Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
Ketentuan Pidana UUPPLH
Outline I. Penyidik II. Pelaku III. KarakteristikTindak Pidana IV. MacamTindak Pidana Menurut
UUPPLH V. Pidana sebagai ultimum remedium Andri Gunawan Wibisana 1
© AGW 2011
29/11/2011
y Pasal 94 (1): 1 Pejabat Polisi Negara Republik 1.
Indonesia (Polri) 2. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)
© AGW 2011
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
y Wewenang PPNS (pasal 94 ayat 2): 1. Pemeriksaan kebenaran laporan 2. Pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana 3. Pemeriksaan keterangan dan bahan bukti 4. Pemeriksaan p pembukuan,, catatan,, dan dokumen 5. Pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat bahan bukti,
I. Penyidik
3
2
pembukuan, catatan, dan dokumen Penyitaan Meminta bantuan ahli Menghentikan penyidikan Memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual 10. Melakukan penggeledahan 11. Menangkap dan menahan 6. 7. 8. 9.
29/11/2011
4
© AGW 2011
29/11/2011
1
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
Wewenang PPNS (lanjutan) PPNS LH
PPNS, Polri, dan Kejaksaan
Penyidik POLRI
y Pada waktu penangkapan dan penahanan: PPNS
KOORD INASI
PENYIDIKAN
berkordinasi dengan Polri (ps 94 ayat 3) y Koordinasi = berkonsultasi gguna mendapatkan p bantuan
Jaksa Penuntut Umum
personil, sarana, dan prasarana y Pada saat penyidikan: memberitahukan kepada Polri
(dalam rangka koordinasi)—ps. 94 ayat 4 y Pada saat dimulainya penyidikan: PPNS p Penuntut,, dengan g tembusan memberitahukan kepada Polri (ps 94 ayat 5) y Hasil Penyidikan diserahkan PPNS kepada penuntut umum
Menangkap dan menahan
Kewenangan lainnya
pemeriksaan p
penyitaan penggeledahan Menghentikan penyidikan
5
© AGW 2011
29/11/2011
6
Pembuktian
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
29/11/2011
II. Pelaku Pidana
y Alat bukti yang sah (ps. 96): y Keterangan saksi y Keterangan ahli y Surat y Petunjuk y Keterangan terdakwa y Alat bukti lain: y Informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, magnetik, optik y Alat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan/tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik selain kertas, atau terekam secara elektronik…. 7
© AGW 2011
1. Orang Pemberi Perintah
2. Korporasi Badan Hukum Pemimpin korporasi ??
8
© AGW 2011
29/11/2011
2
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
y Orang: “Barang siapa” menurut
y Pasal 116 ayat 1 UUPPLH: apabila tindak
pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan hukum, maka tuntutan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
UUPPLH ditambah dengan: “Pelaku Pidana” dalam KUHP: “Barangsiapa” : orang + Pasal 55 KUHP: a. Yang melakukan b. Yang menyuruh melakukan (doen pleger) c. Yang turut melakukan (medepleger) d. Yang d a g membujuk e buju (u uitloker to e )
a. B Badan d usaha h b. Orang y Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana y Pemimpin kegiatan tindak pidana
y Pasal 116 ayat 2 UUPPLH: Apabila tindak pidana
dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, dengan berdasarkan pada hubungan kerja atau hubungan lain, maka sanksi dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana
© AGW 2011
29/11/2011
10
y Pasal 117 UUPPLH: jika tindak pidana
diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin (pasal 116 ayat 1 b), maka ancaman diperberat sepertiga y Pasal 118 UUPPLH: untuk tindak pidana pasal 116 atat 1 a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus selaku pelaku fungsional y Penjelasan pasal 118 UUPPLH: sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki wewenang dan menerima 11
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
© AGW 2011
29/11/2011
Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH
Konstruksi I:
12
© AGW 2011
9
29/11/2011
dan Pasal 56 KUHP: e. Yang membantu melakukan
3
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
Kriteria SLAVENBURG
Kriteria Tanggung Jawab Korporasi
“Pemimpin Faktual/Pemberi Perintah dapat dianggap memenuhi syarat untuk dipidanakan apabila ia-yang mempunyai kewenangan dan harus melakukan perbuatan sesuai dengan kewenangannya tersebut-telah lalai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya perbuatan pidana tersebut dan secara sadar menerima bahwa ada perbuatan pidana yang kemungkinan akan terjadi. terjadi Dalam keadaan ini maka Pengurus/Fungsionaris tersebut dianggap telah sengaja mendorong terjadinya perbuatan pidana tersebut
y 1.. POWER OW
2. ACCEPTANCE
© AGW 2011
Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH (lanjutan)
Konstruksi II:
15
© AGW 2011
14
29/11/2011
29/11/2011
© AGW 2011
29/11/2011
y Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud
© AGW 2011
13
dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
16
© AGW 2011
29/11/2011
4
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
y Pertanyaan:
Dapatkah pelaku langsung dipidana dalam konteks doen plegen dan uitlokking? y Jonkers: “het karakteristieke verschil met doen plegen is dat bij doen plegen de feitelijke dader niet straftbaar is, bijj uitlokking g wel” y Van Hattum: “…bij doen plegen is alleen degeen die doet plegen voor het delict aansprakelijk; bij uitlokking zijn zowel uitlokker als uitgelokte voor het delict aansprakelijk…” y Utrecht: di samping perbedaan tentang dapat/tidaknya pelaku langsung dipidana, doen plegen tid k ditentukan tidak dit t k caranya dalam d l uu; sedangkan d k untuk t k uitlokking, uu menentukan caranya, yaitu: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasan, kekerasan, ancaman, tipu daya, atau memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.
y y
y
17
y
29/11/2011
y
UUPPLH + tambahan. Apakah “pidana yang dikenal dalam UUPPLH” ini secara teori dapat diterapkan kepada korporasi? Dapatkah pemimpin korporasi dipidana bersama-sama (bukan g wakil)) dengan g korporasi? p sebagai Bagaimana caranya memidanakan pemimpin korporasi? Siapa pemimpin? y Pasal 118 UUPPLH dan Penjelasannya y High Managerial agent menurut Model Penal Code Section 2.07 (4c): “an officer of a corporation or an unincorporated association, or, in the case of a partnership, a partner, or any other agent of a p or association having g duties of such responsibility p y that corporation his conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association” Apakah pasal 116 (2) berarti bahwa korporasi/atasan dipidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau pihak yang bekerja untuknya? Apakah pelaku langsung dapat dipidana bersama-sama korporasi?
© AGW 2011
y Pasal 119: pidana untuk korporasi adalah pidana yang dikenal dalam
18
© AGW 2011
29/11/2011
1. Vicarious Liability y RESPONDEAT SUPERIOR: Allows imposition of corp. liability for
Teori-teori Pemidaan Korporasi 1. Respondeat Superior (doctrine ofVicarious 2. 3. 4. 5.
19
Liability)) Liabilit Direct Liability (doctrine of identification) Delegation principle Aggregation Model Organizational/corporate culture model
© AGW 2011
29/11/2011
20
criminal acts performed by officers and agents in the course of their employment, without regard to their status in the corp. hierarchy or if there was an absence of management complicity. y LIMITATION: Agent who commits the crime must be acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corp. y "Scope of Authority"= agent must perform acts on behalf of the corp. and that the acts must be directly related to the performance of the type of duties the employee has general authority to perform. y Tidak berarti bahwa tindakan agent dilakukan atas dasar instruksi atau persetujuan atasan. atasan Tetapi cukup merupakan tindakan yang dilakukan di dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan (within the area of operations that has been assigned) y "acting on behalf of corp" = acting with the purpose of forwarding corp. business (an intent to benefit the corp). 29/11/2011
© AGW 2011
© AGW 2011
5
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
2. Direct Liability (doctrine of identification)
y Di Australia dan New Zealand, “directing mind of company” ini
© AGW 2011
“A living person has a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these...Then the person who acts is not speaking or acting for h k f the company. He is h speaking as the company and his mind...is the mind of the company...” y Yang diuji adalah apakah Seseorang merepresentasikan “the directing mind and will of the company” y Lord Reid dalam Tesco Supermarkets menyatakan: y “normally normally the board of directors, the managing director, and the board of directors the managing director and perhaps other superior officers of company carry out the function of management and speak and act as the company” y “But the directors may delegate some part of their functions of management giving to their delegate full discretion to act 21 independently of instructions from them [the directors]” 29/11/2011
disebut sebagai “controlling officers”, yaitu seseorang yang berpartisipasi di dalam pengawasan korporasi dalam kapasitasnya sebagai direktur, manager, sekretaris, atau pegawai lain yang setingkat y Little dan Savoline, sebagaimana , g dikutip p oleh Sjahdeni, menjelaskan j , j bahwa salah satu syarat di dalam identification doctrine ini adalah: y Perbuatan pegawai yang menjadi “directing mind” korporasi haruslah termasuk dalam kegiatan (operation) yang ditugaskan kepadanya y Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kecurangan terhadap korporasi y Tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat bagi korporasi y Korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (direct liability) y Kritik: terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat 22 29/11/2011 korporasi. © AGW 2011
y Lord Reid dalam Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass:
3. Delegation Principle
4. Aggregation Model
y Allen v. whitehead: y Seorang pemilik café mendelegasikan kekuasaannya kepada seorang manager
untuk mengelola café tersebut. Kepada manager tersebut, pemilik café menginstruksikan agar tidak mengizinkan café tersebut digunakan sebagai tempak berkumpulnya prostisusi sesuai dengan Metropolitan Police Act 1839 (melarang prostisusi) y Manager melanggar instruksi tersebut, tetapi pemilik tetap dianggap bertanggung jawab melanggar Metropolitan Police Act, karena dianggap telah memberikan delegasi kepada manager y Baik tindakan maupun mens rea manager, dapat dikenakan kepada pemilik, sebagai konsekuensi dari delegasi yang dilakukannya Æ Delegasi berarti mempercayakan kepada orang lain, sehingga akibat dari perbuatan orang lain ini lain ini menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi (mirip mandat pada konsep HAN) y Lord Parker: prinsip delegasi digunakan hanya jika diperlukan pembuktian
mengenai mens rea y Mirip dengan Vicarious Liability (sama2 diperlukan mens rea pada orang 23
pelaku). Bedanya adalah bahwa dalam vicarious liability tidak terjadi pelanggaran atas perintah atasan. © AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
y Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan
(aggregation) dari “state of mind” atau “culpability” dari tiap individu yang mewakili korporasi (representatives) y Agregasi ini tidak berarti benar2 menjumlahkan semua pikiran, tetapi adalah membandingkan pikiran satu orang dengan orang lainnya. y Misalnya dalam US v. Bank of New England: y Ada aturan bahwa terdapat kewajiban dari bank untuk memberikan laporan apabila bank melakukan transaksi mata uang melebihi batas tertentu y Seorang pegawai mengetahui aturan ini, tetapi tidak mempedulikannya (karena tidak tahu ada transaksi yang melebihi yang melebihi batas). y Pegawai lain mengetahui ada transaksi ini, tetapi tidak tahu adanya aturan tentang pelaporan y Bank (perusahaan) dianggap tahu semuanya, karenanya dianggap bertanggunjawab atas kegagalan melakukan pelaporan 24
© AGW 2011
29/11/2011
6
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
5. Organizational/corporate culture model
y Ajaran agregasi mengindikasikan adanya pengetahuan kolektif
dari korporasi y Ajaran ini mulai mengarah pada lahirnya pertanggungjawaban korporasi yang bersifat organisasional (dalam ajaran sebelumnya, pertanggungjawaban lahir dari pertanggungjawaban atas tindakan individual)
25
© AGW 2011
29/11/2011
y Diterima di Australia y Sjahdeni: y pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan
korporasi yang mempengaruhi cara korporasi menjalankan usahanya y Korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana pegawai, apabila pegawai ini meyakini bahwa orang yang memiliki yang memiliki kekuasaan di dalam korporasi telah memberinya wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut 26
29/11/2011 © AGW 2011
DAPATKAH KORPORASI DAN DIREKTUR SAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB?
y Colvin: y If recklessness is a required fault element of an offense, that fault
element may be established by proof that the culture of a corporation caused or encouraged noncompliance with the relevant provision y If purpose is a required fault element of an offence, that fault element may be established by proof that it was the policy of a corporation not may be established by proof that it was the policy of a corporation not to comply with the relevant provision y A policy may be attributed to a corporation where it provides the most reasonable explanation of the conduct of that corporation y If knowledge is a required fault element of an offence, that fault may be established by proof that the relevant knowledge was possessed by a corporation y Knowledge may be attributed to a corporation where it was possessed within the corporation and the culture of the corporation caused or encouraged knowing noncompliance with the relevant provision 27
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
y Di Inggris, atasan dapat bertanggungjawab bersama‐
sama dengan (bukan sebagai wakil) korporasi y jjika p perbuatan p pidana dilakukan dengan g “consent” atau
“connivance”, atau “attributable neglect” dari atasan y Trades Description Act 1968 (s.20): “where an offence under
this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer or the body corporate or any person who was purporting to act in the body corporate or any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence”
28
© AGW 2011
29/11/2011
7
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
y Pinto & Evans:
y Di AS, berdasarkan Model Penal Code 2.07:
Consent tidak selalu memerlukan pengetahuan aktual (actual knowledge), sedangkan connivance perlu y Connivance mengindikasikan adanya tingkat keterlibatan atasan yang lebih dalam dibandingkan dengan consent y Neglect: g kegagalan gg untuk melakukan suatu kewajiban j yyangg seharusnya sudah diketahui y Untuk menjelaskan “attributable neglect”, Judge Rubin dalam kasus R. McMillan Aviation Ltd mengatakan bahwa seseorang atasan bertanggung jawab jika: a. He knew the trade description was false, in which case he had a duty to prevent the offence; or b. He had h d reasonable bl cause to suspect that h the h company was applying l a false trade description, in which case he would have a duty to take steps to see if it was false or not Æ Jika a dan b tidak dilakukan, maka ia dianggap bertanggung jawab y
© AGW 2011
29
29/11/2011
y Corp. officers and agents are personally accountable for crimes
committed in the name of the corp. y Sherman Act imposes criminal sanctions for individually responsible
g as well as the corp. p even if agent g was actingg officers/director/agent only for corp and not as an individual. y Corp officer acting solely for corp. and not as an
individual, held criminally liable for violating the Sherman Act. y Bagaimana di Indonesia?
III. Karakteristik Tindak Pidana y
Administratively‐dependent crimes Æ illegal emissions Ada ancaman pencemaran/kerusakan lingkungan Art. 2 (1b) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law:
y y y y
© AGW 2011
y
Concrete endangerment
2.
31
y
Administratively‐dependent crimes Yang dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaran ketentuan administratif
y
y
y
“The unlawful discharge, emission, or introduction of a quantity of substances or ionizing radiation into air, soil or water, which causes or is likely to cause their lasting deterioration or death or serious injury to any person or substantial damage to protected monuments, other protected objects, property, animals or plants…”
© AGW 2011
29/11/2011
29/11/2011
Serious environmental Pollution
3.
Abstract Endangerment
1.
© AGW 2011
30
Administrative Independent crimes: Yang dipidana adalah pencemaran (akibat perbuatan), tanpa memperhatikan ada/tidaknya pelanggaran syarat administratisi oleh terdakwa Perbuatan mengakibatkan atau menimbulkan resiko ((= ancaman) munculnya pencemaran/kerusakan lingkungan yang sangat serius Pidana dapat dijatuhkan meskipun tidak ada ketentuan administratif yang dilanggarÆ tidak ada syarat melanggar hukum Art. 2(1a) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law: Protection of the Environment through Criminal Law: y “the discharge, emission or introduction of a quantity of
substances or ionizing radiation into air, soil, or water, which: y Causes death or serious injury to any person, or y Creates a significant risk of causing death or serious injury to any person” 32
© AGW 2011
29/11/2011
8
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
IV. Macam Tindak Pidana menurut UUPPLH
Vague norms
4. –
Pelanggaran terhadap duty of care (zorgvuldigheid): “if one knows or could reasonably be expected to know that by one’s actions the environment could be harmed, one should take all the measures that can reasonably be h ld t k ll th th t bl b demanded in order to prevent danger or to limit or to eliminate its consequences” (M. Faure & M. Visser, 1995: 347) Ækarena “duty of care” bersifat umum (kewajibannya tidak ditentukan secara detail di dalam UU), maka tindak pidana ini terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum secara materil
y Secara garis besar, perbedaan dengan UUPLH adalah:
Jenis Sanksi
Pidana
Denda
© AGW 2011
33
29/11/2011
34
Sengaja
Lalai
Akibat
Pidana Minimum
MINIMUM
Tidak Ada
1 tahun
MAKSIMUM
15 tahun
15 tahun
MINIMUM
Tidak Ada
500 juta rupiah
750.000.000
15 miliar rupiah
MAKSIMUM
© AGW 2011
29/11/2011
hukum”:
y Melawan hukum tidak perlu dibuktikan y administratively independent crimes y Melawan l hhukum k tetap hharus ddibuktikan b k k y Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa PMH
Denda (rupiah)
Maksimum
UUPPLH
y Makna tidak dicantumkannya “melawan
A. DELIK MATERIL • Pasal 98 (sengaja) dan pasal 99 (lalai) Jenis Pelanggaran
UUPLH
Minimum
Maksimum
> BM
3 tahun h
10 tahun h
3 millir illi
10 miliar ili
Orang Luka
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Orang Mati
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
> BM
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Orang Luka
2 tahun
6 tahun
2 miliar
6 miliar
Orang Mati
3 tahun
9 tahun
3 miliar
9 miliar
adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element”
y Pencemaran sebagai PMH
o Pasal 67 s.d 69
Pasal ini merupakan tindak pidana berupa perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan Æterjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan Ætidak mensyaratkan adanya “melawan hukum” 35
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
36
© AGW 2011
29/11/2011
9
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
y Perbuatan melawan hukum secara materil dan formil y Pompe: y PMH dapat diartikan sebagai PMH formil dan materil y Pompe berpendapat bahwa PMH bukan unsur
y Hazewinkel‐Suringa: PMH secara materil hanya
berlaku negatifÆsebagai dasar pembelaan jika sebuah perbuatan merupakan PMH formil, tapi bukan merupakan PMH materil maka perbuatan tersebut bukan delik. Tapi PMH materil tidak bisa dijadikan dasar penghukuman jika tidak ada PMH formil, berdasarkan asas nullum delictum
konstitutif/mutlak dari tiap delik (bandingkan dengan ppendapat p Vos dan Jonkers yyangg menyatakan y bahwa PMH adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element” y Alasan Pompe: y Analogi dengan PMH perdata, yaitu: o Pelanggaran hak o Bertentangan dengan kewajiban o Bertentangan dengan kesusilaan ataupun asas pergaulan dalam masyarakat ttg penghormatan thd orang lain atau barang miliki orang lain y MvT menggunakan kata “wederrechtelijk” yang artinya sama dengan tanpa hak
37
© AGW 2011
29/11/2011
y Baku mutu air laut:
38
© AGW 2011
29/11/2011
Kutipan dari Lampiran PP. No. 82/2001
y PP No. 19/1999 ttg Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan
laut
y Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004
ttg Baku Mutu Air Laut
y Baku Mutu Udara Ambien y PP No. 41/1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara
y Baku mutu kerusakan? y Bagaimana dengan pencemaran tanah (mis. Tanah terkontaminasi
limbah B3)?
y Baku mutu air: y PP No 82 th 2001 ttg pengendalian kualitas air dan pencegahan pencemaran air Pasal 8 (1) tentang Kelas Air y Lampiran PP No. 82/2001: kriteria mutu air tiap kelas air y Baku mutu air ditetapkan lebih lanjut dalam Kep MenLH atau Perda 29/11/2011 39
© AGW 2011
29/11/2011
© AGW 2011
© AGW 2011
10
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
B. DELIK FORMIL Pasal 100 Melanggar baku mutu effluent (BM emisi, BM air limbah, dan BM gangguan)
y Baku mutu emisi y Sumber bergerak: KEP MENLH NO. 141/2003 ttg ambang batas
emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi y Sumber tidak bergerak: g KepMenLH p No. 13/MENLLH/3/1995 ttgg baku mutu emisi sumber tidak bergerak
Æ pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah
y Baku mutu gangguan?
Tindak pidana dijatuhkan bila: * Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau * Perbuatan dilakukan lebih dari 1 ((satu)) kali
41
•Asas Ultimum Remedium •administratively‐dependent crimes •Kaitkan dengan pasal 114 UUPPLH: •Hanya tidak melaksanakan sanksi Adm. •Tidak © AGW 2011Melaksanakan sanksi adm + pelanggaran baku efluen kedua 29/11/2011
y Baku mutu air limbah: Misalnya PERMEN LH No. 04 thn2007 tentang
Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan MIGAS & Panas Bumi
42
© AGW 2011
29/11/2011
Delik formil lainnya (pasal 101-115) Pelanggaran
© AGW 2011
© AGW 2011
29/11/2011
44
Denda (rupiah)
Maksimum
Minimum
Maksimum
Melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetika tidak sesuai dgn peraturan per-uu-an (ps. 101)
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Mengelola limbah B3 tanpa izin (ps. 102)
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya (ps. 103)
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
D Dumping i (ps. ( 104)
43
Pidana Minimum
-
3 tahun th
-
3 miliar ili
Memasukkan limbah (ps. 105)
4 tahun
12 tahun
4 miliar
12 miliar
Memasukkan limbah B3 (ps. 106)
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
© AGW 2011
29/11/2011
11
Ketentuan Pidana Lingkungan
29/11/2011
lanjutan Pidana
lanjutan
Denda (rupiah)
Minimum
Maksimum
Minimum
Maksimum
Memasukkan B3 (ps. 107)
5 tahun
15 tahun
5 miliar
15 miliar
Membakar lahan (ps. 108)
3 tahun
10 tahun
3 miliar
10 miliar
Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan (ps. 109)
1 tahun
3 tahun
1 miliar
3 miliar
Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ps. 110)
-
3 tahun
-
3 miliar
Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL (ps. 111 ayat 1)
-
45
3 tahun
-
© AGW 2011
Pelanggaran
3 miliar
29/11/2011
46
2 2. 3. 4. 5. 6.
Minimum
Maksimum
Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan (ps. 111 ayat 2 )
-
3 tahun
-
3 miliar
Tidak melakukan pengawasan (ps. 112)
-
1 tahun
-
500 juta
Memberikan informasi palsu (ps. 113)
-
1 tahun
-
1 miliar
Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (ps. 114)
-
1 tahun
-
1 miliar
Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS (ps. 115)
-
1 tahun
-
500 juta
© AGW 2011
PREMIUM REMIDIUM
y Menerbitkan izin usaha tanpa adanya izin lingkungan (pasal 111 ayat 2) y Tidak melakukan pengawasan shg menyebabkan pencemaran (pasal 112)
© AGW 2011
29/11/2011
48
© AGW 2011
• Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan • Sanksi dan denda maksimum dan minimum • korporasi • Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan) • Sanksi S k i administrasi d i i i • Pelanggaran dilakukan lebih dr satu kali
ULTIMUM REMIDIUM
y Menerbitkan izin lingkunan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL/UPL (pasal 111 ayat 1)
47
29/11/2011
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
Kata “pencemaran/kerusakan” diganti dengan pelampauan baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku kerusakan Ada sanksi minimum Ultimum Remedium terbatas hanya untuk pasal 100 (pelanggaran baku mutu effluent) Ps. 101 s.d 109 = concrete endangerment? Ada tambahan beberapa tindak pidana baru (seperti pembakaran lahan, pengedaran produk hasil rekayasa genetika) Pemidanaan untuk Pejabat TUN yang:
© AGW 2011
Denda (rupiah)
Maksimum
V. Pidana Sebagai Ultimum Remedium
Perubahan dalam UU 32/2009 1.
Pidana Minimum
• • • • • • • • • • • • •
Pencemaran dan perusakan LH Sanksi administrasi tidak dipatuhi Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali Memasukkan B3 yg dilarang Memasukkan LB3 di NKRI Memasukkan limbah di NKRI Membuang limbah Membuang B3 dan LB3 Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh) Melakukan pembukaan lahan dengan membakar Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi Memberikan informasi palsu,menyesatkan menghilangkan, merusak, dan keterangan tidak benar
29/11/2011
Pelanggaran
12
Ketentuan Pidana Lingkungan
B, baku mutu ambien
29/11/2011
A, Baku mutu effluent
Terima Kasih y A > baku mutu,, B > baku mutu
Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai?
y A > baku mutu, B < baku mutu
Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai?
y A < baku mutu, B > baku mutu 49
© AGW 2011
Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai? © AGW 2011
29/11/2011
50
© AGW 2011
29/11/2011
13
