PANDUAN AKUNTABILITAS POLITIK

PANDUAN AKUNTABILITAS POLITIK I.

PENGANTAR Pemilihan Umum adalah mekanisme demokratis untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD), dan Eksekutif (Presiden-Wakil Presiden, serta kepala daerah). Pemilu masa Orde Baru, berbeda dengan Pemilu masa reformasi. Pada masa Orde Baru, pemilu hanya formalitas karena pemenangnya telah diketahui sebelumnya, sehingga dinilai kurang demokratis. Pemilu pasca reformasi dinilai lebih demokratis, karena partisipasi masyarakat bukan mobilisasi, hasilnya tak dapat direkayasa. Karena itu, perkembangan demokrasi di Indonesia mendapat apresiasi dari berbagai Negara di dunia. Meski demokrasi kita mendapat pujian dan penghormatan dari berbagai pihak, tetapi secara internal masih ada pertanyaan esensial yang harus dijawab. Apakah pemilu pasca reformasi di Indonesia mencerminkan demokrasi yang substansial atau procedural? Pertanyaan itu penting untuk menilai pemilu dan demokrasi kita. Sebab pasca reformasi, Indonesia telah melaksanakan 3 (tiga) kali pemilu, karena itu layak dievaluasi, sebelum pemilu ke 4 (empat) tahun 2014. Secara procedural pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi telah mengalami perkembangan yang signifikan. Berbagai regulasi terus disempurnakan, penyelenggara pemilu dilengkapi dengan lembaga pengawas yang mandiri. Penyelenggara pemilu tahun 2014 bahkan ditambah satu institusi lagi menjadi 3 (tiga) yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Indonesia mungkin merupakan satu-satunya Negara di dunia yang penyelenggara pemilunya tiga institusi. Pelaksanaan pemilu berlangsung relative lancar. Anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden-Wakil Presiden terpilih bekerja selama 5 (lima) tahun, tidak dijatuhkan di tengah jalan. Dalam konteks ini, Indonesia patut diapresiasi. Bandingkan dengan Negara demokrasi baru lainnya didunia, parlemen dan pemerintahannya jatuh bangun. Tetapi secara substansial, apakah pemilu sebagai sarana regenerasi kepemimpinan, telah menghasilkan anggota Legislatif dan Eksekutif yang berkualitas, berintegritas, efektif, transparan dan akuntabel? Rasanya belum.

Mengapa? Faktornya tidak tunggal. Ada factor Penyelenggara Pemilu, partai politik, Caleg dan juga pemilih. Penyelenggara misalnya, hanya berkonsentrasi pada urusan prosedur administrative partai, Caleg dan Capres-Cawapres. Verifikasi terhadap Parpol hanya sebatas hal administrative, bukan pada kesiapan partai, kemampuan melaksanakan fungsinya seperti pendididikan politik, rekrutmen kader, perjuangan aspirasi masyarakat. Alhasil, Parpol peserta pemilu bukanlah partai yang betul-betul siap dan mampu melaksanakan berbagai fungsinya dengan baik, tetapi partai yang hanya memenuhi kelengkapan administrasi. Demikian juga terkait verifikasi calon anggota legislative, penyelenggara hanya focus pada kelengkapan administrative Caleg, bukan soal kualitas, integritas serta komitmen. Secara teoritis, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen sangat penting dari demokrasi, sebagai bentuk partisipasi politik rakyat dalam menentukan wakil-wakilnya di lembaga-lembaga pemerintahan, khususnya di eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, atas nama rakyat menjalankan dan mengelola pemerintahan secara efektif, transparan dan akuntabel demi mencapai tujuan nasional. Pemilu tidak sekedar memilih wakil, tetapi wakil yang berkualitas, berintegritas, akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Disinilah peran strategis pemilu dalam konteks demokrasi. Sementara dalam tataran praktis, Pemilu berkualitas dan demokratis masih menjadi dambaan karena dalam Pemilu-pemilu sebelumnya (1999, 2004 dan 2009), selalu diwarnai hal-hal yang tidak substansial seperti diuraikan di atas. Gugatan banyak kalangan terhadap pemilu yang berujung pada kekecewaan dan mogok memilih, karena anggota DPR/DPRD gagal menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Mereka yang terpilih kurang memiliki kompetensi, komitmen dan integritas,bahkan justru mempertontonkan perilaku buruk seperti korupsi, malas dan berkinerja buruk. Pemilu berkualitas tidak hanya ditentukan penyelenggara, tetapi juga partai politik, Caleg dan pemilih. Oleh karena itu, Partai politik, caleg dan pemilih perlu didorong untuk meningkatkan peran dan fungsi masing-masing. Parpol misalnya, menjalankan fungsi rekrutmen kader, pendidikan politik, menaati peraturan perundang-undangan kepemiluan. Partai politik juga perlu menginformasikan kinerjanya dalam melaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan keuangan secara transparan kepada publik. Sementara itu, Caleg perlu membakali diri dengan pengetahuan dan skill politik, memahami serta menaati regulasi kepemiluan. Caleg yang baik 2|F O R MA PPI

adalah mereka yang mampu menunjukan integritas, kompetensi dan kredibilitas dirinya kepada public/pemilih. Sedangkan pemilih harus menjadi pemilih cerdas, sehingga memilih caleg yang memiliki kompetensi, integritas dan dapat dipercaya. Peran penting Parpol, Caleg dan pemilih seperti yang telah diuraikan di atas merupakan bentuk akuntabilitas politik yang selama ini selalu dituntut publik. Bila partai politik sudah mampu melaksanakan akuntabilitas politik, maka secara internal partai tersebut akan mampu memperkuat diri menjadi partai yang modern dan terlembaga, serta lebih efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dan secara eksternal, partai tersebut akan mendapat apresiasi dan kepercayaan publik yang lebih kuat untuk dipilih dalam pemilu. Demikian juga halnya bagi Caleg yang dapat melaksanakan akuntabilitas politik dalam kampanye pemilu. Di tengah minimnya kepercayaan publik terhadap politisi karena ulah sejumlah politisi yang korup dan malas, maka Caleg yang mengembangkan akuntabilitas politik dalam kampanye akan mendapat perhatian dan kepercayaan dari publik yang lebih luas. Karena itu, jika partai dan Caleg ingin mendapat kepercayaan publik dan dipilih pada pemilu mendatang, perlu menunjukkan akuntabilitas politik-nya dalam berkampanye.

3|F O R MA PPI

II.

Fungsi, Hak, Kewajiban, Larangan Dan Sanksi 1) Fungsi Partai Politik

2) Rekrutmen Partai Politik

4|F O R MA PPI

3) Hak-Hak Parpol

4) Kewajiban Parpol KEWAJIBAN PARPOL 1

Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu

2

Menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu Kepada KPU

3

Membuat Pembukuan, Memelihara Daftar Penyumbang dan Jumlah Sumbangan yang Diterima, Serta Terbuka Kepada Masyarakat

4

Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Kepada Akuntan Public yang Ditunjuk KPU

5

Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan yang Bersumber dari Dana Bantuan APBN dan APBD

6

Memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu

7

Menyosialisasikan Program Partai Kepada Masyarakat

5|F O R MA PPI

5) Larangan

6|F O R MA PPI

6) Sanksi

Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota hingga 14 hari , sebelum hari pertama kampanye, rapat umum partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai paling lama 15 hari sesudah hari pemungutan suara, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calong anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.

LAPORAN KEUANGAN PUSAT

7|F O R MA PPI

III.

Unsur-Unsur Akuntabilitas Parpol

No KINERJA PARPOL I Platform dan Program Partai 1 Anggota partai terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program partai 2 Program mencerminkan pandangan ideologis partai 3 Program partai dikomunikasikan dan disebarluaskan ke struktur partai di daerah II Struktur Organisasi 1 Ketua dewan pimpinan pusat dan daerah dipilih melalui Kongres/Konferda 2 AD/ART partai menjamin otonomi partai ditingkat DPD dan DPC III Mekanisme Seleksi Calon 1 Calon legislatif dan eksekutif diseleksi/dipilih secara demokratis 2 Ada kriteria khusus bagi calon legislatif yang diatur secara tertulis 3 Ada kriteria khusus bagi calon pemimpin eksekutif dipusat maupun daerah yang diatur dalam AD/ART partai 4 Calon legislatif dan eksekutif harus melalui proses kaderisasi partai IV Manajemen Sumberdaya Manusia 1 Partai perlu memiliki departemen yang bertanggungjawab untuk merekrut kader partai 2 Partai perlu memiliki pusat data keanggotaan yang diatur secara profesional 3

Partai memiliki program pelatihan dan pendidikan (kaderisasi) yang diselenggarakan secara sistematis dan teratur

4 Partai memiliki mekanisme promosi kader berdasarkan keahlian, kemampuan dan prestasi V Keuangan Partai 1 Partai mengumpulkan iuran anggota secara teratur 2

Jika Partai menghimpun dana dari para donator untuk membiayai oprasional dan kegiatan kampanye, nama-nama donatur serta jumlah sumbangan dilaporkan kepada publik

3 Laporan keuangan tahunan dapat diakses secara bebas oleh publik 4 Laporan keuangan partai dibuat dengan standart yang sama pada semua tingkatan 5 Partai perlu memiliki departemen khusus yang bertanggungjawab untuk penggalangan dana partai 6 Partai mempunyai inventarisasi yang jelas mengenai aset-aset yang dimiliki 7 Aset partai tidak tercatat atas nama individu VI Pengendalian Konflik Internal Partai 1 Partai memiliki badan atau mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan konflik 2 Partai memiliki mekanisme untuk menindak pengurus atau anggota DPR yang tidak disiplin VII Hub. Dgn Konstituen dan Masyarakat Sipil 1

Partai memiliki mekanisme untuk mengkomunikasikan keputusan -keputusan organisasi serta informasi penting lainnya kepada konstituen

2

Partai perlu berkonsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS)

3

Partai memiliki departemen/mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS

4

Partai memiliki departemen/mekanisme untuk mengatur hubungan dengan organisasi mitra atau organisasi massa

5

Partai memiliki mekanisme yang jelas dalam rangkan menghimpun, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat

8|F O R MA PPI

IV.

Akuntabilitas Politik Caleg A. Syarat, Kewajiban, Larangan Dan Sanksi 1) Syarat

9|F O R MA PPI

2) Kewajiban

Memiliki rekening khusus dana kampanye dana k

KEWAJIBAN CALEG Membuat laporan pembukuan penggunaan dana kampanye

Mematuhi laranganlarangan

10 | F O R M A P P I

3) Larangan

CALEG DILARANG 1

Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2

Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3

Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

4

Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;

5

Mengganggu ketertiban umum;

6

Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;

7

Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;

8

Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;

9

Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan

10

Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

11

Mengikutsertakan pejabat Negara tertentu sebagai peserta kampanye

11 | F O R M A P P I

4) Sanksi Jika pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota legislatif melanggar larangan mengikutsertakan pejabat Negara tertentu sebagai peserta kampanye dikenai sanksi pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap atau pembatalan penetapan caleg sebagai calon terpilih.

B. Unsur Akuntabilitas Politik Caleg NO KINERJA I Program Partai 1. Caleg terlibat dalam proses mengembangkan dan merumuskan platform dan program partai 2. Program yang dikampanyekan Caleg mencerminkan pandangan ideologis partai II Keaktifan di Partai 1. Caleg merupakan anggota/kader partai 2. Caleg menjadi pengurus partai 3. Caleg memiliki pengalaman beroganisasi III Seleksi Caleg 1. Menjadi Caleg melalui proses seleksi yg demokratis 2. Menunjukan keunggulan khusus yg dapat diandalkan partai dan konstituen jika terpilih IV Keuangan 1. Jika Caleg mengumpulkan dana kampanye dari pihak lain, nama-nama donatur serta jumlah sumbangan disampaikan kepada partai dan publik 2. Laporan keuangan dapat diakses secara mudah oleh publik 3. Jika terpilih menjadi anggota Legislatif akan tetap konsisten melaporkan keuangan kepada public 4. Bersedia mengumumkan harta kekayaan secara berkala kepada KPK V Hubungan Dengan Konstituen dan Masyarakat Sipil 1. Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada konstituen 2. Melakukan kunjungan dan konsultasi secara teratur dengan konstituen dan organisasi masyarakat sipil (OMS) 3. Menyediakan sarana /mekanisme untuk menerima dan memproses aspirasi/informasi dari konstituen dan OMS

12 | F O R M A P P I

13 | F O R M A P P I