PENGARUH SIKAP DAN MORAL WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA INDUSTRI PERBANKAN DI SURABAYA
Kautsar Riza Salman Mochammad Farid (STIE Perbanas Surabaya)
ABSTRACT This research was conducted to provide the empirical evidence for the influence of individual tax payers toward their compliance. Individual tax payers include tax payers’ moral and their attitude. This research is a type of survey research by using questionnaire as the instrument. The samples used in this research includes the banks belong to Perbanas in (The Association of Commercial Banks) in Surabaya. The findings show as the following: (1) tax payers’ moral does not influence significantly on the tax payers’ compliance; and (2) tax payers’ attitude influences significantly on the tax payers compliance. Based on the results above, it can be concluded that the constructs of tax policy and tax payers’ attitude have significant influence on the tax payers’ compliance. In addition, it also shows that the constructs of tax regulation, tax administration, tax services, and tax payers’ morality do not have significant influence on the tax payers’ compliance. Key Words: tax payers’ moral, tax payers’ attitude, tax payers’ compliance.
PENDAHULUAN Latar Belakang Penelitian Adanya fenomena yang masih memprihatinkan berkaitan dengan faktor kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyak faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah, diantaranya meliputi: tingkat kerumitan suatu peraturan, besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, risiko deteksi, biaya untuk negosiasi, berat atau ringannya sanksi perpajakan dan juga moral masyarakat. Salah satu aspek atau indikator untuk menilai tingkat kepatuhan wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berikut data mengenai jumlah wajib pajak yang terdaftar dan efektif mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2007.
Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Efektif URAIAN
2006
2007
1. Terdaftar
1.337.637
1.358.022
2. Efektif
1.137.752
1.268.739
1. Terdaftar
3.330.821
5.336.214
2. Efektif
2.876.911
5.144.748
1. Terdaftar
4.668.458
6.694.236
2. Efektif
4.014.663
6.413.487
WP BADAN
WP ORANG PRIBADI
TOTAL WP BADAN & OP
Sumber: Direktorat DJP, 2008
Indikator lainnya dapat dilihat dari sisi pertumbuhan wajib pajak (Tjaraka, 2007:11). Berikut ini adalah data mengenai pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan orang pribadi yaitu:
Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan OP Terdaftar dan Efektif Total
2003
2004
2005
2006
9.40%
10.98%
WP 1.
13.22% 11.20%
Terdaftar 2.
13.09% 12.18% 10.05% 11.73%
Efektif Sumber: Hasil Pengolahan Data Portal DJP dalam Tjaraka (2007:11)
Tjaraka (2007:16) mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Beberapa faktor tersebut perlu mendapat perhatian dan perbaikan secara berkesinambungan agar tercapainya peningkatan dalam hal kepatuhan wajib pajak dapat terealisir. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi behavior wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu (1) kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan (2) menyangkut kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah (Thurman et al., 1984; Troutman, 1993). Kedua peneliti tersebut telah menemukan bukti empiris mengenai hubungan yang signifikan antara moralitas wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagaimana. Hubungan antara sikap wajib dengan kepatuhan wajib pajak telah diteliti oleh Troutman (1993). Bukti empiris menunjukkan hubungan yang signifikan antara sikap dan kepatuhan wajib pajak. Variabel sikap wajib pajak sendiri merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Sikap wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak, dan sikap wajib pajak terhadap sistem administrasi
pajak. Namun hasil temuan berbeda dikemukakan oleh Hardika (2006) yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Hardika (2006). Sampel di fokuskan pada kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan usaha perbankan karena sektor jasa keuangan tersebut termasuk salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan pajak selain sektor telekomunikasi dan sektor manufaktur. Demikian juga potensi penerimaan pajak yang cukup besar bisa digali dari sektor perbankan.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi tersebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah sebagai berikut: 1. Apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah yang diangkat, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak perbankan di Surabaya. 2. Untuk menjelaskan pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak perbankan di Surabaya.
Manfaat Penelitian Berdasarkan uraian dalam latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan studi, maka diharapkan studi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Kontribusi Teori
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan atau wawasan baru mengenai riset di bidang perpajakan terutama berkaitan dengan teori kepatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 2. Kontribusi Empiris Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pengaruh sikap dam moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam rangka melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiba perpajakannya. 3. Kontribusi Kebijakan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perbankan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
TINJAUAN PUSTAKA Kepatuhan Pajak Budiatmanto (1999) dalam Tjahjono (2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib
pajak adalah perilaku
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Budiatmanto, 1999 dalam Tjahjono, 2006:29). Kepatuhan wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan (Kiryanto, 1999) Hardika (2006:54) menjelaskan adanya beberapa teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing:
a. Prospect Theory Prospect theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana keputusan secara dramatis dipengaruhi oleh cara-cara atau batasan-batasan yang dihadapi. Batasanbatasan ini menjadi hal yang penting bagi pengambilan keputusan disebabkan oleh tiga hal: (1) apakah pengeluaran digambarkan sebagai kerugian yang tidak terkompensasi atau sebagai biaya, (2) apakah tingkat referensi ditentukan oleh hal-hal spesifik dimana keputusan tersebut dibuat atau hal-hal yang relatif lebih komprehensif, seperti total aktiva atau total biaya tahunan, dan (3) apakah poin utamanya adalah keuntungan atau kerugian. b. Deterrence Theory
Deterrence theory merupakan salah satu teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini didasarkan pada paradigma manfaat. Teori ini menggambarkan suatu model yang memperhitungkan biaya dan manfaat potensial yang akan diperoleh dari suatu tindakan yang dipilih. Sanksi legal merupakan kerugian potensial yang timbul akibat dari tindakan illegal yang telah dilakukan. Persepsi seseorang terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan illegal. Seseorang akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar aturan.
c. Cognitive Structures Asumsi yang tidak ditetapkan dalam penelitian sebelumnya, bahwa sikap patuh terhadap pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak melalui niat dan niat akhirnya mempengaruhi perilaku membayar pajak. Fishbein dan Ajzen dengan
Theory of Reasoned Action mengidentifikasi tiga aspek utama dari hubungan sikap-perilaku. Pertama, yang terkait dengan paralelisme antara sikap dan perilaku, dimana terjadi hubungan yang kuat antara sikap dan perilaku. Hal ini diperoleh dari adanya hubungan yang kuat antara elemen target dan tindakan (target and action) dari sikap dan perilaku tersebut. Kedua, berkenaan dengan sikap sebagai pengarah perilaku, maka sikap akan mempengaruhi tindakan sebagai lawan dari sikap mempengaruhi obyek. Ketiga, keseluruhan dari kriteria perilaku merupakan suatu faktor.
d. Agency Theory Agency theory terkait dengan situasi dimana seorang individu yang bekerja sebagai agen bagi individu lain (principle) dan memberikan hasil kepada
principle-nya. Meskipun analisa hubungan antara agent-principle kebanyakan menyangkut hubungan antara management-owner dan labor-management, namun penerapan terkait dengan pajak penghasilan dapat menggambarkan hubungan antara tax preparers, tax payers, and the government.
HIPOTESIS PENELITIAN Hipotesis 1
Theory of moral reasoning dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa keputusan moral dapat dipengaruhi adanya sanksi pajak pada tingkatan moral
reasoning yang rendah, peer expectation (pengharapan akan adanya keadilan) pada tingkatan moderat, dan issue keadilan (fairness ) pada tingkatan yang tertinggi. Wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.
Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap wajib pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Thurman et.al. 1984; Troutman, 1993). Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari wajib pajak akan meningkatkan kecenderungan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Studi Hardika (2006) menemukan bukti empiris bahwa moral wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bukti empiris tersebut mendukung temuan sebelumnya dari Troutman (1993) yang menemukan bahwa wajib pajak dengan alasan moral relatif lebih patuh dibanding wajib pajak lain tanpa alasan moral. Dengan demikian beberapa bukti empiris tersebut sejalan dengan theory of moral reasoning dalam menjelaskan pengaruh dari moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: H1: Moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hipotesis 2 Teori ekuitas (equity theory) menjelaskan mengenai hubungan antara sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Teori ini menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Teori ini juga menyangkut keadilan dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian
bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Troutman (1993) menemukan adanya pengaruh yang signifikan dari sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, dan administrasi pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, Hardika (2006) memberikan bukti empiris yang berbeda yaitu sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain: kondisi masyarakat WP dan fiskus yang belum siap dengan self assesment system, sistem administrasi perpajakan yang belum sepenuhnya siap mendukung pelaksanaan self asessment system, serta kebijaksanaan perpajakan yang seringkali mengalami perubahan. Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengembangan hipotesis maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: H2: Sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji secara empirik pengaruh individu wajib pajak (moral wajib pajak dan sikap wajib pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian explanatory research karena menjelaskan hubungan kausalitas dari variabel-variabel yang diteliti yakni moral wajib pajak dan sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi ini merupakan confirmatory study karena ditujukan untuk menguji hipotesis atau menjawab masalah/research questions. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Studi ini mempunyai 2 (dua) jenis variabel penelitian, yaitu variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah moral wajib pajak dan sikap wajib pajak. Sedangkan variabel endogen meliputi kepatuhan wajib pajak. Studi ini juga mengklasifikasikan variabel penelitian menjadi dua yaitu variabel bentukan atau konstruk (latent variable) dan variabel terukur atau manifest atau indikator (observed variable). Variabel laten atau konstruk tidak diukur secara langsung namun dibentuk melalui beberapa indikator-indikator. Variabel bentukan dalam penelitian ini yang merupakan indikator meliputi: moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari melalui instrumen-instrumen survey. Definisi operasional dari hubungan kausalitas antara variabel dengan komponen lingkungan dan individu, dapat digambarkan uraian sebagai berikut: 1. Moral wajib pajak (X1) Moral wajib pajak merupakan motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak atau kepercayaan dalam memberikan
kontribusi
kepada
masyarakat
dengan
membayar
pajak
(Cummings et al , 2005:3). Variabel moral wajib pajak diukur dengan menggunakan indikator kewajiban moral wajib pajak dan kesadaran moral
wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak (Thurman et.al. 1984; Troutman, 1993; Hardika, 2006). 2. Sikap wajib pajak (X2) Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Hardika: 2006:77). Variabel sikap wajib pajak terdiri dari sikap wajib pajak terhadap lingkungan wajib pajak yang meliputi: sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak meliputi sikap wajib pajak terhadap kompleksitas peraturan pajak, kesulitan peraturan pajak, frekuensi perubahan peraturan dan keadilan pajak. Sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak meliputi sikap wajib pajak terhadap sanksi administrasi dan pidana, sikap wajib pajak terhadap besarnya tarif pajak dan banyaknya jenis tarif pajak. Sikap wajib pajak terhadap sistem administrasi pajak berkaitan dengan instruksi yang ada dalam pengisian formulir pajak dan tingkat kesulitan dalam formulir pajak(Troutman, 1993; Hardika, 2006). 3. Kepatuhan wajib pajak (Y) Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu: 2003, 148). Komponen variabel kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan membayar/menyetor kewajiban pajaknya, dan kepatuhan melaporkan kewajiban pajaknya (Nurmantu, 2003; dan Hardika, 2006).
Populasi, Sampel dan Unit Analisis Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang bergerak dalam industri perbankan di Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik
purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: (1) wajib pajak badan yang bergerak dalam industri perbankan yang tergabung dalam Perbanas daerah Jawa
Timur; (2) tempat kedudukan wajib pajak badan bank sebagai kantor wilayah atau minimal kantor cabang utama; dan (3) berlokasi di Surabaya. Berdasarkan data dari Perbanas Daerah Jatim per tanggal 22 Januari 2008 jumlah sampel berjumlah 57 bank yang terdiri dari 49 bank umum nasional, 5 bank BUMN, dan 3 anggota kehormatan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer. Responden dalam penelitian ini adalah kepala kantor wilayah, kepala cabang utama, manajer, kepala bagian, kepala seksi, atau staf yang bertanggung jawab menangani urusan pajak perusahaan. Setiap responden diminta untuk menjawab kuesioner sebagai representative organisasi dimana mereka bekerja. Jadi responden diproxy-kan sebagai wakil perusahaan.
Pengembangan Instrumen Penelitian Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan/pernyataan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian ini diadopsi dari studi yang dilakukan oleh Hardika (2006) yang berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap responden terhadap pernyataan dalam kuesioner. Instrumen pengukuran dari seluruh variabel dikembangkan dengan menggunakan skala Likert yang dimodifikasi, yaitu mulai dari skala 1 sampai dengan skala 4 mulai Sangat Tidak Setuju (STS) sampai dengan Sangat Setuju (SS). Penggunaan skala yang dimodifikasi ini diharapkan dapat menghindari kecenderungan responden memilih angka yang di tengah.
Analisis Data Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan pendekatan Partial Least
Square (PLS) dengan solfware SmartPLS. PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian (variance). Menurut Ghozali (2006) PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis covariance menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat
predictive model. Alasan studi ini menggunakan teknik analisis PLS adalah: (1)
sampel yang relatif kecil 40 responden wajib pajak badan perbankan, (2) konstruk diukur secara tidak langsung melalui indikator atau variabel manifest, dan (3) penelitian ini menggunakan konstruk dengan indikator formatif dan indikator refleksif.
Analisis Faktor Analisis faktor dilakukan untuk menguji apakah model sudah memenuhi
convergent validity yaitu apakah loading factor indikator untuk masing-masing konstruk sudah memenuhi convergent validity. Convergent validity mengukur konsistensi dari multiple indicator. Nilai loading factor atau lambda value (λ) serta nilai signifikansinya menunjukkan kecocokan atau unidimensionalitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk. Loading factor di atas 0,7 sangat direkomendasikan namun demikian loading factor 0,50 – 0,60 masih dapat ditolerir sepanjang model masih dalam tahap pengembangan (Ghozali, 2006:97).
Menilai Outer Model
Outer model atau measurement model mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Menilai outer model dilakukan dengan melihat cross loading factor, discriminant validity dan composite
realibility dari konstruk. a. Cross loading factor berguna untuk menilai apakah setiap konstruk memiliki
discriminant validity yang memadai yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator tersebut dengan konstruk lainnya. Jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk lain, maka dikatakan konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi. b. Masing-masing loading factor dilihat tingkat signifikansinya. c. Menilai reliabilitas konstruk dengan melihat nilai composite reliability. Suatu konstruk dianggap reliabel jika nilai composite reliability di atas 0,60 (Nunnaly, 1966 dalam Ghozali, 2006: 133).
d. Discriminant validity diperoleh dengan membandingkan nilai akar Average
Variance Exctracted (AVE) dengan nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk yang lain, maka dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi.
Menilai Inner Model
Inner model atau structural model menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada subtantive theory. Menilai inner model adalah mengevaluasi hubungan antar konstruk laten seperti yang terdapat di dalam hipotesis penelitian. Menilai inner model yaitu dengan memberikan nilai koefisien hubungan antar konstruk, tingkat signifikansi dan nilai R-squarenya. Untuk menguji hipotesis penelitian yang diajukan dapat melihat dari besarnya t-statistik. Batas untuk menolak atau menerima hipotesis yang diajukan adalah 1,96. Apabila nilai t statistik > 1,96 maka hipotesis yang diajukan diterima, sebaliknya apabila nilai t statistik < 1.96 maka hipotesis penelitian ditolak atau dengan kata lain kita menerima hipotesis nol.
HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Responden Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak perbankan yang tergabung sebagai anggota Perbanas Jawa Timur. Jumlah kuesioner yang dikirimkan adalah sebanyak 57 kuesioner dengan rincian untuk masing-masing bank diberikan 1 (satu) kuesioner. Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung mulai bulan Mei 2008 sampai dengan Juni 2008 yang ditujukan kepada direktur, pemimpin kantor wilayah, pemimpin cabang bank-bank anggota Perbanas Daerah Jawa Timur. Kuesioner yang kembali adalah sebanyak 42 kuesioner dengan response
rate sebesar 73,68%. Kuesioner yang kembali dan dapat digunakan adalah sebanyak 40 kuesioner atau 70,18%.
Uji Validitas: Discriminant Validity dengan AVE Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai akar Average
Variance Exctracted (AVE) dengan nilai korelasi antar konstruk. Jika nilai akar AVE lebih tinggi daripada nilai korelasi antar konstruk yang lain, maka konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi.
Tabel 1. Korelasi Antar Konstruk Sikap
Moral
Kepatuhan
WP
WP
WP
Sikap WP
0.668
Moral WP
0.596
0.780
Kepatuhan
0.655
0.513
0.000
Sumber: Output SmartPLS
Tabel 2. Average Variance Exctracted Average variance extracted (AVE) Sikap WP
0.446
Moral WP
0.608
Kepatuhan
0.000
Sumber: Output SmartPLS
Nilai akar dari AVE konstruk Sikap Wajib Pajak sebesar 0,668 lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara konstruk Sikap Wajib Pajak dengan konstruk lainnya. Nilai akar dari AVE untuk konstruk Moral Wajib Pajak sebesar 0,780 lebih besar dibandingkan dengan angka korelasi antara konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki nilai akar AVE yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi
antar konstruk yang lain sehingga konstruk dapat dikatakan mempunyai
discriminant validity yang tinggi. Composite Reliability Pengujian terhadap outer model dapat dilakukan dengan melihat nilai
composite reliability dari konstruk. Tabel 3. Composite Reliability
Composite Reliability Sikap WP
0.786
Moral WP
0.740
Kepatuhan
?
Sumber: Output SmartPLS
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing konstruk memiliki nilai composite reliability yang sangat baik dengan nilai di atas 0,6. Konstruk Sikap Wajib Pajak dengan nilai 0.786, dan konstruk Moral Wajib Pajak 0.740. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua konstruk mempunyai composite
reliability yang tinggi. Menilai Hasil Inner Model atau Hubungan Antar Konstruk Menilai inner model dalam studi ini dilakukan dengan mengevaluasi hubungan antara konstruk laten Tabel 4. Nilai R-Square R-square Sikap WP
0.442
Moral WP
0.248
Kepatuhan
0.335
Sumber: Output Smart PLS
Model dalam studi ini memberikan nilai R-square sebesar 0.335 yang berarti bahwa variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dijelaskan oleh Konstruk Sikap dan Moral Wajib Pajak. Pengaruh yang paling besar adalah variabel Sikap Wajib Pajak yaitu sebesar 44.2% sedangkan konstruk Moral Wajib Pajak sebesar 24.8%. Faktor-faktor di luar model analisis yang mempengaruhi variabilitas Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 66.5%.
Uji Hipotesis Hipotesis penelitian yang diajukan akan diuji dengan melihat besarnya nilai t-statistik. Tabel 5. Estimasi Parameter dan Uji Signifikansi Path original
T-
sample
mean of
Standard
Statistic
estimate
subsamples
deviation
Sikap WP -> Kepatuhan
0.442
0.461
0.167
2.646
Moral WP -> Kepatuhan
0.248
0.212
0.147
1.683
Sumber: Output SmartPLS Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis pertama menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai parameter variabel Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,248 dengan nilai t-statistik sebesar 1.683 yang berada sedikit di bawah nilai kritis sebesar 1,96. Dengan demikian hipotesis kelima tidak dapat diterima atau kita menerima hipotesis nol atau dengan kata lain tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hipotesis kedua menyatakan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan terhadap koefisien parameter antara Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan adanya pengaruh sebesar 0,442, dengan nilai t-statistik sebesar 2.646 dan signifikan pada
0,05. Dengan demikian hipotesis keenam dapat diterima atau dengan kata lain kita menolak hipotesis nol yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel laten Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Pembahasan Temuan Dalam pembahasan ini dilakukan kajian guna menjawab rumusan masalah yang diajukan dan selanjutnya berdasarkan hasil uji signifikansi akan dibahas mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian sesuai dengan dukungan data yang ada. Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 1. Berdasarkan estimasi parameter model structural, nilai koefisien jalur moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarakan hasil analisis nilai koefisien jalur tersebut, maka hasil studi ini tidak mampu menjawab menjawab rumusan masalah yang menyatakan : apakah moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terbukti. 2. Hasil studi ini tidak mendukung pandangan secara teoritik dan empirik dari hasil studi terdahulu tentang pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Troutman (1993); Thurman et al. (1984); dan Cumming et. al. (2005); dan Hardika (2006). Hasil studi ini menemukan bukti empirik bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa dari ketiga indikator hanya dua indikator yang memiliki loading factor yang cukup kuat untuk membentuk moral wajib pajak yaitu kewajiban moral wajib pajak dan alokasi penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. 4. Sesuai dengan theory of moral reasoning yang menunjukkan tahapan perkembangan moral, maka kondisi masyarakat wajib pajak perbankan di Surabaya masih berada pada tingkatan moral reasoning yang rendah sampai pada tingkatan moderat. Kondisi ini didukung dengan hasil studi yang
menunjukkan bahwa keputusan moral wajib pajak terutama dipengaruhi oleh perlakuan terhadap pengenaan sanksi dan pengharapan akan adanya keadilan dalam pengenaan pajak. Pada tahapan perkembangan moral yang rendah terdapat kecenderungan wajib pajak untuk melakukan kecurangan yang lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang berada pada tingkatan perkembangan moral yang lebih tinggi. 5. Dalam kondisi masyarakat wajib pajak yang demikian maka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di lakukan dengan menerapkan sanksi pajak yang tegas, baik kepada wajib pajak maupun aparat pajak berupa baik sanksi legal, sanksi sosial, maupun rasa bersalah. Wajib pajak dengan alasan moral, relatif lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lain tanpa alasan moral. Hal ini sejalan dengan teori paksaan yang menjelaskan bahwa unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa dan unsur sanksi merupakan faktor yang menyebabkan orang mematuhi hukum. Hasil studi ini dapat disimpulkan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 1. Berdasarkan estimasi parameter model structural maka dilihat bahwa nilai koefisien jalur sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis nilai koefisien jalur tersebut, mampu menjawab rumusan masalah yang menyatakan : apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipótesis kedua yang menyatakan sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti. 2. Hasil studi ini mampu mendukung pandangan teoritik maupun empirik hasil studi terdahulu yang dilakukan Troutman (1993). Hasil riset tersebut menemukan adanya hubungan yang signifikan antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, kebijakan pajak, administrasi pajak dan pelayanan pajak dapat mempengaruhi bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Sikap wajib pajak dalam studi ini dibentuk oleh beberapa indikator diantaranya meliputi sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap kebijaksanaan pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak dan sikap wajib terhadap pelayanan pajak. Hasil studi ini menunjukkan bahwa hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijaksanaan pajak yang dikonfirmasi tidak cukup kuat untuk membentuk konstruk sikap wajib pajak. 4. Kontribusi terbesar diberikan oleh indikator sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak yang memiliki loading factor yang sangat kuat. Jawaban responden yang setuju dan sangat setuju dengan sistem administrasi perpajakan yang ada menunjukkan sikap wajib pajak yang sependapat bahwa sistem administrasi perpajakan yang baik dapat menngkatkan kepatuhan wajib pajak. 5. Kontribusi kedua diberikan oleh indikator sikap4 yang berkaitan dengan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak. Responden menunjukkan sikap yang mendukung pelayanan yang sederhana dan mudah karena dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kontribusi ketiga diberikan oleh indikator sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak. Responden menunjukkan sikap yang mendukung undang-undang dan peraturan pajak yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa undang-undang dan peraturan pajak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat menunjukkan sikap yang mendukung pelaksanaan undang-undang dan peraturan tersebut. 6. Kontribusi paling lemah diberikan oleh indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena kebijakan pajak yang dimaksudkan dalam studi ini hanya berkaitan dengan sanksi pajak dan tarif pajak. Responden dalam hal ini cenderung memandang bahwa tarif pajak yang dikenakan
prosentasenya
terlalu
tinggi.
Hal
ini
dapat
mendorong
ketidakpatuhan dari wajib pajak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan analisis studi baik yang telah dibuktikan berdasarkan pengujian kuantitatif maupun kualitatif, maka dapat disusun kesiimpulan dan saran sebagai berikut :
Kesimpulan : 1. Moral wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat 2 (dua) indikator yang mampu membentuk konstruk moral wajib pajak dengan baik yaitu indikator kewajiban moral wajib pajak dan alokasi penerimaan pajak untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan indikator alokasi penerimaan pajak untuk pembangunan tidak cukup kuat untuk membentuk konstruk moral wajib pajak. Moral wajib pajak disimpulkan bukan merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sektor perbankan. Faktor kepastian dan ketegasan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan moral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat wajib pajak perbankan di Surabaya masih berada pada tingkatan moral reasoning yang rendah sampai pada tingkatan moderat, yang masih menekankan pertimbangan moralnya pada pengenaan sanksi. Oleh karena itu diperlukan tindakan dalam bentuk sanksi yang tegas baik kepada wajib pajak maupun pihak fiskus yang diwujudkan dalam bentuk sanksi legal, sanksi sosial dan perasaan bersalah. 2. Sikap wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hanya indikator sikap wajib pajak terhadap kebijakan pajak yang tidak mampu membentuk konstruk dengan baik, sedangkan ketiga indikator lainnya yaitu sikap wajib pajak terhadap peraturan pajak, sikap wajib pajak terhadap administrasi pajak, dan sikap wajib pajak terhadap pelayanan pajak mampu membentuk konstruk sikap wajib pajak dengan baik. 3. Dari sisi teori, terdapat integrasi teori perilaku, teori moral reasoning, dan teori kepatuhan pajak. Temuan empiris dalam studi ini membawa implikasi secara teoritik bahwa sikap wajib pajak memegang peranan penting dalam
peningkatan kepatuhan wajib pajak, sedangkan moral wajib pajak kurang memiliki peranan dalam peningkatan kepatuhan WP. Teori paksaan,
deterrence theory, dan equity theory merupakan teori-teori yang mendukung pendapat ini. Perilaku WP yang patuh akan dibentuk sikap yang baik dari wajib pajak dalam memandang lingkungan pajaknya. 4. Dari beberapa kesimpulan terdahulu dapat disusun kesimpulan umum bahwa: sikap wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan moral wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP.
Saran Penelitian dalam bidang perpajakan dan perilaku masih terbuka lebar di masa yang akan datang. Hal tersebut dipicu oleh adanya kecenderungan perubahan kondisi perekonomian dan masyarakat yang semakin cepat dan dinamis, khususnya masyarakat wajib pajak. Karena keterbatasan yang ada dalam studi ini maka disampaikan beberapa saran bagi kemajuan teori maupun praktik perpajakan dan perilaku di bidang perpajakan. Untuk pengembangan teori dan praktik perpajakan, maka dapat disarankan hal-hal sbb: 1. Mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensensif dengan memperkaya isu-isu perilaku perpajakan yang bersifat kontemporer, misalnya dengan menggunakan variabel perantara yang menghubungkan antara moral dan sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak seperti budaya nasional. 2. Penelitian berikutnya dapat dilakukan dengan mengambil sampel yang berbeda dan memperluas obyek penelitian, seperti pada perbankan syariah dan perusahaan manufaktur. 3. Perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan dari obyek yang diteliti. 4. Peningkatan law enforcement melalui penerapan sanksi secara tegas baik kepada WP maupun kepada aparat pajak.
Keterbatasan Beberapa keterbatasan dari studi ini meliputi: 1. Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini relatif kecil dan terbatas pada responden perbanakan konvensional. 2. Penelitian ini menggunakan alat statistik SmartPLS yang relatif masih belum banyak digunakan di Indonesia, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam hal aplikasi dan acuan penelitian.
DAFTAR PUSTAKA Bertens, K. 2002. Etika. Cetakan Ketujuh. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Binsarjono, Tugiman. 2007. Kode Etik Pegawai Pajak: Setarakan Posisi, Hak dan Kewajiban Fiskus dan WP. Indonesia Tax Review. Volume VII, Edisi 03/1007.hal 2-7. Boediono. 1999. Pelayanan Prima. Penerbit Kawula Indonesia. Jakarta Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Cetakan Kedua. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Bohari. 1995. Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Budi, Chandra. SPT dan Tingkat Kepatuhan WP. Sumber: Sinar Harapan tanggal 03 April 2006. Clotfelter, C. 1983. Tax Evasion and Tax Rates: An Analysis of Individual Returns. The Review of Economics and Statistics : 363 – 373. Cummings et al. 2005. Effects of Tax Morale on Tax Compliance:Experimental and Survey Evidence. Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University dan University of Tennesse, Switzerland. Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume X No. 1, 109 – 128. Devano, Sony; dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana. Edisi 1. Cetakan 1. Direktorat DJP. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2002-2007. 05 Februari 2008 Fushimi, Toshiyuki. 2001. Menuju Sistem Perpajakan yang Dapat Dipercaya Mempertahankan Penegakan Disiplin dan Sistem Pengawasan. Majalah Berita Pajak No.1435/Tahun XXXIII/15 Januari 2001. Halaman:38-43. Gardina, Trisia dan Haryanto, Dedy. 2006 “Analisis faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak”, Modus Vol.18 (1), hal. 10-28. Ghozali, Imam. 2006. Structural Equation Modeling: Metode Alternatif Dengan Partial Least Square.. Penerbit : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
Grasmick, H.G. and Donald E. Green. 1980. Legal Punishment, Social Disapproval, and Internalization as Inhibitors of Illegal Behavior. Journal of Criminal Law and Criminology. Vol. 71: 325 – 335. Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Terjemahan. Jakarta : Penerbit Erlangga. Gunadi. ”Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan” disarikan dari Naskah pidato pengukuhan sebagai guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tanggal 13 Maret 2004 berjudul Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance, URL:http://www.infopajak. com/berita/170504bi1.htm, sumber: Bisnis Indonesia tanggal 17 Mei 2004. Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi-Politik, Penerbit Integrita Dinamika Press, Jakarta. Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya. Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. Hukum Pajak. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Kiryanto. 1999 “Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya”, Simposium Nasional Akuntansi II IAI-KAPd. Gedung Widyaloka universitas Brawijaya 24-25 September 1999. Kotler. 1996. Principles of Marketing. Prentice Hall International Inc., Seventh Edition. New Jersey. Lubis, Solly. 2007. Kebijakan Publik. Penerbit Mandar Maju. Bandung Lumbantoruan, Sophar. 1997. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Penerbit Erlangga. Marquardt, John David. 1975. Income Tax Compliance – An Examination of Critical Attributes. Dissertation, University of Illinois, Urbana – Illinois, USA. Madjid, Nurkholis. 1998. Konsep dan Pengertian Akhlak Bangsa, Dalam Tim KAHMI (Ed.), Indonesia di Simpang Jalan. Bandung: Pustaka Mizan. Media Indonesia. Tax Ratio Indonesia masih rendah. Tanggal 26 November 2007. Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Nurmantu, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor. Nurudin, 2001. Komunikasi Propaganda. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. Pakpahan, Robert. 2004. Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia: Studi Perpajakan di Indonesia dengan Inspirasi Pengalaman Jepang. Jakarta: Penerbit Kharisma, hal. 53-60. Pandiangan, Liberty. Reformasi Perpajakan di Mata Seorang Profesor. PB-CO, URL:, http://www.pb-co.com/news_print.asp?ID=424, 15 Maret 2004. Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Penerbit Rajagrafindo Persada. Jakarta. Purwanto, Heru. 2007. Pelayanan Pajak Berbasis TI. Indonesian Tax Review. Volume VI, Edisi 29/2007. hal. 9-17. Salman, Kautsar R. 2007. Dimensi Etika dan Moral Dalam Reformasi Perpajakan di Indonesia. Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan (SNP) I, Universitas Trunojoyo, Madura. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. PT. Pustaka LP3ES. Jakarta. Suandy, Erly. 2002 Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. ____________2001. Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV Alfabeta. Bandung. Suhardito, Bambang dan Bambang Sudibyo. 1999. Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Malang: IAI – KAPd. Supartha. 2006. Kebijakan Publik dan Pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah. Tesis. Universitas Airlangga: Surabaya. Supriyanto, Heru. 2008. WHT: Masih Ada Tanda Tanya. Indonesian Tax Review, Volume I/Edisi 06/2008, hal. 56-66. Supriyati dan Nur Hidayati. 2007. Pengaruh Pengetahuan dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan (SNP) I, Universitas Trunojoyo, Madura. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-122/PJ.1/1995 tentang “Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat”.
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey Di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik, Vol. 4, No. 1, April 2006, 105 – 121. Suwardi, 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Paper dipresentasikan dalam Seminar UU KUP di Hotel Sahid. P3M Universitas Airlangga Surabaya. Tjaraka, Heru, 2007. Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus versus Wajib Pajak. Paper dipresentasikan di Simposium Nasional Perpajakan 1, Universitas Trunojoyo, Madura. Tjahjono. 2006. Pengaruh Tingkat Kepuasan Atas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya. Torgler, Benno dan Schaltegger, Christoph A. 2005. Tax Morale And Fiscal Policy. CREMA (Center for Research in Economics, Management and the Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St.Gallen. Troutman, Coleen S. 1993. Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes Towards The Fairness of The Tax Laws. Dissertation, Oklahoma State University, USA.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Thurman, Quint C. Craig St. John and Lisa Riggs. 1984. Neutralization and Tax Evasion: How Effective Would a Moral Appeal be in Improving Compliance to Tax Law? Law & Policy. Vol. 6 No. 3: 309 – 327. ____________. 27 Februari 2004. Kepatuhan Wajib Pajak Rendah. Bisnis Indonesia, http://Klikpajak.com/artikel. ____________. 2007. Pertumbuhan Penerimaan Pajak 2008 Lebih Rendah dari 2007. Antara News .
