PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Latar Belakang Jumlah perempuan (BPS, 2015) 126,8 juta jiwa dan penduduk laki‐ laki berjumlah 128,1 juta jiwa. Persentase perempuan yang bekerja masih sekitar 37 persen dari keseluruhan tenaga kerja.
Jumlah anak Indonesia mencapai 1/3 dari total penduduk yaitu sekitar 87 juta
Situasi Anak di Daerah
Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia
293.220 kasus
5066
kasus kekerasan terhadap anak
4311 3512
2178
2011
2012
2013
2014
Kekerasan Perempuan dan Anak merupakan Fenomena Gunung Es Kasus yang dilaporkan Kekerasan terjadi namun tidak dilaporkan From: "Peter Bowen"
CAPAIAN AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK REGULASI
PENGESAHAN PERPPU NOMER 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA UNDANG‐ UNDANG NOMER 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERMENKO PMK NOMER 2 TAHUN 2016 TENTANG STRATEGI NASIONAL PKTA
PERMEN PPPA NOMER 6 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
CAPAIAN AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KAMPANYE BERLIAN (BERSAMA LINDUNGI ANAK)
10 PROVINSI, JANGKAUAN 9000 ANAK
136 DESA DI 34 PROVINSI
PATBM (PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT)
FORUM ANAK SEBAGAI PELOPOR DAN PELAPOR
34 POVINSI, 3003 KAB/KOTA, 508 KECAMATAN, 191 DESA/KELURAHAN
287 KABUPATEN /KOTA
KLA (KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK)
SEKOLAH RAMAH ANAK
981 SEKOLAH DI 25 PROVINSI DAN 93 KAB/KOTA
80,000 ORANG JAILOLO
JELAJAH 3ENDS
CAPAIAN AKHIRI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
HIBAH MOBIL DAN MOTOR PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
194 MOBIL, 388 MOTOR DI 34 PROVINSI, 160 KAB/KOTA DI 125 PUSKESMAS RAMAH ANAK, 31 KAB/KOTA, 1060 PUSKESMAS MAMPU TATA LAKSANA KTP/A, 27 RUANG BERMAIN RAMAH ANAK DI 27 PROVINSI
P2TP2A SERTIFIKASI ISO9001
TOTAL 424
SARANA DAN PRASARANA PUBLIK RAMAH PEREMPUAN DAN ANAK
CAPAIAN AKHIRI PERDAGANGAN ORANG
‐ ‐
GUGUS TUGAS PTPPO 33 PROVINSI, 163 KAB/KOTA 27 PROVINSI MILIKI RAN PTPPO TAHUN 2015 – 2019
KOMUNITAS PEDULI PERDAGANGAN ORANG (COMMUNITY WATCH) DI 14 PROVINSI, 17 DESA)
BINA KELUARGA TKI 10 PROVINSI KANTONG TKI, 35 KAB/KOTA
CAPAIAN AKHIRI KETIDAKADILAN AKSES EKONOMI BAGI PEREMPUAN INDUSTRI RUMAHAN
21 MODEL INDUSTRI RUMAHAN (IR)
2000 PEREMPUAN PELAKU INDUSRTRI RUMAHAN
Efektivitas percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Sinergi Lembaga Profesi Lembaga Riset Pemerintah Daerah
Media Kementerian
Organisasi
PP dan PA
Kemasyarakatan Organisasi Keagamaan Dunia Usaha Akademisi
Tujuan
1
2
Mewujudkan sinergi pemerintah dan LM untuk percepatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Mengembangkan model kemitraan Pemerintah dan LM yang efektif dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Manfaat Bagi Lembaga Masyarakat
• dapat meningkatkan jejaring dan kerjasama diantara berbagai lembaga masyarakat untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Bagi Pemerintah Daerah
• dapat membangun kemitraan antara Pemda dan Lembaga Masyarakat untuk mempercepat penyelesaian masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Bagi KPPPA
• akan menambah sumberdaya, meningkat kualitas proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya saat pelaksanaan di daerah. Pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja Unit Kedeputian
PRINSIP SINERGI
Temu Nasional Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)
Pembentukan Forum Komunikasi Nasional Peran Masyarakat dalam PP & PA
Sinergi Pemerintah & LM di Bengkulu
Sinergi Pemerintah & LM di Indramayu
Sinergi Pemerintah & LM di DKI ‐ Rumah Susun
Lembaga Masyarakat
Pemerintah Daerah
Kementerian /Lembaga Lain
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kebijakan Sinergi
Sinergi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan perempuan & Anak (PUSPA)
Model Partisipasi Masyarakat
Forum Komunikasi Nasional & Daerah Partisipasi Masyarakat
Aplikasi Komunikasi Partisipasi Masy.
Permen Partisipasi Masyarakat
Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sinergi yang merupakan kerja bersama yang dilandaskan pada partisipasi dari berbagai pihak dapat menghasilkan keluaran melebihi kerja sendirisendiri (Harwood, 2000) Sinergi mutlak harus dilaksanakan karena persoalan pembangunan semakin kompleks & tidak mungkin diselesaikan sendirian dan parsial
terima kasih
