PENERAPAN RASA KEADILAN YANG BERTENTANGAN DENGAN JUMLAH YANG SUDAH DISEPAKATI ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU Oleh: Hengki M. Sibuea* Topik tersebut merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor: 187 K/Pdt.Sus-‐ Pailit/2013 Tanggal 20 Mei 2013 (“Putusan Kasasi”), dimana Putusan Kasasi tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 144 PK/Pdt.Sus-‐Pailit/2013 tertanggal 05 Maret 2014 (“Putusan Peninjauan Kembali”). Terbitnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi tersebut berawal dari keberatan yang diajukan oleh PT Masterpancang Pondasi -‐-‐Kreditur konkuren dalam kepailitan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit)— melalui kuasa hukumnya Hengki M. Sibuea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum HENGKI SIBUEA & PARTNERS, terhadap penetapan jumlah Tagihan Sementara PT Masterpancang Pondasi yang diakui oleh Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit). Sebagaimana diketahui, PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) pada tanggal 17 April 2012, oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah diputus pailit berdasarkan Putusan No.: 12/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST (“Putusan Pailit”). Permohonan pailit tersebut diajukan oleh PT Lion Metal Works dan PT Sarana Baja Perkasa. Melalui Putusan Pailit tersebut juga telah diangkat Sdr. Misbahudin Gasma, SH., MH., yang beralamat kantor di HANIS & HANIS ADVOCATES, Gedung Sarinah, Lt. 11, Jl. M.H. Thamrin No. 11, Jakarta sebagai Kurator dan melalui Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 14/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 9 Mei 2012, Sdr. Marthin Pasaribu, S.H., telah diangkat sebagai Kurator Tambahan dalam kepailitan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut. Sehingga dalam kepailitan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut Sdr. Misbahudin Gasma, SH., MH., dan Sdr. Marthin Pasaribu, S.H., bertindak sebagai Tim Kurator. Dalam kepailitan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut, setelah Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) melakukan pencocokan dan verifikasi atas tagihan PT Masterpancang Pondasi sebesar Rp. 4.404.296.714,-‐ (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas Rupiah), dimana PT Masterpancang juga telah melampirkan bukti-‐bukti dokumen yang mendukung jumlah tagihan PT Masterpancang Pondasi tersebut, ternyata Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), berdasarkan Surat Tim Kurator No.: 192/PAILIT-‐NMD/MG-‐MP/X/12 tertanggal 1 Oktober 2012 perihal Pemberitahuan, hanya mengakui sementara piutang dari PT Masterpancang Pondasi sebesar Rp. 1.388.420.007,-‐ (satu milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu tujuh Rupiah). * Hengki M. Sibuea, Founder dan Senior Partner pada Kantor Hukum HENGKI SIBUEA & PARTNERS.
Salah satu dokumen yang dijadikan bukti oleh PT Masterpancang Pondasi kepada Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah Notice Of Acceptance On The Outstanding Invoice PLTU 2 SUMUT 2X200MW Pangkalan Susu – Medan, tertanggal 5 Mei 2011 (“Notice of Acceptance”) yang ditandatangani bersama oleh PT Masterpancang Pondasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit). Dimana melalui Notice of Acceptance tersebut, baik PT Masterpancang Pondasi dan PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) TELAH MENYETUJUI DAN MENYEPAKATI jumlah sisa tagihan PT Masterpancang Pondasi kepada PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) adalah sebesar Rp. 4.873.724.483,-‐ (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Sebahagian dari sisa tagihan tersebut diluar dari Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 3% dengan menyebutkan: “Regards to the contract made by and between PT NINCEC Multi Dimensi (Party I) and PT Master Pancang Pondasi (Party II), for PLTU 2 x 200 MW SUMUT, May 5, 2011 both Parties have agreed on the CONTRACT VALUE, the PAID INVOICE and the OUTSTANDING PAYMENT of the aforementioned contract......” Note : 1) Contract value is VAT excluded; 2) Additional work has already been covered into aforementioned data. Setelah dilakukan perhitungan-‐perhitungan antara hak-‐hak dan kewajiban-‐kewajiban diantara PT Masterpancang Pondasi dan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), maka sisa kewajiban PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) kepada PT Masterpancang Pondasi adalah sebesar Rp. 4.404.296.714,-‐ (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus empat belas Rupiah). Perhitungan tersebut disertai dengan bukti-‐bukti yang telah diserahkan kepada Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit).
Terhadap Keberatan yang diajukan oleh PT Masterpancang Pondasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melalui Putusan No.: 11/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.: 12/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Januari 2012 (“Putusan”), memberikan putusan yang amar Putusannya adalah: M E N G A D I L I : 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebahagian; 2. Mengabulkan permohonan/keberatan/Renvoi Prosedur PEMOHON III, PANCA DUTA PRAKARSA dan PEMOHON IV, PT MASTERPANCANG PONDASI; 3. Menyatakan mengakui tagihan PEMOHON III, Panca Duta Prakarsa sebesar Rp. 1.070.246.250, (satu milyar tujuh puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) berdasarkan progress pengerjaan Jetty sebesar 10,82% dan untuk pengerjaan dredging sebesar 29,37%;
4. Menyatakan secara hukum jumlah tagihan Pemohon IV, PT Masterpancang Pondasi yang diakui adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,-‐ (dua milyar Rupiah); 5. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon III dan Pemohon IV dalam tagihan piutang yang diakui; 6. Menolak permohonan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) untuk selain dan selebihnya; 7. Membebankan biaya perkara pada budel pailit. Yang menjadikan amar Putusan tersebut menjadi sangat menarik adalah didapatinya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada intinya menyebutkan: “Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon baik dari P-‐1 sampai dengan P-‐7c BENAR BAHWA PEMOHON MASIH MEMPUNYAI TAGIHAN YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PEMOHON DAN TERMOHON TERUTAMA BUKTI P-‐7 YANG MEMBUKTIKAN BAHWA MASIH TERDAPAT SISA TAGIHAN SEBESAR Rp. 4.404.296.715;” “Menimbang, bahwa benar ada penolakan dari Termohon terhadap sisa tagihan tersebut, NAMUN PENOLAKAN TERSEBUT HANYA DIDASARKAN ATAS PERNYATAAN DARI PIHAK DEBITOR SENDIRI BAHWA TIDAK ADA ROUTING DAN HANYA DEMOBILISASI ALAT, ALASAN TERSEBUT TIDAK DISERTAI OLEH BUKTI-‐BUKTI TERTULIS;” “Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan bukti yang diajukan dan dari bukti-‐bukti tersebut secara fakta ada peralihan take over dari bulan April 2011 dan Mei 2011, yaitu mengenai biaya demobilisasi alat berat, oleh karena itu DEMI RASA KEADILAN maka Majelis hanya mengabulkan sebagian dari tagihan Pemohon yaitu separuhnya saja sejumlah Rp. 2.000.000.000,-‐ (dua milyar Rupiah).” Tidak terima dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, PT Masterpancang Pondasi, melalui kuasa hukumnya Hengki M. Sibuea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum HENGKI SIBUEA & PARTNERS, pada tanggal 16 Januari 2013 mengajukan upaya hukum Kasasi. Inti dari upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh PT Masterpancang Pondasi tersebut adalah: PT Masterpancang Pondasi/Pemohon Kasasi mempertanyakan RASA KEADILAN yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Judex Factie, dalam memberikan Putusan a quo dan dimana letaknya rasa keadilan apabila PT Masterpancang Pondasi/Pemohon Kasasi yang telah bersusah payah membuktikan asal muasal tagihannya dan kemudian telah secara tegas diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Judex Factie, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Judex Factie hanya mengabulkan sebahagian dan tidak mengabulkan
keseluruhan tagihan PT Masterpancang Pondasi/Pemohon Kasasi yang telah terbukti tersebut. Sementara PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), melalui Tim Kurator, yang dalil-‐dalilnya telah ditolak sendiri oleh Judex Factie, dikarenakan tidak mempunyai bukti tertulis dan hanya berdasarkan pada pernyataan PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit), ternyata juga mendapat kenikmatan. Terhadap Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Masterpancang Pondasi tersebut, Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor: 187 K/Pdt.Sus-‐Pailit/2013 Tanggal 20 Mei 2013 (“Putusan Kasasi”), memberikan putusan yang amarnya adalah:
M E N G A D I L I:
Mengabulkan permohonan kasasi MASTERPANCANG PONDASI tersebut;
dari
Pemohon
Kasasi
I:
PT
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKITAN SUMATERA I tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12/PAILIT/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 8 Januari 2013;
1.
Menerima dan mengabulkan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2.
Menetapkan secara hukum Pemohon adalah Kreditur yang sah dari PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit);
3.
4.
5.
6.
MENGADILI SENDIRI:
Menetapkan secara hukum seluruh dokumen piutang yang diajukan Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui adalah sebesar Rp.4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
Memerintahkan Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) untuk mencatatkan jumlah tagihan Pemohon sebesar Rp.4.404.296.715,00 (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) dalam tagihan piutang yang diakui;
Menghukum Tim Kurator PT. Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;
Menghukum Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi menetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah).
Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memberikan Putusan Kasasi tersebut adalah:
“Menimbang bahwa terhadap keberatan-‐keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa keberatan-‐keberatan dari Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Factie, DALAM HAL INI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM dengan pertimbangan sebagai berikut: -‐
Bahwa Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 57 mempertimbangkan bahwa PEMOHON MASIH MEMPUNYAI TAGIHAN YANG TELAH DISEPAKATI OLEH PEMOHON DAN TERMOHON yaitu sebesar Rp. 4.404.296.715,-‐ (empat milyar empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah);
-‐
Bahwa akan tetapi Judex Factie hanya mengabulkan separuh dari jumlah yang disepakati tersebut atas dasar keadilan;
-‐
Bahwa PENERAPAN RASA KEADILAN YANG BERTENTANGAN DENGAN JUMLAH YANG SUDAH DISEPAKATI ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU.”
“Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dikabulkan, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II ditolak, maka Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.” Terhadap pertimbangan hukum dan amar dalam Putusan Kasasi Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ternyata Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tidak menerimanya dan pada tanggal 28 Oktober 2013, Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor: 144 PK/Pdt.Sus-‐ Pailit/2013 tertanggal 05 Maret 2014 (“Putusan Peninjauan Kembali”), telah memberikan putusan yang amar putusan pada intinya menyebutkan: MENGADILI KEMBALI 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian; 2. Mengabulkan permohonan/keberatan/Renvoi Prosedur Pemohon III, Panca Duta Prakarsa, dan Pemohon IV, PT Masterpancang Pondasi; 3. Menyatakaan mengakui tagihan Pemohon III, Panca Duta Prakarsa, sebesar......; 4. Menyatakan secara hukum jumlah tagihan Pemohon IV, PT Masterpancang Pondasi, yang diakui adalah sebesar Rp. 4.404.296.715,00 (empat milyar
empat ratus empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah); 5. Memerintahkan kepada Tim Kurator PT Nincec Multi Dimensi (Dalam Pailit) UNTUK MENCATATKAN JUMLAH TAGIHAN PEMOHON III DAN IV DALAM TAGIHAN PIUTANG YANG DIAKUI; 6. Menolak permohonan Para Pemohon (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV) untuk selain dan selebihnya; 7. Membebankan biaya perkara pada budel pailit. Berdasarkan pada amar Putusan Peninjauan Kembali tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia setuju dengan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa PENERAPAN RASA KEADILAN YANG BERTENTANGAN DENGAN JUMLAH YANG SUDAH DISEPAKATI ADALAH PERTIMBANGAN YANG KELIRU. Demikian penjabaran mengenai “Penerapan Rasa Keadilan” yang dapat kami ringkas melalui putusan perkara kepailitan yang pernah kami tangani dan semoga dapat bermanfaat bagi setiap kalangan yang membutuhkannya. **************************************************************
