PEDOMAN PRAKTIS KESEHATAN REPRODUKSI PADA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
DAFTAR ISI Sambutan Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat ........................... 3 Kata Pengantar Direktur Bina Kesehatan Ibu............................. 5 Bab I
Pendahuluan 1.1. Latar Belakang ....................................................... 7 1.2. Dasar Hukum ......................................................... 9 1.3. Pengertian Dasar .................................................. 10 1.4. Tujuan ................................................................. 10 1.5. Sasaran ................................................................ 11
Bab II
Tahap-tahap bencana ................................................. 12
Bab III
Pengorganisasian tim siaga bencana Kesehatan Reproduksi ................................................................. 14 3.1. Pengorganisasian badan penanggulangan bencana di Indonesia ........................................... 14 3.2. Pengorganisasian tim siaga kesehatan reproduksi pada badan penanggulangan Bencana di Indonesia ............................................................. 14 3.3. Pembagian tanggung jawab pada masing-masing badan penanggulangan bencana .......................... 17 3.4. Pembagian tugas dan tanggung jawab ................ 19 3.5. Pembagian tugas sub tim siaga Kesehatan Reproduksi .......................................................... 19 1
Bab IV
Langkah-langkah penanganan kesehatan reproduksi tiap tahapan penanggulangan bencana .................... 20 4.1. Tahap pra bencana .............................................. 20 4.2. Saat tanggap bencana .......................................... 24 4.2.1. Panduan tindakan operasional .................... 24 4.2.2. Tahapan tindakan operasional ................... 25 4.3. Pasca bencana .................................................... 26
Bab V
Monitoring dan evaluasi ............................................ 28
Daftar Lampiran ...................................................................... 30 Daftar Apendiks ...................................................................... 40 Form Surveillans ...................................................................... 52
2 2
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT Mengingat kondisi negara Indonesia yang secara geografis maupun sosial sangat rentan tehadap bencana baik bencana alam maupun bencana yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, Departemen Kesehatan beserta jajarannya sangat diharapkan untuk lebih bersiap diri dalam menghadapi akibat dari semua bencana tersebut termasuk dampak bencana terhadap status kesehatan masyarakat pada umumnya dan status kesehatan reproduksi masyarakat pada khususnya. Dengan adanya paradigma baru dalam penanganan bencana saat ini, upaya tidak hanya difokuskan pada respon terhadap bencana melainkan juga difokuskan pada pengurangan risiko bencana melalui kesiapan penanggulangan bencana (emergency preparedness). Upaya kesiapan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan melalui penyusunan rencana kesiapsiagaan di bidang kesehatan reproduksi di tiap tingkatan mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Tersusunnya Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia yang dilengkapi dengan rencana kesiapsiagaan ini, diharapkan respon bencana yang cepat, tepat dan efisien melalui penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) untuk kesehatan reproduksi dapat dilaksanakan sejak mulai fase awal bencana. Dengan adanya rencana kesiapsiagaan maka segala kebutuhan dalam penanggulangan bencana termasuk mekanisme koordinasi yang selama ini masih menjadi kendala sudah bisa dipersiapkan sebelum peristiwa bencana itu terjadi, sehingga bila terjadi bencana tinggal mengoperasionalkan rencana kesiapsiagaan yang sudah dibuat. Dalam pedoman ini, dipaparkan langkah-langkah yang harus dilakukan pada tiap tahapan bencana termasuk penyusunan tim siaga kesehatan reproduksi dan penyusunan rencana kesiapsiagaan.
3
Saya menyambut baik terbitnya buku ini, dan mengharapkan semua jajaran Departemen Kesehatan di setiap tingkatan sudah mulai menyusun langkah kesiapsiagaan pada penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Hal ini juga harus disertai dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat maupun di dalam jajaran Departemen Kesehatan sendiri akan pentingnya penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi, mengingat selama ini pelayanan kesehatan reproduksi pada fase awal bencana dianggap tidak penting dan masih belum tersedia. Mudah-mudahan dengan adanya buku pedoman praktis ini akan memudahkan upaya kita dalam mempersiapkan diri lebih baik pada penanganan dampak bencana terutama di bidang kesehatan reproduksi.
4 4
KATA PENGANTAR Pengalaman di Indonesia untuk penanganan permasalahan dalam situasi bencana di lapangan yang paling krusial adalah ketidaksiapan lokal mulai dari pengurangan dampak risiko melalui tahap kesiapsiagaan hingga tahap rehabilitasi. Paradigma baru dalam penanggulangan bencana saat ini adalah upaya tidak hanya difokuskan pada respon terhadap bencana melainkan juga fokus pada pengurangan risiko bencana melalui kesiapan penanggulangan bencana (emergency preparedness) dengan penyusunan rencana kesiapsiagaannya. Kesehatan Reproduksi dalam kondisi darurat sering kali tidak tersedia karena tidak dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak dan bukan merupakan prioritas. Padahal pada kondisi darurat, tetap saja ada ibu-ibu hamil yang membutuhkan pertolongan, tetap ada proses kelahiran yang tidak bisa ditunda ataupun adanya kebutuhan akan layanan keluarga berencana. Dengan mengintegrasikan Paket Pelayanan Awal Minimum (PPAM) atau Minimum Initial Service Package (MISP) Kesehatan Reproduksi ke dalam setiap penanganan bencana di bidang kesehatan, diharapkan kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Departemen Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Technical Guidelines for Health Crisis Response on Disaster) yang diadopsi dari pedoman-pedoman teknis serta referensi yang telah ada. Selain itu, khusus untuk kesehatan reproduksi, juga telah ada Referensi bagi Pengelolaan program. Namun untuk mendukung penerapannya di lapangan, masih diperlukan manajemen penanganan yang lebih spesifik dan lebih praktis, terutama bagi pengelola program. Untuk itu, dengan dukungan UNFPA, Departemen Kesehatan telah menyusun Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Pedoman ini berisi tentang informasi mengenai
5
penanggulangan bencana, langkah-langkah pengorganisasian tim siaga bencana kesehatan reproduksi, dan langkah-langkah yang harus dilakukan pada setiap tahapan bencana, termasuk kesiapsiagaan dalam penerapan PPAM kesehatan reproduksi. Akhirnya, diharapkan agar pedoman praktis kesehatan reproduksi dalam penanggulangan bencana ini dapat membantu pengelola program dalam manajemen penanganan kesehatan reproduksi pada situasi bencana di Indonesia dan pedoman ini kelak akan dimasukkan dalam adendum Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana.
6 6
BAB I. PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap semua jenis bencana yang tidak semuanya dapat diperkirakan datangnya dan tidak semuanya dapat dicegah. Bencana tersebut dapat berupa bencana alam maupun bencana akibat perbuatan manusia. Konflik antar pemeluk agama maupun antar etnis telah beberapa kali terjadi di Indonesia seperti konflik yang terjadi di Kabupaten Sampit dan Sambas di Kalimantan, konflik antar agama di Ambon dan Sulawesi Tengah (Kota Palu dan Kabupaten Poso), dll. Diantara semua jenis bencana, bencana alam merupakan bencana yang paling sering terjadi dan kerap menyebabkan korban jiwa dan dampak kerusakan yang hebat. Tsunami yang melanda provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan Sumatera Utara pada akhir tahun 2004 menyebabkan kematian lebih dari 160,000 orang, 37,000 orang hilang dan 500.000 penduduk kehilangan rumah. Menyusul Tsunami, Gempa besar melanda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) pada akhir bulan Mei 2006 dan merusak lebih dari 550.000 rumah penduduk, 5.760 korban jiwa dan 37,000 korban luka. Setelah kejadian dua bencana besar tersebut, bencana lain datang silih berganti seperti tsunami di pantai selatan Pangandaran, Cilacap sampai Yogyakarta, dan tanah longsor di Sumatera Barat dan beberapa bencana di daerah lainnya . Banyak pihak telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan pada kondisi krisis akibat bencana di atas, namun masih terbatas pada penanganan masalah kesehatan secara umum; sedang kesehatan reproduksi masih belum menjadi prioritas dan sering kali tidak tersedia. Padahal pada kondisi darurat, tetap saja ada ibu-ibu hamil yang membutuhkan pertolongan, tetap ada proses kelahiran yang tidak bisa ditunda ataupun adanya kebutuhan akan layanan keluarga berancana temasuk juga kebutuhan khusus perempuan. 7
Dalam kondisi darurat resiko terjadinya kekerasan berbasis jender cenderung untuk meningkat oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan maupun penanganannya. Guna mewujudkan tersedianya pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas pada situasi apapun terutama situasi emergensi diperlukan kesiapsiagaan semua pihak lintas sektor dan lintas program, baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Departemen Kesehatan RI telah menterjemahkan dan mengadopsi buku “Reproductive Health in refugee situation” yang disusun oleh Inter Agency Working Group on Reproductive Health in emergency situation menjadi buku pedoman: “Kesehatan Reproduksi bagi pengungsi” dan juga telah memulai program kegiatan program penanggulangan kekerasan berbasis gender sejak tahun 2003 sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dan pelaksanaan program kesehatan reproduksi dalam penanganan bencana. Namun demikian, penerapan panduan tersebut di lapangan masih sangat kurang dan program kesehatan reproduksi masih kerap terabaikan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pemahaman dan penerapan program kesehatan reproduksi dalam situasi bencana, Departemen Kesehatan dengan dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA) telah menyusun pedoman praktis pelaksanaan program kesehatan reproduksi dalam situasi bencana bencana. Pedoman ini merupakan buku pelengkap dari buku “Kesehatan Reproduksi bagi pengungsi” dan buku tersebut diterjemahkan dalam bentuk langkah-langkah singkat dalam membentuk Tim Siaga Kesehatan Reproduksi dan mempersiapkan Tim Siaga Kesehatan Reproduksi dalam melaksanakan program pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana, saat tanggap bencana dan pasca bencana. Pemakai buku pedoman ini diharapkan untuk memahami terlebih dahulu buku pedoman “Kesehatan Reproduksi bagi pengungsi” sebelum mempelajari buku pedoman praktis ini.
8 8
1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penanganan kesehatan reproduksi pada penyelenggaraan penanggulangan kesehatan reproduksi adalah: a. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW (Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan). c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. d. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah. e. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. f. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2000 tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang. h. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. i. Kepmenkes Nomor 131/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional. j. UU no 21 tahun 2007 tentang Trafiking. k. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 55, ayat (1) menyatakan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Ayat (2) menyebutkan bahwa kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. bayi, balita, dan anak-anak; b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui; c. penyandang cacat; dan d. orang lanjut usia. l. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan. 9
1.3. PENGERTIAN DASAR a. Bencana Adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2007, bencana dibagi menjadi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. b. Penanggulangan Bencana (Disaster Management) Adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana mencakup tanggap darurat, pemulihan, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. c. Kesehatan Reproduksi Adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya.
1.4. TUJUAN Tujuan Umum Meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas pelaksanaan pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam situasi bencana. Tujuan Khusus 1. Terbentuk dan terkoordinasinya tim yang melibatkan seluruh pihak yang terkait baik dari pemerintah maupun non pemerintah termasuk komponen masyarakat 2. Tersedianya tingkatan. 10 10
rencana
kesiapsiagaan
di
masing-masing
3. Terjaminnya pelaksanaan Paket Pelayanan Awal Minimum untuk Kesehatan Reproduksi pada fase awal bencana.
1.5. SASARAN Panduan ini diperuntukkan bagi : 1. Penanggung jawab dan pengelola program Reproduksi beserta komponen-komponennya.
Kesehatan
2. Penanggung jawab dan pengelola lintas program dan lintas sektor baik pemerintah maupun non pemerintah termasuk lembaga donor dan badan – badan PBB. 3. Penanggung jawab dan pengelola bidang kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana (BPB).
11
BAB II. TAHAP-TAHAP BENCANA Menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 tahapan bencana dibagi menjadi 3 tahap. Tahap – tahap tersebut meliputi : 1. Pra Bencana Tahap pra bencana, dibagi menjadi; a. Fase kesiapan (situasi normal) b. Fase kesiapsiagaan (situasi dimana dinyatakan adanya potensi bencana) Perbedaan antara kedua situasi tersebut terletak pada kondisi masing – masing wilayah pada suatu waktu. Ketika pihak yang berwenang menyatakan bahwa suatu wilayah berpotensi akan terjadi suatu bencana maka situasi yang semula dinyatakan tidak terjadi bencana akan secara otomatis berubah menjadi situasi terdapat potensi bencana. 2. Saat Tanggap Darurat Keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas. (SK Menkes no 145 tahun 2007, Pedoman Penanggulangan Bencana di bidang kesehatan). Pada masa tanggap bencana ditandai dengan besarnya angka kematian kasar di daerah bencana sebesar ≥1 per 10,000 penduduk per hari. Status tanggap darurat akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana. 12 12
3. Pasca Bencana Transisi dari fase tanggap bencana ke fase pasca bencana tidak secara tegas dapat ditetapkan. Keadaan pasca bencana dapat digambarkan dengan keadaan: a) Angka kematian sudah menurun hingga <1 per 10,000 penduduk per hari; b) Ditandai dengan sudah terpenuhinya kebutuhan dasar dari penduduk, kondisi keamanan sudah membaik dan pelayanan kesehatan sudah mulai kembali ke normal. (Berdasarkan manual pelatihan PPAM jarak jauh/MISP distance learning-Reproductive Health in Crisis Situation dan buku Kesehatan Reproduksi Bagi Pengungsi). Tahapan bencana akan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana.
13
BAB III. PENGORGANISASIAN TIM SIAGA KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 3.1. PENGORGANISASIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA Pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 dibagi dalam 3 tingkatan kewenangan sesuai dengan susunan kepemerintahan, yaitu; a. Pada Tingkat Nasional dibentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). b. Pada Tingkat Propinsi dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat propinsi. c. Pada Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat kabupaten/kota. Penanggulangan bencana di bidang kesehatan adalah menjadi tanggung jawab dari Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Departemen Kesehatan dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana di tingkat pusat.
3.2. PENGORGANISASIAN TIM SIAGA KESEHATAN REPRODUKSI DI BAWAH KOORDINASI PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS, DEPKES PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA Berikut ini adalah struktur organisasi penanggulangan bencana berdasarkan UU no. 24 tahun 2007. Keberadaan tim siaga kesehatan reproduksi di tingkat pusat direkomendasikan berada dibawah struktur dan koordinasi Pusat Penanggulangan Krisis Depkes di bawah struktur dari Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana.
14 14
Bagan Posisi Tim Kesehatan Reproduksi dalam Penanganan Bencana di Tingkat Nasional Tingkat Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Departemen Kesehatan - Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Koordinator Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Bidang Data dan informasi Bidang Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan GBV Bidang Logistik Bidang Capacity Building Bidang Promosi (KIE)
Tingkat Propinsi dan Kabupaten Badan Nasional Penanggulangan Bencana Unit Pelaksana Teknis (regional) BNPB PPK regional Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten Sub din Yankes/P2M Tim Siaga Kesehatan Reproduksi
15
Catatan: Pusat Penanggungan Krisis Depkes telah mendirikan 9 regional untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Regional PPK berfungsi sebagai unit fungsional di daerah yang ditunjuk untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan kesehatan dan berfungsi sebagai pusat pengendali bantuan kesehatan, pusat rujukan kesehatan dan pusat informasi kesehatan. Ke-9 regional tsb adalah: 1.
Sumatera Utara, Pusat di Medan dengan wilayah: NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat
2.
Sumatera Selatan, Pusat di Palembang dengan wilayah: Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung dan Bengkulu
3.
DKI Jakarta, Pusat di Jakarta, dengan wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat. Lampung dan Kalimantan Barat
4.
Jawa Tengah, Pusat di Semarang, dengan wilayah: Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
5.
Jawa Timur, Pusat di Surabaya, dengan wilayah: Jawa Timur
6.
Kalimantan Selatan, Pusat di Banjarmasin, dengan wilayah: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
7.
Bali, Pusat di Denpasar, dengan wilayah Bali, NTB dan NTT
8.
Sulawasi Utara, Pusat di Menado, dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara
9.
Sulawesi Selatan, Pusat di Makasar dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku dan sub regional Papua dengan pusat di Jayapura dan mencakup wilayah Papua dan Irian Jaya Barat.
16 16
3.3. PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB PADA MASING–MASING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1. Upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi pada manajemen bencana ada pada tingkat kabupaten/kota adalah tanggung jawab tim siaga kesehatan reproduksi bekerja sama dengan dinas kesehatan kabupaten setempat. 2. Tanggung jawab upaya penanganan masalah kesehatan reproduksi pada tingkatan provinsi bersifat suportif dan rujukan (referal) kepada tim siaga kesehatan reproduksi kabupaten/kota. 3. Tim siaga kesehatan reproduksi pusat bersifat suportif dan rujukan kepada tim kesehatan reproduksi Propinsi. Struktur Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Tim siaga Kesehatan Reproduksi terdiri dari beberapa bidang, dimana setiap bidang terdiri dari koordinator dan anggota. Pemilihan koordinator maupun anggota tim sedapat mungkin berdasarkan bidang kerja dan kemampuan dalam mengelola program kesehatan reproduksi. Koordinator Tim Kespro Penanggung Jawab Kespro Sektor Kesehatan
Bidang data dan informasi
Bidang Pelayanan Kespro dan GBV
Bidang Logistik
....
Wakil Koord: dari non pemerintah yang memiliki peran & fungsi yang relevan
Bidang Capacity Building
Bidang Promosi (KIE)
17
Bagan 2. Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Di bawah ini adalah struktur tim siaga Kesehatan Reproduksi yang direkomendasikan: a. Rekomendasi anggota bidang Data dan Informasi -
Kesga Surveilans IBI NGO/INGO bidang kespro Jejaring PPKtP (Program Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan) Lain-lain
b. Rekomendasi anggota bidang Pelayanan Kespro dan GBV -
Dokter RS- Puskesmas-IDI Bidan RS- Puskesmas-IBI POGI Jejaring PPKtP Lain-lain
c. Rekomendasi anggota bidang logistik -
Kesga TU dinkes IBI BKKBN daerah PMI Lain-lain
d. Rekomendasi anggota bidang capacity building -
18 18
Kesga IBI P2KP/P2KS/ POGI Anggota jejaring PPKtP Perguruan Tinggi Lain-lain
e. Rekomendasi bidang promosi (KIE) -
Promkes IBI NGO/INGO PKK Kader BKKBN daerah Jejaring PPKtP Lain-lain
Catatan: Daftar anggota tersebut adalah bersifat rekomendasi dan penentuannya dapat disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah.
3.4. PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pembagian tugas reproduksi:
dan
tanggung
jawab
tim
siaga
kesehatan
Fungsi dari tim siaga Kesehatan Reproduksi adalah sebagai pelaksana kegiatan kesehatan Reproduksi dalam kondisi bencana
3.5. PEMBAGIAN TUGAS MASING-MASING BIDANG DI BAWAH TIM SIAGA KESEHATAN REPRODUKSI Pembagian tugas sub tim pada tiap tahap bencana dapat dilihat pada lampiran 1.
19
BAB IV. LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA TIAP TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA Tiap-tiap fase bencana memiliki karakteristik/kondisi yang tertentu. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah yang berbeda untuk setiap tahapan bencana. Agar kegiatan dapat berjalan dengan terarah, maka rencana yang disusun oleh Tim Siaga Kesehatan Reproduksi harus bersifat spesifik untuk tiap tahapan bencana yaitu: 1. Pada Tahap Prabencana baik dalam situasi normal dan potensi bencana, dilakukan penyusunan Rencana kesiapsiagaan yang dapat dipergunakan untuk segala jenis bencana. 2. Pada Tahap Tanggap Bencana, dilakukan pengaktifan Rencana Operasi (Operational Plan) yang merupakan operasionalisasi Rencana Kesiapsiagaan. 3. Pada Tahap Pasca Bencana, dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
4.1. TAHAP PRABENCANA Tindakan yang dilakukan adalah penyusunan rencana kesiapsiagaan kesehatan reproduksi pada setiap tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat kabupaten/kota, propinsi dan tingkat pusat. Rencana Kesiapsiagaan Adalah rencana kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Tujuan rencana Kesiapsiagaan 1. Membangun kesadaran stakeholder agar turut aktif dalam program penanganan bencana. 20 20
2. Memastikan koordinasi yang efektif dari respon bencana. 3. Memastikan respon bencana yang cepat, tepat dan efisien melalui penerapan Paket Pelayanan Awal Minimum untuk Kesehatan Reproduksi sejak fase awal bencana. Waktu penyusunan -
Pada kondisi normal sebelum terjadi bencana Rencana kesiapsiagaan disusun pada kondisi normal sebelum terjadi bencana dan harus direview dan direvisi secara berkala sesuai dengan perkembangan kondisi daerah setempat (minimal 1 tahun sekali).
-
Pada saat terdapat potensi bencana Rencana kesiapsiagaan harus disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Pada saat terdapat potensi bencana dimana sering terjadi perubahan kondisi daerah, maka frekuensi review dan revisi rencana kesiapsiagaan harus ditingkatkan. Disamping itu harus pula ditingkatkan persiapan operasionalisasi dari rencana kesiapsiagaan tersebut.
Tahap penyusunan rencana kesiapsiagaan 1. Tahap persiapan a. Pembentukan tim kesehatan reproduksi (telah dijelaskan pada bab III). b. Mengadakan pertemuan/lokakarya untuk mendapatkan kesepahaman tentang konsep PPAM (Paket Pelayanan Awal Minimum) dan penerapannya dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan pada tahap berikutnya. Penjelasan PPAM dapat dilihat pada apendiks 2 dan pada buku Pedoman Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi. 2. Tahap penyusunan rencana kesiapsiagaan a. Identifikasi data-data kesehatan reproduksi (baik data cakupan maupun data sarana yang ada), termasuk data kerentanan di wilayah tsb. b. Pembuatan peta. 21
c. Tindakan untuk mengurangi kerentanan dan risiko kesehatan reproduksi. d. Penyiapan komponen rencana kesiapsiagaan. Proses identifikasi kerentanan kesehatan reproduksi dalam masyarakat melalui langkah; 1.
Menilai status kesehatan reproduksi setempat berdasarkan indikator kesehatan reproduksi yang ada seperti angka kematian ibu, dll. (selengkapnya lihat apendiks 3)
2.
Mengenali faktor – faktor kerentanan kesehatan reproduksi seperti faktor kemiskinan, akses terbatas ke pelayanan kesehatan reproduksi, ketrampilan tenaga kesehatan dll. (selengkapnya lihat appendix 4 dan pencatatan hasil penilaian pada lampiran 2)
Peta Kerentanan dan Risiko Peta adalah salah satu dari cara terbaik untuk mempresentasikan hasil dari penilaian kerentanan, dan analisa risiko. Langkah – Langkah Menggambar Peta 1.
Membuat simbol – simbol yang menggambarkan; a. Kelompok – kelompok rentan seperti ibu hamil dan bayi . b. Kelompok risiko tinggi kesehatan reproduksi pada populasi yang ada dalam wilayah setempat seperti : wilayah dengan prevalensi HIV, IMS, dll. c. Masalah kesehatan reproduksi pada masyarakat seperti tingginya jumlah kematian ibu, bayi dll. d. Tenaga kesehatan khususnya dalam bidang kesehatan reproduksi. e. Fasilitas kesehatan dan alur rujukan pelayanan kesehatan reproduksi (puskesmas PONED dan Rumah sakit PONEK)
2.
22 22
Menggambar alur yang menghubungkan antara populasi setempat dengan fasilitas layanan kesehatan reproduksi
terdekat dan alur rujukan kesehatan reproduksi.
antar
fasilitas
layanan
Penyiapan Komponen Kesiapan Penanggulangan Bencana Komponen kesiapan penanggulangan bencana meliputi; 1.
Sumber daya manusia Tim siaga kesehatan reproduksi bertanggung jawab untuk menyiapkan kemampuan sumber daya manusia untuk pelaksanaan rencana kesiapsiagaan sesuai bidangnya masing-masing.
2.
Pengorganisasian: sesuai pengorganisasian pada bab II
3.
Fasilitas, alat dan bahan Langkah-langkah: a. Mengidentifikasi reproduksi
kebutuhan
logistik
kesehatan
b. Mengidentifikasi tempat penyimpanan logistik c. Mengidentifikasi tempat pelayanan d. Mengidentifikasi institusi/organisasi (nasional/ internasional) yang memiliki potensi dalam penyediaan logistik dan fasilitas kesehatan reproduksi. Penyediaan dan penyiapan kebutuhan material Kesehatan Reproduksi yang terdiri dari: a. RH kit b. Bidan kit (di luar paket RH kit) c. Individual kit: hygiene kit, kit bayi, kit ibu hamil, kit ibu bersalin d. Peralatan penunjang Kesehatan generator, lampu penerangan dll
Reproduksi:
tenda,
Selengkapnya lihat pada appendiks 5 dan lampiran 3. 4.
Perencanaan anggaran Tiap tingkatan pemerintahan perlu menyiapkan alokasi anggaran dan memobilisasi anggaran untuk membiayai rencana kegiatan pada rencana kesiapsiagaan. 23
5.
Komunikasi, Informasi dan Edukasi Langkah yang dilakukan adalah: Penyusunan materi KIE yang berkaitan dengan situasi bencana seperti: o Bagaimana mendapatkan pelayanan dalam kondisi bencana o
Tempat-tempat pelayanan yang tersedia dll
Dan menyebarkannya secara luas kepada masyarakat. 6.
Penyiapan Mekanisme Respon Penyiapan mekanisme respon dapat dilakukan dengan melakukan gladi/simulasi pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi tanggap bencana. Simulasi pelaksanaan berdasarkan rencana kesiapsiagaan dan tindakan operasional yang akan dibahas pada bagian berikutnya.
Tindak Lanjut Pasca Penyusunan Rencana Kesiapsiagaan 1. Pengesahan dan penetapannya dengan landasan hukum 2. Sosialisasi kepada pihak-pihak terkait 3. Pelaksanaan rencana kesiapsiagaan
4.2. SAAT TANGGAP BENCANA 4.2.1 Panduan Tindakan Operasional Tindakan yang dilakukan: -
operasionalisasi dari rencana kesipasiagaan dibawah koordinasi koordinator tim siaga kesehatan reproduksi.
Tujuan pelaksanaan tindakan operasional : Untuk memberikan respon yang cepat, tepat dan sistematis segera setelah dan selama tanggap bencana, sehingga efek yang ditimbulkan bencana terhadap kesehatan reproduksi dapat seminimal mungkin.
24 24
4.2.2 Tahapan Tindakan Operasional Tindakan operasional dari rencana kesiapsiagaan dibedakan menjadi respon awal dan respon lanjutan. 1. Respon Awal a. Penentuan Tingkat wewenang penanganan bencana: tingkat kabupaten/propinsi/nasional
BENCANA
Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Kabupaten
Tidak tertangani
Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Propinsi Tidak tertangani
Tim Siaga Kesehatan Reproduksi PPK Pusat
Tidak tertangani
PPK regional setempat
Keterangan Dalam hal terjadi bencana, maka tanggung jawab pertama upaya penanganan kesehatan reproduksi ada pada tingkatan kabupaten/kota, Manakala masalah Kesehatan Reproduksi yang timbul tidak tertangani oleh tim tingkat kabupaten, maka upaya penanganan akan mendapat dukungan dari tingkat di atasnya.
b. Mengintegrasikan tim siaga kespro ke dalam tim koordinasi Badan Penanggulangan Bencana 2. Mobilisasi tim siaga kesehatan reproduksi untuk melakukan penilaian awal dan kegiatan lain secara simultan sesuai fungsi dari masing-masing sub tim. Penilaian Awal Kesehatan Reproduksi secara Cepat a. Tujuan: -
untuk mengukur besarnya masalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi akibat bencana, dampak yang terjadi maupun yang mungkin terjadi terhadap kesehatan reproduksi. 25
-
menjadi acuan bagi upaya kesehatan reproduksi yang tepat dalam penanggulangan dampak bencana terhadap kesehatan reproduksi.
b. Penanggung jawab: koordinator bidang penilai pada tim siaga kesehatan reproduksi c. Waktu pelaksanaan: terintegrasi dengan penilaian kesehatan secara umum, dan waktu pelaksanaannya tidak lebih dari 72 jam setelah bencana terjadi. Penilaian awal kesehatan secara cepat dilakukan melalui alur sebagai berikut; Koordinator Tim Siaga Kesehatan Reproduksi Bidang Data dan Informasi Mereview sumber informasi yang tersedia, berdasarkan rencana kesiapsiagaan Mengunjungi daerah bencana dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dengan cara; Mengisi form penilaian cepat kesehatan reproduksi untuk PPAM pada lampiran 4 Menganalisa informasi yang terkumpulkan dengan cepat Memberikan rekomendasi kepada koordinator Tim Siaga Kesehatan Reproduksi untuk operasionalisasi rencana kesiapsiagaan sesegera mungkin
4.3. PASCA BENCANA Kegiatan difokuskan pada upaya pemulihan kondisi kesehatan reproduksi. Secara definisi pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, 26 26
prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dan difokuskan pada perencanaan pelaksanaan kesehatan reproduksi komprehensif. Pelayanan kespro komprehensif meliputi : a. b. c. d. e. f.
KIA KB IMS, HIV dan AIDS Kespro Remaja Kespro usia lanjut Kasus kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual
Kegiatan Pemulihan ini meliputi kegiatan: 1.
Melakukan assessment untuk menilai kesiapan pelayanan Kesehatan Reproduksi sesuai kondisi normal Penanggung jawab: Koordinator bidang data & informasi Data yang dikumpulkan meliputi: a. Validasi data penduduk pasca bencana (mengacu pada apendiks 3) b. Lihat data-data awal kesehatan reproduksi sebelum bencana c. Mengidentifikasi sarana dan pra sarana (fasilitas kesehatan, ketersediaan staff, termasuk ketersediaan alat dan bahan) yang dapat direhabilitasi dan dikembangkan untuk pelaksanaan pelayanan RH yang komprehensif terpadu.
2.
Perencanaan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi komprehensif terpadu Perencanaan disusun berdasarkan hasil dari proses assessment. Komponen perencanaan meliputi : sumber daya manusia, fasilitas, alat dan bahan, anggaran.
3.
Pelaksanaan Upaya Pemulihan Kesehatan Reproduksi Operasionalisasi dari perencanaan komprehensif terpadu.
pelaksanaan
kespro
27
BAB V. MONITORING DAN EVALUASI Tujuan keseluruhan dari Monitoring dan evaluasi adalah untuk mengukur efektifitas program, identifikasi permasalahan, mendapat pelajaran, dan meningkatkan performance secara keseluruhan. Aktivitas M&E digunakan untuk menilai kemajuan dari pelaksanaan hasil perencanaan dan menemukan kelemahan dalam penyusunan rencana. Format monitoring dan evaluasi dapat dilihat pada lampiran 5.
28 28
DAFTAR LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5.
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
1 2 3 4 5
: : : : :
Pembagian tugas sub tim kesehatan reproduksi Hasil identifikasi kerentanan kesehatan reproduksi Hasil checklist stok logistik RH kit formulir penilaian cepat formulir monitoring - evaluasi
DAFTAR APPENDIKS 1. 2. 3. 4. 5.
Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks Appendiks
1 2 3 4 5
: : : : :
Glossary Pelaksanaan PPAM Indikator Kesehatan Reproduksi Faktor kerentanan RH supplies
29
30 30
Koordinator Tim Siaga Kespro
pentingnya memasukkan komponen kespro dalam agenda pertemuan koordinasi kesehatan
• Meyakinkan akan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil tindak lanjut
• Memantau
pelaksanaan tindak lanjut hasil perencanaan
• Mengorganisasikan
rencana kesiapsiagaan
• pembuatan
bahaya, kerentanan dan resiko kespro
• proses penilaian
Mengkoordinasikan:
• Melakukan koordinasi
menyusun rencana penanganan kesehatan reproduksi dalam penanggulangan bencana.
Dalam situasi terdapat potensi bencana
Dalam situasi tidak ada bencana
Pra Bencana
dengan pemerintah pusat dan regional dalam perencanaan dan pelaksanaan program Kespro
• Berkoordinasi
teknis dan saran bagi Koord. siaga kespro dan seluruh organisasi yang terkait bidang kespro;
• Memberikan bantuan
program Kespro
• Sebagai focal point
Tanggap Darurat
Lampiran 1. Pembagian Tugas Sub Tim Siaga Kesehatan Reproduksi
koordinasi, rehabilitasi dan rekonstruksi
• Melakukan
Pasca Bencana
31
Bidang Pelayanan dan Kekerasan berbasis Gender
Bidang Data dan Informasi
kerjasama RS swasta maupun pemerintah untuk menjadi RS rujukan dalam kondisi emergency Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes)
• Mempersiapkan
rujukan Kespro dalam kondisi darurat dgn menunjuk RS tertentu sbg pusat rujukan
• Merencanakan sistem
Wilayah Kespro
• Membuat Pemetaan
dasar SDM, sarana dan prasarana kespro
• Mempersiapkan data
bahaya, kerentanan dan analisa resiko Kespro
• Melakukan penilaian
kesiapan Tim pelayanan
• Memastikan
• Mengadaptasi dan memperkenalkan formulir sederhana untuk memonitor aktivitas Kespro selama fase kegawatdaruratan yang dapat menjadi lebih komprehensif
• Memastikan pelayanan PPAM untuk kelompok spesifik: ibu hamil, menyusui dll.
pelaksanaan PPAM Kespro
• Melakukan evaluasi
menganalisa, dan mendistribusikan data hasil penilaian cepat untuk digunakan pihak yang berkepentingan;
• Mengumpulkan,
indikator standar untuk memonitor hasil PPAM;
• Menggunakan
32 32
Bidang Logistik
pengadaan alat & bahan untuk persediaan
• Merencanakan
• Pemantapan jejaring
standard untuk pelayananan Kesehatan Reproduksi
• Sosialisasi protokol
untuk memasukan pelayanan Kespro dan Kekerasan berbasis Gender dalam situasi bencana.
• Advokasi Kepmen
ketersediaan Logistik untuk pelayanan kespro
• Menjamin pelaporan
• Pencatatan dan
Kespro
• Distribusi Logistik
tim gerak cepat menempatkan posko-posko pelayanan kespro
• mengaktifkan
masing koordinator lapangan dan anggotanya yang mempunyai tanggung jawab pada pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi telah berada di masing – masing tempat
• Memastikan masing–
teratur kepada tim koordinasi kesehatan.
• Melapor secara
bila program tersebut sudah berkembang;
pelaporan
• Pencatatan dan
pemakaian logistik
• Pemantauan
33
Bidang Capacity Building
cepat kespro
• Melatih tim gerak
cepat kespro
• Membentuk tim gerak
dan pelatihan manajemen bencana
• Melakukan Pendidikan
sistem pre-order
• Pengadaan barang
pemeliharaan RH Kits (minimal 6 bulan untuk obat-obatan yang akan kadaluarsa untuk dikirimkan ke Puskesmas)
• Pencatatan dan
mekanisme distribusi
• Pengadaaan barang • Menyusunan
(stockpiling kondisi emergency dan penyimpanan maupun pengisian ulang. distribusi
• Menentukan titik
pencatatan dan pelaporan distribusi logistik
• Membuat sistem ketersedian fasilitas untuk memenuhi kebutuhan reproduksi.
• Memastikan
proses pembelajaran (lessons learnt) untuk perbaikan ke depan
• Menginventaris
34 34
Bidang KIE
keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelayanan Kespro pada saat bencana.
• Pendidikan tentang
yang sudah di susun
• Sosialisasi materi KIE
materi KIE untuk masyarakat: bagaimana mendapatkan pelayanan saat kondisi darurat, tempat-tempat yang bisa melayani dalam kondisi darurat (sesuai perjanjian kerjasama dengan RS dan layanan yang lain)
• Menyusun materi-
Sosialisasi materi KIE yang sudah di susun
Melakukan kegiatan KIE di daerah pengungsian bekerja sama dengan bidang Pelayanan
masyarakat
• Pemberdayaan
materi KIE situasi pasca bencana
• Penyusun
materi yang ada berdasarkan pengalaman masa darurat dan melakukan revisi sesuai kebutuhan
• Mengevaluasi
rencana kebutuhan pelatihan (manajemen dan teknis) di bidang Kesehatan Reproduksi
• Menyusun
35
Sumber Daya Manusia
Pelayanan
Tersedia
Distribusi Umur dan Sex
Total Populasi saat ini
Total Populasi sebelumnya
Penilai
Tanggal Asesmen/penilaian:
Latar belakang
Batas Wilayah
Tempat Penyimpanan
Area Wilayah:
Lampiran 4. Form Penilaian Cepat
Jenis RH Kit
Keluaran Program
Ya
Tidak
Kebutuhan Pasokan
Kondisi Kesehatan Reproduksi
Lampiran 3. Hasil Cek List Stok Logistik RH Kit
Keadaan Lingkungan
Tekanan Dinamis
Akar Masalah
Faktor Kerentanan Kesehatan Reproduksi
Lampiran 2. Hasil Identifikasi Kerentanan Kesehatan Reproduksi
Keterangan
Data Pendukung
36 36
RS yang mempunyai fasilitas obstetrik emergensi
Jumlah dan lokasi Sakit dengan PONEK
Jumlah dan lokasi puskesmas dengan PONEK
Ahli kebidanan
Ahli anestesi
Ahli bedah
Dokter umum
Bidan
Perawat
2
3
4
5
6
7
8
9
Fasilitas dan tenaga kesehatan
Perkiraan Kebutuhan Blood Transfussion Jumlah
IMS dan pencegahan transmisi HIV dan AIDS
ibu hamil
Safe Motherhood
Wanita: ≥ 50 tahun
Wanita usia reproduksi: 15-49 tahun
Anak: 6-14 tahun
Anak 2-5 tahun
1
C
B
Korban Hidup
A
Bayi 0-1 tahun
Korban Hidup
No.
Kondisi (Layak atau Tidak Layak)
Jumlah
Deskripsikan
37
Jenis Indikator
Proses
Prabencana Masukan
Tahapan Bencana
Dilakukan Idem Idem Minimal (sosialisasi dan pengesahan) setidaknya 1 (kegiatan koordinatif) Ada
Penyiapan Komponen Kesiapan Bencana
Lokakarya Rencana kesiapsiagaan
Kegiatan Tindak Lanjut
Dokumen Rencana kesiapsiagaan
Ada
Kelengkapan Organisasi
Penilaian Kerentanan
Ada
Pencapaian Target (Nilai Minimal)
Struktur Organisasi
Elemen
Indikator
Lembar Monitoring - Evaluasi Kegiatan Tim Siaga Kesehatan Reproduksi
Lampiran 5. Tabel Monitoring - Evaluasi
38 38
Tanggap Bencana
Seluruh koordinator sub tim kesehatan reproduksi berfungsi dibawah koordinasi koordinator Tim
Keluaran
Sistem rujukan untuk kegawatdaruratan berfungsi 24 jam setiap hari
Rumah sakit rujukan dinilai dan mendukung upaya pemenuhan staf yang berkualifikasi, peralatan dan kebutuhan suplai
Menghitung jumlah paket persalinan bersih yang dibutuhkan untuk kelahiran selama 3 bulan
Kit untuk persalinan yang bersih tersedia dan terdistribusi
Darah untuk transfusi secara konsisten dilakukan screening
Kondom tersedia
Staf mendapat pelatihan tentang pengetahuan mengenai Universal Precaution
Logistik mencukupi dan tersedia untuk melaksanakan Universal Precaution
Staf terlatih dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dan penanganannya
Mengkoordinasikan semua sub tim untuk mencegah kekerasan seksual
Logistik untuk PPAM tersedia dan data kesehatan terkumpulkan
Ket: seluruh output dalam indikator adalah masukan bagi tanggap bencana
Masukan
39
Pasca Bencana
Keluaran
Proses
Masukan
Rekapan rutin penilaian statistik
Dilakukan Dilakukan
Mengidentifikasi lokasi yang sesuai bagi pelaksanaan pelayanan RH yang komprehensif
Menilai kapasitas staf untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif
Ada Ada
Hasil penilaian dari pengetahuan dan perilaku Kesehatan Reproduksi
Rekomendasi
Data Mortalitas Maternal dan Neonatus
Penyusunan hasil penilaian dan rekomendasi
Minimal satu dari: Diskusi Kelompok terfokus, Wawancara mendalam, survey berbasis masyarakat
pengumpulan data dan informasi pengetahuan kesehatan reproduksi, sikap dan perilaku dari populasi setempat
Pengumpulan data dan informasi Prevalensi pemakaian kontrasepsi dan metode yang disukai
Appendiks 1. Glossary BENCANA ALAM Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. BENCANA NON ALAM Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. BENCANA SOSIAL Adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. KESIAPSIAGAAN Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. MITIGASI Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. TANGGAP DARURAT Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 40 40
PEMULIHAN Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. REHABILITASI Adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. REKONSTRUKSI Adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. RAWAN BENCANA (KERENTANAN) Adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. RISIKO BENCANA Adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
41
PENILAIAN KERENTANAN Adalah suatu prosedur untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan kemungkinan – kemungkinan efeknya yang dapat mempengaruhi komunitas, aktivitas, dan organisasi. ANALISA RESIKO Adalah suatu proses menentukan asal dan skala dari dampak (berkenaan dengan bencana) yang dapat diantisipasi pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Analisa resiko melibatkan kombinasi dari teori dan data empiris yang berkaitan dengan kemungkinan dari bahaya bencana yang diketahui akibat kekuatan tertentu atau intensitas yang terjadi pada tiap area (“pemetaan bahaya”) dan dampak (baik fisik maupun fungsi) akibat dari hasil tiap unsur resiko di tiap area yang diakibatkan masing – masing potensi bahaya bencana (penilaian kerentanan dan perkiraan dampak yang mungkin timbul)
42 42
Apendiks 2. Paket Pelayanan Awal Minimal Kesehatan Reproduksi (selanjutnya akan disebut sebagai PPAM). a.
Definisi PPAM adalah paket intervensi minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi pada situasi bencana.
b.
Tujuan 1. Mengidentifikasi satu atau beberapa organisasi dan individu yang mampu mengkoordinasi dan menyelenggarakan PPAM 2. Mencegah dan mengelola kekerasan seksual dan akibatnya 3. Menekan penularan HIV melalui:
•
Melaksanakan tindakan pencegahan umum (Universal Precaution) terhadap HIV/AIDS
•
Menjamin tersedianya kondom secara gratis
4. Mencegah peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal dan bayi baru lahir dengan:
•
Menyediakan kit yang berisi alat persalinan yang bersih untuk dapat digunakan oleh ibu guna menjamin persalinan bersih di rumah.
•
Menyediakan kit persalinan guna menjamin persalinan yang bersih dan aman, dan
•
Memantapkan sistem rujukan untuk mengelola kasus gawat bencana kebidanan
5. Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif, terintegrasi dengan puskesmas dan rumah sakit.
43
c.
Komponen PPAM 1. Identifikasi organisasi dan individu untuk memfasilitasi koordinasi dan implementasi PPAM Focal point ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan kesehatan reproduksi sejak awal untuk mengatasi keadaan gawat darurat. Focal point akan bekerja dibawah koordinator umum bidang kesehatan. Semua organisasi pemberi bantuan harus bekerja sesuai dengan tugasnya dan siap siaga terhadap keadaan darurat. Kepekaan terhadap aspek kesehatan reproduksi dan gender harus selalu ditekankan dalam setiap pelatihan sumber daya manusia. Tenaga kesehatan yang berpengalaman dalam bidang kesehatan reproduksi harus ditempatkan paling sedikit selama 6 bulan, sesuai dengan waktu yang diperkirakan untuk memantapkan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. 2. Pencegahan akibatnya
dan
manajemen
kekerasan
seksual
dan
Semua petugas yang terlibat dalam penggulangan keadaan darurat harus sensitif akan masalah kekerasan seksual. Langkahlangkah untuk membantu korban kekerasan seksual, termasuk perkosaan, harus telah disusun pada fase awal keadaan darurat. Korban kekerasan seksual harus segera dirujuk ke fasilitas kesehatan dan pihak yang berwajib harus terlibat untuk memberikan perlindungan dan dukungan hukum. 3. Pencegahan morbiditas dan mortalitas maternal dan bayi baru lahir a. Penyediaan kit persalinan bersih untuk ibu dalam upaya meningkatkan persalinan bersih di rumah. Kit persalinan sederhana harus disediakan sehingga setiap saat dapat dipergunakan untuk persalinan yang terpaksa dilakukan dirumah.
44 44
b. Penyediaan kit persalinan bidan untuk membantu persalinan bersih dan aman. Pada fase awal keadaan darurat, persalinan sering terjadi diluar fasilitas kesehatan sehingga kit persalinan bidan penting untuk menjamin persalinan yang bersih dan aman. c. Penyusunan sistem rujukan untuk mengelola gawat darurat kebidanan Diperkirakan 5% – 10% persalinan akan membutuhkan bedah Caesar. Kasus komplikasi lainnya seperti komplikasi aborsi juga harus di rujuk ke rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan darurat kebidanan komprehensif (PONEK). Oleh karena itu, sistem rujukan yang mampu menangani komplikasi kebidanan 24 jam sehari harus segera tersedia. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pemerintah setempat mengenai kebijakan dan prosedur sistem rujukan. Alat transportasi, tenaga yang terampil, alat dan suplai harus tersedia. 4. Menekan penularan HIV a. Mematuhi dan melaksanakan kewaspadaan universal/ universal precaution terhadap HIV dan AIDS Tindakan kewaspadaan universal harus ditekankan pada pertemuan pertama dengan para koordinator kesehatan. Dalam keadaan darurat, terdapat kecenderungan mengabaikan tindakan kewaspadaan universal sehingga membahayakan pasien dan juga petugas kesehatan. b. Menjamin ketersediaan kondom gratis Ketersediaan kondom harus dijamin sejak awal dalam jumlah cukup. Ketersediaan kondom di fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya juga harus diinformasikan kepada masyarakat.
45
c. Mencegah peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal dan bayi baru lahir. 5. Perencanaan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan dasar Rencana pengintegrasian pelayanan kesehatan reproduksi ke dalam pelayanan kesehatan dasar dilakukan sejak awal pelaksanaan PPAM, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a. Pengumpulan informasi kematian maternal dan bayi baru lahir, prevalensi IMS/HIV dan prevalensi pemakaian kontrasepsi b. Identifikasi fasilitas kesehatan yang memadai untuk pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif dengan memperhatikan faktor keamanan, keterjangkauan, privasi, ketersediaan alat dan suplai, ketersediaan air bersih dan sanitasi serta kondisi asepsis. d
Evaluasi PPAM Kesehatan Reproduksi Langkah-langkah yang dilakukan: 1. Menetapkan ruang lingkup evaluasi 2. Melakukan evaluasi 3. Menganalisa 4. Mengambil Kesimpulan 5. Mendokumentasikan 6. Melaporkan Hasil
46 46
Apendiks 3. Indikator Kesehatan Reproduksi Berdasar profil kesehatan reproduksi tahun 2003, di Indonesia secara umum didapatkan beberapa masalah kesehatan reproduksi yang membutuhkan penanganan segera, antara lain: ■ Angka komplikasi dan angka kematian ibu yang masih tinggi ■ Pelayanan serta perawatan selama masa kehamilan dan persalinan masih belum optimal. ■ Sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan obstetrik yang masih sering tertunda karena beberapa faktor. ■ Status kesehatan reproduksi dan akses pelayanan KB masih kurang terpenuhi dan kurang terjangkau oleh sebagian wanita. ■ Resiko terjangkitnya IMS dan HIV dan AIDS meningkat baik pada wanita maupun pria Adapun indikator kesehatan reproduksi meliputi : 1. Data populasi dasar ■ Total penduduk ■ Jumlah ibu hamil ■ Jumlah wanita usia subur ■ Jumlah ibu bersalin ■ Jumlah pria usia subur ■ Jumlah ibu menyusui 2. Kesehatan ibu dan anak ■ Angka kematian ibu ■ Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih ■ Angka kematian bayi 47
■ Proporsi penanganan kasus komplikasi obstetri terhadap persalinan total ■ Indikator lain : o Angka kelahiran kasar o Cakupan perawatan postpartum o Angka lahir mati o Insidens komplikasi kebidanan o Cakupan pelayanan Ante Natal Care/ANC K1 dan K4 o Insidens aborsi tidak aman dan spontan 3. Keluarga Berencana ■ Unmet Need (Kebutuhan yang tidak terpenuhi) KB ■ Cakupan pelayanan KB CPR/Contraceptive Prevalence Rate ■ Persentase kegagalan dan komplikasi pemakaian kontrasepsi ■ Persentase dari tiap jenis kontrasepsi yang digunakan 4. Pencegahan dan penanggulangan IMS, termasuk HIV dan AIDS : ■ Insidens kasus IMS ■ Insidens kasus HIV dan AIDS 5. GBV (Kekerasan Berbasis Jender) ■ Insidens kasus GBV (Kekerasan Berbasis Jender)
48 48
Apendiks 4. Faktor Kerentanan Kesehatan Reproduksi a. Akar masalah meliputi; Kemiskinan, Akses yang terbatas pada pelayanan Kespro, sebaran usia reproduksi dan penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. b. Tekanan dinamis meliputi; Kekurangan (Institusi pelayanan kespro, Pelatihan terhadap tenaga kesehatan, Kemampuan tenaga kesehatan dan Informasi mengenai permasalahan kespro) dan Tekanan makro (Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang cepat, Pembiayaan kesehatan). c. Keadaan lingkungan meliputi; Lingkungan fisik yang rapuh (Lokasi pelayanan kespro yang rawan, Bangunan dan infrastruktur pelayanan kespro yang tidak terlindungi), Keadaan Ekonomi yang rapuh berupa tingkat pendapatan yang rendah, Kelompok khusus yang beresiko tinggi terhadap masalah kespro, Prevalensi output program kesehatan reproduksi dan Aksi Publik berupa kurangnya persiapan terhadap datangnya bencana.
49
Apendiks 5 Identifikasi logistik RH Kit Blok 1 Kit
Isi
Kode Warna
Kit 0
Kit Administrasi
Oranye
Kit 1
Kondom
Merah
a
Kondom pria
4 1
Persalinan Bersih a
Keterangan
1
b Kondom wanita Kit 2
Biru Tua
Individual
4/unit
b Penolong persalinan
50 50
Jumlah Boks
50/box
1
Kit 3
Kit Pengelolaan Perkosaan
Merah Jambu
1
Kit 4
Kit alat kontrasepsi oral dan injeksi
Putih
1
Kit 5
Kit Pengelolaan IMS
Turquoise/ Biru Kehijauan
1
1 unit/box
Blok 2 Kit
Isi
Kode Warna
Jumlah Boks
Keterangan
Kit 6
Kit Persalinan Klinis (dengan sterilisator)
Coklat
6/unit
5/6 (disimpan di suhu dingin)
Kit 7
IUD Kit
Hitam
1
Kit 8
Pengelolaan abortus dan komplikasi pasca abortus (tanpa sterilisator)
Kuning
2/unit
Kit 9
Pengelolaan robekan jalan lahir (cerviks dan vagina) dan pemeriksaan per vagina(tanpa sterilisator)
Ungu
1
Kit 10
Kit vakum ekstraktor
Abu-abu
1
Kit
Isi
Kode Warna
Kit 11
Kit rujukan kesehatan reproduksi
Hijau Terang
2/2 cool (disimpan di suhu dingin)
Blok 3
a
Pakai ulang
Kit tranfusi darah
Keterangan
1
b Obat-obatan dan alat habis pakai
Kit 12
Jumlah Boks
Hijau Tua
34
34/34 (disimpan di suhu dingin)
2
2/2 (disimpan di suhu dingin)
51
Contoh Formulir Surveilans Kesehatan Reproduksi Pada Fase Emergensi Bulan: _________________
Tahun: _________________
Lokasi: _________________
WUS: _________________
Total Populasi: _________________
Safe Motherhood – Perawatan Antepartum
<19 tahun
1
>19 tahun
1a Jumlah kunjungan antenatal (K1)
0
1b Jumlah kunjungan antenatal (K4)
0
1c Total kunjungan antenatal
0
1d Jumlah ibu hamil mendapat screening syphilis
0
1e Jumlah ibu hamil dengan test positif syphilis
0
2
52 52
Total
Safe Motherhood – Perawatan Intrapartum
RS
Puskesmas
Rumah
Total
2a
Jumlah persalinan oleh tenaga kesehatan terampil
0
Jumlah persalinan oleh tenaga non kesehatan (dukun, dll)
0
2b 2c
Jumlah kelahiran hidup
0
2d
Jumlah lahir mati (>24 minggu kehamilan)
0
2e
Jumlah BBLR (<2500 gram)
0
2f
Jumlah kematian neonatal (≤ 28 hari)
0
2g
Jumlah komplikasi aborsi tertangani (spontan atau elektif)
0
2h
Jumlah komplikasi obstetri lain yang tertangani
0
2i
Jumlah kematian maternal
0
3 Safe Motherhood – Perawatan Postpartum 3a Jumlah kunjungan post partum (periode 42 hari pasca persalinan)
4 Kekerasan Seksual
Number
Number
4a Jumlah kekerasan seksual yang dilaporkan 4b
Jumlah kasus yang mendapat perawatan medis dalam waktu 3 hari pasca kejadian
5 IMS dan HIV/AIDS 5a Jumlah unit darah yang ditransfusikan
Jumlah
5b
Jumlah unit darah transfusi yang di test HIV
5c
Jumlah kondom yang didistribusikan
5d Jumlah kasus IMS yang ditangani
Laki
Perempuan
Total
Akseptor Lama
Dropouts
Total
- urethral dischrage/duh uretra - ulkus genital - vaginal discharge/duh vagina
6 KB 6a Jumlah Akseptor KB Dengan metode
Akseptor Baru
- Suntik - Pil - IUD - MOW/MOP Total
53
54 54
