PROFESIONALISME SUMBER DAYA APARATUR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Panti Ryani STIE Dahani Dahanai Buntok ABSTRACT The purpose of this study was to determine the extent of professionalism apparatus Revenue Service, Finance and Asset Management South Barito regency in carrying out the duties and responsibilities in the management of local revenue. Analysis of data using an interactive model Miles and Huberman Do in three interrelated flow activities: 1). Reduction of data, 2). Presentation of data, and 3). Draw conclusions (verification) . The results showed that the South Barito regency government efforts to increase local revenue focused on patterns of intensification and extension, improved collection systems and procedures and to improve the professionalism of officers executing levies. Keywords: professionalism, employee, Revenue PENDAHULUAN
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Latar Belakang
Barito
Selatan
sebagai
koordinator
Dengan Undang-undang nomor
pendapatan daerah memerlukan personil/
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
aparatur yang memadai, terampil dan
Daerah dan Undang-undang nomor 33
profesional
tahun
penyelenggaraan
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, diberikan kewenangan yang luas,
nyata
dan
sebagai
bagian
dari
pemerintahan
yang
baik (good governance). Perumusan Masalah
bertanggungjawab
Bagaimana
profesionalisme
kepada daerah. Dengan tujuan untuk
aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan
memberdayakan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
dan
meningkatkan
kemampuan perekonomian daerah yang
Barito
adil, proporsional, rasional, transpran,
dilakukan dan kendala-kendala yang
bertanggungjawab
ditemui
serta
memberikan
kepastian sumber keuangan daerah. Pengeloloaan keuangan daerah melalui PAD yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Selatan,
dalam
upaya-upaya
yang
meningkatkan
profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
keterampilan tertentu yang fit dengan
Tujuan Penelitian Ingin
mengetahui
profesionalisme
sejauhmana
aparatur
struktur dan kultur technostructure di
Dinas
sektor modern.. Sedangkan menurut
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Siagian (2000) Profesionalisme adalah
Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
keandalan dalam pelaksanaan tugas
dalam melaksanakan tugas dan tanggung
sehingga terlaksana dengan mutu yang
jawab dalam pengelolaan Pendapatan
baik, waktu yang tepat, cermat dan
Daerah,
prosedur yang mudah dipahami dan
upaya-upaya
yang
telah
ditempuh dan kendala-kendala yang ditemui
dalam
diikuti oleh clien atau pelanggan.
peningkatan
Profesionalisme
merupakan
profesionalisme aparatur dalam rangka
kemampuan menguasai dan me-mahami
peningkatan pendapatan daerah.
serta melaksanakan tugas sesuai dengan
Manfaat Penelitian
profesinya
Manfaat penelitian meliputi segi
di
samping
pemahaman
aspek kehidupan lainnya, seperti etika,
akademik atau keilmuan, segi aplikatif
moral dan budaya
atau aspek praktis, serta sebagai referensi
Pengembangan
untuk para ahli atau peneliti lain.
Aparatur
Sumber
Daya
Program pengembangan aparatur TINJAUAN PUSTAKA
meskipun memakan waktu dan biaya,
Pengertian Profesionalisme
hampir semua organisasi melaksanakan,
Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya pekerjaan atau kegiatan
yang
dilakukan
seseorang.
Profesi-onalisme
menunjukkan kemahiran
oleh
pada
atau
keahlian,
kecakapan
dan yang
memenuhi standar mutu atau norma tertentu agar dapat memuaskan para pelanggan, pemakai jasa atau barang yang dihasilkan. Para profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi, komitmen, wawasan dan visi kedepan serta sikap
dan
menyebut
biaya-biaya
tersebut
sebagai investasi sumber daya manusia didalam organisasi Pengembangan aparatur dapat ditempuh melalui proses pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan individu dan tim agar berkinerja pada tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini dapat terwujud
apabila
pradigma
senang
dilayani berhasil dirubah menjadi gemar melayani
masyarakat
dengan
menyajikan pelayanan sepenuh hati
dengan
sikap
proaktif,
dan
akhirnya
;
gairah,
positif.
progresif,
Yang
menawarkan
keunggulan
seperti
pada
berbagai
meningkatkan
jenis
penelitian
yang
menghasilkan
penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui penggunaan
prosedur
statistik, seperti penelitian kehidupan
efisiensi, memberikan hasil yang lebih
masyarakat,
baik, lebih inovatif dan fleksibel.
fungsionalisasi organisasi, pergerakan-
Pendapatan Asli Daerah.
pergerakan
Konsepsi pendapatan asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
dalam
dari sumber-sumber
wilayahnya
dipungut
sendiri,
berdasarkan
perundang-undangan
yang
peraturan
yang berlaku,
sosial,
perilaku,
atau
hubungan
kekerabatan. Fokus Penelitian
33 Tahun 2004 adalah penerimaan yang diperoleh daerah
sejarah,
Profesionalisme aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam
melaksanakan
tanggungjawab
tugas
pada
dan
pengelolaan
yang meliputi a).Hasil Pajak Daerah,
pendapatan daerah, upaya-upaya yang
b).Hasil
c).Hasil
dilakukan dan kendala-kendala yang
Perusahaan Milik Daerah, d). Dan lain-
ditemui dalam peningkatan pendapatan
lain penerimaan yang sah.
daerah.
Hipotesis Kerja
Pengumpulan Data
Retribusi
Daerah,
Pendapatan Asli Daerah akan meningkat
bila
dikelola
Pengumpulan
data
dilakukan
dan
melalui tahap-tahap : a).getting in, b).
dilaksanakan oleh sumber daya aparatur
getting along, dan c).logging data.
Dinas
Teknik utama yang digunakan adalah
Pendapatan,
Keuangan
dan
Aset
Pengelolaan Daerah
yang
profesional dan handal sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing sebagai realisasi
dari
pelaksanaan
observasi dan wawancara mendalam (indept interview). Sumber Data
otonomi
Menurut
Lofland dan Lofland
daerah.
(dalam Moleong, 2003) menyebut-kan
METODE PENELITIAN
bahwa
Pendekatan Penelitian
penelitian kualitatif ialah kata-kata atau
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif yaitu
tindakan,
sumber
data
selebihnya
utama
adalah
dalam
kata
tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Kabupaten Barito Selatan terletak pada
Analisis Data Analisis
menggunakan
daerah garis katulistiwa yaitu di posisi 1º
model interaktif Miles dan Huberman
20’ Lintang Selatan; 2º 35’ Lintang
Dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang
Selatan; 114º Bujur Timur dan 115º
saling berkaitan yaitu 1).reduksi data,
Bujur Barat, dengan batas-batas wilayah:
2).penyajian
data
data,
dan
3).penarikan
kesimpulan (verifikasi). HASIL
Kabupaten Barito Utara
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
a. Gambaran Umum Kabupaten
Kabupaten Barito Selatan adalah kabupaten
di
Propinsi
Kalimantan Tengah, yang berada di pedalaman
Kalimantan.
Sebelah Timur berbatasan dengan
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Demografis Berdasarkan hasil
Kabupaten
Barito Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dan Buntok Sebagai Ibukota Kabupaten Barito Selatan. Keadaan Geografis
Kabupaten Barito Kuala Kalimantan
Barito Timur
Barito Selatan
satu
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Selatan
1. Hasil Penelitian
salah
Sebelah Utara berbatasan dengan
Sensus
Penduduk
jumlah
penduduk
pencacahan
2010
(SP2010),
kabupaten
Barito
Selatan mencapai 124.128 jiwa, yang terdiri dari laki-laki berjumlah 63.309 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 60.819 jiwa. Dengan komposisi tersebut, maka rasio jenis kelamin (sex ratio) penduduk
kabupaten Barito Selatan
adalah sebesar 104,1, yang artinya dari 104 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki terdapat 100 orang penduduk berjenis kelamin perempuan. Dengan luas wilayah kabupaten Barito Selatan sekitar 8.830 kilometer
persegi yang
didiami oleh 124.128 jiwa penduduk, maka
rata-rata
penduduk
tingkat
kabupaten
kepadatan
Barito
Selatan
adalah sebanyak 19 jiwa per kilometer
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas
persegi. b.
sesuai dengan lingkup tugasnya di
Kondisi
Dinas
bidang pendapatan, pengelolaan
Pendapatan,
keuangan dan aset daerah; dan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten
Barito
d. pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan Bupati sesuai dengan
Selatan 1. Kedudukan,
tugas dan fungsinya.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
4. Susunan Organisasi,
Keuangan dan Aset Daerah merupakan
Susunan
Organisasi
Dinas
unsur pelaksana otonomi daerah di
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
bidang
Aset Daerah terdiri dari
pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah dipimpin
a. Kepala Dinas;
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
b. Sekretariat
membawahkan
dan
bawah dan bertanggung jawab kepada
mengoordinasikan :
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1. Sub Bagian Umum;
2. Tugas,
2. Sub Bagian Penyusunan Program;
Melaksanakan
urusan
3. Sub Bagian Keuangan.
pemerintahan daerah berdasarkan asas
c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan,
otonomi dan tugas pembantuan di bidang
membawahkan dan mengoordinasikan
pendapatan, pengelolaan keuangan dan
:
aset daerah.
1. Seksi Pendaftaran;
3. Fungsi,
2. Seksi Pendataan;
a. penyusunan kebijaksanaan teknis
3. Seksi
sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; b. penyelenggaraan pemerintahan umum
sesuai dengan
pelayanan
Dokumentasi Data. d. Bidang
Pendapatan
Daerah,
: 1. Seksi Retribusi Daerah dan Benda
lingkup
tugasnya di bidang pendapatan,
Berharga; 2.
pengelolaan keuangan dan aset daerah;
dan
membawahkan dan mengoordinasikan urusan
dan
Pengolahan
Seksi
Pajak
Daerah
dan
Perimbangan Keuangan; 3.
Seksi
Penetapan
Penagihan/Keberatan.
dan
e. Bidang
Pembiayaan
Daerah,
membawahkan dan mengoordinasikan :
c. Gambaran Umum Struktur APBD Kabupaten Barito Selatan I. PENDAPATAN
1. Seksi Anggaran;
a. Pendapatan Asli Daerah
2. Seksi Perbendaharaan;
b. Dana Perimbangan
3. Seksi Belanja Pegawai.
c. Lain-lain Pendapatan yang sah
f. Bidang Aset Daerah, membawahkan dan mengoordinasikan : 1.
Seksi
a. Belanja Pegawai
Perencanaan
Barang
Milik/Kekayaan Daerah; 2.
Seksi
Pengelolaan
Seksi
Penata
Barang
d. Belanja Bagi Hasil e. Belanja Bantuan keuangan
Usahaan
Pelaporan
b. Belanja Bunga c. Belanja Bantuan social
Milik/Kekayaan Daerah; 3.
II. BELANJA TIDAK LANGSUNG
dan
Barang
Milik/Kekayaan Daerah.
f. Belanja Tak Terduga III. BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai
g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan dan mengoordinasikan :
b. Belanja barang & jasa c. Belanja Modal IV. PEMBIAYAAN
1.
Seksi Pembukuan dan Verifikasi;
V. SILPA TAHUN BERKENAAN
2.
Seksi
d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Akuntansi
Perangkat
Daerah; 3.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Seksi Pelaporan.
adalah
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
penerimaan
yang
diperoleh
daerah dari hasil sumber-sumber dalam
terdiri dari :
wilayahnya
1.
Kepala;
berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
2.
Sub Bagian Tata Usaha.
dengan
i. Kelompok Jabatan Fungsional; Dinas
Pendapatan,
Keuangan
dan
yang
perundang-undangan
dipungut
yang
berlaku. Berdasarkan Undang-Undang
Pengelolaan Aset
sendiri
Nomor 32 Tahun 2004 Bab VIII Pasal
Daerah
157 dan Undang-Undang Nomor 33
Kabupaten Barito Selatan didukung
Tahun 2004 Bab V Pasal 6, sumber
oleh 25 Orang Pejabat Struktural dan
Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari
61 Orang Staf non struktural
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian
Laba
Usaha
Daerah
dan
Lain-lain
a.
Retribusi Jasa Umum, yaitu
Pendapatan yang Sah.
pungutan retribusi atas jasa yang
1. Pajak Daerah
disediakan atau diberikan oleh
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor
Pemerintah Daerah untuk tujuan
65
Tahun
Daerah,
2001
tentang
Pajak
kepentingan dan kemanfaatan
bahwa
Pajak
umum serta dapat dinikmati oleh
dijelaskan
Daerah adalah iuran wajib yang
pribadi
dilakukan oleh orang pribadi atau
Retribusi Jasa Umum yang telah
badan kepada daerah tanpa imbalan
dipungut
langsung yang seimbang, yang dapat
Kabupaten Barito Selatan.
dipaksakan berdasarkan peraturan
b.
atau
badan.
oleh
Jenis
Pemerintah
Retribusi Jasa Usaha yaitu
perundang-undangan yang berlaku,
pungutan retribusi jasa usaha
yang digunakan untuk membiayai
yang
penyelenggaraan
Pemerintah
pemerintahan
daerah dan pembangunan daerah.
menganut
2. Retribusi Daerah
oleh
Daerah prinsip
dengan komersial
karena pada dasarnya dapat pula
Dalam Undang-Undang Nomor 34
disediakan oleh sektor swasta.
Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi
disediakan
Daerah,
c. Perizinan tertentu yaitu pungutan
Peraturan
retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
pemerintah daerah dalam rangka
tentang Retribusi Daerah, dijelaskan
pemberian izin kepada orang
bahwa
pribadi
Retribusi
Daerah
adalah
atau
badan
yang
pungutan daerah sebagai pembayaran
dimaksudkan untuk pembinaan,
atas jasa atau pemberian izin tertentu
pengaturan, pengendalian dan
yang khusus disediakan dan/atau
pengawasan
diberikan oleh Pemerintah Daerah
pemanfaatan
untuk
atau
penggunaan sumber daya alam,
badan. Sebagian besar jenis retribusi
barang, prasarana, sarana atau
dipungut oleh Kabupaten/Kota sesuai
fasilitas
dengan
melindungi kepentingan umum
kepentingan
pribadi
kewenangan
yang
dimilikinya.
dan
Secara umum retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu :
atas
kegiatan ruang,
tertentu
menjaga
guna
kelestarian
lingkungan. 3.
Bagian Laba BUMD Daerah
Bagian Laba BUMD merupakan
Di Kabupaten Barito Selatan setelah
salah
penerimaan
berlakunya Undang-Undang Nomor
daerah karena saham perusahaan
34 Tahun 2000 tentang Pajak dan
tersebut dikuasai oleh pemerintah
Retribusi
daerah
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
satu
sumber
(Pemerintah
Daerah,
Peraturan
Kabupaten/Kota).
tentang Retribusi Daerah terdapat 6
4. Penerimaan Lain-lain
jenis pungutan pajak dan 30 jenis
e.
Penerimaan
lain-lain
merupakan
pendapatan
pemerintah
pungutan retribusi, bagian laba usaha
daerah
daerah dan lain-lain penerimaan yang
selain dari ketiga jenis pendapatan
sah, merupakan bagian/komponen
di atas.
dari PAD.
Kontribusi
PAD
Terhadap
Realisasi
PAD
dalam
APBD
Pendapatan Kabupaten Barito
Kabupaten Barito Selatan Tahun
Selatan
Anggaran 2009 s/d 2011 dapat dilihat pada table berikut: tahun
PAD (Rp)
PENDAPATAN (Rp)
2009
15.450.160.000,00
467.991.630.000,00
2010
24.672.140.000,00
477.991.260.000,00
2011
14.605.770.000,00
562.631.020.000,00
Sumber: Dinas PPKAD Kabupaten Barito Selatan 2. a.
menerapkan
Pembahasan
mekanisme
yang
Profesionalisme Aparatur Dinas
mengacu pada sistem MAPATDA.
Pendapatan,
Agar pungutan pajak dan retribusi
Pengelolaan
daerah dapat optimal, maka Dinas
Keuangan dan Aset Daerah Dalam
dan
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
pemungutan sumber-sumber pen-
dan Aset Daerah selaku koordinator
dapatan asli daerah di Kabupaten
memerlukan
Barito Selatan. Dinas Pendapatan,
berupa
sarana
Pengelolaan Keuangan dan Aset
maupun
sumber
Daerah
(aparatur) yang memadai, terampil,
selaku
masing-masing
pengelolaan
koordinator
dari
dinas/instansi
adanya dan
pajak
Pendidikan dan Latihan :
daerah
manusia
berkualitas dan profesional. Responsivitas,
retribusi
prasarana
daya
terkait, dimana dalam pemungutan dan
penunjang,
Responsibilitas,
Responsivitas
merupakan
1). Kesadaran
pertanggungjawaban dari sisi yang
partisipasi
menerima pelayanan (masyarakat)
pajak dan retribusi
dengan
masih perlu ditingkatkan.
menanamkan
pada
bagaimana
kepuasan
pelanggan/masyarakat dengan
kreteria
kemampuan
mengenali
harapan
masyarakat
2). Keterbatasan
dapat
terpenuhi
hukum
dan dalam daerah
sumber
daya
manusia pelaksana pungutan, baik kuantitas maupun kualitas. 3). Sistem administrasi yang relatif
pelanggan dan ketepatan memenuhi
kurang efektif dan efisien.
janji.
4). Masih banyaknya obyek sumber Responsibilitas
merupakan
pendapatan yang masih belum
standar profesional dan kompetensi
terjangkau, tergali dan terpungut
teknis yang dimiliki birokrasi publik
oleh
(aparatur)
Daerah
dengan
wujud
kemampuan dan kecakapan dalam
Pemerintah
Kabupaten
Barito
5). Terbatasnya sarana pendukung
rasa tanggung jawab yang tinggi. dan
kerja
Selatan.
melaksanakan tugas serta memiliki
Pendidikan
unit
dalam operasionalisasi kerja.
pelatihan
6). Kurangnya sosialisasi terhadap
turut pula berpengaruh pada profesi-
kebijakan
onalisme
yang menghasilkan pajak dan
aparatur
Dinas
Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan
pendidikan
terkait.
Dengan
dan pelatihan
mengembangkjan
dapat
daerah
retribusi daerah. c.
pelayanan kepada masyarakat dan dinas/instansi
pemerintah
Upaya-upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD
1).
Intensifikasi dan Eksistensifikasi Pemungutan.
kemampuan
Intensifikasi pungutan pajak dan
seseorang aparatur/pegawai bukan
retribusi daerah difokuskan pada
saja untuk menangani pekerjaan saat
obyek yang telah ada dengan
ini, tapi juga untuk
pemungutan yang lebih intensif
pekerjaan
mereka dimasa mendatang. b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan PAD
oleh petugas pemungut, disisi lain perlu
diadakan
manajemen pemutakhiran
perbaikan
administrasi data
dan untuk
mengurangi adanya penyimpangan
dan
dan dapat menjamin adanya rasa
retribusi dapat diperkecil. Kiranya
keadilan dan transparan bagi wajib
perlu ditingkatkan man power
pajak dan retribusi daerah.
dalam arti kuantitas dan skill nya
Sedangkan
dalam arti kualitasnya. Disamping
Ekstensifikasi
difokuskan
pada
obyek-obyek alternatif
terciptanya
baru
sebagai
adanya beberapa pajak
dan retribusi daerah yang dihapus atau disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000, kebijakan
2).
ekstensifikasi
ini
itu diperlukan
pajak
dan
juga mentalitas
serta keimanan yang teguh untuk menghindari
disalahgunakannya
uang-uang penerimaan daerah. PENUTUP Kesimpulan a. Sejak
diimplimentasikannya
diaplikasikan melalui penerbitan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun
atau pembuatan Peraturan Daerah
2000 tentang Pajak dan Retribusi
baru.
Daerah,
Penyempurnaan
Sistem
dan
Prosedur Pemungutan Dengan
sistem
pemungutan sistematis,
dan
yang mudah,
Peraturan
Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terdapat beberapa
prosedur sederhana,
simple
dan
obyek pajak dan retribusi yang terpangkas, pada
sehingga
volume
berdampak
dan
persentasi
aman akan dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah yang relatif
pelayanan
masih kecil terhadap APBD.
kepada
masyarakat.
Dengan sistem yang baik juga akan dapat kebocoran
3).
penggelapan
menekan yang
terjadinya selama
ini
b. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli
Daerah
menyebabkan
terhadap sangat
APBD tingginya
disinyalir masih ada terjadi.
ketergantungan Pemerintah Daerah
Meningkatkan
terhadap dana perimbangan karena
Profesionalisme
Aparatur Pelaksana Pungutan Dengan pemungut
profesionalnya pajak
dan
aparat retribusi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. c. Upaya pemerintah Kabupaten Barito Selatan
dalam
daerah tidak mudah dikelabui oleh
Pendapatan
wajib pajak dan wajib retribusi,
dititikberatkan
sehingga terjadinya penghindaran
peningkatan
Asli pada
Daerah pola
intensifikasi
dan
ekstensifikasi,
sehingga menjadi lebih profesional
penyempurnaan sistem dan prosedur
dan responsif terhadap tugas-tugas
pemungutan
yang diembannya.
serta
meningkatkan
profesionalisme aparatur pelaksana pungutan.
keuangan daerah terutama pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat
Saran-Saran a. Pemerintah daerah perlu reevaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sehingga jenis pajak dan
retribusi
daerah
tidak
lagi
ditetapkan secara liminatif, dan tidak hanya
memperhatikan
regularentnya. adanya
Pemerintah konsisten
goodwill
Pusat dan
dari
agar
lebih
transparan
dalam
pengalokasian dan pendistribusian dana
perimbangan
amanat
sebagaimana
Undang-Undang
Nomor
Nomor 33 Tahun 2004. c. Perlu adanya reformasi administrasi keuangan daerah dengan melakukan konversi berbagai jenis pajak dan retribusi daerah. d. Pemerintah
daerah
meningkatkan
perlu
kemampuan
kualitas
petugas
pendapatan
daerah
operasional
agar
meningkat
melalui
wajib
pajak
dan
penerapan sanksi mereka
retribusi
dan
hukum kepada
yang tidak
memenuhi
kewajibannya DAFTAR PUSTAKA
fungsi
budgetair saja namun juga fungsi
b. Perlu
e. Meningkatkan sosialisasi kebijakan
dan
pengelola serta
sarana
kinerjanya berbagai
penataran dan kursus serta latihan
BPS Kabupaten Barito Selatan, 2011, Barito Selatan Dalam angka 2011 Mardiasmo, 2002, Keuangan Daerah, penerbit andi Yogyakarta Moleong, Lexy, j. 1993, Metodelogi penelitian kualitatif, PT Rasdakarya, Bandung Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
