Lampiran XLI Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : SK.2162/HK.208/XI/Diklat-2010 Tanggal : 16 November 2010 PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KETERAMPILAN KHUSUS PELAUT INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE 1. Isi Diklat. a. Ruang Lingkup Program Diklat ini harus mengacu kepada ketentuan Regulation A-II/2 dan B-V/5 STCW code serta IMDG Code chapter 1.3 untuk shore based personal. Diklat ini diperuntukkan kepada personil kapal yang bertanggung jawab terhadap penanganan muatan berbahaya di atas kapal dan personil darat termasuk pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan lewat laut dan termasuk dalam segala aspek penanganan muatan berbahaya, ex ; pengklasan, pengemasan, pemuatan, pemisahan dll. Kurikulum program diklat dan beban belajar mengacu kepada peraturan kurikulum diklat keterampilan khusus pelaut (DKKP) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Diklat Perhubungan atau IMO Model Course 1.10 ” Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes”. b. Tujuan Program. Setelah menyelesaikan diklat, peserta diklat diharapkan memiliki keterampilan dalam mengenali, menyiapkan dan menangani pengangkutan muatan barang berbahaya dan bahan-bahan penyebab pencemaran di laut. Peserta diklat memahami implikasi terhadap peraturan-peraturan dan dengan tepat menerapkan atau memverifikasi pemenuhan dengan: 1) petunjuk penanganan seperti tercantum dalam IMDG Code dan lampirannya. 2) IMO/ILO/UNECE guidelines for The packing of Cargo Transport Units (CTUs). 3) rekomendasi dalam pengangkutan dengan aman muatan berbahaya dan aktifitasnya di daerah pelabuhan. 4) ketentuan yang berhubungan dengan pengangkutan muatan berbahaya seperti tercantum dalam: code of safe practice for cargo stowage and securing; rekomendasi terhadap dampak penggunaan pestisida di atas kapal dan International Convention for Safe Containers (CSC) 1972. Sebagai tambahan peserta diklat memahami arti penting dan dampak dari: 1) Bagian A dari Bab VII SOLAS 1974 dan perubahannya; 2) Peraturan II-2/54 SOLAS 1974 dan perubahannya, menyangkut kapalkapal yang akan mengangkut muatan berbahaya; 3) Annex III MARPOL 1973/78 dan perubahannnya; dan
360
4) Protocol I MARPOL 1973/78 yang berhubungan dengan prosedur pelaporan termasuk pelaporan insiden yang berhubungan dengan muatan berbahaya dan bahan pencemaran di laut. c. Kalender diklat sekurang-kurangnya berisi tentang: 1) masa pendaftaran peserta diklat; 2) masa seleksi peserta diklat; 3) masa kegiatan belajar mengajar; 4) masa evaluasi diklat; dan 5) masa sertifikasi. 2. Proses Diklat. Lembaga Diklat harus mengatur proses penyelenggaraan diklat yang sekurang-kurangnya meliputi: a. perencanaan kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari; 1) silabus diklat; 2) jadwal pembelajaran teori dan praktek; 3) materi diklat; 4) metode pengajaran; 5) sumber ajar/bahan ajar; dan 6) penilaian hasil pembelajaran. b. Persyaratan calon peserta diklat: 1) Untuk personil yang bekerja di atas kapal: a) Mempunyai dan menyerahkan foto copy sertifikat keterampilan Basic Safety Training (BST); b) Mempunyai dan menyerahkan foto copy sertifikat kompetensi kepelautan minimal tingkat dasar; dan c) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter. 2) Untuk personil yang bekerja di darat: a) Personil yang bertanggungjawab terhadap penanganan muatan berbahaya dan telah berpengalaman berhubungan dengan penanganan hal tersebut minimal 12 bulan; b) Menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter. c. Pelaksanan proses kegiatan belajar mengajar; d. Penilaian hasil pembelajaran; e. Penerbitan sertifikat; dan f. Pengawasan internal proses diklat; 3. Kompetensi lulusan Diklat. Setelah menyelesaikan diklat, peserta diharapkan memiliki kompetensi sebagaimana diatur ketentuan Regulation A-II/2 dan B-V/5 dari STCW 1978 amandemen 1995 dengan rincian sebagai berikut: a. mampu memahami tentang latar belakang dan pengenalan muatan berbahaya; 361
b. mampu memahami dan menjelaskan tentang konvensi-konvensi IMO yang berhubungan dengan muatan berbahaya; c. mampu menjelaskan tentang IMDG Code; d. mampu menjelaskan tentang klasifikasi muatan berbahaya berdasarkan phisik dan kimiawinya; e. mampu menjelaskan tentang klasifikasi muatan berbahaya berdasarkan sistem United Nations (UN) dan IMDG Code; f. mampu menjelaskan tentang pengemasan, prosedur pengiriman, jumlah terbatas, pengangkutan muatan berbahaya; g. mampu menjelaskan tentang lampiran dan pembaharuan IMDG Code;dan h. mampu menjelaskan tentang Rekomendasi dalam pengangkutan muatan berbahaya dengan aman dan aktifitasnya di daerah pelabuhan. 4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan. a. Persyaratan Pendidik 1) pengajar harus memiliki kualifikasi kompetensi minimal ANT-II/ATT-II atau sertifikat keahlian/sertifikat keterampilan/sertifikat sejenis yang berkaitan dengan Muatan berbahaya. 2) pengajar harus memiliki sertifikat IMO Model Course 6.09; 3) pengajar harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 tahun; 4) asistant pengajar/instruktur harus mempunyai pengalaman yang berhubungan dalam penanganan muatan berbahaya dan aktifitasnya; 5) rasio jumlah tenaga pengajar mata pelajaran praktek minimal 1 tenaga pengajar untuk 5 peserta diklat. b. Tenaga Kependidikan Lembaga Diklat diharuskan mengatur pengelolaan tenaga kependidikan di lembaga diklatnya sesuai dengan ketentuan peraturan ini. 5. Batasan Jumlah Peserta. Jumlah peserta seperti yang dipersyaratkan oleh IMO kapasitas maksimal 30 orang peserta diklat. 6. Sarana dan Prasarana Diklat. Lembaga Diklat diharuskan melengkapi sarana dan prasarana diklat minimal meliputi: a. Fasilitas Pembelajaran dan Peralatan NO 1. Ruang kelas 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PERALATAN
Overhead Projector Blackboard/whiteboard Meja untuk peragaan (3m x 1 m) Poster, label dangerous goods Peraturan Nasional tentang penanganan muatan berbahaya Peraturan kepelabuhanan Code of safe working practice 362
JENIS Untuk 30 peserta 1 Set 1 Set 1 buah 1 Set 1 Set 1 Set 1 Set
9. 10.
Brosur tentang muatan berbahaya 1 Set Dokumen yang berhubungan dengan penanganan 1 Set dan pengangkutan muatan berbahaya
b. Teaching Aids (A) A1 Instructor Manual (Part D) dari IMO Model Course 1.10 A2 Semua aturan yang mengatur penanganan, penyimpanan dan pemindahan bahan berbahaya, termasuk semua berita pelaut (atau yang lainnya) yang diterbitkan untuk memberitahukan perubahan dalam peraturan atau informasi penting lainnya. A3 Semua aturan nasional mengenai pelabuhan, terminal peti kemas dan pergudangan A4 Semua aturan nasional mengenai peralatan berbahaya, contohnya bahan kimia untuk penanganan muatan atau penyimpanan muatan maupun materi berbahaya yang lain. A5 Semua aturan ataupun instruksi perusahaan pelayaran yang ada, atau aturan mengenai cara kerja yang aman termasuk brosur informasi bagi pengirim barang dan pihak lain yang berkaitan dengan prosedur perusahaan dan cara kerja aman. A6 Semua bahan informasi yang ada dari pembuat dan pengirim barang berbahaya. A7 Sejumlah dokumen yang dipersyaratkan atau digunakan pada level nasional yang berkaitan dengan penanganan dan pemindahan barang berbahaya. A8 Video ataupun slide mengenai barang berbahaya. c. IMO references (R) R1 International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995 (STCW Convention) R2 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended (SOLAS 1974) R3 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 and the 1978 Protocol relating thereto, as amended (MARPOL 73/78) R4 International Convention for Safe Containers, 1972 (CSC), as amended R5 MSC.2/Circ.31/Rev.1, or any revisions thereof, on the implementation of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code), its annexes and supplements. R6
R7
General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants. Adopted 27 October 1989. Fokus kepada informasi yang berkaitan dengan IMO
363
7. Pengelolaan Diklat. Lembaga Diklat diharuskan melaksanakan pengelolaan diklat sesuai dengan ketentuan peraturan ini. a. struktur organisasi; b. persyaratan staf pengajar; c. dokumentasi administrasi; d. Quality Management System; e. program penelitian dan pengembangan; dan f. umpan balik dari peserta didik dan perusahaan pengguna jasa. 8. Pembiayaan Diklat. Lembaga Diklat diharuskan membuat rincian pembiayaan diklat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Penilaian Diklat (mekanisme prosedur dan instrument penilaian). Lembaga Diklat diharuskan menyelenggarakan penilaian hasil diklat bagi peserta diklat. Penilaian dimaksud paling sedikit meliputi penilaian. a. kehadiran peserta diklat b. assessement di akhir diklat 10. Sertifikat, Diploma atau Document. Setiap nakhoda, Mualim I dan Perwira dek yang melaksanakan supervisi dan bertanggung jawab terhadap proses bongkar muat diatas kapal diharapkan memiliki pelatihan Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes ini Penamatan pelatihan dan assessment dari pelatihan Dangerous, Hazardous and Harmful Cargoes ini, sebuah dokumen bisa dikeluarkan sebagai bukti sertifikasi bahwa peserta diklat dinyatakan telah berhasil menyelesaikan pelatihan dan memenuhi tingkat pengetahuan serta kompetensi yang diatur di dalam Regulation A-II/2 dan B-V/5 dari STCW 1978 amandemen 1995. Sertifikat dapat dikeluarkan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. ================================================================ NO. 1.
PROSES Disetujui
NAMA Sunaryo
JABATAN Dirjen Perhubungan Laut
TANGGAL
PARAF
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN ttd CAPT. BOBBY R. MAMAHIT Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19560912 198503 1 002
364
