P E N G A N T A R. Halaman i

KATA

PENGANTAR

Dengan

memanjatkan

puji

dan

syukur

kehadirat Allah SWT dan dengan izinnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun dengan baik. LAKIP disusun dalam rangka mewujudkan Good Governence Kabupaten Aceh Utara yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah, Negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun yang bersangkutan, dimana sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kab. Aceh Utara merupakan outcome dari pelaksanaan prgoram pembangunan. Selain dari itu LAKIP berfungsi sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh masyarakat dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang. Halaman i

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini di rasakan masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga untuk penyempurnaan lebih lanjut kami mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak dan kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua personil yang telah membantu sehingga Lakip dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 ini kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak instansi terkait terutama Pemerintah kabupaten Aceh Utara sendiri sehingga kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat lebih ditingkatkan lagi.

Lhokseumawe,

Maret 2016

BUPATI ACEH UTARA DTO H. MUHAMMAD THAIB

Halaman ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................. iii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 I. Gambaran Umum Daerah.......................................................................... 1 A. Kondisi Geografis ................................................................................. 1 B. Kondisi Umum Daerah ......................................................................... 4 II. Aspek Strategis ......................................................................................... 7 A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)............................................. 7 B. Laju Inflasi ............................................................................................ 10 C. Pendapatan regional Perkapita ............................................................ 10 D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................... 12 E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur .................................................... 14 F. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................... 14 G. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................. 15 H. Struktur Organisasi ............................................................................... 16 III. Permasalahan Utama ................................................................................ 18 BAB II PERJANJIAN KINERJA ............................................................................... 22 I. Rencana Strategis ..................................................................................... 22 A. Visi ....................................................................................................... 24 B. Misi....................................................................................................... 25 C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 26 II. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ................................................................... 31 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 40 I. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 40 A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. 40 B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 ............................................. 42 C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Empat Tahun Terakhir ..................................................................................... 47 D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional ................... 140 E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi yang Telah dilakukan .................................................................................... 156 F. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... 157 II. Realisasi Anggaran.................................................................................... 161 BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 168 Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lampiran 2 Daftar Prestasi/Penghargaan Lampiran 3 Daftar Rekap IKM Lampiran 4 Pernyataan Telah Direview

iii

IKHTISAR

Dalam

rangka

mencapai

EKSEKUTIF

tujuan

Good

Governance

dan

Clean

Government sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mencoba memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam bentuk program dan kegiatan. Tentunya dalam pencapaian target tidak hanya kesuksesan dalam program dan kegiatan pembangunan saja yang menjadi tolok ukur, tetapi capaian kinerja organisasi juga harus diperhatikan lebih seksama, mengingat capaian kinerja Kab. Aceh Utara menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pemerintah

atau

laporan

LAKIP

merupakan kumpulan capaian kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2015. Laporan LAKIP ini tidak terlepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Aceh Utara, dimana seluruh sasaran strategis dari Laporan LAKIP tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis RPJMD Kab. Aceh Utara tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review

atas

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Pemerintah

Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Laporan LAKIP tahun 2015. Kab. Aceh Utara telah selesai menyusun laporan tersebut, tentunya dengan memperbandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan target realisasinya serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yang tidak terlepas daripada sasaran dan tujuan dari RPJMD Kab. Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran strategis

Halaman v

dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim Penyusun Laporan LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa dari 22 indikator kinerja, kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%), berhasil sebanyak 4 indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator (9,09%) dan tidak berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan informasi untuk lebih jelasnya terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh Utara.

Dalam penyusunan LAKIP tahun 20145, terdapat sedikit perbedaan dimana laporan LAKIP harus di review oleh Inspektorat, sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid dan akurat. Dari hasil review tersebut, kami telah mensajikan saran dan rekomendasi yang dihasilkan sehingga laporan LAKIP ini dapat bermanfaat sesuai dengan data dan fakta dilapangan.

Kami sangat

mengapresiasi kinerja pemerintah

pusat,

terutama

Kementrian PAN dan RB, dimana Kabupaten Aceh Utara dalam evaluasi laporan LAKIP tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan, sehingga kami mendapatkan nilai CC. Kami sangat berharap agar tahun ini kami dapat meningkatkan peringkat menjadi kategori B dan dengan mengucapkan syukur kepada Allah, Alhamdulillah, dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun dan disampaikan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya.

Halaman vi

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015

Bab I

Pendahuluan

I. LATAR BELAKANG Implementasi good governance saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, yang harus dipraktekkan oleh setiap penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diikuti dengan terbitnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan informasi yang luas Halaman 1


kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

II.MAKSUD DAN TUJUAN Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”. Laporan Akuntabilisiktas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen kepemerintahan, serta sebagai media pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Aceh Utara. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 mencakup hal–hal berikut ini: 

Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah;



Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian kehematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, sebagai upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017; Halaman 2




Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka pendek dan jangka menengah.

III.GAMBARAN UMUM DAERAH A. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang terletak pada posisi 960 47’ – 970 31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka di sebelah Utara, dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Timur, dengan Kabupaten Bener Meriah di sebelah Selatan dan dengan Kebupaten Bireuen di sebelah Barat. Sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah : 

Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.



Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.



Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.



Zona

vulkanik,

yang

merupakan

kaki/lereng

sampai

punggungan

pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km2, atau 329.686 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Paya Bakong adalah Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 418,32 Km2, sementara Lapang adalah kecamatan yang paling sempit, yaitu 19,27Km2 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.

Halaman 3


Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Bandar Baro Kuta Makmur Simpang Kramat Syamtalira Bayu Geureudong Pase Meurah Mulia Matang Kuli Paya Bakong Pirak Timu Cot Girek Tanah Jambo Aye Langkahan Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Lhoksukon Tanah Luas Nibong Samudera Syamtalira Aron Tanah Pasir Lapang Muara Batu Dewantara TOTAL

Luas Wilayah (Km2) 384,65 114,74 84,38 42,35 151,32 79,78 77,53 269,28 202,57 56,94 418,32 67,70 189,00 162,98 150,52 100,63 158,67 83,08 243,00 30,64 44,91 43,28 28,13 20,38 19,27 33,34 39,47 3.296,86

Persentase 11,67 3,48 2,56 1,28 4,59 2,42 2,35 8,17 6,14 1,73 12,69 2,05 5,73 4,94 4,57 3,05 4,81 2,52 7,37 0,93 1,36 1,31 0,85 0,62 0,58 1,01 1,20 100,00

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015 Tata guna lahan meliputi areal persawahan, perkebunan, hutan, rawarawa, tambak, dan lain-lainnya. Penggunaan lahan yang terluas untuk lahan perkebunan dan hutan negara. Disamping itu, lahan yang relatif luas juga digunakan untuk areal persawahan, tegalan/kebun-kebun, pekarangan dan Halaman 4


bangunan, hutan rakyat, ladang/huma, dan untuk areal lain-lainya. Selain itu, di daerah ini masih terdapat lahan kosong yang produktif namun belum diusahakan yaitu seluas 9.163 Ha atau 2,78 % dari luas wilayah seluruhnya. Secara keseluruhan tata guna lahan Kabupaten Aceh Utara tercantum pada tabel 1.2. Tabel 1.2 Tata Guna Lahan No 1 2 3 4 5 6 7 8

Pengguna Lahan Persawahan Perkarangan / Bangunan Tegalan/ Kebun Ladang/ Huma Pengembalaan/ Padang Rumput Sementara Tidak Diusahakan Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat Perkebunan Lain-lain 9 (Tambak/Kolam/Empang/Tebat) Jumlah Sumber : Aceh Utara Dalam Angka, 2015

Luas (Ha) 45.485 45.655 24.217 6.464 9.968 26.770 49.560

% 19.17 19.25 10.21 2.72 4.20 11.28 20.89

29.102 237.221

12.27 100.00

1. Iklim Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1.000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah

Halaman 5


(cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April. Rata-rata suhu udara adalah 300 C, dengan kisaran antara 210 C sampai 350C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 280 C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,80 C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %. 2. Geologi Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara) dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. B. Kondisi Demografis Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 572.961 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2.04% per tahun. Luas wilayah 3.296,86 km2 maka kepadatan penduduk mencapai 174 jiwa/km2 dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2010 -2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3. Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 48.080 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.202 jiwa/km2, sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 4.812 jiwa dan 18 jiwa/km2. Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar. Tabel 1.3 Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2010–2014 No. 1 2 3 4

Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Banda Baro

2010 33.748 17.115 12.096 7.377

2011 34.521 17.235 12.277 7.415

2012 34,999 17,473 12,447 7,518

2013 35,457 17,702 12,61 7,617

2014*) 36,502 18,223 12,981 7,841 Halaman 6


5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kuta Makmur 22.028 22.339 22,648 22,945 23,62 Simpang Kramat 8.710 8.824 8,946 9,063 9,330 Syamtalira Bayu 18.955 19.046 19,309 19,562 20,138 Geureudong Pase 4.448 4.550 4,613 4,674 4,812 Meurah Mulia 17.612 17.881 18,129 18,367 18,908 Matang Kuli 16.424 16.803 17,035 17,258 17,766 Paya Bakong 12.690 12.875 13,053 13,224 13,614 Pirak Timu 7.413 7.520 7,624 7,724 7,952 Cot Girek 18.342 18.762 19,021 19,27 19,838 Tanah Jambo Aye 39.141 40.472 41,032 41,569 42,794 Langkahan 20.938 21.221 21,514 21,796 22,438 Seuneudon 23.267 23.476 23,8 24,112 24,822 Baktiya 32.465 33.514 33,978 34,423 35,437 Baktiya Barat 16.943 17.334 17,574 17,804 18,328 Lhoksukon 43.998 45.472 46,101 46,704 48,080 Tanah Luas 22.037 22.601 22,913 23,213 23,897 Nibong 9.047 9.247 9,375 9,498 9,778 Samudera 24.389 25.099 25,446 25,779 26,538 Syamtalira Aron 16.456 16.833 17,066 17,289 17,798 Tanah Pasir 8.376 8.431 8,548 8,660 8,915 Lapang 7.909 8.075 8,187 8,294 8,538 Muara Batu 24.385 25.179 25,527 25,861 26,623 Dewantara 43.442 44.876 45,496 46,091 47,449 Jumlah 529.751 541.878 549,370 556,566 572,961 Sumber: Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2015 1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan perhatian yang sungguh-sungguh

untuk

menanggulangi

kemiskinan

sesuai

prioritas

pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017.

Berbagai program pembangunan jangka

menengah telah

diimplimentasikan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Akhir tahun 2014 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 112.600 jiwa atau 19,58 persen dari jumlah penduduk sebagaimana tercantum pada Gambar 1.4. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara semakin meningkat dan terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 2010-2014.

Penanggulangan

kemiskinan

menjadi

prioritas

Pemerintah Halaman 7


Kabupaten Aceh Utara ke depan termasuk memberikan perhatian yang lebih besar, tepat sasaran, dan terfokus melalui implimentasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, terutama di wilayah pesisir. Gambar 1.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2014 140

24

22,89

23,43

21,52

20,34 19,58

21

111,74

112,19

15 119,51

60

124,04

80

40

12

Persen

18

100 113,37

000 Jiwa

120

9 6

20

3 2010

2011

2012

Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)

2013

2014

Tingkat Kemiskinan (%)

II. ASPEK STRATEGIS A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara periode 2010-2014 ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan tanpa memasukkan migas menunjukkan pertumbuhan ekonominya berkisar antara 3,40 – 7,57 persen. Nilai PDRB ADHK tanpa migas Aceh Utara selama pada tahun 2010 nilainya sebesar 8,97 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 10,99 triliun rupiah pada tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata 5,23 persen per tahun. Jika dengan memasukkan migas,

nilai PDRB Aceh Utara selama

periode 2010-2012 mengalami peningkatan yaitu dari 17,20 triliun rupiah menjadi 18,15 triliun rupiah. Tahun 2013 nilai PDRB dengan migas turun menjadi 17,86 triliun rupiah dan terus turun menjadi 17,26 triliun rupiah pada Halaman 8


tahun 2014. Gambar 1.6 PDRB ADHK 2000Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah) 20,00

17,20

17,87

18,15

17,86

15,00

9,65

8,97

10,00

10,18

17,26

10,53

11,00

5,00 2010

2011

MIGAS

2012

2013

2014

TANPA MIGAS

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2015 (Diolah)

Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tahun 2014 mengalami penurunan

dibandingkan

pertumbuhan

tahun-tahun

sebelumnya.

Laju

pertumbuhan PDRB dengan migas Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 turun sebesar 3.35 persen, sedangkan tahun 2013 turun sebesar 1.62 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami penurunan sebesar 5.72 persen serta sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan terbesar yaitu 14.61 persen yang disebabkan oleh semakin menurunnya Lifting gas bumi di Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 9


Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Persen) SEKTOR

CAPAIAN 2011

2012

2013

2014*)

4,59

4,14

5,91

3,82

- Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian lainnya

-0,15 -0,20 2,55

-2,93 -3,01 1,59

-8,03 -8,37 10,68

-14,61 -15,15 9,50

Industri Pengolahan

18,08

6,96

-6,53

2,99

Pengadaan Listrik dan Gas

7,48

7,72

5,04

6,37

6,02

4,41

5,53

5,93

4,25

6,52

8,52

6,99

3,23

5,60

7,55

5,91

5,75

7,25

7,79

4,11

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

8,87

9,01

9,81

9,72

Informasi dan Komunikasi

7,61

9,23

9,44

9,48

Jasa Keuangan dan Asuransi

4,16

-5,98

1,42

-5,72

Real Estate

3,42

3,89

7,51

9,34

Jasa Perusahaan

2,60

1,67

5,90

7,45

3,87

2,67

5,33

7,00

6,20

6,27

6,83

5,74

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

6,20

13,02

9,50

8,34

Jasa Lainnya

5,01

4,63

6,30

6,00

PDRB (Non Migas)

7,57

5,44

3,40

4,50

PDRB (Migas)

3,88

1,59

-1,62

-3,35

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan

Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015 *) Angka sementara

Halaman 10


Namun bila ditinjau dari PDRB tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Utara berfluktuasi antara 3,40-7,57 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan terendah yaitu 3,40 dan tahun 2015 pertumbuhan meningkat mencapai 4,50 persen. Hal dipengaruhi oleh semakin besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Hal ini juga ditunjukkan oleh pertumbuhan positif sebesar 3.82 persen pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan sebesar 2.99 persen di tahun 2014, setelah sebelumnya turun 6.53 persen di tahun 2013. Tabel 1.8 Laju Pertumbuhandan Kontribusi Sektoral Tahun 2013-2014 (Persen) SEKTOR

PERTUMBUHAN

KONTRIBUSI

2013

2014*)

2013

2014*)

Pertanian Pertambangan dan Penggalian

5,91

3,82

21,44

23,02

- Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian lainnya

-8,03 -8,37 10,68

-14,61 -15,15 9,50

41,06 40,17 0,89

36,28 35,26 1,01

Industri Pengolahan

-6,53

2,99

13,33

14,21

Pengadaan Listrik dan Gas

5,04

6,37

0,06

0,07

Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

5,53

5,93

0,01

0,01

Konstruksi

8,52

6,99

3,20

3,55

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,55

5,91

7,73

8,47

Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi

7,79

4,11

4,21

4,54

9,81

9,72

0,26

0,29

9,44

9,48

1,23

1,39

Jasa Keuangan dan Asuransi

1,42

-5,72

0,98

0,95

Real Estate

7,51

9,34

1,65

1,86

Jasa Perusahaan

5,90

7,45

0,21

0,23

Administrasi Pemerintahan, Pertanahan

5,33

7,00

1,72

1,91 Halaman 11


SEKTOR

PERTUMBUHAN

KONTRIBUSI

2013

2014*)

2013

2014*)

Jasa Pendidikan

6,83

5,74

0,92

1,01

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

9,50

8,34

1,33

1,50

Jasa Lainnya

6,30

6,00

0,65

0,72

PDRB (Non Migas)

3,40

4,50

58,94

63,72

PDRB (Migas)

-1,62

-3,35

100

100

dan Jaminan Sosial

Kegiatan perekonomian Kabupaten Aceh Utara, sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Aceh, di dominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang menyumbang sebesar 35.46 persen terhadap nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014. Namun, besarnya kontribusi ini terus menurun tiap tahunnya seiring dengan menurunnya produksi dan eksplorasi migas di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan dari sektor non migas, dengan memperbandingkan antara pertumbuhan terhadap kontribusi yang diberikan oleh tiap sektor, maka dapat diketahui beberapa sektor dengan pertumbuhan tinggi namun masih memberikan kontribusi yang masih sangat kecil terhadap total PDRB Aceh Utara pada tahun 2014. Sektor pertambangan dan penggalian lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta real estate pertumbuhannya di atas 9 persen namun kontribusinya lebih kecil dari 2 persen. Sebaliknya, sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 3,82 persen, menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB Aceh Utara pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,02 persen. B. Laju Inflasi Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi tahun kalender 2015 hingga Desember 2015 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,44 persen, Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe sedangkan laju inflasi Provinsi Aceh sebesar 1,53 persen dan Nasional sebesar 3,35 persen. Halaman 12


Tabel 1.9 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015 Tahun

Uraian Lhokseumawe/ Aceh Utara Aceh Nasional

2011

2012

2013

2014

2015

3,55

2,44

8,27

8,53

2,44

3,43 3,79

0,22 4,3

7,31 8,38

8,09 8,36

1,53 3,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2015 Terjadi penurunan tingkat inflasi dibandingkan tahun 2014 dengan tingkat inflasi mencapai 8,53 persen. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Utara, pola kecenderungannya mempunyai kesamaan dengan kecenderungan inflasi Aceh sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9. C. Pendapatan Regional Perkapita Produk Domestik Regional Bruto Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan Pendapatan Regional per kapita diperoleh dari hasil bagi antara Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung) dengan penduduk pertengahan tahun. Peningkatan jumlah penduduk dan besarnya PDRB sangat menentukan besarnya PDRB perkapita. Gambar 1.10 Pendapatan Regional Perkapita dengan Migas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Halaman 13


Gambar 1.11 memperlihatkan bahwa untuk tahun 2013, pendapatan regional perkapita Aceh Utara atas dasar harga berlaku mencapai 19,74 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun 2012 yang hanya mencapai angka 19,89 juta rupiah. Pencapaian pendapatan regional perkapita untuk tahun 2013 ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk pendapatan regional perkapita berdasarkan

harga konstan

2000, memperlihatkan adanya penurunan dari 6,95 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 7,11 juta rupiah pada tahun 2012. Penurunan ini tidak lepas dari pengaruh menurunnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga konstan. Gambar 1.11 Pendapatan Perkapita Tanpa Migas Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara

Untuk pendapatan regional perkapita Aceh Utara tanpa migas, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, tiap tahunnya menunjukkan tren terus meningkat. Pada tahun 2010 pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 10,14 juta rupiah dan kembali meningkat ditahun 2011 hingga mencapai angka 10,70 juta rupiah. Tahun 2012 naik menjadi 11,28 juta rupiah dan kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 11,62 juta rupiah pada tahun 2013. Kenaikan pendapatan regional perkapita ini tidak lepas dari pengaruh meningkatnya total nilai PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku. Untuk pendapatan regional perkapita untuk tahun 2013 berdasarkan harga konstan 2000, juga memperlihatkan adanya kenaikan setiap tahunnya. Halaman 14


Pada tahun 2010, nilai pendapatan regional perkapita Aceh Utara hanya sebesar 4,87 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 5,06 juta rupiah pada tahun 2013. Peningkatan ini tidak lepas dari pengaruh meningkatnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 3,17 persen. Peningkatan ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Aceh Utara yang sebesar 1,38 persen pada tahun yang sama. D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Perkapita Kemampuan perekonomi Kabupaten Aceh Utara dilihat dari angka konsumsi rumah tangga (RT) perkapita terus menunjukkan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2009 angka konsumsi RT perkapita sebesar Rp. 4.344.204,-, jumlah RT tahun 2009 sebanyak 128.138 RT dengan besar rasio yaitu 33,90. Pada tahun 2010 angka konsumsi RT meningkat sebesar Rp. 4.739.940 dan jumlah RT sebanyak 122.825 serta rasionya sebesar 38,59. Demikian pula pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 5.171.448 konsumsi RT perkapita dengan jumlah RT sebanyak 125.637, besaran rasio yaitu 41,16. Konsumsi rumah tangga perkapita sebagai mana tabel berikut : Tabel 1.12 Angka Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011 No Uraian 1. Total Pengeluaran RT (Rp) 2. Jumlah RT Rasio (1/2)

2009 4.344.204 128.138 33,90

2010 4.739.940 122.825 38,59

2011 5.171.448 125.637 41,16

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)

b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Sebagaimana pengeluran konsumsi RT, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 total pengeluran RT non pangan sebesar Rp. 1.382.916 atau 31,83 persen dan sebesar Rp.1.540.068 atau 32,49 pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 angka Halaman 15


konsumsi RT non pangan juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.948.032 atau sebesar 37,67 persen. Tabel konsumsi RT non pangan sebagai mana berikut : Tabel 1.13 Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011 No

Uraian

1 Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) 2 Total Pengeluaran (Rp) Rasio

2009

2010

2011

1.382.916

1.540.068

1.948.032

4.344.204 31,83 %

4.739.940 32,49 %

5.171.448 37,67 %

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)

c. Nilai Tukar Petani Gambar 1.14 Nilai Tukar Petani Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2013 40,000 25,000

30,000

28,000

29,000

31,000

35,000

2008 2009

20,000

2010

10,000

2011

,000

2012

Nilai tukar petani

E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km2, atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km2. Luas wilayah produktif tahun 2006 seluas 162.578 ha mengalami penurunan ditahun 2007 yaitu seluas 153.192. Pada tahun 2008-2010 luas lahan produktif kembali meninggkat seiring upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh utara yaitu 167.500 ha pada tahun 2010. Perbandingan

luas

lahan

produktif

dengan

luas

wilayah

budidaya

sebagaimana tabel berikut :

Halaman 16


Gambar 1.15 Luas Wilayah Produktif Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2012 144.000

141.873

142.000

141.514

141.130

140.000

2008

138.000

2009 135.521

136.000

2010

134.965

134.000

2011

132.000

2012

130.000 Luas wilayah produktif

F. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi disuatu daerah dapat dilaksanakan apabila kondisi daerah memberikan

rasa

aman

dan

nyaman

terhapat

investor

yang

akan

menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk menjaga kondisi keamanan sebagai upaya yang dapat dilakukan

oleh

masyarakat

dalam

membantu

pemerintah

dalam

mengupayakan investasi di Kabupaten Aceh Utara. G. Fokus Sumber Daya Manusia a. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan angka kelulusan tingkat S1 pada tahun 2010 dan 2011 masing sebanyak 8.004 dan 8452 orang, Sementara itu untuk tingkat S2 dan S3 pada tahun 2010 sebanyak 126 orang dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 425 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2011, maka kualitas tenaga kerja dengan rasio kelulusan tingkat S1sebesar 1,53 persen pada tahun 2010 dan 1,64 persen pada tahun 2011 sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.16

Halaman 17

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 6,000

4,914

5,000

2008

3,940

4,000

2009

3,000

2,149

2,274

2010

2,000

2011

,453

1,000

2012

,000

Rasio Lulusan S1/S2/S3 Gambar 1.16 Rasio Lulusan S1/S2&S3 Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012

b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun waktu 2008-2012 menunjukkan angka yang berfluktuatif, sebagaimana pada gambar 1.17. Gambar 1.17 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012 134,21

150,00

101,98

2009

100,00 50,00

2008

43,21

36,22

36,16

2010 2011

Rasio ketergantungan

2012

H. Struktur Organisasi Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah,dan Lembaga Teknis Daerah serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan. a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah Halaman 18


membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah

Daerah,

(2)

penyelenggaraan

administrasi

pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3) pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian. b. Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DRPK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasionalberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekda.

Susunan

organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian. c. Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada

Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah.

Dinas

Daerah

ini

melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti : Dinas Syariat Islam; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga ; Dinas Cipta Karya ; Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Perindustrian dan Halaman 19


Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. d. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam pemerintah Kabupaten mencakup: Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Badan Kesatuan

Bangsa,

Politik

dan

Perlindungan

Masyarakat;

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat Kabupaten; Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; RSU Cut Meutia; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. e. Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Sekretariat Korpri Sekretariat Lembaga Keistimewaan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga

Keistimewaan

yang

terdapat

dalam

pemerintah

Beberapa Kabupaten

mencakup : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA); Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK). Sekretariat Korpri merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Halaman 20


f. Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dan Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan, dan 4 (empat) seksi serta 2 (dua) sub bagian. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi. III. PERMASALAHAN UTAMA Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program tahun 2015, terdapat beberapa permasalahan serta tindak lanjut sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut No.

Permasalahan

1.

Tingkat kemiskinan masih tinggi

2.

Masih rendahnya ketahanan pangan dan nilai nambah produk pertanian Pertumbuhan ekonomi masih rendah

3.

4.

5. 6.

7.

Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum berkembang dengan baik Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah

Tindak Lanjut

Ket

Peningkatan tingkat kesempatan kerja Menyediakan cadangan pangan daerah Perlu penambahan tenaga pembina terhadap industri kecil dan menengah secara bertahap Peningkatan kualitas sumber daya lingkungan hidup

Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi dan UKM Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan

Halaman 21


8.

Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan

9.

Permasalahan dan tantangan dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga sejahtera Banyaknya infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan dalam kondisi belum mantap

Peningkatan pelayanan kesehatan

10.

11. 12.

13. 14.

15.

16.

Masih lemahnya organisasi, tatalaksana dan SDM aparatur Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik, sosial budaya dan adat Masih lemahnya pelaksanan penegakan supremasi hukum Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan Pembangunan sumber daya manusia, perempuan dan anak masih rendah Belum berkembangnya potensi perhubungan dan pariwisata

Peningkatan, rehabilitasi serta optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Pengelolaan keragaman dan pelestarian budaya Penerapan syariat islam Peningkatan peran pemuda dalam gampong Penurunan AKI dan AKB melalui pemenuhan cakupan K4 Peningkatan pemanfaatan dan penataan serta fungsionalisasi objek wisata sejarah, adat dan alam

Halaman 22


IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi

Pemerintah,

Gambaran Singkat

tentang

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan. BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2017; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Halaman 23


Bab II

Perencanaan Kinerja

I. RENCANA STRATEGIS Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempunyai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. RPJMD yang disusun merupakan rencana strategis yang diharapkan mampu menjawab posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sekarang, tujuan yang ingin dicapai termasuk visi misi daerah. RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. RPJMD disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015. Hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dengan LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh adalah sebagai berikut:

Halaman 24


Gambar 1 RPJ P Nasional

RPJM Provinsi ACEH

RPJ M Nasional

RPJ P Kabupaten Aceh Utara

RPJ M Kabupaten Aceh Utara

Renstra SKPK

RKP Pusat

Renja Kabupaten Aceh Utara

LAKIP Kabupaten Aceh Utara

LAKIP SKPK

Renja S KPK

Pada Tahun 2015 , Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki RPJP sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

(RPJM)

Kabupaten

Aceh

Utara

2012-2017

yang

sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Aceh Utara maupun RT/RW Kabupaten Aceh Utara. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahun selama periode perencanaan, akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk SKPK.

Halaman 25


RPJMD

Kabupaten

Aceh

Tahun

2012-2017

disusun

dengan

mengakomodir berbagai tuntutan stakeholders antara lain pengawasan yang profesional,

pelayanan

prima,

perwujudan pemerintahan

yang bersih,

berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan good governance dalam seluruh aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Stratejik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: A. Visi Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”. Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, dan selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014. Adapun maksud yang terkandung dalam visi pembangunan di atas adalah sebagai berikut: 1) Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara. 2) Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin. 3) Mandiri

artinya

masyarakat

yang

mampu

berdiri

sendiri

tanpa

ketergantungan kepada pihak lain. 4) Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berprilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari’at Islam.

Halaman 26


B. M i s i Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi/pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 8 (delapan) misi yang telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, yaitu : 1. Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam. 4. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat. 5. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. 6. Mengupayakan

secepatnya

pembangunan

infrastruktur

perkantoran

pemerintah Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh Utara. 7. Meningkatkan ekonomi

pembangunan

kerakyatan

yang

infrastruktur berbasis

pada

pendukung

pengembangan

pembangunan

pertanian,

perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang.

Halaman 27


8. Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif

dalam

segala

bidang

kehidupan

masyarakat

yang

berkeadilan.

C. Sasaran Strategis Penetapan saran strategis dilakukan dengan mempertimbangkan misi Pemerintah daerah sehingga dari setiap misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2012-2017. Capaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja yang realistis yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa RPJMD. Visi “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.

No I

II

Misi Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan social budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA

Indikator Kinerja

No

Sasaran Strategis

Target

1.

Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Pemerintah pemeriksaan BPK Evaluasi Nilai Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD)

2.

Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75

1.

Terciptanya stabilitas sosial dan politik

Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

3.86

2.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin

Persentase jumlah penduduk miskin

19.50

B WTP Sangat Tinggi

Halaman 28


III

IV

VII

3.

Menurunnya tingkat angka pengangguran

Angka pengangguran

10.10

Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam

1.

Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Angka melek huruf Rata-rata lama Sekolah

97.3

Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat

1

Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi

102

Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup

0.096

Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang

1

Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap

56.15

2

Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata

Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

63.58

3

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi

Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)

40.56

9.3

7

70

Halaman 29


1,367,817

4

Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Jumlah arus penumpang angkutan umum

5

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini

4.83

6

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Persentase peningkatan jumlah wisatawan

37,500

7

Meningkatnya ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan

Tingkat Ketersediaan Energi

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, holtikultura, Meningkatnya perkebuan, produksi dandan peternakan produktivitas

Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

6.3

Persentase Produksi perikanan

100

8

9

Tingkat ketersediaan Protein

kelautan dan perikanan VIII

Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan

1

Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla

Jumlah Mesjid dan Mushalla

330 dan 852

Halaman 30


II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ada pada RPJMD, maka setiap tahunnya dilakukan pengukuran indikator kinerja dari sasaransasaran strategis yang dianggap penting pada tahun berjalan. Pada tahun 2015 ini, 8 (delapan) misi Kabupaten Aceh Utara dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai. Ukuran pencapaiannya dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Rasional dan Rangible). Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Halaman 31


Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati No 061/717/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 20122017, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2012-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012-2017 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/717/2015 Tahun 2015.

Halaman 32


Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2017

No.

1.

Sasaran Strategis Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Indikator Kinerja Angka melek huruf

Penjelasan (formulasi pengukuran dan sumber data) Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Rata-rata lama Sekolah

Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2.

Meningkatnya Angka Kematian Formulasi pengukuran: Status Ibu Jumlah ibu hamil yang meninggal Kesehatan dan karena hamil, bersalin dan nifas Gizi masyarakat selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seratus ribu Sumber data: Dinas Kesehatan

Halaman 33

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan


Angka Kematian Formulasi pengukuran: Bayi Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi jumlah dengan kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu Sumber data: Dinas Kesehatan Persentase Gizi Buruk

Formulasi pengukuran: Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen Sumber data: Dinas Kesehatan

Umur Harapan Hidup

Formulasi pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang Sumber data: - BPS - Dinas Kesehatan

Halaman 34


3.

4.

5.

Tersedianya Proporsi panjang jalan mantap jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi yang menjamin mantap kelancaran arus transportasi

Formulasi pengukuran: Panjang jalan yang mantap dibagi dengan Panjang jalan dikalikan seratus persen

Tersedianya Proporsi panjang aksesibilitas jembatan dalam pada pusatkondisi baik pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata

Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan Panjang jembatan dikalikan seratus persen

Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi


Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga

Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga Formulasi pengukuran: Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan luas jaringan irigasi ikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral

6.



Formulasi pengukuran: Jumlah Mesjid dan Mushalla Sumber data: Dinas Syariat Islam Dinas Cipta Karya

Halaman 35


7.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin)


Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: BPS

8.

Meningkatnya Jumlah arus Formulasi pengukuran: keselamatan, Jumlah arus penumpang angkutan penumpang keamanan, dan angkutan umum umum pelayanan sarana dan Sumber data: prasarana Dinas Perhubungan, Pariwisata dan perhubungan Kebudayaan darat

9.

Menurunnya tingkat angka pengangguran

Angka pengangguran

Formulasi pengukuran: Jumlah pengganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk

10. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen Sumber data: BPS

Halaman 36


Indeks Gini

Formulasi pengukuran: k

G  1   Pi (Qi  Qi1 ) i  1

Sumber data: BPS

11. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan n-1 kalikan seratus persen Sumber data: Dinas Perhubunga, Pariwisatan dan Kebudayaan

12. Terciptanya

stabilitas sosial dan politik


Formulasi pengukuran: Jumlah Satpol PP dibagi Jumlah Penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: Satpol PP dan WH

13. Meningkatnya

ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan

Tingkat Ketersediaan Energi

Formulasi pengukuran: 100 + (

Angka ketersediaan energi-2200 2200

Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Halaman 37

)

x 100


Tingkat ketersediaan Protein

Formulasi pengukuran: 100 + (

Angka ketersediaan protein - 57 57

)

x 100

Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

14. Meningkatnya

Tingkat produksi dan Produktivitas produktivitas padi (ton/ha) pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebuan, dan peternakan

15. Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan

16. Meningkatnya


Indeks profesionalisme Kepuasan dan kinerja Masyarakat aparatur dalam (IKM) pelayanan publik

Formulasi pengukuran:

Sumber data: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Formulasi pengukuran: Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan

Formulasi pengukuran: Nilai IKM Sumber data: Bagian Organisasi

Halaman 38


17. Terlaksananya

Nilai tata kelola Akuntabilitas pemerintah Kinerja yang transparan Pemerintah dan akuntabel

Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sumber data: Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Opini pemeriksaan BPK

Formulasi pengukuran: Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LaporanKeuangan Daerah Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Nilai Evaluasi Formulasi pengukuran: Kinerja Hasil penilaian Kementeriaan Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah (EKPPD) Sumber data: Kementeriaan Dalam Negeri

Halaman 39


Perjanjian Kinerja Kabupten Aceh Utara Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 yang berjangka waktu 5 tahunan. Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2015 No.

1

Sasaran Strategis Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Target

Opini pemeriksaan BPK

WTP

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

2

3 4 5 6

B

Sangat Tinggi

75

Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran


Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk Persentase jumlah penduduk miskin Angka pengangguran

19.50


Angka melek huruf

97.3


9.3

3.86

10.10

Halaman 40


7

8 9

10

11

12 13 14 15

16


Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla

Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

102 7 0.096 70 56.15

63.58


40.56


1,367,817

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Persentase peningkatan jumlah wisatawan Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)

4.83

Persentase Produksi perikanan Jumlah Mesjid dan Mushalla

37,500 6.3

100

330 dan 852

Halaman 41


Akuntabilitas Kinerja

Bab III I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawabansecara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat

dilaksanakan

melalui

media

penyusunan

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pelaporan

(LAKIP)

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indoenesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran

kinerja

adalah

kegiatan

manajemen

khususnya

membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pencapaian

sasaran

srategis

yang

dtietapkan

dalam

mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Halaman 42


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017. Pengukuran

kinerja

pada

tahun

2015

dilaksanakan

dengan

membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja=

x 100% Rencana

b. Apabila

semakin

tinggi

realisasi

menunjukkan semakin rendahya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana- (Realisasi- Rencana) Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Atau : (2 x Rencana)- Realisasi Capaian indikator kinerja =

x 100% Rencana

Halaman 43


Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu: Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal

Predikat/Kategori

> 92

Sangat Berhasil

77< X ≤ 92

Berhasil

62 < X ≤ 77

Cukup Berhasil

< 62

Tidak Berhasil

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2015

berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan

dalam table sebagai berikut:

Halaman 44


Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015 No.

1

2 3 4 5 6

Sasaran Strategis Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik

Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing

Indikator Kinerja

Realisasi

% Capaian

Ket Capaian

CC

CC

Berhasil

WTP

WDP

WDP

Sangat Tinggi

Tinggi

Tinggi

Cukup Berhasil Berhasil

75

71.97

96.0

Sangat Berhasil


3.86

4.14

107

Sangat Berhasil

Persentase jumlah penduduk miskin Angka pengangguran

19.50

19.58

100

10.10

10.00

99

Angka melek huruf

97.3

92.22

95


9.3

12.19

131

Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target B

Halaman 45


7


Angka Kematian Ibu

102

Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup

8 9

10 11

12

Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik



127

125

Sangat Berhasil Sangat Berhasil

7

7

100

0.096

0.018

19

70

70.4

101

56.15

41

73

Sangat Berhasil Cukup Berhasil

Tidak Berhasil

63.58

63

99

Sangat Berhasil


40.56

33.74

83.2

Berhasil


1,367,817

87,972

6.4

4.83

4,5

93,17

Tidak Berhasil

Sangat Berhasil

Halaman 46


13

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan


14

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman


15

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan


16



37,500

Tidak Berhasil

20,811

55

6.3

5.3

84

Berhasil

100

97.33

97

Sangat Berhasil

330 dan 852

336 dan 852

102 dan 100

Sangat Berhasil

Halaman 47


II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2015 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui sebelas 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut: Sasaran 1 Terlaksananya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Pelayanan Publik Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bagian Pemerintahan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :

Halaman 48


Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1 2 3

Indikator Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi 2013 2014

Target

Tahun 2015 Realisasi Capaian

CC

CC

B

CC

CC

WDP

WDP

WTP

WDP

WDP

Tinggi

Tinggi

Sangat Tinggi

Tinggi

Tinggi

Ket Capaian Berhasil Cukup Berhasil Berhasil

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh predikat CC dengan nilai 54,61. Ditahun 2015 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 51,45. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar 3,16

dibandingkan

dengan

tahun

2014.

Hasil

penilaian

tersebut

mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Halaman 49


2. Opini pemeriksaan BPK Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun

2015

hasil

audit

BPK

masih

dinyatakan

Wajar

Dengan

pengecualian (WDP).

3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

ke

6

(enam)

dari

23

Kabupaten/Kota dengan skor 2,66 atau dengan kategori prestasi Tinggi atas Penyelengaaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2014 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1 2 3

Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Realisasi 2013 CC

Realisasi 2014 CC

Realisasi 2015 CC

Target 2017 B

WDP

WDP

WDP

WTP

Tinggi

Tinggi

Tinggi

Sangat tinggi

Halaman 50


 Permasalahan - Kapasitas dan kapabilitas aparatur masih rendah - Hasil audit BPK baru mencapai opini Wajar dengan Pengecualian  Solusi - Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah - Penerapan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Memperkuat Aparatur dalam Pelayanan Publik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini : Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014 -

68,99

Target 75

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 71,97 96

Ket Capaian Sangat Berhasil

Halaman 51


1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh nilai 68,99. Sedangkan ditahun 2015 memperoleh nilai 71,97. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan sebesar 2,98 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi 2013 -

Realisasi 2014 68,99


Target 2017 80

 Permasalahan - Waktu yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik - Produk jenis layanan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, dimana belum adanya kejelasan dari jenis-jenis layanan - Belum jelasnya maklumat pelayanan di instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun - Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan  Solusi - Komitmen bersama antara kepala Daerah dan kepala SKPK perlu terus ditingkatkan - Target waktu pelayanan diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan - Perlu adanya pelatihan dan diklat pelayanan bagi aparatur pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat Halaman 52


Sasaran 3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Melanjutkan Amanat Perdamaian, Stabilitas Sosial dan Politik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan WH. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terciptanya stabilitas sosial dan politik tersaji pada tabel 3.7 berikut dibawah ini :


No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014

1.26

4.33

Target

3.86

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 4.14

107


1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 berjumlah 242 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 583.892 jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 3.8.

Halaman 53


Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam wilayah kecamatan yaitu pelaksanaaan kegiatan ba’da magrib serta kegiatan lainnya. Tabel 3.8 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-10.000 Penduduk Uraian

2011

2012

2013

2014

Jumlah Polisi 73 73 108 241 Pamong Praja (Orang) Rasio Jumlah Polisi 1.26 1.26 1.26 4.33 Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

2015 242

4.14


Halaman 54


No. 1

Indikator Kinerja Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2017

1.26

4.33

4.14

55.5

 Permasalahan - Beberapa kegiatan rutin yang juga masih terkendala pada penerbitan SK serta tahapan persipan yang sedikit terlambat - Termin pencarian anggaran yang lebih banyak dialokasikan pada triwulan II bahkan III sehingga realisasi di triwulan II masih belum maksimal  Solusi - Mengupayakan semaksimal mungkin segala yang ada sehingga kendala yang dihadapi akan dijadikan kekuatan/factor pendukung keberhasilan suatu program/kegiatan - Lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan harus didukung dengan anggaran yang memadai

Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin tersaji pada tabel 3.10 berikut dibawah ini :

Halaman 55



No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014

Target

20.34

19.50

19.58

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 19.58 100


1. Persentase jumlah penduduk miskin

Penduduk miskin pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan persentase 20,34 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 sebesar 19,58 %. Untuk tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara di target kan sebesar 19,50% dengan realisasi sebesar 19,58 %. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk miskin

Realisasi 2013 20.34



Target 2017 17,50

 Permasalahan - Masyarakat miskin sangat rentan dengan naik turunnya harga pangan dan biaya kesehatan - Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi  Solusi - Memperbaiki program perlindungan social, dimana memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin - Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan - Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan Halaman 56


Sasaran 5 Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kenyamanan Kerja serta Pengawasan Ketenagakerjaan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

menurunnya

tingkat

angka

pengangguran tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini : Tabel 3.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja

Angka pengangguran

Realisasi 2013 2014

Target

17,97

10,10

13,58



1. Angka Pengangguran Angka pengangguran pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan persentase 17,97 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 sebesar 13,58 %. Untuk tahun 2015 angka pengangguran Kabupaten Aceh Utara di target kan sebesar 10,10% dengan realisasi sebesar 10,00%. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.13: Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 Halaman 57


No. 1

Indikator Kinerja Angka pengangguran




Target 2017 9,51

 Permasalahan - Tingginya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang berakibat tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal  Solusi - Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berbasis industry - Mengembangkan kelembagaan social yang dapat menangani pengangguran Sasaran 6 Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ”Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing tersaji pada tabel 3.14 berikut dibawah ini : Tabel 3.14: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja

Angka melek huruf

Realisasi 2013 2014 90.47

94.88

Target 97.3



Halaman 58


2


12.19

12.19

9.30

12.19

131

Sangat Berhasil

1. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan yang me mpengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2011-2015, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan. Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 92,22%, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang berada di tingkat 94,88%. Pencapaian angka melek huruf di Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2014 sudah mencapai 94,88%. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015

Uraian

2011

2012

2013

2014

2015

Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Persentase dapat baca tulis (AMH)

433.092

437.274

441.506

432.911

450.082

478.640

483.170

487.989

456.233

497.468

90,48 %

90,50 %

90,47 %

94,88 %

92.22%

Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Berdasarkan data dari Tabel 2.7, perkembangan AMH di Kabupaten Aceh Utara mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, artinya meskipun jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun terus mengalami kenaikan tetapi Halaman 59


kemampuan membaca dan menulis penduduk pada usia tersebut juga bertambah namun persentasenya fluktuatif. Peningkatan AMH dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesehteraan masyarakat agar mampu membiayai pendidikannya dan meningkatkan pendidikan nonformal melalui kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Aceh Utara. 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Peningkatan Indeks Pendidikan secara umum tidak terlepas dari meningkatnya indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai komponen pembentuk

indeks

pendidikan.

Lamanya

bersekolah

merupakan

ukuran

akumulasi

investasi

pendidikan individu. Banyak faktor yang

jadi

penyebab

dari

ketidaktercapaiannya rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun. Indikator Rata-rata

Lama

Sekolah

(RLS)

kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sebesar 13,07. Angka rata-rata lama sekolah di Aceh Utara Tingkat Pendidikan Dasar untuk SD 6,05 tahun dan untuk SMP 3,05 tahun sedangkan untuk Tingkat Pendidikan Menengah Atas tercatat 3,09 tahun. Berbagai kondisi yang ada sehubungan dengan angka rata-rata lama sekolah tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan usaha masyarakat dalam berpastisipasi terhadap bidang pendidikan. Kemudian peran pemerintah dan pengelola pendidikan di kabupaten Aceh Utara perlu ditingkatkan dalam menjalankan atau melaksanakan Program Wajib Pendidikan 12 Tahun dan Program Pelayanan Pendidikan yang bermutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini : Gambar 3.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015 Halaman 60


7 6 2011

4

2012 6,05

6,05

6,05

3

6,05 6,05

5

2013 3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,05

3,05

3,05

1

3,05

3,05

2

2014 2015

0 SD

SMP

SMA

Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Idealnya lama sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD/MI 6 tahun, SMP/MTs 3 tahun dan SMA/SMK/MA 3 tahun atau 12 tahun. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.17 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

1

Angka melek huruf

2





Target 2017 98.20

12.19

12.19

12.19

9.40

 Permasalahan - Terbatasnya kemampuan KPA dan PPTK dalam mempercepat realisasi penyelesaian kinerja khususnya hal teknis yang berkenaan dengan percepatan penyelesaian teknis proses progress report (laporan kemajuan) yang sering kelewatan dari jadwal yang telah ditetapkan Halaman 61


- Program dan kegiatan yang sasarannya melibatkan siswa dan tenaga pendidikan (guru) membutuhkan waktu yang lama dalam mendata, memilih dan menentukan siswa dan guru tersebut untuk ikut serta khususnya dalam kegiatan pelatihan dan perlombaan - Belum tersedianya data pendidikan yang valid untuk kepentingan analisis capaian kinerja layanan, pemetaan dan pemerataan sumber daya pendidikan - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan professional - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan - Masih terbatasanya ketersedian regulasi bidang pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan yang merata, bermutu dan islami - Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan masih belum maksimal dan data hasil pengawasan belum diolah secara ilmiah untuk mendukung penyiapan rekomendasi dan kebijakan lebih lanjut - Sistem informasi penyelenggaraan pendidikan belum transparan dan akuntabel serta sulit diakses oleh masyarakat - Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pembinaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara  Solusi - Koordinasi dan konsolidasi internal dalam mempercepat realisasi kinerja agar jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sasaran

Sasaran 7 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat

sebagaimana

tertuang

dalam

RPJMD

2012-2017

yaitu

Halaman 62


“Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 4 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat tersaji pada tabel 3.18 berikut dibawah ini : Tabel 3.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013 2014

Target

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 127 125

Ket Capaian Sangat Berhasil Sangat Berhasil

1

Angka Kematian Ibu

137,0

258,1

102

2

Angka Kematian Bayi

8,22

11,12

7

7

100

3

Persentase Gizi Buruk

0,009

0,014

0,096

0,018

19

Tidak Berhasil

4

Umur Harapan Hidup

68,9

70

70

70,4

101

Sangat Berhasil

1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan

pembangunan

pada

sektor

kesehatan

dimana

dapat

menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program

pembangunan

Indonesia

banyak

kesehatan

menitikberatkan

di pada

upaya penurunan AKB (Angka Kematian Halaman 63


Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 menunjukkan penurunan sebesar 7/1000 dimana ada 7 bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup. Faktor yang diduga adalah adanya dukungan BPJS. Dengan adanya BPJS ini memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel 3.19 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara 2011-2015 Uraian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)

2011

2012

2013

2014

2015

6,70

5,93

8,22

11,12

7

186,0

150,6

137,0 258,1

127

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Upaya menurunkan AKI pada tahun 2015 dukungan dana otsus berupa kegiatan pelatihan ANC terpadu kepada bidan desa, APBA dan APBD kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melibatkan lintas sektor dan LSM. Keterlibatan organisasi profesi bidan (IBI) meningkatkan pengetahuan bidan dalam pengelolaan kasus hipertensi dan perdarahan pada ibu hamil/bersalin. Perdarahan dan pre eklamsi merupakan penyebab utama kematian ibu. Namun, penurunan

AKI ini belum mampu mencapai target MDGs yaitu

102/100.000 kelahiran hidup.

2. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan Kesehatan

data pada

tahun

Dinas 2013

berjumlah 5 kasus berat dan

Halaman 64


2014 berjumlah 8 kasus berat, oleh karena data yang dilaporkan adalah data gizi buruk yang mendapatkan perawatan dan disertai dengan tanda klinis (marasmus dan kwasiorkor) yang kemudian dirujuk ke Rumah sakit. Data gizi buruk pada tahun 2015 terdapat 12 kasus berat, secara menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD, walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus gizi buruk sejumlah 104 kasus. Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program antara lain pemberian makanan tambahan kepada balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui program posyandu aktif. Tabel 3.20 Persentase Balita Gizi Buruk Uraian

2011

Jumlah balita gizi buruk Jumlah balita Persentase Balita Gizi Buruk

2012

2013

2014

2015

270

170

110

75

104

58212

51916

55268

54613

65298

0,01648

0,01837

0,501615 0,344788 0,037997

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

3. Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Jadi AHH pada tahun 2015 dari data di atas menggambarkan bahwa

bayi

yang

dilahirkan

pada

menjelang dan awal tahun 2015 memiliki

Halaman 65


harapan hidup rata-rata sampai usia 70,4 tahun. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Gambar 3.21 Angka Usia Harapan Hidup 71 70,5 70 69,5 69 68,5 68 67,5 67 66,5

70,4 70

2011 2012

68,9 68,5

2013

68

2014 2015

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Data di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN di Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningktan sehingga daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.22 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target Halaman 66


2013 137,0

2014 258,1

2015 127

2017 110

Angka Kematian Bayi

8,22

11,12

7

6

3


0,009

0,014

0,018

0,000

4

Umur Harapan Hidup

68,9

70

70.4

72

1

Angka Kematian Ibu

2

 Permasalahan - Terlambatnya proses pelelangan - Adanya mutasi jabatan - Adanya penyesuaian RAB kegiatan Otsus  Solusi - Harus ada koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPK maupun instansi terkait lainnya - Mengupayakan proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu

Sasaran 8 Tersedianya Jalan Mantap dan Jembatan yang Menjamin Kelancaran Arus Transportasi Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu

pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

Halaman 67


”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya jalan mantap dan jembatan yang mencamin arus kelancaran transportasi tersaji pada tabel 3.23 berikut dibawah ini : Tabel 3.23 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014

Target

43.32

56.15

52.84


Ket Capaian Cukup Berhasil

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2015 sepanjang 2.032,8 km, Kondisi jalan baik tahun 2015 sepanjang 833,5 Km atau 41%. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 467,5 Km atau sebesar 23,94% yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang menghubungkan

Halaman 68


jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan pemukiman dan sentrasentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara itu kondisi jalan rusak atau buruk sampai tahun 2015 sepanjang 728,4 Km atau sebesar 35,58%. Kondisi jalan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya terlihat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab terutama dampak bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2015. kondisi ini menyebabkan lapis pondasi mudah terlepas dan rusak oleh air/atau gesekan dan tekanan roda kenderaan. Selain itu kondisi dilapangan minimnya rambu-rambu yang menunjukkan informasi tonase kendaraan, serta kurangnya pengaturan

dan

pengawasan

atas

pemanfaatan

jalan

menyebabkan

banyaknya angkutan yang melebihi berat yang diizinkan. Selanjutnya, kurangnya tahapan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan yang telah dibangun belum mendapat perhatian sepenuhnya , mengakibatkan nilai durabilitas (keawetan) perkerasan jalan menurun drastis sehingga umur rencana konstruksi tidak tercapai. Perkembangan dan kondisi Jalan Tahun 2012-2015 sebagaimana Gambar 3.24 berikut : Gambar 3.24 Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016

Gambar 3.25 Persentase Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Halaman 69


Tahun

Tahun 2012-2015 2015

23,42

2014

20,37 26,8 23,51

2013

35,58 41,00 52,84 33,17

22,09

2012 0

10

20

30

Sedang

43,32

Baik

38,79 39,12 40

Rusak

50

60

Persentase

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016

Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang ± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane – Pulo Iboh Kecamatan Kuta Makmur. Oleh karenanya, pemeliharanan jalan perlu ditingkatkan setiap tahunnya untuk menjaga durabilitas (keawetan) jalan) guna sesuai dengan umur rencana perkerasan jalan. Persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Gambar 3.25. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.26 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2017 Halaman 70


1


43.32

52.84

41.00

70.66

 Permasalahan - Kurangnya SDM yang handal - Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Utara - Proses pelaksanaan tender kegiatan yang diluar dari jadwal perencanaan yang berdampak terhadap lambatnya waktu mulai pelaksanaan kegiatan  Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempngaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja dan kinerja - Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Memberikan prioritas utama terhadap proses perencanaan, pelelangan dan kegiatan pendukung seperti pembebasan lahan kegiatan Sasaran 9 Tersedianya Aksesibilitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Daerah Terisolir dan Daerah Tujuan Wisata Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi


pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa”. Halaman 71


Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir dan daerah tujuan wisata tersaji pada tabel 3.26 berikut dibawah ini : Tabel 3.26: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014

Target

57.57

63.58

61.65

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 63 99


1. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik

Konstruksi jembatan untuk kegiatan penanganan hanya diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan pergantian pembangunan jembatan. Rehabilitasi /berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi dan pergantian lantai jembatan serta perbaikan oprit. Pemeliharaan berkala jembatan untuk pengembalian jembatan pada kondisi Halaman 72


dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan. Pergantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi yamg meliputi sambung siar muai perletakan, pembatas jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti meliputi elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan pergantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada. Sedangkan pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau perpindahan lokasi jembatan yang dimulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas. Perkembangan Panjang jembatan tahun 2012-2015 Kabupaten Aceh Utara yang terdapat pada ruas jalan strategis dan kecamatan hingga tahun 2015 mencapai 9,658 Km atau sebanyak 718 unit. Kondisi baik jembatan tahun 2015 sepanjang 6,085 km atau sebesar 63%, kondisi sedang sepanjang 1,642 km atau 17% dan kondisi rusak sepanjang 1,931Km atau 20%. Kondisi jembatan mengalami penurunan kondisi mantap ke kondisi sedang dan rusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan banjir yang melanda akhir desember 2014 dan 2015. Gambaran perkembangan infrastruktur jembatan dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.24. Kondisi jembatan sedang dan rusak menjadi perhatian pemerintah daerah dalam keberlanjutan pembangunan guna aksesbilitas penghubung antar wilayah dan kawasan dan membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah Gambar 3.27 Perkembangan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015

Halaman 73


7000

6085

6000

5007

4676

4611

5000 4000

2379

3000

2661 16421931

1299

1131

2000

2148

453

1000 0 2012

2013 Baik

2014 Sedang

2015

Rusak

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Persentase perkembangan jembatan tahun 2012-2014

5,58% 2014

32,77% 61,65% 26,43%

2013

Kondisi Rusak

16%

Kondisi sedang

57,57%

Kondisi baik 29,3% 2012

13,92%

56,78% 0

20

40

60

80

Halaman 74



No. 1

Indikator Kinerja Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik



Realisasi 2015 63

Target 2017 81.47

 Permasalahan - Sinkronisasi jadwal masa tanam masyarakat/petani dengan pelaksanan program dan kegiatan pada Dinas belum optimal sehingga berdampak kepada pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan di lapangan - Pemahaman dan pengalaman aparatur dinas dalam proses pembebasan lahan kegiatan masih rendah hingga berdampak lambannya progresi pelaksanaan kegiatan  Solusi - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, bidang dan instansi terkait dalam proses tender kegiatan pembangunan dan optimalisasi peran penjadwalan dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan - Meningkatkan kapasitas sumbr daya manusia yang dimiliki Dinas demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sasaran 10 Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Daerah Irigasi Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan Halaman 75


mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Pengelolaan Sumber Daya Air yang Handal dan Terkendali”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi tersaji pada tabel 3.21 berikut dibawah ini : Tabel 3.29 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014

Target

39.37

40.56

32.54

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 33.74 83.2

Ket Capaian Berhasil

1. Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Halaman 76


Pengembangan jaringan irigasi merupakan pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada. Untuk peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Pemeliharaan

jaringan

irigasi

adalah

upaya

menjaga

dan

mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Untuk operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air baku untuk irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan air irigasi, dengan menyusun rencana tata tanam melalui komisi irigasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dengan kewenangan sebagai berikut : 1. Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota. 2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi 3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.30 Daerah Irigasi dan Luas Layanan Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Daerah Irigasi

DI. Krueng Tuan DI. Krueng Pase Kn DI. Krueng Pase

Luas Areal Potensial (Ha) 2.226 5.083 3.308

Luas Areal Fungsional (Ha)

Rata-rata Produksi

1.729 3.635 3.042

7,1 5,6 5,6 Halaman 77


Kr DI. Jambo Aye DI. Alue Ubay DI. Bulo Blang Ara Irigasi Desa Jumlah

15.880 4.143 2.100

14.707 2.537 1.520

5,3 4,7 5,9

23.635 56.375

18.315 47.373

4,8 5,6

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kab, Aceh Utara 2016 Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung kebrhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Tingkat produktivitas pertanian pada Daerah Irigasi teknis sebagaimana terlihat pada tabel di atas, bahwa rata-rata produksi yang paling tinggi pada daerah irigasi Krueng Tuan sebesar 7,1 Ton per Hektar dan yang terendah pada daerah irigasi Alue Ubay sebesar 4,7 Ton per Hektar sedangkan pada irigasi semi teknis rata-rata produksi sebesar 5,9 dan irigasi sederhana 4,8 ton per hektar. Keadaan ini menunjukkan bahwa daerah irigasi teknis terlihat produksi belum mencapai 7 – 8 ton per hektar, belum tercapainya tingkat produksi maximum tersebut salah satu penyebabnya adalah fungsi jaringan irigasi yang belum optimal, untuk mendongkrak/mengungkit produksi pertanian sebagaimana diharapkan dalam NAWACITA Kedaulatan Pangan. Nilai

SPM

andalan

ketersediaan

air

irigasi

merupakan

rasio

ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perekembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.31 Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Halaman 78


Tahun 2012-2015

Debit Intake Bendung (Ltr/Det) Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) Rasio Andalan

2012

2013

2014

2015

217.124

217.124

217.124

217.124

45,714

45,766

45,485

47,372

21,05

21,08

20,95

21,82

Sumber : Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016

Rasio kinerja irigasi sesuai dengan SPM Bidang Sumberdaya Air sangat baik = 100% dan kinerja jelek = < 55%. Rasio jaringan irigasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari tahun 2012 sebesr 21,05% meningkat pad tahun 2015menjadi 21,83% akan tetapi rasio kinerja irigasi masih jelek. Maka upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai

kewenangan

pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani. Kondisi irigasi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.32 Kondisi Irigasi Tahun 2015 600

400

510,33

483,1

500

Panjang Saluran irigasi (Km) 310,4

325,9

319,5

338,13

300 197,2

200 100

113,2 63,53

193,7 125,8

60,62

157,2 67,46

172,2 66,26

Panjang Saluran Irigasi Kondisi Rusak (Km) Panjang Saluran Irigasi Kondisi baik (Km) Persentase Rusak

0 2012

2013

2014

2015

Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Halaman 79


Hasil inventarisasi dan evaluasi pada daerah irigasi dengan berbagai kewenangan adalah panjang keseluruhan jaringan irigasi Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, menunjukkan adanya penambahan panjang saluran irigasi secara signifikan dari tahun 2012 sepanjang 310,4 Km menjadi 510,33 Km, meningkatnya dibandingkan panjang jaringan pada tahun sebelumnya yaitu 199,93 Km. Kondisi ini disebabkan adanya pembangunan jaringan baru pada Daerah Irigasi (DI), dari panjang saluran irigasi tahun 2015 kondisi rusak mencapai 66,26% atau sepanjang 338,13 Km. persentase target capaian SPM Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% (kinerja baik pada tahun 2019), dari kebutuhannya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.33 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)




Target 2017 67.71

 Permasalahan - Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sangat terbatas - Dukungan dan partisipasi pemerintah daerah sangat terbatas dibidang energi dan sumber daya mineral  Solusi - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Perlu penertiban dan pengawasan kegiatan pertambangan liar

Sasaran 11 Halaman 80


Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini :


No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014 3.543.121

1.762.450

Target 1.367.817

Tahun 2015 Realisasi % Ket Capaian Capaian 879.720

6,4

Tidak Berhasil

1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

Halaman 81


Fasilitas umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan pelabuhan umum Kreueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai berikut : Tabel 3.35 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 – 2015 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)

Tahun 2012

2013

2014

2015

3.571.152

3.543.121

1.762.450

879.720

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan 2016

Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan Halaman 82


melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Tahun 2012 pembangunan

gedung

pengujian

kendaraan

bermotor

serta

fasilitas

pendukungnya di kecamatan Bayu telah dapat dioperasionalkan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.36 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah arus penumpang angkutan umum

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Realisasi 2015

Target 2017

3.543.121

1.762.450

879.720

1.368.000

 Permasalahan - Belum semua terlaksannya kegiatan dengan optimal - Sumber daya manusia yang belom optimal

 Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempengaruhi kepuasan kinerja, motivasi kerja dan kinerja - Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Segera melaksanakan kegiatan fisik baik kegiatan yang dilelang atau penunjukan langsung

Sasaran 12 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Halaman 83


Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi


pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Meningkatkan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi, industri dan perdagangan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran.

Berikut

pengukuran

capaian

kinerja

sasaran

meningkatnya

pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.37 berikut dibawah ini : Tabel 3.37 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014 3,40

4,50

Target 4,83

Tahun 2015 Realisasi % Capaian 4,5 93,17


1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Aceh di perkirakan sebesar 4,62 persen di tahun 2014. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2013. Kondisi ini diharapkan mempengaruhi dan berkaitan erat dengan perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.38 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

Realisasi

Realisasi

Realisasi

Target Halaman 84


1


2013 3,40

2014 4,50

2015 4,5

2017 5,25

 Permasalahan - Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih sangat dominan dan relative stagnan dari tahun ke tahun  Solusi - Perlu Pembangunan sektor pertanian bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Sasaran 13 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Kunjungan Wisata”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.26 berikut dibawah ini : Tabel 3.39 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Realisasi 2013 2014

Target

Tahun 2015 Realisasi % Capaian

Ket Capaian

Halaman 85


1


27.152

29.867

37.500

20.811

55

Tidak Berhasil

1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut : Tabel 3.40 Jumlah Wisata Tahun 2012-2015 Halaman 86


Jumlah seluruh wisata se-Kabupaten Aceh Utara

2012

2013

2014

2015

15.921

27.152

29.867

20.811

Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016


No. 1

Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah wisatawan




Target 2017 40.000

 Permasalahan - Terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa  Solusi - Mempercepat proses pengadaan sesuai dengan jadwal kontrak

Sasaran 14 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi

kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, Halaman 87


perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu

pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Peternakan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.29 berikut dibawah ini : Tabel 3.44 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja


Realisasi 2013 2014 6,20

5,30

Target 6,30


Ket Capaian Berhasil

1. Tingkat Produktivitas padi (ton/ha) Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia

didalam

perkembangan

tumbuh-tumbuhan

dan

hewan.

Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.

Halaman 88


Pasca migas Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada pembangunan di sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2015 produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara, terutama komoditi padi sebanyak 5,3 ton/ha, mengalami penurunan bila di bandingkan pada tahun 2014 sebanyak 6,20 ton/Ha, hal ini disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta terjadinya banjir pada bulan Desember tahun 2014 sehingga laporan produksi dan produktivitas dari kecamatan ke tingkat kabupaten diterima pada tahun 2015. Gambar 3.45 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kabupaten Aceh Utara tahun 2013-2015

Halaman 89


 Tahun 2013  Tahun 2014  Tahun 2015

Sumber : BPS Kab. Aceh Utara dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara (diolah) Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.46: Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No.

Indikator Kinerja

1


Realisasi 2013 6,20

Realisasi 2014 5,30

Realisasi 2015 5,30

Target 2017 7,00

 Permasalahan - Laporan yang diberikan oleh PPTK selaku pelaksanaan kegiatan kepada tim monitoring dan evaluasi renja masih kurang lengkap tentang jumlah capaian, lokasi dan petani, laporan yang disampaikan hanya jumlah capaian saja sehingga susah untuk melakukan monitoring kelapangan - Masih kurangnya koordinasi antara tim monitoring dengan PPTK sehingga banyak kegiatan lapangan yang tidak termonitoring secara langsung - Terjadinya perubahan indikator kinerja kegiatan pada Renstra dan renja sehingga susah untuk melakukan evaluasi - Lambatnya realisasi kinerja secara umum disebabkan oleh beberapa factor penghambat antara lain : Halaman 90


o o o o

Lambatnya pelaksanaan Tender dan PL Adanya perubahan nomenklatur Belanja UP kurang mencukupi Reknan tidak mengambil uang DP

 Solusi - Akan kami buat fomat khusus pelaksanaan kegiatan lapangan sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan yang dikehendaki - Akan meningkatkan koordinasi dengan PPTK sehingga semua kegiatan lapangan termonitoring - Kami sesuaikan kembali indicator kinerja kegiatan dalam renstra dan renja - Tender dan PL akan dipercepat sehingga kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan - Sudah direvisi nomenklatur sesuai dengan rencana awal - Disarankan kepada rekanan untuk mengambil uang muka kerja - Akan dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibayar dengan cara UP/GU

Sasaran 15 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kelautan dan Perikanan Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

pendukung

pengembangan

ekonomi


pada

tata

ruang”

dan

juga

untuk

mencapai

tujuan:

”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Halaman 91


Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.30 berikut dibawah ini : Tabel 3.47 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

1

Indikator Kinerja

Persentase Produksi Perikanan

Realisasi 2013 2014 92,78

90,36

Target 100



1. Persentase Produksi Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti halnya sumberdaya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, mangrove, dll), maupun yang tidak dapat diperbaharui (unnewable resources) seperti halnya Halaman 92


minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain kedua jenis sumberdaya tersebut juga terdapat jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi daerah seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dsb.Selain ekosistem laut, ekosistem darat juga potensial untuk pembangunan perikanan (budidaya air tawar dan budidaya air payau). Cakupan pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.48 Gambar 3.48 Cakupan Bina Kelompok Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

Tabel 3.49 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015 2013 Jumlah Kelompok nelayan yang mendaptkan bantuan pemda tahun n Jumlah kelompok nelayan Rasio

2014

2015

66

64

102

140

140

140

47,14

45,71

72,86

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) Halaman 93


wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan. 1. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai. Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tagkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Pembangunan

Kelautan

untuk

meningkatkan

produksi

ikan

di

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 di arahkan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Selain itu pengembangan pelabuhan perikanan atau peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga hasil tangkapan nelayan lebih mudah untuk dipasarkan. 2. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada dihulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Halaman 94


Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.441 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Arah

pembangunan

sub

sektor

perikanan

budidaya

adalah

meningkatkan produksi ikan air payau dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti normalisasi saluran tambak, jembatan produksi, rehab tambak dan

agro input sehingga luasan tambak sebesar

12.441 ha dapat berfungsi secara optimal. 3. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga kebutuhan pangan terutama permintaan untuk konsumsi ikan juga akan meningkat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan mengembangkan produksi perikanan budidaya air tawar. Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara. 4. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Halaman 95


Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Kegiatan kelautan dan perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan di Kabupaten Aceh Utara sudah cukup berkembang, walaupun belum didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang meliputi : 1. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional, 4. Meningkatkan produksi dan ekspor/intersulir hasil perikanan.

Gambar 3.50 Produksi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

Halaman 96


Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015

Tabel 3.51 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

Jumlah Produksi Ikan (ton) Target kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n Rasio

2013 22.197,25

2014 24.109,57

2015 26,808,41

23.923,34

26.682.06

27.543,10

92,78

90,36

97,33


Pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan secara fluktuasi sejak tahun 2013-2015.Tercatat pada tahun 2013 mencapai 22.197,25 ton. Pada tahun 2014 total jumlah produksi mencapai 24.109,57 ton sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan yang menggembirakan dengan jumlah produksi mencapai 26.808,41 ton.

Gambar 3.52 Konsumsi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

Halaman 97



Tabel 3.53 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015

Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) Target daerah Rasio

2013 36,50

2014 37,00

2015 40,68

38,00 96,05

38,00 97,37

38,00 107,05



No.

Indikator Kinerja

1

Persentase Produksi Perikanan




Target 2017 100

 Permasalahan - Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas - Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pada program/kegiatan - Kegiatan budidaya komoditas perikanan khususnya udang windu belum berhasil dengan baik - Belum tersedianya data kelautan perikanan yang akurat - Masih tingginya praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Aceh Utara

Halaman 98


- Belum adanya keseimbangan antara armada tangkap dan zona penangkapan secara proporsional dari segi jumlah dan ukuran - Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas  Solusi - Perlu adanya penambahan SDM dan pelatihan - Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang direncanakan - Perlu diadakannya pelatihan bagi para pembudidaya ikan dan kajian penelitian dan pengembangan (Litbang) - Perlu adanya tenaga pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Penambahan armada tangkap bertonase > 10 GT dan modernisasi alat tangkap - Perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat pengolah hasil perikanan

Sasaran 17 Peningkatan Fasilitas Masjid, Meunasah dan Mushalla

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Penegakan Hukum Positif dan Hukum Islam Secara Komprehensif dalam Segala Bidang Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kemakmuran Rumah Ibadah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini : Tabel 3.54 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No.

Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun 2015 Halaman 99


1


2013

2014

Target

Realisasi

328 dan 852

335 dan 852

330 dan 852

336 dan 852

% Capaian 102 dan 100


1. umlah Mesjid dan Mushalla

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama

pembenahan

fasilitas

infrastruktur

sarana

yang

telah

ada.

Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah.

Perkembangan tempat ibadah

sebgaimana Tabel berikut :

Tabel 3.54 JumlahSarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid, Meunasah, Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian dan TPA) di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2010-2015 No.

Prasarana

Tahun (unit) 2012

2013

2014

2015 Halaman 100


1.

Masjid

328

328

335

336

2.

Meunasah

852

852

852

852

3.

Dayah / pesantren

168

170

183

182

4.

Balai Pengajian

2.564

2.575

2.637

2.617

5.

TPQ

-

-

82

82

3.912

3.925

4.089

4.069

Jumlah

Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2016 Jumlah tempat ibadah keseluruhan tahun 2015 sebanyak 4.069 unit, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 4.089 unit. Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.55 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 17 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017

No. 1

Indikator Kinerja Jumlah Mesjid dan Mushalla

Realisasi 2013 328 dan 852



Target 2017 330 dan 853

 Permasalahan - Kurangnya personil yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sehigga lamban terhadap penyerapan anggaran - Masih kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam penyelesaiana tugas - Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Syariat Islam Halaman 101


-

Meningkatnya permasalahan keagamanaan dalam masyarakat terutama mengenai pendangkalan akidah

 Solusi - Peningkatan profesionalisme SDM aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan beragama - Menyebarkan informasi melalui sosialisasi tentang penguatan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat - Membina kehidupan masyarakat agar memahami dan melaksanakan syariat islam - Membangun koordinasi antar lembaga pendidikan umum dan agama Kontribusi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap ratusan pengungsi

dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan

Seunuddon Kab. Aceh Utara Pada hari Minggu, 10 Mei 2015 Pemkab. Aceh Utara mendapatkan laporan bahwa telah terdampar ratusan pengungsi yang diperkirakan berasal dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak sejumlah 579 orang. Mereka ditampung sementara di Gedung Olah Raga (GOR) Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari kelaparan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara memberikan bantuan masa panik (tanggap darurat) yang terdiri dari makanan, obat-obatan dan kebutuhan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya penanganan bantuan kemanusiaan ditangani oleh IOM, UNHCR bekerjasama dengan Pemkab. Aceh Utara. Selanjutnya, para pengungsi tersebut dipindahkan ke TPI Kuala Cangkoi, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, dengan fasilitas yaitu : o

2 Gedung untuk menampung para laki-laki

o

1 gedung untuk menampung para wanita dan anak-anak

o

1 gedung untuk sarana peribadatan

o

1 gedung untuk dapur umum

o

7 tenda sebagai posko kesehatan, pengamanan dan lainnya Halaman 102


Mengingat

penanganan

pengungsi

internasional

merupakan

wewenang pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara diminta untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat, para pengungsi tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Utara Gp. Blang Adoe Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara pada Rabu, 17 Juni 2015. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, para pengungsi tersebut dipinkah ke Shelter ICS (Integrated Community Shelter) yang dibangun oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) diatas tanah milik Pemerintah Kab. Aceh Utara dengan donatur dari dalam dan luar negeri. Adapun fasilitas dan utilitas yang terbangun yaitu: o

120 Unit bangunan (shelter)

o

42+6 unit Toilet

o

1 unit mesjid

o

4 lokal sekolah

o

1 unit ruang edukasi dan 1 unit klinik

o

1 unit ruang meeting dan office

o

Play ground dan tempat bermain lainnya

o

1 unit ruang guru tahfidz

o

Dapur umum

o

Lahan pengembangan

o

Gerbang, gapura

o

1 unit bangunan water treatment

Perhatian khusus terhadap pengungsi oleh Pemerintah Kab. Aceh Utara mendapat apresiasi dan pujian dari dunia internasional, walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah, tetapi para pengungsi tersebut diperlakukan selayaknya sebagai keluarga sendiri.

Halaman 103


Realisasi Keuangan Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 16 sasaran strategi sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Halaman 104


Realisasi Belanja Langsung Daerah tahun anggaran 2015 untuk mewujudkan berbagai sasaran di atas adalah sebagai berikut : No

Nama Dinas

1

Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12

13

14 15 16 17

18 19 20

Anggaran Rp 51.190.532.500

Realisasi Rp 49.775.804.058

% 97

103.090.515.610

96.900.213.970

94

12.078.622.364

10.259.670.133

85

1.126.466.000 1.044.258.942 93.256.493.813 60.210.534.296 98.882.781.477 97.046.229.726 131.912.451.907 111.801.260.294

93 65 98 85

65.210.087.682

53.515.852.740

82

6.069.170.879

5.196.207.148

97

1.658.575.000

1.568.915.016

95

45.993.437.663 5.948.125.800

45.193.811.899 5.619.633.731

98 94

12.155.210.004

11.683.729.619

92

9.708.858.585

8.828.107.823

91

15.020.111.778

14.548.327.836

97

28.329.603.470 3.077.766.000

28.247.451.374 2.956.489.826

99 96

26.359.641.501

25.014.797.064

95

7.907.522.000

7.233.381.417

91

7.251.035.401

6.875.734.648

95

Halaman 105


No

Nama Dinas

Anggaran Rp

Realisasi Rp

%

29 30 31

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK

32 33 34

Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD

3.102.701.000 602.974.000 2.891.983.340

3.056.587.233 581.773.061 2.213.055.447

99 96 77

35 36

Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI

9.555.300.620 596.659.000

7162.450.922 561.851.446

75 94

37

Kepala Daerah

-

-

-

38

DPRK

-

-

-

39

Kecamatan Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kecamatan Baktiya Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya bakong Kecamatan Pirak Timu

374.414.000

366.833.552

99

360.055.100 465.248.000 323.343.100 392.036.980 549.981.000 358.504.420 378.082.400 701.830.400

357.428.949 464.595.326 322.674.046 388.602.637 544.778.593 347.054.261 360.081.212 699.006.025

99 93 99 97 99 97 95 99

21 22 23

24 25

26 27 28

40 41 42 43 44 45 46 47

1.090.856.800

1.089.162.200

99

2.237.376.000 3.128.000.000

2.048.248.657 308.3317.134

91 98

7.163.730.887

6.749.601.357

94

94.106.229.902

48.972.900.079

52

1.627.000.000

1.590.484.339

98

1.594.143.206 1.617.188.356

1.502.811.608 1.485.956.705

94 91

477.596.993 41.081.046.227 25.395.881.000

472.007.925 37.112.822.632 24.904.316.300

99 90 98

Halaman 106


No

Nama Dinas

48 49 50 51 52

Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Nibong Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur Kecamatan Dewantara Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Total Belanja Langsung Selanjutnya

realisasi

Anggaran Rp 462.741.160 504.780.000 328.261.000 964.259.000 394.204.196

Realisasi Rp 407.768.799 497.442.037 327.169.400 962.458.418 387.176.650

88 98 99 99 98

376.346.500 321.788.000 533.996.000

373.445.727 319.593.255 523.422.391

99 99 98

491.236.800

487.880.844

99

310.872.100

276.835.702

89

287.238.463 349.274.000 480.849.500 365.807.000 374.754.000 646.586.731 565.218.000 401.032.100

282.394.811 337.336.770 457.183.737 360.726.483 372.579.242 646.488.545 555.421.335 381.606.840

98 96 95 97 99 99 98 95

934.558.416.715 797.915.744.192

85

Belanja

Tidak

Langsung

%

Langsung

Daerahtahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : No

Nama Dinas

1 2

Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya

3

4 5 6 7 8

Anggaran Rp 2.554.838.823 564.452.680.001

Realisasi Rp 2.335.424.065 512.014.125.236

% 91 91

351.634.190.610

346.080.582.988

98

2.085.711.087

1.981.493.396

95

91.671.393.867 5.633.767.682 3.181.796.367 8.949.989.715

91.435.477.045 5.599.849.267 3.175.283.384 8.922.484.352

99 99 99 99

Halaman 107


No 9 10 11

12 13

14

15 16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26

27

Nama Dinas Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan

Anggaran Rp

Realisasi Rp

%

3.197.675.433

2.945.445.787

92

2.918.149.131

2.826.953.160

97

10.165.907.006

8.284.387.081

81

5.706.606.819

5.436.106.135

95

4.133.594.431

4.005.704.871

97

4.573.144.032

4.449.834.698

97

2.997.161.405

2.794.095.864

93

3.303.178.460

3.277.654.589

99

4.372.367.542

4.245.657.590

97

7.700.577.161

7.522.381.128

98

73.238.374.376

46.005.452.557

63

11.651.398.860

11.313.516.076

97

3.028.697.800

3.125.490.738

97

1.799.289.637

1.791.212.156

99

4.106.613.909 5.047.045.412

4.100.636.340 5.044.594.069

99 99

22.080.805.080

21.999.338.167

99

1.286.539.219

1.271.901.935

98

1.768.850.961

1.673.566.690

94

Halaman 108


No

Nama Dinas

28

Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup

29

Anggaran Rp

Realisasi Rp

%

905.310.690

904.622.208

100

1.805.377.180

1.740.933.804

94

13.686.344.539 5.079.750.542 665.761.035 534.491.355 832.538.126 803.947.845 596.659.000 960.878.556 1.0541.130.300 1.472.442.822

12.748.805.589 4.961.763.387 634.484.361 525.603.642 829.966.579 671.138.602 561.851.446 540.717.989 10.049.955.738 1.468.883.820

93 98 95 98 99 84 94 56 95 99

1.939.006.740 1.837.513.830

1.935.851.793 1.677.505.308

99 93

40 41

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI Kepala Daerah DPRK Kecamatan Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon

42

Kecamatan Baktiya

3.303789.476

3.296.644.675

99

43 44 45 46 47 48 49

Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya Bakong Kecamatan Pirak Timu Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas

1.677.896.835 2.632.946.738 1.326.165.847 1.874.526.277 1.167.119.155 1.787.262.213 2.306.847.281

1.631.420.264 2.614.773.303 1.223.775.569 1.874.160.699 1.166.723.284 1.697.019.730 2.229.849.771

97 99 92 100 99 95 97

50 51 52

Kecamatan Nibong Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur Kecamatan Dewantara

1.208.578.985 1.107.922.748 1.669.980.956

1.205.160.680 1.085.080.526 1.444.867.548

99 98 87

1.548.212.440 1.983.131.511

154.579.3178 1.959.296.616

100 99

1.589.164.325

1.559.476.659

98

1.995.987.766

1.977.784.540

99

1.372.183.160

1.230.187.180

90

1.365.325.749 1.851.649.989 2.099.208.833

1.363.010.069 1.845.565.006 1.929.846.106

100 99 91

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

53 54 55 56 57 58 59 60

Halaman 109


No 61 62 63 64 65

Nama Dinas Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes Belanja Tidak Terduga Total Belanja Tidak Langsung

Anggaran Rp

Realisasi Rp

%

1.022.513.565 1.491.623.647 723.255.249 2.458.919.340 2.408.908.227 4.963.000.000 42.497.213.744 47.078.657.000 298.719.867.565

1.001.728.571 1.486.121.037 709.796.034 1.984.772.428 2.238.872.822 4.963.000.000 41.504.246.299 45.802.291.500 298.702.667.565

98 99 99 81 93 100 98 97 99

2.582.217.666

91.711.000

4

1.672.279.858.676

1.584.276.376.289

94

Halaman 110


Adapun Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja

Daerah

tahun anggaran 2015 dapat kami uraikan sebagai berikut : No.

Uraian

Anggaran Rp 2.125.451.077.960 217.794.844.915

Realisasi Rp 1.989.554.476.992 200.106.069.784

I

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

93,61 91,88

1.685.243.065.045

1.567.035.239.208

92,99

222.413.168.000

222.413.168.000

Belanja

1.925.607.135.256

1.716.336.104.583

89,13

Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga

1.503.254.699.505 419.770.218.084 2.582.217.666

1.336.967.991.186 379.276.402.397 91.711.000

88,94 90,35 3,55

III

Surplus/(Defisit)

(101.841.455.597)

(28.364.537.019)

27,85

IV

Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran

110.367.111.518

104.181.525.159

94,40

8.525.655.921

8.311.815.582

97,49

II

%

100

Sumber: Laporan LRA Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2015 (Unaudited)

Halaman 111


Capaian Prestasi & Penghargaan Di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang di iraih adalah sebagai sebagai berikut :

No.

Nama Penghargaan

Tahun

1

2

3

1

Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnandi, Januari 2016 Kabupaten Aceh Utara sebagai Kabupaten/Kota dengan Akuntabilitas Kinerja berpredikat "CC" yaitu Cukup

2015

2

Mewakili Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Sebagai Penyuluh berprestasi program inovasi pangan tingkat Nasional, atas nama Mukhsin, SP di Jakarta, 17 Agustus 2015

2015

Halaman 112


3

Pemkab Aceh Utara mendapat Juara Umum MTQ ke XXXI I tingkat Provinsi Aceh di Kota Nagan Raya

2015

4

Penghargaan internasional diperoleh Pemerintah Kab. Aceh Utara dari Presiden Internasional Myanmar di London Inggris dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 27 Februari 2016 di Pendopo Bupati Aceh Utara.

2016

5

Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I Lomba Desa Pokja I Kecamatan/Desa Mane Tunong tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara mendapat predikat Perpustakaan Terbaik se-Aceh Tahun 2015 Pemkab Aceh Utara meraih penghargaan petugas Puskeswan terbaik se-Provinsi Aceh dalam acara ternak se-Provinsi Aceh Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Limousin Pemkab Aceh Utara mendapat Juara II dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara mendapat Juara III dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Intelegensi Duta Wisata Putra tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Kepribadian Duta Wisata Putri tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Musik Etniq tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Tari Kreasi tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat III Duta Wisata Putra tingkat Provinsi

2015

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Halaman 113


Halaman 114


Bab IV

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama Tahun 2015 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu rencana stratejik telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran strategis

dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015

yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim Penyusun Lapran LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa 16 indikator kinerja, kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%), berhasil sebanyak 4 indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator (9,09%) dan tidak berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan informasi untuk lebih jelasnya terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh Utara. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah aparatur daerah masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam hal perencanaan program/kegiatan, terbatasnya alokasi anggaran serta adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan sebelumnya. Halaman 114


Kemudian sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kemen PAN dan RB kepada Kabupaten Aceh Utara pada LAKIP Tahun 2015 yang mendapat nilai 51,45 atau dengan predikat penilaian CC agar melakukan perbaikan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Kami sangat berharap agar pada tahun 2016 ini, pemerintah Kab. Aceh Utara mendapat nilai B sehingga dapat memacu pembangunan Aceh Utara yang lebih baik. Dalam rangka sinkronisasi manjemen kinerja, LAKIP Kab. Aceh Utara telah dilakukan review atau analisa oleh tim review Inspektorat Aceh Utara dan telah memberikan beberapa saran dan masukan untuk kesempurnaan LAKIP. Adapun rekomendasi dan saran-saran dari tim review LAKIP Kab. Aceh Utara telah ditindaklanjuti dalam penyempurnaan laporan ini. Semoga dengan adanya LAKIP ini dapat menjadi dorongan dan acuan bagi sempurnanya penyusunan LAKIP di masa mendatang, sehingga akan terwujud aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

Halaman 115

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH UTARA Tema Pembangunan Tahun 2015 " Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor pertanian dan pemberdayaan sumber daya manusia menuju masyarakat sejahtera dan mandiri"

No (1) 1

2 3 4 5 6 7

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(3) (2) Terlaksananya tata kelola pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah transparan dan akuntabel pelayanan publik Opini pemeriksaan BPK

Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target (4) B WTP Sangat Tinggi 75


3,86

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran


19,5

Angka pengangguran

10,1


Angka melek huruf

97,3


9,3


Angka Kematian Ibu

102

Angka Kematian Bayi

7


0,096 70

Umur Harapan Hidup Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat


56,15


63,58


40,56

12



13

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Persentase peningkatan jumlah wisatawan

14

Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman


6,3

15

Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan


100

16

Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan Jumlah Mesjid dan Mushalla mushalla

8

9

10 11


4,83 37.500

330 dan 852

Jumlah anggaran belanja langsung tahun 2015 : 934.558.416.715 Lhokseumawe,

November 2015

BUPATI ACEH UTARA DTO H. MUHAMMAD THAIB

1

1.367.817

P E N G A N T A R. Halaman i

Recommend Documents