PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG BAB I PENDAHULUAN

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dan berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi di tahun 2014 dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijadikan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung. Dasar hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

1


Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sebagai perwujudan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Badung

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010–2015 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Dinas

Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 yang tertuang

dalam

dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

Dinas

Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang menjadi bagian laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.


2


1.2 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pendapatan Daerah, berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014 adalah : 1. Memberikan informasi kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. 2. Sebagai

upaya

perbaikan

berkesinambungan

bagi

Dinas

Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat.

1.3 Penjelasan Umum Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat,

terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian

Penyusunan Program dan Sub Bagian Keuangan


3


3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari : Seksi Pendataan, Seksi Pendaftaran dan Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 4. Bidang Penetapan, terdiri dari : Seksi Perhitungan, Seksi Penerbitan Surat Ketetapan dan Seksi Angsuran 5. Bidang Penagihan, terdiri dari : Seksi Penagihan, Seksi Keberatan dan Seksi Penerimaan Sumber Lain-lain 6. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : Seksi Pembukuan Penerimaan, Seksi Pembukuan Persediaan dan Seksi Pelaporan 7. Bidang Persubakan, terdiri dari : Seksi Tata Usaha Persubakan, Seksi Persubakan dan Seksi Pembinaan Lembaga Persubakan dan Pasedahan Uraian tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : 1. menyusun program/rencana kerja Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 3. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Bersama para Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pendapatan Daerah berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


4


8. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 9. menyusun rencana kebijakan di bidang Pendapatan Daerah dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati; 10. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; 12. membuat

laporan

dibidang

tugasnya

sebagai

bahan

informasi

dan

pertanggungjawaban kepada atasan; Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 71 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung yang ditetapkan pada tanggal 4 Nopember 2011, ditentukan UPT Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : UPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terdiri dari : Kepala UPT PBB P2 dan BPHTB dan Sub Bagian Tata Usaha Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Badung di Tahun 2013 maka Dinas Pendapatan membentuk 2 (dua) UPT yang terdiri dari : 1. UPT PBB P2 Badung Utara; dan 2. UPT PBB P2 Badung Selatan

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 1.


5


Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT

SUB BAG U MUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

BIDANG PENAGIHAN

BIDANG PENETAPAN

SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

SUB BAG KEUANGAN

BIDANG PERSUBAKAN

SEKSI PENDATAAN

SEKSI PERHITUNGAN

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN

SEKSI TATA USAHA PERSUBAKAN

SEKSI PENDAFTARAN

SEKSI PENERBITAN SURAT KETETAPAN

SEKSI KEBERATAN

SEKSI PEMBUKUAN PERSEDIAAN

SEKSI PERSUBAKAN

SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA

SEKSI ANGSURAN

SEKSI PENERIMAAN SUMBER LAINLAIN

SEKSI PELAPORAN

SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA PERSUBAKAN DAN PASEDAHAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

1.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic Issued) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Kinerja pemungutan pajak pada prinsipnya dipengaruhi oleh dua hal yaitu : Pertama, adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti : adanya kesadaran dalam membayar pajak yang tumbuh sebagai suatu budaya dalam suatu komunitas, adanya manfaat yang dapat dirasakan (baik secara langsung maupun tidak langsung) dari pembayaran pajak, pelayanan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung


6


Kabupaten Badung serta law enforcement. Kedua, penggalian potensi pajak. Penggalian potensi pajak dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Tugas Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah melaksanakan hukum pajak yang diundangkan dalam Peraturan Daerah melalui suatu administrasi pajak. Administrasi pajak (tax administration) dan hukum pajak (tax law) merupakan satu kesatuan sebagai suatu system pajak (tax system). Oleh karena itu, administrasi pajak yang baik harus mampu menegakkan ketentuan‐ketentuan hukum perpajakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

Perpajakan

Daerah.

Secara

teoritis

administrasi

pajak

merupakan operasionalisasi hukum pajak. Dalam pelaksanaan administrasi pajak dibutuhkan rambu‐rambu berupa petunjuk pelaksanaan serta peraturan teknis lainnya sebagai pedoman, baik oleh aparat pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak. Untuk dapat melakukan penggalian pajak yang optimal, maka administrasi perpajakan harus mampu mengadministarsikan penerimaan pajak, memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak (baik kepada petugas pajak maupun Wajib Pajak), memberikan pelayanan pajak yang baik, serta adanya persamaan perlakukan kepada semua Wajib Pajak (adil) dalam law enforcement Efektifitas pemungutan pajak merupakan output dan outcome dari kegiatan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak dan penegakan hukum (law enforcement) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah untuk menimbulkan efek kepatuhan, serta terpenuhinya pelayanan terhadap hak‐hak Wajib Pajak untuk menimbulkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak Berdasarkan hal tersebut diatas maka ditentukan Aspek strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai berikut : a. Dengan Sumber Daya Manusia yang handal mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada Wajib Pajak b. Dengan ekstensifikasi dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. c. Dengan pengadaan sarana dan prasarana yang baik akan memberikan pelayanan yang optimal kepada Wajib Pajak.


7


d. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. e. Meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah melalui sosialisasi secara berkelanjutan. Sedangkan permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut : a. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Belum sempurnanya data base pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan. d. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah. e. Kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


8


BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Sebagai implementasi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan startegis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Dengan

mengacu

dan

berpedoman

pada

Perubahan

Kedua

Rencana

Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 20102015 khususnya pada Misi Keenam: Mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance & Clean Government). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 2010-2015 yang telah dirubah berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 327/HK/2015 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2010-2015, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2015, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang


9


Penetapan Perubahan Rencana Strategigs Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten

Badung

Tahun

2010-2015

maka

Renstra

Dinas

Pendaptan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten adalah dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan, menjadikan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pendapatan yang efektif dan efisien berbasis kinerja. Adapun visi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN

BERDASARKAN

TRI

HITA

KARANA

MENUJU

MASYARAKAT YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AJEG.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang dimiliki untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan berdasarkan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang adil, sejahtera dan ajeg, misi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten, antara lain :

1. Misi 1

: Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Misi 2

: Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan.

3. Misi 3

: Mewujudkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mantap dan dinamis.

4. Misi 4

: Mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).


10


Adapun Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : 1. Tujuan Misi 1 adalah Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak; 2. Tujuan Misi 2 adalah Peningkatan pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung kepada Wajib Pajak; 3. Tujuan Misi 3 adalah Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah; 4. Tujuan Misi 4 adalah Peningkatan kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan awig-awig. Sasaran dan indikator sasaran Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung adalah : a. Sasaran : 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu 2. Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 4. Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig b.

Indikator Sasaran : 1.a. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu b. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah 3.a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah 4. Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Badung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait, dan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.


11


Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung 2013

Visi: MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN BERDASARKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AJEG Misi ke-satu: Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Tujuan :

Sasaran :

Peningkatan kesadaran dan kepatuhan Kepatuhan wajib

pajak

dalam

Wajib

Pajak

dalam

melaksanakan mengirimkan SPTPD tepat waktu

kewajiban pajak Misi ke-dua: Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. Tujuan : Peningkatan

pelayanan

Sasaran : Dinas Kepuasan

Wajib

Pajak

terhadap

Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung pelayanan Dinas Pendapatan Daerah kepada Wajib Pajak Misi ke-tiga: Mewujudkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mantap dan dinamis. Tujuan :

Sasaran :

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Daerah;

Misi ke-empat: Mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan :

Sasaran :

Peningkatan kesadaran krama subak Meningkatnya Subak Abian/Yeh di dalam memahami dan melaksanakan Kabupaten awig-awig

Badung

yang

memiliki

awig-awig


12


Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung memiliki peran strategis dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah di Kabupaten Badung. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan semakin dioptimalkan tiap tahunnya yang bertujuan untuk menunjang Pembangunan di Kabupaten Badung. Untuk itu optimalisasi Pendapatan Daerah sangat penting sehingga Daerah mampu memiliki keuangan yang mandiri sebagai pendanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi, yang mana Komponennya terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Agar dapat mewujudkan kerangka pembangunan tersebut dalam kurun waktu lima Tahun kedepan, maka ditetapkan strategi sebagai berikut : a. Strategi : 1. Memberikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak 2. Menyediakan sarana pengiriman SPTPD secara on line Kebijakan : 1.Menerapkan sanksi administrasi terhadap keterlambatan penyetoran SPTPD b. Strategi : 1. Meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak 2. Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat Kebijakan : 1. Meningkatkan Kinerja pelayanan Dinas Pendapatan Daerah c. Strategi : 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

13


2. Menetapkan Peraturan Daerah dan aturan pelaksanaan berdasarkan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kebijakan : 1. Meningkatkan kinerja pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang transparan, jujur, akuntabel dan berkeadilan. d. Strategi : 1. Menyelenggarakan paruman pekaseh, kelian subak abian dan pangliman se Kabupaten Badung 2. Menyelenggarakan perlombaan subak di Kabupaten Badung Kebijakan : 1. Meningkatkan pembinaan kelembagaan, penataan dan evaluasi subak.

Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat dalam tabel dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2010 s/d 2015 Instansi Visi Misi

: Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk Menunjang Pembangunan Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang Adil, Sejahtera dan Ajeg : 1. Mewujudkan tingkat kesadaran/kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak 2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan. 3. Mewujudkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mantap dan dinamis 4. Mewujudkan penguatan lembaga subak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan Uraian 1

Indikator 2

1 Peningkatan kesadaran dan 1 Persentase Wajib kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak

Sasaran

Pajak sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban Pajak

Target 3 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 :

40% 45% 90% 95% 100%

Uraian 4 1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

Indikator 5 1 Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 6 7

Keterangan 8

1 Menerapkan sanksi 1 Program Peningkatan administrasi terhadap keterlambatan penyetoran SPTPD

2 Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah


dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

14


2 Peningkatan pelayanan

2 Indeks Kepuasan

Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung kepada Wajib Pajak

3 Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah

4 Peningkatan kesadaran krama subak dalam memahami dan melaksanakan awig-awig

Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 :

3 Jumlah Pendapatan 2011 : Asli Daerah (dalam 2012 : ribuan) 2013 : 2014 : 2015 :

4 Jumlah krama Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig

2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 :

0 0 0 3 3.25 1,000,811,849 1,068,867,054 2,029,161,138 2,197,959,212 2,302,169,811

84 subak 92 subak 100 subak 108 subak

2 Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

1 Indeks Kepuasan

2 Meningkatkan kinerja 1 Program Peningkatan

Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Jumlah Pendapatan 3 Meningkatkan kinerja 1 Program Peningkatan Asli Daerah pengelolaan sumber- dan Pengembangan sumber pendapatan Pengelolaan asli daerah yang Keuangan Daerah 2 Jumlah Wajib Pajak transparan, jujur, yang terhubung akuntabel dan dengan alat berkeadilan. monitoring transaksi Pajak Daerah

4 Meningkatnya Subak 1 Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Abian/Yeh di Badung yang memiliki awig- Kabupaten Badung awig yang memiliki awigawig

4 Meningkatkan pembinaan kelembagaan, penataan dan evaluasi subak

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

116 subak

2.2. Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan komitmen dan kesepakatan atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.


15


Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1 Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

- Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

95%

- Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah

90%

2 Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

3 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) - Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah

4 Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig

- Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig


3

2.197.959.212 90

108

16


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masing-masing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Untuk

mempermudah

interpretasi

atas

pencapaian

sasaran

dan

program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

No.

Kategori

Nilai (%)

Interpretasi

1.

AA

>85 – 100

Memuaskan

2.

A

>75 - 85

Sangat Baik

3.

B

>65 - 75

Baik

4.

CC

>50 - 65

Cukup Baik

5.

C

>30 - 50

Agak Kurang

6.

D

0 – 30


Kurang

17


Secara umum Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung telah menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja (out comes) yang terdiri dari : a. Sasaran 1 : Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu Indikator : 1. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu 2. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah b. Sasaran 2 : Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah c. Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Indikator : 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah 2. Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah d. Sasaran 4 :Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig Indikator : 1. Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig

Salah satu landasan utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Berdasarkan sasaran strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagaimana tersebut diatas maka hasil Pengukuran Kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 3.1.


18


Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2014 No

Sasaran

Indikator

Target

Realisasi

Capaian Kinerja %

1

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

2

Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

3

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

4

Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig

Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu

95 %

96 %

101,05

Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

90 %

92 %

102,22

3

0

0

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan)

Rp.2.197.959.212

Rp.2.720.082.776

123.75

Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah

90 WP

90 WP

100

Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig

108 subak

108 subak

100


19


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama) Analisis pencapaian sasaran 1 (Pertama) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu dapat dilihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama) Tahun 2011 No

Indikator Kinerja

Sat

Capaian

Tahun 2012

Kinerja Tar

Real

uan

get

isasi

Tahun 2011

Capaian

Tahun 2013

Kinerja Tar

Real

get

isasi

Tahun

Capaian

Tahun 2014

Kinerja

Kinerja Target

2012

Real isasi

Tahun 2013

Capaian

Tar

Real

Tahun

get

isasi

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah

%

40

60

150%

45

81

180%

90

96

106,67%

95

96

101,05%

0%

0

0

0%

0

0

0%

90

92

102,22%

2

%

0

0

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 1 (pertama) yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu Di Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah sebesar 95% dengan realisasi kinerja sebesar 96 %. Dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun realisasi kinerja Indikator Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu telah melampaui target kinerja yang ditetapkan, dilihat dari perbandingan realisasi Tahun 2011, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

20


2012 dan 2013 realiasasi terhadap target kinerja selalu mengalami peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu di Kabupaten Badung, hanya saja di tahun 2014 dengan target yang sudah meningkat realisasi kinerjanya masih sama dengan di tahun 2013 sebesar 96%, sehingga mengakibatkan capaian kinerja di tahun 2014 menurun menjadi 101,05% dari capaian kinerja di tahun 2013 sebesar 106,67% atau mengalami penurunan sebesar 5,62%. Penurunan kinerja di Tahun 2014 disebabkan target kinerja yang ditingkatkan sebesar 5% dari 90% di Tahun 2013 menjadi 95% di Tahun 2014, dimana realisasi masih tetap berada di kisaran 96% walaupun sudah melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya mengirimkan SPTPD tepat waktu adalah wujud dari self assessment system yaitu pemungutan Pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus dibayar. Dilihat dari capaian kinerja indikator Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu tercapai sebesar 150% tahun 2011, 180% tahun 2012, 106,67% tahun 2013 dan 101,05% di tahun 2014. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak dalam Mengirimkan SPTPD dapat dilihat dalam Grafik 3.1. Grafik 3.1. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak dalam Mengirimkan SPTPD 100 90 80

200%

180%

180%

150%

160%

70

140%

60

106.67%

50

96

81

40 30 20

90

101.05%

120%

96

100%

95

80% 60%

60 40

45

Target Realisasi Capaian Kinerja

40%

10

20%

0

0% 2011

2012

2013

2014


21


Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a. Memberikan Surat Teguran secara rutin terhadap Wajib Pajak yang belum menyetorkan SPTPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo penyetoran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah. b. Menggiatkan pelaksanaan SPTPD Online kepada Wajib Pajak agar dapat melaksanakan kewajibannya lebih mudah tanpa harus datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah. c. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik itu melalui media cetak maupun secara langsung. d. Mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentauan dalam Peraturan Daerah.

2. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah adalah merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan hasil review Rencana Strategis yang baru muncul di Tahun 2014. Dari Target Kinerja yang ditetapkan sebesar 90% telah mencapai realisasi sebesar 92% dengan capaian kinerja 102,22%. Pencapaian awal yang sudah cukup baik dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan merupakan komitmen Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dalam memberikan pelayanan yang lebih transparan kepada Wajib Pajak. Sebelum dilakukan kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali di Tahun 2012, Petugas Pungut Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung masih melakukan jemput bola bagi Wajib Pajak yang membayar Pajak Daerah di Kabupaten Badung dan disetorkan ke Bendahara Penerima yang bertugas menyetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja. Peranan Petugas Pungut kemudian perlahan dihilangkan dan lebih memberikan kebebasan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran dengan menyetorkan ke Kas Daerah, sehingga tidak ada lagi uang Pajak yang diterima langsung oleh Petugas Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung karena semua sudah disetorkan oleh Wajib Pajak ke Kas Daerah tanpa perantara dalam upaya mewujudkan transparansi penerimaan Pajak Daerah dan sudah dapat dipantau secara online Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

22


melalui sistem yang disambungkan oleh Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Dinas Pendapatan Daerah. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah dapat dilihat dalam Grafik 3.2. Grafik 3.2. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah 100

200%

90

180%

80

160%

70

140% 102.22%

60

50

90

40

92

120%

100% 60%

20

40% 0 0% 0

0 0% 0

0 0% 0

2011

2012

2013

Realisasi

80%

30 10

Target

Capaian Kinerja

20%

0

0% 2014

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a. Menerbitkan Surat Tagihan yang berisikan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang kurang atau tidak membayar Pajak Daerah. b. Meningkatkan peranan Petugas Penagihan Pajak Daerah untuk menagih Pajak terutang yang seharusnya disetorkan ke Kas Daerah. c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Bali dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak melalui produk-produk perbankan yang modern. d. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak baik itu melalui media cetak maupun secara langsung. Realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 1 (pertama) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat pada tabel 3.3.


23


Tabel 3.3 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 1 (Pertama)

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014

1

2

3

4

5

6

1

Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah

%

96

100

96

%

92

95

96,84

2

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja %

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran 1 (pertama) terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut : Dari indikator kinerja persenatase wajib pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu dimana Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 mencapai 96% dari rencana sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2015 sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 96%. Untuk mencapai tahapan 100% di akhir periode Rencana Strategis memang bukan perkara yang mudah karena kesadaran masyarakat dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu haruslah tumbuh seiring dengan pelaporan yang baik dan tanpa manipulasi data, karena sejatinya self assessment system adalah memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya Pajak yang harus dibayar. Sedangkan indikator kinerja Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 mencapai 92% dari rencana sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2015 sebesar 95%, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 96,84%. Dengan semakin baiknya pengelolaan

Pembayaran

Pajak

Daerah

yang

bekerjasama

dengan

Bank

Pembangunan Daerah Bali berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Badung dan PT. Bank

Pembangunan

Daerah

Bali

Nomor : 446

Tahun 2012/0350.107.110.2012.2 tentang Penerimaan dan Pemindahbukuan Hasil


24


Penerimaan Pajak Daerah Ke Kas Daerah Secara Elektronik, diharapkan target diakhir periode Renstra dapat tercapai. Program dan kegiatan yang menunjang masing-masing indikator dalam Sasaran 1 (Pertama) adalah sebagai berikut : 1. Persentase Wajib Pajak dalam mengirmkan SPTPD tepat waktu Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan : 1) Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah 2) Penggandaan Buku Himpunan Perda dan Profil Dipenda dan Selayang Pandang Subak 3) Integrasi Pajak Daerah 4) Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 5) Pemeriksaan Pajak Daerah 2. Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Administrasi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua) Analisis pencapaian sasaran 2 (Kedua) Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua) Tahun 2011 No

1 1

Indikator Kinerja

2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah

Sat

Capaian

Tahun 2012

Kinerja Tar

Real

uan

get

isasi

3

4

5

Ind

0

0

Capaian

Tahun 2013

Kinerja Real

get

isasi

6

7

8

9

10

11

0%

0

0

0%

0

0

2011

Tahun

Tahun 2014

Target

2012

Real isasi

Tar

Real

Tahun

get

isasi

2014

12

13

14

15

0%

3

0

0%

Tahun 2013

eks


Capaian Kinerja

Kinerja

Tar

Tahun

Capaian

25


Sasaran 2 (Kedua) Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung merupakan Sasaran baru yang muncul di Tahun 2014 sehingga dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dengan nilai 3, belum dapat direalisasikan karena di Tahun 2014 belum ada anggaran untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang rencanannya akan dianggarkan di Tahun 2015. Oleh karena hal tersebut diatas, maka capaian kinerja terhadap sasaran 2 (kedua) di Tahun 2014 sebesar 0%. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat dalam Grafik 3.3.

Grafik 3.3. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Kepuasan Wajib Pajak terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung 4

100% 90%

3.5

80%

3

70%

2.5

60%

2

50%

1.5

40%

3

30%

1 0.5


20% 0 0% 0

0 0% 0

0 0% 0

2011

2012

2013

0% 0

0

10% 0%

2014

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Tata Laksana dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang akan dilaksanakan di Tahun 2015. b. Menyusun anggaran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Tahun Anggaran 2015.


26


c. Merencanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Tahun 2015 untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah. d. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 2 (kedua) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5. Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 2 (Kedua)

No.

Indikator Kinerja

Satuan


1

2

3

4

5

6

Indeks

0

3,25

0

1

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah



Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran 2 (kedua) terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut : Dari indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dimana Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 belum mencapai target apapun dikarenakan belum dianggarkan di Tahun 2014, hal ini mengakibatkan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2015 diharapkan memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,25 sehingga persentase capaian kinerja di Tahun 2014 masih sebesar 0%. Di Tahun 2014 belum ada Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 2 (kedua).


27


Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga) Analisis pencapaian sasaran 3 (ketiga) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga) Tahun 2011

No

1

1

2

Indikator

Sat

Kinerja

uan

Tahun 2012

Tahun 2014

Tahun 2013

Capaian

Capaian

Capaian

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Capaian Kinerja Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

et

sasi

2011

et

sasi

2012

et

sasi

2013

et

sasi

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan)

Rp

1.000

1.406

140,57%

1.068

1.868

174,85%

2.029

2.279

112,32%

2.197

2.720

123,75%

.811.

. 835.

.867.

. 996.

.161.

.053.

.959.

.082.

849

182

054

893

138

294

212

776

Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah

WP

0

0

0

0

0

0

90

90

2

0%

%

0%

2014

100%

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran 3 (ketiga) yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja tersebut di atas diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) Di Tahun 2014 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp.2.197.959.212 dengan realisasi kinerja sebesar Rp.2.237.143.264, sehingga capaian kinerja di Tahun 2014 mencapai 123,75%. Peningkatan Realisasi Jumlah PAD di Kabupaten Badung dari Tahun 2011 telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana realisasi Jumlah PAD di Tahun 2011 adalah sebesar Rp.1.406.835.182, di Tahun 2012 sebesar Rp.1.868.996.893, di Tahun 2013 sebesar Rp.2.279.053.294, dan di Tahun 2014 sebesar Rp.2.237.143.264. Peningkatan realisasi PAD dari Tahun 2011 hingga 2014 telah mencapai 159,02%. Sedangkan Capaian Kinerja setelah dilakukan Review Rencana Strategis terhadap target Jumlah PAD mengalami peningkatan dari 112,32% di Tahun 2013 menjadi


28


123,75% di Tahun 2014. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) dapat dilihat dalam Grafik 3.4. Grafik 3.4. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) 2,500,000,000

200%

174.85%

2,197,959,212.00 2.029.161.138

2,000,000,000

123.75% 112.32%

1,500,000,000

1.000.811.849

180% 160%

140.57%

140% 120% 100%

1.068.867.054

1,000,000,000

80%

Target Realisasi Capaian Target

60% 500,000,000

40%

1.406.835.182

1.868.996.893

2.279.053.294

20%

2,237,143,264.00

-

0% 2011

2012

2013

2014

Apabila dirinci lebih lanjut maka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) tahun 2014 terdiri dari : 1) Pajak Daerah dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.1.986.068.718

dapat

direalisasikan sebesar Rp.2.339.852.467

atau

117,81%. 2) Retribusi Daerah dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.75.687.000 dapat direalisasikan sebesar Rp.119.485.799 atau sebesar 157,87%. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.77.554.931 dapat direalisasikan sebesar Rp.125.339.002 atau 161,61%. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dari target APBD induk tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp.58.648.562 dapat direalisasikan sebesar Rp.135.405.506 atau 230,88 %. Dilihat dari proporsi Realisasi PAD di Kabupaten Badung Pajak Daerah menempati posisi tertinggi disusul dengan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang sah. Proporsi Realisasi PAD dapat dilihat dalam Grafik 3.5.


29


Grafik 3.5. Proporsi Realisasi PAD Rp.125.339.002

Rp.135.405.506

Rp.119.485.799

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah Rp.2.339.852.467

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a.Melakukan pemutakhiran Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak b.Melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak c.Mengoptimalkan penagihan Pajak Daerah d.Melakukan Rekonsiliasi Pajak Daerah 2. Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah Indikator Kinerja Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah adalah merupakan indikator baru yang ditetapkan berdasarkan hasil review Rencana Strategis yang baru muncul di Tahun 2014. Dari Target Kinerja yang ditetapkan sebesar 90 Wajib Pajak (WP) telah mencapai realisasi sebesar 90 Wajib Pajak (WP) dengan capaian kinerja 100%. Indikator Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah, diharapkan mampu memberikan gambaran potensi riil dan transparan dari pendapatan Wajib Pajak yang seharusnya disetor kepada Pemerintah Daerah. Sistem administrasi perpajakan yang masih bersifat tradisional yang identik dengan paper based administration perlahan mulai ditinggalkan, transformasi menuju sistem administrasi perpajakan modern adalah merupakan salah satu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

30


bentuk dari perwujudan electronic government (e-government) dan menjadi salah satu isu kebijakan publik. Sistem administrasi perpajakan modern lebih menekankan pada transparansi dan akuntabilitas perpajakan baik itu dari wajib pajak maupun fiskus, disamping itu diharapkan pula dapat memberikan pelayanan pajak yang lebih baik, nyaman, ramah, mudah dan efisien. Di tahun pertama indikator ini ditetapkan target sebanyak 90 Wajib Pajak terpasang alat monitoring sebagai langkah awal dan inovasi baru dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, yang disambut baik oleh banyak pihak dan menjadi harapan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetorkan Pajak Daerah secara transparan. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah dapat dilihat dalam Grafik 3.6. Grafik 3.6. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah

100

200%

90

180%

80

160%

70

140%

60

100%

50

90

40

90

30

100% 80% 60%

20 10

120%


40% 0 0% 0

0 0% 0

0 0% 0

2011

2012

2013

20%

0

0% 2014

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a. Memasang alat monitoring transakasi Pajak Daerah pada Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Badung b. Memantau hasil monitoring transaksi Pajak Daerah dengan pelaporan dan pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak c. Merencanakan penambahan alat monitoring transaksi di Tahun 2015.


31


Realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 3 (ketiga) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7. Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga)

No.

Indikator Kinerja

Satuan


1

2

3

4

5

6

1

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi

Rp

2.720.082.776

2.302.169.811

118,15

WP

90

190

47,37

2



Pajak Daerah

Hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran 3 (ketiga) terhadap indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut : Dari indikator kinerja Jumlah Pendapatan Asli Daerah dimana Realisasi akumulasi sampai dengan Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.720.082.776 dibandingkkan dengan rencana sesuai Renstra Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.302.169.811 sehingga capaian kinerja di Tahun 2014 telah melampui target Renstra yaitu sebesar 118,15 %. Capaian kinerja yang memuaskan ini

adalah

bentuk

keseriusan

Dinas

Pendapatan

Daerah

untuk

mampu

mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah di wilayah Kabupaten Badung. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang semakin baik maka akan terwujud kemandirian fiskal Daerah dalam membiayai pembangunnan sehingga mampu mewujudkan Visi Dinas Pendapatan Daerah yaitu : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan berdasarkan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang adil sejahtera dan ajeg. Kemudian terhadap indikator kinerja jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi Pajak Daerah, realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 90 Wajib pajak dibandingkan dengan rencana sesuai Renstra Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2015 adalah sebanyak 190 Wajib Pajak.


32


Dengan demikian maka target dari Tahun 2014 ke 2015 ditetapkan meningkat sebanyak 211,11 %. Peningkatan target ini diharapkan mampu dengan segera memenuhi kebutuhan pemasangan alat monitoring transaksi Pajak Daerah di Kabupaten Badung sehingga dapat meningkatkaan ketaatan Wajib Pajak dalam menyajikan data perpajakan yang baik dan benar. Program dan Kegiatan yang menunjang dalam rangka mencapai Sasaran 3 (Ketiga) adalah sebagai berikut : I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan : Dengan Kegiatan : 1) Penagihan dengan Surat Paksa 2) Monitoring Evaluasi Penerimaan BPHTB 3) Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir 4) Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya II. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Kegiatan : 1) Penagihan dengan Surat Paksa 2) Monitoring Evaluasi Penerimaan BPHTB 3) Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Baru Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir 4) Pelaporan Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan lainnya 5) Pemeriksaan Atas Keberatan Nilai SKPD Oleh Wajib Pajak 6) Pemindahbukuan Piutang Pajak Daerah 7) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 8) Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap 9) Monitoring Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir 10) Pemungutan PBB-P2 11) Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak 12) Monitoring Benda Berharga 13) Rekonsiliasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan


33


14) Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dan Penerimaan sumber lainlain 15) Rekonsiliasi Pajak Air Tanah 16) Rekonsiliasi Pajak BPHTB 17) Pembinaan dan Pengawasan Piutang Pajak Daerah 18) Pengadaan Bahan Penunjang Pelayanan Pajak 19) Rekonsiliasi Pajak Penerangan Jalan 20) Pendaftaran Wajib Pajak 21) Sewa alat dan sistem aplikasi barcode 22) Perhitungan Pajak Daerah 23) Rekonsiliasi Pajak Hotel, Restoran, Hiburan 24) Penagihan Pajak Daerah 25) Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik 26) Rekonsiliasi Pajak Reklame 27) Sosialisasi Paket Regulasi tentang PBB

Analisis Pencapaian Sasaran 4 (Keempat) Analisis pencapaian sasaran 4 (keempat) Meningkatnya Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig dapat dilihat pada tabel 3.8. Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran 4 (Keempat) Tahun 2011

No

Indikator

Sat

Kinerja

uan

Tahun 2012

Tahun 2014

Tahun 2013

Capaian

Capaian

Capaian

Kinerja

Kinerja

Kinerja

Capaian Kinerja Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

Tahun

Targ

Reali

et

sasi

2011

et

sasi

2012

et

sasi

2013

et

sasi

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig

Sub

84

84

100%

92

92

100%

100

100

100%

108

108

100%

ak

Dalam

rangka

mewujudkan

sasaran

keempat

Dinas

Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung didukung oleh indikator Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung target Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig di Tahun 2011 sebanyak 84 subak, di Tahun 2012 sebanyak 92 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

34


subak, di Tahun 2013 sebanyak 100 subak dan di Tahun 2014 dan disetiap Tahun capaian kinerjanya mampu mencapai 100 %. Sasaran 4 (keempat) ini adalah merupakan sasaran yang menunjang kekhususan Dinas Pendapatan Daerah sebagai Pasedahan Agung yang dikelola oleh Bidang Persubakan dimana pada Jaman Kerajaan di Bali, Raja memberikan tugas di bidang pertanian dan memungut pajak hasil bumi kepada Sedahan Agung. Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang pada dasarnya mengatur tentang otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung sebagai wadah untuk melaksanakan penerimaan Pendapatan Daerah. Grafik analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Grafik 3.7. Grafik 3.7. Grafik Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung 120

120% 100%

100%

100%

100%

100

100%

80

80%

60

60%

Target

40

84 84

92 92

100100

108108

40%

20

20%

0

0%

2011

2012

2013

Realisasi Capaian Kinerja

2014

Alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung antara lain : a. Melakukan monitoring subak abian/yeh b. Melakukan pembinaan kelembagaan subak c. Mengkoordinir penyebaran SPPT PBB P2


35


Realisasi akumulasi pencapaian Sasaran 4 (keempat) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dapat dilihat pada tabel 3.9. Tabel 3.9. Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran 4 (Keempat)

No.

Indikator Kinerja

Satuan




1

2

3

4

5

6

1

Jumlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awigawig

Subak

108

116

93,10

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran ketiga terhadap

indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran bahwa capaian kinerja

terhadap Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mencapai 93,10 %. Sistem pengairan di Daerah Bali diatur oleh suatu Lembaga Tradisional yang kita kenal istilah Subak. Subak merupakan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat agraris, religius, ekonomis dan dinamis yang secara historis telah ada sejak dahulu kala dan berkembang terus menerus sebagai organisasi dalam bidang pengaturan air untuk persawahan dari satu sumber air di suatu daerah. Subak sebagai lembaga tradisional yang bergerak di bidang pertanian dikenal sebagai organisasi agraris, ekonomis religius yang ada di Badung sejak dahulu dipertahankan keberadaannya sampai sekarang merupakan salah satu kekayaan budaya nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan otonomi Subak didukung oleh perangkat Subak terdiri dari : a. Sedahan Agung adalah seorang Pejabat Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk membina, mengawasi persubakan beserta perangkatnya ; b. Sedahan adalah seorang petugas Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Sedahan Agung; c. Pekaseh adalah pemimpin Subak yang mengurus lahan basah;


36


d. Kelihan Subak pemimpin Subak yang mengurus lahan kering (Abian); e. Krama Subak adalah Setiap orang

yang mengerjakan satu cutak tanah

sawah/lahan kering baik sebagai pemilik maupun penggarap dalam Wilayah Persubakan. Kabupaten Badung memiliki 119 Subak yeh dengan luas 10.472,25 m2 yang terdiri dari 25.413 Krama dan 91 Subak Abian dengan luas 8.162,87 m2 yang terdiri dari 8.044 Krama. Untuk merealisasikan indikator yang ketiga dicanangkan program dengan kegiatan antara lain : Program Pengembangan Nilai Budaya Dengan Kegiatan 1) Monitoring bantuan kepada Pekaseh, Kelian Subak Abian Se Kabupaten Badung 2) Aci-aci dan Sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungsungan Subak 3) Perlombaan Subak di Kabupaten Badung 4) Pembinaan Kelembagaan, Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan Subak Abian Tingkat Provinsi Tahun 2014 5) Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung 6) Pembinaan Subak di Kabupaten Badung 7) Pemantauan Masalah Subak

3.2. Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komposisi Belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program dan Kegiatan. Kondisi Belanja Tidak Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.82.694.632.765,29 dapat direralisasikan sebesar Rp.59.682.186.766,29 atau sebesar 72,17 %. Sedangkan Kondisi Belanja Langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014

37


Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.13.861.249.628,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.10.972.145.901,00 atau 79,16 %. Sehingga total alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.96.555.882.393,29 dengan realisasi sebesar Rp.70.654.332.667,29 atau sebesar 73,17 %. Secara lebih rinci relisasi angaran dapat dilihat dalam Tabel 3.10. Tabel 3.10. Realisasi Anggaran

No

INDIKATOR

1 1

PROGRAM

2

KEGIATAN

3

4

Persentase

Program

Wajib Pajak

Peningkatan dan

dalam

Pengembangan

mengirimkan

Pengelolaan

Perda dan Profil Dipenda dan

SPTPD tepat

Keuangan Daerah

Selayang Pandang Subak

waktu

ANGGARAN

1.

Sosialisasi Perda Tentang Pajak

REALISASI

5

6

95.305.298

94.195.298

43.500.000

43.500.000

1.237.500.000

1.177.099.000

77.738.625

77.398.625

181.658.750

181.658.750

Daerah 2.

Penggandaan Buku Himpunan

3.

Integrasi Pajak Daerah

4.

Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

2

Persentase

Program

Wajib Pajak

Peningkatan dan

dalam

Pengembangan

melakukan

Pengelolaan

online

Keuangan Daerah

5.

Pemeriksaan Pajak Daerah

1.

Administrasi Penerimaan Pajak

6.463.750

6.463.750

-

-

dan Retribusi

Pembayaran Pajak Daerah 3

Indeks

Program

Kepuasan

Peningkatan

Masyarakat

Pengembangan

(IKM)

Sistem

terhadap

Pelaporan

pelayanan

Capaian Kinerja

Dinas

dan Keuangan

1.

-

Pendapatan Daerah


38

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG No

INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

6

4

Jumlah

Program

1.

Penagihan dengan Surat Paksa

19.838.000

10.838.000

Pendapatan Asli

Peningkatan

2.

Monitoring Evaluasi Penerimaan

74.753.000

74.753.000

Daerah (dalam

Pengembangan

ribuan)

Sistem

14.786.500

145.700.000

8.959.375

8.959.375

3.705.750

3.705.750

4.966.897

3.906.897

71.447.125

71.447.125

3.531.500

3.531.500

16.161.750

0

455.256.200

306.166.000

4.354.675

4.354.675

BPHTB 3.

Pemutakhiran Data Wajib Pajak

Pelaporan Capaian

dan Pendataan Wajib Pajak Baru

Kinerja

Hotel, Restoran, Hiburan dan

dan Keuangan

Parkir 4.

Pelaporan

Pajak

Daerah,

Retribusi dan Pendapatan lainnya

Program

1.

Peningkatan dan Pengembangan

Atas

Keberatan

Nilai SKPD Oleh Wajib Pajak 2.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemeriksaan

Pemindahbukuan Piutang Pajak Daerah

3.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

4.

Pemantauan

dan

Pemeriksaan

terhadap Wajib Pajak Hiburan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap 5.

Monitoring

Pajak

Hotel,

Restoran, Hiburan dan Parkir 6.

Pemungutan PBB-P2

7.

Pemeriksaan

dan

Pembuatan

Berita Acara Angsuran Pajak 8.

Monitoring Benda Berharga

2.625.375

2.625.375

9.

Rekonsiliasi

Mineral

4.629.500

4.629.500

Pengawasan

8.907.750

8.907.750

11. Rekonsiliasi Pajak Air Tanah

7.689.000

7.689.000

12. Rekonsiliasi Pajak BPHTB

8.685.625

8.685.625

Pengawasan

304.088.675

164.014.175

Penunjang

208.675.625

195.353.780

15. Rekonsiliasi Pajak Penerangan

39.382.500

5.782.500

16. Pendaftaran Wajib Pajak

104.638.717

104.638.717

17. Sewa alat dan sistem aplikasi

480.000.000

273.289.500

194.005.375

194.005.375

Pajak

Bukan Logam dan Batuan 10. Pembinaan

dan

Pendapatan

Daerah

dan

Penerimaan sumber lain-lain

13. Pembinaan

dan

Piutang Pajak Daerah 14. Pengadaan

Bahan

Pelayanan Pajak

Jalan

barcode 18. Perhitungan Pajak Daerah


39

DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG No

INDIKATOR

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN

REALISASI

1

2

3

4

5

6

9.207.625

9.207.625

20. Penagihan Pajak Daerah

117.290.511

110.316.011

21. Pemberian Penghargaan Kepada

148.342.125

144.687.625

19. Rekonsiliasi

Pajak

Hotel,

Restoran, Hiburan

Wajib Pajak Terbaik 22. Rekonsiliasi Pajak Reklame

3.552.250

3.552.250

23. Sosialisasi Paket Regulasi tentang

46.613.000

46.613.000

3.234.609.000

1.928.888.500

3.749.375

3.749.375

365.638.375

365.251.125

396.503.500

394.503.500

67.076.625

67.076.625

30.208.375

30.208.375

PBB 5

Jumlah

Wajib Program

Pajak yang

Peningkatan dan

terhubung

Pengembangan

dengan alat

Pengelolaan

monitoring

Keuangan Daerah

1.

Penyelenggaraan

Sistem

Monitoring Pajak secara online

transaksi Pajak Daerah 6

Jumlah

Subak Program

Abian/Yeh di

Pengembangan

Monitoring

bantuan

kepada

Pekaseh, Kelian Subak Abian Se

Kabupaten Nilai Budaya

Badung yang

1.

Kabupaten Badung 2.

memiliki

Aci-aci

dan

Sesajen

Pura/Parahyangan

awig-awig

untuk

Sungsungan

Subak 3.

Perlombaan Subak di Kabupaten Badung

4.

Pembinaan

Kelembagaan,

Penataan dan Evaluasi Subak Yeh dan

Subak

Abian

Tingkat

Provinsi Tahun 2014 5.

Penyelenggaraan

Paruman

Pekaseh, Kelian Subak Abian dan Pangliman Se Kabupaten Badung


40


BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang signifikan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirancang. Terhadap 4 (empat) sasaran strategis 3 (tiga) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan baik, hanya 1 (satu) sasaran strategis saja yang masih belum dapat direalisasikan karena masih terkendala oleh anggaran. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung, sebagai langkah-langkah pencapaian visi, misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip–prinsip

tranparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya

kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) misi, empat (empat) sasaran dan 6 (enam) indikator, dapat disimpulkan bahwa : Misi 1, Sasaran 1 dengan indikator Persentase Wajib Pajak dalam mengirimkan SPTPD tepat waktu dengan capaian kinerja 101,05 %, kemudian indikator Persentase Wajib Pajak dalam melakukan online pembayaran Pajak Daerah dengan capaian


41


kinerja 102,22 % dengan demikian untuk masing-masing indikator telah memperoleh interpretasi Memuaskan. Misi 2, Sasaran 2 dengan indikator Indeks Kepusan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja 0 % dikarenakan belum dianggarkannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Tahun 2014, sehingga interpretasinnya Kurang. Misi 3, Sasaran 3 dengan indikator Junlah Pendapatan Asli Daerah (dalam ribuan) dengan capaian kinerja 123,75 %, dan indikator Jumlah Wajib Pajak yang terhubung dengan alat monitoring transaksi pajak Daerah dengan capaian kinerja mencapai 100 % , kedua indikator tersebut memperoleh interpretasi Memuaskan. Dan Misi 4, Sasaran 4 dengan indikator Jummlah Subak Abian/Yeh di Kabupaten Badung yang memiliki awig-awig dengan capaian kinerja 100 % mendapatkan interpretasi Memuaskan. Apabila dirata-ratakan dari seluruh capaian

kinerja tersebut diatas maka

diperoleh Nilai Rata-rata capaian Kinerja sebesar 87,84 % dengan interpretasi Memuaskan. Dengan

demikian

disimpulkan

capaian

Kinerja

Dinas

Pendapatan

Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung pada Tahun 2014 sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang Pendapatan Daerah dapat dikatakan telah mencapai sasaran dengan interpretasi MEMUASKAN.

4.2

Saran Saran terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014, adalah sebagai berikut : 1. Untuk Indikator 2 yang merupakan indikator baru dan belum dapat dilaksanakan kegiatannya dikarenakan tidak dianggarkan di Tahun 2014 akan dilakukan perbaikan di Tahun 2015 dengan melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat, sehingga capaian kinerjanya mampu diukur dan memperoleh nilai sesuai yang ditargetkan. 2. Terhadap indikator yang capaiannya sudah mencapai target dan bahkan melampaui target diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk mempertahankan dan meningkatkan proses perencanaan, pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada Tahun berikutnya.


42


Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Tahun 2014 dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dan memberikan gambaran dalam pengukuran capaian kinerja tahhun 2014, sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.

Mangupura, 22 Januari 2015 Kepala Dinas Pendapatan Daerah/ Sedahan Agung,

I Wayan Adi Arnawa, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19660309 199503 1 002


43

PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents