PANITIA KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA Ke-3

PANITIA KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA Ke-3

Term of Reference

Pembaharuan Partai Politik di Indonesia Latar Belakang Pada awalnya, partai politik di Indonesia tidak difungsikan sebagai “mesin politik” untuk merebut kekuasaan sebagaimana tujuan pembentukan partai modern. Tiga Serangkai pendiri partai pertama di Indonesia, Ki Hadjar Dewantara, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkoesoemo, merancang “De Indische Partij” (the Indonesia Party) pada 25 Desember 1912 sebagai alat menentang penjajahan. Saat ini, partai Indonesia sepenuhnya menganut fungsi modern sebuah partai sebagaimana dijelaskan Thomas Meyer, yaitu untuk mengagregasikan kepentingan masyarakat, mengarahkannya pada kepentingan bersama, dan merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapatkan dukungan rakyat di saat pemilihan umum. 1 Fungsi modern partai itu baru terimplementasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Pertama 1955. Partai-partai perjuangan mengalihkan “hasrat memerdekakan” bangsanya menjadi hasrat merebut kursi lembaga legislatif melalui Pemilu 1955. Sejak saat itu, berlahan dan pasti, partai-partai berideologi perjuangan ditinggalkan dan dilupakan serta sulit untuk dihidupkan kembali. Partai-partai besar di Indonesia saat ini tidak sepenuhnya memiliki kesamaan visi dan misi ideologis dengan partai lama, kecuali soal kemiripan nama dan lambang. Partai tertentu bahkan “menjual” organisasinya dengan melalui “trah kebangsawanan” yang dimiliki individu tertentu. Partai lain menggunakan kekuatan modal sebagai prinsip utama mengelola organisasi. Sementara itu, partai berbeda memanfaatkan agama sebagai daya magis menarik simpati pemilih sebanyakbanyaknya. Meskipun berada pada era modern, partai-partai di Indonesia masih menjalankan organisasinya dengan cara-cara terbelakang. Partai-partai tersebut tidak memiliki mekanisme demokrasi internal partai yang kuat dan mampu menghasilkan regenerasi kader agar partai terus berjalan. Ketergantungan kepada sosok, modal, dan agama, telah menyebabkan partai dikelola individu atau kelompok tertentu saja. Dominasi sosok, modal, dan agama, juga kental memengaruhi partai-partai pada era Orde Baru hingga reformasi. Kegagalan partai Indonesia untuk lepas dari sosok, modal, dan agama, disebabkan kegagalan memahami fungsi partai dalam sistem presidensial dan ketidakmampuan berdemokrasi dalam internal partai dengan baik. Partai masih 1

Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis, Penerbit Frederich-Ebert-Stiftung (FES) Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 26.

berpandangan bahwa ketua umum partai adalah kader terpenting yang paling tepat untuk dicalonkan sebagai Presiden. Padahal cara pandang itu lebih menyerupai cara pandang partai-partai dalam sistem parlementer. Ketua partai pemenang Pemilu dengan sendirinya akan memimpin pemerintahan. Padahal semestinya partai dalam sistem presidensiil tidak meletakan ketua umum partai sebagai figur utama untuk menjadi presiden. Ketua umum bertugas menjalankan organisasi sebaik-baiknya agar terbuka kesempatan bagi kader terbaik partai untuk mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden atau anggota lembaga legislatif. Tujuan Pelaksanaan

Acara ini bertujuan untuk memperkaya gagasan Hukum Tata Negara dan Ilmu Politik serta berupaya menemukan solusi terhadap permasalahan bangsa. Hasil konferensi ini diharapkan akan menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam menata sistem kepartaian di Indonesia. Melalui pertemuan ini juga diharapkan timbulnya kesadaran berkonstitusi dan menjadikan setiap permasalahan berlandaskan kepada hukum bukan kepada kepentingan politik sesaat. Selain itu, kegiatan ini akan dijadikan forum bertukar fikiran para pemikir hukum, politik, sosial, praktisi demi Indonesia yang lebih baik. Rangkaian Kegiatan i. Pertemuan Nasional Hukum Tata Negara Pertemuan ini akan mempertemukan para ahli, pemikir, penulis, peneliti, mahasiswa, dan siswa berprestasi yang menjadikan kajian Hukum Tata Negara dan ilmu politik sebagai objek ilmu pengetahuannya. Pertemuan tersebut terbagi ke dalam tiga tema pokok yang masing-masingnya akan diperdalam dalam focus group discussion yang melibatkan peserta. Pertemuan ini akan dibagi kepada beberapa rangkaian kegiatan sebagai berikut: ii. Keynote Speech dan Seminar

Sessi keynote speech diisi oleh figur-figur ahli atau praktisi yang memberikan gambaran penting terhadap perkembangan partai politik dan pembaharuan yang dapat dilakukan. Sedangkan Seminar difungsikan untuk menampung banyak pandangan dan berfungsi menjadi pematik diskusi pada sessi Parallel Group Discussion.

iii. Parallel Group Discussion Pembentukan panitia kecil melalui PGD ini merupakan cara agar peserta mampu fokus kepada masalah-masalah tertentu dan kemudian secara bersama-sama merumuskan solusi apa yang dapat disumbangkan dalam konferensi kali ini. Kelompok peserta yang akan mendalami kajian ini telah dibagi panitia ke dalam beberapa group dengan tema-tema tertentu. Penentuan peserta PGD berdasarkan pembuatan makalah oleh peserta. Berikut pembagian tema tersebut:

Group I Group II

Group III Group IV Group V

: Proses Pemilihan Ketua Partai yang Demokratis : Pemilihan Demokratis di Internal Partai terkait Penentuan Kandidat Pilpres, Pileg, dan Pilkada : Penyelesaian Sengketa Internal Partai yang Demokratis : Hubungan Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Pusat dan Daerah : Mewujudkan Keterbukaan Keuangan Partai melalui Demokrasi Internal Partai Politik

Peserta Call Papers Peserta yang diundang khusus setelah melakukan pendaftaran kesediaan untuk menyerahkan makalah yang terkait lima tema penting dalam konferensi ini. Apabila makalah telah diserahkan maka peserta yang lulus kelaiakan makalah akan memperoleh fasilitas berupa: tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi, makan, dan biaya pergantian transport, dan biaya pergantian makalah. Peserta Pertemuan Nasional

Peserta merupakan akademisi, praktisi, penggiat masyarakat, peneliti, organisasi, mahasiswa, dan siswa berprestasi yang diundang khusus untuk mengikuti kegiatan. Peserta ditentukan melalui kegiatan penulisan makalah atau artikel berkaitan dengan tema-tema pertemuan. Peserta Konferensi dan Seminar terdiri dari peserta PGD yang diundang khusus berdasarkan pembuatan makalah terkait tema diskusi dan peserta yang diundang di daerah yang dianggap memiliki keterkaitan dengan tema umum seminar. Peserta terdiri dari: -

Peserta Seminar dan PGD (100 + 60 orang peserta = 160) Keynote speech: 3 orang Pemateri Seminar: 11 orang Fasilitator: 4 orang

Peserta seminar yang berasal dari Wilayah Sumatera Barat hanya akan mendapatkan biaya pergantian transportasi lokal. Sedangkan peserta PGD akan mendapatkan pergantian uang transportasi pulang-pergi (PP) dan uang penggantian makalah. Tempat dan Waktu Bukittinggi, 5-8 September 2016

Ketentuan Pendaftaran 1. Pengumuman 20 Mei 2016. PUSaKO akan menyebarkan informasi kegiatan dengan pelbagai media dan mengundang universitas, fakultas, dan peserta yang dianggap potensial untuk mengikuti kegiatan ini; 2. Pendaftaran dan penyerahan makalah peserta Call Papers dimulai dari 1 Juni – 18 Juli 2016. Pendaftaran telah dibuka dari tanggal 1 Juni 2016 dengan mengirimkan panitia email kesedian mengikuti acara dan menentukan tema yang akan ditulis ke: [email protected] Makalah wajib diserahkan selambat-lambatnya pada 18 Juli 2016 pada pukul 24.00 WIB. 3. Calon peserta call papers mendaftarkan diri untuk menulis satu sub-tema sebagai berikut :

Group I Group II

Group III Group IV Group V

: Proses Pemilihan Ketua Partai yang Demokratis : Pemilihan Demokratis di Internal Partai terkait Penentuan Kandidat Pilpres, Pileg, dan Pilkada : Penyelesaian Sengketa Internal Partai yang Demokratis : Hubungan Kepengurusan Partai Politik di Tingkat Pusat dan Daerah : Mewujudkan Keterbukaan Keuangan Partai melalui Demokrasi Internal Partai Politik

Penulis tema di atas akan dibatasi pada jumlah tertentu. Sehingga apabila jumlah peserta yang ingin menuliskan makalah tema tertentu di atas dianggap telah mencukupi, maka tema tertentu tersebut tidak dapat lagi dituliskan, sehingga penulis harus memilih tema lain.

4. Makalah yang terpilih, maka penulisnya akan diundang sebagai peserta call papers yang hak dan kewajibannya telah disampaikan di atas. Makalah terpilih akan diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2016 melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) www.pusako.or.id. 5. Peserta konferensi call papers dan non-call papers akan diumumkan pada tanggal 8 Agustus 2016. melalui website resmi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) www.pusako.or.id. 6. Enam puluh makalah terpilih akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan makalahnya dalam parrallel group discussion. 7. Makalah terpilih, makalah narasumber dan hasil kajian PUSaKO akan diterbitkan dalam satu buku. 8. Bagi yang tidak lolos dalam seleksi 60 makalah terpilih, dapat menjadi peserta non call papers dalam kegiatan konferensi. 9. Peserta non-call papers dapat melakukan pendaftaran pada 1 Mei – 1 September 2016. 10. Seluruh peserta call papers dan non-call papers ketika mendaftar menyertakan informasi tentang dirinya dalam narasi singkat biodata dirinya melalui email: [email protected]

Ketentuan Penulisan Paper 1.

Abstrak Makalah

2.

a. Sub tema yang dipilih ditulis pada bagian kanan atas pada halaman pertama abstrak. b. Judul ditulis dengan huruf kapital, bold, centered, maksimum 12 kata. c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia antara 120-300 kata, menggunakan kertas ukuran A4, margin atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm, dan kanan 2.5 cm; Cambria, 12 pt. d. Nama lengkap penulis(tanpa gelar), instansi, nomor telp/HP, dan email di akhir abstrak.

Bagian Isi a. Judul ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (center); b. Nama lengkap penulis tanpa gelar dan instansi c. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut: 1. Judul; 2. Nama lengkap penulis; 3. Kata kunci, yang mencerminkan substansi makalah; 4. Pendahuluan; 5. Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan); 6. Penutup; dan 7. Daftar Pustaka d. Menggunakan ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 2.5 cm, kiri 3 cm,dan kanan 2.5 cm; e. Panjang naskah antara 4.000 s.d. 6.000 kata, tidak termasuk catatan kaki (footnote), spasi 1, huruf Cambria, ukuran 12; f. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satuspasi dengan ukuran huruf 11 poin. Sedangkan kutipan kurang dariempat baris diintegrasikan dalam teks. Setiap kutipan diberi nomor.Sistem pengutipan adalah footnote. g. Ketentuan dalam penulisan catatan kaki (footnote) sebagi berikut: - Emanuel Subangun, Negara Anarkhi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 6465. - Tresna, Komentar HIR, Cetakan Ketujuh belas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9. - Paul Scholten, Struktus Ilmu Hukum, Terjemahan dari De Structure der Rechtswetenschap, Alih bhasa: arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7. - “Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, Republika, 19 Oktober 2005. - Prijono Tjiptoherijanto,”Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia” http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005. h. Daftar Pustaka ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulisdiletakkan di depan. Contoh: - Jimly, Asshiddiqie, 2005. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press. - Tefano, Burchi, 1989. “Current Developments and Trends in Water Resources Legislation and Administration”. Paper presented at 3rdConference of the International Association for Water Kaw (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14.

-

Benedict, Anderson, 2004. “The Idea of Power in Javanese Culture” dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, N.Y.: Conell University Press. - Moh, Jamin., 2005. “Implikasi Penyelenggaraan Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konsitusi. - Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. - Republika,” Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, 19 Oktober 2005. - Prijono, Tjiptoherijanto,. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005. i. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan; j. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur :nama lengkapdengan gelar akademik, tempat tugas, riwayat pendidikan formal(S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik.

Makalah dikirim melalui email: [email protected]

Penutup Demikian Term of Reference ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Padang, 19 April 2016 Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas

Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Direktur