Kementerian Pariwisata
PAPARAN KEBIJAKAN INDUSTRI PARIWISATA ASDEP INDUSTRI PARIWISATA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA BALI, 30 JUNI 2015
1
FSTF
MENTERI PARIWISATA
STAF AHL AHLI AHL
I I
SEKRETARIAT KEMENTERIAN
INSPEKTORAT (ESELON II)
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA
BIRO UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
SEKRETARIAT DEPUTI
SEKRETARIAT DEPUTI
SEKRETARIAT DEPUTI
SEKRETARIAT DEPUTI
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN EKOSISTEM
ASISTEN DEPUTI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA
ASISTEN DEPUTI ANALISIS DATA PASAR PARIWISATA NUSANTARA
ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA BUDAYA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA MANCANEGARA
ASISTEN DEPUTI STRATEGI PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA
ASISTEN DEPUTI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KEPARIWISATAAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA ALAM DAN BUATAN
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PASAR ASIA TENGGARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SDM KEPARIWISATAAN
ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PARIWISATA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PASAR ASIA PASIFIK
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SEGMEN PASAR PERSONAL
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SDM APARATUR
ASISTEN DEPUTI TATA KELOLA DESTINASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN PASAR EROPA, TIMTENG, AMERIKA DAN AFRIKA
ASISTEN DEPUTI PENGEMBANGAN SEGMEN PASAR BISNIS DAN PEMERINTAH
ASISTEN DEPUTI PENGENDALIAN TRANSFORMASI
STP/ AKPAR
Struktur Organisasi Baru Kementerian Pariwisata
STRUKTUR ORGANISASI ASDEP INDUSTRI PARIWISATA ASDEP INDUSTRI PARIWISATA
KABID KEMITRAAN USAHA PARIWISATA
KABID STANDAR USAHA PARIWISATA
KABID SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
KABID INVESTASI PARIWISATA
KASUBBID KERJASAMA LINTAS SEKTOR DAN DAERAH
KASUBBID STANDAR USAHA JASA PARIWISATA
KASUBBID SERTIFIKASI USAHA JASA PARIWISATA
KASUBBID POTENSI INVESTASI
KASUBBID KERJASAMA PELAKU USAHA PARIWISATA
KASUBBID STANDAR USAHA SARANA PARIWISATA
KASUBBID ERTIFIKASI USAHA SARANA PARIWISATA
KASUBBID PROMOSI INVESTASI
SF : KONDISI SAAT INI DAN TARGET PARIWISATA PADA TAHUN 2019
macro
TARGET 2019
• Kontribusi terhadap PDB (WTTC) • Devisa • Kontribusi terhadap Kesempatan Kerja
• 9 % (Rp. 946,09 triliun) • Rp. 120 triliun • 11 juta
• 15% • Rp. 240 triliun • 13 juta
micro
2014
• Indeks Daya Saing kepariwisataan • Kedatangan Wisatawan Mancanegara • Perjalanan Wisatawan Nusantara
• #70 • 9 juta • 250 juta
• #30 • 20 juta • 275 juta
Perbandingan dengan negara ASEAN lainnya (2014): Malaysia : 27,4 juta (million) Singapore : 15,1 juta (million) Thailand : 24,8 juta (million)
*) Source data : UNWTO – United Nation World Tourism Organization **) WEF : World Economic Forum
4
PRODUCT PORTFOLIO TOURISM & INTERNATIONAL TOURIST CONTRIBUTION PER PRODUCT PORTFOLIO
Great Bali
1. MARINE TOURISM (35%)
Nature (35 %)
2. ECO TOURISM (45%) 3. ADVENTURE TOURISM (20%) 1. HERITAGE AND PILGRIM TOURISM (20%)
MAIN PRODUCTS
Culture (60 %)
2. CULINARY AND SHOPPING TOURISM (45%) 3. CITY AND VILLAGE TOURISM (35%) 1. MICE & EVENTS TOURISM (25%)
Man Made (5 %)
2. SPORT TOURISM (60%) 3. INTEGRATED AREA TOURISM (15%)
Source: Passenger Exit Survery, 2014
5
SSA : INDEKS DAYA SAING TRAVEL&TOURISM INDONESIA
(INDONESIA TRAVEL AND TOURISM COMPETITIVENESS INDEX IN THE WORLD)
Pada tahun 2015, indeks daya saing pariwisata menduduki peringkat ke-50 dari 141 negara
Daya Saing Kepariwisataan Indonesia
Business Environment / Policy Rules & Regulations 7 Cultural Resources and Safety and Security Business Travel 6 Natural Resources
5
5.6 4.36
Tourist Service Infrastructure Ground and Port Infrastructure
3.07 3.27 3.81
Air Transport Infrsatructure Environmental Sustainability
4.48
5.16
Health and Hygiene
3.5 4 4.3 4.4 3.12
3
4.24
2
2.9
2.1 1 0
2.7
3.2 3.5 3.9
4.7
4.9
Human Resources and Labour Market
3.73
ICT Readiness 3.11
3.55
5.3
4.2
6.11
Price Competitiveness
5.4 5.61
Prioritization of Travel and Tourism
International Openness / Affinity for T&T
TIGA TERBAWAH: 3 faktor dengan indeks daya saing pariwisata terendah: 1. Tourism Service Infrastructure 2. Health and Hygiene 3. Environmental Sustainability TIGA TERATAS: 3 faktor dengan indeks daya saing pariwisata tertinggi: 1. Price Competitiveness 2. Prioritization of Travel &Tourism 3. Natural Resources
TTCI 2015 TTCI 2013
Sumber : Travel and Tourism Competitiveness Report WEF, 2013
6
Peringkat Pilar Penentu Daya Saing Pariwisata Indonesia Tahun 2013 dan 2015
Kenaikan Peringkat Pilar Penentu Daya Saing Pariwisata Indonesia PERINGKAT DUNIA
KENAIKAN PERINGKAT
International Openness
55
+59
15
Business Environment
63
+30
6
19
Air Transport Infrastructure
39
+15
Cultural Resources and Business Travel
38
25
Cultural Resources and Business Travel
25
+13
Air Transport Infrastructure
54
39
Tourist Service Infrastructure
101
+12
Human Resources and Labour Market
61
53
Ground Port and Infrastructure
77
+10
International Openness
114
55
Human Resources and Labour Market
53
+8
Business Environment
93
63
Price Competitiveness
3
+6
Ground Port and Infrastructure
87
77
Prioritization of Travel and Tourism
15
+4
Safety and Security
85
83
Health and Hygiene
109
+3
ICT Readiness
87
85
Safety and Security
83
+2
Tourist Service Infrastructure
113
101
ICT Readiness
85
+2
Health and Hygiene
112
109
Environmental Sustainability
134
-9
Environmental Sustainability
125
134
Natural Resources
19
-13
PILAR
2013
2015
Price Competitiveness
9
3
Prioritization of Travel and Tourism
19
Natural Resources
Tiga Teratas
Tiga Terbawah
PILAR
SF: STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA •
Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Pariwisata
•
Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata
No 1 2 3 4 5 6 7
•
•
Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan
Peningkatan Investasi Pariwisata
*Daftar Asosiasi Usaha Pariwisata:
8 9 10 11 12 13
Bidang Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata; Kawasan Pariwisata; Jasa Transportasi Wisata; Jasa Perjalanan Wisata; Jasa Makanan Dan Minuman; Penyediaan Akomodasi; Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi; Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran (MICE); Jasa Informasi; Jasa Konsultan; Jasa Pramuwisata; Wisata Tirta; Spa
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari Indonesia (GAHAWISRI), Indonesia Congress And Convention Association (INCCA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), Society of Indonesia Profesional Convention Organization (SIPCO), Himpunan Pendidikan Tinggi Pariwisata (HILDIKTIPARI), Asosiasi Perusahaan Impresariat Indonesia (ASPINDO), Asosiasi Perusahaan Penyelenggara Pameran dan Konvensi Indonesia (ASPERAPI), Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia, Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI), Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) 8
SI: IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA Strategi
Implementasi
Peningkatan Daya Saing Produk Usaha Pariwisata
Standarisasi Usaha: • Pasal 54 UU No.10/2009 tentang Kepariwisataan; PP No.52/2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, pasal 18; • Tahun 2014: 26 standar usaha; Target tahun 2019: 56 standar usaha
Pengembangan Tanggung Jawab Lingkungan
Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip: pembangunan pariwisata berkelanjutan; kode etik pariwisata dunia dan; ekonomi hijau Sustainable Tourism Development: Green Tourism Industry: Pedoman Pengelolaan Hotel Berwawasan Lingkungan; National Green Hotel Award (10 Hotel Terbaik); ASEAN Green Hotel Penerapan Kode Etik Pariwisata Global
Peningkatan Investasi pariwisata:
Profil Investasi • Wilayah administratif kabupaten/kota (RIPPARDA/RTRW): • 88 KSPN dan 222 KPPN • Kebutuhan jenis usaha • Ketersediaan lahan yang clean and clear • Insentif: PTSP, keringanan bea masuk, kemudahan perijinan
Sertifikasi Usaha: dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata (Tahun 2014: 20 LSU) • Usaha pariwisata yang disertifikasi tahun 2014: 56 Usaha Hotel, Target tahun 2019: 2000 Usaha Hotel • Jumlah Auditor: tahun 2014: 600; Target tahun 2019: 7500 auditor
Promosi investasi • Terintegrasi dengan BKPM, forum TTI • Fokus pada negara asal investor (5 negara: Singapura, Korea Selatan, Honkong RRT, Australia dan Jepang) • Media promosi: digital, advetorial, site visit, dan keikutsertaan pada event promosi luar negeri
9
DASAR HUKUM UU No. 10 Thn 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 15 Ayat (1) dan (2):
• Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.
UU NO. 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Pasal 53 1) 2)
Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
3)
Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sertifikasi kompetensi
Pasal 54 1)
Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar
2)
Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha, Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga Mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
3)
usaha,
Pasal 55 Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diatur dalam Peraturan Pemerintah. 11
STANDAR USAHA PARIWISATA Tahun 2015, Sudah Ditetapkan 28 Standar Usaha Pariwisata 1.
Kawasan pariwisata,
11. Rumah (bar)
2.
Angkutan jalan wisata,
12. Café
3.
Perjalanan wisata (BPW),
14. Kelab malam,
minum
13. Jasa boga,
Perjalanan wisata (APW),
15. Diskotik,
5.
Hotel (bintang),
17. Taman rekreasi,
6.
Hotel (non bintang)
18. Karaoke,
7.
Villa,
8.
Pondok wisata,
9.
Restoran,
4.
16. Pub,
19. Jasa impresariat, 20. Mice,
21. Jasa informasi pariwisata 22. Jasa konsultan pariwisata 23. Wisata selam, 24. Arung jeram, 25. Spa, 26. Arena permainan, 27. Usaha lapangan golf, 28. Wisata perahu layar.
10. Rumah makan,
13
STANDAR USAHA PARIWISATA Tahun 2016, Ditargetkan 28 Standar Usaha Pariwisata 1. 2. 3.
4. 5.
6.
7.
8. 9.
Pengelolaan pemandian air panas alami Pengelolaan goa Pengelolaan museum
Pengelolaan obyek ziarah
Rumah bilyar Gelangang renang Panti Pijat Taman Bertema
Pramuwisata
10. Memancing
11. Wisata selancar
12. Dermaga Bahari 13. Motel
14. Lapangan Tenis
15. Gelanggang Bowling 16. Sanggar Seni 17. Galeri Seni
18. Gedung Pertunjukan Seni
19. Wisata Dayung
20. Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan purbkala berupa candi, keraton, petilasan, dan bagunan kuno
21. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat
22. Pusat makanan
penjualan
23. Bumi perkemahan
24. Persinggahan karavan 25. Angkutan wisata,
kereta
api
26. Angkutan sungai dan danau wisata, 27. Angkutan laut domestik wisata,
28. Angkutan laut internasional wisata.
SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA FASILITASI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA (LSU) BIDANG PARIWISATA a. LSU merupakan lembaga mandiri yang independen sebagaimana diperintahkan UU 10 – 2009 ps. 55 untuk melaksanakan sertifikasi Uspar. b. Sesuai PP 52 – 2012, LSU ditunjuk dan ditetapkan Oleh Menteri Pariwisata atas rekomendasi Komisi Otorisasi yang dibentuk oleh Menteri Pariwisata c. Komisi Otorisasi terdiri dari para pakar dan praktisi yang diketuai oleh Dirjen PDP. d. Tahun 2014 sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Pariwisata sebanyak 20 LSU Bidang Pariwisata
HIGHLIGHT SERTIFIKASI USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRIPARIWISATA PARIWISATA
FASILITASI AUDITOR BIDANG PARIWISATA a. Auditor Adalah Orang Yang Melakukan Audit Usaha Pariwisata Untuk Memastikan Bahwa Sistem Manajemen Dari Suatu Usaha Pariwisata Sesuai Dengan Standar Yang Ditentukan. b. Sampai Dengan Tahun 2014 Telah Terbentuk Auditor Bidang Pariwisata Sebanyak 539 Orang. Dari Jumlah Tersebut Yang Difasilitasi Oleh Kementerian Pariwisata Sebanyak 337 Orang , Sedangkan Auditor Bidang Pariwisata Yang Dibentuk Sendiri Oleh LSU Bidang Pariwisata Sebanyak 202 Orang. Auditor Tersebut Mencakup Bidang Usaha Hotel, Spa, Diskotik, Kelab Malam, Pub, Karaoke, Restoran, Rumah Makan, Kafe, Bar, Arena Permainan, Taman Rekreasi, Selam, Jasa Perjalanan Wisata, Impresariat, dan MICE .
17
GREEN HOTEL AWARD 2015 a. Diselenggarakan Ke 3, pada Tahun Ganjil dan 10 Terbaik Diantaranya Diusulkan Untuk Mengikuti ASEAN Green Hotel Yang Dilaksanakan Dua Tahun Sekali Pada Tahun Berikutnya. b. Pemberian Penghargaan Oleh Menparekraf Dilaksanakan Pada Hari Pariwisataa Dunia. c.
Direncanakan
Kriteria Penilaian Meliputi Manajemen Hotel Berwawasan Lingkungan, Operasional Hotel Berwawasan Lingkungan, Efisiensi Lahan, Efisiensi Penggunaan Material Bangunan Dan Pendukung Operasional Hotel, Efisiensi Energi Dan Manajemen Pengelolaannya, Kualitas Pengudaraan Untuk Pengendalian Kesehatan Dan Kenyamanan Dalam Lingkungan, Air Dan Manajemen Penggunaannya, Dan Pengelolaan Limbah.
d. Tim Juri terdiri dari: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Sumber Daya Mineral (ESDM), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), Green Building Council Indonesia (GBCI), Pakar Lingkungan, Asosiasi Ahli Teknik Hotel Indonesia (ASATHI), dan TA Lingkungan
ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA 1
VISA a. Negara Pesaing Indonesia, Kecuali Vietnam Memberikan Lebih Banyak Kemudahan (BVKS) ke Negara Pasar Wisman. b. Jangka Waktu Pemberian Visa Oleh Negara Pesaing Vietnam Dan Phillippine Lebih Lama.
Tersebut, Kecuali
c. Hasil Dan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Gabungan 5 November 2014 • Disepakati Pembentukan Tim/Panitia antar Kementerian Terkait Yang Dipimpin Dirjen Imigrasi Untuk Menyusun Rancangan Perpres Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi Wisatawan Mancanegara (Wisman) yang datang dari Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Korea Selatan; • Melalui kebijakan third country visa (wisman yang telah memiliki kunjungan ke Singapura, Malaysia dan Thailand dapat berkunjung ke Indonesia tanpa harus memiliki visa kunjungan dari pihak Indonesia) akan ditindaklanjuti Oleh Kemlu dengan melakukan Pembicaraan Bilateral Dengan Negara – Negara Tersebut .
Implikasi Kebijakan Pemberian Bebas Visa Kunjungan • Tahun 2015 diperkirakan ada tambahan kunjungan wisman sebanyak 500.000, yang berarti minimal akan tercapai total kunjungan wisman sebanyak 10,5 juta wisman • Tahun 2015 minimal ada 3 bulan kunjungan wisman tercapai 1 juta perbulan salah satunya adalah bulan Juli. • Diharapkan adanya peningkatan investasi di bidang pariwisata rata-rata sebesar 43,32% setiap tahunnya dari tahun 2015.
20
ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA
22.
Liberalisasi Ekonomi
33.
Ekosistem Industri Pariwisata
a. Sesuai UU 38 tahun 2008, tahun 2015 sektor pariwisata Indonesia memasuki pasar tunggal ASEAN. b. Sebagian besar usaha pariwisata Indonesia belum siap untuk memasuki pasar tunggal ASEAN Usulan: 1) Perlunya peningkatan sosialisasi pemberlakuan pasar tunggal ASEAN akhir tahun 2015. 2) Perlunya percepatan penerapan standar usaha pariwisata dan standar kompetensi TK di bidang pariwisata.. a. Sesuai UU 10 tahun 2009 pasal 50, GIPI adalah mitra kerja pemerintah sekaligus sebagai wadah untuk berkomunikasi bagi para pelaku pariwisata.. b. GIPI belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya, sehingga belum bisa mencegah dan mengurangi persaingan usaha yang kurang sehat. Usulan: 1) Pemerintah c.q Kemen Pariwisata perlu memberikan fasilitasi kepada GIPI agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. 2) Perlunya penetapan dan pelaksanaan kode etik dalam lingkungan usaha pariwisata.
PENGEMBANGAN KEDEPAN INDUSTRI PARIWISATA INDONESIA 1.
Terlaksananya implementasi UU 10 tahun 2009 pasal 29 dan 30, Pemda menyelenggarakan TDUP.
2.
Terlaksananya implementasi pasal 53 UU 10 tahun 2009 yang memerintahkan TK bidang pariwisata memiliki standar kompetensi.
3.
Terlaksananya implementasi pasal 54 UU 10 tahun 2009 yang menyebutkan aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata sebagai standar usaha Pariwisata.
4.
Terbentuknya LSU bidang pariwisata untuk 13 Bidang Usaha Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata di berbagai daerah.
5.
Tersedianya jumlah auditor usaha pariwisata yang cukup seiring pertumbuhan LSU bidang pariwisata, yang keberadaannya menyebar di 34 Propinsi
6.
Terlaksananya implementasi pasal 26 butir n UU 10 tahun 2009, pengusaha pariwisata wajib menerapkan standar kompetensi TK dan standar usaha pariwisata.
7.
Terlaksananya pemberlakuan kebijakan pemberian BVKS tidak hanya secara timbal balik (resiprokal) dan manfaat namun juga diberikan kepada wisatawan dari sumber pasar wisman Indonesia hanya berdasarkan azas manfaat. Terlaksananya kebijakan third country visa melalui Singapura, Vietnam, Thailand.
8.
TERIMA KASIH
