Antara tingkat penerimaan? Apakah ini tercermin di tingkat pengeluaran?

Lampiran


Lampiran

Lampiran 2: Persyaratan-Persyaratan data Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyediakan peneliti persyaratan data (baik yang kuantitatif maupun kualitatif ) dan beberapa saran untuk bisa mendapatkan data tersebut. Tabel dibawah memberikan saran tentang rentang waktu dari data, tetapi hal ini tergantung pada ruang lingkup penelitian. Sebagaimana yang dibahas di dalam pedoman ini, kami menyarankan untuk mengumpulkan data paling sedikitnya lima tahun, dan aturan penting adalah lebih banyak data yang didapat akan bisa menghasilkan kualitas analisis yang lebih baik. Data dikumpulkan pada tingkat nasional maupun daerah. Kalau ada dua sumber untuk data yang sama (contohnya APBD), maka para peneliti perlu memutuskan, untuk data tersebut, sumber mana yang akan dipergunakan untuk analisis. Setiap sumber data mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lihat bagian 4.2.1 untuk petunjuk kebenaran setiap sumber. 1. Sumber Nasional: Departemen Keuangan (MoF); Badan Penelitian Statistik (BPS); No 1

Jenis Fiskal

Nama

Sumber

Indikator

APBN

Depkeu

Belanja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

APBD

Anggaran Daerah (Kab/Kota & Tingkat Provinsi) terdiri atas Penerimaan (berdasarkan pokok anggaran), belanja rutin (berdasarkan bagian dan golongan ekonomi), belanja pembangunan (berdasarkan sektor)(Format Makuda), Pembelanjaan publik dan aparat (format Kepmendagri 29); atau Pembelanjaan langsung dan tidak langsung (format Permendagri 13).

BPS ; MoF

Penerimaan, Rutin, Pembangunan

DAU

Alokasi DAU dan Data Dasar yang digunakan untuk perhitungan DAU (Kab/Kota & Tingkat Provinsi)

Depkeu

Alokasi DAU, kependudukan, pengaruh kemiskinan, wilayah, IHBG, dll.

DAK

DAK Dana Reboisasi dan DAK Non Dana Reboisasi (Kab/Kota & Tingkat Provinsi)

Depkeu

Alokasi DAK (Sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan)

Data tentang Pinjaman dan tunggakan Pemerintah Daerah

Depkeu

Pinjaman yang direalisasi, Jumlah Tunggakan Pinjaman, Total tunggakan

Data tentang Pajak dan Pungutan Daerah

Depkeu

Pajak, Pungutan

Depkeu

Alokasi PBB, BPTHB, PPh, SDA berdasarkan jenis dan wilayah

Pinjaman

Pajak daerah

2

Uraian Belanja Nasional (Dengan alokasi pada tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota). Data dikelompokan berdasarkan jenis pendanaan, satuan pembayaran, sektor, program, tingkat proyek

Pembagian pendapatan

Pembagian penerimaan Pajak dan Penerimaan Bukan Pajak untuk pemerintah daerah

Sensus Penduduk atau data kependu dukan dari BPS

Sensus penduduk nasional, diselenggarakan sekali dalam sepuluh tahun atau data kependudukan tahunan dari BPS

Non Fiskal

Indikator Sosial

BPS

Kependudukan


59

Lampiran

Indikator ekonomi

Karakteristik Pemerintah Daerah

Susenas

Susenas terdiri atas INTI (annual) MODUL (satu kali dalam tiga tahun). Ini mencakup karakteristik keluarga dan anggota keluarga dalam keluarga yang dijadikan contoh.

Sakernas

Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) mencakup karakteristik pasar tenaga kerja nasional dari semua usia kerja dalam rumah tangga yang dijadikan contoh.

BPS

Pencapaian pendidikan, angka melek huruf, % dari penduduk kota, pendapatan dan belanja rumah tangga.

BPS

Angkatan kerja (berdasarkan sektor), angka kesempatan kerja, angka pengangguran, dll.

Podes

Penelitan Potensi Desa (PODES) memberikan informasi tentang karakteristik dan infrastruktur desa.

BPS

Jumlah sarana (sekolah, Puskesmas, dll.), % keluarga yang mempunyai telepon, jenis jalan yang tersedia, berapa hektar bidang sawah, dll.

PDRB

Produk-produk Daerah (kab/kota & tingkat provinsi) berdasarkan harga yang berlaku dan tetap

BPS

Produk-produk sektoral

Jalan

Jenis jalan di tingkat kabupaten

Dep PU

Panjang Jalan, bagian dari setiap jenis jalan

GDS 1 1, GDS 1+, GDS 2

WBOJ & PSKKUGM

Indikator Tata kelola pemerintahan dan desentralisasi (transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan)

BKN

Jumlah pegawai negeri berdasarkan pengelompokan struktural, fungsional, karakteristik, golongan, dll.

Survei Tata Kelola Pemerintahan dan Desentralisai (GDS)

Sensus Pegawai Negeri

Jumlah pegawai negeri berdasarkan tempat

2. Data dari sumber Daerah : Kuantitatif Jenis Indikator Wajib

Fiskal

60

Nama

Tahun

Sumber

Indikator

Kependu dukan

Terakhir

BPS Daerah

Untuk memperoleh nilai per kapita

IHK Daerah

Terakhir

BPS Daerah

Untuk memperoleh nilai riil

Laporan keuangan provinsi dan daerah (lebih diutamakan laporan keuangan yang telah diaudit)

Uraian yang paling terperinci tentang • Penerimaan • Belanja - Rutin & Pembangunan (format Makuda) - Publik & Aparat (Format Kepmendagri 29 ) - Langsung & Tidak langsung (Format Permendagri 13) - Rincian belanja untuk sarana kesehatan dan sekolah, berdasarkan jenis • Pendanaan (format anggaran baru)

APBD

Terakhir


Lampiran

Fiskal

Pinjaman

Fiskal

Bagi Hasil SDA

Sosial

Kependu dukan

Sosial

Sosial

Kemiskinan

Pendidikan

Terakhir

Terakhir

Terakhir

Terakhir

Terakhir

Pemerintah provinsi dan kabupaten

• Tingkat utang • Pinjaman berdasarkan sumber (pemerintah pusat, bank dll.).

Pemerintah provinsi

• Kriteria yang digunakan untuk alokasi bagi hasil minyak, gas dan kehutanan kepada kabupaten/kota • Jumlah yang dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota

Pemerintah Daerah

• Perkiraan jumlah penduduk dari pemerintah daerah • Perkiraan penduduk dari kantor BPS daerah

Pemerintah Daerah

• Perkiraan kemiskinan dari pemerintah daerah • Perkiraan kemiskinan dari kantor BPS daerah

Pemerintah Daerah

• Jumlah sekolah, berdasarkan jenis • Jumlah siswa • Jumlah guru (termasuk reguler dan non-reguler) • Jumlah retribusi yang dipungut • Indikator pendidikan yang digunakan oleh pemerintah daerah (angka melek huruf, tingkat pendaftaran di sekolah, pencapaian pendidikan, dll.).

Sosial

Kesehatan

Terakhir

Pemerintah Daerah

• Jumlah puskesmas • Jumlah dokter dan petugas kesehatan lainnya (termasuk reguler and non-reguler) • Jumlah retribusi yang dipungut • Indikator kesehatan yang digunakan pemerintah daerah (kelahiran yang ditangani oleh petugas-petugas yang trampil, angka kematian bayi)

Infrastruktur

Air dan Sanitasi

Terakhir

Pemerintah Daerah dan Provinsi

• Status dan kondisi infrastruktur air yang ada • Akses ke air bersih

Jalan

Terakhir


• Panjang jalan, berdasarkan jenis • Kondisi jalan

Politik Daerah

DPRD

Terakhir

Kantor KPU Provinsi

• Komposisi anggota DPRD (partai politik yang diwakili) • Karakteristik anggota DPRD (latar belakang pendidikan, jenis kelamin)

Tata kelola pemerintahan

Pegawai Negeri

Terakhir


• Jumlah pegawai negeri, berdasarkan kategori struktural dan fungsional serta tingkat profesionalisme


61

Lampiran

Kualitatif Jenis

Perencanaan

Anggaran

Nama

Proses Perencanaan

Terakhir

Sumber

Bappeda

Penyusunan Anggaran

Terakhir

Biro Keuangan, Bappeda, Kepala dinas

Publikasi Anggaran

Terakhir

Bappeda, Sekda

• Apakah anggaran dipublikasikan kepada masyarakat? Apabila ya, bagaimana caranya (surat kabar, berita negara dll.)?

Biro Keuangan, Bappeda

• Unit mana yang bertanggung jawab atas pembayaran? • Apakah Bendahara Umum Daerah (BUD) sudah dibentuk? • Bagaimana mekanisme pembayarannya (SPP)? • Apakah terdapat masalah-masalah dalam manajemen perbendaharaan? Apabila ya, apa saja masalahnya? • Apakah anggaran tersebut telah direvisi selama tahun anggaran?

Bappeda

• Apakah pelaksanaan penganggaran telah diperkenalkan? • Apabila ya, bagaimana pelaksanaan tersebut dipantau?

Biro Keuangan

• Kapan dan berapa kali transfer cicilan telah diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat dan provinsi? - DAU - DAK - Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam - Bagi Hasil dari Pajak

Pelaksanaan Penganggaran

Pembayaran transfer

Terakhir

Terakhir

Terakhir

Format -- electronic wherever possible

62

Indikator • Rencana-rencana apa yang sekarang tersedia? • Apakah masyarakat berperan serta dalam proses perencanaan tersebut? Apabila ya, bagaimana? • Apakah ada suatu rencana/strategi peningkatan ekonomi rakyat? Apabila ya, sektor (sektor-sektor) mana yang akan difokuskan? • Bagaimana pencapaian dari berbagai rencana yang dipantau? • Apakah ada mekanisme formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran? Apabila ya, seberapa efektif? • Bagaimana informasi kuantitatif yang digunakan untuk mengambil berbagai keputusan tentang anggaran? • Bagaimana keputusan-keputusan dibuat tentang intervensi pemerintah dalam suatu sektor khusus? • Lembaga/badan mana yang membuat keputusan tentang alokasi anggaran akhir?

Pelaksanaan Anggaran

Transfer

Tahun


Referensi

References Aran, Meltem (2007). Note on “Pro-Poor Targeting and the Effectiveness of Indonesia’s Fuel Subsidy Reallocation Programs”. Jakarta. Indonesia Ghozali, Abbas. “Analisis Sejarah Kebijakan, Penyelenggaraan, dan Kondisi Pendidikan Dasar serta Implikasinya pada Pendidikan Dasar Gratis”. Makalah individual untuk studi Pendidikan Gratis yang diselenggarakan oleh BAPPENAS. Jakarta. Indonesia. Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Kabupaten Belu 2004-2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Belu (2004). Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Belu Periode 2004-2008 Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa (2003). Rencana Stratejik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tahun 2003-2007 Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2004). Rencana Strategis Kabupaten Timor Tengah Selatan 20042008 Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (2005). Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2005-2009 Pemerintah Daerah Kota Binjai. Peraturan Walikota Binjai nomor 050-6525 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Binjai 2006-2010. Pemerintah Daerah Kota Magelang (2005). Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010. Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Manado 2005-2010. Pemerintah Daerah Kota Manado (2005). Matriks Program Lima Tahunan (RPJMD dan Renstra SKPD). Dinas Pendidikan Kota Manado Pemerintah Indonesia (2007). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Pemerintah Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pemerintah Indonesia (2005). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pemerintah Indonesia (2003). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Indonesia (2002). Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Indonesia (2004). Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah


63

Referensi

Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tandon, Ajay (2005), Measuring Eficiency of Macro Systems: An Application to Millennium Development Goal Attainment, Asian Development Review, Vol 22, no. 2, pp. 108-125 WHO (2005), “ Sub National Health System Performance Assessment in Indonesia”. processed World Health Organization, Geneva World Bank (2005). “Education in Indonesia: Managing the Transition to Decentralization”, volume 1 – volume 3. Jakarta, Indonesia. World Bank (2007a). “Investing in Indonesia’s Education: Allocation, Equity, and Efficiency of Public Expenditures”. Jakarta, Indonesia. World Bank (2007b). Indonesia Public Expenditure Review. “Spending on Development: Making the Most of Indonesia’s New Opportunities”. Jakarta. Indonesia World Bank. “Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency, and Quality Improvement.” Jakarta. Indonesia.

64


PEDOMAN PRAKTIS. untuk Menganalisis Pengeluaran Publik di Tingkat Daerah. Edisi Konferensi

Recommend Documents