KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG BAB I PENDAHULUAN

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Badung merupakan bagian integral dari pemerintah pusat yang merupakan perpanjangan tangan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemerintahan termasuk didalamnya dalam pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara proforsional sehingga dapat memberikan dampak yang optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan dan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam secara bijaksana sehingga dapat mengurangi dampak atau ekses yang bersifat negative yang ditimbulkan akibat pembangunan yang tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip keseimbangan sosial, ekonomi dan Budaya. Dalam rangka melaksanakan proses pembangunan pemerintah Kabupaten Badung tetap mengacu dan dilandasi oleh keberadaan historis, kearifan lokal dan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Badung yang tertuang dalam Motto Cura Dharma Raksaka. Bertitik tolak dari motto tersebut Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati landasan-landasan yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Visi Melangkah Bersama Membangun Badung Yang Shanti dan Jagadhita Berlandaskan Tri Hita Karana dan 9 Misi

yang

dikelompokkan menjadi 3 fungsi antara lain 1. Fungsi Parahyangan, 2. Fungsi Pawongan, 3. Fungsi Palemahan. Dalam pelaksanaan fungsi kepemerintahan, Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mempercepat proses pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dinginkan ditopang oleh lembaga, instansi yang masing-masing mempunyai fungsi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung merupakan salah satu instansi yang menjalankan fungsi pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan yang dalam pelaksanaan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Stratejik yang merupakan dokumen pembangunan lima tahunan. Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada baik yang bersifat material dan non material sehingga membutuhkan adanya

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pemberdayaan Perempuan Tahun 2014

1


kemampuan pengelolaan yang optimal demi terselenggaranya Clean Government dan Good Governance

merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada zaman globalisasi dan era transparansi saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan harus mampu menjadi derigen pembangunan baik di sektor swasta dan segenap komponen masyarakat sehingga dampak daripada pembangunan dapat dirasakan secara merata keberbagai lapisan masyarakat. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut suatu keharusan bagi pemerintah untuk terus melakukan regulasi, deregulasi, debirokrasi, rekapitalisasi, reposisi, relokasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera. Untuk menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, sesuai dengan kewenangan dan fungsi dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penjabaran tugas dan fungsi masingmasing lembaga, yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan

pemecahan permasalahan masa depan yang tepat,

sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi


2


kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Kepala SKPD Pemerintah Daerah. diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP SKPD) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP SKPD) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua hal tersebut memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh masyarakat. Bertitik tolak dari RPJM Kabupaten Badung Tahun 2011–2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP SKPD Tahun 2014 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP SKPD) Kantor


3


Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Badung yang menjadi bagian laporan

kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Badung kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP SKPD ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Dalam lampiran Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 15 juni 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (LAKIP SKPD) Tahunan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Badung. Pelaksanaan penyusunan LAKIP SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2014 dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang melandasi pelaksanaan LAKIP, yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir , UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006

tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


4


9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahun 2014 perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2011-2015; 11. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung; 12. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2014.

1.2.

Gambaran Umum Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Adapun visi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2011–2015 sebagai berikut : “Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) dalam Berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara ”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Untuk dapat mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan tantangan kedepan dengan mempertimbangkan

peluang

yang

dimiliki

untuk

mewujudkan

partisipasi

masyarakat serta memberikan pelayanan di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak maka rumusan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dalam pencapaian misi 2014 ditetapkan, antara lain : 1. Meningkatkan

kemampuan

dan

kemandirian

lembaga

dan

organisasi

perempuan. 2. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang startegis. 3. Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan anak dan perlindungan Perempuan. 4. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran masingmasing misi adalah : 

Terwujudnya peningkatan peranan perempuan


5




Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak



Menurunnya kesenjangan pembangungan antara laki-laki dan perempuan



Terwujudnya pemenuhan hak anak

Dalam hal ini Sasaran Program dan Kegiatan yang akan dicapai oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung : 

Meningkatnya peranan perempuan



Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak



Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki



Meningkatnya pemenuhan hak anak

Untuk itu agar dapat mewujudkan kerangka pembangunan tersebut dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka ditetapkan beberapa strategi yaitu : 1. Meningkatkan kemampuan dan kemadirian lembaga dan organisasi perempuan. 2. Meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 4. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 5. Menegakkan HAM bagi perempuan. 6. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak. Adapun arah kebijakan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung periode 2011-2015, diarahkan pada beberapa sasaran pokok meliputi : 1. Terwujudnya peningkatan peranan perempuan 2. Terwujudnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat. 3. Terwujudnya perlindungan perempuan dan anak 4. Terwujudnya pembangunan yang responsif gender 5. Terwujudnya penegakan HAM bagi perempuan. 6. Terwujudnya pemenuhan hak anak Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu Program Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun mendatang dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Kegiatan : - Pembinaan dan Evaluasi GSI-B - Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB)


6


- Pelatihan POKJA BKB tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. - Lomba pengelola Bina Keluarga Balita (BKB). - Peringatan hari Anak Nasional - Pengembangan Kabupaten Layak Anak - Sosialisasi HIV AIDS. - Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan Pendekatan (Restorative ). - Pembinaan Simulasi pola Asuh Anak Dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga di Kabupaten Badung. - Sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA). - Pelatihan KHA Bagi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA). - Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. - Sosialisasi Telepon Sahabat Anak (TESA). - Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 2. Program Penguatan Kelembagaan Pengahurusutamaan Gender (PUG) Kegiatan : - Seleksi Tokoh Perempuan. - Penyusunan Statistik Analisis Gender - Penilaian Perkembangan Kemajuan Pelaksanaan Program dan Kegiatan PP dan PUG Anak di masing-masing Kabupaten/Kota - Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung. - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) - Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender - Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Kegiatan : - Sosialisasi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan Dalam Rumah Tangga - Sosialisasi

Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

(Trafiking) - Peringatan Hari Ibu Tahun 2014 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Kegiatan : - Pembinaan dan Evaluasi Kader P2WKSS

1.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan


7


Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan Tugas Pokok dan Fungsi. Jumlah pegawai pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung : 1. Kepala Kantor

1 (satu) orang

2. Ka. Sba Bag. Tata Usaha 1 (satu) orang 3. Kepala Seksi

3 (tiga) orang

4. Staf

27 (dua puluh tujuh) orang

Klasifikasi

pendidikan

Pegawai

pada

Kantor

Pemberdayaan

Perempuan

Kabupaten Badung : 1. Tingkat pendidikan S2 ada 2 (dua) orang 2. Tingkat pendidikan S1 ada 7 (tujuh) orang 3. Tingkat pendidikan Sarjana Muda ada 2 (dua) orang 4. Tingkat pendidikan SLTA/sederajat ada 21 (dua puluh satu) orang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah yang merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung adalah: “Melayani Masyarakat Kabupaten Badung di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ”. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kantor Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Menyusun Rencana dan Program di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta peningkatan kesejahteraan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2008, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) di bidang Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengetahui perkembangan, permasalahan dan hambatan serta mencari jalan keluar pemecahannya. 3. Menyelenggarakan kerjasama di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan instansi lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.


8


4. Menyiapkan bahan untuk mengadakan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi, Kabupaten/Kota, lembaga-lembaga sosial dan organisasi wanita dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan terhadap kaum perempuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 5. Pengelolaan barang milik/kekayaanNegara yang menjadi tanggungjawabnya. 6. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati Kepala Daerah. 7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 8. Koordinasi merupakan segala usaha untuk mengadakan hubungan dan kerjasama atas dasar hubungan fungsional dengan instansi/unit kerja terkait guna kelancaran pelaksanaan tugasnya. 9. Pengawasan merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan, pengendalian teknis dan pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dan adanya paradigma baru dalam perencanaan pembangunan yang sejalan dengan mandat Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung menyusun Rencana Strategis Unit Kerja Kabupaten Badung sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan - kegiatannya dalam rentang waktu 2011 – 2015. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kepala Seksi Pengharusutamaan Gender 4. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pembinaan 5. Kepala Seksi Bina Ketrampilan Perempuan

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam gambar 1.


9


Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUB.BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

SEKSI BINA KETRAMPILAN PEREMPUAN

SEKSI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN


10


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1.

Rencana Strategis Perencanaan merupakan salah satu komponen/unsur management yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan dalam proses pembangunan dan pelaksanaan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah. Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam UndangUndang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan

daerah

sesuai

dengan

kewenangan

dan

kewajiban

dalam

penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) SKPD Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2010-2015. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014.


11


Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2014 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2011–2015, Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, Review Rencana Kinerja Tahun 2014, serta Review Penetapan Kinerja Tahun 2014. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung Tahun 2011–2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap

5 (lima) Tahun yang merupakan perencanaan jangka

menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu–isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2. Rencana Kinerja Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Pemberdayaan Perempuan (RPJM SKPD) Kabupaten Badung Tahun 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran serta rencana capaian/target. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.


12


Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2014 No. 1 2

3

4

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya peranan - Persentase peningkatan jumlah perempuan kelompok usaha perempuan Meningkatnya - Jumlah penanganan kasus KDRT perlindungann - Persentase penanganan kasusu perempuan dan anak KDRT yang terselesaikan

650 KK 25 kasus 800 orang

Menurunya - Angka IPG kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki Meningkatnya - Predikat dalam evaluasi Kabupaten pemenuhan hak anak Layak Anak (KLA)

75.45

Predikat Tk Nindya

2.3. Perjanjian Kinerja Perjanjian

Kinerja

merupakan

suatu

dokumen

pernyataan

kesepakatan/perjanjian, kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan rencana kerja yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2014 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja agar memperhatikan : Kontrak Kinerja antara Presiden dengan Menteri; Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan; Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

menilai

keberhasilan

organisasi.

Dokumen

Perjanjian

Kinerja

mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung tahun 2014 dapat diuraikan dalam tabel 2,2 sebagai berikut :


13


Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2014 MISI 1 Meningkatkan kemapuan dan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan Target Indikator Kinerja Satuan Persentase peningkatan KK 650KK jumlah kelompok usaha perempuan MISI 2 Meningkatnya kualitas hidup keluarga dan masyarakat di berbagai bidang strategis

No Sasaran 1. Meningkatnya peranan perempuan

No Sasaran 1. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

Indikator Kinerja Persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan

Satuan kasus

Target 25 kasus

MISI 3 Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 1. Menurunnya kesenjangan Angka IPG pencapian pembangunan antara perempuan dan laki-laki MISI 4 Menghapus segala bentuk dsikriminasi terhadap perempuan No Sasaran Indikator Kinerja Satuan 1. Meningkatnya Predikat dalam evaluasi setahun pemenuhan hak anak Kabupaten Layak Anak


Target 75,45

Target Predikat Tk Nindya

14


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial dalam lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai amanat dari peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan. Masing-masing bidang atau individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya yang telah direncanakan dalam rencana kerja tahunan. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas

didefinisikan

sebagai

suatu

perwujudan

kewajiban

untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan. Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung kedepan. Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Kantor Pemberdayaan Perempuan

yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan

efisiensi pencapaian kinerja.


15


Kantor Pemberdayaan Perempuan

selaku pengemban amanah masyarakat

Kabupaten Badung, melaksanakan kewajiban dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJM 2011-2015. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah. Kinerja

Kantor

Kabupaten Badung diukur berdasarkan tingkat pencapaian

sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu : No.

Kategori

Nilai Angka

Interpretasi

1. 2. 3. 4. 5. 6.

AA A B CC C D

> 85 - 100 > 75 - 85 > 65 - 75 > 50 - 65 > 30 - 50 0 - 30

Memuaskan Sangat Baik Baik Cukup Baik Agak Kurang Kurang


16


Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Secara umum Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011-2015. Telah ditetapkan 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja (out comes) sebagaimana tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung: Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

3.1. Evaluasi Kinerja Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Badung Tahun 2011–2015. Empat sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah


17


ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2011 tentang RPJM Kabupaten Badung Tahun 2011–2015, memiliki indikator kinerja sebanyak 5 (lima). Dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja, pencapaian indikator kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Badung lebih terinci dapat

dilihat pada table 3.1. Tabel 3.1 Persentase Katagori Pencapaian Indikator Kinerja No.

Kategori

Misi I ( 1 Sasaran ) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi II ( 1 Sasaran ) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi III ( 1 Sasaran ) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang Misi IV ( 1 Sasaran ) 1 Baik Sekali 2 Baik 3 Cukup 4 Kurang

Jumlah Indikator kinerja

Persentase

1

100%

2

100%

1

99,80 %

1

100%

Akan tetapi kalau dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel 3.2.

No

Sasaran

1

Meningkatnya Peranan Perempuan

2

Meningkatnya perlindungan perempuan

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2014 Indikator Target - Persentase peningkatan Jumlah kelompok usaha perempuan - Persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan

Realisasi

%

650 KK (13) Klompok

650 KK (13) Klompok

100

25 kasus

6 kasus

24


18


3

4

Menurunnya kesenjangan pencapaian antaraperempuan dan laki-laki Meningkatnya pemenuhan hak anak

- Angka IPG

- Predikat dalam evaluasi kabupaten layak anak (KLA)

75,45

75,30

99.80

Predikat Tk Nindya

Predikat Tk Nindya

100

Dari analisa pengukuran kinerja pada table 3.2 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha perempuan Program terpadu P2WKSS merupakan salah satu program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, yang berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam rangka pembangunan

masyarakat

desa/kelurahan,

dengan

meningkatkan

jumlah

kolompok usaha perempuan dimana perempuan sebagai penggeraknya. Hasil pelaksanaan P2WKSS di Kabupaten Badung tahun 2014 Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung menargetkan sebanyak

650 KK atau

sebanyak 13 kelompok usaha perempuan yang mendapat pembinaan dan pelatihan P2WKSS. Dalam pelaksanaannya telah mencapai 650 KK ( 13) kelompok yang mendapat pelatihan dan pembinaan P2WKSS, artinya kegiatan ini telah berjalan sesuai target yang diinginkan (100%). Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan yaitu : 1.

Mempergunakan pola pendekatan lintas bidang pembangunan, melibatkan beberpa SKPD terkait sebagai tim pembina, maka dibentuklah Tim Pembina P2WKSS dari PKK Kabupaten Badung, dengan melibatkan dinas terkait antara lain Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Badung, Dinas Peternakan,

Perikanan

dan

Kelautan

Kabupaten

Badung,

Badan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Badung, Bagian Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Badung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan.


19


2.

Program

disesuaikan

dengan

tetap

mempertimbangan

potensi

dan

karakteristik kondisi daerah setempat memberikan ruang kepada kelompok P2WKSS untuk membangun dirinya sendiri dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan. 3.

Melaksanakan evaluasi melalui lomba ke tingkat Provinsi untuk mendapatkan jawaban terhadap efektivitas pelaksanaan, serta dampak program terhadap kesetaraan dan keadilan gender, peran, akses dan kontrol serta manfaat yang dirasakan perempuan serta penurunan jumlah keluarga miskin.

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan yaitu : 1.

Memanfaatkan hasil pemetaan keluarga sejahtera yang rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai dasar pembentukan P2WKSS di Desa/Kelurahan.

2.

Memfasilitasi dan melakukan advokasi desa/kelurahan untuk membangun kemandirian masyarakat khususnya kaum perempuan untuk membentuk kelompok P2WKSS.

3.

Melaksanakan pembinaan P2WKSS secara berkelanjutan.

4.

Melaksanakan evaluasi/lomba ke tingkat Provinsi.

2. Persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan Hasil yang sudah dicapai : -

Untuk indikator kedua yaitu jumlah penanganan

kasus KDRT yang

terselesaikan , dapat dilihat pada tabel di atas bahwa selama tahun 2014 terdapat 6 kasus yang masuk dan sudah dapat terselersaikan seluruhnya atau 100 % . Upaya- upaya sudah dan akan yang dilakukan : -

Dengan mengadakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga serta sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dengan

tujuan

untuk

menekan

kasus

KDRT.

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan baik terhadap anakanak SLTP dan SLTA maupun terhadap Tim Penggerak PKK di Kecamatan, 3.Angka IPG IPG adalah salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dengan memperhatikan ketimpangan gender melalui kondisi penduduk

yang

sehat

dan

berumur

panjang,

berpendidikan

dan

berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak.


20


Indikator IPG : 1. Pendidikan Indikator pendidikan diambil dari : -

Angka melek huruf yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

-

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Semakin lama orang itu bersekolah diasumsikan semakin handal kemampuan orang tersebut.

2. Kesehatan (angka harapan hidup) Secara umum kualitas kesehatan ditunjukkan dari Angka Harapan Hidup (AHH) yang dibentuk dari variable Anak Lahir Hidup dan Anak yang Masih Hidup. Dalam berbagai analisis demografi, angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Angka Harapan Hidup adalah umur rata-rata akan dicapai oleg seorang bayi yang baru lahir. 3. Ekonomi (Indeks Distribusi Pendapatan) Selain pendidikan dan kesehatan, sebagai unsur dasar pembangunan manusia/gender yang diakui secara luas adalah juga standar hidup layak. Dimensi kehidupan yang layak dilihat dari indikator perkiraan pendapatan perempuan

dan

perkiraan

pendapatan

laki-laki

yang

selanjutnya

menghasilkan indeks pendapatan perempuan dan indeks pendapatan laki-laki agar mampu menghasilkan indeks pendapatan dengan sebaran merata sebagai dasar perhitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) didapatkan angka tahun 2012 sebanyak 75,27, sedangkan pada tahun 2013 IPG tidak dilaksanakan, sehingga kegiatan pendukung untuk pencapaian angka IPG tidak ada.

Sedangkan untuk tahun 2014 angka IPG adalah 75,30 dari target 75,45 yang merupakan hasil perhitungan riil dari data yang diperoleh tahun 2014 dengan random di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Badung 75,30, angka tersebut belum termasuk £ (tingkat kepercayaan) sebesar 5% sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi, sehingga rentang nilai IPG setelah memasukkan £ (tingkat kepercayaan), maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun dan kemungkinan perkembangan IPG bulan Oktober- Desember 2014 (karena penelitian hanya sampai September 2014) maka target 75,45 telah tercapai.


21


4.

Predikat dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) BKB merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lain dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui interaksi orang tua dan anak secara optimal dan sedini mungkin yang dilaksanakan dalam kegiatan kelompok. Pada indikator kelima dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2014 jumlah kader BKB (Bina Keluarga Balita) yang memperoleh pembinaan dan pelatihan sebanyak 75 kader. Hal ini telah sesuai dengan target pada awal tahun yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya mencapai 100%. Upaya-upaya yang sudah dilakukan yaitu : 1. Memberikan pelatihan bagi Kader BKB tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan. 2. Pembinaan kepada Kelompok BKB Desa/Kelurahan. 3. Memberikan Panduan BKB bagi Kader BKB Kecamatan, Desa/Kelurahan. Upaya-upaya yang akan dilakukan tahun 2014 yaitu : 1. Memberikan pelatihan bagi kader BKB Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan 2. Pembinaan kepada Kelompok BKB Desa/Kelurahan 3. Memberikan panduan BKB bagi Kader BKB Kecamatan, Desa/Kelurahan 4. Pengintegrasian BKB dengan PAUD melalui pelatihan BKB kepada Guru PAUD.

3.2. Analisa Pencapaian Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Kabupaten Badung Tahun 2014 berdasarkan data dan informasi yang relevan

dengan

kebutuhan

organisasi

pembuat

keputusan.

Agar

dapat

menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktorfaktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2014, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Kantor Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Badung telah dapat

melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan Kantor Pemberdayaan Perempuan menetapkan 4 (empat)


22


sasaran, 4 (empat) indikator serta 4 (empat) misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3 Ketercapaian Indikator pada masing-masing Sasaran terhadap Target

No.

Sasaran

Jumlah Indikator

Ketercapaian Target

1 1

2 Meningkatnya peranan perempuan

3 1

4 650 KK (13 Kelompok )

2

Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak

2

6 kasus

Keterangan 5 Indikator pertama dapat dilihat bahwa selama tahun 2014 Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung menargetkan sebanyak 650 KK yang mendapat pembinaan dan pelatihan P2WKSS. Dalam pelaksanaannya telah mencapai 650 KK yang mendapat pelatihan dan pembinaan P2WKSS, artinya kegiatan ini telah berjalan sesuai target yang diinginkan (100%). Indikator kedua yaitu jumlah penanganan kasus KDRT, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa selama tahun berjalan 2014 terdapat 6 kasus yang masuk dari target 25 kasus terjadi penurunan angka kasus KDRT dan dari 6 kasus yang masuk semuanya sudah dapat ditangani.Penurunan kasus yang terjadi karena adanya sosialisasi UU Nomor 23 tahun 2004tentang PKDRT dan Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.


23


3

Menurunnya kesenjangan pencapaian antaraperempuan dan laki-laki

1

75,30

4

Meningkatnya pemenuhan hak anak

1

Predikat Tk Nindya

Indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2014 angka IPG adalah 75,30 dari target 75,45 yang merupakan hasil perhitungan riil dari data yang diperoleh tahun 2014 dengan random di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Badung 75,30, angka tersebut belum termasuk £ (tingkat kepercayaan) sebesar 5% sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi, sehingga rentang nilai IPG setelah memasukkan £ (tingkat kepercayaan), maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun dan kemungkinan perkembangan IPG bulan Oktober- Desember 2014 (karena penelitian hanya sampai September 2014) maka target 75,45 telah tercapai. Indikator keempat dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2014 predikat yang diraih adalah tk Nindya . Hal ini telah sesuai dengan target pada awal tahun yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Berdasarkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran pada tabel 3.4 sebagai berikut : Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Target Sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Dari Tahun 2012-2014

No 1 1

Indikator Kinerja

Tahun 2013 Satuan

2 3 Persentase KK/Kel peningkata ompok n jumlah usaha kelompok

Target

Realisasi

4 100 KK/ klp

5 100 KK/ klp

Capaian Kinerja Tahun 2013 6 100 %

Tahun 2014 Target

Realisasi

7 650 KK/klp

8 650 KK/klp


Capaian Kinerja Tahun 2014 9 100%

24


2

3

4

perempua n Jumlah penangana n kasus KDRT yg terselesaik an Angka IPG

Jumlah kader BKB yang mendapat pelatihan

kasus

25 kasus

11 kasus

100% Dari kasus yg masuk

25 kasus

6 kasus

100% Dari kasus yg masuk

Data-

-

-

-

75,45

75,30

99,8%

kader

75 kader

75 kader

100%

75 kader

75 kader

100%

Dari analisis pencapaian target sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung dari tahun 2012-2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha perempuan Untuk merealisasikan indikator pertama tersebut dicanangkan program dan kegiatan antara lain : Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Kegiatan : - Pembinaan dan evaluasi kader P2WKSS Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun anggaran 2012 terdapat 100 KK( 2) kelompok dan tahun 2013 terdapat 100 KK (2) Keleompok, tahun 2014 terdapat 650 KK ( 13 ) kelompok yang memperoleh pelatihan dan pembinaan pada setiap kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan pada awal tahun 2012, 2013 dan tahun 2014. Adapun keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan kader P2WKSS pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Badung. Sedangkan hasilnya adalah mewujudkan keluarga sehat sejahtera di Kabupaten Badung. 2. Persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan Untuk merealisasikan indikator tersebut telah dicanangkan program dan kegiatan antara lain penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.


25


Kegiatan : -

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu,

secara analisa sesuai

tabel di atas dapat dilihat bahwa selama tahun berjalan tahun 2012 kasus yang masuk sebanyak 12 kasus, tahun 2013sebanyak 11 kasus dan tahun 2014 sebanyak 6 kasus kekerasan yang masuk/diterima, dan sudah dapat terlayani seluruhnya. Kalau dilihat perbandingan angka dari tahun ketahun terjadi penurunan kasus dari terget setiap tahun.Keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT), dan Sosialisasi Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sedangkan hasil kegiatan ini adalah terwujudnya sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 3. Angka IPG (Indek Pembangunan Gender) Dengan beberapa program kegiatan antara lain : -Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2012 realisasi Angka IPG 75,27 dan pada tahun 2013 belum terealisasi karena kegiatan IPG tahun 2013 tidak dilaksanakan. Tahun 2014 Angka IPG 75,45 realisasinya 75,30 angka IPG ini merupakan hasil perhitungan riil dari data yang diperoleh tahun 2014 dengan random di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Badung 75,30, namun hal itu belum termasuk £ tingkat kepercayaan sebesar 5% sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi, sehingga rentan hasil perhitungan IPG setelah memasukkan £ tingkat kepercayaan terhadap data, maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung dan kemungkinan perkembangan IPG (karena penelitian hanya sampai September 2014) maka target 75,45 telah tercapai. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan buku indek pembangunan gender, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data Indek Pembangunan Gender (IPG). 4. Predikat dalam evaluasi kabupaten layak anak (KLA) Program yang sudah ditetapkan adalah Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. Kegiatannya : -

Pelatihan Pokja BKB tingkat kecamatan dan desa/kelurahan

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pada tahun 2012 predikat yang diraih adalah predikat tingkat nindya sesuai dengan yang ditargetkan ( 100 % ) .


26


Sedangkan pada tahun 2013 realisasi yang dicapai yaitu predikat tingkat nindya sesuai dengan target ( 100 % ) pada awal tahun yang telah ditetapkan, sehingga realisasinya mencapai 100%. Sedangkan tahun 2014 ditargetkan predikat tingkat nindya namun pada tahun yang bersangkutan tidak ada penilaian dari pusat sehingga realisasinya tidak tercapai , adapun keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan Pokja BKB tingkat kecamatan dan kelurahan, sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader BKB. 3.2.1. Analisis Pencapaian Sasaran 1 (Pertama) Meningkatnya

peranan perempuan.

Secara rinci

mengenai analisis

pencapaian sasaran pertama sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Sasaran Pertama Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2013 No 1 1

Indikator Kinerja 2 Persentase peningkatan Jumlah kelompok usaha perempuan

Satuan 3 KK/kl plp

Target

Realisasi

4 100 KK/2 klp

5 100 KK/2 klp

Capaian Kinerja Tahun 2013 6 100%

Tahun 2014

Capaian Kinerja Target Realisasi Tahun 2014 7 8 9 650 650 KK/ 100% KK/ 13 klp 13 klp

Berdasarkan hasil analisis pencapaian sasaran pertama yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja tersebut diatas diperoleh gambaran sebagai berikut : Secara umum Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2011-2015, dari sasaran pertama terhadap 1 (satu) indikator kinerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sudah sesuai dengan target yang diharapkan, dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2013 dengan tahun 2014 secara capaian kinerja sudah mencapai target yang ditetapkan pada awal tahun, berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan sesuai sasaran pertama dengan satu indikator yang sudah ditetapkan bisa mendukung visi dan misi


27


diselesaikan dengan terlaksananya berbagai program kegiatan yang sudah dicanangkan.

Kantor Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu SKPD di pemerintah Kabupaten Badung memiliki sasaran yang jelas dituangkan dalam beberapa indikator- indikator utama sebagai bentuk sasaran yang ingin dicapai, sesuai dengan visi dan misi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPA) dalam Berkelurga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. Dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RENSTRA SKPD dapat dilihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kedua Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

No. 1 1

Indikator Kinerja 2 Persentase peningkatan jumlah kelompok usaha perempuan

Satuan

Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

3 KK/ 2 klp

4 950 KK/19 klp

5 1550 KK/31 klp

Persentase Capaian Kinerja % 6 61,29%

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran pertama terhadap indikator jumlah keluarga yang mendapat pembinaan P2WKSS, persentase pencapaiannya masih sangat jauh dari yang ditargetkan sesuai dengan RENSTRA SKPD tahun 2015, hal ini dikarenakan jumlah KK/kelompok yang ditargetkan akan semakin banyak dari tahun ke tahun sehingga mencapai sebanyak 1.550 KK pada akhir tahun 2015 atau sebesar 100%.

3.2.2 Analisis Pencapaian Sasaran 2 (Kedua) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak. Secara rinci mengenai analisis pencapaian sasaran pertama sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor


28


Pemberdayaan Perempuan dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran Kedua Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2013 No 1 1

Indikator Kinerja 2 Persentase penanganan kasus KDRT yg terselesaikan

Satuan 3 kasus

Target 4 25 kasus

Tahun 2014 Capaian Capaian Kinerja Kinerja Realisasi Tahun Target Realisasi Tahun 2013 2014 5 6 7 8 9 11 kasus 100% 25 6 kasus 100% Dari kasus Dari kasus kasus yg yg masuk masuk

Dalam rangka mewujudkan sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan di dukung oleh 2 (dua) indikator untuk mendukung dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian sasaran yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan sesuai dengan tabel 3.7 terlihat bahwa capaian kinerja untuk sasaran kedua yang terdiri dari 2 (dua) indikator, tahun 2013 dan tahun 2014 indikator pertama dari 2 (dua) indikator sudah tercapai sesuai dengan yang diharapkan karena dari sebanyak 11 kasus pada tahun 2013 dan 6 kasus pada tahun 2014 yang masuk sudah dapat ditangani seluruhnya, sedangkan sasaran kedua dari indikator kedua tercapai sesuai dengan target indikator 2 (dua) pada tahun 2013 sebanyak 1456 orang dan tahun 2014 sebanyak 1440 orang

yang ditargetkan

mendapat pembinaan GSI-B pada tiap-tiap kelurahan/desa sudah melebihi target yang telah ditetapkana pada awal tahun. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten


29


Badung, dari sasaran kedua di tahun 2014 terdapat 2 (dua) indikator yang mana seluruhnya sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan RENSTRA SKPD, dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Kedua Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

No.

1 1

Indikator Kinerja 2 Jumlah penanganan kasus KDRT

Satuan


Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015

Persentase Capaian Kinerja %

3 Kasus

4 29 kasus

5 125 kasus

6 23,2%

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran kedua terhadap 2 (dua ) indikator sasaran tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut : 1. Persentase penanganan kasus KDRT yang terselesaikan sudah mencapai target yang ditetapkan, artinya seluruh kasus KDRT yang masuk sudah dapat terselesaikan seluruhnya.

3.2.3 Analisis Pencapaian Sasaran 3 (Ketiga) Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan lakilaki. Percepatan terwujudnya pembangunan yang responsif gender dengan melaksanakan program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak sesuai Visi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung yaitu Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender Kesejahjteraan dan Perlindungan Anak dalam berkeluarga, Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Misi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung 1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian perempuan


30


2. Terjaminnya perlindungan anak dan perempuan. 3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan. 4. Menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebagai salah satu indikator untuk menuju percepatan Pengarusutamaan dan keadilan gender, analisis pencapaian sasaran ketiga dilihat pada tabel 3.9 Tabel 3.9 Analisis Pencapaian Sasaran Ketiga Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2013 No 1 1

Indikator Satuan Kinerja 2 Angka IPG (Indeks pembang unan gender)

3 Data-

Target

Realisasi

4 -

5 -

Capaian Kinerja Tahun 2013 6 -

Tahun 2014 Target 7 75,45

Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2014 8 9 99,8% 75,30

Dalam rangka mewujudkan sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan di dukung oleh 1 (satu) indikator untuk mendukung dalam mewujudkan visi dan misi yang sudah ditetapkan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten

Badung, dari sasaran ketiga di tahun 2014 terdapat 1 (satu) indikator, dilihat dari tabel di atas dapat dilihat tahun 2013 angka realisasi IPG mencapai 0 karena untuk tahun 2013 IPG tidak terealisasi karena kegiatan ini tidak dilaksanakan. Realisasi akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan RENSTRA SKPD, dapat dilihat pada tabel 3.10


31


Tabel 3.10 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Ketiga Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

No. Indikator Kinerja

1 1

2 Angka IPG

Satuan


3 data

4 75,45

Rencana sesuai dengan RENSTRA SKPD Tahun 2015 5 75,50

Persentase Capaian Kinerja % 6 99,93

Berdasarkan hasil analisis realisasi akumulasi pencapaian sasaran ketiga terhadap indikator angka IPG, persentase pencapaiannya mendekati dari target RENSTRA SKPD tahun 2015 target 75,50 dan angaka IPG tahun 2014 tercapai 75,30. Artinya mencapai 99,93 %.

3.2.4 Analisis Pencapaian Sasaran 4 (Keempat) Meningkatnya pemenuhan hak anak. Secara rinci mengenai analisis pencapaian sasaran pertama sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

dalam bidang pemberdayaan perempuan dapat dilihat pada

tabel 3.11 Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran Keempat Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2013 No

Indikator Kinerja

Satuan

1

2

3

1

Target 4

Predikat setahun Predikat dalam tk evaluasi nindyar kabupaten layak anak

Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2013 5 6 Predikat tk nindya

100%

Tahun 2014 Target 7

Capaian Kinerja Realisasi Tahun 2014 8 9

Predikat tk nindya

-

-

Dalam rangka mewujudkan sasaran Kantor Pemberdayaan Perempuan di tabel 3.11 dapat dilihat bahwa predikat dalam evaluasi kabupaten layak tahun 2013


32


capaiannya sangat baik sepeti yang ditargetkan yitu predikat tingkat nindya sedangkan untuk tahun 2014 predikat tingkat nindya dibisa terealisasi karen atidak ada penilaian dari pusat sehingga realisasinya tidak ada (nihil ). Realisasi akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan RENSTRA SKPD, dapat dilihat pada tabel 3.12

Tabel 3.12 Realisasi Akumulasi Pencapaian Sasaran Keempat Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

No. Indikator Kinerja

1 1

2 Predikat tk nindya

Satuan

3 setahun


Rencana sesuai Persentase dengan Capaian RENSTRA SKPD Kinerja Tahun 2015 %



6 100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada indikator predikat dalam penilaian kabupaten layak anak

pada akhir tahun 2014 tidak tercapai . Hal ini

dikarenakan tahun 2014 tidak diadakan penilaian kabupaten layak anak maka capaiannya menjadi nihil (tidak ada ).

3.3

Akuntabilitas Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Anggaran Perubahan (DPAP) Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 5.043.099.339 dengan rincian Realisasi Anggaran Belanja sebesar Rp 4.478.270.701 sehingga dana yang terserap 88,80 %, adapun Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 1.597.867.488 sedangkan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp

2.880.403.213

sehingga

sisa

anggaran

tahun

2014

sebesar

Rp 564.828.638.


33


3.3.1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, dalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan retribusi.

3.3.2 Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi : 1) Belanja

Pegawai,

dipergunakan

untuk

pengeluaran

honorarium

PNS,

honorarium non PNS dan uang lembur. 2) Belanja Barang dan Jasa, dipergunakan untuk pengeluaran bahan habis pakai, bahan material, jasa kantor, perawatan kendaraan, cetak dan penggandaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian kerja, perjalanan dinas, dan sosialisasi. 3) Belanja Modal, dipergunakan untuk pengeluaran pengadaan kendaraan dinas, peralatan gedung kantor, meubelair, perbaikan senderan, pengadaan alat-alat kebersihan, sarana dan prasarana kebersihan.

3.3.3 Target dan Realisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten

Badung 2014 Anggaran (DPA) Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung pada Tahun 2014 sebesar Rp 5.043.099.339,- dengan rincian realisasi anggaran sebesar Rp 4.478.270.701,- atau Surplus sebesar Rp 564.828.638. Sesuai standar akuntansi Pemerintahan belanja terinci atas : 1. Belanja Tidak Langsung, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, dalam

bentuk

gaji

dan

tunjangan,

tambahan

penghasilan

PNS,

Rp 3 224.578.597,- terealisasi menjadi Rp 2.880.403.213,- atau atau 89,33%. 2. Belanja Langsung, belanja yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS , Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap anggaran semula 1.818.520.742,terealisasi menjadi Rp 1.597.867.488,- atau 87,87%, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan meliputi :


34




Belanja Pegawai dipergunakan untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS , dengan Pagu Anggaran Rp 3.265.378.597,Anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.919.503.213,- atau 89,41%.



Belanja Rp

Barang

dan

1.405.629.700,-

Jasa,

dengan

dengan

Pagu

Anggaran

sebesar

anggaran

yang

terealisasi

menjadi

Rp 1.220.959.488,- atau 86,86%. 

Belanja Modal dengan Pagu Anggaran Rp 372.091.042 dengan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 337.808.000 atau 90,79%.

3.4

Capaian Prestasi dan Penghargaan 1. Diraihnya prestasi Anugerah Parahita Ekapraya yaitu prestasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Prestasi tersebut sudah diraih dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dengan katagori sebagai berikut : - Tahun 2008 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Madya - Tahun 2009 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Madya - Tahun 2010 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama - Tahun 2011 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Madya - Tahun 2012 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama - Tahun 2013 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama - Tahun 2014 Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Utama 2. Dalam Evaluasi ke Tingkat Provinsi Bali, P2WKSS Kabupaten Badung meraih katagori juara sebagai berikut : - Tahun 2008 Terbaik II Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2009 Terbaik VII Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2010 Terbaik II Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2011 Terbaik I Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2012 Terbaik IV Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2013 Terbaik III Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2014 Terbaik II Tingkat Provinsi Bali 3. Gerakan Sayang Ibu Baru Lahir (GSI-B) Kabupaten Badung meraih katagori juara sebagai berikut : - Tahun 2009 Terbaik I Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2010 Terbaik III Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2012 Terbaik IV Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2013 Terbaik VI Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2014 Harapan III Tingkat Provinsi Bali


35


4. Bina Keluarga Balita (BKB) meraih penghargaan sebagai berikut : - Tahun 2011 Terbaik IV Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2012 Terbaik V Tingkat Provinsi Bali - Tahun 2013 Terbaik V Tingkat Provinsi Bali - Tidak dinilai karena ada acara berbarengan di Kabupaten Badung. 5. Kota menuju layak anak meraih penghargaan sebagai berikut : - Tahun 2011 Peringkat I Kategori Nindya - Tahun 2012 Peringkat I Kategori Nindya - Tahun 2013 Peringkat Utama Kategori Nindya - Tahun 2014 Peringkat Utama Katagori Nindya


36


BAB IV PENUTUP

4.1

Kesimpulan Sebagai penutup dari Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA)

terlihat dalam pengukuran pencapaian kinerja yang sesuai dengan

sasaran strategis yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan. Terhadap dua sasaran strategisnya sebagimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 1 Tahun 2012 sebagian besar/hampir seluruhnya telah dapat direalisasikan dengan baik. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan SKPD Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung, sebagai langkahlangkah pencapaian visi dan misi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses terintegrasi dalam pengelolaan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 empat) imdikator, 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) misi dapat disimpulkan bahwa indikator 1 (satu) telah mencapai realisasi 100% atau intepretasi sangat baik (>85%-100%), indikator 2 (dua) mencapai target 6 kasus atau intepretasi sangat baik (>85%-100%) dan indikator 3 (tiga) mencapai target 100% atau intepretasi sangat memuaskan (>100%). Pada indikator keempat untuk tahun 2014 tidak ada penilaian sehingga capaiannya nihil .


37


Sedangkan kalau dilihat berdasarkan pencapaian masing-masing indikator kinerja dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) indikator sudah mencapai 100% dari capian keseluruhan sampai akhir tahun 2015. Untuk indikator yang keempat untuk tahun 2014 angka IPG adalah 75,30 dari target 75,45 yang merupakan hasil perhitungan riil dari data yang diperoleh tahun 2014 dengan random di 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Badung 75,30, angka tersebut belum termasuk £ (tingkat kepercayaan) sebesar 5% sesuai dengan ketentuan penelitian dalam sosial ekonomi, sehingga rentang nilai IPG setelah memasukkan £ (tingkat kepercayaan), maka IPG Kabupaten Badung antara 74,8-75,8. Jika dilihat dari trend peningkatan IPG di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun dan kemungkinan perkembangan IPG bulan Oktober- Desember 2014 (karena penelitian hanya sampai September 2014) maka target 75,45 telah tercapai. Serapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rp 5.043.099.339,- dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan Rp 4.478.270.701,-. Dengan demikian disimpulkan, capaian Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten badung pada tahun 2014 dapat dikatakan mencapai sasaran interpretasi baik. Terhadap beberapa indikator yang capiannya belum mencapai target seperti yang diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan atau pembenahan yang komprehensif baik dari proses perencanaan maupun pelaksanaannya sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik pada tahun berikutnya. Adapun indikator yang belum mencapai target sesuai dengan sasaran yaitu : 1.

Angka IPG Untuk menyikapi permasalahan tersebut upaya yang ditempuh antara lain : Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD SKPD

Kantor Pemberdayaaan

Perempuan Kabupaten Badung Tashun 2011-2015, khususnya untuk tahun anggaran 2014 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang indikator Kinerja Utama Kantor Pemberdayaan perempuan Kabupaten Badung dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kegiatan IPG tersebut dilasanakan melalui pengkajian serta penelitian yang dilakukan oleh Tim dengan tujuan

menghasilkan data IPG dilengkapi dengan memperhitungkan tingkat

kepercayaan sesuai dengan ketentuan penelitian sosial ekonomi.


38


4.2

Saran 1. Mengadakan sosialisasi tentang keberadaan P2TP2A di masyarakat, di sekolahsekolah di Kabupaten Badung baik secara langsung maupun melalui media cetak. 2. Mensosialisasikan tentang pencegahan KDRT dan tata cara pelaporan kekerasan, program kerja P2TP2A dan proses penanganan sampai kepada pendampingan korban. 3. Memaksimalkan peran Desa kepada kelompok P2W-KSS setempat untuk bersama-sama memajukan kelompok P2W-KSS agar tercapainya keluarga sehat dan sejahtera. 4. Diharapkan pelaksanaan penilaian Kabupaten Layak Anak tetap dalaksanakan sehingga anggaran yang telah tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik mancapai hasil yang sangat memeuaskan. 5. Agar perhitungan IPG dilengkapi dengan memperhitungkan tingkat kepercayaan sesuai dengan ketentuan penelitian sosial ekonomi.

Mangupura, 16 Januari 2015 Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung

Ida Ayu Yutri Indahgustari, SE.MM. Pembina Tingkat I NIP. 19713108 199703 2 007


39

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BADUNG BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents