Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap Oleh: Hedhi Sugrito Kuncoro
Pendahuluan Kabupaten Cilacap merupakan daerah pesisir di selatan Provinsi Jawa Tengah. Posisi strategis Kabupaten Cilacap menjadikan kabupaten ini diperhitungkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah dalam sektor kelautan dan perikanan. Menurut data BPS Jawa Tengah (2013), produksi perikanan laut dari Kabupaten Cilacap telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Sektor perikanan laut telah berkontribusi sebesar 22.963,1 ton (8,9%) dengan nilai Rp. 279.236.742.000, sedangkan untuk produksi perikanan ikan tambak sebesar 1.106,1 ton (1,01%) dengan nilai produksi sebesar Rp. 28.677.372.000,-. Usaha perikanan telah menjadi sumber kehidupan sebagain masyarakat Kabupaten Cilacap. Usaha perikanan laut dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di bagian selatan atau daerah pesisir pantai. Keberadaan pelabuhan perikanan dari skala kecil (Pangkalan Pendaratan Ikan) hingga skala besar (Pelabuhan Perikanan Samudera) berada di wilayah selatan Cilacap menjadi bukti adanya aktifitas perikanan laut. Namun, aktivitas penangkapan ikan oleh sebagian nelayan Cilacap dilakukan dengan sistem one day fishing, penggunaan alat tangkap dan teknologi tergolong sederhana dengan daerah penangkapan (fishing ground) hanya sekitar 3 mil dari pantai. Potensi
perikanan
darat
diidentikkan
dengan
adanya
usaha
perikanan budidaya oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi atau jauh dari daerah pesisir seperti kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Wanareja, Maos dan Sampang. Usaha budidaya perikanan telah dilakukan masyarakat Cilacap sejak lama dengan memelihara ikan mas Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 1
(Cyprinus carpio), nilem (Osteocilus hasselti), tawes (Puntius javanicus), mujair (Oreochromis mossambicus) dan gurami (Osphronemus gouramy). Usaha budidaya tidak hanya dilakukan melalui usaha budidaya ikan air tawar. Saat ini potensi budidaya perikanan laut atau air payau seperti budidaya rumput laut (Spinifex littoreus) dan budidaya ikan kerapu (Epinephelus pachycentru) mulai “dilirik” oleh masyarakat. Potensi perikanan yang dimiliki meliputi perikanan laut dan perikanan darat (budidaya) belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya serius oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengembangkan potensi sumber daya ikan tersebut. Salah satu upaya pengembangan yang dapat dilakukan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan budidaya maupun perikanan laut melalui program Minapolitan. Kebijakan Minapolitan Potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap dapat dioptimalkan
melalui
pendekatan
pengembangan
wilayah
dengan
menciptakan konektivitas hulu hilir usaha perikanan. Minapolitan menjadi salah satu alternatif solusi untuk pengembangan wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan,
Minapolitan
dimaknai
sebagai
konsep
pembangunan
ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan berbasis kawasan yang terintegrasi, mengoptimalkan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan potensi yang ada dengan memperhatikan asas demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan yang pro rakyat, keberpihakan pemerintah pada masyarakat kecil, serta penguatan peranan ekonomi daerah. Minapolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan. Disamping itu dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat atau pelaku usaha dibidang
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 2
kelautan dan perikanan; serta pengembangan kawasan minapolitan sebagai
pusat
pertumbuhan
ekonomi.
Pengembangan
kawasan
minapolitan dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi kawasan minapolitan yang dikelola secara terpadu. Partsipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan Secara etimologis partisipasi berasal dari kata inggris “participation” yang artinya pengambilan bagian. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan “participatie” yang artinya penyertaan. Bahasa Indonesia (KBBI) kemudian menerjemahkan partisipasi sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan. Dengan demikian ada dua hal pokok dalam partisipasi yakni mengambil bagian dan penyertaan atau berperan serta. Pemberlakuan desentralisasi saat ini merupakan peluang untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan. Partisipasi menuntut adanya pemahaman yang sama atau objektif dari pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dukungan aktif masyarakat menjadi bagian dari pembangunan berbasis manusia. Konsep ini menjadi dasar dari pembangunan yang diwadahi dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Dimana masyarakat tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan namun sebagai subyek pembangunan. Sebagai contoh dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta
masyarakat.
Peran
serta
masyarakat
dilakukan
dalam
hal
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kelautan.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 3
Pengembangan
kawasan
dalam
konsep
minapolitan
juga
memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut berpartipasi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Partisipasi ini diperlukan karena masyarakat sendiri yang paling mengerti dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan melibatkan
masyarakat
dalam
program
pembangunan
dapat
meningkatkan dukungan terhadap pelaksaanaan program sehingga tujuan progam dapat tercapai. Demikian halnya dalam program minapolitan, partisipasi masyarakat hendaknya dilibatkan dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program minapolitan. Berdasarkan kondisi di lapangan menunjukkan bahwa penerapan partisipasi
masyarkat
maksimal
yang
dalam
diperkuat
program dengan
minapolitan adanya
belum
beberapa
berjalan
penelitian.
Berdasarkan penelitian Rudiono, dkk (2013), menunjukkan bahwa rendahnya
partisipasi
masyarakat
dalam
program
minapolitan
di
Kabupaten Banyumas menyebabkan terjadinya permasalahan dalam proses
pelaksanaan
pembangunan menggambarkan
dan
minapolitan
seperti
pengelolaan.
kebutuhan
dari
Hasil
masyarakat
dalam
perencanaan,
perencanaan pengguna,
tidak
sehingga
program yang ditawarkan tidak mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat pengguna. Penelitian
Yulidhin
Khoirul,
dkk
(2013)
menunjukkan
tahap
implementasi pelaksanaan program pengembangan kawasan minapolitan perikanan tangkap di PPN Brondong Lamongan belum sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Baik mengenai proses jalannya program maupun waktu pelaksanaanya, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keterbatasan dana, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder dan kurangnya partisipasi masyarakat nelayan. Partisipasi dapat ditingkatkan melalui komunikasi dua arah untuk mendorong masyarakat menjadi aktif dan saling berinteraksi melalui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 4
konsultasi dan dialog (Mefalopulos, 2008). Wadah konsultasi dan dialog bagi
masyarakat
salah
satunya
diakomodir
melalui
musyawarah
perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat (nasional). Di samping itu, menurut Abu Huraerah (2008), bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi finansial, kekuatan fisik, material dan moril. Partisipasi masyarakat pada program minapolitan dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian iuran kelompok, pinjaman, dll. Partisipasi dalam bentuk sarana dan prasarana misalnya bantuan dalam sarana produksi perikanan. Bentuk tenaga atau keahlian misalnya partisipasi dalam diseminasi dan difusi inovasi teknologi perikanan dll. Bentuk moril misalnya partisipasi pendapat/ ide, saran, dan pertimbangan dan lain sebagainya terkait dengan penentuan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan program minapolitan. Dengan demikian makna
partisipasi
masyarakat
menjadi
sangat
luas
sehingga
memungkinkan adanya kontrol oleh masyarakat dalam setiap tahap atau proses pelaksanaan minapolitan. Penutup Besarnya potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap hendaknya dapat dimanfaatkan secara optimal guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi, dimana pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur daerah dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakatnya. Kebijakan Minapolitan yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hendaknya menjadi salah satu sinyal yang harus “ditangkap” oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Karena dengan program ini membuka peluang partisipasi bagi masyarakat dalam rangka peningkatan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 5
produksi, produktivitas dan kualitas produk kelautan dan perikanan. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dapat mendorong terciptanya perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sebagai salah satu strategi pengembangan dalam pelaksanaan program minapolitan di Kabupaten Cilacap. Daftar Pustaka Aswanah, Y. K., Efani, A., & Tjahjono, A. (2013). Evaluasi Terhadap Implementasi Program Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Jurnal ECSOFiM, 1(1), 97-108. Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Tengah dan Bappeda Prov. Jawa Tengah. 2013. Jawa Tengah dalam Angka 2013, Semarang. Huraerah, A. (2008). Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora. Mefalopulos, P. (2008). Development Communication Sourcebook: Broadening Bounderies of Communication. Washingthon: World Bank. Rudiono, Harsasto, P., & Taufiq, A. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Program Minapolitan Tahun 2009-2011 di Kabupaten Banyumas. Jurnal Ilmu Pemerintahan-UNDIP, 1-8.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 6
Daftar Riwayat Hidup Nama Tempat, Tanggal Lahir Pekerjaan
Alamat Tempat Tinggal Alamat di Cilacap
Email/No. HP. Kategori Kepesertaan Tema Artikel
Judul Artikel
: Hedhi Sugrito Kuncoro : Cilacap, 17 September 1984 : Pegawai pada Instansi Pemerintah Pusat dan sekarang sebagai peserta Tugas Belajar pada Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. : Griya Citra Radhifa No 15, Jl SDN, RT.05/ RW.01 Kp. Pondok Benda, Kel. Jatirasa, Kec. Jatiasih, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat : Jl. Dr. Sutomo No. 29 Gg. Riau RT 03/RW 03, Kel. Gunungsimping, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. :
[email protected]/ 08157678251 : Masyarakat Umum : Pengembangan Minapolitan (budidaya perikanan perairan dan atau perikanan tangkap) di Kabupaten Cilacap. : Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Minapolitan di Kabupaten Cilacap
Page 7
