PUTUSAN Nomor 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus ( kuasa insidentil ) kepada Asruddin, S.Sos bin Andi Mappatunru, BA umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Maroangin, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor
W20-A21/Sku.19/Hk.05/X/2012,
tanggal
24
September 2012, selanjutnya disebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding ; melawan TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, tempat tinggal di Kabupaten Enrekang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus ( kuasa insidentil ) kepada Andi Pong Bonga SE bin Andi Bonga umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Maiwa Rappang, Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus
Hal. 1 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
Nomor
W20-A21/Sku.16/Hk.05/IX/2012,
tanggal
24
September 2012, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek tanggal 27 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberikan izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang ; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ; II. DALAM REKONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ; 2. Menghukum Tergugat untuk membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,-( Tiga puluh lima juta rupiah); 3. Tidak menerima selebihnya; III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:
Hal. 2 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
-
Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 426.000,- ( Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ; Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Enrekang sesuai akta permohonan banding Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek tanggal 10 Januari 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 11 Januari 2013 ; Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 24 Januari 2013 dan kemudian diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 29 Januari 2013. Selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2013 ; Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah membuat kontra memori banding tertanggal ……( kosong ) bulan Februari 2013 serta telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 15 Februari 2013. Selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2013 ; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas ; Bahwa berdasarkan Berita Acara Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Enrekang Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek., tertanggal 28 Februari 2013, Pembanding telah datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk membaca dan
Hal. 3 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar ; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Enrekang Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek., tertanggal 8 Maret 2013 Terbanding juga tidak datang ke Pengadilan Agama Enrekang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar ; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa atas apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan apa yang telah disampaikan oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, serta atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai tersebut di bawah ini : Menimbang, bahwa secara garis besar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan hukum yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukum tersebut, sebagai berikut ;
DALAM KONVENSI : 1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan fakta
Hal. 4 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
hukum, ada satu point yang menggunakan istilah selingkuh ( vide fakta hukum urutan kedua / halaman 15 yang berbunyi : “Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain” ), maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memperbaiki pertimbangan hukum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Menimbang, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dalam jawaban, duplik dan memori bandingnya secara tegas telah menolak tuduhan perselingkuhan tersebut ; b. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan fakta hukum tentang perselingkuhan, hanya mendasarkan pada keterangan 2 ( dua ) orang saksi, yaitu Saksi Pemohon yang kedua ( Uci bin Basuki Rahman ) dan saksi Pemohon yang ketiga ( Agus Edi bin Huti Indrawan ) ; c. Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselingkuhan dalam pengertian perzinahan, maka diperlukan 4 ( empat ) orang saksi sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 15 yang berbunyi :
©ÉL≈©9$#uρ š⎥⎫Ï?ù'tƒ sπt±Ås≈xø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Í←!$|¡ÎpΣ (#ρ߉Îηô±tFó™$$sù £⎯ÎγøŠn=tã Zπyèt/ö‘r& öΝà6ΖÏiΒ ( βÎ*sù (#ρ߉Íκy− ∅èδθä3Å¡øΒr'sù ’Îû ÏNθã‹ç6ø9$# 4©®Lym £⎯ßγ8©ùuθtFtƒ ßNöθyϑø9$# ÷ρr& Ÿ≅yèøgs† ª!$# £⎯çλm; Wξ‹Î6y™ ∩⊇∈∪ Artinya :
“Dan ( terhadap ) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji ( berzina ), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu ( yang menyaksikannya ). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka ( wanita-wanita itu ) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya” .
dan dalam Surat An-Nuur ayat 13 yang berbunyi :
Ÿωöθ©9 ρâ™!%y` Ïμø‹n=tã Ïπyèt/ö‘r'Î/ u™!#y‰pκà− 4 øŒÎ*sù öΝs9 (#θè?ù'tƒ Ï™!#y‰pκ’¶9$$Î/ šÍׯ≈s9'ρé'sù y‰ΖÏã «!$# ãΝèδ tβθç/É‹≈s3ø9$# ∩⊇⊂∪
Hal. 5 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
Artinya : “Mengapa mereka ( yang menuduh itu ) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta”. d. Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti yang dijadikan dasar atas tuduhan perselingkuhan tersebut hanya 2 ( dua ) orang saksi, maka tidak memenuhi syarat untuk membuktikan adanya perselingkuhan dalam pengertian perzinahan. Keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut hanya sebatas membuktikan bahwa Termohon bukan termasuk istri shalihah dan bahkan ia termasuk istri yang nusuz terhadap suaminya ( Pemohon ), dimana Termohon selaku istri tidak bisa menjaga dirinya di saat Pemohon tidak berada disampingnya, hal ini sesuai dengan pemahaman secara a’contrario ( mafhum mukhalafah ) terhadap firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 34 yang berbunyi :
ãàM≈ysÎ=≈¢Á9$$sù…… ìM≈tGÏΖ≈s% ×M≈sàÏ≈ym É=ø‹tóù=Ïj9 $yϑÎ/ xáÏym ª!$# ..........………………..… Artinya : “……..maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada ………………………..”. e. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat-ayat Al-Qur’an sebagaimana tersebut diatas, maka Termohon / Pembanding tidak terbukti berselingkuh dalam pengertian melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain, namun hanya sebatas terbukti melakukan perbuatan nusuz ( istri yang tidak amanah dan tidak shalihah ) terhadap suaminya ( Pemohon ) ; f. Menimbang, bahwa perbuatan nusuz Termohon / Pembanding tersebut merupakan
salah
satu
sebab
(
dari
beberapa
sebab
yang
telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding ;
Hal. 6 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
g. Menimbang, bahwa berdasarkan perbaikan pertimbangan hukum ini ditambah dengan pertimbangan hukum lain yang telah diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Pemohon / Terbanding tetap beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon / Terbanding dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon / Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon / Pembanding pada sidang penyaksian ikrar talak di Pengadilan Agama Enrekang ; 2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan tentang perintah terhadap Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, hanya mendasarkan pada pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambahkan satu pasal yang sangat relevan dengan perkara a-quo ( perkara cerai talak ) yaitu pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, telah benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diterima, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat banding untuk memutus perkara a-quo ;
Hal. 7 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam rekonvensi telah dianggap benar dan dinyatakan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka keberatan Termohon / Penggugat Rekonvensi / Pembanding khusus berkaitan dengan gugatan harta bersama ( gono-gini ) harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek tanggal 27 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 H. dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding di bebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding ; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI - Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding dapat diterima ; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 118/Pdt.G/2012/PA.Ek tanggal 27 Desember 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1434 H. yang dimohonkan banding ;
Hal. 8 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
- Membebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI dan Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 18 Maret 2013 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
Ketua Majelis
Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.
Dra. Hj. Atirah Mustafa, M.H.
Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. Panitera Pengganti,
Drs. Ahmad Anas. Perincian Biaya : 1. Meterai
: Rp. 6.000,00
2. Redaksi
: Rp. 5.000,00
3. Proses Penyelesaian Perkara
: Rp.139.000,00
Jumlah : Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Hal. 9 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
Untuk salinan, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
Drs. H. Agus Zainal Mutaqien, S.H.
Hal. 10 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PTA.Mks.
