A
S L
BADAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAl DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPD - PDl PERJUANGAN) JAWA TENGAH
Sekretariat: Jalan Brigjen Katamso Nomor 24 (Panti Marhaen) Semarang Telp. (024) 8454309
Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor No.02/PHP,BUPXV/2017 Kabupaten Jepara yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H. Subroto/ S.E./ M.M dan H. Nur Yahman, S.H., Nomor Urut i (satu).
KEPADA YTH.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No
IS Jakarta
un LklMA DARI
llari
Yang bertanda tangan dibawah ini: 1. Nama
: H. Ahmad Marzuqi, S.E
Jam
Warga Negat3
: Indonesia
Alamat
: Jalan KartinI No, 1 Kabupaten Jepara
2. Nama
di- ^
C01&
: H. DIan Kristtandi, S.Sos
Warga Negara
: Indonesia
Alamat
: Dukuh Krajan 11 RT 001 RW 002 Desa Srobyong Kecamatan MIonggo Kabupaten Jepara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jepara Nomor Urut 2
(dua) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ol/SK/BBH/PDI.P/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 memberikan kuasa kepada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Dewan Perwakilan Daerah Partal Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD - PDI Perjuangan)
Jawa Tengah yang beralamat dl Jalan Brigjend Katamso Nomor 24 (Panti Marhaen) Semarang yang diwakili oleh para Advokat, baik secara bersama - sama maupun sendiri - sendiri, sebagai berikut: 1. SUPARDISUKAMTO, S.H., M.H 2. M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. 3. HELLY SULISTYANTO, S.H., M.H. 4. YOHANES WINARTO, S.H., M.H.
5. AGUS WIBOWO, S.H., M.H 6. BONA VENTURA SUQSTIANA, SH., MH.
7. WENANG NOTO BUWONO, S.H., M.H. 8. PUTRO NEGORO REKTHOSETHO, S.H., M.Kn., 9. AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.
Selanjutnya mohon disebut sebagai Pihak Terkait Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkatait dalam Perkara Nomor
NO.02/PHP.BUP-XV/2017 Kabupateo Jepara yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. H. Subroto, S.E., M.M dan H. Nur Yahman, S.H., Nomor Unit 1 (satu), seagai berikut: I.
Dalam Eksepsi
a. Kewenangan Mahkamah Kontitusi
Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Kontitusi tidak benwenang dalam memutus perkara a quo karena :
1. Bahwa dalam Pennohonannya Pemohon sama sekali tidak menyebut Pihak Terioit dalam Permohonannya sehingga bisa dikatakan Permohonan tersebut Permohonan yang tidak lengkap karena kurang
pihak, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Kontttusi Nomor ! Tahun 2016 Tent^nn Pedoman Bertram Dalam Perkara Perseilsihan Hasll Ppmillhan Gubemur B^jpah dan WaHkot^ jo
PprTfturan Mahkarnan Konttti'Si Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Daiam Perkara pprsel'sihan Ha?H Perrimnan dan Wafikota menyatakan:
" Para Pihak dalam perkara perselisihan hasH PemUihan adalah :
a. Pemohon; b. Temohon: dan c. Pihak Terkait\
Bahwa dalam Pasal 2 PMK a quo setelah kata "Termohon" terdapat kata
"Dan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V dalam aplikasi online yang dikembangkan oleh Badan Bahasa Kemendikbud, berarti memiliki makna penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa dan kalimat) yang setara, termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda sehingga Pasal 2 PMK a quo menngandung arti Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait tidak boleh kurang maupun lebih dart itu sehingga jika dikaitkan dalam Permohonan Pemohon yang tidak menyertakan Pihak
Terkait dalam Permohonannya dapat diartikan Permohonan a quo tidak
lengkap sehingga Mahkamah Kontitusi tidak berwenang dalam memutus perkara a quo karena tanpa adanya Pihak Terkait dalam Permohonan tersebut tidak bisa disebut Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. b. Kedudukan Hukum {l^gaiStanding Pemohon
Bahwa menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon tidak memiliki
kedudukan hukum {legal standing) terteit dengan syarat ketentuan
pengajuan permoiwnan (jumlah penduduk dan presentase) hal itu diakui oleh Pemohon sendiri dalam PemfK)honannya (halaman 4 angka 7).
Dengan Demikian menurut Pihak Terkait Permohonan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No 10 tahun 2016 jo Pasal 7 PMK 1
tahun 2016 sehingga Permohonan a quo harusiah ditolak. & Permohonan Pemohon Tidak Jeias ( Oi^scuur U'oei)
Bahwa Pihak Terkait hanya akan meniawab sepanlanq Permohonan Pemohon menyanqkut kepentingan hukum Pihak Terkait namun daiam Permohonan 3 quo Pemohon tidak menyertakan Pihak lerkait daiam
9
permasalahnnya sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan a quo haruslah dinyatakan Permohonan yang Tldak Jelas {obscuurtibel). IL
Dalam Pokok Perkara
Bahwa Pihak Terkait hanya akan menjawab sepanjang Permohonan Pemohon
menyangkut kepentingan hukum Pihak Terkait yaitu ;
Bahwa daiam persidangan tanggal 17 Maret 2017 yang iaiu Pemohon merubah dan atau menambahkan materi Penmohonannya yang hal tersebut tentunya
sangat merugikan Pihak Terkait karena perubahan tersebut termasuk penjahan terhadap pokok perkara sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai waktu untuk meiakukan verifikasi faktual di iapangan yang tentunya sangat merugikan
kepentingan hukum Pihak Terkait sehingga Mahkamah Kontltusi harus menoiak perubahan dan atau penambahan tersebut. III. Petitum
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait Memohon kepada l^ahkamah Kontitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; Dalam Eksepsi
Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara
-
Menoiak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
-
Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Jepara No. 36/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Peroiehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 tanggal 22 Pebruari 2017 pukul 18.50 WIB; Atau
Apabila Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya {ex aequo etono).
. HormatKaml,
ua^ftukum PihakTerkalt
SUPARDi SiJKAMTO, S.H., fJiH;
M. AU PUR <0M0, S.H., M.H;
HELLY SOLISf SNTO, S.H., M.H;
WINARTO, S.H., M.H;
IBOWO, S.H., M.H;
BONA VENTURA SUUSTIANA, SH., M.H;
WENANG NOTOyd
fONO, S.H., M.H;
PUTRO NEGORO REKtHOSETHO, S.H., M.Kn.,
AURIA PATRIA DILAGA, S.H., M.H.
