RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 67/PUU-XIII/2015 Beban Penyidik untuk Mendatangkan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana I. PEMOHON Sri Royani, S.S. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian juncto Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP juncto Pasal 120 ayat (1) KUHAP juncto Pasal 229 ayat (1) 1
KUHAP. Pemohon merasa pasal-pasal a quo menghalangi Pemohon dalam mencari keadilan serta menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: 1. Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk: g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 2. Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 3. Pasal 120 ayat (1) KUHAP Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. 4. Pasal 229 ayat (1) KUHAP Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum 2. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2
3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 4. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 5. Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 (2)
Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangundangan. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang menyatakan, “Dalam hal penyidik menganggap perlu,ia dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus” tidak menjelaskan secara ekplisit kapan, bagaimana dan dalam keadaan apa keterangan ahli diperlukan. Demikian pula frasa “pendapat ahli” tidak jelas paramater dan kriterianya untuk dikatakan sebagai ahli. Selain itu, tidak jelas pula apakah frasa “yang memiliki keahlian khusus” itu adalah sama dengan kata “ahli”, karena dalam pasal tersebut ada kata “atau” yang artinya memiliki pengertian berbeda. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 pada Pasal 2A menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau setara, bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse 3
kriminal, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik seharusnya tidak perlu memanggil ahli kriminal dalam menyidik suatu perkara karena seorang penyidik pada dasarnya juga ahli di bidang kriminal; 3. Pasal 229 ayat (1) menyatakan “Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan
dalam
rangka
memberikan
keterangan
di
semua
tingkat
pemeriksaan, berhak mendapatkan penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan”. Namun tidak jelas perundang-undangan manakah yang mengaturnya; 4. Pasal 120 ayat (1) terdapat frasa “ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”, sementara itu dalam Pasal 229 ayat (1) hanya menyebutkan kata “ahli” saja tanpa ada frasa “keahlian khusus”, serta Pasal 180 ayat (1) hanya ada kata “ahli” saja tanpa frasa “keahlian khusus”. Padahal dalam Pasal 1 angka 28 sangat jelas dikatakan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. VII. PETITUM 1. Agar mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 16 ayat (1) huruf g juncto Pasal 7 ayat (1) huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai seorang ahli pidana dan atau membatasi makna ahli pidana untuk menentukan dan menetapkan posisi hukum, juga memperjelas kriteria, standarisasi, parameter dan tolak ukur seorang ahli serta kapan dan dalam keadaan bagaimana penyidik menyikapi frasa “Dalam hal menganggap perlu”. 3. Menyatakan bahwa frasa Pasal 120 ayat (1) KUHAP “Dalam hal menganggap perlu”, harus dimaknai secara jelas dan sistematis kapan, bagaimana dan dalam keadaan apa keterangan ahli dapat atau mutlak diperoleh pada saat penyidikan. Juga kriteria, tolak ukur, dan parameter seperti apa ahli yang harus memberikan keterangan, apakah ahli yang sudah tersertifikasi atau yang mempunyai jam terbang pengalaman yang tinggi atau yang kompetensinya sudah diakui oleh khalayak umum. 4
4. Menyatakan bahwa dalam Pasal 229 ayat (1) KUHAP, masalah penggantian biaya dalam semua tingkat pemerikasaan ditanggung negara, bukan ditanggung oleh pihak yang berperkara, karena keterangan ahli sebagai sarana penegakkan keadilan berdasarkan Pasal 184 KUHAP ayat (1) adalah tanggung jawab negara dalam penegakkan yang berkeadilan. 5. Menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang kedudukan seorang ahli, merekonstruksi peran dan posisi peranan ahli dalam semua proses pemeriksaan terutama dalam hal dalam proses penyidikan. Merevisi dan memberikan penjelasan dalam pemaknaan peranan ahli bukan untuk menguntungkan salah satu pihak yang membayar, tetapi untuk menjelaskan dan menjernihkan duduk perkara yang tengah diperiksa guna mendapat kebenaran materil. Juga memperjelas definisi ahli dan orang yang mempunyai keahlian khusus. 6. Menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan berapa penggantian
biaya
yang
pantas
diberikan
ketika
ahli
memberikan
keteranganan sesuai dengan kompetensi keilmuannya, agar tidak seperti transaksi jual beli, sehingga keadilan dan kemanfaatan dapat terciptakan di semua kalangan masyarakat. 7. Mempertegas tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi dalam nilai yang wajar kepada seorang ahli yang dipanggil dalam setiap proses pemeriksaan sehingga terjadi keseragaman keadilan. Hal tersebut karena kepada seorang ahli harus diberikan juga penghargaan atas apa yang dilakukan kepada negara. 8. Mendefinisikan kualifikasi seorang ahli, orang yang berlatar pendidikan disiplin hukum pidana sedapat mungkin dibatasi untuk dapat dijadikan seorang ahli, karena masyarakat beranggapan bahwa penyidik (dan penegak hukum lainnya) adalah seorang yang harus tahu tentang aturan hukum pidana, seharusnya secara SDM mereka juga mumpuni dalam penafsiran hukum pidana, bukan malah mengandalkan keterangan ahli pidana. Paling tidak yang harus diajukan sebagai seorang ahli adalah yang benar-benar
5
memiliki kajian khusus dan spesifik dari bidang ilmu hukum yang dikuasainya seperti ahli bioteknologi, ahli antariksa, ahli digital forensik, dan lain-lain. 9. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
6
