--
••••--
•• $II!!!;;;!!'!""'~=-========.-=--.-.- .. ---- ...
p
T
DAE KOTA TERNATE NOMOR 22 TA IUN 2003
TNT
MI AL PENUIVI ?ANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIK Menimbang
a.
Mengingat
1.
NATE
bahwa dalam rangka meningkatkan c.aya guna dan hasil guna penggunaan dan pemanfaatan terminal penumpang sebagai prasarana transportasi jalan perlu adanya ketentuan-ketentuan penyeienggaraan terminal yang meliputi pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban ; b. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu diatur dalarn suatu Peraturan Daerah. Undang-undang 'J{s.gara 'Tahun. 31%)i
Nomor 13 Tahun 1980, tentang Jalan [Lemb arati 1980 ?{pmor 83, 'Tambah.ati Lembaratt 'J{fgara 'J.{prnor
2.
LJrdanqundanq NOI nor 8 Tahun 1981 ten tang Hukum Acara Pidana (£ :m.6aran 'J,[rgara 'Iahun. 1981 9{ptnor 76, 'Tambah.an. Lentb aratt 'J{fgara :J..(pmor 3480) i
3.
Urdang-undang Angkutan Jalan
Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan (Lembaran 'J{fgara ~pu6afc. Indonesia 'Iahun. 1992 'J,[j·mor 49, 'Iambahan. Lembaran. 'J{fgara ~pl/.6a( Indonesia '}.[pmor 34 ~O)i
4.
Ur .danq-undanq
Nomor 11 Tahun 1999, tentang Pembentukan
Mudya Daerah Tingkat II Ternate [Lembarati 'N..~gara Tah.un. -mor 45 'Tambah.an. Lembaratt :!{fgara '1I[pmor 3824) i
5.
Kota 1999
U, dang-Undang Nomor ~2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 0<:erah [Lembaran. :!{fgara 'Tahutt 1999 '}.[pmor 6e, 'Tamb ah.an. Lembaran 'J{Jgara 'J{pmor 3839) i
6.
PEraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana {Lemburatt 'J{f.gara Taliun. 191>3?{pttwr 36, 'Tambuh-an. Lembarati 'J{fgara 'J.(pmor 3258);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan [Lembaran. 'J.(Mara Tahun. 1J93 'J.(;mwr 63, 'Iambahon. Le-ubaran. 'J{fgara. 'J-./...(Jmor 3523) i
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebaqai Daerah Otonorn {Lembaran. 9&gara 'Iahun. 2000 9{pmor 54, fJ"am6ahan Lembattm. ~BaTa 9{pmor 3952) j
9.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangao. dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpakiran di Daerah ; 13 Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang T eknik Penyusunan dan Materi Muatan Pr xiuk-produk Hukum Daerah , 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang bentuk Produk-produk Hukum Daerah ; 15. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukurn Dasrah ; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Neme-r 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ; 17. Peraturan Deerah Kota Ternate Nome. 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal 18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomo: 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomoi 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil diLingkung:m Pemerintah Kota Ternate [Lembaran. daerah. 1(pta 'Ietnate 'Iahun. 200'J 9{pmor 25) j 20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 01 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Ternate 19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daert.h Kota T ernate [Lembaran 'IJIlUllfi
1(11[11 'Tern ate rrllfllUl
2lJlJOJ
~("fI(}1·.
:.1).
Menetapkan
Dalam pE a. Daert b. Perru Bada c. Kepa d. Dins
e. Tern
tram men men f. Ken dipe g. Mot ban mal h. Mol tida per i. Jai dis j. Jal ba k. Te ba ml
\.
T6 dil
m. J2
kl n. T
(1). (2).
9 Kewenangan erah Otonom mbaran. ?(,.gara ntang Teknik uk Rancangan n Rancangan
DENGAN PEHSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE MEMUTUSKAN Menetapkan
p- AT RAN DAERAH KOTA TE~ MINAL PENUMPANG.
1993 tentang Jalan;
ERNATE
TENTANG
PENGATURAN
BAB I KETENTUAN UMUM
1993 tentang 1999 tentang
Pasal1 Dalam peraturan daorah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Ternate b. Pernerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Kepala Daerah adaiah Walikota Ternate; d. Dinas Pehubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Ternate; e. Terminal angkutan penumpang yang selanjutnya disebut terminal adalah prasarana transportasi ja'an untuk keperluan menaikkan dan menurunkan pcnumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wuiud simpul jaringan transportasi; f. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran ; g. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 ter.ipat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlonqkapan pengangkutan bagasi h. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk ternpat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan penqanqkutan bagasi ; i. Jalur Pernberangkatan kendaraan umum adalah pelataran didalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk dinaikkan penumpang ; j. Jalur kedatar.qan kendaraan urnurn adalah pelataran didalam terminal yang disediai
2001 tentang ukum Daerah 001 tentang 001 tentang 001 tentang 000 tentang 000 tentang 00 tentang ota Ternate tentang 03 tentang [Lembaran
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN (1). (2).
2
-
Pasal2 Penyelenggaraan terminal dimaksudkan sebagai pedomar dan landasan kerja dibidang pengelolaan, pemeliharaan dan ketertiban terminal. Penyelenggaraan terminal bertujuan untuk : a. Mernberikan pelayanan angkutan penumpang pengguna fasilitas terminal.
....•.. ...",
untuk
kepentingan
masyarakat 3
c. d. e. f. g.
Kios Rua Rua Tele Ten h. Tar i. Po~ j. Lal k. Ru I. Hie m. Sa
b. (3).
Menciptakan kondisi terminal sebagai sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib dan Iancar. Sasaran penyelenggaraan terminal adalah untuk rneningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa terminal. BAB III PENYELENGGARAAN TERMINAL
Pasal3 (1). (2).
Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang serta terlaksananya keterpaduan Intradan Antar kota secara aman, tertib dan lancar Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal. Terminal sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Kendaraan bus umum dan kendaraan penumpang umum serta kegiatan usaha penunj:mg lainnya.
Fasilitas tel penumpan!
Pasal4 Terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah terminal oenumpanq melayani kendaraan umum untuk angkutan kota .
Tipe c, berfungsi
Pasal5 Dalam penye:enggaraan
terminal disediakan jasa pelayanan yang teroiri dari :
a. T empat parkir kendaraan penumpano dan atau bus umum b. Tempat kendaraan dan atau pelataran b'JS istirahat c. Fasilitas lain yang meliputi tempat parkir mobil dan sepeda motor serta kamar mandi dan
(1)
Daei Boo
we. b.
Pasal6 Setiap pemakaian jasa pelayanan terminal sebagaimana retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang beriaku.
dirnaksud
dalam pasal 5 dipungut (2).
Oal
me
un(
BABIV FASILITAS TERMINAL
Untuk menyelenggarakan dan fasilitas penunjang.
Pasal ? terminal dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri cJari fasilitas
utama
sep (2)
Pasal8 (1)
fasilitas utama sebagaimana
I::l
c d
(1 ) (2).
Fasilitas penunjang sebe. Jaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari : a. b.
Kamar mandi kecil, VI C/toilet dan air Mushollah dan temp:..t wudhu
-
PF1(.9!TU'1(Jl!J{ 'D.9!'£'1(JUl J(,aT.9! TE'1('J{.9!TE TJtJf1.1'J{2003
U
a.
dimaksud dalam pasal 7 terdiri dari :
a. Jalur pemberangkatan kenciaraan umum b. Jalur kedatangan kendaraan umum c. Tempat parkir kendaraan umum selama menungggu keberangkatar. termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan urnum. d. Jalur lintasan e. Bangunan kantor tern iinal f. Tempat tunggu penurnpang dan atau pengantar g. Menara pengawas h. Rambu-rambu dan papan informasi yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarip dan jadwal perjalanan i. Pelataran parkir kendaraan pengantar/penjemput dan atau taxi. (2).
Oi
(1 )
4
tan jalan
c. d. e. f. g. h. i. J. k. I. m.
yang
zanan kepada
uan Intra dan
akan terminal. an bus umum
Kios dan Kantin Ruang informasi den pengobatan Ruang pengobatan Telepon urnurn Tempat penitipan barang Taman Pos keamanan Lampu penerangan Ruang istirahat awak kendaraan Hidrant dan alat pemadarn kebakaran Bak sampah.
Pasal 9 1
c, berfungsi
Fasilitas terminal sebagaimana penumpang penderita cacat
DAE~AH
dirnaksud dalarn pasal 7 dilengkapi dengan fasilitas bagi
KE\'IENANGAN
BABV DAN USAHA PENUNJANG
TERMINAL
Pasal 10 (1) r
mandi dan
tr rminal terdiri dari :
Daerah lingkungar, utama dan fasilitas b. Daerah penqawas: yang rnenjadi penc disekitar terminal.
8..
5 dipungut (2).
las utarna
Daerah kewenanqan
kerja terrrunal, yaitu daerah yang dipergunakan untuk fasilitas periunjanq. .n terminal, yaitu daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal awasan pengelola terminal untuk kelancaran arus lalu lintas
Daerah lingkungan kerja terminal sebapairnana dimaksud pad a ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas yr1ng jelas dan diberi hak atas tanah sesuai peraturan perundangundangan yang berlakr.
Pasal 11 (1) (2)
fJidalam daerah lingkungan kerja terminal dapat dilakukan sepanjang tidak mengg, nggu fungsi pokok terminal.
kegiatan
Usaha penunjang sebagaiman dirnaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. Usaha rumah makan/restoran ~. Penyediaan fasilitas pos dan telekomunikasi G. Penyediaan pelayanan kebersihan -d. Usaha penunjang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan
usaha penunjang,
terminal.
BAB VI KETENTUAN PERIJINAN Pasal 12
k
(1)
Untuk penggunaan atau pemanfaatan tempat usaha penunjang pada pasal 11 dalam terminal harus mencJapat ijin dari Walikota.
(2).
Persyaratan,
sebagaimana
dimaksud
tata cara dan bentuk surat iji'l ditetapkan oleh Walikota.
:)
BAB VII PENGELOLAAN TERMINAL Pasal 13
Menunjuk Dinas Perhubungan mengelola terminal.
se!aku
lembaga
yang
oiberl
tug as dan wewenang
untuk
(1 ) (2)
Pengelolaan terminal sebagaimana dan pengawasan operasional.
(1)
Kegiatan meliputi: a. b. c. d. e. f. g. h.
(2).
Operasional
Pasal15 terminal
a. ~
b. ~
c c. , sebagaimana
dirnaksud
dalam
pasal 14
Penataan Penataan Penataan Penataan Penyajian
pelataran terminal fasilitas penumpang fasilitas p:munjang terminal arus lalu llntas didaerah pengawasan terminal daftar rute perjalanan berdasarkan kartu pengawasan Penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan Pen9aturan jadwal etuqas terminal Evaluasi sistem per joperasian terminal
d. e. f. g. h.
h.
I
(1) Setia
Pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan urnum didalam terminal Pemeriksaan kartu pengawas dan jadwal perjalanan Pengaturan kedatangan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan Pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang Pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang Pengaturan arus lalu llntas didaerah pengawasan terminal Pencatatan jumlah pelaporan pelanggaran Pencatatan jumlah kedatangan dan penumpang yang datang dan berangkat diterminal
Kegiatan meliputi
pengawasan
operasional
terminal
sebagaimana
dimaksud
dalam
(2) Setic
retril (3) Pen
diw1 (4) Pen
tida
(1). S IT
tL (2).
~
t
(1 ).
BAB vm KARelS MASUK TERMINAL
(2).
jam term
pasal 17
a. Tarip angkutan b. Kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan c. Kapasitas muat yang diijinkan d. Pelayanan yang diberikan oleh jasa angkutan e. Pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntuxannya.
(1).
d. I e. I f. I
g.
Kegiatan pelaksanaan ( perasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 rneliputi : a. b. c.
(3).
Perencanaan
Pasal 14 dimaksud dalam pasal 13 meliputi kegiatan perencanaan
Term deng Peml
(2).
Pasal 16 Pengadaan Karcis terminal pada tempat yang diselenggarakan oleh Pernerintah Daerah disiapkan oleh 8adan Pengelola Keuangan Daerah Kota T ernate Bentuk ukuran dan warna karcis terminal akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
6
BABIX PEME:LlHARAAN wenang
untuk
(1) (2)
sesuai
a. b.
Menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan dan fasilitas terminal Menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal serta perawatan rambu, marka dan papan informasi c. Merawat saluran-saluran d. Merawat instalasi dan lampu penerangan e. Merawat alat komunikasi f. Merawat sistern hidrant dan alat pemadam g. Perawatan inventaris terminal h. Pertamanan
n perencanaan
lam pasal
Pasal 17 Terminal penumpang harus dipelihara untuk menjamin agar dapat berfungsi denganfungsipokok Pemeliharaan terrninal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi kegiatan :
14
BABX KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pa al 18 eliputi:
yang telah
urn kepada
(1) Setiap angkutan penumpa.ng umum dengan mobil bus yang melewati daerah sesuai dengan jam perialanan yang telah ditetapkan dalarn ijin trayeknya diwajibkan untuk memasuki terminal dengan mernbeli TPR Tarif Pemungutan Retribusi (2) Setiap anqkutan penumpang umum non bis yang rnernas lki terminal retribusi sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
wajib membayar
(3) Pengemudi angkutan penumpang urnurn bus dan non bus uruuk setiap kaf .nasuk terminal diwajibkan menye.ahkan 1 (satu) lembar TPR kepada petugas Dinas Perhubungan (4) Pengemudi angkutan penumpang umum bus dan non bus ';ang tidak menyerahkan tidak diperbolehkan meneruskan perjalanan.
Pasal 19
t diterminal pasal 17
a.
(1).
Setiap angkumn penumpang umum bus dan non bus ya'lg masuk terrninal diwajibkan memarkir ditempat landasan parkir yang telah disediakan untuk masing-masing jenis dan tujuan.
(2).
Setiap angkutan penumpang berlaku dalam terminal.
(1).
(2). Daerah
TPR
urnum bus dan non bus wajib mentaati
tata tertib yang
Pasal20 Setiap pengernudi dan atau awak kendaraan dilarang : a. Memaksa atau menolak calon penumpang untuk naik diatas kendaraannya b. Memarkir kendaraan diluar jalur yang telah ditetapkan c. Menaikkan dan ruenurunkan penurnpang diluar jalur yang telah ditetapkan Sagi setiap pemillk atau pemegang ijin usaha dalam terrninal dilarang merubah atau menambah bangun •... n tempat usaha yang telah disediakan sehingga dapat rnengganggu kelancaran lalu lintas angkutan penumpang umum, kecuali telah rnendapat ijin dari Walikota.
ta.
7
(3) PEMBANGUNAN,
BABXI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pe da
ke Ac
TERMINAL
Pasal21 (1) Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang dan untuk terlaksananya keterpaduan intra dan antar modal secara lancar, tertib, ditempat-tempat tertentu dapat dibangun terminal (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diiaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikut sertakan Sadan Hukurn Indonesia. (3) Ketentuan mengenai pengikut sertaan Badan Hukum Indonesia yang rneliputi tata cara bentuk kerja sama dan sistem pembagian pendapatan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Hal-hal Y<
pelaksars
Pasal22 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiata n penyelenggaraan terminal dilakukan oleh Walikota. (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan sebaqairnana dirnaksud pada ayat (1), Walikota memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.
Peraturar Agar setil dengan p
BAS XII KETENTUAN PIDANA
Pasal23 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 ayat (1), pasal 17 ,18 dan 19 diancam pidana kurungan selama-Iamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5. 000.000,(lima juta rupiah) . (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada/ah pelanggaran
Diundar Pada tal SEKRE
BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal24 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acnra Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana a. b. c. d. e. f. g. h.
i.
[Lemb«
dimaksud pada ayat (1) adal..h :
Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tir Jak pidana Melakukan tindakan pertama pad a saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan . Menyuruh berhenti seseorang tersangRa dan memeriksa tar da penger.al diri tersangka Melakukan penyitaan benda dan atau surat Mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersvnqka atau saksi Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat p-tuniuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan r=orupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebu. kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan 8
(3)
Penyidik sebaga:. nana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarnpaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang -tiatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 198'1 tentang Hukum Acara Pidana
oaduan intra terminal I
Pemerintah
Jti tata cara n ketentuan
KETE
BAB XIV TUAN ENUTUP
Pasal25 Hal-hal yang belum cuku J diatur dalam Peraturan da 1rah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akar, diatur lebih lanjut oleh Walikota.
Pasal26 ikukan oleh 1), Walil
Peraturan Daerah ini rnutai berlaku pad a tanggal diundangkan Agar setiap orang rnenghetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya da!am lernbaran Oaerah Kota Ternate.
Peraturan Daerah ini
Ditetapkan
di Ternate 10 Desember
.--;::;=~l.CJa tang gal
'am pidana
.000.000,Diundangkan di Ternat~ Pad a tang gal 10 Desember 2003
enang imaksud
9{ptnor 22 Seri
1:-)
rsangka
k bahwa ana dan umum,
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN OAERAH KOTA TERNATE NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG , PENGATURAN TERMINAL PENUMPANG KOTA TEHNATE I.
PENJELASAN lJMUM Mengingat undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ini sangat relefan denqan adanya peraturan daerah ini agar tidak terjadi kesemrautan kendaraan dijalan dan adanya tempat tertentu yang diketahui oleh para penurnpanq sehingga para penumpang tidak meras kebingungan dalam mencari tempat ongkutan umum. Oleh Karana itu dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Pi mggunaan dan pemanfaatan terminal yang mengikuti pengelolaan dan pemeliharaan ketertiban. Disamping itu perlu diatur pula hal-hal yang khusus dalarn hubungannya dengan perkembangan pembangunan di kota Ternate yang menyangkut dengan kemajuan teknologi seperti antara lain pegaturan terminal penumpang, menuntut pula persyaratan khusus dalam perbaikan dan perluasan terminal penumpang dan menjaga kesemrautan dijalan ataudi tempat-tempat parkir tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam menan. ketentuan-ketentuan tentan pengaturan terminal penumpang dalam daerah Kota Ternate oleh karenanya pula ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tertate.
II. PENJELASAN
Menimb
PASAL OEM I PASAL
Pasal1 Pasal 2 ayat 1 Pasal 2 ayat 2 huruf a
5{ngf:.Ji-tan Penumpang aipri~ritaskSLn Kfptufa. masyarakSLt yang mem6utufi/(an peCayanan dengan menggunakSLn ruie-rute tertentu.
Pasal 2 Huruf b
Cu/(up [eias
Mengi Pasal 2 ayat 3
CUKJtpJeCas
Pasal 3 s/d 26
Cu/(up JeCas
('Iamoaft.an Lembaran 'Daerah XSJta 'Iernate 'J{sJmor 24 Seri 'E)
10
