PARLIEMENT’S PERFORMANCE IN MONITORING THE DEVELOPMENT OF THE DIITRIC TALAUD ISLANDS TOPIK MURAHANG
Welson. Y. Rompas Femmy. M. G tulusan
ABSTRACT In accordance with the mandate of the ACT.No. 32 of 2004, ACT.No. 27 in 2009, and PP.No. 16 in 2010 that the LEGISLATORS have the functions, duties and authority to conduct surveillance against the implementation of regional development. But in many of the common phenomenon of LEGISLATIVE oversight showed that the maximum so that the implementation of regional development programmes are frequent irregularities and abuses. With respect to these problems then this research aims to find out how the performance of LEGISLATIVE KabupatenTalaud the supervision of regional development. This study uses qualitative methods. Data sources informants in research is taken from the pimpinananggota elements of the Talaud Islands Regency DPRD Commission II (5 people) and Chairman of the local government agencies (DinasBadan) partner Commission II (5 persons), totaling 10 people. Primary data collection using interview techniques. While data analysis using qualitative analysis techniques, interactive model of the Miles and Hubernan. The research results obtained representation: (1) supervision of the DPRD Talaud Islands Regency in the determination of the kebijakanprogramproyek regional development implemented through work meetings of Commission II with every regional government agency partners in order to conduct the deliberations of the draft programproyek which will be included in the BUDGETS; (2) supervision of the Talaud Islands Regency LEGISLATORS against the implementation of the regional development programproyek is implemented through work meetings and hearings of Commission II with partner agencies in order to discuss the implementation of the liability report programproyek, as well as through the work of Commission II's visit to the site of programproyek development. Based on the analysis of the data shows that supervision of the DPRD Talaud Islands Regency of regional development in principle have been conducted with quite effective, efficient, transparent, and accountable. Therefore drawn the conclusion that the performance of the Talaud Islands Regency DPRD in monitoring regional development is quite good Conclusion based on the results of the study suggested that to improve the performance of LEGISLATIVE supervision in Talaud Islands Regency regional development then it is recommended that: (1) the Commission II (areas of development) the DPRD to be filled in by the people who have competence in the field of administrasimanajemen development; (2) the DPRD members personnel placed on Commission II (areas of development) to be given training in the field of administrasimanajemen development in the early period; (3) the working relationship of Commission II (development areas) with a partner agencies should be more intensive, especially through work meetings and hearings. Keyword: Performance Of Legislators; Supervision Of Regional Development.
PENDAHULUAN
1
Sebagaimana diketahui bahwa
bertujuan
pada
peningkatan
sejak tahun 1999 bangsa Indonesia
kesejahteraan
memasuki
otonomi nyata adalah suatu prinsip
babak
penyelenggaraan
baru
dalam
otonomi
daerah,
bahwa
rakyat.
untuk
Prinsip
menangani
urusan
yang ditandai dengan lahirnya UU
pemerintahan
Nomor 22 Tahun 1999 tentang
berdasarkan tugas, wewenang, dan
Pemerintahan
yang
kewajiban yang senyatanya telah ada
kemudian dalam perkembangannya
dan berpotensi untuk tumbuh, hidup
diganti dengan UU Nomor 32 Tahun
dan
2004
potensi
Daerah,
yang telah
beberapa
kali
dilaksanakan
berkembang dan
sesuai
dengan
kekhasan
daerah;
dirubah terakhir dengan UU Nomor
sehingga dengan demikian isi dan
12 Tahun 2008 tentang Perubahan
jenis otonomi bagi setiap daerah
Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun
tidak selalu sama dengan daerah
2004.
lainnya.
Dalam kebijakan otonomi daerah
Prinsip
otonomi
yang
bertanggung jawab adalah otonomi
yang baru ini prinsip otonomi daerah
yang
menggunakan prinsip otonomi luas
harus benar-benar sejalan dengan
atau
tujuan
seluas-luasnya,
nyata
dan
dalam
dan
penyelenggaraannya
maksud
pemberian
bertanggung jawab. Prinsip otonomi
otonomi , yang pada dasarnya untuk
luas atau seluas-luasnya mengandung
memberdayakan
arti daerah diberikan kewenangan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
mengurus
dan
mengatur
semua
daerah
Undang-Undang
termasuk
Nomor
32
urusan pemerintahan diluar urusan
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
yang menjadi urusan pemerintah
Daerah, dan Undang-Undang Nomor
pusat (politik luar negeri, pertahanan,
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
keamanan, moneter, yustisi, dan
DPD dan DPRD,
agama). Selain itu, daerah memiliki
bahwa DPRD merupakan lembaga
kewenangan
perwakilan
membuat
kebijakan
rakyat
daerah untuk memberi pelayanan,
berkedudukan
peningkatan
penyelenggaraan
peranserta,
prakarsa,
dan pemberdayaan masyarakat yang
daerah.
2
menyebutkan
DPRD
daerah
sebagai
dan unsur
pemerintahan memiliki
fungsi
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
Dengan
pengawasan. Peraturan Pemerintah
mempunyai
Nomor 16 Tahun 2010 tentang
wewenang melakukan pengawasan
Pedoman
Peraturan
terhadap kebijakan dan program-
DPRD tentang Tata tertib DPRD,
program pembangunan daerah yang
menjelaskan fungsi legislasi DPRD
dilaksanakan oleh pemerintah daerah
diwujudkan
yang dibiayai oleh APBD. Fungsi
Penyusunan
dalam
membentuk
demikian, fungsi,
DPRD
tugas
peraturan daerah bersama kepala
pengawasan
daerah;
DPRD
pembangunan daerah ini dilakukan
diwujudkan dalam membahas dan
tidak hanya pada tahap pelaksanaan
menyetujui APBD bersama kepala
kebijakan
daerah;
pembangunan, tetapi juga pada tahap
fungsi
dan
DPRD
anggaran
fungsi
pengawasan
diwujudkan
dengan
DPRD
dan
terhadap
dan
penyusunan
program
atau
perencanaan
mengawasi pelaksanaan peraturan
kebijakan/program
daerah dan APBD.
memiliki
kewenangan
menentukan
arah
Dari
amanat
peraturan
perundang-undangan tersebut jelas bahwa
salah
untuk kebijakan
umum APBD. Secara teoritis dapat dikatakan
dimiliki oleh DPRD adalah fungsi
bahwa fungsi pengawasan DPRD
pengawasan. Menurut UU 32 Tahun
terhadap pembangunan daerah akan
2004 dan PP 16 Tahun 2010 bahwa
dapat
fungsi pengawasan yang menjadi
pembangunan daerah karena fungsi
tugas dan wewenang DPRD ini
pengawasan DPRD ini merupakan
adalah melaksanakan pengawasan
tugas dan wewenang yang ditetapkan
terhadap
dalam
peraturan
fungsi
dan
DPRD
yang
peraturan
satu
karena
daerah
dan
perundang-undangan
mewujudkan
undangan
efektifitas
peraturan
perundang-
tentang
pemerintahan
lainnya, peraturan kepala daerah,
daerah. Selain itu, kedudukan DPRD
APBD, kebijakan pemerintah daerah
yang kuat dalam penyelenggaraan
dalam
pemerintahan daerah (yakni sebagai
melaksanakan
program
pembangunan daerah.
mitra daerah)
3
setara/sejajar dan
pemerintah
berperan
sebagai
kekuatan penyeimbang (balance of
menggunakan
power) bagi pemerintah daerah, hal
kualitatif.
itu juga dapat menjamin pelaksanaan fungsi
pengawasan
metode
Berdasarkan pengertian atau
DPRD
makna penelitian kualitatif tersebut,
terhadap pembangunan daerah akan
maka dalam penelitian ini peneliti
efektif. Harapan ini bisa terwujud
mengembangkan
hanya
menghimpun fakta dan menganalisis
apabila
dari
jenis
DPRD
dapat
melaksanakan fungsi pengawasan ini
data,
dengan baik dan benar.
pengujian suatu hipotesis. Ini sesuai
Beberapa atau
indikasi
permasalahan
dengan
kelemahan
yang
melakukan
dengan pendapat para ahli di bidang
terkait
daerah
tidak
metodologi
penelitian
bahwa
di
penelitian yang bersifat kualitatif
Kabupaten Kepulauan tersebut tidak
pada umumnya merupakan penelitian
akan terjadi apabila DPRD dapat
nonhipotesis,
melaksanakan
maksimal
langkah penelitiannya tidak perlu
pembangunan
merumuskan atau menguji hipotesis
fungsi
pembangunan
tetapi
konsep,
secara
pengawasan
yang merupakan salah satu tugas dan
Definisi Penelitian
perundangan-undangan
menggambarkan secara abstrak :
Jenis Penelitian Jenis dikelompokkan
penelitian
dapat
menurut
tujuan,
kejadian, keadaan, kelompok atau individu
yang
dengan fokus penelitian ini ialah kinerja DPRD dalam maka
pusat
dirumuskan
atas
dasar
generalisasi
dari
sejumlah
karakteristik
kejadian,
keadaan,
kelompok atau individu tertentu
penelitian ini lebih memungkinkan tingkat
menjadi
abstraksi mengenai suatu fenomena
jenis data (Sugiono, 2009). Sesuai
pembangunan,
yang
perhatian ilmu sosial. Konsep adalah
pendekatan, tingkat eksplanasi, dan
apabila
Fokus
atau definisi yang digunakan untuk
METODE PENELITIAN
pengawasan
Konsep
Definisi konsep adalah istilah
yang berlaku.
efektivitas
dalam
(Arikunto, 2002).
kewenangan yang diberikan oleh peraturan
sehingga
(Singarimbun dan Effendy, 2002).
eksplanasi 4
Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD
dalam
Adapun yang menjadi sumber
pengawasan
data (informan) dalam penelitian ini
pembangunan. Dalam hal ini kinerja
diambil dari 2 (dua) unsur yaitu : (1)
didefinisikan sebagai
secara
konsepsional
Unsur DPRD Kabupaten Kepulauan
tingkat
keberhasilan
Talaud, yaitu pimpinan DPRD (1
fungsi pengawasan
orang) dan pimpinan/anggota DPRD
pelaksanaan DPRD
terhadap
pelaksanaan
pada Komisi II yaitu Komisi Bidang
pembangunan daerah yang dibiayai
Pembangunan, Perekonomian dan
APBD
Keuangan (5 orang); dan (2) Unsur
Kabupaten
Kepulauan
baik
dalam
Talaud,
Satuan
Kerja
Perangkat
penyusunan/penetapankebijakan/pro
Daerah/SKPD, yaitu pimpinan Dinas
gram/proyek pembangunan daerah
Daerah
yang
oleh
lingkungan Pemerintah Kabupaten
instansi-instansi pemerintah daerah
Kepulauan Talaud yang merupakan
maupun
mitra kerja Komisi II, sebanyak 4
akan
dilaksanakan
dalam
program/proyek
pelaksanaan pembangunan
jumlah berhasil
Sumber Data (Informan)
tidak
mementingkan informan/responden,
tetapi
Instrumen dan Pengumpulan Data
sumber
benar-benar
dapat
informasi,
baik
yang
diwawancarai
jumlah
content,
memberikan
informan
orang.
lebih
Teknik
relevansi,
di
Dengan demikian
terlalu
mementingkan yang
seluruh
Daerah
dalam
penelitian ini adalah sebanyak
Salah satu sifat dari penelitian ialah
Badan
orang informan
daerah tersebut.
kualitatif
atau
pengumpulan
10
Teknik data
yang
digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 1. Wawancara (Interview). Teknik
mengenai orang, peristiwa, atau hal.
wawancara ini digunakan untuk
Oleh karena itu teknik pengambilan
memperoleh data primer
informan yang digunakan dalam
dari
responden/informan. Wawancara
penelitian ini ialah teknik purposive
dilakukan dengan dua cara yaitu
atau sengaja/bertujuan. 5
wawancara dengan menggunakan
Hubermann
pedoman yang telah dipersiapkan
Mulyarto, 2002). Menurut kedua
lebih dahulu (interview guide),
penulis ini bahwa model analisis
dan wawancara secara mendalam
interaktif
(indepth interview).
melakukan kegiatan analisis secara
2. Dokumentasi.
dalam
Rohidi
memungkinkan
dan
peneliti
Teknik
longgar tanpa harus melalui proses
dokumentasi ini digunakan untuk
yang kaku dari pengumpulan data,
memperoleh data sekunder yaitu
dilanjutkan
data yang telah terolah atau
penyajian data, dan berakhir pada
tersedia di instansi terkait seperti
veriifikasi atau penarikan kesimpulan
Sekretariat DPRD dan SKPD
reduksi
data,
HASIL PENELITIAN DAN
(Badan dan Dinas Daerah) yang
PEMBAHASAN
terkait.
Sesuai dengan ketentuan PP.
3. Observasi. Teknik observasi ini digunakan
ke
untuk
No.16 Tahun 2009, alat kelengkapan
mengamati
secara
DPRD yang melaksanakan fungsi
langsung
pengawasan
adalah
“komisi”,
peristiwa/fenomena nyata yang
sebagaimana disebutkan pada pasal
berhubungan
focus
49 bahwa salah satu tugas Komisi
hasil
adalah melaksanakan pengawasan
dengan
penelitian
ini.
observasi
ini
Data
merupakan
terhadap
pelaksanaan
peraturan
pendukung data primer hasil
daerah dan APBD sesuai dengan
wawancara.
ruang lingkup tugas komisi. Di DPRD
A. Teknik Analisis Data
Kabupaten
Kepulauan
Talaud, fungsi pengawasan DPRD
Sesuai dengan jenis penelitian ini yang merupakan penelitian kualitatif,
ini
dijabarkan
dalam
Peraturan
maka teknik analisis data yang
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
digunakan ialah analisis kualitatif.
No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata
Dalam hal ini metode atau teknik
Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan
analisis data yang digunakan ialah
Talaud pasal 46, yang menyebutkan
model analisis interaktif (Miles dan
bahwa salah satu tugas komisi pada DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud 6
adalah
melakukan
pengawasan
dan
terhadap pelaksanaan pembangunan,
penanaman
modal,
dan
penanggulangan bencana.
pemerintahan, dan kemasyarakatan
Berdasarkan reduksi data hasil
sesuai dengan bidang komisi masing-
wawancara dengan para informan
masing.
menunjukkan
Sehubungan dengan pengawasan DPRD
terhadap
bahwa
pengawasan
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
pelaksanaan
terhadap
pembangunan
pembangunan daerah di Kabupaten
dilakukan
Kepulauan Talaud dilaksanakan oleh
pelaksanaan
Komisi II, sebagaimana disebutkan
pembangunan daerah yang sudah
dalam pasal 46 Peraturan DPRD
ditetapkan, melainkan juga pada
Kabupaten Kepulauan Talaud No. 01
penetapan
Tahun 2010 Tentang Tata Tertib
program/proyek
DPRD
Kepulauan
daerah yang akan dilaksanakan oleh
Talaud, bahwa ruang lingkup tugas
setiap SKPD yang ada di tingkat
Komisi
Kabupaten Kepulauan Talaud.
Kabupaten
II
pembangunan,
adalah
bidang
perekonomian
dan
tidak
daerah
hanya
pada
program/proyek
kebijakan
atau
pembangunan
Keseluruhan
hasil
wawancara
keuangan, yang meliputi : prasarana
dengan para informan tersebut di atas
umum, tata kota, pertanaman dan
menunjukkan
kebersihan,
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
perhubungan,
pertambangan
dan
energy,
terhadap
bahwa
pengawasan
pembangunan
daerah,
perumahan rakyat dan lingkungan
khususnya pada tahap penetapan
hidup,
dan
persetujuan
dan
kebijakan/program/proyek
yang
peternakan, perpajakan dan retribusi,
diusulkan
atau
pertanian,
badan-badan
perdagangan
perindustrian,
perikanan
perkebunan
dan
oleh
dinas-dinas
pemerintah
daerah
kehutanan, pengadaan pangan dan
sudah dilaksanakan dengan cukup
logistik,
efektif,
koperasi,
pariwisata,
efisien,
tranparan
perusahaan daerah, keuangan daerah,
akuntabel.
Program/proyek
eksplorasi
diusulkan
oleh
laut,
perbankan,
perusahaan patungan, dunia usaha
dan yang
instansi-instansi
pemerintah daerah dibahas secara
7
efektif,
efisien,
akuntabel
transparan
dengan
pemerintah
dan
melalui rapat kerja Komisi II dengan
instansi
setiap instansi pemerintah daerah
yang
yang terkait (mitra kerja) guna
daerah
bersangkutan.
dapat
berarti
melakukan
DPRD
dalam
rancangan kebijakan/program/proyek
pengawasan pembangunan daerah,
yang diusulkan oleh instansi yang
khususnya pada tahap penetapan
bersangkutan yang akan dimasukkan
persetujuan
program/proyek
yang
dalam APBD. Pengawasan DPRD
diusulkan
oleh
instansi-instansi
dalam penetapan kebijakan/program
pemerintah daerah, adalah sudah
pembangunan dimaksudkan untuk
cukup baik.
menjamin bahwa program-program
bahwa
Ini
kinerja
pembangunan
KESIMPULAN DAN SARAN
Talaud
akan
sesuai
kebutuhan
Pengawasan DPRD Kabupaten
terhadap
yang
dilaksanakan
Kesimpulan
Kepulauan
pembahasan
dan
dengan kepentingan
masyarakat daerah.
terhadap
pelaksanaan pembangunan daerah Berdasarkan
dilakukan baik di dalam penetapan
analisis
persetujuan
menunjukkan
kebijakan/program/program
DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud
pembangunan daerah yang akan
terhadap
dilaksanakan oleh setiap
kebijakan/program/proyek
SKPD
bahwa
data
pengawasan
penetapan
Kerja
pembangunan daerah yang akan
Pemerintah Daerah lainnya) yang
dilaksanakan oleh instansi-instansi
dibiayai oleh dana APBD, maupun di
pemerintah daerah, dan terhadap
(Dinas/Badan
dan
Unit
pelaksanaan program/proyek yang
dalam pelaksanaan program/proyek pembangunan daerah yang sudah
sudah
ditetapkan tersebut.
prinsipnya dengan
Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan
Talaud
di
ditetapkan sudah
cukup
transparan,
dalam
tersebut,
dan
pada
dilaksanakan
efektif, akuntabel.
efisien, Oleh
penetapan kebijakan/program/proyek
karena itu ditarik kesimpulan bahwa
pembangunan daerah dilaksanakan
kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan
8
Talaud
dalam
pengawasan
bidang manajemen pembangunan
pembangunan daerah sudah cukup
pada awal masa jabatan.
baik.
3. Untuk DPRD
Saran Berdasarkan kesimpulan hasil
meningkatkan dalam
pembangunan
kinerja
pengawasan daerah,
maka
penelitian tersebut disarankan agar
hubungan kerja Komisi II (Bidang
kinerja DPRD Kabupaten Kepulauan
Pembangunan) dengan instansi
Talaud
pemerintah daerah mitra kerja
dalam
pengawasan
pembangunan daerah masih perlu
harus lebih intensif,
ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.
melalui rapat kerja dan dengar
Untuk
pendapat.
itu
perlu
dikemukakan
terutama
beberapa saran sebagai berikut :
DAFTAR PUSTAKA
1.
Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis, Bina Aksara, Jakarta. Bungin,B.M. 2010, Penelitian Kualitatif, PT.Kencana, Jakarta. Mardiasmo, 2002, Ootonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta. Moleong, 2006, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Redoskarya, Bandung. Rohidi dan Moeljarto, 2002, Analisis Data Kualitatif, UI-Press, Jakarta. Siagian,S.P. 1994, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta. ----------------, 1995, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta. Tjokroamidjojo,Bintoro, 1987, Pengantar Administrasi
Agar
fungsi
DPRD
pengawasan
dalam
pembangunan
daerah dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel, (Bidang
maka
Komisi
Pembangunan)
II
DPRD
Kabupaten Talaud harus diisi oleh orang-orang
yang
mempunyai
kompetensi
di
bidang
administrasi/manajemen pembangunan. 2. Agar fungsi pengawasan DPRD dapam pembangunan daerah dapat melaksanakan
tugas
dengan
efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka personil anggota DPRD yang ditempatkan pada Komisi II (Bidang Pembangunan) perlu
diberikan
pelatihan
di
9
Pembangunan, LP3ES, Jakarta. Tjokrowinoto Moeljarto, 2000, Pembangunan : Dilema dan Tantangan, Pustaka Pelajar, Jakarta. Westra Pariata, tanpa tahun, Manajemen Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sumber Lain : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
10
