KATA
PENGANTAR
Dengan
memanjatkan
puji
dan
syukur
kehadirat Allah SWT dan dengan izinnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun dengan baik. LAKIP disusun dalam rangka mewujudkan Good Governence Kabupaten Aceh Utara yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Instansi Pemerintah setiap tahunnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah, Negara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan berkewajiban menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. LAKIP merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang dibuat secara periodik, memuat informasi yang dibutuhkan oleh stakeholders terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun yang bersangkutan, dimana sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kab. Aceh Utara merupakan outcome dari pelaksanaan prgoram pembangunan. Selain dari itu LAKIP berfungsi sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh masyarakat dan juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang. Halaman i
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ini di rasakan masih terdapat berbagai kekurangan. Sehingga untuk penyempurnaan lebih lanjut kami mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak dan kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua personil yang telah membantu sehingga Lakip dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 ini kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak instansi terkait terutama Pemerintah kabupaten Aceh Utara sendiri sehingga kedepan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dapat lebih ditingkatkan lagi.
Lhokseumawe,
Maret 2016
BUPATI ACEH UTARA DTO H. MUHAMMAD THAIB
Halaman ii
DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................... i Daftar Isi ................................................................................................................. iii Ikhtisar Eksekutif ..................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 I. Gambaran Umum Daerah.......................................................................... 1 A. Kondisi Geografis ................................................................................. 1 B. Kondisi Umum Daerah ......................................................................... 4 II. Aspek Strategis ......................................................................................... 7 A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)............................................. 7 B. Laju Inflasi ............................................................................................ 10 C. Pendapatan regional Perkapita ............................................................ 10 D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................................... 12 E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur .................................................... 14 F. Fokus Iklim Berinvestasi ....................................................................... 14 G. Fokus Sumber Daya Manusia .............................................................. 15 H. Struktur Organisasi ............................................................................... 16 III. Permasalahan Utama ................................................................................ 18 BAB II PERJANJIAN KINERJA ............................................................................... 22 I. Rencana Strategis ..................................................................................... 22 A. Visi ....................................................................................................... 24 B. Misi....................................................................................................... 25 C. Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 26 II. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ................................................................... 31 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 40 I. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 40 A. Pengukuran Kinerja .............................................................................. 40 B. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014 ............................................. 42 C. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2014 dengan Empat Tahun Terakhir ..................................................................................... 47 D. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional ................... 140 E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi yang Telah dilakukan .................................................................................... 156 F. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... 157 II. Realisasi Anggaran.................................................................................... 161 BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 168 Lampiran 1 Penetapan Kinerja Tahun 2014 Lampiran 2 Daftar Prestasi/Penghargaan Lampiran 3 Daftar Rekap IKM Lampiran 4 Pernyataan Telah Direview
iii
IKHTISAR
Dalam
rangka
mencapai
EKSEKUTIF
tujuan
Good
Governance
dan
Clean
Government sangat dibutuhkan tuntutan pelayanan publik kearah yang lebih transparan, partisipasif dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mencoba memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam bentuk program dan kegiatan. Tentunya dalam pencapaian target tidak hanya kesuksesan dalam program dan kegiatan pembangunan saja yang menjadi tolok ukur, tetapi capaian kinerja organisasi juga harus diperhatikan lebih seksama, mengingat capaian kinerja Kab. Aceh Utara menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah
atau
laporan
LAKIP
merupakan kumpulan capaian kinerja pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun 2015. Laporan LAKIP ini tidak terlepas dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Aceh Utara, dimana seluruh sasaran strategis dari Laporan LAKIP tahun 2015 ini merupakan penjabaran dari sasaran strategis RPJMD Kab. Aceh Utara tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Qanun Kab. Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014.
Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Review
atas
Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
Pemerintah
Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Laporan LAKIP tahun 2015. Kab. Aceh Utara telah selesai menyusun laporan tersebut, tentunya dengan memperbandingkan capaian kinerja tahun 2015 dan target realisasinya serta perbandingan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yang tidak terlepas daripada sasaran dan tujuan dari RPJMD Kab. Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran strategis
Halaman v
dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015 yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim Penyusun Laporan LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa dari 22 indikator kinerja, kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%), berhasil sebanyak 4 indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator (9,09%) dan tidak berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan informasi untuk lebih jelasnya terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh Utara.
Dalam penyusunan LAKIP tahun 20145, terdapat sedikit perbedaan dimana laporan LAKIP harus di review oleh Inspektorat, sehingga data yang disajikan merupakan data yang valid dan akurat. Dari hasil review tersebut, kami telah mensajikan saran dan rekomendasi yang dihasilkan sehingga laporan LAKIP ini dapat bermanfaat sesuai dengan data dan fakta dilapangan.
Kami sangat
mengapresiasi kinerja pemerintah
pusat,
terutama
Kementrian PAN dan RB, dimana Kabupaten Aceh Utara dalam evaluasi laporan LAKIP tahun 2015 terdapat beberapa permasalahan, sehingga kami mendapatkan nilai CC. Kami sangat berharap agar tahun ini kami dapat meningkatkan peringkat menjadi kategori B dan dengan mengucapkan syukur kepada Allah, Alhamdulillah, dari kendala dan keterbatasan yang ada, LAKIP Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dapat disusun dan disampaikan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan rencana kinerjanya.
Halaman vi
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Bab I
Pendahuluan
I. LATAR BELAKANG Implementasi good governance saat ini sudah menjadi sebuah keniscayaan, yang harus dipraktekkan oleh setiap penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi dan korupsi. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada semua tingkatan yang melaksanakan kegiatan pada tiap bagian. Masingmasing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan itu telah ditetapkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diikuti dengan terbitnya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut penjelasan undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan dan dalam rangka memberikan informasi yang luas Halaman 1
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
kepada masyarakat tentang akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara maka Pemerintah Kabupaten Aceh Utara diwajibkan menyusun Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.
II.MAKSUD DAN TUJUAN Adanya pola pikir yang terukur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya, diperlukan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dan pertanggungjawaban berdasarkan nilai–nilai akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih, berwibawa, dan akuntabel. Atas dasar ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada setiap akhir periode menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikomunikasikan kepada para stakeholders dan pada hakekatnya adalah merupakan ”Pertanggungjawaban Publik”. Laporan Akuntabilisiktas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain memiliki fungsi sebagai penyediaan informasi untuk mengambil keputusan pihak–pihak terkait, juga sebagai umpan balik dan sebagai sarana perbaikan manajemen kepemerintahan, serta sebagai media pertangungjawaban kepada lembaga legislatif dan publik. Fungsi tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Kabupaten Aceh Utara. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 mencakup hal–hal berikut ini:
Memberi pertanggungjawaban kepada pemberi amanah;
Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam pencapaian kehematan, efesiensi, dan efektifitas pelaksanaan tupoksi, sebagai upaya mencapai visi dan misi Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017; Halaman 2
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Memberi masukan untuk memperbaiki perencanaan khususnya jangka pendek dan jangka menengah.
III.GAMBARAN UMUM DAERAH A. Kondisi Geografis Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh yang terletak pada posisi 960 47’ – 970 31’ Bujur Timur dan 040 43’ – 050 16’ Lintang Utara. Kabupaten Aceh Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka di sebelah Utara, dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah Timur, dengan Kabupaten Bener Meriah di sebelah Selatan dan dengan Kebupaten Bireuen di sebelah Barat. Sebelah utara merupakan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah :
Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
Zona
vulkanik,
yang
merupakan
kaki/lereng
sampai
punggungan
pegunungan. Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km2, atau 329.686 Ha, yang terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Paya Bakong adalah Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 418,32 Km2, sementara Lapang adalah kecamatan yang paling sempit, yaitu 19,27Km2 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.1.
Halaman 3
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Bandar Baro Kuta Makmur Simpang Kramat Syamtalira Bayu Geureudong Pase Meurah Mulia Matang Kuli Paya Bakong Pirak Timu Cot Girek Tanah Jambo Aye Langkahan Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Lhoksukon Tanah Luas Nibong Samudera Syamtalira Aron Tanah Pasir Lapang Muara Batu Dewantara TOTAL
Luas Wilayah (Km2) 384,65 114,74 84,38 42,35 151,32 79,78 77,53 269,28 202,57 56,94 418,32 67,70 189,00 162,98 150,52 100,63 158,67 83,08 243,00 30,64 44,91 43,28 28,13 20,38 19,27 33,34 39,47 3.296,86
Persentase 11,67 3,48 2,56 1,28 4,59 2,42 2,35 8,17 6,14 1,73 12,69 2,05 5,73 4,94 4,57 3,05 4,81 2,52 7,37 0,93 1,36 1,31 0,85 0,62 0,58 1,01 1,20 100,00
Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015 Tata guna lahan meliputi areal persawahan, perkebunan, hutan, rawarawa, tambak, dan lain-lainnya. Penggunaan lahan yang terluas untuk lahan perkebunan dan hutan negara. Disamping itu, lahan yang relatif luas juga digunakan untuk areal persawahan, tegalan/kebun-kebun, pekarangan dan Halaman 4
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
bangunan, hutan rakyat, ladang/huma, dan untuk areal lain-lainya. Selain itu, di daerah ini masih terdapat lahan kosong yang produktif namun belum diusahakan yaitu seluas 9.163 Ha atau 2,78 % dari luas wilayah seluruhnya. Secara keseluruhan tata guna lahan Kabupaten Aceh Utara tercantum pada tabel 1.2. Tabel 1.2 Tata Guna Lahan No 1 2 3 4 5 6 7 8
Pengguna Lahan Persawahan Perkarangan / Bangunan Tegalan/ Kebun Ladang/ Huma Pengembalaan/ Padang Rumput Sementara Tidak Diusahakan Ditanami Pohon/ Hutan Rakyat Perkebunan Lain-lain 9 (Tambak/Kolam/Empang/Tebat) Jumlah Sumber : Aceh Utara Dalam Angka, 2015
Luas (Ha) 45.485 45.655 24.217 6.464 9.968 26.770 49.560
% 19.17 19.25 10.21 2.72 4.20 11.28 20.89
29.102 237.221
12.27 100.00
1. Iklim Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson dan klasifikasi menurut Mohr, Schmid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1.000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah
Halaman 5
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
(cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April. Rata-rata suhu udara adalah 300 C, dengan kisaran antara 210 C sampai 350C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 280 C, dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah 32,80 C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89 %, dengan rata-rata 86,6 %. 2. Geologi Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara) dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan, dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS. B. Kondisi Demografis Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 572.961 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2.04% per tahun. Luas wilayah 3.296,86 km2 maka kepadatan penduduk mencapai 174 jiwa/km2 dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2010 -2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3. Ditinjau dari distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 48.080 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.202 jiwa/km2, sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 4.812 jiwa dan 18 jiwa/km2. Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar. Tabel 1.3 Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2010–2014 No. 1 2 3 4
Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Banda Baro
2010 33.748 17.115 12.096 7.377
2011 34.521 17.235 12.277 7.415
2012 34,999 17,473 12,447 7,518
2013 35,457 17,702 12,61 7,617
2014*) 36,502 18,223 12,981 7,841 Halaman 6
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kuta Makmur 22.028 22.339 22,648 22,945 23,62 Simpang Kramat 8.710 8.824 8,946 9,063 9,330 Syamtalira Bayu 18.955 19.046 19,309 19,562 20,138 Geureudong Pase 4.448 4.550 4,613 4,674 4,812 Meurah Mulia 17.612 17.881 18,129 18,367 18,908 Matang Kuli 16.424 16.803 17,035 17,258 17,766 Paya Bakong 12.690 12.875 13,053 13,224 13,614 Pirak Timu 7.413 7.520 7,624 7,724 7,952 Cot Girek 18.342 18.762 19,021 19,27 19,838 Tanah Jambo Aye 39.141 40.472 41,032 41,569 42,794 Langkahan 20.938 21.221 21,514 21,796 22,438 Seuneudon 23.267 23.476 23,8 24,112 24,822 Baktiya 32.465 33.514 33,978 34,423 35,437 Baktiya Barat 16.943 17.334 17,574 17,804 18,328 Lhoksukon 43.998 45.472 46,101 46,704 48,080 Tanah Luas 22.037 22.601 22,913 23,213 23,897 Nibong 9.047 9.247 9,375 9,498 9,778 Samudera 24.389 25.099 25,446 25,779 26,538 Syamtalira Aron 16.456 16.833 17,066 17,289 17,798 Tanah Pasir 8.376 8.431 8,548 8,660 8,915 Lapang 7.909 8.075 8,187 8,294 8,538 Muara Batu 24.385 25.179 25,527 25,861 26,623 Dewantara 43.442 44.876 45,496 46,091 47,449 Jumlah 529.751 541.878 549,370 556,566 572,961 Sumber: Aceh Utara Dalam Angka Tahun 2015 1. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memberikan perhatian yang sungguh-sungguh
untuk
menanggulangi
kemiskinan
sesuai
prioritas
pembangunan yang tercantum dalam RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017.
Berbagai program pembangunan jangka
menengah telah
diimplimentasikan, baik di bidang infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Akhir tahun 2014 tercatat penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 112.600 jiwa atau 19,58 persen dari jumlah penduduk sebagaimana tercantum pada Gambar 1.4. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh Utara semakin meningkat dan terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 2010-2014.
Penanggulangan
kemiskinan
menjadi
prioritas
Pemerintah Halaman 7
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Kabupaten Aceh Utara ke depan termasuk memberikan perhatian yang lebih besar, tepat sasaran, dan terfokus melalui implimentasi pembangunan pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong kemiskinan, terutama di wilayah pesisir. Gambar 1.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2014 140
24
22,89
23,43
21,52
20,34 19,58
21
111,74
112,19
15 119,51
60
124,04
80
40
12
Persen
18
100 113,37
000 Jiwa
120
9 6
20
3 2010
2011
2012
Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)
2013
2014
Tingkat Kemiskinan (%)
II. ASPEK STRATEGIS A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara periode 2010-2014 ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan tanpa memasukkan migas menunjukkan pertumbuhan ekonominya berkisar antara 3,40 – 7,57 persen. Nilai PDRB ADHK tanpa migas Aceh Utara selama pada tahun 2010 nilainya sebesar 8,97 triliun rupiah dan terus tumbuh hingga mencapai 10,99 triliun rupiah pada tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata 5,23 persen per tahun. Jika dengan memasukkan migas,
nilai PDRB Aceh Utara selama
periode 2010-2012 mengalami peningkatan yaitu dari 17,20 triliun rupiah menjadi 18,15 triliun rupiah. Tahun 2013 nilai PDRB dengan migas turun menjadi 17,86 triliun rupiah dan terus turun menjadi 17,26 triliun rupiah pada Halaman 8
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
tahun 2014. Gambar 1.6 PDRB ADHK 2000Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah) 20,00
17,20
17,87
18,15
17,86
15,00
9,65
8,97
10,00
10,18
17,26
10,53
11,00
5,00 2010
2011
MIGAS
2012
2013
2014
TANPA MIGAS
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Tahun 2015 (Diolah)
Pertumbuhan ekonomi Aceh Utara menurut lapangan usaha tahun 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Pada tahun 2014 mengalami penurunan
dibandingkan
pertumbuhan
tahun-tahun
sebelumnya.
Laju
pertumbuhan PDRB dengan migas Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 turun sebesar 3.35 persen, sedangkan tahun 2013 turun sebesar 1.62 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, dipengaruhi oleh sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami penurunan sebesar 5.72 persen serta sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan terbesar yaitu 14.61 persen yang disebabkan oleh semakin menurunnya Lifting gas bumi di Kabupaten Aceh Utara.
Halaman 9
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 1.7 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Persen) SEKTOR
CAPAIAN 2011
2012
2013
2014*)
4,59
4,14
5,91
3,82
- Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian lainnya
-0,15 -0,20 2,55
-2,93 -3,01 1,59
-8,03 -8,37 10,68
-14,61 -15,15 9,50
Industri Pengolahan
18,08
6,96
-6,53
2,99
Pengadaan Listrik dan Gas
7,48
7,72
5,04
6,37
6,02
4,41
5,53
5,93
4,25
6,52
8,52
6,99
3,23
5,60
7,55
5,91
5,75
7,25
7,79
4,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8,87
9,01
9,81
9,72
Informasi dan Komunikasi
7,61
9,23
9,44
9,48
Jasa Keuangan dan Asuransi
4,16
-5,98
1,42
-5,72
Real Estate
3,42
3,89
7,51
9,34
Jasa Perusahaan
2,60
1,67
5,90
7,45
3,87
2,67
5,33
7,00
6,20
6,27
6,83
5,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
6,20
13,02
9,50
8,34
Jasa Lainnya
5,01
4,63
6,30
6,00
PDRB (Non Migas)
7,57
5,44
3,40
4,50
PDRB (Migas)
3,88
1,59
-1,62
-3,35
Pertanian Pertambangan dan Penggalian
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Jasa Pendidikan
Sumber : Aceh Utara Dalam Angka 2015 *) Angka sementara
Halaman 10
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Namun bila ditinjau dari PDRB tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Aceh Utara berfluktuasi antara 3,40-7,57 persen. Pada tahun 2013 pertumbuhan terendah yaitu 3,40 dan tahun 2015 pertumbuhan meningkat mencapai 4,50 persen. Hal dipengaruhi oleh semakin besarnya kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan terhadap struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Hal ini juga ditunjukkan oleh pertumbuhan positif sebesar 3.82 persen pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan sebesar 2.99 persen di tahun 2014, setelah sebelumnya turun 6.53 persen di tahun 2013. Tabel 1.8 Laju Pertumbuhandan Kontribusi Sektoral Tahun 2013-2014 (Persen) SEKTOR
PERTUMBUHAN
KONTRIBUSI
2013
2014*)
2013
2014*)
Pertanian Pertambangan dan Penggalian
5,91
3,82
21,44
23,02
- Pertambangan migas dan panas bumi - Pertambangan dan penggalian lainnya
-8,03 -8,37 10,68
-14,61 -15,15 9,50
41,06 40,17 0,89
36,28 35,26 1,01
Industri Pengolahan
-6,53
2,99
13,33
14,21
Pengadaan Listrik dan Gas
5,04
6,37
0,06
0,07
Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
5,53
5,93
0,01
0,01
Konstruksi
8,52
6,99
3,20
3,55
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7,55
5,91
7,73
8,47
Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
7,79
4,11
4,21
4,54
9,81
9,72
0,26
0,29
9,44
9,48
1,23
1,39
Jasa Keuangan dan Asuransi
1,42
-5,72
0,98
0,95
Real Estate
7,51
9,34
1,65
1,86
Jasa Perusahaan
5,90
7,45
0,21
0,23
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan
5,33
7,00
1,72
1,91 Halaman 11
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
SEKTOR
PERTUMBUHAN
KONTRIBUSI
2013
2014*)
2013
2014*)
Jasa Pendidikan
6,83
5,74
0,92
1,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9,50
8,34
1,33
1,50
Jasa Lainnya
6,30
6,00
0,65
0,72
PDRB (Non Migas)
3,40
4,50
58,94
63,72
PDRB (Migas)
-1,62
-3,35
100
100
dan Jaminan Sosial
Kegiatan perekonomian Kabupaten Aceh Utara, sebagai salah satu daerah penghasil migas di Provinsi Aceh, di dominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang menyumbang sebesar 35.46 persen terhadap nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2014. Namun, besarnya kontribusi ini terus menurun tiap tahunnya seiring dengan menurunnya produksi dan eksplorasi migas di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan dari sektor non migas, dengan memperbandingkan antara pertumbuhan terhadap kontribusi yang diberikan oleh tiap sektor, maka dapat diketahui beberapa sektor dengan pertumbuhan tinggi namun masih memberikan kontribusi yang masih sangat kecil terhadap total PDRB Aceh Utara pada tahun 2014. Sektor pertambangan dan penggalian lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi serta real estate pertumbuhannya di atas 9 persen namun kontribusinya lebih kecil dari 2 persen. Sebaliknya, sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 3,82 persen, menjadi sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap total PDRB Aceh Utara pada tahun 2014 yaitu sebesar 23,02 persen. B. Laju Inflasi Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi tahun kalender 2015 hingga Desember 2015 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 2,44 persen, Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe sedangkan laju inflasi Provinsi Aceh sebesar 1,53 persen dan Nasional sebesar 3,35 persen. Halaman 12
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 1.9 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015 Tahun
Uraian Lhokseumawe/ Aceh Utara Aceh Nasional
2011
2012
2013
2014
2015
3,55
2,44
8,27
8,53
2,44
3,43 3,79
0,22 4,3
7,31 8,38
8,09 8,36
1,53 3,35
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2015 Terjadi penurunan tingkat inflasi dibandingkan tahun 2014 dengan tingkat inflasi mencapai 8,53 persen. Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Aceh Utara, pola kecenderungannya mempunyai kesamaan dengan kecenderungan inflasi Aceh sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9. C. Pendapatan Regional Perkapita Produk Domestik Regional Bruto Perkapita merupakan hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sedangkan Pendapatan Regional per kapita diperoleh dari hasil bagi antara Produk Domestik Regional Neto (PDRN) atas biaya faktor produksi (PDRB yang telah dikurangi penyusutan dan pajak tak langsung) dengan penduduk pertengahan tahun. Peningkatan jumlah penduduk dan besarnya PDRB sangat menentukan besarnya PDRB perkapita. Gambar 1.10 Pendapatan Regional Perkapita dengan Migas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara Halaman 13
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Gambar 1.11 memperlihatkan bahwa untuk tahun 2013, pendapatan regional perkapita Aceh Utara atas dasar harga berlaku mencapai 19,74 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun 2012 yang hanya mencapai angka 19,89 juta rupiah. Pencapaian pendapatan regional perkapita untuk tahun 2013 ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Untuk pendapatan regional perkapita berdasarkan
harga konstan
2000, memperlihatkan adanya penurunan dari 6,95 juta rupiah di tahun 2013 menjadi 7,11 juta rupiah pada tahun 2012. Penurunan ini tidak lepas dari pengaruh menurunnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga konstan. Gambar 1.11 Pendapatan Perkapita Tanpa Migas Tahun 2010 – 2013 (Jutaan Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Utara
Untuk pendapatan regional perkapita Aceh Utara tanpa migas, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, tiap tahunnya menunjukkan tren terus meningkat. Pada tahun 2010 pendapatan regional perkapita atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 10,14 juta rupiah dan kembali meningkat ditahun 2011 hingga mencapai angka 10,70 juta rupiah. Tahun 2012 naik menjadi 11,28 juta rupiah dan kembali terjadi peningkatan hingga mencapai 11,62 juta rupiah pada tahun 2013. Kenaikan pendapatan regional perkapita ini tidak lepas dari pengaruh meningkatnya total nilai PDRB tanpa migas atas dasar harga berlaku. Untuk pendapatan regional perkapita untuk tahun 2013 berdasarkan harga konstan 2000, juga memperlihatkan adanya kenaikan setiap tahunnya. Halaman 14
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Pada tahun 2010, nilai pendapatan regional perkapita Aceh Utara hanya sebesar 4,87 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 5,06 juta rupiah pada tahun 2013. Peningkatan ini tidak lepas dari pengaruh meningkatnya total nilai PDRB dengan migas atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 3,17 persen. Peningkatan ini juga lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk Aceh Utara yang sebesar 1,38 persen pada tahun yang sama. D. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Perkapita Kemampuan perekonomi Kabupaten Aceh Utara dilihat dari angka konsumsi rumah tangga (RT) perkapita terus menunjukkan kecenderungan meningkat dimana pada tahun 2009 angka konsumsi RT perkapita sebesar Rp. 4.344.204,-, jumlah RT tahun 2009 sebanyak 128.138 RT dengan besar rasio yaitu 33,90. Pada tahun 2010 angka konsumsi RT meningkat sebesar Rp. 4.739.940 dan jumlah RT sebanyak 122.825 serta rasionya sebesar 38,59. Demikian pula pada tahun 2011 juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 5.171.448 konsumsi RT perkapita dengan jumlah RT sebanyak 125.637, besaran rasio yaitu 41,16. Konsumsi rumah tangga perkapita sebagai mana tabel berikut : Tabel 1.12 Angka Konsumsi RT Perkapita Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011 No Uraian 1. Total Pengeluaran RT (Rp) 2. Jumlah RT Rasio (1/2)
2009 4.344.204 128.138 33,90
2010 4.739.940 122.825 38,59
2011 5.171.448 125.637 41,16
Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)
b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Sebagaimana pengeluran konsumsi RT, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2009 total pengeluran RT non pangan sebesar Rp. 1.382.916 atau 31,83 persen dan sebesar Rp.1.540.068 atau 32,49 pada tahun 2010. Pada Tahun 2011 angka Halaman 15
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
konsumsi RT non pangan juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 1.948.032 atau sebesar 37,67 persen. Tabel konsumsi RT non pangan sebagai mana berikut : Tabel 1.13 Persentase Konsumsi RT Non Pangan Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2009-2011 No
Uraian
1 Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp) 2 Total Pengeluaran (Rp) Rasio
2009
2010
2011
1.382.916
1.540.068
1.948.032
4.344.204 31,83 %
4.739.940 32,49 %
5.171.448 37,67 %
Sumber : BPS Kab. Aceh Utara (diolah)
c. Nilai Tukar Petani Gambar 1.14 Nilai Tukar Petani Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2013 40,000 25,000
30,000
28,000
29,000
31,000
35,000
2008 2009
20,000
2010
10,000
2011
,000
2012
Nilai tukar petani
E. Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km2, atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km2. Luas wilayah produktif tahun 2006 seluas 162.578 ha mengalami penurunan ditahun 2007 yaitu seluas 153.192. Pada tahun 2008-2010 luas lahan produktif kembali meninggkat seiring upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh utara yaitu 167.500 ha pada tahun 2010. Perbandingan
luas
lahan
produktif
dengan
luas
wilayah
budidaya
sebagaimana tabel berikut :
Halaman 16
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Gambar 1.15 Luas Wilayah Produktif Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008-2012 144.000
141.873
142.000
141.514
141.130
140.000
2008
138.000
2009 135.521
136.000
2010
134.965
134.000
2011
132.000
2012
130.000 Luas wilayah produktif
F. Fokus Iklim Berinvestasi Investasi disuatu daerah dapat dilaksanakan apabila kondisi daerah memberikan
rasa
aman
dan
nyaman
terhapat
investor
yang
akan
menanamkan modalnya di Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk menjaga kondisi keamanan sebagai upaya yang dapat dilakukan
oleh
masyarakat
dalam
membantu
pemerintah
dalam
mengupayakan investasi di Kabupaten Aceh Utara. G. Fokus Sumber Daya Manusia a. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan angka kelulusan tingkat S1 pada tahun 2010 dan 2011 masing sebanyak 8.004 dan 8452 orang, Sementara itu untuk tingkat S2 dan S3 pada tahun 2010 sebanyak 126 orang dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sejumlah 425 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2011, maka kualitas tenaga kerja dengan rasio kelulusan tingkat S1sebesar 1,53 persen pada tahun 2010 dan 1,64 persen pada tahun 2011 sebagaimana ditampilkan pada gambar 1.16
Halaman 17
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015 6,000
4,914
5,000
2008
3,940
4,000
2009
3,000
2,149
2,274
2010
2,000
2011
,453
1,000
2012
,000
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Gambar 1.16 Rasio Lulusan S1/S2&S3 Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012
b. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Tingkat ketergantungan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun waktu 2008-2012 menunjukkan angka yang berfluktuatif, sebagaimana pada gambar 1.17. Gambar 1.17 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Aceh UtaraTahun 2008-2012 134,21
150,00
101,98
2009
100,00 50,00
2008
43,21
36,22
36,16
2010 2011
Rasio ketergantungan
2012
H. Struktur Organisasi Struktur organisasi, kewenangan dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepala daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah,dan Lembaga Teknis Daerah serta Sekretariat Lembaga Keistimewaan. a. Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Pokok Sekretariat Daerah adalah Halaman 18
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Sementara itu, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah ini mencakup: (1) pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah
Daerah,
(2)
penyelenggaraan
administrasi
pemerintahan,
pembangunan, kemasyarakatan serta organisasi dan tata laksana, (3) pengkoordinasian kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten, Bagian dan Sub Bagian. b. Sekretariat DPRK Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan terhadap DRPK yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasionalberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekda.
Susunan
organisasi Sekretariat DPRK terdiri dari Sekretaris, Bagian dan Sub Bagian. c. Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah.
Dinas
Daerah
ini
melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti : Dinas Syariat Islam; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Pengelolan Keuangan dan Kekayaan Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Kesehatan; Dinas Bina Marga ; Dinas Cipta Karya ; Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral; Dinas Perindustrian dan Halaman 19
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan. d. Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Beberapa lembaga teknis yang terdapat dalam pemerintah Kabupaten mencakup: Bappeda; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera; Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; Badan Kesatuan
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
Masyarakat;
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah; Inspektorat Kabupaten; Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; RSU Cut Meutia; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. e. Sekretariat Lembaga Keistimewaan dan Sekretariat Korpri Sekretariat Lembaga Keistimewaan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga
Keistimewaan
yang
terdapat
dalam
pemerintah
Beberapa Kabupaten
mencakup : Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU); Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA); Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK). Sekretariat Korpri merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Halaman 20
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
f. Pemerintah Kecamatan Pemerintah Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dan Organisasi Kecamatan terdiri dari camat, sekretariat kecamatan, dan 4 (empat) seksi serta 2 (dua) sub bagian. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan seluruh perangkat di bawahnya berusaha melaksanakan tugas dan kegiatan pemerintahan daerah maupun tugas-tugas perbantuan dan tugas dekonsentrasi. III. PERMASALAHAN UTAMA Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan program tahun 2015, terdapat beberapa permasalahan serta tindak lanjut sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini : Tabel 1.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut No.
Permasalahan
1.
Tingkat kemiskinan masih tinggi
2.
Masih rendahnya ketahanan pangan dan nilai nambah produk pertanian Pertumbuhan ekonomi masih rendah
3.
4.
5. 6.
7.
Rendahnya pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum berkembang dengan baik Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan masih rendah
Tindak Lanjut
Ket
Peningkatan tingkat kesempatan kerja Menyediakan cadangan pangan daerah Perlu penambahan tenaga pembina terhadap industri kecil dan menengah secara bertahap Peningkatan kualitas sumber daya lingkungan hidup
Pencapaian standar pelayanan minimal pendidikan Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan koperasi dan UKM Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
Halaman 21
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
8.
Masih rendahnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat
Peningkatan pelayanan kesehatan
9.
Permasalahan dan tantangan dibidang kesehatan masyarakat dan keluarga sejahtera Banyaknya infrastruktur irigasi, jalan dan jembatan dalam kondisi belum mantap
Peningkatan pelayanan kesehatan
10.
11. 12.
13. 14.
15.
16.
Masih lemahnya organisasi, tatalaksana dan SDM aparatur Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik, sosial budaya dan adat Masih lemahnya pelaksanan penegakan supremasi hukum Belum optimalnya pemberdayaan kepemudaan, pramuka dan keolahragaan Pembangunan sumber daya manusia, perempuan dan anak masih rendah Belum berkembangnya potensi perhubungan dan pariwisata
Peningkatan, rehabilitasi serta optimalisasi fungsi jaringan irigasi dan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur Pengelolaan keragaman dan pelestarian budaya Penerapan syariat islam Peningkatan peran pemuda dalam gampong Penurunan AKI dan AKB melalui pemenuhan cakupan K4 Peningkatan pemanfaatan dan penataan serta fungsionalisasi objek wisata sejarah, adat dan alam
Halaman 22
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
IV. SISTEMATIKA PENYUSUNAN Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 terdiri dari 4(empat) Bab yaitu sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah,
Gambaran Singkat
tentang
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan. BAB II. PERENCANAAN KINERJA Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2015 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.
BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2015. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015; pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014 dan tahun 2013; pembandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target 2017 berdasarkan dokumen RPJMD tahun 2012 sampai tahun 2017; untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2015 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.
BAB IV. PENUTUP Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 dan upaya/ langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka peningkatan kinerjanya.
Halaman 23
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Bab II
Perencanaan Kinerja
I. RENCANA STRATEGIS Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mempunyai rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2012-2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul untuk memetakan posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. RPJMD yang disusun merupakan rencana strategis yang diharapkan mampu menjawab posisi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sekarang, tujuan yang ingin dicapai termasuk visi misi daerah. RPJMD Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan serta cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan dalam Program dan Kegiatan. RPJMD disusun dengan memperhitungkan analisis lingkungan baik kekuatan daerah, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada maupun yang diprediksikan akan muncul. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2015 akan dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015. Hubungan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya dengan LAKIP Pemerintah Kabupaten Aceh adalah sebagai berikut:
Halaman 24
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Gambar 1 RPJ P Nasional
RPJM Provinsi ACEH
RPJ M Nasional
RPJ P Kabupaten Aceh Utara
RPJ M Kabupaten Aceh Utara
Renstra SKPK
RKP Pusat
Renja Kabupaten Aceh Utara
LAKIP Kabupaten Aceh Utara
LAKIP SKPK
Renja S KPK
Pada Tahun 2015 , Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah memiliki RPJP sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
(RPJM)
Kabupaten
Aceh
Utara
2012-2017
yang
sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 40 Tahun 2013 tentang RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang seharusnya tertuang dalam RPJP Daerah Kabupaten Aceh Utara maupun RT/RW Kabupaten Aceh Utara. Dari keberadaannya akan dijadikan pedoman penyusunan Renstra SKPD. Setiap tahun selama periode perencanaan, akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) untuk SKPK.
Halaman 25
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
RPJMD
Kabupaten
Aceh
Tahun
2012-2017
disusun
dengan
mengakomodir berbagai tuntutan stakeholders antara lain pengawasan yang profesional,
pelayanan
prima,
perwujudan pemerintahan
yang bersih,
berwibawa dan bebas KKN, serta penerapan good governance dalam seluruh aspek asas-asas penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan Stratejik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut: A. Visi Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”. Visi pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, dan selaras dengan RPJM Nasional 2009-2014. Adapun maksud yang terkandung dalam visi pembangunan di atas adalah sebagai berikut: 1) Berbudaya artinya mengamalkan falsafah Aceh yang Islami yakni: Adat bak Pôteumeurehôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Bentara. 2) Sejahtera artinya masyarakat Aceh Utara memperoleh kemakmuran dalam keadilan, kesenangan hidup dalam keadaan aman dan tenteram lahir bathin. 3) Mandiri
artinya
masyarakat
yang
mampu
berdiri
sendiri
tanpa
ketergantungan kepada pihak lain. 4) Islami artinya masyarakat yang berakhlak mulia, berprilaku, berbicara, berbuat, dan bertindak sesuai dengan Syari’at Islam.
Halaman 26
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
B. M i s i Misi adalah merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi/pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempunyai 8 (delapan) misi yang telah ditetapkan pada Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017, yaitu : 1. Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. 2. Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan sosial budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA. 3. Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam. 4. Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat. 5. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk
ikut
berpartisipasi
dalam
perencanaan,
pelaksanaan
dan
pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan. 6. Mengupayakan
secepatnya
pembangunan
infrastruktur
perkantoran
pemerintah Aceh Utara satu atap yang menjadi marwah masyarakat Aceh Utara. 7. Meningkatkan ekonomi
pembangunan
kerakyatan
yang
infrastruktur berbasis
pada
pendukung
pengembangan
pembangunan
pertanian,
perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang.
Halaman 27
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
8. Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum Islam secara komprehensif
dalam
segala
bidang
kehidupan
masyarakat
yang
berkeadilan.
C. Sasaran Strategis Penetapan saran strategis dilakukan dengan mempertimbangkan misi Pemerintah daerah sehingga dari setiap misi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2012-2017. Capaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja yang realistis yang diharapkan dapat dicapai pada akhir masa RPJMD. Visi “Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (BERSEMI)”.
No I
II
Misi Menciptakan pemerintahan Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
Mengupayakan stabilitas kehidupan sosial politik dan social budaya yang aman dan damai sesuai dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA
Indikator Kinerja
No
Sasaran Strategis
Target
1.
Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik
Nilai Akuntabilitas Kinerja Opini Pemerintah pemeriksaan BPK Evaluasi Nilai Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EKPPD)
2.
Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
75
1.
Terciptanya stabilitas sosial dan politik
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
3.86
2.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin
Persentase jumlah penduduk miskin
19.50
B WTP Sangat Tinggi
Halaman 28
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
III
IV
VII
3.
Menurunnya tingkat angka pengangguran
Angka pengangguran
10.10
Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam
1.
Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing
Angka melek huruf Rata-rata lama Sekolah
97.3
Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat
1
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat
Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi
102
Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup
0.096
Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang
1
Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
56.15
2
Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
63.58
3
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
40.56
9.3
7
70
Halaman 29
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1,367,817
4
Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat
Jumlah arus penumpang angkutan umum
5
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini
4.83
6
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
37,500
7
Meningkatnya ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan
Tingkat Ketersediaan Energi
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, holtikultura, Meningkatnya perkebuan, produksi dandan peternakan produktivitas
Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
6.3
Persentase Produksi perikanan
100
8
9
Tingkat ketersediaan Protein
kelautan dan perikanan VIII
Mengupayakan penegakan hukum positif dan hukum islam secara komprehensif dalam segala bidang kehidupan masyarakat yang berkeadilan
1
Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla
Jumlah Mesjid dan Mushalla
330 dan 852
Halaman 30
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
II. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang ada pada RPJMD, maka setiap tahunnya dilakukan pengukuran indikator kinerja dari sasaransasaran strategis yang dianggap penting pada tahun berjalan. Pada tahun 2015 ini, 8 (delapan) misi Kabupaten Aceh Utara dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai. Ukuran pencapaiannya dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja yang SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Rasional dan Rangible). Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja ( outcome ) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah : 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi 4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. 5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Halaman 31
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sesuai dengan Keputusan Bupati No 061/717/2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 20122017, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten 2012-2017. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017 yang memiliki fokus pada prespektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai indikator kinerja utama. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2012-2017 sesuai periode RPJMD telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara nomor 061/717/2015 Tahun 2015.
Halaman 32
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2017
No.
1.
Sasaran Strategis Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing
Indikator Kinerja Angka melek huruf
Penjelasan (formulasi pengukuran dan sumber data) Formulasi pengukuran: Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Rata-rata lama Sekolah
Formulasi pengukuran: Kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk 15 tahun keatas dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki Sumber data: - BPS - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2.
Meningkatnya Angka Kematian Formulasi pengukuran: Status Ibu Jumlah ibu hamil yang meninggal Kesehatan dan karena hamil, bersalin dan nifas Gizi masyarakat selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seratus ribu Sumber data: Dinas Kesehatan
Halaman 33
Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Angka Kematian Formulasi pengukuran: Bayi Jumlah bayi (< 1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi jumlah dengan kelahiran hidup pada tahun yang sama kali seribu Sumber data: Dinas Kesehatan Persentase Gizi Buruk
Formulasi pengukuran: Jumlah balita yang berstatus gizi buruk di Kabupaten Kabupaten Aceh Utara selama satu tahun dibagi dengan jumlah balita yang ditimbang pada tahun yang sama kali seratus persen Sumber data: Dinas Kesehatan
Umur Harapan Hidup
Formulasi pengukuran: Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa mendatang Sumber data: - BPS - Dinas Kesehatan
Halaman 34
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
3.
4.
5.
Tersedianya Proporsi panjang jalan mantap jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi yang menjamin mantap kelancaran arus transportasi
Formulasi pengukuran: Panjang jalan yang mantap dibagi dengan Panjang jalan dikalikan seratus persen
Tersedianya Proporsi panjang aksesibilitas jembatan dalam pada pusatkondisi baik pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata
Panjang jembatan dalam kondisi baik dibagi dengan Panjang jembatan dikalikan seratus persen
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga
Sumber data: - Dinas Cipta Karya - Dinas Bina Marga Formulasi pengukuran: Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik dibagi dengan luas jaringan irigasi ikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral
6.
Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla
Jumlah Mesjid dan Mushalla
Formulasi pengukuran: Jumlah Mesjid dan Mushalla Sumber data: Dinas Syariat Islam Dinas Cipta Karya
Halaman 35
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
7.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin)
Persentase jumlah penduduk miskin
Formulasi pengukuran: Jumlah penduduk miskin dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: BPS
8.
Meningkatnya Jumlah arus Formulasi pengukuran: keselamatan, Jumlah arus penumpang angkutan penumpang keamanan, dan angkutan umum umum pelayanan sarana dan Sumber data: prasarana Dinas Perhubungan, Pariwisata dan perhubungan Kebudayaan darat
9.
Menurunnya tingkat angka pengangguran
Angka pengangguran
Formulasi pengukuran: Jumlah pengganggur dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikalikan seratus persen Sumber data: Dinas Sosia, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk
10. Meningkatnya pendapatan masyarakat
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Formulasi pengukuran: PDRB harga konstan tahun n dikurangi dengan PDRB tahun n-1, dibagi dengan PDRB tahun n-1 dikalikan seratus persen Sumber data: BPS
Halaman 36
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Indeks Gini
Formulasi pengukuran: k
G 1 Pi (Qi Qi1 ) i 1
Sumber data: BPS
11. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
Formulasi pengukuran: Jumlah wisatawan tahun n dikurangi jumlah wisatawan tahun n-1 dibagi dengan jumlah wisatawan n-1 kalikan seratus persen Sumber data: Dinas Perhubunga, Pariwisatan dan Kebudayaan
12. Terciptanya
stabilitas sosial dan politik
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
Formulasi pengukuran: Jumlah Satpol PP dibagi Jumlah Penduduk dikalikan seratus persen Sumber data: Satpol PP dan WH
13. Meningkatnya
ketersediaan pangan, pola konsumsi serta distribusi pangan
Tingkat Ketersediaan Energi
Formulasi pengukuran: 100 + (
Angka ketersediaan energi-2200 2200
Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
Halaman 37
)
x 100
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tingkat ketersediaan Protein
Formulasi pengukuran: 100 + (
Angka ketersediaan protein - 57 57
)
x 100
Sumber data: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
14. Meningkatnya
Tingkat produksi dan Produktivitas produktivitas padi (ton/ha) pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebuan, dan peternakan
15. Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan
16. Meningkatnya
Persentase Produksi perikanan
Indeks profesionalisme Kepuasan dan kinerja Masyarakat aparatur dalam (IKM) pelayanan publik
Formulasi pengukuran:
Sumber data: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan
Formulasi pengukuran: Sumber data: Dinas Kelautan dan Perikanan
Formulasi pengukuran: Nilai IKM Sumber data: Bagian Organisasi
Halaman 38
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
17. Terlaksananya
Nilai tata kelola Akuntabilitas pemerintah Kinerja yang transparan Pemerintah dan akuntabel
Formulasi pengukuran: Hasil penilaian Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Sumber data: Kementeriaan Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Opini pemeriksaan BPK
Formulasi pengukuran: Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LaporanKeuangan Daerah Sumber data: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Nilai Evaluasi Formulasi pengukuran: Kinerja Hasil penilaian Kementeriaan Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri Pemerintah Daerah (EKPPD) Sumber data: Kementeriaan Dalam Negeri
Halaman 39
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Kabupten Aceh Utara Tahun 2015 merupakan suatu dokumen yang diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus kinerja yang dimulai dari perencanaan dan di akhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 yang berjangka waktu 5 tahunan. Perjanjian Kinerja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disajikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut : Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja 2015 No.
1
Sasaran Strategis Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik
Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Target
Opini pemeriksaan BPK
WTP
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
2
3 4 5 6
B
Sangat Tinggi
75
Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk Persentase jumlah penduduk miskin Angka pengangguran
19.50
Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing
Angka melek huruf
97.3
Rata-rata lama Sekolah
9.3
3.86
10.10
Halaman 40
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
7
8 9
10
11
12 13 14 15
16
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat
Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat Meningkatnya pendapatan masyarakat Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla
Angka Kematian Ibu Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
102 7 0.096 70 56.15
63.58
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
40.56
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1,367,817
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Persentase peningkatan jumlah wisatawan Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
4.83
Persentase Produksi perikanan Jumlah Mesjid dan Mushalla
37,500 6.3
100
330 dan 852
Halaman 41
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Akuntabilitas Kinerja
Bab III I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawabansecara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat
dilaksanakan
melalui
media
penyusunan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pelaporan
(LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 disusun sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indoenesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 21 April 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran
kinerja
adalah
kegiatan
manajemen
khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pencapaian
sasaran
srategis
yang
dtietapkan
dalam
mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Halaman 42
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2012-2017. Pengukuran
kinerja
pada
tahun
2015
dilaksanakan
dengan
membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dan selanjutnya membandingkan capaian indikator kinerja tersebut dengan capaian indikator kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya sampai dengan target kinerja pada 5 (lima) tahun yang direncanakan. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut: a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus: Realisasi Capaian indikator kinerja=
x 100% Rencana
b. Apabila
semakin
tinggi
realisasi
menunjukkan semakin rendahya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus: Rencana- (Realisasi- Rencana) Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
Atau : (2 x Rencana)- Realisasi Capaian indikator kinerja =
x 100% Rencana
Halaman 43
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu: Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal Skala Ordinal
Predikat/Kategori
> 92
Sangat Berhasil
77< X ≤ 92
Berhasil
62 < X ≤ 77
Cukup Berhasil
< 62
Tidak Berhasil
Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2015
berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan
dalam table sebagai berikut:
Halaman 44
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2015 No.
1
2 3 4 5 6
Sasaran Strategis Terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik
Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing
Indikator Kinerja
Realisasi
% Capaian
Ket Capaian
CC
CC
Berhasil
WTP
WDP
WDP
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Cukup Berhasil Berhasil
75
71.97
96.0
Sangat Berhasil
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
3.86
4.14
107
Sangat Berhasil
Persentase jumlah penduduk miskin Angka pengangguran
19.50
19.58
100
10.10
10.00
99
Angka melek huruf
97.3
92.22
95
Rata-rata lama Sekolah
9.3
12.19
131
Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil Sangat Berhasil
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target B
Halaman 45
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
7
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat
Angka Kematian Ibu
102
Angka Kematian Bayi Persentase Gizi Buruk Umur Harapan Hidup
8 9
10 11
12
Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
127
125
Sangat Berhasil Sangat Berhasil
7
7
100
0.096
0.018
19
70
70.4
101
56.15
41
73
Sangat Berhasil Cukup Berhasil
Tidak Berhasil
63.58
63
99
Sangat Berhasil
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
40.56
33.74
83.2
Berhasil
Jumlah arus penumpang angkutan umum
1,367,817
87,972
6.4
4.83
4,5
93,17
Tidak Berhasil
Sangat Berhasil
Halaman 46
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
13
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
14
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman
Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
15
Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan
Persentase Produksi perikanan
16
Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla
Jumlah Mesjid dan Mushalla
37,500
Tidak Berhasil
20,811
55
6.3
5.3
84
Berhasil
100
97.33
97
Sangat Berhasil
330 dan 852
336 dan 852
102 dan 100
Sangat Berhasil
Halaman 47
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
II. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Hingga akhir tahun 2015 yang merupakan tahun keempat RPJMD 2012-2017, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara secara bertahap dan konsisten telah berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuannya melalui sebelas 17 (tujuh belas) sasaran strategis dan 25 (dua puluh lima) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 17 (tujuh belas) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut: Sasaran 1 Terlaksananya Tata Kelola Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Pelayanan Publik Sasaran strategis 1 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Daerah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Bagian Pemerintahan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 3 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel pelayanan publik tersaji pada tabel 3.3 berikut dibawah ini :
Halaman 48
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1 2 3
Indikator Kinerja
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Realisasi 2013 2014
Target
Tahun 2015 Realisasi Capaian
CC
CC
B
CC
CC
WDP
WDP
WTP
WDP
WDP
Tinggi
Tinggi
Sangat Tinggi
Tinggi
Tinggi
Ket Capaian Berhasil Cukup Berhasil Berhasil
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Hasil penilaian akuntanbilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh predikat CC dengan nilai 54,61. Ditahun 2015 masih memperoleh predikat CC dengan nilai 51,45. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sebesar 3,16
dibandingkan
dengan
tahun
2014.
Hasil
penilaian
tersebut
mencerminkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Halaman 49
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
2. Opini pemeriksaan BPK Opini laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun
2015
hasil
audit
BPK
masih
dinyatakan
Wajar
Dengan
pengecualian (WDP).
3. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Hasil EKPPD di tingkat Provinsi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mendapatkan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
ke
6
(enam)
dari
23
Kabupaten/Kota dengan skor 2,66 atau dengan kategori prestasi Tinggi atas Penyelengaaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2014 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.4 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1 2 3
Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Opini pemeriksaan BPK Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
Realisasi 2013 CC
Realisasi 2014 CC
Realisasi 2015 CC
Target 2017 B
WDP
WDP
WDP
WTP
Tinggi
Tinggi
Tinggi
Sangat tinggi
Halaman 50
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Permasalahan - Kapasitas dan kapabilitas aparatur masih rendah - Hasil audit BPK baru mencapai opini Wajar dengan Pengecualian Solusi - Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah - Penerapan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel
Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur dalam Pelayanan Publik Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Menciptakan Pemerintahan Aceh Utara yang Bersih, Berwibawa, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Memperkuat Aparatur dalam Pelayanan Publik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Bagian Organisasi. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik tersaji pada tabel 3.5 berikut dibawah ini : Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Realisasi 2013 2014 -
68,99
Target 75
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 71,97 96
Ket Capaian Sangat Berhasil
Halaman 51
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tahun 2014 memperoleh nilai 68,99. Sedangkan ditahun 2015 memperoleh nilai 71,97. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan sebesar 2,98 dibandingkan dengan tahun 2014. Hasil penilaian tersebut mencerminkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.6 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Realisasi 2013 -
Realisasi 2014 68,99
Realisasi 2015 71,97
Target 2017 80
Permasalahan - Waktu yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat masih kurang baik - Produk jenis layanan juga mendapat perhatian khusus dari masyarakat, dimana belum adanya kejelasan dari jenis-jenis layanan - Belum jelasnya maklumat pelayanan di instansi pemerintah daerah yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun - Belum adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan Solusi - Komitmen bersama antara kepala Daerah dan kepala SKPK perlu terus ditingkatkan - Target waktu pelayanan diharapkan dapat disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan - Perlu adanya pelatihan dan diklat pelayanan bagi aparatur pelaksana yang berhubungan langsung dengan masyarakat Halaman 52
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sasaran 3 Terciptanya stabilitas sosial dan politik
Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Melanjutkan Amanat Perdamaian, Stabilitas Sosial dan Politik”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan WH. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terciptanya stabilitas sosial dan politik tersaji pada tabel 3.7 berikut dibawah ini :
Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
Realisasi 2013 2014
1.26
4.33
Target
3.86
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 4.14
107
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 berjumlah 242 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak dilapangan dan tenaga kontrak administrasi. Dengan jumlah penduduk dalam Kabupaten Aceh Utara sebanyak 583.892 jiwa, maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar 3.8.
Halaman 53
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan penerimaan anggota baru tenaga kontrak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara. Tenaga kontrak tersebut lebih difokuskan kinerjanya dalam wilayah kecamatan yaitu pelaksanaaan kegiatan ba’da magrib serta kegiatan lainnya. Tabel 3.8 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per-10.000 Penduduk Uraian
2011
2012
2013
2014
Jumlah Polisi 73 73 108 241 Pamong Praja (Orang) Rasio Jumlah Polisi 1.26 1.26 1.26 4.33 Pamong Praja (%) Per10.000 Penduduk Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
2015 242
4.14
Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.9 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
Halaman 54
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No. 1
Indikator Kinerja Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Target 2017
1.26
4.33
4.14
55.5
Permasalahan - Beberapa kegiatan rutin yang juga masih terkendala pada penerbitan SK serta tahapan persipan yang sedikit terlambat - Termin pencarian anggaran yang lebih banyak dialokasikan pada triwulan II bahkan III sehingga realisasi di triwulan II masih belum maksimal Solusi - Mengupayakan semaksimal mungkin segala yang ada sehingga kendala yang dihadapi akan dijadikan kekuatan/factor pendukung keberhasilan suatu program/kegiatan - Lebih mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan harus didukung dengan anggaran yang memadai
Sasaran 4 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Miskin
Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran terlaksananya meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin tersaji pada tabel 3.10 berikut dibawah ini :
Halaman 55
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tabel 3.10 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Persentase jumlah penduduk miskin
Realisasi 2013 2014
Target
20.34
19.50
19.58
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 19.58 100
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Persentase jumlah penduduk miskin
Penduduk miskin pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan persentase 20,34 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 sebesar 19,58 %. Untuk tahun 2015 penduduk miskin Kabupaten Aceh Utara di target kan sebesar 19,50% dengan realisasi sebesar 19,58 %. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.11 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Persentase jumlah penduduk miskin
Realisasi 2013 20.34
Realisasi 2014 19.58
Realisasi 2015 19.58
Target 2017 17,50
Permasalahan - Masyarakat miskin sangat rentan dengan naik turunnya harga pangan dan biaya kesehatan - Tingginya tingkat kerawanan gizi anak dan kematian ibu, serta kurangnya akses terhadap pendidikan, air bersih dan sanitasi Solusi - Memperbaiki program perlindungan social, dimana memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan social bagi penduduk miskin - Meningkatkan akses pelayanan dasar, seperti akses pendidikan, kesehatan - Memberdayakan kelompok masyarakat miskin, dimana masyarakat miskin tidak diperlakukan semata-mata sebagai obyek pembangunan, tetapi memberdayakan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali dalam kemiskinan Halaman 56
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sasaran 5 Menurunnya Tingkat Angka Pengangguran
Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Stabilitas Kehidupan Sosial Politik dan Social Budaya yang Aman dan Damai Sesuai dengan Semangat Mou Helsinki dan Uupa“ dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Kenyamanan Kerja serta Pengawasan Ketenagakerjaan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran
capaian
kinerja
sasaran
menurunnya
tingkat
angka
pengangguran tersaji pada tabel 3.12 berikut dibawah ini : Tabel 3.12 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Angka pengangguran
Realisasi 2013 2014
Target
17,97
10,10
13,58
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 10,00 99
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Angka Pengangguran Angka pengangguran pada Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 dengan persentase 17,97 % mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014 sebesar 13,58 %. Untuk tahun 2015 angka pengangguran Kabupaten Aceh Utara di target kan sebesar 10,10% dengan realisasi sebesar 10,00%. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.13: Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 Halaman 57
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No. 1
Indikator Kinerja Angka pengangguran
Realisasi 2013 20,23
Realisasi 2014 19,58
Realisasi 2015 10,00
Target 2017 9,51
Permasalahan - Tingginya jumlah angkatan kerja dari tahun ke tahun tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang berakibat tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja yang tersedia baik formal maupun informal Solusi - Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha yang berbasis industry - Mengembangkan kelembagaan social yang dapat menangani pengangguran Sasaran 6 Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu ”Meningkatkan kualitas SDM yang profesional, mengembangkan minat bakat pemuda dan olah raga, pemberdayaan perempuan yang berbudaya dan berakhlak mulia melalui pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan tuntunan Syari'at Islam” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kualitas Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 2 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing tersaji pada tabel 3.14 berikut dibawah ini : Tabel 3.14: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Angka melek huruf
Realisasi 2013 2014 90.47
94.88
Target 97.3
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 92.22 95
Ket Capaian Sangat Berhasil
Halaman 58
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
2
Rata-rata lama Sekolah
12.19
12.19
9.30
12.19
131
Sangat Berhasil
1. Angka Melek Huruf
Salah satu aspek pendidikan yang me mpengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2011-2015, persentase angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan. Angka melek huruf pada tahun 2015 sebesar 92,22%, menurun bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang berada di tingkat 94,88%. Pencapaian angka melek huruf di Kabupaten Aceh Utara untuk tahun 2014 sudah mencapai 94,88%. Kondisi capaian ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.15 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015
Uraian
2011
2012
2013
2014
2015
Jumlah Penduduk Usia diatas 15 Tahun yang bisa Membaca dan Menulis Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Persentase dapat baca tulis (AMH)
433.092
437.274
441.506
432.911
450.082
478.640
483.170
487.989
456.233
497.468
90,48 %
90,50 %
90,47 %
94,88 %
92.22%
Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Berdasarkan data dari Tabel 2.7, perkembangan AMH di Kabupaten Aceh Utara mengalami kemajuan dari tahun ke tahun, artinya meskipun jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun terus mengalami kenaikan tetapi Halaman 59
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
kemampuan membaca dan menulis penduduk pada usia tersebut juga bertambah namun persentasenya fluktuatif. Peningkatan AMH dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesehteraan masyarakat agar mampu membiayai pendidikannya dan meningkatkan pendidikan nonformal melalui kegiatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk memberantas buta aksara di Kabupaten Aceh Utara. 1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Peningkatan Indeks Pendidikan secara umum tidak terlepas dari meningkatnya indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai komponen pembentuk
indeks
pendidikan.
Lamanya
bersekolah
merupakan
ukuran
akumulasi
investasi
pendidikan individu. Banyak faktor yang
jadi
penyebab
dari
ketidaktercapaiannya rata-rata lama sekolah hingga 12 tahun. Indikator Rata-rata
Lama
Sekolah
(RLS)
kabupaten Aceh Utara pada tahun 2013 sebesar 13,07. Angka rata-rata lama sekolah di Aceh Utara Tingkat Pendidikan Dasar untuk SD 6,05 tahun dan untuk SMP 3,05 tahun sedangkan untuk Tingkat Pendidikan Menengah Atas tercatat 3,09 tahun. Berbagai kondisi yang ada sehubungan dengan angka rata-rata lama sekolah tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan usaha masyarakat dalam berpastisipasi terhadap bidang pendidikan. Kemudian peran pemerintah dan pengelola pendidikan di kabupaten Aceh Utara perlu ditingkatkan dalam menjalankan atau melaksanakan Program Wajib Pendidikan 12 Tahun dan Program Pelayanan Pendidikan yang bermutu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini : Gambar 3.16 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011-2015 Halaman 60
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
7 6 2011
4
2012 6,05
6,05
6,05
3
6,05 6,05
5
2013 3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
3,05
3,05
3,05
1
3,05
3,05
2
2014 2015
0 SD
SMP
SMA
Sumber : Disdikpora Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Idealnya lama sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yaitu SD/MI 6 tahun, SMP/MTs 3 tahun dan SMA/SMK/MA 3 tahun atau 12 tahun. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.17 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
1
Angka melek huruf
2
Rata-rata lama Sekolah
Realisasi 2013 90.47
Realisasi 2014 94.88
Realisasi 2015 92.22
Target 2017 98.20
12.19
12.19
12.19
9.40
Permasalahan - Terbatasnya kemampuan KPA dan PPTK dalam mempercepat realisasi penyelesaian kinerja khususnya hal teknis yang berkenaan dengan percepatan penyelesaian teknis proses progress report (laporan kemajuan) yang sering kelewatan dari jadwal yang telah ditetapkan Halaman 61
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
- Program dan kegiatan yang sasarannya melibatkan siswa dan tenaga pendidikan (guru) membutuhkan waktu yang lama dalam mendata, memilih dan menentukan siswa dan guru tersebut untuk ikut serta khususnya dalam kegiatan pelatihan dan perlombaan - Belum tersedianya data pendidikan yang valid untuk kepentingan analisis capaian kinerja layanan, pemetaan dan pemerataan sumber daya pendidikan - Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Utara, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan professional - Terbatasnya anggaran yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan - Masih terbatasanya ketersedian regulasi bidang pendidikan untuk mendukung layanan pendidikan yang merata, bermutu dan islami - Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan masih belum maksimal dan data hasil pengawasan belum diolah secara ilmiah untuk mendukung penyiapan rekomendasi dan kebijakan lebih lanjut - Sistem informasi penyelenggaraan pendidikan belum transparan dan akuntabel serta sulit diakses oleh masyarakat - Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan dan pembinaan pendidikan di Kabupaten Aceh Utara Solusi - Koordinasi dan konsolidasi internal dalam mempercepat realisasi kinerja agar jadwal dan waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan sasaran
Sasaran 7 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat Sasaran strategis 7 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat
sebagaimana
tertuang
dalam
RPJMD
2012-2017
yaitu
Halaman 62
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
“Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang bermutu, peningkatan kesadaran pola hidup bersih dan sehat”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
”Meningkatkan
Kualitas
Pendidikan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kesehatan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 4 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat tersaji pada tabel 3.18 berikut dibawah ini : Tabel 3.18 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Realisasi 2013 2014
Target
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 127 125
Ket Capaian Sangat Berhasil Sangat Berhasil
1
Angka Kematian Ibu
137,0
258,1
102
2
Angka Kematian Bayi
8,22
11,12
7
7
100
3
Persentase Gizi Buruk
0,009
0,014
0,096
0,018
19
Tidak Berhasil
4
Umur Harapan Hidup
68,9
70
70
70,4
101
Sangat Berhasil
1. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) Angka kematian bayi dan angka kematian ibu merupakan indikator keberhasilan
pembangunan
pada
sektor
kesehatan
dimana
dapat
menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka kematian bayi merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat, selain itu program
pembangunan
Indonesia
banyak
kesehatan
menitikberatkan
di pada
upaya penurunan AKB (Angka Kematian Halaman 63
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Bayi) dan AKI (Angka Kematian Ibu). Untuk Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 menunjukkan penurunan sebesar 7/1000 dimana ada 7 bayi yang lahir mati dari 1000 kelahiran hidup. Faktor yang diduga adalah adanya dukungan BPJS. Dengan adanya BPJS ini memudahkan masyarakat mengakses pelayanan kesehatan dan petugas kesehatan didorong untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Tabel 3.19 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara 2011-2015 Uraian Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Ibu (AKI)
2011
2012
2013
2014
2015
6,70
5,93
8,22
11,12
7
186,0
150,6
137,0 258,1
127
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
Upaya menurunkan AKI pada tahun 2015 dukungan dana otsus berupa kegiatan pelatihan ANC terpadu kepada bidan desa, APBA dan APBD kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melibatkan lintas sektor dan LSM. Keterlibatan organisasi profesi bidan (IBI) meningkatkan pengetahuan bidan dalam pengelolaan kasus hipertensi dan perdarahan pada ibu hamil/bersalin. Perdarahan dan pre eklamsi merupakan penyebab utama kematian ibu. Namun, penurunan
AKI ini belum mampu mencapai target MDGs yaitu
102/100.000 kelahiran hidup.
2. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase Balita Gizi Buruk adalah jumlah balita gizi buruk terhadap total jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur dan klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. Berdasarkan Kesehatan
data pada
tahun
Dinas 2013
berjumlah 5 kasus berat dan
Halaman 64
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
2014 berjumlah 8 kasus berat, oleh karena data yang dilaporkan adalah data gizi buruk yang mendapatkan perawatan dan disertai dengan tanda klinis (marasmus dan kwasiorkor) yang kemudian dirujuk ke Rumah sakit. Data gizi buruk pada tahun 2015 terdapat 12 kasus berat, secara menyeluruh data gizi buruk yang mendapat perawatan baik itu rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan data penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan (Standar Anthropometri) berada dibawah -3 SD, walaupun ada tidak adanya gejala klinis semua kasus dianggap gizi buruk sehingga terjadi peningkatan jumlah kasus gizi buruk sejumlah 104 kasus. Menindaklanjuti kasus tersebut maka telah dilaksanakan beberapa program antara lain pemberian makanan tambahan kepada balita, serta pemantauan tumbuh dan kembang bayi dan balita melalui program posyandu aktif. Tabel 3.20 Persentase Balita Gizi Buruk Uraian
2011
Jumlah balita gizi buruk Jumlah balita Persentase Balita Gizi Buruk
2012
2013
2014
2015
270
170
110
75
104
58212
51916
55268
54613
65298
0,01648
0,01837
0,501615 0,344788 0,037997
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
3. Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectacy at birth) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Jadi AHH pada tahun 2015 dari data di atas menggambarkan bahwa
bayi
yang
dilahirkan
pada
menjelang dan awal tahun 2015 memiliki
Halaman 65
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
harapan hidup rata-rata sampai usia 70,4 tahun. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Gambar 3.21 Angka Usia Harapan Hidup 71 70,5 70 69,5 69 68,5 68 67,5 67 66,5
70,4 70
2011 2012
68,9 68,5
2013
68
2014 2015
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
Data di atas menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan UHH dari tahun 2014 ke tahun 2015, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya akses pelayanan dan perawatan kesehatan melalui program JKN di Puskesmas, tingkat ekonomi masyarakat terjadi peningktan sehingga daya beli masyarakat akan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.22 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Target Halaman 66
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
2013 137,0
2014 258,1
2015 127
2017 110
Angka Kematian Bayi
8,22
11,12
7
6
3
Persentase Gizi Buruk
0,009
0,014
0,018
0,000
4
Umur Harapan Hidup
68,9
70
70.4
72
1
Angka Kematian Ibu
2
Permasalahan - Terlambatnya proses pelelangan - Adanya mutasi jabatan - Adanya penyesuaian RAB kegiatan Otsus Solusi - Harus ada koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik dengan SKPK maupun instansi terkait lainnya - Mengupayakan proses pelelangan dilaksanakan tepat waktu
Sasaran 8 Tersedianya Jalan Mantap dan Jembatan yang Menjamin Kelancaran Arus Transportasi Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu
pada
tata
ruang”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
Halaman 67
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya jalan mantap dan jembatan yang mencamin arus kelancaran transportasi tersaji pada tabel 3.23 berikut dibawah ini : Tabel 3.23 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
Realisasi 2013 2014
Target
43.32
56.15
52.84
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 41.00 73
Ket Capaian Cukup Berhasil
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Panjang Jalan Kabupaten dan jalan strategis hingga tahun 2015 sepanjang 2.032,8 km, Kondisi jalan baik tahun 2015 sepanjang 833,5 Km atau 41%. kondisi perkerasan (sedang) mencapai 467,5 Km atau sebesar 23,94% yang pada umumnya merupakan jalan strategis yang menghubungkan
Halaman 68
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
jalan nasional ke pusat-pusat kecamatan, lingkungan pemukiman dan sentrasentra produksi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sementara itu kondisi jalan rusak atau buruk sampai tahun 2015 sepanjang 728,4 Km atau sebesar 35,58%. Kondisi jalan jika dibanding tahun-tahun sebelumnya terlihat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penyebab terutama dampak bencana banjir yang terjadi akhir tahun 2014 dan sepanjang tahun 2015. kondisi ini menyebabkan lapis pondasi mudah terlepas dan rusak oleh air/atau gesekan dan tekanan roda kenderaan. Selain itu kondisi dilapangan minimnya rambu-rambu yang menunjukkan informasi tonase kendaraan, serta kurangnya pengaturan
dan
pengawasan
atas
pemanfaatan
jalan
menyebabkan
banyaknya angkutan yang melebihi berat yang diizinkan. Selanjutnya, kurangnya tahapan pemeliharaan rutin maupun berkala jalan yang telah dibangun belum mendapat perhatian sepenuhnya , mengakibatkan nilai durabilitas (keawetan) perkerasan jalan menurun drastis sehingga umur rencana konstruksi tidak tercapai. Perkembangan dan kondisi Jalan Tahun 2012-2015 sebagaimana Gambar 3.24 berikut : Gambar 3.24 Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016
Gambar 3.25 Persentase Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Halaman 69
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tahun
Tahun 2012-2015 2015
23,42
2014
20,37 26,8 23,51
2013
35,58 41,00 52,84 33,17
22,09
2012 0
10
20
30
Sedang
43,32
Baik
38,79 39,12 40
Rusak
50
60
Persentase
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara 2016
Investasi infrastruktur jalan membutuhkan biaya yang cukup besar. Berbagai sumber pendanaan diupayakan pemerintah daerah untuk menangani kebutuhan dasar melalui APBK, DAK dan Otsus/migas Kabupaten Aceh Utara setiap tahunnya, namun demikian terdapat beberapa ruas jalan yang perlu ditangani melalui dana APBA dan APBN seperti peningkatan Jalan Simpang KKA-Bener meriah serpanjang ± 35 Km dan peningkatan Jalan Lhoksukon-Cot Girek serta ruas jalan tembus Cot Girek-Bener Meriah-Samarkilang sepanjang ± 60,17 Km dan peningkatan jalan Lubok Tilam Barat-Makam Cut Mutia sepanjang ± 21 Km serta ruas jalan Elak Krueng Mane – Pulo Iboh Kecamatan Kuta Makmur. Oleh karenanya, pemeliharanan jalan perlu ditingkatkan setiap tahunnya untuk menjaga durabilitas (keawetan) jalan) guna sesuai dengan umur rencana perkerasan jalan. Persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada Gambar 3.25. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.26 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Target 2017 Halaman 70
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
43.32
52.84
41.00
70.66
Permasalahan - Kurangnya SDM yang handal - Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Aceh Utara - Proses pelaksanaan tender kegiatan yang diluar dari jadwal perencanaan yang berdampak terhadap lambatnya waktu mulai pelaksanaan kegiatan Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempngaruhi kepuasan kerja, motivasi kerja dan kinerja - Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Memberikan prioritas utama terhadap proses perencanaan, pelelangan dan kegiatan pendukung seperti pembebasan lahan kegiatan Sasaran 9 Tersedianya Aksesibilitas pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Daerah Terisolir dan Daerah Tujuan Wisata Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu
pada
tata
ruang”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
”Meningkatkan infrastruktur Jalan dan Jembatan untuk Memperlancar Arus Transportasi Barang dan Jasa”. Halaman 71
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir dan daerah tujuan wisata tersaji pada tabel 3.26 berikut dibawah ini : Tabel 3.26: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Realisasi 2013 2014
Target
57.57
63.58
61.65
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 63 99
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Konstruksi jembatan untuk kegiatan penanganan hanya diperuntukkan bagi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan pergantian pembangunan jembatan. Rehabilitasi /berkala jembatan meliputi perbaikan railing, perbaikan kerusakan pada jembatan (pilar abutment, penahan erosi dan perlindungan gerusan pada pondasi dan pergantian lantai jembatan serta perbaikan oprit. Pemeliharaan berkala jembatan untuk pengembalian jembatan pada kondisi Halaman 72
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
dan daya layan seharusnya dimiliki jembatan segera setelah pembangunan dan mencakup tipe kegiatan. Pergantian jembatan yaitu pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi yamg meliputi sambung siar muai perletakan, pembatas jika diperlukan terkadang bagian struktur juga diganti meliputi elemen lantai, gelagar memanjang secara individu, bagian-bagian sekunder atau elemen pengaku dan sebagainya. Sedangkan pergantian keseluruhan jembatan merupakan pertimbangan terakhir dalam proses peningkatan prasarana yang ada. Sedangkan pembangunan jembatan meliputi pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau perpindahan lokasi jembatan yang dimulai dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah dan bangunan atas. Perkembangan Panjang jembatan tahun 2012-2015 Kabupaten Aceh Utara yang terdapat pada ruas jalan strategis dan kecamatan hingga tahun 2015 mencapai 9,658 Km atau sebanyak 718 unit. Kondisi baik jembatan tahun 2015 sepanjang 6,085 km atau sebesar 63%, kondisi sedang sepanjang 1,642 km atau 17% dan kondisi rusak sepanjang 1,931Km atau 20%. Kondisi jembatan mengalami penurunan kondisi mantap ke kondisi sedang dan rusak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya disebabkan banjir yang melanda akhir desember 2014 dan 2015. Gambaran perkembangan infrastruktur jembatan dari tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Gambar 2.24. Kondisi jembatan sedang dan rusak menjadi perhatian pemerintah daerah dalam keberlanjutan pembangunan guna aksesbilitas penghubung antar wilayah dan kawasan dan membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bener Meriah Gambar 3.27 Perkembangan Pembangunan Jembatan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2015
Halaman 73
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
7000
6085
6000
5007
4676
4611
5000 4000
2379
3000
2661 16421931
1299
1131
2000
2148
453
1000 0 2012
2013 Baik
2014 Sedang
2015
Rusak
Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
Persentase perkembangan jembatan tahun 2012-2014
5,58% 2014
32,77% 61,65% 26,43%
2013
Kondisi Rusak
16%
Kondisi sedang
57,57%
Kondisi baik 29,3% 2012
13,92%
56,78% 0
20
40
60
80
Halaman 74
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.28 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
Realisasi 2013 57.57
Realisasi 2014 61.65
Realisasi 2015 63
Target 2017 81.47
Permasalahan - Sinkronisasi jadwal masa tanam masyarakat/petani dengan pelaksanan program dan kegiatan pada Dinas belum optimal sehingga berdampak kepada pelaksanaan maupun penyelesaian kegiatan di lapangan - Pemahaman dan pengalaman aparatur dinas dalam proses pembebasan lahan kegiatan masih rendah hingga berdampak lambannya progresi pelaksanaan kegiatan Solusi - Meningkatkan koordinasi antar unit kerja, bidang dan instansi terkait dalam proses tender kegiatan pembangunan dan optimalisasi peran penjadwalan dalam tiap kegiatan yang dilaksanakan - Meningkatkan kapasitas sumbr daya manusia yang dimiliki Dinas demi mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Sasaran 10 Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Daerah Irigasi Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan Halaman 75
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Pengelolaan Sumber Daya Air yang Handal dan Terkendali”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pengairan, Energi Sumber Daya Mineral. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi tersaji pada tabel 3.21 berikut dibawah ini : Tabel 3.29 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
Realisasi 2013 2014
Target
39.37
40.56
32.54
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 33.74 83.2
Ket Capaian Berhasil
1. Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2) Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.
Halaman 76
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Pengembangan jaringan irigasi merupakan pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang telah ada. Untuk peningkatan jaringan irigasi merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi. Pemeliharaan
jaringan
irigasi
adalah
upaya
menjaga
dan
mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya. Untuk operasi jaringan irigasi merupakan upaya pengaturan air baku untuk irigasi dan pembuangannya termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan air irigasi, dengan menyusun rencana tata tanam melalui komisi irigasi berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dengan kewenangan sebagai berikut : 1. Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota. 2. Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi 3. Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.30 Daerah Irigasi dan Luas Layanan Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Daerah Irigasi
DI. Krueng Tuan DI. Krueng Pase Kn DI. Krueng Pase
Luas Areal Potensial (Ha) 2.226 5.083 3.308
Luas Areal Fungsional (Ha)
Rata-rata Produksi
1.729 3.635 3.042
7,1 5,6 5,6 Halaman 77
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Kr DI. Jambo Aye DI. Alue Ubay DI. Bulo Blang Ara Irigasi Desa Jumlah
15.880 4.143 2.100
14.707 2.537 1.520
5,3 4,7 5,9
23.635 56.375
18.315 47.373
4,8 5,6
Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kab, Aceh Utara 2016 Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung kebrhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Tingkat produktivitas pertanian pada Daerah Irigasi teknis sebagaimana terlihat pada tabel di atas, bahwa rata-rata produksi yang paling tinggi pada daerah irigasi Krueng Tuan sebesar 7,1 Ton per Hektar dan yang terendah pada daerah irigasi Alue Ubay sebesar 4,7 Ton per Hektar sedangkan pada irigasi semi teknis rata-rata produksi sebesar 5,9 dan irigasi sederhana 4,8 ton per hektar. Keadaan ini menunjukkan bahwa daerah irigasi teknis terlihat produksi belum mencapai 7 – 8 ton per hektar, belum tercapainya tingkat produksi maximum tersebut salah satu penyebabnya adalah fungsi jaringan irigasi yang belum optimal, untuk mendongkrak/mengungkit produksi pertanian sebagaimana diharapkan dalam NAWACITA Kedaulatan Pangan. Nilai
SPM
andalan
ketersediaan
air
irigasi
merupakan
rasio
ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perekembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.31 Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Halaman 78
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tahun 2012-2015
Debit Intake Bendung (Ltr/Det) Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha) Rasio Andalan
2012
2013
2014
2015
217.124
217.124
217.124
217.124
45,714
45,766
45,485
47,372
21,05
21,08
20,95
21,82
Sumber : Dinas Pengairan dan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
Rasio kinerja irigasi sesuai dengan SPM Bidang Sumberdaya Air sangat baik = 100% dan kinerja jelek = < 55%. Rasio jaringan irigasi berdasarkan tabel di atas menunjukkan dari tahun 2012 sebesr 21,05% meningkat pad tahun 2015menjadi 21,83% akan tetapi rasio kinerja irigasi masih jelek. Maka upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai
kewenangan
pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani. Kondisi irigasi Kabupaten Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.32 Kondisi Irigasi Tahun 2015 600
400
510,33
483,1
500
Panjang Saluran irigasi (Km) 310,4
325,9
319,5
338,13
300 197,2
200 100
113,2 63,53
193,7 125,8
60,62
157,2 67,46
172,2 66,26
Panjang Saluran Irigasi Kondisi Rusak (Km) Panjang Saluran Irigasi Kondisi baik (Km) Persentase Rusak
0 2012
2013
2014
2015
Sumber : Dinas Pengairan dan ESDM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Halaman 79
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Hasil inventarisasi dan evaluasi pada daerah irigasi dengan berbagai kewenangan adalah panjang keseluruhan jaringan irigasi Kabupaten Aceh Utara tahun 2015 sebagaimana disajikan pada tabel di atas, menunjukkan adanya penambahan panjang saluran irigasi secara signifikan dari tahun 2012 sepanjang 310,4 Km menjadi 510,33 Km, meningkatnya dibandingkan panjang jaringan pada tahun sebelumnya yaitu 199,93 Km. Kondisi ini disebabkan adanya pembangunan jaringan baru pada Daerah Irigasi (DI), dari panjang saluran irigasi tahun 2015 kondisi rusak mencapai 66,26% atau sepanjang 338,13 Km. persentase target capaian SPM Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat, jumlah air yang tersedia untuk melayani petak-petak sawah minimal pada satu musim tanam adalah 70% (kinerja baik pada tahun 2019), dari kebutuhannya ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.33 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 10 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
Realisasi 2013 39.37
Realisasi 2014 32.54
Realisasi 2015 33.74
Target 2017 67.71
Permasalahan - Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sangat terbatas - Dukungan dan partisipasi pemerintah daerah sangat terbatas dibidang energi dan sumber daya mineral Solusi - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur - Perlu penertiban dan pengawasan kegiatan pertambangan liar
Sasaran 11 Halaman 80
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Meningkatnya Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Perhubungan Darat, Laut dan Udara”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat tersaji pada tabel 3.34 berikut dibawah ini :
Tabel 3.34 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Jumlah arus penumpang angkutan umum
Realisasi 2013 2014 3.543.121
1.762.450
Target 1.367.817
Tahun 2015 Realisasi % Ket Capaian Capaian 879.720
6,4
Tidak Berhasil
1. Jumlah arus penumpang angkutan umum
Halaman 81
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Fasilitas umum terkait aktifitas perhubungan darat, laut dan udara yang paling menonjol adalah sarana terminal/bandara/pelabuhan barang dan penumpang umum. Berbagai upaya mendorong peningkatan sarana ini terus dilakukan karena memiliki nilai strategis wilayah sekitarnya seperti keberadaan pelabuhan umum Kreueng Geukueh dan Bandar Udara Malikussaleh yang memiliki rute dan status aktifitas secara internasional dapat dimanfaatkan beberapa kabupaten/kota sekitar. Aktifitas mobilisasi arus penumpang sebagai berikut : Tabel 3.35 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012 – 2015 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Jiwa)
Tahun 2012
2013
2014
2015
3.571.152
3.543.121
1.762.450
879.720
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan 2016
Tingginya arus penumpang disuatu daerah dapat disebabkan oleh terdapatnya suatu lokasi wisata yang merupakan daerah kunjungan wisata lokal maupun manca negara dan daerah tersebut merupakan suatu daerah industri yang baru berkembang maupun daerah yang memang merupakan daerah industri itu sendiri. Indikator ini mengukur ketersediaan sarana angkutan umum yang dapat melayani masyarakat. Selain itu dapat menyediakan data tentang arus penumpang. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kenderaan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan kenyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan Halaman 82
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Tahun 2012 pembangunan
gedung
pengujian
kendaraan
bermotor
serta
fasilitas
pendukungnya di kecamatan Bayu telah dapat dioperasionalkan sehingga aktifitas pelayanan pengujian kenderaan bermotor lebih optimal dan secara terus menerus ditingkatkan operasionalnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.36 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 11 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Jumlah arus penumpang angkutan umum
Realisasi 2013
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Target 2017
3.543.121
1.762.450
879.720
1.368.000
Permasalahan - Belum semua terlaksannya kegiatan dengan optimal - Sumber daya manusia yang belom optimal
Solusi - Melakukan perbaikan fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dan pengkajian mendalam apa saja faktor-faktor eksternal karyawan yang mempengaruhi kepuasan kinerja, motivasi kerja dan kinerja - Melakukan dan membina hubungan baik serta kerjasama dengan para stakeholder - Segera melaksanakan kegiatan fisik baik kegiatan yang dilelang atau penunjukan langsung
Sasaran 12 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
Halaman 83
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sasaran strategis 12 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu
pada
tata
ruang”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
”Meningkatkan ekonomi rakyat yang berbasis koperasi, industri dan perdagangan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran.
Berikut
pengukuran
capaian
kinerja
sasaran
meningkatnya
pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.37 berikut dibawah ini : Tabel 3.37 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
Realisasi 2013 2014 3,40
4,50
Target 4,83
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 4,5 93,17
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Aceh di perkirakan sebesar 4,62 persen di tahun 2014. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari tahun 2013. Kondisi ini diharapkan mempengaruhi dan berkaitan erat dengan perekonomian Kabupaten Aceh Utara. Ekonomi Kabupaten Aceh Utara diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen pada tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.38 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 12 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
Realisasi
Realisasi
Realisasi
Target Halaman 84
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
2013 3,40
2014 4,50
2015 4,5
2017 5,25
Permasalahan - Peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih sangat dominan dan relative stagnan dari tahun ke tahun Solusi - Perlu Pembangunan sektor pertanian bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Sasaran 13 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu pada tata ruang” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Peningkatan Kunjungan Wisata”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat tersaji pada tabel 3.26 berikut dibawah ini : Tabel 3.39 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Realisasi 2013 2014
Target
Tahun 2015 Realisasi % Capaian
Ket Capaian
Halaman 85
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1
Persentase peningkatan jumlah wisatawan
27.152
29.867
37.500
20.811
55
Tidak Berhasil
1. Persentase peningkatan jumlah wisatawan
Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut : Tabel 3.40 Jumlah Wisata Tahun 2012-2015 Halaman 86
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Jumlah seluruh wisata se-Kabupaten Aceh Utara
2012
2013
2014
2015
15.921
27.152
29.867
20.811
Sumber : Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016
Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.41 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 13 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah wisatawan
Realisasi 2013 27.152
Realisasi 2014 29.867
Realisasi 2015 20.811
Target 2017 40.000
Permasalahan - Terlambatnya proses pengadaan barang dan jasa Solusi - Mempercepat proses pengadaan sesuai dengan jadwal kontrak
Sasaran 14 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian Tanaman Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, Halaman 87
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu
pada
tata
ruang”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Peternakan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.29 berikut dibawah ini : Tabel 3.44 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
Realisasi 2013 2014 6,20
5,30
Target 6,30
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 5,30 84
Ket Capaian Berhasil
1. Tingkat Produktivitas padi (ton/ha) Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia
didalam
perkembangan
tumbuh-tumbuhan
dan
hewan.
Pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral dari pada pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum. Pertanian merupakan sektor utama penghasil bahan-bahan makanan dan bahan-bahan industri yang dapat diolah menjadi bahan sandang, pangan dan papan yang dapat dikonsumsi maupun diperdagangkan, maka dari itu pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi.
Halaman 88
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Pasca migas Kabupaten Aceh Utara diarahkan pada pembangunan di sektor pertanian, terutama di sub sektor pertanian tanaman pangan. Dengan luas baku sawah 45.485 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan daerah.Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pada tahun 2015 produktivitas tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara, terutama komoditi padi sebanyak 5,3 ton/ha, mengalami penurunan bila di bandingkan pada tahun 2014 sebanyak 6,20 ton/Ha, hal ini disebabkan karena serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) serta terjadinya banjir pada bulan Desember tahun 2014 sehingga laporan produksi dan produktivitas dari kecamatan ke tingkat kabupaten diterima pada tahun 2015. Gambar 3.45 Perkembangan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kabupaten Aceh Utara tahun 2013-2015
Halaman 89
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Sumber : BPS Kab. Aceh Utara dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Aceh Utara (diolah) Tahun 2015 Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.46: Capaian Indikator Sasaran Strategis 15 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
1
Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
Realisasi 2013 6,20
Realisasi 2014 5,30
Realisasi 2015 5,30
Target 2017 7,00
Permasalahan - Laporan yang diberikan oleh PPTK selaku pelaksanaan kegiatan kepada tim monitoring dan evaluasi renja masih kurang lengkap tentang jumlah capaian, lokasi dan petani, laporan yang disampaikan hanya jumlah capaian saja sehingga susah untuk melakukan monitoring kelapangan - Masih kurangnya koordinasi antara tim monitoring dengan PPTK sehingga banyak kegiatan lapangan yang tidak termonitoring secara langsung - Terjadinya perubahan indikator kinerja kegiatan pada Renstra dan renja sehingga susah untuk melakukan evaluasi - Lambatnya realisasi kinerja secara umum disebabkan oleh beberapa factor penghambat antara lain : Halaman 90
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
o o o o
Lambatnya pelaksanaan Tender dan PL Adanya perubahan nomenklatur Belanja UP kurang mencukupi Reknan tidak mengambil uang DP
Solusi - Akan kami buat fomat khusus pelaksanaan kegiatan lapangan sehingga laporan yang disampaikan sesuai dengan yang dikehendaki - Akan meningkatkan koordinasi dengan PPTK sehingga semua kegiatan lapangan termonitoring - Kami sesuaikan kembali indicator kinerja kegiatan dalam renstra dan renja - Tender dan PL akan dipercepat sehingga kedepan tidak terjadi lagi keterlambatan pelaksanaan kegiatan - Sudah direvisi nomenklatur sesuai dengan rencana awal - Disarankan kepada rekanan untuk mengambil uang muka kerja - Akan dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibayar dengan cara UP/GU
Sasaran 15 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kelautan dan Perikanan Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Meningkatkan pembangunan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
ekonomi
kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan dan kepariwisataan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasis lingkungan dan mengacu
pada
tata
ruang”
dan
juga
untuk
mencapai
tujuan:
”Menumbuhkembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Pertanian, Kelautan dan Perikanan serta Kehutanan”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Halaman 91
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman tersaji pada tabel 3.30 berikut dibawah ini : Tabel 3.47 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
1
Indikator Kinerja
Persentase Produksi Perikanan
Realisasi 2013 2014 92,78
90,36
Target 100
Tahun 2015 Realisasi % Capaian 97,33 97
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. Persentase Produksi Perikanan
Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Utara mempunyai tugas menyelenggarakan percepatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti halnya sumberdaya perikanan (perikanan tangkap, budidaya, industri pengolahan, mangrove, dll), maupun yang tidak dapat diperbaharui (unnewable resources) seperti halnya Halaman 92
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
minyak dan gas bumi serta berbagai jenis mineral. Selain kedua jenis sumberdaya tersebut juga terdapat jasa lingkungan kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan ekonomi daerah seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dsb.Selain ekosistem laut, ekosistem darat juga potensial untuk pembangunan perikanan (budidaya air tawar dan budidaya air payau). Cakupan pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.48 Gambar 3.48 Cakupan Bina Kelompok Perikanan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015
Tabel 3.49 Cakupan Bina Kelompok Nelayan Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015 2013 Jumlah Kelompok nelayan yang mendaptkan bantuan pemda tahun n Jumlah kelompok nelayan Rasio
2014
2015
66
64
102
140
140
140
47,14
45,71
72,86
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) Halaman 93
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan. 1. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai. Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tagkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan perikanan tangkap meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Pembangunan
Kelautan
untuk
meningkatkan
produksi
ikan
di
Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017 di arahkan pada peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap. Selain itu pengembangan pelabuhan perikanan atau peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sehingga hasil tangkapan nelayan lebih mudah untuk dipasarkan. 2. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada dihulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Halaman 94
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.441 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Arah
pembangunan
sub
sektor
perikanan
budidaya
adalah
meningkatkan produksi ikan air payau dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya seperti normalisasi saluran tambak, jembatan produksi, rehab tambak dan
agro input sehingga luasan tambak sebesar
12.441 ha dapat berfungsi secara optimal. 3. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Akibat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga kebutuhan pangan terutama permintaan untuk konsumsi ikan juga akan meningkat. Salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Aceh Utara adalah dengan mengembangkan produksi perikanan budidaya air tawar. Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara. 4. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Halaman 95
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. Kegiatan kelautan dan perikanan baik tangkap, budidaya maupun pengolahan di Kabupaten Aceh Utara sudah cukup berkembang, walaupun belum didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan representatif, sehingga potensi yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan konstribusi terhadap pembangunan ekonomi yang meliputi : 1. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, 2. Penyerapan tenaga kerja, 3. Kesempatan berusaha dan memperkuat ketahanan pangan nasional, 4. Meningkatkan produksi dan ekspor/intersulir hasil perikanan.
Gambar 3.50 Produksi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015
Halaman 96
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Tabel 3.51 Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015
Jumlah Produksi Ikan (ton) Target kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda tahun n Rasio
2013 22.197,25
2014 24.109,57
2015 26,808,41
23.923,34
26.682.06
27.543,10
92,78
90,36
97,33
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Pertumbuhan produksi perikanan mengalami peningkatan secara fluktuasi sejak tahun 2013-2015.Tercatat pada tahun 2013 mencapai 22.197,25 ton. Pada tahun 2014 total jumlah produksi mencapai 24.109,57 ton sedangkan tahun 2015 mengalami kenaikan yang menggembirakan dengan jumlah produksi mencapai 26.808,41 ton.
Gambar 3.52 Konsumsi Ikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015
Halaman 97
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Tabel 3.53 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013-2015
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) Target daerah Rasio
2013 36,50
2014 37,00
2015 40,68
38,00 96,05
38,00 97,37
38,00 107,05
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015
Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.31 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 16 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No.
Indikator Kinerja
1
Persentase Produksi Perikanan
Realisasi 2013 92,78
Realisasi 2014 90,36
Realisasi 2015 97,33
Target 2017 100
Permasalahan - Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas - Masih rendahnya tingkat capaian kinerja pada program/kegiatan - Kegiatan budidaya komoditas perikanan khususnya udang windu belum berhasil dengan baik - Belum tersedianya data kelautan perikanan yang akurat - Masih tingginya praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Aceh Utara
Halaman 98
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
- Belum adanya keseimbangan antara armada tangkap dan zona penangkapan secara proporsional dari segi jumlah dan ukuran - Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas Solusi - Perlu adanya penambahan SDM dan pelatihan - Mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target waktu yang direncanakan - Perlu diadakannya pelatihan bagi para pembudidaya ikan dan kajian penelitian dan pengembangan (Litbang) - Perlu adanya tenaga pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) - Penambahan armada tangkap bertonase > 10 GT dan modernisasi alat tangkap - Perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat pengolah hasil perikanan
Sasaran 17 Peningkatan Fasilitas Masjid, Meunasah dan Mushalla
Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017 yaitu “Mengupayakan Penegakan Hukum Positif dan Hukum Islam Secara Komprehensif dalam Segala Bidang Kehidupan Masyarakat yang Berkeadilan” dan juga untuk mencapai tujuan: ”Meningkatkan Kemakmuran Rumah Ibadah”. Sasaran ini juga didukung secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas Cipta Karya. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 1 indikator sasaran. Berikut pengukuran capaian kinerja sasaran peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan mushalla tersaji pada tabel 3.32 berikut dibawah ini : Tabel 3.54 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No.
Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun 2015 Halaman 99
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1
Jumlah Mesjid dan Mushalla
2013
2014
Target
Realisasi
328 dan 852
335 dan 852
330 dan 852
336 dan 852
% Capaian 102 dan 100
Ket Capaian Sangat Berhasil
1. umlah Mesjid dan Mushalla
Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama
pembenahan
fasilitas
infrastruktur
sarana
yang
telah
ada.
Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah.
Perkembangan tempat ibadah
sebgaimana Tabel berikut :
Tabel 3.54 JumlahSarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid, Meunasah, Dayah/ Pesantren, Balai Pengajian dan TPA) di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2010-2015 No.
Prasarana
Tahun (unit) 2012
2013
2014
2015 Halaman 100
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
1.
Masjid
328
328
335
336
2.
Meunasah
852
852
852
852
3.
Dayah / pesantren
168
170
183
182
4.
Balai Pengajian
2.564
2.575
2.637
2.617
5.
TPQ
-
-
82
82
3.912
3.925
4.089
4.069
Jumlah
Sumber : Dinas Syari’at Islam Kab. Aceh Utara 2016 Jumlah tempat ibadah keseluruhan tahun 2015 sebanyak 4.069 unit, kondisi ini menurun jika dibandingkan tahun 2014 sebanyak 4.089 unit. Verifikasi kelayanakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Apabila dilihat dari perkembangannya capaian masing-masing indikator kinerja sasaran dapat kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 3.55 : Capaian Indikator Sasaran Strategis 17 Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017
No. 1
Indikator Kinerja Jumlah Mesjid dan Mushalla
Realisasi 2013 328 dan 852
Realisasi 2014 335 dan 852
Realisasi 2015 336 dan 852
Target 2017 330 dan 853
Permasalahan - Kurangnya personil yang ada dalam pelaksanaan program/kegiatan sehigga lamban terhadap penyerapan anggaran - Masih kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam penyelesaiana tugas - Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT) Dinas Syariat Islam Halaman 101
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
-
Meningkatnya permasalahan keagamanaan dalam masyarakat terutama mengenai pendangkalan akidah
Solusi - Peningkatan profesionalisme SDM aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan beragama - Menyebarkan informasi melalui sosialisasi tentang penguatan pelaksanaan syariat islam dalam masyarakat - Membina kehidupan masyarakat agar memahami dan melaksanakan syariat islam - Membangun koordinasi antar lembaga pendidikan umum dan agama Kontribusi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap ratusan pengungsi
dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan
Seunuddon Kab. Aceh Utara Pada hari Minggu, 10 Mei 2015 Pemkab. Aceh Utara mendapatkan laporan bahwa telah terdampar ratusan pengungsi yang diperkirakan berasal dari Myanmar dan Bangladesh di Perairan Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara yang terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak sejumlah 579 orang. Mereka ditampung sementara di Gedung Olah Raga (GOR) Lhoksukon Kab. Aceh Utara. Untuk memberikan rasa aman dan terhindar dari kelaparan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara memberikan bantuan masa panik (tanggap darurat) yang terdiri dari makanan, obat-obatan dan kebutuhan selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya penanganan bantuan kemanusiaan ditangani oleh IOM, UNHCR bekerjasama dengan Pemkab. Aceh Utara. Selanjutnya, para pengungsi tersebut dipindahkan ke TPI Kuala Cangkoi, Kec. Lapang Kab. Aceh Utara, dengan fasilitas yaitu : o
2 Gedung untuk menampung para laki-laki
o
1 gedung untuk menampung para wanita dan anak-anak
o
1 gedung untuk sarana peribadatan
o
1 gedung untuk dapur umum
o
7 tenda sebagai posko kesehatan, pengamanan dan lainnya Halaman 102
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Mengingat
penanganan
pengungsi
internasional
merupakan
wewenang pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, maka Pemerintah Kab. Aceh Utara diminta untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan Pengungsi. Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan rapat, para pengungsi tersebut akhirnya dipindahkan ke tempat penampungan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Aceh Utara Gp. Blang Adoe Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara pada Rabu, 17 Juni 2015. Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015, para pengungsi tersebut dipinkah ke Shelter ICS (Integrated Community Shelter) yang dibangun oleh lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) diatas tanah milik Pemerintah Kab. Aceh Utara dengan donatur dari dalam dan luar negeri. Adapun fasilitas dan utilitas yang terbangun yaitu: o
120 Unit bangunan (shelter)
o
42+6 unit Toilet
o
1 unit mesjid
o
4 lokal sekolah
o
1 unit ruang edukasi dan 1 unit klinik
o
1 unit ruang meeting dan office
o
Play ground dan tempat bermain lainnya
o
1 unit ruang guru tahfidz
o
Dapur umum
o
Lahan pengembangan
o
Gerbang, gapura
o
1 unit bangunan water treatment
Perhatian khusus terhadap pengungsi oleh Pemerintah Kab. Aceh Utara mendapat apresiasi dan pujian dari dunia internasional, walaupun dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah, tetapi para pengungsi tersebut diperlakukan selayaknya sebagai keluarga sendiri.
Halaman 103
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Realisasi Keuangan Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 16 sasaran strategi sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :
Halaman 104
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Realisasi Belanja Langsung Daerah tahun anggaran 2015 untuk mewujudkan berbagai sasaran di atas adalah sebagai berikut : No
Nama Dinas
1
Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2
3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13
14 15 16 17
18 19 20
Anggaran Rp 51.190.532.500
Realisasi Rp 49.775.804.058
% 97
103.090.515.610
96.900.213.970
94
12.078.622.364
10.259.670.133
85
1.126.466.000 1.044.258.942 93.256.493.813 60.210.534.296 98.882.781.477 97.046.229.726 131.912.451.907 111.801.260.294
93 65 98 85
65.210.087.682
53.515.852.740
82
6.069.170.879
5.196.207.148
97
1.658.575.000
1.568.915.016
95
45.993.437.663 5.948.125.800
45.193.811.899 5.619.633.731
98 94
12.155.210.004
11.683.729.619
92
9.708.858.585
8.828.107.823
91
15.020.111.778
14.548.327.836
97
28.329.603.470 3.077.766.000
28.247.451.374 2.956.489.826
99 96
26.359.641.501
25.014.797.064
95
7.907.522.000
7.233.381.417
91
7.251.035.401
6.875.734.648
95
Halaman 105
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No
Nama Dinas
Anggaran Rp
Realisasi Rp
%
29 30 31
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK
32 33 34
Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD
3.102.701.000 602.974.000 2.891.983.340
3.056.587.233 581.773.061 2.213.055.447
99 96 77
35 36
Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI
9.555.300.620 596.659.000
7162.450.922 561.851.446
75 94
37
Kepala Daerah
-
-
-
38
DPRK
-
-
-
39
Kecamatan Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon Kecamatan Baktiya Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya bakong Kecamatan Pirak Timu
374.414.000
366.833.552
99
360.055.100 465.248.000 323.343.100 392.036.980 549.981.000 358.504.420 378.082.400 701.830.400
357.428.949 464.595.326 322.674.046 388.602.637 544.778.593 347.054.261 360.081.212 699.006.025
99 93 99 97 99 97 95 99
21 22 23
24 25
26 27 28
40 41 42 43 44 45 46 47
1.090.856.800
1.089.162.200
99
2.237.376.000 3.128.000.000
2.048.248.657 308.3317.134
91 98
7.163.730.887
6.749.601.357
94
94.106.229.902
48.972.900.079
52
1.627.000.000
1.590.484.339
98
1.594.143.206 1.617.188.356
1.502.811.608 1.485.956.705
94 91
477.596.993 41.081.046.227 25.395.881.000
472.007.925 37.112.822.632 24.904.316.300
99 90 98
Halaman 106
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No
Nama Dinas
48 49 50 51 52
Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas Kecamatan Nibong Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur Kecamatan Dewantara Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Total Belanja Langsung Selanjutnya
realisasi
Anggaran Rp 462.741.160 504.780.000 328.261.000 964.259.000 394.204.196
Realisasi Rp 407.768.799 497.442.037 327.169.400 962.458.418 387.176.650
88 98 99 99 98
376.346.500 321.788.000 533.996.000
373.445.727 319.593.255 523.422.391
99 99 98
491.236.800
487.880.844
99
310.872.100
276.835.702
89
287.238.463 349.274.000 480.849.500 365.807.000 374.754.000 646.586.731 565.218.000 401.032.100
282.394.811 337.336.770 457.183.737 360.726.483 372.579.242 646.488.545 555.421.335 381.606.840
98 96 95 97 99 99 98 95
934.558.416.715 797.915.744.192
85
Belanja
Tidak
Langsung
%
Langsung
Daerahtahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut : No
Nama Dinas
1 2
Dinas Syariat Islam Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya Dinas Pengairan dan Energi Sumber Daya
3
4 5 6 7 8
Anggaran Rp 2.554.838.823 564.452.680.001
Realisasi Rp 2.335.424.065 512.014.125.236
% 91 91
351.634.190.610
346.080.582.988
98
2.085.711.087
1.981.493.396
95
91.671.393.867 5.633.767.682 3.181.796.367 8.949.989.715
91.435.477.045 5.599.849.267 3.175.283.384 8.922.484.352
99 99 99 99
Halaman 107
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No 9 10 11
12 13
14
15 16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 26
27
Nama Dinas Mineral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Bappeda Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Inspektorat Kabupaten Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kantor Perpustakaan dan
Anggaran Rp
Realisasi Rp
%
3.197.675.433
2.945.445.787
92
2.918.149.131
2.826.953.160
97
10.165.907.006
8.284.387.081
81
5.706.606.819
5.436.106.135
95
4.133.594.431
4.005.704.871
97
4.573.144.032
4.449.834.698
97
2.997.161.405
2.794.095.864
93
3.303.178.460
3.277.654.589
99
4.372.367.542
4.245.657.590
97
7.700.577.161
7.522.381.128
98
73.238.374.376
46.005.452.557
63
11.651.398.860
11.313.516.076
97
3.028.697.800
3.125.490.738
97
1.799.289.637
1.791.212.156
99
4.106.613.909 5.047.045.412
4.100.636.340 5.044.594.069
99 99
22.080.805.080
21.999.338.167
99
1.286.539.219
1.271.901.935
98
1.768.850.961
1.673.566.690
94
Halaman 108
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No
Nama Dinas
28
Arsip Daerah Kantor Lingkungan Hidup
29
Anggaran Rp
Realisasi Rp
%
905.310.690
904.622.208
100
1.805.377.180
1.740.933.804
94
13.686.344.539 5.079.750.542 665.761.035 534.491.355 832.538.126 803.947.845 596.659.000 960.878.556 1.0541.130.300 1.472.442.822
12.748.805.589 4.961.763.387 634.484.361 525.603.642 829.966.579 671.138.602 561.851.446 540.717.989 10.049.955.738 1.468.883.820
93 98 95 98 99 84 94 56 95 99
1.939.006.740 1.837.513.830
1.935.851.793 1.677.505.308
99 93
40 41
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Sekretariat Daerah Sekretariat DPRK Sekretariat MPU Sekretariat MAA Sekretariat MPD Sekretariat BMK Sekretariat KORPRI Kepala Daerah DPRK Kecamatan Langkahan Kecamatan Tanah Jambo Aye Kecamatan Seunuddon
42
Kecamatan Baktiya
3.303789.476
3.296.644.675
99
43 44 45 46 47 48 49
Kecamatan Baktiya Barat Kecamatan Lhoksukon Kecamatan Cot Girek Kecamatan Paya Bakong Kecamatan Pirak Timu Kecamatan Matang Kuli Kecamatan Tanah Luas
1.677.896.835 2.632.946.738 1.326.165.847 1.874.526.277 1.167.119.155 1.787.262.213 2.306.847.281
1.631.420.264 2.614.773.303 1.223.775.569 1.874.160.699 1.166.723.284 1.697.019.730 2.229.849.771
97 99 92 100 99 95 97
50 51 52
Kecamatan Nibong Kecamatan Lapang Kecamatan Tanah Pasir Kecamatan Syamtalira Aron Kecamatan Samudera Kecamatan Meurah Mulia Kecamatan Syamtalira Bayu Kecamatan Geureudong Pase Kecamatan Simpang Keramat Kecamatan Kuta Makmur Kecamatan Dewantara
1.208.578.985 1.107.922.748 1.669.980.956
1.205.160.680 1.085.080.526 1.444.867.548
99 98 87
1.548.212.440 1.983.131.511
154.579.3178 1.959.296.616
100 99
1.589.164.325
1.559.476.659
98
1.995.987.766
1.977.784.540
99
1.372.183.160
1.230.187.180
90
1.365.325.749 1.851.649.989 2.099.208.833
1.363.010.069 1.845.565.006 1.929.846.106
100 99 91
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
53 54 55 56 57 58 59 60
Halaman 109
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
No 61 62 63 64 65
Nama Dinas Kecamatan Nisam Antara Kecamatan Nisam Kecamatan Banda Baro Kecamatan Muara Batu Kecamatan Sawang Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemdes Belanja Tidak Terduga Total Belanja Tidak Langsung
Anggaran Rp
Realisasi Rp
%
1.022.513.565 1.491.623.647 723.255.249 2.458.919.340 2.408.908.227 4.963.000.000 42.497.213.744 47.078.657.000 298.719.867.565
1.001.728.571 1.486.121.037 709.796.034 1.984.772.428 2.238.872.822 4.963.000.000 41.504.246.299 45.802.291.500 298.702.667.565
98 99 99 81 93 100 98 97 99
2.582.217.666
91.711.000
4
1.672.279.858.676
1.584.276.376.289
94
Halaman 110
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Adapun Realisasi Total Pendapatan dan Total Belanja
Daerah
tahun anggaran 2015 dapat kami uraikan sebagai berikut : No.
Uraian
Anggaran Rp 2.125.451.077.960 217.794.844.915
Realisasi Rp 1.989.554.476.992 200.106.069.784
I
Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
93,61 91,88
1.685.243.065.045
1.567.035.239.208
92,99
222.413.168.000
222.413.168.000
Belanja
1.925.607.135.256
1.716.336.104.583
89,13
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga
1.503.254.699.505 419.770.218.084 2.582.217.666
1.336.967.991.186 379.276.402.397 91.711.000
88,94 90,35 3,55
III
Surplus/(Defisit)
(101.841.455.597)
(28.364.537.019)
27,85
IV
Pembiayaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran
110.367.111.518
104.181.525.159
94,40
8.525.655.921
8.311.815.582
97,49
II
%
100
Sumber: Laporan LRA Kabupaten Aceh Utara tahun anggaran 2015 (Unaudited)
Halaman 111
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Capaian Prestasi & Penghargaan Di tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Adapun penghargaan dan prestasi yang di iraih adalah sebagai sebagai berikut :
No.
Nama Penghargaan
Tahun
1
2
3
1
Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Yuddy Chrisnandi, Januari 2016 Kabupaten Aceh Utara sebagai Kabupaten/Kota dengan Akuntabilitas Kinerja berpredikat "CC" yaitu Cukup
2015
2
Mewakili Pemkab Aceh Utara menerima penghargaan Sebagai Penyuluh berprestasi program inovasi pangan tingkat Nasional, atas nama Mukhsin, SP di Jakarta, 17 Agustus 2015
2015
Halaman 112
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
3
Pemkab Aceh Utara mendapat Juara Umum MTQ ke XXXI I tingkat Provinsi Aceh di Kota Nagan Raya
2015
4
Penghargaan internasional diperoleh Pemerintah Kab. Aceh Utara dari Presiden Internasional Myanmar di London Inggris dalam kunjungannya pada hari Sabtu, 27 Februari 2016 di Pendopo Bupati Aceh Utara.
2016
5
Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I Lomba Desa Pokja I Kecamatan/Desa Mane Tunong tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara mendapat predikat Perpustakaan Terbaik se-Aceh Tahun 2015 Pemkab Aceh Utara meraih penghargaan petugas Puskeswan terbaik se-Provinsi Aceh dalam acara ternak se-Provinsi Aceh Pemkab Aceh Utara mendapat Juara I dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Limousin Pemkab Aceh Utara mendapat Juara II dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara mendapat Juara III dalam Expo Ternak seAceh kategori Sapi/Lembu Jenis Brahman Betina Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Intelegensi Duta Wisata Putra tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Bidang Kepribadian Duta Wisata Putri tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Musik Etniq tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat II Tari Kreasi tingkat Provinsi Pemkab Aceh Utara berhasil menjuarai Peringkat III Duta Wisata Putra tingkat Provinsi
2015
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
Halaman 113
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Halaman 114
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Bab IV
Penutup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dalam periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara selama Tahun 2015 dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam suatu rencana stratejik telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui kegiatan, program dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan 16 sasaran strategis
dengan 22 Indikator Kinerja pada Laporan LAKIP tahun 2015
yang pelaksanaannya dilaksanakan secara bertahap melalui program dan kegiatan di masing-masing SKPK. Sesuai dengan hasil analisa Tim Penyusun Lapran LAKIP Kab. Aceh Utara, dapat kami jelaskan bahwa 16 indikator kinerja, kriteria sangat berhasil sebanyak 13 indikator (59,09%), berhasil sebanyak 4 indikator (18,18%), cukup berhasil sebanyak 2 indikator (9,09%) dan tidak berhasil sebanyak 3 indikator (13,64%). Data dan informasi untuk lebih jelasnya terdapat dalam laporan LAKIP Kab. Aceh Utara. Kendala yang dihadapi yang mengakibatkan pencapaian tidak optimal antara lain masalah aparatur daerah masih ada yang belum memahami tugas pokok, fungsi serta kewenangan yang dimilikinya, kurangnya sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya dalam hal perencanaan program/kegiatan, terbatasnya alokasi anggaran serta adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana sesuai yang direncanakan sebelumnya. Halaman 114
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015
Kemudian sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan Kemen PAN dan RB kepada Kabupaten Aceh Utara pada LAKIP Tahun 2015 yang mendapat nilai 51,45 atau dengan predikat penilaian CC agar melakukan perbaikan dalam hal Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Kami sangat berharap agar pada tahun 2016 ini, pemerintah Kab. Aceh Utara mendapat nilai B sehingga dapat memacu pembangunan Aceh Utara yang lebih baik. Dalam rangka sinkronisasi manjemen kinerja, LAKIP Kab. Aceh Utara telah dilakukan review atau analisa oleh tim review Inspektorat Aceh Utara dan telah memberikan beberapa saran dan masukan untuk kesempurnaan LAKIP. Adapun rekomendasi dan saran-saran dari tim review LAKIP Kab. Aceh Utara telah ditindaklanjuti dalam penyempurnaan laporan ini. Semoga dengan adanya LAKIP ini dapat menjadi dorongan dan acuan bagi sempurnanya penyusunan LAKIP di masa mendatang, sehingga akan terwujud aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.
Halaman 115
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 KABUPATEN ACEH UTARA Tema Pembangunan Tahun 2015 " Percepatan pembangunan infrastruktur untuk memacu perkembangan sektor pertanian dan pemberdayaan sumber daya manusia menuju masyarakat sejahtera dan mandiri"
No (1) 1
2 3 4 5 6 7
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
(3) (2) Terlaksananya tata kelola pemerintah yang Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah transparan dan akuntabel pelayanan publik Opini pemeriksaan BPK
Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur dalam pelayanan publik Terciptanya stabilitas sosial dan politik
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Target (4) B WTP Sangat Tinggi 75
Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
3,86
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin Menurunnya tingkat angka pengangguran
Persentase jumlah penduduk miskin
19,5
Angka pengangguran
10,1
Meningkatnya layanan pendidikan yang bermutu, islami dan berdaya saing
Angka melek huruf
97,3
Rata-rata lama Sekolah
9,3
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi masyarakat
Angka Kematian Ibu
102
Angka Kematian Bayi
7
Persentase Gizi Buruk
0,096 70
Umur Harapan Hidup Tersedianya jalan mantap dan jembatan yang menjamin kelancaran arus transportasi Tersedianya aksesibilitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, daerah terisolir, dan daerah tujuan wisata Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada Daerah Irigasi Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana perhubungan darat
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
56,15
Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik
63,58
Persentase luas Irigasi dalam kondisi baik (M2)
40,56
12
Meningkatnya pendapatan masyarakat
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi
13
Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Persentase peningkatan jumlah wisatawan
14
Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman
Tingkat Produktivitas padi (ton/ha)
6,3
15
Meningkatnya produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan
Persentase Produksi perikanan
100
16
Peningkatan fasilitas masjid, meunasah dan Jumlah Mesjid dan Mushalla mushalla
8
9
10 11
Jumlah arus penumpang angkutan umum
4,83 37.500
330 dan 852
Jumlah anggaran belanja langsung tahun 2015 : 934.558.416.715 Lhokseumawe,
November 2015
BUPATI ACEH UTARA DTO H. MUHAMMAD THAIB
1
1.367.817