PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBUATAN HUKUM

JURNAL ILMU SOSIAL-FAKULTAS ISIPOL UMA

ISSN : 2085 – 0328

PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBUATAN HUKUM Sri Istiawati Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Dpk Universitas Amir Hamzah, Medan Abstract The concept of law as the rule of law does not appear suddenly but rather the result of the development of the reciprocal relationship between law and society itself. The law is not pure and clean from the various influences and interests that exist in the community either that of the political, social, cultural, economic, information and technology. Political influence is a very important factor, because the political intervention of the law is very dominant. This happens because of the political problems can not be divorced from the separate legal policy (Legal Police). Keywords : Political influence, making law Abstrak Konsep hukum sebagai rule of law tidak akan muncul secara tiba-tiba melainkan hasil dari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Hukum bukanlah murni dan bersih dari berbagai pengaruh dan kepentingan yang ada ditengah masyarakat baik hal itu dari aspek politik, sosial, budaya ekonomi, informasi dan teknologi. Pengaruh politik adalah merupakan faktor yang sangat penting karena intervensi politik terhadap hukum sangat dominan. Hal ini terjadi karena persoalan politik tidak dapat dicerai pisahkan dari kebijakan hukum (Legal Police). Kata Kunci : Pengaruh politik, pembuatan hukum

57


PENDAHULUAN Latar Belakang Perubahan hukum adalah suatu pembaharuan hukum, artinya mengganti yang lama dengan yang lebih baik yang dapat berupa penggantian teks hukum. tertulis, perubahan penafsiran itupun berubahnya pola perikelakuan para pejabat hukum. (Soekanto Soejono, 1980 : 245). Muckhtar Kusuma Atmadja (1990 : 5) mengemukakan : “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman" Ungkapan tersebut di atas menggambarkan adanya kekuatan yang saling mempengaruhi antara hukum dengan kekuasaan, yang dalam realitanya dapat dilihat pada penciptaan hukum, pelaksanaan hukum dan perkembangan hukurn itu sendiri. Kita lihat bahwa hukum itu berubah dari waktu kewaktu. Konsep hukum sebagai rule of law tidak akan muncul secara tiba-tiba melainkan hasil dari perkembangan hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Kenyataan yang sering terlihat dalam masyarakat kita adalah bahwa hukum tidak lagi menjadi panutan dan pedoman bertingkah laku sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahfud MD bahwa, “Hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat dan penjamin keadilan. Sangat banyak peraturan hukum yang tumpul, tidak mampu memotong kesewenangwenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak bisa menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai masalah dan kasus-kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum, bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwamai oleh kepentingan-kepentingan politik." (1998 : 1).

ISSN : 2085 – 0328

Hal-hal yang dikemukakan di atas juga menggambarkan bahwa ajaran Hans Kalsen yang terkenal dengan istilah "Reine Redchtlere" yang mengajarkan bahwa hokum harus dibersihkan dari unsure-unsur non yuridis seperti unsur sosiologis, politis, bahkan etis, tidak terlaksana bahkan bertolak belakang dan bertentangan dengan apa yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian hukum bukanlah murni dan bersih dari berbagai pengaruh dan kepentingan yang ada ditengah masyarakat baik hal itu dari aspek polifik, sosial budaya ekonomi, informasi dan teknologi. Dari sekian banyak yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum, faktor politik adalah merupakan faktor yang sangat penting karena intervensi politik terhadap hukum sangat dominan. Hal ini terjadi karena persoalan politik tidak dapat dicerai pisahkan dari kebijaksanaan hukum (Legal Police), hal ini menurut Mahfud MD mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik hukum dengan cara melihat konvigurasi kekuatan yang ada di belakang perbuatan dan penegakan hukum tersebut" (1998 : 2). Mengingat luasnya aspek politik yang perubahan hukum, maka dalam kesempatan ini penulis hanya menitik beratkan pembahasan yang mencakup beberapa bagian yaitu kekuatan politik penguasa, pengaruh partai politik dan pengaruh lembaga swadaya masyarakat, tekanan internasional dalam masalahmasalah tertentu, sehingga penulis akan mendapatkan gambaran bagaimana pengaruh masingmasing kekuatan tersebut dalam mempengaruhi perkembangan dan perubahan hukum.

Rumusan Masalah Yang menjadi permasalahan dalam penulisan artikel ilmiah ini penulisannya menitik beratkan pada

PERSPEKTIF/ VOLUME 5/ NOMOR 1/ APRIL 2012

58


bagaimana kekuatan pengaruh partai politik dan pengaruh lembaga swadaya masyarakat dalam perkernbangan dan pembuatan hukum. Tuiuan Penulisan Untuk mengetahui partai politik dan pengaruh lembaga swadaya masyarakat dalam rangka pembangunan dan pembuatan hukum. Metode Penulisan Penulisan artikel ini menggunakan Library research yaitu penulisan berdasarkan literatur-literatur yang permasalahan TINJAUAN PUSTAKA Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana peran kekuatan penguasa dalam melakukan perubahan hukum, maka perlu lebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan kekuasaan yang menggambarkan politik pemerintahan yang berkuasa. Mukchtar Kusuma Atmadja mengemukakan bahwa “hakikat kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain” (1998 : 1). Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kekuasaan memberikan kepada pemiliknya yaitu pemegang kekuasaan untuk memaksa seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki atau yang diinginkannya. Sesuai dengan sifatnya yang bisa memaksa, maka hukum yang dirubah akan sangat tergantung kepada orangnya (Top Manager) sesuai dengan teori-teori kepemimpinan. "Baik buruknya suatu kekuasaaan tergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya baik buruknya suatu kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaanya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau

ISSN : 2085 – 0328

disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Hal ini merupakan suatu uraian yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap organisasi yang teratur." (Soerjono Soekanto, 1977 : 19) Kekuatan kekuasaan dalam suatu negara akan tergantung pula pada sistem pemerintahan yang dianut dan juga sistem pengangkatan terhadap pemegang kekuasaan itu sendiri. Seperti pertukaran sistem pemilihan presiden bagi masyarakat Indonesia dengan sistem pemilihan langsung akan sangat berpengaruh terhadap pilihan/pemenang sebagai pemegang kekuasaan dan perubahan sistem politik. Sistem politik dapat diartikan sebagai seperangkat integrasi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui mana nilai-nilai disebarkan untuk masyarakat. Suatu sistem politik harus mempunyai untuk mempertahankan kehidupan (Viability), langsung dan berkelanjutan serta mempunyai dorongan alamiah (Propensity), bertahan (Persistring) dalam segala kondisi lingkungan yang menekannya sebagai batas-batas tertentu. Pemerintah sebagai personipikasi Negara dalam konteks ini hanya sebagai "Mekanisme Formal" disamping pranata (Asosiasi) sosial politik lainnya yang kurang atau tidak resmi. Bahwa dari setiap sistem politik paling tidak mencakup : 1. Fungsi Integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat baik ke dalam maupun ke luar 2. Penerapan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan 3. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan baik secara sah maupun tidak. Kalau kita cermati dari ketiga unsur di atas maka dalam setiap negara


59


akan ada dua masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai, yaitu masyarakat yang dikuasai oleh nilai-nilai disatu pihak dan pemegang kekuasaan sebagai pihak yang memberlakukan nilai dipihak lain. Dengan demikian berbicara sistem politik sama halnya kita membicarakan kehidupan politik masyarakat (Social Politik Life, Supra Structure) dan kehidupan politik pemerintah (Gavermental Political Life Supra Structure). Dimana pertentangan hubungan diantara keduanya sangat erat dengan insentitas pengaruh yang berbeda. Soekanto mengatakan adanya beberapa faktor tentang pengaruh mana yang lebih kuat apakah inpra struktur terhadap supra struktur politik atau sebaliknya tergantung pada kondisi sosial budaya masyarakat, ajaran yang dianut masyarakat dan negara dan karakteristik pemerintah sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan. Pemerintah pada dasarnya merupakan pelaksana kehendak negara yang tidak lain merupakan menifestasi dari sistem politik. Pemerintah terdiri dari orang-orang yang hanya sebagian kecil dari keseluruhan anggota masyarakat bangsa. Pemerintah diberi tugas untuk menyuarakan, melibatkan kehendak dan menyelenggarakan kekuasaan negara. Mengenai peran kekuasaan dalam hukum Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa "Kekuasaan adalah faktor dominan dalam pengubahan hukum dan menciptakan hukum." (Ridwan Syahrani, 1999 : 234). Kalau dihubungkan dengan perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak mencerminkan cita-cita bangsa dan kurang responsip terhadap kebutuhan masa kini. Oleh karena itu diperlukan perubahan hukum untuk produk dan budaya hukum yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman

ISSN : 2085 – 0328

supaya cita-cita kemerdekaan dapat terwujud seperti KUH Pidana dll. Meskipun untuk merubah peraturan lama menjadi peraturan yang baru membutuhkan tenaga pikiran dan financial yang tidak sedikil Namun sesuai dengan amanat UUD dan kebutuhan serta perkembangan masyarakat mau tidak mau hukum juga harus berubah dan berkembang walau pun sangat tergantung pada political wil penguasa itu sendiri. Dan yang paling segar dalam benak kita tentang amandemen UUD 1945 yang memberikan perubahan yang fundamental dalam system ketatanegaraan Indonesia pemisahan antara legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dan segala sistem yang terkait dengan ketiga lembaga tersebut, yang telah berubah dan dapat dilihat peranan penguasa sangat menentukan adalah lahirnya undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang sangat mendasar tentang sistem satu atap lembaga peradilan baik organisasi dan finansial semuanya sudah di bawah Mahkamah Agung. Kedekatan hubungan hukum dengan kekuasaan mencakup berbagai aspek dari hukum itu sendiri, mulai dari pembuatan hukum sampai penerapan dan penegakan hukum itu sendiri di tengah masyarakat. Oleh karena itu pemilik kekuasaan sangat berperan dalam melakukan perubahan hukum. Dalam hubungan ini, baik politik maupu hukum harus dilihat dan diartikan sebagai dan merupakan sub sistem dari suatu sistem yang lebih luas (nasional), yang mencakup berbaai sistem seperti sosial budaya, ekonomi, pedidikan, hankam dan lain-lain. Hukum mempengaruhi kehidupan politik (mengatur kehidupan politik) yang diproyeksi pada ketentuan yang dimuat dalam undang-undang pemilu, tentang keanggotaan DPR dan MPR dan lain-lain. Sedangkan politik, disamping


60


dapat merubah segala sesuatu sesuai kehendak penguasa secara cepat dan drastis, dimungkinkan juga mempengaruhi perubahan, pembaharuan dan perkembangan hukum, antara lain lewat kebijaksanaan tertentu (Hartono Hadi Suprapto, 1981 : 12). Dapat pula merubah model pemerintahan yang aktual sesuai dengan kepentingan dan keinginan mereka melalui mekanisme dan prosedur resmi seperti sidang MPR, DPR, Kabinet dan Lain-lain. PEMBAHASAN Pengaruh Partai Politik Dalam perkembangan demokrasi modern partai politik sering dianggap sebagai salah satu atribut negara dan tidak seorang ahlipun yang dapat menyangkalnya, karena hal itu sudah menjadi kenyataan yang sangat diperlukan dalam sebuah negara yang berdaulat Partai politik sebagai institusi formal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan konstituenya dalam mengendalikan kekuasaan. Hubungan ini sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat yang melahirkannya. Kalau kelahiran partai politik sebagai pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam politik formal, maka semangat kebebasan akan selalu dikaitkan dengan kekuatan partai politik sebagai pengendali kekuasaan (Hak Kontrol terhadap kekuasaan). Dalam sebuah negara yang berdaulat peran partai politik, disamping sebagai penyalur aspirasi rakyat peserta atau konstituennya juga akan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan negara melalui wakilwakilnya yang duduk dalam lembagalembaga negara, seperti kalau kita amati dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Susilo Bambang Yudoyono dan Muhammad Yusuf Kalla ada beberapa tokoh partai politik yang tergabung dalam Kabinet tersebut, seperti Partai Demokrat, Partai Bulan

ISSN : 2085 – 0328

Bintang Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa dari kalangan profesional dll. Partai politik sering diasosiasikan orang sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang/kelompok untuk memperjuangkan hak-hak politik dalam sebuah negara. Partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisasi serta berusaha untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan program-programnya dan menempatkan /mendudukkan anggotaanggotanya dalam jabatan pemerintahan. Partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan dengan dua cara yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan secara sah dengan tujuan bahwa dalam pemilu memperoleh suara mayoritas, atau mungkin bekerja secara tidak sah /subversive untuk memperoleh kekuatan tertinggi dalam negara itu melalui revolusi. Persaingan antar partai merupakan bagian integral dalam proses politik guna memperoleh kewenangan dalam proses pemilu. Dengan suara mayoritas dalam pemilu, partai yang bersangkutan akan dapat berbuat banyak dalam mengendalikan Negara dan pemerintahan, memperkuat dan memperjuangkan posisi elite dalam kekuasaan serta merealisir tujuan lebih lanjut yaitu untuk mengawasi kebijakan umum pemerintah. Dari tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang begrtu kuat dan boleh dikatakan seimbang antara Presiden dan DPR. Dengan demikian dapatlah dinyatakan partai politik mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan perubahan hukum, baik yang berkaitan urusan dalam negeri maupun luar negeri dan di luar DPR partai politik akan dan melakukan perannya dalam mengubah hukum memberikan masukan/tekanan kepada DPR yang berasal dari partainya.


61


Pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi non pemerintah yang didirikan oleh masyarakat untuk tujuan tertentu terutama untuk ikut memberikan andil dalam pembangunan." (Saiful Hakim, 2003 : 31). Akhir-akhir ini kita dapat melihat perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan perhatian dan fokus di bidang garapan yang berbeda pula dari kepentingan masyarakat seperti : LSM yang memperjuangkan kepentingan hak-hak dan perlindungan anak, kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, kepentingan dan hak-hak buruh dan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dan tentang memperhatikan kekayaan pejabat dan mantan pejabat yang berkaitan dengan dugaan korupsi dan pemberantasan KKN seperti ICW YLKI, LBH, WALHI dan lain-lain. ICW dengan kegiatan pokoknya memantau korupsi di Indonesia sering menyoroti aparat serta perkembangan hukum dan dunia peradilan Dalam kaitan ini misalnya Teten Masduki sebagai koordinator ICW dalam suatu wawancara dengan majalah Forum Keadilan menyatakan bahwa kinerja peradilan di Indonesia tidak beres. Ketidak beresan tersebut lebih disebabkan oleh aparat penegak hukum atau imigrasi aparat peradilan dan bukan karena sistemnya yang tidak baik". (Saiful Raharjo, 2001 : 26). Dengan berbagai masukan tentu termasuk ICW tersebut di atas maka terjadilah perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Salah satu diantara yang berubah bab sebelumnya adalah adanya ketua Muda dibidang Pengawasan pada Mahkamah Agung RI dan lain-lain. Perubahan struktur

ISSN : 2085 – 0328

Mahkamah Agung yang tujuannya tidak terlapis dari usaha untuk kinerja dan pengawasan terhadap lembaga maupun aparat penegak hukum dalam hal ini dunia peradilan. WALHI, LSM yang bergerak dalam pemantauan dan pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem lebih mengarahkan kegiatannya pada upaya bagaimana agar kelestarian lingkungan dijaga dengan mengurangi penebangan pohon di hutan secara illegal (Illegal loging) agar bangsa ini terhindar dari ancaman bencana alam banjir dan longsor yang tidak diinginkan oleh masyarakat Demikian juga halnya dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu dari perkembangan ataupun kejadian dalam pelaksanaan pemilu selalu terjadi penyimpangan baik karena UndangUndangnya maka terjadilah perubahan Undang-Undang pemilu yang sangat mendasar perubahan sistem pemilu dan sebagainya. Dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya sesuai dengan bidang yang disoroti masingmasing LSM tersebut, terlebih dahulu mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk mengetahui kondisi obyektif yang akan menjadi bidang garapannya dan selanjutnya menyusun strategi untuk mengupayakan perbaikan kondisi yang akan diinginkan LSM tersebut. Dari hasil penelitian, kajian baik melalui seminar/diskusi dan mendapatkan jalan pemecahan terhadap permasalahan dilapangan. Hasil dari penelitian dan kajian tersebut diserahkan kepada pembuat kebijakan/pembuat Undang-Undang baik melalui pemerintah maupun DPR yang pada gilirannya akan membentuk aturan atau pun hukum. Prospek Hukum Masa Depan Berbicara masalah prospek hukum masa depan tidak terlepas dari bagaimana bentuk hukum yang dicitacitakan, baik dari segi kepentingan politik maupun dari aspek budaya yang


62


sangat berperan dalam perubahan hukum. Program legislasi dari DPR adalah bagian dari pembangunan hukum, itulah sebabnya bagi negara modern, program legislasi harus mencerminkan pengontrolan yang ketat terhadap arus energi sosial masyarakat agar hukum tidak diselewengkan oleh pemegang kekuasaan politik negara sebagaimana yang dikemukakan oleh dinas yang paling dominan untuk merubah hukum dalam masyarakat adalah pihak legislatif dan eksekutif. Teori ini saya kira sangat sejalan dengan Teori Fridmen yang menyatakan hukum baru bisa dirubah kalau struktur, subtansi dan kultur dari suatu pasyarakat dapat dirubah pula. Dan yang perlu terlebih dahulu dirubah adalah strukturnya. Syarat berlakunya suatu hukum apabila memenuhi atau melalui pendekatan Yuridis, Filosofis dan sosiologis. Penulis akan mencoba menulis sekelumit tentang hal-hal tersebut sebagai berikut : Yuridis Dalam program legislasi baik Presiden maupun DPR harus berpedoman pada Undang-Undang PROPENAS Nomor 35 Tahun 2000 apabila membuat Undang-Undang harus mempertimbangkan keadaan Hukum Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Dari seluruh urutan perundangundangan apabila DPR/MPR/DPRD bermaksud merubah atau membuat peraturan perundang-undangan harus merujuk kepada dasar pembuatannya menyesuaikan dengan hukum yang ada yaitu Hukum Barat, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Filosopi Apabila Negara Indonesia konsekuen mengikuti pola aliran Positipisme, nilai-nilai yang menjadi cita-cita hukum harus dituangkan ke dalam status nilai norma oleh

ISSN : 2085 – 0328

pembentuk negara ataupun badan pembuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatnya. Untuk dapat mengakomodasikan pendekatan filosofi para legislatour harus mampu menggali nilai-nilai dari tujuan dibuatnya suatu aturan yang akan membuat kedamaian dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat untuk suksesnya program legislasi kedepan mutlak diperlukan kerja sama dengan peneliti-peneliti hukum yang independen. Kelemahan besar orde baru selama ini adalah kurangnya dukungan penelitian sebelum sesuatu produk hukum dimunculkan, walaupun analisa akademik dilakukan tetapi sangat minim dari segi filosofi dan antropologis. Sosiologi Untuk dapat menerapkan program legislasi nasional yang sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia jelas tidak mudah. Untuk itu tatanan yang paling makro harus ditetapkan terlebih dahulu. Tampaknya pemikiran Kusuma Atmadja lebih cenderung kearah pendekatan sosial Yurisprudensi dapat diatur kembali sebagai pilihan yang paling tepat untuk Indonesia untuk saat ini. Sebelum memutuskan apa yang hendak dikembangkan sebagai hukum nasional agar dilakukan penelitianpenilitian terlebih dahulu untuk menentukan bidang hukum apa yang perlu dirubah. Dalam perubahan hukum ke depan harus diperhatikan dua hal yaitu ; pertama Bidang Netral yaitu dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, seperti kontrak, badan usaha dan tata niaga, komunikasi, pos dan telekomunikasi dapat diatur melalui hokum. Perundang-undangan nasional. Kedua kehidupan pribadi, yang tidak netral pembangunannya diupayakan sedekat mungkin berhubungan dengan budaya dan spiritual bangsa. Hukum ini memang


63


harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan (Kebutuhan Individu, Sosial atau Publik-Rescoe pound) yang selalu berubah. Kalau hukum tidak tunduk pada hukum perubahan (beng is becoming), maka hukum akan berubah fungsi sebagai instrument sosial, menjadi beban sosial, menjadi penghambat perkembangan masyarakat Dalam keadaan seperti ini masyarakat akan hukum sendiri yang terlepas dari ikatan komunitas bernegara atau pemerintahan. KESIMPULAN Apabila dilihat dari perjalanan lahirnya suatu hukum, hukum adalah produk politik, baik itu dalam proses datangnya dari penguasa maupun inisiatif dari lembaga pembentuk undang-undang (Legislator). Kalau dilihat dari arus informasi (Material), maka hukum adalah produk budaya. Oleh karena hukum sebagai produk politik, tentu dalam pembuatannya pengaruh politik sangat dominan terhadap hukum yang dibuat. Perubahan hukum yang disebabkan tekanan politik menyebabkan terjadinya perubahan terhadap struktur pemerintahan dan perangkat institusi lainnya. Prospek hukum masa depan harus memperhatikan dan mengacu kepada nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat baik hal itu bermuatan filosofi dan sosiologis dan tidak mengabaikan aspek hukum yang sudah ada (aspek yuridis), sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang PROPENAS.

ISSN : 2085 – 0328

Hakim, Syaiful, Mencari Penegak Hukum ldnman, Majalah Forum No. 5 Tgl. 8 Januari 2003. Kusumaatmaja, Muchtar, Fungsi dan Kelembagaan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung,1990. Mahfund, MD, Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, Iakarta, 1998. Soekanto, Soerjono, Mustafa, Abdullah, Hukum Dalam Hukum Masyarakat, CV. Rajawali, Jakarta,1980. ----------, Pengantar Sosiologi Hukum, Bhatara Karya Aksara Jakarta,1977. Syahrani, Ridwan, Rangkaian Intisari Hukum, Citraa Aditya Bhakti, Bandung CeL Ke.II.1999.

DAFTAR PUSTAKA Anwarsyahnur, Drs. MA, English for Specifikic: Law. Jabal Rahmat Medan, 2003. Ensiklopedi Nasional Indonesia, 6, PT. Delta Pamungkas, Jakarta, 1997, hal. 302. PERSPEKTIF/ VOLUME 5/ NOMOR 1/ APRIL 2012

64

PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA DALAM PEMBUATAN HUKUM

Recommend Documents