Peningkat fesi onalitas anPro AparatursebagarDasarPemulihan Perekonomlan Nasional Prijono Tj iptoherijantox
Pendahuluan
berlakunyasistemekonomipasar,walau dalamberbaDewasaini dunia sedang .- gai bentuk dan penyesuaianuntuk masing-masing mengalamiberbagaiperubahan negara;dan (e) semakin meluasnyaperhatian yang transisional yang cepat dan lebih seriusterhadapmasalahlingkunganhidup. Dari sisi ekonomi, perubahanyang sangatmenmendasarsejak diterbitkannya buku-buku John Naisbith dan dasar ditandai dengan terbentuknya lVorld Trade Patricia Abuderne (Mega- Organization(WTO) yangmulai beroperasipadaawal trends 2000, 1990), Francis tahun 1995 sebagaihasil kesepakatanpertemuan Fukuyama(TheEnd of History GeneralAgreementon Tariff and Trade(GATT) yang and The Last Man, 1992), berlangsungdi Marakesh,Maroko, pada bulan April Kenichi Ohmae (The End of the Nation State, 1998) 1994. PembentukanWTO yang mengiringi arus danHamesMc Ray globalisasiekonomiyangsudahmulai terasapadaawal dan(TheBorderlessLVorld,1999), (The lilorld in 2020, 1999). Denganditerbitkannya dasawarsa1990-anitu, menunjukkanpula bahwa buku-bukutersebut,lengkaplahsudahpemikirandan supremasiperekonomianduniatidak lagi semata-mata pandanganpara ahli memasuki millennium baru monopoli Amerika Serikat. Negara-negaramaju lainnya seperti Jepangdan Eropa Barat menjadi sekarangini. Kecenderungan terjadinyaperubahantersebutjuga penting untuk juga diperhitungkandalam percaturan dipicu denganruntuhnyasistemkomunisdi Uni Soviet ekonomidunia. padasekitartahun 1992dan semakinmaraknyaisu-isu Namun demikian, di tengah-tengahrnaraknya mendasar baru yang kemudian diterima di berbagaibelahan perkembangandan perubahan-perubahan dunia. Perubahanterpenting dari terbentuknyapara- tersebut,dunia dikejutkan denganterjadinyakrisis Asia yang dimulai dengan digma baru tersebutantara lain menyangkut(a) ekonomipadanegara-negara jatuhnya nilai tukarmatauangThailand,bath,terhadap maraknya upaya untuk menghormati hak-hak asasi manusia; (b) semakin mencuatnyakeinginan untuk dolar AS pada awal tahun 1997.Menyusul Thailarld, adanyademokratisasidi setiap sisi kehidupan;(c) Indonesiajuga mengalamipenurunanyang tajam dari tegaknyahukum dalamkehidupanbermasyarakat;(d) nilai tukar terhadapdolar AS. Bila padabulanAgustus 1997,saatBank Indonesiamelepaskancampurtangannya dalam kurs valuta, nilai rupiah masih sekitar Rp * Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto adalah Kepala Badan Kepe2.800 untuk satu dolar AS maka pada pertengahan gawaian Negara (BKN) dan Guru Besar Madya Tetap Ekonomi Sumber tahun 1998 tercapaititik terendahnilai tukar rupiah Daya Manusia pada FakultasEkonomi UniversitasIndonesia.Pokokyang mencapaisekitarRp 17.000untuk satudolar AS. pokok pikiran dalam tulisan ini disarikan dari orasi ilmiah pada Upacara Sejak saat itu, krisis yang berkepanjanganmelanda Wisuda ke-37, SekolahTinggi llmu Administrasi -LembagaAdministrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta,2 September2000-rad. Indonesia. 2000 No.21,September/Oktober PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
45
=ApnnATUR rurcnnA Dari Krisis Mata Uang ke Krisis Politik Dari berbagai sumber yang dapat dikumpulkan, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesiapadaawalnya hanya merupakan krisis keuangan semata. Hanya saja penanganan krisis yang setengah hati dan kurang proaktif telah menyebabkan krisis tersebut berubah meryadi krisis ekonomr yang berkepanjangan.Menurut Bank Dunia, krisis ekonomi yang dialami Indonesia berlangsungdaiam lima tahap.
dunia perbankan yang menerapkan prinsip "free entry no exit", dianggap berlawanan dengan prinsip mekanisme pasar bebas yang selalu berpedoman "free entry, free exit" itu. Kepercayaan terhadap sistem perbankan r-rampaknyasulit dipulihkan kendati pemerintah telah melikuidasi 16 bank bermasalah pada I Nopember lg9T,yangdisusul denganbantr-ran pertama IMF, 5 Nopember 1997.Nilai mpiah menurun menjadi Rp 3.000 - 4.000 per satu dolar AS.
Tahap III: Tahap Transisi Tahap I: Krisis Kepercayoan terhadap Dunia Bisnis Memasuki tahap ini, teqadi dua peristiwa penting Indonesia yang berlangsungbersamaan.Pertarna.krisis moneter di Pada tahap ini, ruang lingkup krisis barulah Indonesia sudah semakin terintegrasi dengan krisis bersifat mikro, dalam arti keputusan untuk tidak bermoneter di negara-negaradi kawasal Asia Timur dan iuvestasi di Indonesia masih didasarkan pada perAsia Tenggara(Malaysia,Thailand, Korea Selatan,dan timbangan individual. Para penanam Pliilipina). Oleh karenanya nilai kurs maupr-rn pengusaira modal asing merasa rupiah terkait dengan pergerakan perIndonesia bukanlah lahan yang baik Batas-butas ubahan kurs di wilayah tersebut. Akidan menarik untuk mengembangkan bahrya daya kontrol pemerintair Indonesia manajemen clan usaha rnereka. Kondisi intemal Indoterhadap perubahan kurs semakin iemah. etika yung nesia yang tidak kondusif, terutama Kedua, masalahkepemimprran Indonesia kondisi politik, ekonomi dan hukum, yang dicerminkan dalam sikap menolak berluku di sangat rnembangkitkan ketidakpersecara halus keinginan H.M. Soeharto dttttin investor cayaan asing terhadap pasar untuk pencalonankernbali drnnya menjadi perbankan Indonesia. PresidenRI, periode 1998- 2003. Rrulor tentang kesehatanPresiden (9 Desember dilunggar tunpa TcLhapII: 1997) juga telah menirnbulkan spekulasi ada sunksi apu Kri,sis Kepercayaan terhadap masa depan kepemimpinan di Indonesia. Sistem Perbtrnkan di Indonesia Ifulah sebabnyawalaupun Presiden SoeMemasr:ki bulan Nopember 1997 harto berkenan urenandatangani persekrisis rnelebar menjadi krisis keperhrjuan kery'asamaTahap II dengan IMF,
. .:'."!:r.n: ..
cayaanterhadapsistemperbankandi Indonesia.Krisis ir-ridipicLroleh ketidaktegasan sikap pemerintah terhadapbank-bankbermasalah.Terutamayang dimiliki oleh kelompok-kelompokpengusahayang dekatdenganpr,rsat kekuasaan. Sebagaicontoh,Bank Andromedanilik BambangTrihatmodjoyang ditutup, seminggukemudianmuncul kembali dengannama baru,Bank Alfa. Masalahkekurangpercayaan terhadap perbankan Indonesia, sebenamya bukanhal yangbaru. Beberapariset yang pemah dilakukan oleh lembagalembagakeuanganintemasionalmenunjukkanbetapa buruknya ranking perbankanIndonesiadibanding negara-negara lain, di kawasanAsia Timur dan Asia Tenggara.Salahsatu faktor penyebabterjadinyahal tersebutadalahlemahnyakontrol Bank Sentral(Bank Indonesia)terhadapbank-banknasionalpemerintah maupunswasta.Batas-batas manajemendanetikayang perbankan dilanggartanpaadasanksi berlakudi dunia apapunjuga. Demikianjuga sikappemerintahterhadap 46
kursrupiahterusmerosot hinggaRp 13.600persatudolar AS. TapahIV: KrisisKepercayaanterhadapPemerintah Tahapkrisis ini dimulai dengandiurnumkannya RAPBN 199811999 melalui PidatoPengantarRAPBN oleh PresidenSoehartopadatanggal6 Januari1998. StrukturpengeluarandanpenerimaanAPBN termasuk asumsi-asumsinya dianggaptidaklayak,sehinggaIMF memintapemerintahmerevisi APBN. Permintaanini dipenuhipemerintahIndonesia.Tanggal 15 Januari 1998,IMF menyetujuirealisasibantuantahapII. Namun di luar perkembanganini, te4adi perkembanganpolitikyangmendapatreaksinegatifdaripasar, yaitu adanyakeinginanH.M. Soehartountuk tetap berkuasadenganProf.Dr. B.J.HabibiesebagaiWakil Presiden.Reaksipasarsemakinnegatif karenapemerintah dianggaptidak konsisten dengankebijakan ekonominya.Di satusismemberikankepastiantentang
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 21,September/Oktober 2000
-: ApnnnruRNEGARA Membentuk budaya birokrasi yang baru melalui perubahan perilaku.
jaminan pemerintah terhadap keamanandeposito masyarakatyang beradapada perbankanIndonesia, termasukjuga jaminan pemerintahterhadaputangutangswastaIndonesia.Tetapidi sisi lain,pemerintah merencanakanmemberlakukansistem kurs tetap melalui program CBS (Currency Board System). Sistemini menurutpara analisakanmemancingsikap spekulatif para pelaku ekonomi, sekaligusmemungkinkan adanyapenyimpanganmoral (moral hazard). Itulah sebabnyawalaupunIMF akhimya memberikan bantuantahap III, kurs mpiah masih tetap bertahan padakisaranRp 8.000- Rp 13.800per satudolarAS. Tahap V: KrisisPolitik Terpilihnya kembali H.M. Soehartosebagai PresidenRI, denganProf. Dr. B.J. Habibie sebagai Wakil Presidenmendapatreaksikerasdari masyarakat, yang diwakili dengandemonstrasibesar-besaran pa"ra mahasiswa.Tertembak matinya empat mahasiswa UniversitasTrisakti, memperburukkeadaan.Akhirnya padapertengahanMei 1998 terjadilahkerusuhanbesar di Jakarta,yang telah menghancurkanpusat-pusat kegiatanperekonomiandanperlakuantidak manusiawi terhadapetnis Tionghoa. Konon ribuan orang diperkirakan meninggaldunia padahari-hari kelabu antara tanggal 13 - 15 Mei 1998 tersebut.Dalam suasana tegangdan tertekanakhirnyatanggal21 Mei 1998, H.M. Soehartomeletakkanjabatarnya,sehinggaProf. Dr. B.J.Habibienaik menjadipresiden.Kejadianyang bersejarahini (turunnya H.M. Soeharto)ternyata
belum juga memperbaikikeadaan.Di kalanganelit politik, pelantikanHabibie dianggaptidak konstitusional karena tanpa disertai laporan pertanggungjawaban Soeharto.Selain itu, penyerahankekuasaan juga tidak dilakukandi hadapanSidangMPR, danTap MPR tentangPengangkatan H.M. Soehartojuga belum dicabut. Meskipun beberapakelompok yang tidak setuju terhadappengangkatanHabibie akhirnya mengalahdemikeutuhanbangsa,namunakhimyaterbukti sampaidenganakhirmasajabatarmya(Oktober1999), PresidenHabibie (Pemerintahan Kabinet Reformasi) terbukti tidak mampumenyelesaikantugas-tugasyang diamanatkanMPR melalui Sidang Istimewa MPR. Keadaannegaratetapkacau. Perkembang an y ang penuh ketidakpastianakibat dari semakinmemburuknyakeadaanperekonomian dan politik tersebut,menyebabkanpara pelaku ekonomi khususnyainvestorasing,mengambilsikapmenunggu. Sebagaiakibatnya,selamadua tahunterakhirini tidak terjadi capital inflow yang positif. Di sisi lain, kelanjutanbantuanIMF terancamakibatskandalBank Bali yang berlarutlarut tanpakepastiandan kejelasan yang bermakna.Semakinkuatnya cengkeramanpara pengusaha besaryangtergolong"konglomerathitam", meminjam istilah Kwik Kian Gie, terhadapdunia politik danpentaspemerintahan,semakinmempersulit upaya petnulihanekonorhi. I-laporanterakhir yang sangatmemprihatinkanadaldh terjadinya pelarian modalke luar negeriyangjumlahnyatidak kurangdari 80 miliar dolarAS.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN. No. 21, September/Oktober 2000
A1
ApnnnrunNrcnnA UpayaPemulihan PerekonomiaNasional
muara pada profesionalitasaparatur. Salah satu langkahpraktis yang harusdilakukanadalahmerubah sikap aparaturdari "dilayani" menjadi "melayani".
Berbagai kebijakan dan program dilakukan untuk mengatasi krisis yang terjasi dan sekaligus mengembalikan perekonomian pada jalur semula, yaitu saat-saat PeningkatanProfesionalitas Aparatur yang penuh dengan kebanggaan dan kegemilangan pada Tujuan untuk meningkatkan profesionalisasi apadasawarsa1980-an sampai awal dasawarsa7990-an. ratur tercermin dari pasal 12 ayat (1) dan (2) UndangApabila krisis ekonomi yang pemah terjadi pada undang No. 43 Tahun 1999 tentang PerubahanatasUntahun 1965 - 1966 merupakan dampak dari kegagalan dang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintah (government's failure), dimana dengan Kepegawaian, yang isinya antara lain mengisyaratkan perbaikan sektor pemerintahan dari orde lama kepada bahwa "perlu diwujudkan aparatur negara yang profeorde baru, pada awal tahun 1968 dapat dilakukan suatu sional, netral, bersih dan korupsi, kolusi, dan nepotisrangkaian pembangunan nasional yang terencana me, serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan". nrelalui pelaksanaan Repelita I (196811969 * 19731 Untuk mencapai perwujudan tersebut dilakukan 1914), krisis ekonomi yang terjadi sepanjang tahun berbagai kebgakan yang menyangkut: 1997 - 1999 merupakan dampak dari gabungan 1. Restrukturisasipegawai negeri sipil (PNS) meialui kegagalan pasar (market's failure) dan diperparah upaya-upaya perampingan, penetapan PNS dan dengan kegagalan pemerintah (6ov ernment's failure). pegawai tidak tetap, serta pemisahan antara jabatan politik dengan j abatan karier. Oleh karenanya, upaya pemulihan menjadi cukup sulit, karena menyangkut dua sektor yang mempunyai 2. Desentralisasi kepegawaian untuk menyelaraskan perilaku berbeda. Kegagalan pasar sering disebabkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, yang segera oleh tidak mampunya harga menjadi indikator keseimdiwujudkan dengan penyerahan kewenangan bangan pasar dan sekaligus menjadi sarana untuk pemberian kepada pemerintah daerah. mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara 3. Sistem pembinaan karier dan sistem penilaian keqa optimal. Oleh karenanya, Lrpayamemperbaiki harga yang menganut prinsip transparansi (transparency) dan keterbukaan (openess) dengan mengacll kepada @ening the price right) dlharapkan dapat menjadi koreksi atas kegagalan pasar yang terjadi tersebut. aturan hukum yang berlaku (rule of law), hingga Berbeda halnya dengan kegagalan pemerintahan pelaksanaan"merit system" dan bukan "marriage 1965 * 1966 yang hanya bisa dikoreksi dengan system" yang menjadi dasar dari setiap tahap pergantian pengambil kebgakan, pergantian pemennmanajemen kepegawaian, terutama dalam huburgan tahan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasikrisis denganseleksi,promosi, dan mutasi. 1991 - 1999 diharapkan sekaiigus dapat menyeim4. Reformasi gaji dan kesejahteraanaparatursehingbangkan kernbali keadaan pasar yang hancur akibat ga sesuai dengan elJiciency wage theory. Pengr"rkrisis tersebut. Di satu piirak, dengan mengupayakan rangan jumlah pegawai negeri akan diimbangi optimalisasialokasi sumber-sumberyang ada,tetapi di dengan peningkatan gaji dan kesejahteraannya. pihak lain juga memperbaiki prasarana yang ada dalam Perlu diusahakan agar rasio antara gaji pegawai birokrasi pemerintahan (getting the institution right). negeri dengan gaji karyawan swasta semakin Upaya-upaya perbaikan birokrasi pemerintahan ini lalu membaik, tidak terjadi kesenjangan yang menyang harus dikemas daiam apa yang dinamakan colok. Dalam hubungan ini gaji pegawai negeri Reformasi Administrasi Negara (RAN). golongan atas, golongan III dan IV, diusahakan RAN jauh lebih luas dari sekedar reformasi tidak jauh berbeda dengan gaji karyawan swasta birokrasi. Hal ini disebabkan karena birokrasi hanya setingkatmanajer senior ataupunanggotadireksi. merupakan salah satu bagian saja (walaupun yang 5. Membentuk suatu budaya birokrasi yang baru terpenting) dari suatu sistem administrasi negara. melalui perubahan perilaku yang perlu diupayakan Tu.1'uanutama dari RAN adalah penataan ulang fungsi melalui suatu program pelatihan yang sistematis dan peranan birokrasi pemerintahan agar terjadi dan terarah. keseimbangan peran antara pihak-pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sarnping itu juga teqadi Penutup keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat Pemulihanperekonomiannasionalmemerlukan dengan pemerintah daerah. Jantung dari RAN ini banyak prasyarat,apalagikarenakrisis yang dialami adalah pembenahan birokrasi pemerintah yang berIndonesiatelah berketrbangmenjadi "krisis total"
48
PEMBANGUNAN, No.21, September/Oktober PERENCANAAN 2000
yang tidak dapat diselesaikansemata-matadengan reformasidi bidang perekonomiansaja. Reformasi Administrasi Negara (RAN) menjadi sangatpenting dilakukan, agar tahap pemulihan yang sudah mulai tampak,mampubersifatberkelanjutan. Peningkatanprofesionalitas aparatur menjadi
taruhanutama dari reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dari RAN tersebut.Oleh karenanya berbagaipembenahanyang mengarahpada peningkatan profesionalitasapataturperlu segeradiakukan agar benar-benarterjadi reformasi birokrasi menuju padaRAN.I
Daftar Pustaka
Saragih, Bungaran, "Strategi PembangunanPertanian Pasca Orde Baru", Manajemen dan Usahawan Indonesia, Nomor l0 TahunXXVII, Oktober1998. M., Dari Utopia ke Ideologi * Dari Ideologi ke Sastraprasteja, Aksi dan Reformasi, dalam "Majalah Prisma", edisi Januari1982. Schwarz, Adam, "A Nation in Waiting (lndonesia in the 1 9 9 0 ' s ) " , S t . L e o n a r d ( A u s t r a l i a ) :A l l e n a n d U n w r n , pty.Ltd., 1994. Silalahi, Pande Raja, "Agenda Ekonomi PemerintatranBaru RI", AnalisisCSIS Tahun XXVIII/1999 Nomor 4, Halaman324 - 346. Siregar, Masdjidin, Kausalitasantara Ekspor dan PDB di Indonesia, 1971 - 199'7,dalam "Jurnal Ekonomi dan K e u a n g a nI n d o n e s i a " ,V o l u m e X L V I I , N o . 3 1 9 9 9 , H a l a m a n3 1 3 - 3 3 1 . Tambunan,Tulus, "Krisis Ekonomi dan Masa Depan Reformasi", JakartaLP FEUI, 1998. Timmer, Marcel P., Indonesian's Ascent on Technology Ladder; Capital Stock and Total Factor Productivity in Indonesia Manufacturing, l9'75 - 1995, dalam "Bulletin of Indonestan Economic Studies", Vol. 35 (l), April 1999. Halaman 75 - 97.
Gultom, Miranda S., "Perubahan Perspektif dalam Mencari Kebijakan Moneter: Kasus Indonesia",Analisis CSIS, Volume XXVIIVl999 No. 4, Halaman355 - 369. Gunawan, Anton H., "Mengkaji PengalamanMasa Lalu dan M e n g g a g a s M a s a D e p a n : S u a t u P e n g a n t a rD i s k u s i MengenaiPersoalanEkonomi", Analisis CSIS, Volume XXVIII11999No. 4, Halaman347 - 354. Hall, Hill, "lndonesia's New Order", St. Leonard (Australia): Allen and Unwin, 1994. Hall, Hill, "lndonesianEconomy since 1966", Hong Kong: CambridgeUniversityPress,1966. I k a t a n P e r i n t i s K e m e r d e k a a nI n d o n e s i a d a n L e m h a n a s , "Demokrasi Ekonomi". Jakarta. 1996. Ikatan SarjanaEkonomi Indonesia(PengurusPusat),"Penjabaran DemokrasiEkonomi", Agustus 1990 (rangkuman K o n g r e sI S E I 2 9 J u n i - i J u l i 1 9 9 8 ,d i B u k i t t i n g g i , Sumatera Barat). Ikatan SarjanaEkonomi Indonesia(PengurusPusat),"Ekonomi PasarTerkelola", Jakarta,2000. I n d r a w a t i , S r i M u l y a n i , " K r i s i s E k o n o m i I n d o n e s i ad a n Langkah Reformasi", Pidato Ilmiah Dies Natalies UI ke48, Depok, 1998.
2000 PERENCANAANPEMBANGUNAN No. 21, September/Oktober
49
Paradiplomasi, Otonomi Daetfu, danHubungan LuarNegeri
Kurniawan Ariadix
Pendahuluan Sebagai salah satu upaya mengoreksi penyelenggaraan pemerintahan yang tersentralisasi, Maj elis Permusyawaratan Rakyat dalam Sidang Istimewa tahun 1998 telah mengeluarkan suatu ketetapan yakni Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber DayaNasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangkaNegara KesatuanRepublik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan amanat MPR tersebut, telah diundangkan dua buah undang-undang masingmasing Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga telah dikeluarkan PeraturanPemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangall Propinsi SebagaiDaerah Otonom. Sebagaimanatercantun dalam diktum konsiderannya, salah satu pertimbangan diadakannya Undangundang No. 22 tahun 1999 adalah dalam rangka menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global. Oleh karena itu dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, x Kumiawan Ariadi adalah Staf Biro Kerjasama Luar Negeri Bilateral Bappenas-red.
50
nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. I Ketetapan MPR dan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut merupakan tonggak baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi.2 Berangkat dari pokok-prokok tersebut,tulisan ini akan membahas masalah otonomi daerah dari aspek atau sudut pandang hubungan intemasional. Penulis berpendapat bahwa dengan semakin luasnya kapasitas dan kewenangan daerah, dan semakin deras dan lancarnya ams informasi, pergerakan modal dan migrasi manusia antar wilayah dan negara, daerah-daerahbaik propinsi maupun kabupatenlkota tidak akan mampu mengelakkandiri dari pengaruh internasional.Dengan kapasitasitu mereka secara alamiah akan melakukan
I SesuaidenganUndang-undangNo. 22/ 1999, dalamtulisanini terminologi "Daerah " menunjukpada Propinsi dan/atauKabupatenatau Kota. 2 Setidaknyaotonomi daerahtelah menjadi perdebatanpolitik di parlemenpadatahun I 950 an. Isu-isuetnisitasdan polarisasiJawadan luar Jawa serta kepentingan-kepentinganpartai-partai politik sangat kental mewamaiperdebatantersebut(lihat Anwl,199Z). Ditinjau dari aspeklegal, Undang-undangDasarSementaratahun 1950 pasal 13 I telah memberikan aturan tentangoionomi daerahyangjauh lebih rinci dibandingkan UUD 1945. Disamping itu pada tahun 1966 MPRS telah mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXVMPRS/I966 tentans pemberian Otonomi Seluas-luasnyakepadaDaerah.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 2't, September/Oktober 2000
onrnnH Ororuovr perluasan atas perannya. Aspek internasional dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi relevan diangkat manakala diperhatikan semakin mengemukanya isu-isu integrasi dan disintegrasi nasional. Sebagai kerangka pikir, tulisan ini menggunakan konsep paradipiomasi yang dikembangkan oleh Ivo Duchachek (1990) dan Panayotis Soldatos(1990)
Meskipun demikian hal tersebut tidak serta merta mengurangiperanandandominasinegarabangsasebagai aktorutamadalamhubunganintemasional.Halinidapat tefadi karena aktor-aktor lain dapat memainkan peranannya atas fasilitas yang diberikan oleh negara bangsa, contohnya fasilitas keimigrasian dan perangkat hukum. Lebih jauh, selumh wilayah di dunia ini berada dalam (Djiwandono,1991) kekuasaannegarabangsa. Yang perlu dicermati adalah representasinegara Pemerintah Sub Nasional sebagai bangsa dalam melakukan hubungan internasional. Aktor dalam Hubungan Internasional Sejauh ini representasi negara bangsa sangat didoArti penting diploma.si dalam kehidupan suatu minasi oleh pemerintah pusat (central government/ negara bangsa dapat dipahami melalui konsepsi kenational government) Di lain sisi telah muncul kecenkuatan nasional. Dalam konsepsinya mengenai kederungan pemerintah sub nasional (menunjuk pada kuatan nasional, Morgenthau (1961) memasukkan pemerintah daerah atau pemerintah negara bagian) kualitas diplomasi sebagai salah satu dari sembilan makin menunjukkan peranannya dalam hubungan unsur kekuatan nasional.sMorgenthau internasional. memberikan pengertian diplomasi seIvo Duchachek (1990) telah menbagai perumusan dan pelaksanaan cermati fenomena makin berperannya politik luar negeri di semua tingkat dari pemerintah sub nasional dalam hubungadalah otuk yang teratas sampai yang terbawah. an intemasional dimana pemerintah sub Dalam pandanganMorgenthau semua nasional melakukan apa yang disebut kekustan kekuatan nasional adalah bahan baku dengan paradiplomacy. Oleh Duchanusionsl yang menentukan bentuk kekuatan chek dan Soldatos terminologi parttsedcuxgksn negara,kualitas diplomasi suatunegara diplomacy digunakan untuk menunjuk menggabungkan faktor-faktor yang aktifitas-aktifi tas yang pararel, terkomoral berlainan itu menjadi satu keseluruhan ordinasi, pelengkap terhadap, atau bahnasional yang terpadu, memberikan arah dan kan terkadang bertentangan dengan bobot dan membangkitkan kemampuan adalah jiwa. macro-diplomacy atau diplomasi yang yang potensial dan memberikan nafas dilakukan oleh pemerintah pusat (nakekuatan yang riil. Singkatnya diplosional).5 masi adalah otak kekuatan nasional Duchachek mencatat bahwa pada sedangkanmoral nasional adalahjiwanya. tahun 1985, 29 negara bagian di Amerika Serikat Dalam hubungan antar bangsa, negara bangsa mempunyai 55 kantor perwakilan Qtermanent office) selama berabad-abad merupakan aktor utamanya. di 17 negara padahal pada tahun 1970 hanya terdapat Dominasi ini, terutama sejak berakhimya perang dunia di 4 negara. Tercatat pula bahwa 18 otoritas pelabuhan kedua secaraberangsur-angsurmulai tertandingi oleh di Amerika Serikat mempunyai 46 permanent mission aktor-aktor lain. Fenomena makin mengemukanya akdi 11 negara.Duchachekjuga mencatattindakan yang tor non-negara bangsa dan dipertanyakarvrya hubungan bersifat lintas batas kedaulatan (trans sovereign yang berpusatpada negarabangsa(state- activities) yang dilakukan 73 state liquor commission ir-rtemasional centered) mulai menjadi wacana sejak akhir tahun 1960 seiring dengan pesatnya pertumbuhan foreign pembebasan),organisasi-organisasi keagamaan,organisasi-organisasi direct investment danperusahaan multi nasional. a ekonomidanpolitik intemasional(seperti
"iwi))i,'
3 Kesembilan unsur kekuatan nasional mencakup geografi, sumber daya alam (pangan, bahan mentah), kemampuan industri, kesiagaanmiliter (teknologi, kepemimpinanm kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata),penduduk, karakter nasional, moral nasional, kualitas diplomasi, dan kualitaspemerintahan(perimbangansumberdaya dan politik, perimbanganantaraberbagaisumberdaya,dukungan rakyat, pemerintahan dalamnegeridan politik luar negeri). 4 Aktor-aktor non negarabangsadalamhubunganintemasional mencakupperorangan,organisasi-organisasiatau gerakanpolitik (etnik,
PBB, IMF), lembaga-lembaga swadaya masyarakat,dan perusahaantransnasional.Lihat Keohane, Robefi O, dan JosephNye, Transnationhl Relations and llorld Politics, 1972 danTaylor, Phillip,Non-State Actor in In4entational Politics : fr.om Transregional to Substate Organizations, 1984. 5 Terkait denganparadiplomacy adalahprotodiplomacy. Konsep yang disebutterakhir ini menunjuk pada aktivitas hubunganintemasiorial yang dilakukan oleh pemerintahsub nasionalyang cenderungbersifat separatis(secession).Dalam konteks ini, diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional lebih dipergunakan sebagai sarana untuk meleoaskandiri dari induknva.
PEMBANGUNAN, No. 21, September/Oktober 2000 PERENCANAAN
5l
Hingga kini, penen$an pinjaman luar negert yang diterinta daerah dialokasikan untuk pengembangan prasarana air bersih, sanitasi dan penataan perkotaan.
di Amerika Serikat yang melarangperedaranvodka terutamakonsulat-konsulatsenantiasamemberikan buatanUni Soviet sebagaireaksi atas penembakan laporankepadapemerintahnyamasing-masingmepesawatKorean Airlines oleh AngkatanUdara Uni ngenai kondisi dan isu-isn domestik yang dinilai hubunganinternasional. Soviet. Aktifitas trans sovereignini juga terjadi di mempengamhi Kedua,pemeKanada.Padabulan Oktober 1985,PropinsiOntario rintahansub nasionalutamanyaorgan legislatifnya -dan Quebecmengadakan pedanjiandengan6 negara kerapmenjadisasaranintervensiasingmisalnyadalam di Amerika Serikat dalam rangka konservasi bentuklobi-lobipolitik ekonomisampaidalambentuk bagian GreatLake. Bahkanadakalanyaaktifitas yang dilaku- penyuapan.Ketiga, kepentinganperusahaantranskan oleh pemerintahsub nasionalberlawanandengan nasionaldalamrangkamengamankanbisnisnyamenkebijaksanaanpemerintahnasionalseperti dilakukan dorongmerekamenjalinhubungandenganpemerintah beberapapropinsi di Kanadayang telahmengeluarkan sub nasionaldimana perusahaan-perusahaan mereka kebijaksanaanyang cenderungmenguntungkanpen- berada.Keempat,berkaitandenganperananmedia jualan dan distribusianggurproduk lokal. Kebijak- massa.Acapkalimediamassamemberitakan tindakan jelas pemeini pemerintah sanaan bertentangandengankomitmen dan kebijaksanaan sub nasionalterhadap rintahpusatKanadaterhadapGATT/WTO. isu-isuhubunganintemasionalsepertidalamkasussaat Fenomenamakin berkurangnyaperananpeme- beberapanegarabagian dan kota-kota di Amerika rintah nasionaldalam hubunganinternasionaljuga Serikatmengambiltindakankolektif terhadappemerinmenjadiamatanV. Petrovski(1998)yangmengistilah- tahanapartheiddi Afrika Selatantahun 1980an. kannyasebagaifenomena"degovernmentalization". yangdilakukanolehpemenntahsub Paradiplomasi Salah satu aspekpenting dari gejala ini menurutnya nasionaldapatmengambilberbagaibentuk.Sedikitnya adalahketerlibatanpemerintahdaerhadalamhubungan terdapatenam saranayang dapatdipergunakansebaluar negeri sebagaimanapengamatannyamengenai gaimanadiidentifikasi oleh Duchachek.Penggunaan aktifitas diplomasi beberapakota dan propinsi di szranaini sekaligusmerupakanupayauntuk memperkawasanMediterania. tahankandanmengembangkan kepentinganmerekadi Atas dasarfenomena-fenomena tersebut,Ducha- arenaintemasional.Cara-catatersebutmencakuppenchek melihat perlunya perhatian terhadap aktifitas- dirian kantor-kantorperwakllan(trtermanent ffices) di aktifitas pemerintah'subnasional dalam hubungan negara-negaralain terutama di pusat-pusatperdainternasional.Setidaknyaada empat alasanyang gangan dan keuangandunia, pertukaran kunjungan mendasariargumennya.Pertama, adalahsuatu fakta pejalat-pejabatpemerintahsubnasionaldi satunegara asingdi suatunegara dengan pejabat-pejabatpemerintah sub nasional di bahwaperwakilannegara-negara
52
PERENCANMNPEMBANGUNAN, No. 21,September/Oktober 2000
--
.:--- ---
I
negara lainnya, pengiriman misi-rnisi teknik, promosi dagang dan investasi, pembentukanforeign trade zone seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat. Upaya lainya adalah berpartisipasi dalam orgar-risasi-organisasi atau konferensi-konferensi intemasional. Sebagai contoh keikutsertaan Quebec dalam delegasi Kanada pada KTT Francophone dan keikutsertaanPemerintahTyrol dalam delegasiAustria pada konperensiPBB mengenai wilayah Tyrol Selatan tahun 1960-7962. Berpijak pada aspek geografis atau kerangka kewilayahan, Duchachek mernbagi paradiplomasi menjadi tiga tipe. Tipe pertama adalah transborder paradiplomacy.Tipe paradiplomasi ini menunjuk pada
-A,rr
uToNoMl DAERAH
hubungan institusional, formal ataupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun secara geografis wilayah-wilayah sub nasional tersebutberbatasanlangsung.Tipe paradiplomasi yang kedua, transregional paradiplomacy, hubungan diplomasi yang dilakukanantaradua atauiebih pemerintah sub nasional yang wilayahnya tidak berbatasan secaralangsung namun negara dimana unit-unit sub nasional tersebut berada berbatasansecara langsung. Sedangkan tipe ketiga adalah global parttdiplomacy yang merupakan aktifitas hubungan antara pemerintah-pemerintahsub nasional di dua atau lebih negara yang tidak berbatasan. Ketiga tipe tersebut dapat digambarkan dalam Gambar 1.
Gambar 1: Tipe-tipeParadiplomasi Samarkand(Uzbekhistan). Pinang -\
Johor
l-
Rhudeshine(Jerman) . ,.
'.
Padang 'o
V e r m o n t( e S ; o '
.}\
Kyoto (Jepang). "
.
'
Surabaya
- -- ----' l-I"d"r*t"l | I
-,
JawaTengah
/ 3DIY
/'
NTT z'
'.i"""
..o IrianJaya
Northern Yamagata(Jepang)o'
Kalimantan * Timur "'r
'.-. V c l i s r n g e (r B c l a n d a ; o
*,uu
KalimantanJ
. j JawaBarat
\
,'
/
DKI
Kiyonggi (Jepang) .'
Sabah
,
a"ru, ,' /a
,
't Seattle(AS) 'a
Sarawak
su*ut.lu'r /ru*ui))l
. .. Urara ,.
Aceh
(Maroko) Casablanca
\
Banda
-----J
,/a Queensland
Territory
t Australia Selatan
tA",,"1l-l
Sumber': Diambil dari Duchachek(1990) denganbeberapaperubahan
Keterangan: 1. Caris menggambarkantipe transborderparadiplomaqt yaitu paradiplomasiyang dilakukan oleh pemerintah sub nasional di suartu negara dengan pemerintahsub nasionaldi negara lain, kedua wilayah sub nasional tersebut berbatasansecaralansung. 2. Garis F - - { menggambarkantipe transregionalparadiplomacy yaitu paradiplomasiyang dilakukan oleh pemerintah sub nasionaldi suatunegaradenganpemerintahsub nasionaldi
n e g a r a I a i n , k e d u a w i l a y a h s u b n a s i o n a l t e r s e b u tt i d a k berbatasantetapi dua wilayah negaradimana unit-unit sub nasional tersebutberadaberbatasansecaralangsung. .o menggambarkan tipe. global para3. Garis .. diplomacy yaitu,ilaradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pemerintah sub nasional di negara lain, baik kedua wilayah sub nasional maupun kedua wilayah negaratersebuttidak berbatasan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No.21. September/Oktober 2000
53
I I
UTONOMIDAERAII Sementaraitu, Soldatos (1990), secarafungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi. Tipe pertama adalah global paradiplomacy. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaanyang diambil Gubernur New York dan Gubemur New Jesey yang rnelarang pendaratanpesawat-pesawatUni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang te4adi. Tipe kedua klasifikasi Soladatos adalah regional paradiplomacy. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secarageografis berbatasan langsung @eographicttl contiguity), Soldatos menyebutnya sebagarmacroregional paradiplomacy sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai nticroregional parad ip I o ntcrcy. Lazimny a r egi o n al p or a dip I om a cy ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarangmenirrbulkan kontroversi.6 Dorongan bagi pemerintal-rsub nasional untuk melakukan paradiplomasi dapat berasal dari lingkungan domestik baik dari negara maupun unit sub nasional itr-i sendiri, dan dari faktor-faktor ekstemal/ intemasional. Faktor-faktor yang menjadi pendorong paradiplomasinreliputi: L Dorongan (upaya-upaya) segmentasi baik atas dasar objekti f (obj ective segmentation) antara Iain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agana, politik dan faktor-faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub nasional tersebut berada maupun atas dasar persepi (perceptual segrnentation atau electorttlism) yang meskipun terkait dengan o b j e c t i v e s e g m e n t o t i o l 2n a m u n l e b i h b a n y a k didorong oleh faktor-faktor politik. 2. Adanya ketidakseimbanganketerwakilan r-rnit-unit sub nasional pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (asymmetry oJ'Jbderated/subnational units). 6 I s u - i s up o l i t i k t i n g k a tt i n g g i u m u m n y am e n u n j u kp a d ai s u - i s u keamanan,perlombaandan perlucutan senjata,dekolonisasi,konflik teritorial. Sementaraitu isu-isu politik tingkat rendah secaraumum diakitkan denganisu-isu lingkungan,energi,pangan,investasi,perdagangan,kesehatan,tenaga kerja,. Akan tetapi banyak isu-isu politik tingkat rendahkini telahmenjadi isu politik tirrgkattinggi misalnyahak asasrmanusra.
Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub nasional mampu mendorong pemerintah sub nasional untuk "melakukan ekspansi" perannya. 4. Kegiatan para diplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala "me-tooism" yang secaramudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub nasional lainnya. 5. Adanya institutional gap dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan inefisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional 6. Masalah-masalah yang terkait dengan nationbuilding dan konstitusional (constitutional uncertainities) juga dapat mendorong pemerintah sub nasional melakukan para diplomasi sebagaimana knsis yang dialami PemerintahPropinsi Quebecdi Kanada. 7. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanyaisu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub nasional yang mempunyai kepentingan (vestedsystemic interest) dan kompetensi konstitnsional untuk melakukan paradiplomasi. 3.
Penetrasi internasional atau intervensi dari aktoraktor ekstemal dalam isu-isr"rdomestik yang dimotivasi kepentingan strategispolitik, ekonomi, sentimenbudaya dan agama, serta interdependensi global dan regional (dalam kasvts transborder dan transregionttl poradiplomacy) dapat menjadi pendorong pemerintah sub nasionaluntr:k melakukanparadiplomasi.Interdependensi global khususnya antar negara industn rnaju membawa dampak gandapada negara-negaraberdaulat.Interdependensitelahmembukapeluangadanyapenetrasikedaulatan dimana batas-batastentorial negara tidak mampu lagi secaraefektif rnembendturgpengaruh-pengaruheksternal di bidang ekonomi, budaya dan isu-isu politik tingkat rendah terhadap unit-unit sub nasional di wilayahnya. Pada sisi lain interdependensiglobal rnendorong pemerintah nasionalmelakukan sentralisasidalam kebgakan Iuar negeri dalam rangka meningkatkal daya tahan dan daya saing. Namun hal ini justru rnenimbulkan reaksi balik dan resistensidari unifunit sub nasional yang tetap berkeinginan mempertahankankepentingan dan perannya. Secara ringkas faktor-faktor tersebut dapat dilihat dalamGambar2. Definisi yang diberikan Duchachek dan Soldatos secaraimplisit rrengarahkan adanya dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam hubungan antara paradiplomasi dan makro diplomasi yakni keduanya dapat
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No-21, September/Oktober 2OOO
--' OroruovtonrRRH Gambar 2: Faktor-faktor pendorong paradiplomasi Faktordomestik (padaunit subnasional)
. . . .
.
Segmentasiobjektifdanperseptual Asimetri antar hubungan unit-unitsub nasional Pertumbuhanalamiah ekoriomi dan institusionalunit-unit sub nasional Me-tooisnt
. . . .
Inefisiensipenyelenggaraan hubunganluar negeri pada unit nasional Institutional gap dalam perumusan kebijakan luar negeri Constitutional uncertainties Masafahnation-buildins (suku, agama, ras) Domestikasipolitik luar negeri
Paradiplomasi
Faktor eksternal ( I 990) Sumber: Soldatos
Gambar 3: Pola Hubungan Paradiplomhsidan Makrodiplomasi Terkoordinasi (oleh pemerintah nasional) Langkah-langkah kerjasama(suportif) Kerjasama (antar pemerintah sub nasional)
/
dengan pantauan pemerintah nasional
Harmoni (dengan diplomasi pemerintahnasibnal) /
Langkah-langkah pararel (substitutif)
\
Disharmoni (konflik) (1990) Soldatos Sumber:
2000 NO 2 1, September/Oktober PEMBANGUNAN, PERENCANAAN
_--+
tanpa pantauan pemerintah nasional
fragmentasi
,
rr
UTONOMIDAERAI-1 ::
:. : .
a a=a::
a::
-:.-:a
ta
at
:tt
l
Tabel 1: BeberapaKewenanganPemerintahPusatyang Berkaitan denganHubungan Luar Negeri:
Bidang Kewenangan
Benhrk Kewenangan
Kelautan
Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah laut di luar perairan 12 mlI, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Penegakan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam peraitan 12 mll yang menyangkut hal spesifik serta berhubungan dengan internasional
PenanamanModal
Pemberianizin danpengendalianpenanamanmodaluntuk usaha berteknologistrategisyang mempunyaiderajatkecanggihan tinggi dan beresiko tinggi dalam penerapannya,meliputi persenjataan, nuklir danrekayasagenetika.
Kepariwisataan
Penetapan pedoman kerjasama intemasional di bidang kepanwisataan.
PengembanganOtonomi Daerah
Penetapanpedoman tata carakerjasama daerah dengan lembaga/ badan luar negeri.
Perimbangan Keuangan
Penetapanpedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri oleh PemerintahDaerah.
Kependudukan
Penetapanpedoman mobilitas kependudukan.
Hukum dan perundang-undangan
Pengaturandanpembinaandi bidangkeimigrasian.
ber.lalarrbersesuaian(in line) atau sebaliknya saling akhirnyamemunculkanfragmentasi.Gambar3 menunjukkan pola-polahubunganantaraparadiplomasidan berlawanan/beftentangan. Mengenai hal ini Poldatos memberikan dua ske- makrodiplomasi. nario utama.Pertama, paradiplomasi dan makrodiplomasi berhubungan secarakooperatif artinya paradiploKewenangan dan Peran Daerah dalam masi sifatnya suportif (mendukung makro diplomasi). HubunganLuar Negeri Kedua, paradiplomasi ber.lalanparalel dengan makroHubmgan luar negeri menurut Undang-undangNo. diplomasi dan sifat paradiplomasi adalah substitutif 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah atau pelengkap makro diplomasi. Hubungan yang setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan bersifat kooperatif dapat berlangsungbila pelaksanaan intemasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat diplomasi oleh pemerintah sub nasional dikoordinasi pusatdan daerah,ataulembaga-lembaganya,lembaganeoleh pemerintah irasional atau terdapat kerjasama antar gara, badan usaha, organisasipolitik, organisasimasyapemenntah sub nasional. Sementara dalam hubungan rakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara yang sifatnya substitutif ada dua kemungkinan yang lndonesia. Selanjutnya r:ndang-undangini mendefinisrkan politik luar negeri sebagai kebijakan, sikap dan langkah dapat terjadi yaitu hubungan yang serasi (in harmony) atau sebaliknya konfliktual (disharmony) yang pada Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam
56
PERENCANAAN No.2'1, September/Oktober PEMBANGUNAN, 2000
OroruovrDAERAH melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional dan subyek hukum intemsaional lainnya dalam rangka menghadapi masalah intemasional guna mencapai tujuan nasional. Rumusan undang-undang tersebut mencerminkan apa yar'g disebut oleh Diarnond dan Mc. Donald sebagaidiplomasi multi jalur (multi-track diplomacy). Pada intinya konsep ini menyatakan bahwa diplomasi pada hakekatnya bukan hanya tugas atau domain diplomat profesional namun terdapat pelaku-pelaku lain (antara lain warga negara sebagai perorangan, dan aktor non-negara lainnya) yang dapat melakukan fungsi yang dr.laiankanoleh para diplomat profesional.T Sementara itu, berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000, kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahankecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lain. Kewenangan di bidang lain ini mencakup kebijakankebrjakan tentang perencanaannasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumberdaya alam sertateknologi tinggi yang strategis, konservasi,dan standardisasinasional. Terkait dengan bidang-bidang kewenangan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, menurut Undang-undangNo. 2211999,PemerintahPusatmasih memegang berberapa kewenangan antara lain seperti tersebutdalam Tabel 1. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tidak banyak memberikan perhatian mengenai kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh daerah. Satu-satunyapasal yang mengatur masalah ini adalah pasal 88 dimana dinyatakan bahwa daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga,/badandi luar negeri kecuali menyangkut kewenangan pemerintah (pusat). Kewenangan pernerintah pusat ini antaralain sebagaimana tersebut pada tabel I di atas. Tata cara 7 lsrtlah multi-track diplomncy diperkenalkanpertamakal i tahun 1992 oleh Louse Diamond dan John Mc Donald. Konsep multi-track diplomacy ini merupakan pengembangan konsep two-track diplomacy '1982. (lihat Yasmi yang diperkenalkanoleh Joseph Montville tahun Adriansyah,"Keniscayaan"Multi-Track Diplomacy" dalamKompas, 1 JuJi 2000). Multi-track diplomacy merupakan suatu sistem yang terbangun atas dasar dua belas prinsip yaitu relationship, long-term commitment, cultural strategy, partners hip, multiple technoIogies, facilitation, empowerment, action research, invitation, trust, engagement. dan transformation. (hhat Instilute for Multi-Track Diplomacy, wvwv.imtd.org)
pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh daerah juga menj adi kewenangan pemerintah pusat. Demikian halnya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pinjaman luar negeri oleh daerah harus dilakukan melalui pemerintah pusat setelahterlebih dahulu disetujui oleh DPRD. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa kebryakanyang diambil adalah membolehkan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan hubungna luar negeri namun dibatasi untuk tidak memasuki kawasan politik/kebijakan mengenai hubungan luar negeri (foreign policy). Tabel tersebut di atasmenyiratkan sejumlah pekerjaaan yang mesti diselesaikanoleh pemerintah pusat. Belum lagi masalah yang cukup sentral dalam urusan otonomi yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam rangka kerjasama pembangunan, beberapa daerah sejauh ini telah menerima berbagai hibah dari luar negeri untuk pembiayaan sejumlah proyek pembangunan yang banyak diantaranya yang diberikan secaralangsung oleh donor tanpa melalui pemerintah pusat. Demikian pula halnya beberapa negara donor seperti Australia, Amerika Serikat, dan Jerman banyak memberikan hibah untuk kegiatan-kegiatan yang dirancang/diinisiasi oleh daerah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maLrplrn LSM-LSM setempat.Hal ini sudahbarang tentu membuatnegaranegara donor merasa lebih berkepentinganuntuk berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Selain mempunyai sektor-sektor prioritas sesuaidengan keahlian dan kepentingan masing-masing, negara-negara pemberi pinjaman&ibah luar negeri juga mempunyai "daerah-daerah favorit". Di sinilah mereka secara terencana dan teratur mengadakan pendekatan dengan emerintah daerah dalam rangka pengembangan kerjasama pembangunan khususnya kerjasama teknik dalam bentuk hibah.8 Berdasarkan peraturan yang masih berlaku saat ini, pinjaman luar negeri oleh daerah diterima meialui mekanisme peqanjian penerusan pinlaman (subsidiary loan agreentent).e Ini berarti yang berhak melakukan 8 Sebagaimisal,Jermanmempunyai"daelah favorit" Sumatera Barat dan Nusa TenggaraTimur, "daerah favorit" Australia di Nusa TenggaraTimur dan Irian Jaya,sedangkanDenmark di Jawa Barat. 9 BerdasarkanSurat Keputusan BersamaMenteri Keuangandan Menteri Negara PerencanaanPembangunanNasional/Kepala Bappenas N o . 1 8 5 i K M K . 0 3 / 1 9 9 5d a n N o . K E P . 0 3 1 / K E T / 5 / 1 9 9j5u n t o N o . 4 5 9 / KMK.03/1999 dan No. KEP.264/KET/ 09/1999 tentang Tata Cara Perencanaan,Pelaksanaan,P€natausahaan,dan PemantauanPinjaman/ Hibah Luar Negeri dalam rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan Belanja Negara
2000 No. 21, September/Oktober PEMBANGUNAN. PERENCANAAN
'OroruovtonEnnH ---.j:
--
peminjaman luar negeri adalah pemenntah pusat. Pengusulan proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan untuk dibiayai piryamar/hibah luar negeri oleh daerah juga dilakukan melalui koordinasi departemen/LpND di tingkat pusat. Hingga kini penemsan pinjaman yang diterima oleh daerah dialokasikan untuk pengembangan prasaranaair bersih, sanitasi dan pengembangar:r/penataan kawasanperkotaan.Sayangnyaberdasarkanpengalaman dan pengamatanpenulis selama ini, kelemahan pada aspekkelembagaan,sumber daya rnanusia,dan kapasitas keuangandaerahmembuat hampir semuaproyek-proyek air bersih berpinjaman luar negeri tidak dapat menun, jukkan kinerla yang baik.ro Kini, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. juga sangatbersemangatuntuk 25/ 1999,daerah-daerah melakukan pinjarnan luar negeri bahkan sebagian secaralangsungtelah melakukan kontak denganpihak luar negeri sebagai cara mendapatkan tambahan dana pembangunan. Pada sisi lain sebagaimanatelah beqalan dalam kurun waktu yang cukup lama, beberapa kota dan propinsi telah menjalin kerjasama antar kota yang sampar saat ini masih berada pada isu-isu politik tingkat rendah. Beberapa contoh kerjasamaini adalah ker.lasamaantara Kota Padang dengan Rhudeshine ( J e r r n a n ) ,K o t a B a n d a A c e h d e n g a n S a m a r k a n d (Uzbekhistan), Kota Bandung dengan Forth Worth (Amerika Serikat), Kota Surabaya dengan Seattle (AS), Propinsi Jawa Barat dengarrKiyonggi (Jepang) dan Australia Selatan,Propinsi SumateraUtara dengan Vermont (AS), Propinsi Jawa Timur dengan Kyongsung-nan-Do (Korea Selatan), Propinsi Irian Jaya denganYamagata (Jepang).Sejauh ini kerjasamaben, tuk ini rnasih berkutat pada isu-isu politik tingkat rendah. Dalam jangka panjang sejalan dengan intensitas hubungan dan kecenderunganpolitilc4rubunganinternasional, hubungan ini akan besentuhandengan area politik tingkat tinggi. Disamping itu kerjasarna ekonomi sub regional juga telah mendorong daerah untuk secara aktif melakukan hubungan internasional. Tercatat saat ini terdapatempat kerjasamaekonorni sub regional, yaitu Indonesia - Malaysia -Thailand Growth Triangle, Indonesia - Malaysia * Singapore Growth Triangle, Brunei Darussulatn - Indonesict - Malaysia - Philippines East Asean Growth Area, dan Australia Indonesia Development Area.
l 0 M a s a l a hk l a s i k d a l a m p r o y e k - p r o y e ki n i a d a l a h k e t i d a k sanggupandaerahdalam penyediaandana pendampingsesuaidengan komitmen yang telah mercka berikan.
s8
Daerah-daerah "garis depan" dalam ker.lasama ekonomi sub regional tersebut mempunyai potensi sumber daya (alam) yang relatif jauh lebih besar dibanding daerah-daerah lain. Sesuai Undang-undang No. 2511999,25yo penerimaaandalam negeri akan dialokasikan ke daerah, hal ini jelas akan menambah seca"rasignifikan sumber daya keuangan daerah.Belum lagi naiknya porsi daerah dalam pembagian penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam. Semakin besar sumber daya alam dan kapasitasfinansial, semakin besarpula peluang daerah untuk melakukan hubungan-hubungan internasional dalam kerangka kepentingan daerah itu sendiri. Adalah kenyataan bahwa daerah-daerahyang tergabung dalam kerjasama ekonomi sub regional mempunyai ikatan kultural dengan wilayah-wilayah negara tetangga, dan warga setempat juga telah menjalin hubungan tradisional dengan warga negara tetangga.Seperti kerap terjadi, mobilitas warga dalam rangka hubungan keluarga dan budaya menimbulkan masalah-masalahantar pemerintah. Seinng dengan kemajuan dan perkembangankerjasama,mobilitas penduduk akan juga bertambah tinggi dan semakin dilatarbelakangi motif-motif ekonomi. Mobilitas pendudurk merupakan salah satu media persebaranbarang, gaya hidup, dan gagasan-gagasantermasr,rkide-ide politik sehtnggadaerahsecaraalamiah berpeluangmenambah sarauahubungarrluar negerinya Kondisi sosialpolitik di tanah air selamadua tahun terakhir menunjukkan kembali mengemukanyaisu-isu yang menyangkut sentimenkesukuan,keagamaandan ras atau dalam bahasa Liddle (2000) gejolak-gejolak berdasarkanide-ide komunitas yang bersifat vertikal dan berdasarkanide-ide antar golongan yang horisontal sifatnya.II Yang memprihatinkan justru isu-isu inilah yang menjadi pernicu dan pemanas(meski bukan selalu menjadi akar masalah)konflik-konflik sosial politik di sejumlah daerah. Sifat-sifat universal atau setidaknya sifat yang melintas bataswilayah negarayang dimiliki I I Gerakan beldasarkanide-ide komunitas ialah gerakanyang meunculdi suatudaerahdan mengakumewakili kepentirrgan orangyang tinggal dt daeralrtersebutatasdasarpersamaansuku atau ciri-ciri lain sepertrsejarahdaerahyang khas. Golongan pertama dari gemkan ini adalahkaum nasionalistulen yang ingin mendirikan negarabaru atas dasar tiga pilar nasionalisme:state,people dan territoty. Contohnya GerakanAceh Merdeka,dan OrganisasiPapuaMerdeka.Colongan kedua sasaranutamanya tetap pemedntah pusat atau negara kesatuan tetapi tuntutannyaadalahdesentralisasikekuasaanataupembagianpenghasilan negaradalam jumlah yang lebih besar.kepadadaer.ah.(lihat, Liddle, William R, "Menjawab TantanganRefbrmasi",Kozpas, 8 Juni 2000)
PERENCANMNPEMBANGUNAN, No. 21, September/Oktober 2000
isu-isu ras dan agama merupakan potensi yang cukup besaruntuk mengundangpenetrasiasing.Terlebih lagi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi.Tuntutan sekelompok warga akan campur tangan asing dalam rangka penyelesaian masalah Aceh, Maluku dan Irian membuat peluang penekasi asing menjadi lebih terbuka.r2 Drnamika lingkungan regional khususnyakawaan Pasiflk Selatan yang berbatasan langsung dengan beberapa propinsi selain membawa pengarllh positif .;uga mernbawa tantangan dan persoalan. Pusat perekonomian dr-rniaseperti diramalkan secara luas bergeserdari kawasan Atlantik ke Pasifik. Di kawasanini telah terbentuk dan berkembang kerjasama ekonomi Asra Pasifik (APEC). Pada bidang politik dan budaya di kawasan Pasifik Selatanmasih berkembang konsep "Melctnesian Solidarity and Brotherhood". Perkembangan konsep ini perlu dipantau terus menerus mengingat bangsa Indonesia sendiri juga mencakup ras Melanesiadi Irian Jaya.(Djalal,1997) Pada tataran global, isu-isu politik tingkat rendah kini ser-nakin"mengancam" dominasi isu-isu politik tingkat tinggr dalam hubungan internasional. Isu-isu lingkungan, hak asasimanusia, pembangunansumber daya rnanusia dan penghormatan atas hak-hak budaya penduduk lokal juga rnakin menjadi perhatian dalam hubungan intemasional dewasa ini. Isu-isu ini urnurnnya justru bersentuhanlangsung dengan kepentingankepentingandaerah.Makin mengemukanyaisu-isu ini dan kesadaranyang semakin tinggi akan nasib daerahnya akan memotivasi pemerintah daerah untuk mengtrpayakan dengan berbagai cara dalam rangka melindungi dan memperjuangkan kepentingan daerahnya. Kasus-kasus yang melibatkan beberapa pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaanmultinasional, seperti terjadi di Sulawesi Utara dan Irian Jaya, tidak dapat dilepaskan dari situasi mutakhir hubungan internasional. Namun di sisi lain Indonesia justru drpersulit dengan isu lingkungan yaitu kebakaran hutan di sejumlah propinsi yang menimbulkan asap tebal
12 SejarahIndonesiamenunjukkanbahwa kelajaan-kerajaandi nusantaratelah melakukan diplomasi dengan berbagai persekutuan, sesuatuyang jamak dalam politik/diplomasi. Namun, sudah menjadi pemahaman umum, persekutuan tersebutjustru membuka peluang p e n e t r a sai s i n gs e p e l t iy a n g t e r j a d id i M a l u k u a b a d k e l 6 a t a u p u nd i Matafam sepeninggalSultan Agung. Terkait denganhal ini perlu juga dicermati tesis Samuel Huntington mengenaikonflik antar peradaban (CIash of Civil izatiorls). Huntington berargumenbahwa pada dasawarsadasawarsamendatangdunia akandiwamai interaksidan konflik antara delapanperadabanbesaryakni peradabanBarat, Konfusianisme,Jepang, Islam, Hindu, Slavic-Orthodox, Amerika Latin, dan Afrika. (lihat Huntington,I 993).
yang sangat mengganggu di beberapa kawasan negara tetangga. Pada bidang ekonomi jadwal liberalisasi perdagangan baik pada lingkup global malrpun regional semakin mendekat. Meminjam ungkapan yang cukup populer, proses liberalisasi perdaganganinternasional yanglmengarah pada integrasi mau tidak mau, suka atau tidak suka "memaksa" negara kita r-rntuklebtli membuka diri terhadap arus perdagangan barang dan jasa internasional.
Penutup: AgendaTambahanOtonomi Daerah Semangat Undang-undang No. 3711999tentang Hubungan Luar Negeri adalah multi-truck diplomocy yang berarti peluang bagi daerah untuk melakukan hubungan internasional. Namun demikian, kebr.laksanaanotonomi daerah masih sangat membatasaikewenangan daerah dalam hubungan luar negeri l-ranya sebatas area politik tingkat rendah (bahkan sangat rendah).Dalam praktiknya hubungan luar negeri yang dilakukan daerah sejauh ini juga masih berupa tr(msborder dan transregional paradiplornacy dalam tipologi Duchachek. Meminjarn tipologi Soldatos, meskipun beberapakota dan propinsi telah melakukan global paradiplomacy, mereka masih bergerak pada isr-r politkk tingkat rendah. Kendatipun demikian, terdapat tiga hal yang menurut penulis dapat mempengaruhi (pemerintah) daerah sehingga tidak dapat mengelak untuk memasuki kawasan politik tingkat yang lebih tinggi. Pertttma, semakin menguatnyaperanan dan jejaring aktor-aktor non-negara bangsa dalam hubungan internasional. Kedua, kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi telah membuat semakin mudahnya pergerakaninformasi modal, barang dan manusramelintas batas wilayah negara bangsa.Pemerintahnasional atau pusat juga semakin sulit mengontrol pergerakan-pergerakan tersebut. Ketiga, dalam hubungan internasional dewasa ini isu-isu politik, keamanan, sosial, ekonomi telah berjalin berkelindan hingga sulit untuk secara tegas dipisahkan satu sama lain. Isu-isu politik tingkat rendah semakin mendapatkan tempat yang sejajardenganisu-isu politik tingkat tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kondisi mutakhir ekonomi, sosial, politik dalam negeri serta lingkungan internasional yang bersesuaian dengan faktor-faktor pendorong atau sangat kondusif bagi pelaksanaan paradiplomasi. Menunjuk pada skenario hubungan paradiplomasi dan makrodiplomasi sebagaimana digambarkan Soldatos, arah yang dapat ditang-
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 21, September/Oktober 2000
OroNotr,rDAERAH' kap dari kebijaksanaan otonomi daerah adalah paradiplomasi yang bersifat suportif dan substitutif/pararel terpantau. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengelola paradiplomasi itu agar tidak mengarah kepada disharmoni apalagi fragementasi dan perlu dicegah pelaksanakan paradiplomasi yang justru drjadikan saranauntuk melaksanakan protodiplomasi. Untuk itu sejumlah peker.laanmesti segera dilaksanakandenganmengacu pada faktor-faktor pendorong paradiplomasi sebagaimanadiuraikan oleh Soldatos. Secara sederhana dan singkat terdapat dua agenda besaryang perlu diselesaikan. Pertatna, penyelesaian konflik-konflik sosial politik di sejumiah daerah. Pekerjaaanini merupakan satu hal yang amat sulit dilaksanakan. Karena itu setidaknya yang perlu dilakukan adalah pencegahan eskalasi konflik baik dari segi intensitas dan perambatan ke daerah lain. Disamping yang perlu ditangkal adalah campur tangan asing. Ini adalah salah satu upaya pencegahanparadiplomasi yang mengarah pada tujuan segmentasi. Kedua. penjabaran segera dari semua kebijakan ulnum dan peraturan-peraturanmengenai otonomi daerah khususnya yang berkaitan dengan hubungan luar negeri. Walaupun telah secara tegas ditetapkan bahwa politik luar negeri tetap merupakan kewenangan pusat dan secara rinci telah diatur bidang-bidang kewenangan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, penjabarankewenangan-kewenangan Pemerintah Pusat tersebut dalam berbagai produk peraturan pelaksanaan tetap perlu melibatkan daerah. Meminjam terminologi Soldatos, upaya ini akan dapat menghindarkan adanya asymmetry of sub national units dan institutional gap. Lebrh lanjut, upaya menghidai asymmetry of sub nqtional units dan institutional gap serla inefisiensi
pelaksanaan hubungan luar negeri menghendaki peningkatan kine{a aparat, khususnya di tingkat pusat, yang berhubungan dengan penyelenggaraan hubungan dan keq'asamaluar negeri. Dan, ini bukan hanya aparat di lingkungan Departemen Luar Negeri tetapi di lembagalembaga lainnya. Peningkatan kinerja menjadi suatu keharusansehrrgga pelaksanaanhubungan dan ke4asama Iuar negeri dapat lebih responsif dan akomodatifterhadap berbagaiaspirasidan kepentingandaerah. Sebagaisalah satu unsur kekuatan nasional,kualitas pelaksanaan diplomasi bukan hanya mempengaruhi keberhasilan kebijakan luar negeri namun juga keberadaan dan kekuatan suatll negara dan bangsa dalam hubungan/lingkungan intemasional. Namrur demikran, isu hubungan dan keqasama luar negeri oleh (pemerintah) daerah nampaknya belum menjadi perhatian para pengambil kebijakan dan pengamat otonomi daerah. Masalah kebakaran hutan dan asap misalnya menunjukkan belum memadainya daerah dalam pengeloaan isuisu domestik yang mempengaruhi pelaksanaanhubungar/ politik luarnegeri. Wacana,telaahandan perumusankebijakan otonomi daerah sejauh ini masth didominasi isu-isu perimbangan keuangan,penataandan pengembangankelembagaan dan sumber daya manusia. Pada sisi lain argumen-argumerl dasaryang dikemukakan Duchachek mengenai hubungan luar negeri oleh pemerintah sub nasional dapat pula dipahami sebagai sisi-sisi negatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Atas dasar berbagai argumen dan eksplanasi di atas, penulis berpendapat bahwa isu hubungan dan kerjasama luar negen daerah perlu menjadi bagian integral (policy/program item) dalam pemmusan kebijakan otonomi daerah.Demikian pula sebaliknya isu otonomi daerahperlu drjadikan dasarpertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraanhubungan dan ke{asama luarnegen. I
Daftar Pustaka Adriansyah,Yasmin, "Keniscayaan"Multi-Track Diplomacy", Kompas, I Juli 2000. Amal. Ichlasul,Regional and Central GovernnTentin Indonesian Politics llest Sumatra and South Sulawesi 1945-1979, Gadjah Mada University Press,Yogyakarta, 1992. Djalal, Hasjim, Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa 1990, CSIS, Jakafia, 1997). Djiwandono,Soedjati,"Hubungan IntemasionalDalam Era G l o b a l i s a s i "1, 9 9 7 . Duchachek,Ivo D, "Perforated Sovereignties:Towards a Typology of New Actors in International Relations" dalam Hans J. Michelman dan PanayotisSoldatos(ed), Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units, Clarendon Press, Oxford, 1990.
60
Huntington, Samuel P, "The Clash of Civilizations", Foreign Affairs,Yol.72, No. 3, Summer,1993). Keohane,Robert O, dan JosephNye, TransnationalRelatiotts and World Politics, Cambridge, Harvard University Press,1972. Morgenthau, Hans J, Politics among Nations: the Strugglefor Power and Peace,3rd ed., Alfred A. Knopf, New York, 1961. L i d d l e , W i l l i a m , R , " M e n j a w a b T a n t a n g a nR e f o r m a s i " , Kompas.8 Juni 2000. Petrovski, Vladimir, Diplomacy as an Instrument of Good Governance,I 998, www.diplomacy.edu. Soldatos, Panayotis, "An Explanatory Framework for the Study ofFederated Statesas Foreign-policy Actors: dalam
No. 21, September/Oktober 2000 PERENCANMNPEMBANGUNAN,
oninnH :: -:
dalam Hans J. Michelman dan PanayotisSoldatos (ed), Federalism and International Relations; The Role of Subnational Units, ClarendonPress,Oxford, 1990. Taylor, Phillip, Non,StateActors in International Politicsfrom Transregional to Substate Organizations, Westview Press,Boulder, 1984. Bappenas,Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PerencanaanPembangunanNasional/ K e p a l a B a p p e n a sN o . 1 8 5 / K M K . 0 3 / 1 9 9 5 d a n N o . KEP.031/KETl5l1995tentang TaIa Cara Perencanaan, Pelaksanaan,Penatausahaan, dan PemantauanPinjaman/ Hibah Luar Negerr dalam rangka PelaksanaanAnggaran PendapatanBelanla Negara. Bappenas,Surat KeputusanBersamaMenteri Keuangandan M e n t e r i N e g a r a P e r e n c a n a aPne m b a n g u n a N n asional/ K e p a l a B a p p e n a sN o . 4 5 9 / K M K . 0 3 / 1 9 9 9d a n N o . KEP.264/KET/0911999 tentang Perubahanatas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala B a p p e n a sN o . 1 8 5 /
l-
:
r:- :tt-l
KMK.03/1995dan No. KEP.03l/'l(ET/511995. DepartemenPeneranganRI, Ketetapan MPRS RI No. XXI/ MPRS/1966 tentang PemberianOtonomi Seluas-luasnya kepada Daerah. SekretariatJenderalMPR RI, KetetapanMPR RI No. XV/MPR/ 1998 tentangtentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan,Pembagian,dan PemanfaatanSumber Daya Nasional yang Berkeadilan;sertaPerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SekretariatNegara RI, PeraturanPemerintahNo. 25 tahun 2000 tentang KewenanganPemerintahdan Kewenangan Propinsi sebagarDaerahOtonom. S e k r e t a r i aN t e g a r a R I , U n d a n g - U n d a n gD a s a r S e m e n t a r a T a h u n1 9 5 0 . SekretariatNegara RI, Undang-undangNo. 22 tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah. SekretariatNegara RI, Undang-undangNo. 25 tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganPusatdan Daerah.
2000 NO 21,September/Oktober PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
61
