PEDOMAN BANTUAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DAN PENGAWAS MELALUI POKJAWAS TAHUN 2013
a.
Pengantar Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Sejalan dengan itu, pengelolaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah merupakan salah satu tugas pokok dan strategis Kementerian Agama. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. Pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.
Pengawas
PAI disekolah sebagai agen Pendidikan Agama Islam memiliki
fungsi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu kualitas dan kompetensi Pengawas PAI di sekolah harus terus menerus dikembangkan dan ditingkatan guna meningkatkan Kompetensi mereka dalam melakukan Pembinaan dan Supervisi Akademis terhadap Guru PAI. Peningkatan kualitas 1
supervisi Pendidikan Agama lslam (PAI) pada sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya peran dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme Pengawas PAI pada sekolah dan pemberdayaan POKJAWAS PAI sebagai wadah pengembangan keprofesionalan Pengawas PAI adalah sangat mendesak untuk dilakukan.
Berkenaan dengan kondisi tersebut diatas, Direktorat Pendidikan Agama Islam, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Agama Islam (DITPAI) akan memberikan bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas .
Bantuan (Block Grant) Kegiatan Peningkatan Kompetensi kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum PAI 2013 yang sedang dikembangkan ini bertujuan untuk menjadikan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
b. Pengertian Bantuan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas PAI melalui Pokjawas adalah
bantuan
dari pemerintah
dalam bentuk
block
grant untuk
penyelenggaraan pelatihan Implemetasi kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti yang akan diselenggarakan oleh Pokjawas PAI Provinsi .
c.
Tujuan Bantuan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas memiliki tujuan untuk menyelenggarakan pelatihan Kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti untuk Pengawas PAI melalui Pokjawas PAI Provinsi.
2
d. Desain dan Materi Kegiatan Desain dan Materi kegiatan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas ini mengikuti Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, meliputi: 1. Perubahan Mindset. 2. Konsep Kurikulum 2013. 3. Analisis Materi Ajar. 4. Model Rancangan Pembelajaran. 5. Praktek Pembelajaran Terbimbing. 6. Pre-Test dan Post-Test. Pedoman Penyelenggaraan tersebut merupakan pedoman minimal dari pelatihan kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti, di mana Pokjawas hanya dapat menambah/memperkaya desain dan materi kegiatan tersebut dan tidak diperkenankan
untuk
menguranginya.
Penambahan/pengayaan
hanya
diperkenankan pada informasi kebijakan dan materi penunjang kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti (tambahan maksimal 4 jam pelajaran).
Informasi terkait pedoman penyelenggaran pelatihan implementasi kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti dapat didownload pada: http://pendis.kemenag.go.id/pai/.
e.
Penggunaan Dana Bantuan Bantuan Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk Pengawas PAI dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggarakan kegiatan pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti bagi Pengawas PAI yang menjadi anggota
Pokjawas PAI penerima bantuan, dengan rincian
pemanfaatan sebagai berikut :
3
1. Belanja bahan (ATK, surat-menyurat, foto copy dan sertifikat, dokumentasi dan publikasi, pelaporan dan penggandaan materi dan konsumsi rapatrapat kegiatan); 2. Honorarium Kepanitiaan, sesuai Standar Biaya Umum (SBU) tahun 2013; 3. Belanja Jasa Profesi (narasumber, instruktur dan moderator), sesuai SBU tahun 2013; 4. Akomodasi,
Ruang
pertemuan
dan
Konsumsi
(peserta,
panitia,
narasumber, instruktur dan moderator); 5. Uang transport bagi peserta, panitia, narasumber, instruktur, moderator. 6. Uang Harian bagi peserta maksimal sesuai standar SBU Tahun 2013.
f.
Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersosialisasinya Kurikulum PAI 2013 sehingga Pengawas memiliki Kompetensi dalam melakukan supervisi akademis terhadap Guru PAI terkait bidang kurikulum PAI 2013 dan Budi Pekerti.
g. Persyaratan Penerima Bantuan 1.
Memiliki kepengurusan Pokjawas PAI yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
2.
Pokjawas PAI Provinsi yang bersangkutan adalah organisasi profesi tenaga kependidikan yang aktif, dengan ditandai adanya surat keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lampiran 1).
3.
Memiliki profil organisasi Pokjawas PAI Provinsi, yang minimal berisikan tentang kondisi kelembagaan, data guru, dan program kegiatan yang akan dan sudah dilaksanakan (lampiran 2).
h. Persyaratan Peserta 1. Pengawas PAI anggota Pokjawas PAI provinsi yang ditunjuk menjadi penyelenggara kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas
4
melalui Pokjawas dan tidak diperkenankan merekrut Pengawas PAI di luar provinsi yang bersangkutan. 2. Diutamakan Pengawas PAI yang telah mengikuti program sertifikasi Pengawas PAI dalam jabatan.
i. Kewajiban Penerima Bantuan 1.
Melaksanakan kegiatan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan rencana anggaran yang telah dibuat, dengan menandatangani surat penyataan kesanggupan (lampiran 3).
2.
Membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan akademik dan laporan keuangan. Struktur dan format
laporan sebagaimana
terlampir. 3.
Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
j. Prosedur Pengajuan dan Pemberian Bantuan 1. Pokjawas PAI Provinsi mengajukan proposal Bantuan Peningkatan Kompetensi
Guru
dan
Pengawas
melalui
Pokjawas
yang
telah
direkomendasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ditujukan kepada Direktur PAI. 2. Proposal bantuan terdiri dari: a. Surat permohonan bantuan; b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; c. Struktur proposal meliputi kegiatan yang meliputi latar belakang, dasar hukum, tujuan dan target, materi kegiatan, jadwal kegiatan, narasumber/instruktur, waktu dan tempat kegiatan, daftar peserta dan rencana anggaran biaya (RAB); d. Surat keterangan aktif Pokjawas PAI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (lampiran 1); e. Profil organisasi Pokjawas PAI Provinsi (lampiran 2); 5
f. Surat penyataan kesanggupan melaksanakan bantuan sesuai dengan pedoman
dan
peraturan
perundang-undangan,
bermaterai,
ditandatangani, dan distempel (lampiran 3); dan g. Fotokopi buku rekening, validasi keaktifan rekening dari Bank, dan NPWP atas nama Pokjawas PAI.
k. Tugas dan Tanggung Jawab 1. Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI): a. Menyusun pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas; b. Menyusun pedoman akademik pelatihan implementasi kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti; c. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi terkait penyelenggaraan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas; d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk GPAI; e. menerima laporan akademik dan keuangan dari Pokjawas Provinsi. 2. Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
Provinsi,
melalui
Bidang
PAI/PAKIS/PENDIS: a. Memberi rekomendasi permohonan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas yang diajukan oleh Pokjawas PAI Provinsi; b. memberikan keterangan aktif bagi Pokjawas PAI Provinsi dalam rangka permohonan Bantuan Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk Pengawas PAI; c. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas bersama Direktorat PAI. 3. Pokjawas PAI Provinsi: a. Menyusun kepanitiaan;
6
b. Menyiapkan narasumber/instruktur yang telah mengikuti TOT dan memiliki sertifikat sebagai instruktur implementasi kurikulum 2013 PAI; c. Menyiapkan peserta implementasi kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti dari unsur Pengawas PAI; d. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti sesuai dengan petunjuk teknis dan pedoman akademik pelatihan kurikulum 2013 PAI dan Budi Pekerti yang dikeluarkan oleh Direktorat PAI. e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan.
l. Penutup Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Bantuan Peningkatan Kompetensi Guru dan Pengawas melalui Pokjawas ini akan diatur kemudian. Jakarta, 15 November 2013 An. Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Agama Islam
Dr. H. Amin Haedari, M.Pd NIP. 195606121983031001
7
LAMPIRAN 1 : SURAT KETERANGAN AKTIF (KOP KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI)
SURAT KETERANGAN AKTIF NO :........................
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: .....................................
NIP
: .....................................
Jabatan
:......................................
MENERANGKAN Nama
: Pojkawas PAI Provinsi .......
Alamat
: .....................................
adalah benar organisasi profesi tenaga kependidikan PAI yang aktif dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan GPAI.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
....................,..........................
Kepala
NIP
8
Lampiran 2 : PROFIL POKJAWAS PAI PROVINSI Profil Pokjawas PAI minimal mencakup informasi berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Identitas Pokjawas PAI. Kesekretariatan. Kepengurusan. Data Guru PAI Anggota Pokjawas. Kegiatan peningkatan kompetensi GPAI oleh Pokjawas.
9
Lampiran 3 : SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KOP POKJAWAS PAI PROVINSI
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN NO :........................
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: .....................................
NIP
: .....................................
Jabatan
: Ketua Pokjawas Provinsi .............
menyatakan
bahwa
kami
sanggup
melaksanakan
kegiatan
Bantuan
Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk Pengawas PAI sesuai dengan
pedoman-pedoman
yang
telah
ditetapkan
serta
mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
....................,..........................
Ketua.........
NIP
10
Lampiran 4 : FORMAT PELAPORAN 1. STRUKTUR LAPORAN AKADEMIK 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan dan Target 4. Sasaran 5. Struktur Kurikulum Pelatihan/Materi Kegiatan 6. Jadwal Pelatihan 7. Narasumber/Instruktur/Pendamping 8. Waktu dan Tempat 9. Pendanaan 10. Penutup 11. Lampiran-Lampiran (Foto Kegiatan, Notulasi dan Catatan, dan lain-lain) 2. LAPORAN KEUANGAN A. Laporan keuangan disusun berdasarkan rencana anggaran biaya yang telah diajukan kepada Direktorat Pendidikan Agama Islam. B. Laporan keuangan disusun secara berurutan sesuai dengan rencana anggaran biaya. C. Laporan keuangan harus menyertakan pembayaran pajak-pajak terkait penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk GPAI. D. Pajak-pajak terkait penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Bidang Kurikulum untuk GPAI NO Item Kena Pajak Jenis Pajak Besaran 1 Honorarium atau imbalan lain (PNS) a. Golongan I dan Golongan II PPh Pasal 21 0% b. Golongan III PPh Pasal 21 5% c. Golongan IV PPh Pasal 21 15% 2 Honorarium atau imbalan lain (Non PPh Pasal 21 5% PNS) 3 Pembelian ATK di atas Rp. 1.000.000,(Bukan jumlah kumulatif beberapa PPN + PPh (10% + 1,5%) = transaksi) Pasal 22 11,5% 4 Sewa Gedung atas Rp. 1.000.000,PPN + PPh (bila belum dibayarkan pajaknya oleh Pasal 23 (10%+2%) = pihak pengelola) 12% Catatan: 1. Untuk memenuhi syarat sah sebuah transaksi pada limit nominal tertentu, setiap kwitansi harus dibubuhi materai. Berikut ketentuan kwitansi pembayaran yang harus dibubuhi materai: a. Pembelian/transaksi di atas Rp. 1.000.000,- dalam 1 (satu) kwitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,b. Kwitansi pembayaran honor tanpa dibubuhi materai.
2. Selain keempat item di atas tidak dikenai pajak.
11
