Transparansi Dalam Pelayanan Surat Izin Usaha Kecil Dan Menengah Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
MIRSADI LALO WELSON Y. ROMPAS VERRY. Y. LONDA ABSTRACT: This study aims to documentation , cost and procedures that are still convoluted. Referring to the findings in this study , it is necessary not give advice as follows : The executive services necessary to optimize the dissemination of the procedural requirements of licensing services to businesses that trade transparency of services can be achieved optimally , efficiently , and effectively , and the executor of service should be improve performance should be more professional priority work , transparency , accountability , and responsibility, and also no less important factor is the mentality and morality . determine Transparency in service permit small and medium enterprises in the Integrated Licensing Service Office Sangihe regency and the extent of satisfaction of service recipients Licensing , the data collection was conducted through interviews with 15 informants consisting of : 1 the head office , 4 the field of licensing services and 10 community service user permissions. In general , almost all indicators of transparency services licenses held by its agencies viding less transparent in terms of time. Keywords : Transparency in Service License Small and Medium Size In Integrated Licensing Service Office Sangihe regency .
melayani masyarakat serta menciptakan
PENDAHULUAN Pelayanan publik oleh instansi
kondisi
yang
pemerintah menjadi sorotan tajam oleh
anggota
masyarakat
berbagai kalangan masyarakat, perbaikan
kemampuaan
terus dilukakan guna memperbaiki kualitas
mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu,
dan
birokrasi
citra
instansi
pemerintah
dalam
memungkinkan
dan
public
setiap
mengembangkan kreativitas
demi
(pemerintah)
pelayanan publik, salah satu tugas pokok
berkewajiban dan bertangung jawab untuk
pemerintah
adalah
memberikan pelayanan yang terbaik dan
kepada
profesional kepada masyarakat.
memberikan masyarakat, pemerintah
yang
terpenting
pelayanan karena sering
itu
organisasi
Pelayanan publik (public services)
disebut
‘pelayan
oleh birokrasi publik merupakan salah satu
masyarakat’ (public servant). Dengan kata
perwujudan dari fungsi aparatur
lain, bawah pemerintah pada hakekatnya
sebagai abdi masyarakat di samping
merupakan pelayan masyarakat. Hal ini
sebagai abdi Negara. Pelayanan umum
sejalan dengan pendapat Rasyid (1998)
oleh Lembaga Administrasi Negara (1998)
bahwa pemerintah tidaklah diadakan untuk
diartikan sebagai segalah bentuk kegiatan
melayani dirinya sendiri, tetapi untuk
pelayanan umum yang dilaksanakan oleh
negara
Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah
profesional, efektif, sederhana, transparan,
dan di lingkungan Badan Usaha Milik
tepat waktu, responsif dan adaktif serta
Negara maupun Badan Usaha Miliki
sekaligus
dapat
Daerah dalam bentuk barang atau jasa baik
manusia
dalam
dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat
kapassitas individu dan masyarakat untuk
maupun
pelaksanaan
secara aktif menentukan masa depannya
ketentuan perundang-undangan. Sejalan
sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001 ).
dengan pendapat tersebut diatas, Mahmudi
Arah pembangunan kualitas manusia tadi
(2005:229) menyatakan bahwa pelayanan
adalah memberdayakan kapasitas manusia
publik adalah segalah kegiatan pelayanan
dalam arti menciptakan kondisi yang
yang dilaksanakan oleh penyelenggara
memungkinkan setiap anggota masyarakat
pelayanan
mengembangkan
dalam
rangka
publik
pemenuhan pelaksanaan
sebagai
kebutuhan
upaya
publik
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan Sebagaimana
bahwa
arti
kualitas
meningkatkan
kemampuan mengatur
dan
kreaktifitas
untuk
menentukan
masa
depannya
sendiri,
dalam
bidang
usaha
termasuk diketahui
membangun
dan
perdagangan.
dewasa ini kondisi masyarakat telah terjadi
Oleh
karena
itu,
pemerinta
suatu perkembangan yang sangat dinamis,
khusunya birokrasi pelayanan public, yang
tingkat
yang
memiliki otoritas untuk menerbitkan surat
semakin baik, merupakan indikasi dari
izin perdagangan, hedaknya membangun
empoweringyang dialami oleh masyarakat
sistem dan mekanisme pelayanan perizinan
(Widodo, 2001). Hal ini berarti masyarakat
dengan
semakin sadar akan apa yang menjadi hak
transparansi dan akuntabel.
kehidupan
masyarakat
cepat,
tepat
waktu,
murah
dan kewajibanya sebagai warna negara
Dalam konteks ini, dan pemerintah
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan
menyadari akan fenomena yang selama ini
bernegara. Masyarakat semakin berani
terjadi, di mana sistem dan menkanisme
untuk mengajukan tuntutan, keinginan dan
pelayanan perizinan yang di lakukan
aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat
secara parsial oleh instansi terknis terkait
semakin kritis dan semakin berani untuk
belum
melalukan kontrol terhadap apa yang
pelayanan yang optimal, baik dari sisi
dilakukan oleh penerintahnya.
jumlah maupun mutu/kualitas. Serta untuk
Dalam kondisi masyarakat seperti
mencapi
melindungi
hasil
kepentingan
atau
kinerja
masyarakat
ini, birokrasi pelayanan public harus dapat
pengguna layanan, makan dikeluarkan
memberikan
berbagai kebijakan yang mengatur tentang
pelayanan
public
yang
pelayanan public, terutama yang berlaku
yang kondusif. Dengan merunjuk pada
bagi seluruh instansi/birokrasi pelayanan
Permendagri, Nomor 20 Tahun 2008
publik, baik di pusat maupun di daerah.
Tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kebijakan-kebijakan
kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di
tersebut
bermuara
pada upaya optimalisasi kinerja pelayanan
Daerah,
maka
Pemerinta
Kabupaten
publik yang berorientasi pada kepentingan
Kepulauan Sangihe menerbitkan Peraturan
pengguna layanan.
Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8
Khusus ditingkat daerah, Menteri
Tahun 2009 Tentang perubahan atas
Dalam Negeri mengelurkan kebijakan
Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2008
yang tertuang dalam Peraturan Menteri
tentang Urain Tugas Kantor Pelayanan
Dalam Negeri, Nomor 20 tahun 2008
Perizinan
Terpadu
tentang pedoman organisasi dan tata kerja
Sangihe.
Dan
unit pelayanan perizinan terpadu didaerah,
Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2009
yang kemudian di tindak lanjuti oleh
Tentang pendelegasian kewenangan dan
pemerintah
penandatanganan
daerah,
daerah
kemudian
melalui
Kepulauan
Keputusan
Bupati
perizinan
dan
No
operasionalkan
perizinan di Kantor Pelayanan Perizinan
melalui Peraturan Gubernur untuk daerah
Terpadu Kab. Kepulauan sangihe, ditindak
provinsi dan peraturan Bupati/Walikota
lanjuti
untuk Daerah Kabupaten/Kota.
Sangihe Nomor 124 Tahun 2011 Tentang
Kabupaten
di
peraturan
Kab.
Kepulauan
Keputusan
Bupati
Kepulauan
Sangihe
pelimpahan Kewenangan penyelenggaraan
sebagai salah satu dari 15 Kabupaten/Kota
Perizinan dan Non perizinan khusus di
di Provinsi Sulawesi Utara, yang berada di
Bidang penanaman Modal pada Kantor
bibir fasifik, yang berbatasan langsung
Pelayanan
dengan Negara tetangga Filipina, yang
Kepulauan Sangihe.
memiliki peran yang sangat besar dan
Perizinan
Terpadu
Kab.
Sejak didirikan pertama kali Kantor
strategis, terutama dalam bidang ekonomi,
Pelayanan Perizinan
khususnya
Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun
di
sektor
indusrti
dan
perdagangan. Untuk ekonomi
di
Terpadu
(KPPT)
2009 berdasarkan (Perda NO. 41 tahun memacu Kabupaten
pertumbuhan Kepulauan
2009).
Hingga
melakukan
sekarang
berbagai terhadap
ini
telah
perubahan
dan
mekanisme
dan
Sangihe, makan pemerinta melakukan
perbaikan
reformasi birokrasi, khususnya dibidang
prosedur pelayanan perizinan, dengan
pelayanan perizinan sebagai instrumen
maksud
kebijakan untuk menciptakan iklim usaha
pelayanan prima, namun bedasarkan data
mengoptimalkan
kinerja
masi ada keluhan masyarakat pengguna
mengurus surat izin usaha perdagangan
layanan, terutama para pedangan yang
dimana sulitnya/mencari pegawai yang
mengurus izin usaha perdangangan (SIUP)
bersangkutan apalagi pada saat sebelum
masi merasa bahwa kualitas pelayanan
jam makan siang dan sesudah jam makan
perlu
siang, e). Pengenaan biaya yang tidak adil
ditingkatkan
lagi.
Berdasarkan
peraturan daerah Nomor 30 tahun 2011
dan
dan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang
mengeluh mengenai hal ini dimana para
pajak daerah dan retribusi daerah pada
aparatur dinilai mempersulit masyarakat
dasarnya prosedut pengurusan surat izin
dalam mengurus izin usaha kecil dan
usaha perdagangan tidak dipungut biaya
menengah dengan alasan yang macam-
(gratis), namun beberapa hal yang sering
macam agar supaya masyarakat yang
menjadi
dalam
mengurus izin diminta membayar lebih
mengurus izin diantaranya adalah : a).
jika mau izin tersebut bisa di urus. Serta
Ketidak
kurangnya pemahaman masyarakat tentang
keluhan
masyarakat
pastian
penyelesaian
waktu
pengurusan
tentang
juga
sering
mengurus
perdangangan (SIUP). Ini menjadi hal
perdagangan
(SIUP).
yang paling sering di jumpai dalam
dinamika pertumbuhan usaha perdagangan
pengurusan
dikabupaten kepulauan sangihe dari tahun
dimana
usaha
masyarakat
bagaimana
SIUP
izin
wajar
masyarakat
harus membayar biaya tambahan bilah mana
ingin
mempercepat
izin
usaha
seiring
dengan
ke tahun terus meningkat.
proses
Berdasarkan permasalan di atas,
pengurusan izin usaha perdagangan. b).
penulis
Ketidak
penelitian dalam rangka menyusun skripsi
pastian
dokumen
untuk
tentang
syarat
mengurus
serta SIUP,
tertarik
sarjana
srata
untuk
satu
melakukan
(S-1)
dengan
umumnya masyarakat baru mengetahui
mengangkat judul Transparansi Dalam
syarat-syarat yang harus di penuhi dan apa
Pelayanan Surat Izin Usaha Kecil dan
yang harus dilakukan setelah mendatangi
Menengah
instansi terkait. c). Buruknya sifat para
Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan
pelayan publik dalam menyelenggarakan
Sangihe.
pelayanan publik dimana para pelayan publik di nilai pilih kasih dalam melayani
Pada
Kantor
Pelayanan
METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Yang Digunakan
masyarakat dalam mengurus izin usaha perdagangan
(SIUP).
d).
Sulitnya
menghubungi/mencari para pegawai. Ini juga yang sering kita jumpai dalam
Metode yang digunakan dalam penelitian
ini
adalah
ialah
metode
deskriptif, yaitu suatu penelitian yang
ditujukan
atau
dimaksudkan
untuk
mendeskripsikan mengenai transparansi
dan
menganalisis
secara
dalam pelayanan surat izin usaha kecil
menggambarkan
suatu
menegah pada Kantor Pelayanan Perizinan
dan
Terpadu (KPPT) kabupaten kepulauan
mengamati cermat,
dan
fenomena
tertentu
(Singarimbun
Effendy, 1992; Arikunto, 2000). Dalam
sangihe.
penelitian ini peneliti mengembangkan
C. Fokus Penelitian
konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak
Pada dasarnya fokus dari penelitian
melakukan pengujian hipotesis. Hal ini
dengan judul transparansi dalam pelayanan
sesuai
surat izin usaha kecil dan menengah adalah
dengan
Arikunto
yang
(2000),
dikatakan
bahwa
oleh
penelitian
untuk
mendeskripsikan
bagaimana
deskriptif biasanya merupakan penelitian
Transparansi Dalam Pelayanan Surat Izin
nonhipotesis, sehingga dalam langkah
Usaha Kecil dan Menengah Pada Kantor
penelitiannya tidak perlu merumuskan
Pelayanan Perizinan Terpadu. Perlunya
hipotesis.
fokus
ini
adalah
untuk
mengetahui sejau mana masyarakat merasa
B. JenisPenelitian Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif.
penelitian
Penelitian
kualitatif
ini
Transparan/keterbukaan dalam pelayanan surat izin usaha kecil dan menenga pada
merupakan penelitian yang bermaksud
Kantor
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
untuk memahami fenomena tentang apa
(KPPT) Kabupaten Kepulauan Sangihe.
yang dialami oleh subyek penelitian,
Selian itu, penelitian ini dapat
misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
mengidentifikasi sekaligus menganalisis
tindakan dan lain-lain,dan dengan cara
keberhasilan
deskripsi pada suatu konteks khusus yang
publik, khususnya Transparansi dalam
alamiah
pelayanan Perizinan usaha Kecil dan
berbagai
dan
dengan
metode
memanfaatkan
ilmiah.
Penelitian
atau
Pelayanan
memperoleh
data
Kepulauan Sangihe.
berdasarkan
observasi,
dokumentasi,
dan
mendalam pengamatan,
wawancara
pelayanan
Menengga yang dilakukan oleh Kantor
kualitatif ini digunakan karena untuk secara
kinerja
Perizinan
Terpadu
Kab.
D. Sumber Data
secara
Jenis data yang digunakan dalam
langsung untuk mengambil data yang ada,
penelitian ini yaitu data primer dan data
Tipe dari penelitian ini adalah penelitian
sekunder, yang mana Data primer adalah
kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif
data yang diperoleh dari
deskritif ini untuk menggambarkan atau
pertama atau tangan pertama di lapangan.
sumber data
Data primer ini adalah data yang diperoleh
secara
berhubungan
langsung
dengan
yang
penelitian
data ini adalah Pegawai yang berkaitan langsung dengan kegiatan pelayanan surat izin usaha kecil dan menengah pada Pelayanan
Perizinan
sekunder.
dan
mampu memberikan informasi, sumber
Kantor
dalam penelitian ini juga mengunakan data
Terpadu
(KPPT) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didapat melalui hasil observasi serta wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Adapun informan yang di wawancarai ialah sebanyak 15 orang
Dalam
melakukan
observasi,
penulis berada di lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kepulauan Sangihe dan mengamati gejalagejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan
penelitian.
wawancara
Dalam
melakukan
mendalam
penulis
mengunakan intervew lansung, baik pada aparat yang bertanggung jawab melakukan pelayanan maupun pegawai staf yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Data Sekunder adalah data yang
(KPPT) Kab. Kepulauan Sangihe.
diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data sekunder berupa data-data
Teknik
dokumentasi,
dilakukan
yang sudah tersedia dan dapat diperoleh
untuk menjaring data sekunder yang
peneliti dengan cara melihat dan membaca.
berkaitan dengan data statistik di Kantor
Data sekunder dari penelitian ini diperoleh
Pelayanan
dari pengamatan peneliti pada Kantor
Kepulauan Sangihe seperti : data pegawai,
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
data produk pelayanan, termasuk data
Kepulauan
pelayanan perizinan usaha perdagangan,
Sangihe
yang
berupa
Perizinan
Terpadu
dokumentasi yang mendukung dari data
dan lain-lain.
sekunder selama penelitian.
F. Teknik Analisis Data
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik
analisis
data
Kab.
yang
dilakukan
digunakan dalam penelitian ini ialah
dengan teknik pengamatan secara intensif
analisis kualitatif . Oleh karena teknik
(observation), wawancara yang dilakukan
pengumpulan
secara mendalam (in-depth interview) dan
observasi,
maka
analisis
teknik
merupakan
analisis
deskriptif-kualitatif
Pengumpulan
dokumentasi
data
serta
telaah
datanya
mengunakan datanya
data
berdasarkan hasil observasi. Observasi
primer yang diperoleh dengan cara-cara
berarti mengamati Transparansi Dalam
sebagaimana dimaksud di atas, maka
Pelayana surat iizin usaha kecil dan
kepustakaan.
Untuk
melengkapi
menegah pada Kantor Pelayana Perizinan
menjadi hal yang paling utama didalam
Terpadu (KPPT) Kabupaten Kepulauan
transparansi.
Sangihe.
a.
Informasi.
Dimana dalam model analisis ini
Informasi merupakan sarana yang
terdapat tiga komponen analisis yaitu
utama dimana dalam informasi yang yang
reduksi data, penyajian data, dan penarikan
terbuka atau transparan, jelas, tepat dan
kesimpulan / verifikasi.
konsisten, di harapkan dapat diterima
1.
Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan
perhatian
pada
penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan
di lapangan.
dengan jelas pula oleh masyarakat ataun pihak-pihak
maksud
Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif
guna
pemahaman,
mempermudah
penafsiran
data
dan
surat
izin
usaha
perdagangan. menurut informan kunci, seperti kepala kantor dan staf Kantor pelayanan
sangihe menyatakan bahwa : pelayanan surat izin usaha perdagangan pada kantor pelayanan perizinan terpadu kabupaten kepulauan sangihe sudah di lakukan dengan sangat-sangat transparansi dari segi
penarikan kesimpulan. 3.
pelayanan
perizinanan terpadu kabupaten kepulauan
berlangsung. 2.
berkepentingan,
terutama berkaitan dengan tujuan dan
Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian
yang
Penarikan kesimpulan dan verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari
informasi sehinga memudahkan penguna pelayanan dalam pengurusan surat izin usaha perdagangan. Namun demikian,
analisis kualitatif.
hampir semua kelompok sasaran dalam hal PEMBAHASAN 1.
ini adalah masyarakat penguna layanan
Transparansi pengurusan surat izin
perizinan
usaha perdagangan.
usaha)
usaha
perdagangan
menyatakan
dengan
(pelaku tegas,
Sebagaimana telah dikemukakan
khusunya persyaratan perizinan belum di
sebelumnya bahwa indikator transparansi
sosialisasikan kepada pengunan layanan.
diantaranya : Akses informasi yang akurat
Kondisi ini mengakibatkan sering terjadi
dan tepat waktu, aturan prosedur yang
keterlambatan dalam proses pelayanan
simple
perizinan karena masyarakat penggunan
serta
mekanisme
pengaduan
tidak
mengetahui
pasti
persyaratan-
persyaratan , baik persyaratan administratif
maupun
persyaratan
Perizinan
Terpadu
diperlukan dalam pengurusan izin usaha
Kepulauan
Sangihe
berbelit-belit,
mereka.
Dengan
demikian,
Transparansi
Dengan
teknis
demikian,
yang
Kabupaten
Transparansi
Pengurusan izin usaha perdagangan
Pengurusan izin usaha perdagangan belum
belom optimal dilakukan oleh pihak
optimal dilakukan oleh pihak Kantor
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
Pelayanan Perizinan
Terpadu
(KPPT)
c.
Mekanisme pengaduan
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mekanisme
b.
Prosedur
indikator
Salah satu indikator Transparansi
meningkatkan
sebagai kemudahan tahapan yang
seperti penyedian kotak saran, dan
diberikan
sms
kepada
masyarakat
pengaduan
merupakan
transparansi
centre.
kualitas
Demi
untuk pelayanan
meningkatkan
pengguna layanan dilihat dari sisi
kesadaran aparatur penyedia layanan
kesederhanaan
khususya penyedia layana surat izin
alur
mekanisme
pelayanan. Agar
usaha
proses
penyelenggaraan
perdagangan
pelayanan
pada
perizinan
kantor terpadu
pelayanan perizinan tidak mengalami
kabupaten kepulauan sangihe menjadi
hambatan,
alur
lebih baik lagi dalam memberikan
mekanisme pelayanan yang sederhana
pelayanan, agar masyarakat merasa
dan dapat dipahami oleh masyarakat
puas.
pengguna
Namun
maka
diperlukan
layanan.
Untuk
itu,
hampir
semua
informan
diperlukan paling tidak dua langka
penguna layanan mengatakan bahwa
yang harus dilakukan oleh petugas
kurangnya kesadaran pegawai kantor
pelayanan,
pelayanan
yakni
pelayanan
yang
mengumumkan dipapan
mekanisme berurut
terpadu
ketika
ada
dan
pengaduan dari masyarakat tentang
(menempelkan
pelayanan perizinan yang kurang baik
mekanisme
sering tidak di perdulikan. Dengan
pelayanan tersebut untuk dapat di baca
demikian, Transparansi Pengurusan
atau diketahui ole masyarakat penguna
izin usaha perdagangan belum optimal
layanan perizinan.
dilakukan
Namun
pengumuman)
hampir
menyatakan
semua bahwa
di
Kantor
pihak
Pelayanan
prosedur
Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Pelayanan
Perizinan
Kantor
informan
pengurusan surat izin usaha kecil dan mengah
oleh
Terpadu
2.
a.
Pelayanan
surat
izin
usaha
terjadi keterlambatan atau penundaan
perdagangan:
dalam proses penyelesaian perizinan
Persyaratan perizinan
karena pelaku usaha sering bolak-
persyaratan perizinan yang dimaksud
balik ke Kantor Pelayanan Perizinan
adalah
Terpadu
persyaratan
teknis
dan
Kabupaten
Kepulauan
administratif yang diperlukan untuk
Sangihe untuk melengkapi persyaratan
mendapatakan pelayanan perizinan
yang dibutuhkan.
sesuai dengan jenis perizinan yang
Adapun persyaratan izin usaha
diurus. Persyaratan dalam setiap jenis
dapat di sajikan sebagai berikut :
pelayanan perizinan mungkin saja
1). Usaha baru, untuk mendapatkan izin
berbeda, namun pada perinsipnya
usaha perdagangan, harus melengkapi
setiap pemohon diharuskan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
atau melengkapi persyaratan tersebut sesuai dengan jenis layanan perizinan
a) Surat permohonan ;
yang dibutuhkan agar tidak terjadi
b) Fotocopy akte pendirian usaha atau
hambatan dan keterlambatan dalam
badan hukum sebanyak 3 lembar
proses
pengurusannya
dan
c) Fotocopy
dapat
KTP
(kartu
tanda
terselesaikan sesuai alokasi waktu
penduduk ) sebanyak 3 lembar
yang telah disiapkan. Sering muncul
d) Fotocopy NPWP (no pokok wajib
masalah
bahwa
pemohon
pajak) sebanyak 3 lembar
belum
e) Fotocopy ijin gangguan atau HO
mengetahui dengan pasti persyaratan apa
sebanyak 3 lembar
yang harus diadakan sesuai
f) Neraca perusahaan sebanyak 3
dengan jenis yang diperlukan, seperti
lembar
jenis izin usaha kecil dan menengah. Hasil
rangkuman
menunjukan
g) Gambar denah lokasi tempat usaha
wawancara
bahwa
persyaratan
2) perpanjangan izin usaha perdagangan,
perizinan, menurut sebagian besar informan
dari
unsur
memenuhi
masyarakat
belum
sehingga
menyulitkan
a) Surat permohonan ;
disosialisasikan
b) SIUP lama
masyarakat
c) Fotocopy izin Gangguan
pengguna layanan (pelaku usaha)
d) Pas foto ukuran 3 x 4 (2 lembar )
untuk mengurus izin usaha mereka. Kondisi ini berdampak pada sering
sebagai
berikut:
pengguna layanan (pelaku usaha), ternyata
persyaratan
b.
Kesiapan petugas pelayanan
Kesungguhan memberikan terhadap
petugas
dalam
pelayanan,
terutama
konsistensi
waktu
lingkungan
pelayanan
merupakan
salah satu indikator yang menentukan
kerja
kualitas pelayanan, seperti Kantor
sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini
Pelayanan
Perizinan
Terpadu
bermakna bahwa petugas pelayanan
Kabupaten
Kepulauan
Sangihe,
harus siap atau berada ditempat pada
kondisi
saat masyarakat pengguna layanan
pelayanan dikantor tersebut , semua
membutuhkan
informan
pelayanan
sehingga
kenyamanan
lingkungan
pengguna
layanan
proses pelayanan dapat berjalan sesuai
mengatakan cukup nyaman dengan
dengan target waktu yang ditentukan.
didukung oleh ketersediaan fasilitas
Kecenderungan
dan peralatan penunjang pelayanan
jawaban
informan
tentang sejau mana kesiapan petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan perizinan usaha perdagangan,
dapat
yang cukup memadai. KESIMPULAN DAN SARAN A.
Kesimpulan
diamati dari hasil wawancara dengan Berdasarkan hasil penelitian dan
informan dengan unsur masyarakat pengguna layanan, bahwa petugas pelayanan memberikan
kurang
siap
pelayanan
dalam perizinan
usaha perdagangan kepada pengguna layanan. Hal ini dilihat dari kurang siapnya petugas
pelayanan, dimana
sebagian dari mereka sering datang terlambat, kemudian pulang sebelum jam tutup kantor.
analisis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya,
maka
dapat
ditarik
kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Transparansi dalam pelayanan surat izin usaha kecil dan menengah pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten kepulauan Sangihe, belum Transparan dalam menyelenggarakan pelayanan. Hal ini berdasarkan dari hasil pengamatan langsung peneliti dan juga penelitian
c.
Kenyamanan lingkungan. Lingkungan pelayanan harus tertip, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersi, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta di lengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain . kenyamanan
terhadap penerapan aspek-aspek kajian beserta
sub
aspek
kajiannya
yang
menunjukkan hasil yang kurang baik, sebagian besar mengatakan bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan sangihe kurang transparansi dalam
menyelenggarakan
layanan
perizinan khususnya izin usaha kecil dan menengah. B.
Arikunto,S .,2000, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rinekan Cipta, Anderson, J.E., 1979, Case in Public
Saran
Policy Making, New York Preager Mengacu
pada
hasil
temuan
dalam
penelitian ini, maka dipandang perlu memberikan
beberapa
saran
sebagai
berikut : 1.
Perlu
mengoptimalkan persyaratan
sosialisasi prosedur
Policy (Seventh Edition), Prentice
07632 Edwards, G. C. III., 1984, Implementing
pelayanan perizinan kepada pelaku
Public
usaha perdagangan agar Pelayanan
Congressional Quarterly Press.
dapat dicapai secara optimal, efisien,
Effendi, Sofian., 2001, Implementasi dan
Policy.
Washington
DC,
dan efektif.
Evaluasi Kebijakan Publik, MAP-
Para pelaksana pelayanan hendaknya
UGM, Yogyakarta.
lebih memperbaiki kinerja yang harus lebih
menggutamakan
kerja,
akuntabilitas,
profesional dan
responsibilitas, 3.
Dye, Th. R, 1992, Understanding Public
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
tentang
2.
Publishers.
publik khususnya organisasi milik pemerintah, hendaknya menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu prinsip akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut. Hal ini penting guna mewujudkan masyarakat
Integritas Politisi,
Pejabat PT
sebagai
penerima layanan publik.
Gramedia
dan
Pustaka
Jakarta Hardjasoemantri, Koesnadi, 2003, Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Makalah
Di Untuk
DAFTAR PUSTAKA Arifin Sitio & Halomoan Tamba. 2001. Koperasi teori dan praktik. Jakarta:
Indonesia, Lokakarya
Pembangunan Hukum Nasional ke VIII di Bali, tanggal 15 Juli Krina P., Loila Lalolo, 2003, Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi
Erlangga
Publik
Utama, Kompas Gramedia Building,
Setiap organisasi penyedia layanan
kepuasan
Haryatmoko, 2011, Etika Publik untuk
&
Partisipasi,
Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
Mahmudi,
2005.
Manajemen
Kinerja
Sektor Publik. Yogyakarta. UPP AMP YKPN Moenir,
(1998).
Pelayanan Publik,
Manajemen Jakarta; Bina
Aksara
tentang Pelayanan Pubik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Peraturam Daerah Nomor 41 Tahun 2009
Moleong, L. J. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya Mustopadidjaja, AR, 2002, Reformasi Publik
di
Indonesia.
Yokyakarta: PSKK-UGM
PT
Elex
Tentang Pendirian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kepulauan Sangihe. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 perubahan atas peraturan Daerah
Nugroho Riant. 2012, Public Policy. Jakarta:
Terpadu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
HAS
Birokrasi
Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan
Media
Komputindo.
Nomor 52 Tahun 2008 tentang uraian
tugas
Kantor
Pelayanan
Perizinan Terpadu Kab. Kepulauan
Peters, B. Guy, 1984, American Public Policy, Process and Performance, New York, Franklin Watts.
Sangihe. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2009 tentang pendelegasihan kewenangan
Singarimbun, M dan S. Effendi. 1992.
dan penandatanganan perizinan dan
Metode Penelitian Survey Cetakan 1.
non perizinan diKantor Pelayanan
Jakarta: Pustaka LP3ES indonesia
Perizinan Terpadu Kab. Kepulauan
Sugiyono. 2007, Memahami Penelitian
Peraturan Daerah Nomor 123 Tahun 2011
Kualitatif. Bandung: Alfabeta Thoha,
Miftah,
dalam
1995.
Kepemimpinan
manajemen
Sangihe.
:suatu
Tentang
pelimpahan
penyelenggaraan Perizinan dan Non
pendekatanperilaku, jakarta; Raja
perizinan
Grafindo Persada
penanaman
William N. Dunn, 1999, Public Policy
kewenangan
khusus modal
dibidang pada
Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kepulauan Sangihe.
Analysis, An Introduction.
Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 SUMBER-SUMBER LAIN. Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun Undang-Undang
No.20
tahun
2008
Tentang pedoman Organisasi dan
2004 tentang Pelayanan Public
