BAB I PENDAHULUAN A. Konteks Penelitian Membicarakan kesetaraan gender didalam hukum Islam tidak bisa lepas dari tuntunan Al Qur`an dan al-Hadist sebagai sumber pokok dari hukum islam. Karena al-Qur’an memberikan perhatian khusus kepada kaum perempuan. Sebelum diturunkannya al-Quran perempuan kedudukannya sangat rendah dihadapan kaum laki-laki. Kemudian Islam mengangkat derajat kaum perempuan setara dengan kaum laki-laki, satu kedudukan yang tidak pernah dimiliki oleh perempuan-perempuan lain dalam agama samawi terdahulu dan tidak pula dalam kelompok masyarakat manusia yang diatur oleh sesama mereka dengan meletakkan perundang-undangan dan peraturanperaturan tersendiri. Sebagai orang muslim, kita harus memahami hukum islam, karena aktivitas hidup sehari-hari orang muslim tidak bisa terlepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika ia beribadah kepada Allah atau ketika kita melakukan hubungan sosial antar manusia (muamalah) termasuk relasi kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi permasalahan yang muncul, tidak sedikit kaum muslimin yang belum memahami, bahkan sama sekali tidak memahami hukum islam terkait dengan kesetaraan gender, sehingga aktivitas kesehariaannya terkait dengan kesetaraan gender dan keadilan banyak yang 1
belum sesuai atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini perlu difahami dengan baik dan benar supaya dalam memahami kesetaraan tersebut tidak salah dalam menafsirkan kesetaraan antara kedudukan laki-laki dan perempuan menurut hukum islam. Memang untuk
memahami konsep kesetaraan gender dan keadilan diperlukan
pemahaman yang benar, mengingat dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak fakta yang menunjukkan bahwa konsep tersebut belum atau bahkan tidak dilaksanakan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam yang bersumberkan pada al-Qur`an dan al-Hadist. Hakekat kesetaraan gender memang tidak bisa dilepaskan dari konteks yang selama ini dipahami oleh masyarakat tentang peranan dan kedudukan laki-laki dan perempuan didalam realitas sosial mereka. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bangunan budaya tentang peran, fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan.1 Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki. Faktor utama penyebab kesenjangan gender adalah tata nilai sosial budaya masyarakat yang pada umumnya lebih mengutamakan laki-laki dari pada perempuan (budaya patriarki). Disamping itu, penafsiran ajaran agama
1
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan gender Perspektif Al-Qur’an, (Jakarta selatan: Paramadina, 2001), hlm. 13.
2
yang kurang menyeluruh atau cenderung dipahami menurut teks atau tulisan kurang memahami realitas atau kenyataan, penafsiran ajaran agama cenderung
dipahami
secara
sepotong-sepotong,
kurang
menyeluruh.
Sementara itu, kemampuan, kemauan dan kesiapan kaum perempuan sendiri untuk merubah keadaan tidak secara nyata dilaksanakan. Kesetaraan gender mempunyai arti posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, control, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara.2 Tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan menjadi tanda terwujudnya kesetaran dan keadilan gender. Dengan demikian mereka memiliki akses kesempatan berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Dari hasil laporan CWGI pada bulan mei 2007 bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sejak tahun 1984 melalui UU No. 7 tahun 1984 dan telah melakukan berbagai langkah-langkah sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hanya saja, jika disoroti lebih mendalam, maka langkah-langkah tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap situasi dan kehidupan perempuan yang sarat dengan diskriminasi dan budaya patriarki. Dan sampai saat ini masih ada peraturan perundangan di tingkat daerah yang berdampak 2
Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islamdi Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Prees; 2008), hlm. 18.
3
pada hilangnya akses perempuan dalam proses politik dan kehidupan publik, seperti yang terjadi di DKI Jakarta dan di Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD). Di Jakarta, aturan pemilihan dewan kelurahan menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh kepala keluarga. Padahal dalam UU perkawinan yang dimaksud dengan kepala keluarga adalah laki-laki. Ketentuan ini tertuang dalam perda Nomor 5 tahun 2000 di DKI Jakarta dan SK Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 2001. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) menyebutkan, bahwa pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang suami. Namun perkawinan dengan seorang istri saja terkadang tidak atau belum bisa memenuhi tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari seorang (poligami). Dan untuk dapat melaksanakan poligami harus dipenuhi beberapa alasan dan syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2, yaitu : 1. Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat untuk dapat beristri labih dari seorang terdapat pada
4
pasal 5, yaitu : 1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istriistri dan anak-anak mereka. 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Adapun dalam hukum islam pengaturan tentang poligami merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan KHI menyangkut poligami tidak jauh berbeda dengan UU Perkawinan. Hanya saja di dalam KHI dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI). Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Jika perkawinan berikutnya dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Sama seperti dikatakan dalam UU Perkawinan, menurut Pasal 57 KHI, Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
5
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Selain alasan untuk menikah lagi harus jelas, Kompilasi Hukum Islam juga memberikan syarat lain untuk memperoleh izin Pengadilan Agama. Syarat-syarat tersebut juga merujuk pada Pasal 5 UU Perkawinan, yaitu: (Pasal 58 KHI) 1. Adanya persetujuan istri; 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istriistri dan anak-anak mereka. Pasal 58 KHI ini juga merujuk pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“PP 9/1975”), yang mengatakan bahwa persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. Jika si isteri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KHI). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP 9/1975 yang menyatakan bahwa: ”Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. 6
Sedangkan PP No. 10 Tahun 1983 menganut asas monogami, serta mengatur alasan boleh tidaknya PNS pria beristri lebih dari satu dan syarat boleh atau tidaknya seorang PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 3 Namun demikian, dalam keadaan yang sangat terpaksa masih dimungkinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Akan tetapi seorang wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Hal ini termaktub dalam PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2). Adapun isi dari pasal 4 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. 3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis. 4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.” Dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (2) sangat jelas
bahwa
PNS
Wanita
tidak
diizinkan
untuk
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat, sedangkan dalam ayat 1 PNS Pria yang akan beristri 3
Asni, Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 99.
7
lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Dan apabila seorang PNS wanita tersebut melanggar ketentuan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pasal 15 ayat (2), bahwa PNS wanita tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) Tentang Larangan Dipoligami Bagi PNS Wanita” (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang). B. Fokus Penelitian Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari konteks penelitian yang telah disampaikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pandangan pakar hukum di Kota Malang tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita?
8
2. Bagaimana pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka pada pembahasan selanjutnya perlu diketahui tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membahas tentang : 1. Untuk mengetahui pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 Ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. 2. Untuk mengetahui pandangan pakar hukum di Kota Malang terhadap implikasi dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita. D. Manfaat Penelitian Dari penelitian tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi wanita PNS (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang), diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 1. Secara teoritis a. Salah satu sumber yang diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan serta memperluas cakrawala pengetahuan dan juga sebagai
9
alat pengembangan ilmu khususnya dalam Bidang Hukum Islam. b. Penambah wawasan keilmuan bagi Civitas Akademika khususnya pada Prodi Syari’ah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Sebagai kajian awal untuk dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut. 2. Secara praktis a. Bahan masukan bagi pejabat yang berkompeten dalam menghadapi permasalahan wanita PNS dilarang dipoligami b. Penambah wawasan masyarakat tentang prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) tentang larangan dipoligami bagi PNS Wanita (Studi Pandangan Pakar Hukum di Kota Malang), sehingga dapat mempertimbangkan kerugian serta akibat jika melakukannya. E. Penelitian Terdahulu Untuk mengetahui originalitas sebuah penelitian yang sedang dilakukan, diperlukan adanya penyajian terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dikaji. Untuk tujuan inilah, maka dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan tema yang sedang peneliti kaji. Diantaranya: Penelitian tesis yang dilakukan oleh Suharti, dengan judul: Prinsip AlMusawa Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
10
(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang).4 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan ilmuwan hukum islam Kota Malang tentang prinsip al-musawa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan untuk mengetahui implementasi prinsip al-musawa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menurut ilmuwan hukum islam Kota Malang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif analisis, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sosiologis yang terjadi pada pandangan ilmuwan dengan menitikberatkan analisis dengan teori kesetaraan pada tatanan asas proporsional (teori keadilan). Jenis Penelitian Lapangan ini dalam mengumpulkan data melalui interview dan dokimentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya pendapat para ilmuwan hukum islam kebanyakan cenderung mengadopsi langsung pemahaman al-musawa itu dari kitab-kitab klasik ynag mengatakan bahwa konsep kesetaraan itu tetap merujuk pada QS. An-Nisa’ ayat 34, dan implementasi prinsip al-musawa dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dianggap sudah sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Adapun letak persamaan dengan penelitian ini adalah membahas masalah prinsip kesetaraan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini menekankan pada Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
4
Suharti, Prinsip Al-Musawa Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang), (Malang: UIN Maliki Malang, 2013).
11
(Menurut Ilmuwan Hukum Islam Kota Malang), Sedangkan penulis menekankan pada prinsip kesetaraan gender dalam PP. No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) menurut pakar hukum di Kota Malang. Penelitian Badrudin dengan judul: Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang). 5 Dalam penelitian tersebut, fokus bahasannya adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kendala-kendala dalam proses pelaksanaan putusan hakim dalam masalah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa hakim memberikan izin poligami harus mempertimbangkan terpenuhinya syarat alternatif dan komutatif sebagaimana yang diatur dalam PP. Hanya saja majelis hakim ketika menangani perkara PNS, baik yang mau cerai atau mau nikah lagi, bagi pemohon yang belum mendapat izin atasan, diberi waktu 6 bulan untuk mengurus izin itu, kalau sudah 6 bulan tidak mendapatkan izin dari atasan, maka diberikan alternatif apakah akan meneruskan atau mencabut perkaranya. Kalau meneruskan harus menulis surat pernyataan menanggung segala resiko yang muncul dari putusan tersebut. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pertama, kendala eksternal dan kedua kendala internal. Syarat inilah yang sering menjadi kendala PNS dalam mengajukan kasusnya. Beliau
5
Badrudin, Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi pendapat Judex Factie Pengadilan Agama Kota Malang), (Malang: Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang, 2013).
12
mengatakan: “ prosedurnya tidak berbeda dengan perkara lain. Pemohon datang kesini untuk smengajukan permohonannya ke meja 1, kemudian diproses. Yang membedakan kalau PNS harus ada surat izin atasan. Jika tidak ada atau belum ada, diberikan waktu untuk mengurus surat tersebut. Pemohon diberi waktu 3 bulan dulu untuk mengurus izin. Setelah 3 bulan mereka dipanggil untuk sidang. Jika belum ada diberi waktu lagi 3 bulan. Jika belum ada juga diberi waktu lagi paling lambat 6 bulan. Selain kendala perizinan yang cukup lama, kendala lain yang muncul diantaranya adalah penetapan harta bersama dengan istri pertama. Adapun letak persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama terkait dengan PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan
dan
perceraian
bagi
pegawai
negeri
sipil.
Sedangkan
perbedaannya penelitian ini fokus pada poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil (Pasal 4 ayat (1), sedangkan penulis membahas tentang tidak diizinkannya
pegawai
negeri
sipil
(PNS)
wanita
menjadi
istri
kedua/ketiga/keempat (pasal 4 ayat (2). F. Definisi Istilah Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian tentang arti yang terdapat dalam pembahasan, maka perlu adanya penegasan istilah yang memiliki peranan penting bagi pembaca dalam memahami tesis ini. Adapun istilah-istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut: 1. Gender : perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat
13
dari segi nilai dan tingkah laku.6 2. Undang-undang: peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. 7 Dan untuk penulisan Undang-undang dalam bab selanjutnya disingkat dengan UU. 3. Peraturan Pemerintah: peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.8 Dan untuk penulisan Peraturan Pemerintah dalam bab selanjutnya ditulis dengan PP. 4. Bunyi PP. No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil pasal 4 ayat 2 adalah ”pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”. 5. Pandangan: Konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.9 6. Pakar Hukum: seseorang yang ahli dalam bidang ilmu hukum 7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : Berdasarkan UU No. 43 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yaitu setiap warga negara Repiblik Indonesia
6
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 33 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, (Cet. V; Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 3. 8 Ibid. 9 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 643.
14
yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan untuk penulisan bab selanjutnya disingkat PNS. G. Sistematika Penulisan Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut: BAB I berisi Pendahuluan, yang mana pendahuluan tersebut terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi istilah, dan sistimatika penulisan. BAB II berisi tinjauan pustaka, yang mana tinjauan pustaka tersebut terdiri dari beberapa sub bab, yaitu Cedaw di Indonesia. Sub bab selanjutnya mengenai kesetaraan yang terdiri dari kesetaraan gender, kesetaraan gender dalam islam, dan perempuan dalam konsep islam. Sub bab selanjutnya adalah mengenai PNS perspektif PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 yang terdiri dari PNS Pria Perspektif PP. No. 10 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990, PNS Wanita Perspektif PP. No. 10 1983 Jo. PP. No. 45 Tahun 1990, dan Sangsi Bagi PNS Pria dan PNS Wanita yang melanggar Disipli PNS. Sub
15
bab selanjutnya membahas tentang teori kesetaraan Equilibrium. BAB III berisi metode penelitian, yang terdiri dari beberapa sus bab: lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. BAB IV berisi paparan data pembahasan yang meliputi, meliputi profil informan, pandangan pakar hukum tentang diizinkan dan tidak diizinkannya PNS Wanita dipoligami, ini terdiri dari anak bab pandangan pakar hukum tentang diizinkannya PNS Wanita dipoligami dengan alasan sesuai dengan ketentuan teks al-Qur’an, pandangan pakar hukum tentang tidak diizinkannya PNS Wanita dipoligami dengan alasan sebagai abdi negara, pandangan pakar hukum tentang prinsip kesetaraan gender dalam pasal 4 ayat (2). Sedangkan sub bab selanjutnya adalah pandangan pakar hukum terhadap implikasi PP. No. 10 tahun 1983 Jo. PP. No. 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) yang terdiri dari anak bab meliputi, terjadinya nikah sirri dan menjunjung martabat PNS Wanita. dan sub bab selanjutnya adalah analisis data yang terdiri dari Analisis Pandangan Pakar Hukum Tentang Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 1990 Pasal 4 Ayat (2) dan Analisis Pandangan Pakar Hukum Tentang Implikasi Prinsip Kesetaraan Gender Dalam PP. No. 10 Tahun 1983 Jo. PP. No. 45 1990 Pasal 4 ayat (2). BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan, refleksi penelitian, dan saran. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dengan masalah yang dikaji. 16
