KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA

Kode 596 / Ilmu Hukum

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN MUDA

KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA

TIM PENGUSUL 1. A.A NGURAH WIRASILA, SH., MH / 0014055804 2. SAGUNG PUTRI M.E PURWANI, SH, MH./ 0013037106 3. A.A NGURAH YUSA DARMADI, SH.,MH / 0021035807 4. I.B PUTRA ATMADJA, SH.,MH / 0031125433

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

OKTOBER 2015

1

HALAMAN PENGESAHAN

2

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN

…….….. 2

DAFTAR ISI

…….….. 3

RINGKASAN

…….….. 4

PRAKATA

............... 5

BAB I

PENDAHULUAN

…….…… 7

1.

Pendahuluan

…….…… 7

2.

Perumusan Masalah

….……... 13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

………… 14

BAB III

TUJUAN, MANFAAT dan URGENSI

.................27

BAB IV

METODELOGI PENELITIAN

………… 28

BAB V

HASIL dan PEMBAHASAN

………... 31

BAB VI

PENUTUP

................ 66

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

3

RINGKASAN

Penelitian ini disusun dalam garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut : Adapun permasalahan yang diangkat adalah mengenai Keterangan Ahli Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana terutama mengenai peran dan fungsi dari keterangan ahli dalam melakukan proses pembuktian dan penggunaan keterangan ahli kedepannya. Tujuan dari penelitian ini melakukan analisis terhadap pengaturan mengenai keterangan ahli dalam proses persidangan guna membuktikan benar atau tidak seseorang tersebut melakukan tindak pidana seperti yang di tuduhkan kepadanya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena ketentuan mengenai keterangan ahli secara jelas dan tegas masih terlihat kabur, serta, dalam menganalisis nantinya mempergunakan tehnis interpretative, karena adanya norma yang kabur dalam pengaturannya. Metode interpretatif yang digunakan diantaranya adalah grammatical interpretatie yaitu penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu penafsiran dengan mencari penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang. Penelitian ini nantinya menguraikan mengenai keterangan ahli dalam hubungannya dengan pembuktian. Uraian yang di paparkan dalam hal ini merupakan analisis terhadap peran dan fungsi keterangan ahli dalam proses pembuktian; syaratsyarat keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah; serta nilai pembuktian dan sifat dualisme keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Adapun luaran hasil penelitian ini akan dijadikan jurnal sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peran dan fungsi dari keterangan ahli dalam proses pembuktian peradilan, serta dapat dipakai sebagai bahan buku ajar dalam pemberian kuliah sehingga mahasiswa pun mengetahui akan pentingnya peranan dan fungsi dari keterangan ahli.

4

PRAKATA

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nyalah laporan kemajuan penelitian desentralisasi dengan skim Penelitian Hibah Bersaing yang berjudul ” KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA” dapat kami selesaikan. Kami menyadari sepanjang pelaksanaan penelitian ini

banyak pihak yang membantu pelaksanaannya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana beserta staff

2.

Para Informan yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait dengan materi penelitian ini

3.

Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Kami menyadari dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh

karena itu saran dan kritik bagi penyempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, kami berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait dengan bidang hukum. Denpasar, 12 Oktober 2015 Tim Peneliti

5

BAB : I PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Hukum Acara Pidana yang merupakan dasar terselenggaranya peradilan pidana

yang adil dan manusiawi dalam negara hukum, untuk itu diperlukan seperangkat perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan penegakan hukum khususnya pidana yang sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing aparatur penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, ketertiban, kepastian hukum serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Berlakunya UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implemental terhadap cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia.1 Perubahan sikap dan cara bertindak aparat penegak hukum secara keseluruhan. Diantaranya adalah perubahan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dari sistem inkuisitor (inquisitoir) yang dianut oleh HIR ke sistem akusatur (accusatoir) yang dianut oleh KUHAP. Dari sistem akusatur tersangka ditempatkan sebagai subyek dalam pemeriksaan, yang menurut M. Yahya Harahap bahwa: Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dia harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai obyek.2 Ansori Sabuan Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad mengatakan bahwa : sejak dikeluarkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia tampaknya ada gejala pertumbuhan ide kearah keterpaduan tersebut. Hal ini tampak misalnya dari adanya kerjasama atau koordinasi masing-masing lembaga (Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan) dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana.3

1

Romli Atmasasmita, 1966, Sistem Peradilan Pidana, (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra Abardin, Jakarta, h. 47 2

M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, h. 134 3

Ansori Sabuan Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, Bandung, h. 15

6

Jadi dalam Sistem Peradilan Pidana beberapa institusi penegak hukum mengambil peran masing-masing dalam menegakkan hukum dan sub sistem tersebut telah mempunyai kewenangan fungsi dan peran masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Sub sistem yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan dapat dikatakan saling menentukan dan bergantung untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penegakan hukum maupun bertujuan menanggulangi kejahatan baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan kejahatan Salah satu bagian terpenting dari hukum acara pidana adalah pemeriksaan pendahuluan, yang dalam prakteknya berkaitan dengan tersangka atau terdakwa yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti itu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serta pada gilirannya pengadilan benar-benar mampu menetapkan pidana atau menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Menurut La Patra, masyarakat mempunyai pengaruh terhadap sistem peradilan pidana. La Patra menyebutkan bahwa : Applaying systems analysis faces the same problem in Criminal Justice System (CJS) as it does in other social systems. The systems approach frequently bites the hand that feeds it. Whenever a social process is being investigated, that resulting recommendations usually threaten the status quo, including the source of the financial support, which initiated the investigation. It is ridiculous for researcher to believe that results are acceptable if the will substantially change on going organizational procedure.4 Dalam terjemahan bebasnya: Menerapkan analisis sistem menghadapi masalah yang sama dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) seperti dalam sistem sosial lainnya. Pendekatan sistem sering mengena kepada penggunanya. Setiap kali sebuah proses sosial sedang diselidiki, bahwa rekomendasi yang dihasilkan biasanya mengancam status quo, termasuk sumber dukungan keuangan, yang dimulai penyelidikan. Hal ini konyol bagi peneliti untuk percaya bahwa hasil yang dapat diterima jika secara substansial akan mengubah prosedur organisasi berjalan.

4

J.W. LaPatra, Analyzing the Criminal Justice System, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, USA, h. 98

7

Kekurang telitian dalam pemeriksaan pendahuluan dapat memperoleh ganti rugi, serta rehabilitasi nama baiknya. Konsekuensinya adalah perlunya kesadaran para penegak hukum untuk memandang tersangka atau terdakwa sebagai subyek dan bukan sebagai obyek penyidikan dengan berlandaskan asas atau pandangan “praduga tidak bersalah” pada tiap tingkat pemeriksaan termasuk pada pemeriksaan pendahuluan. Kenyataan menunjukkan seringnya terjadi kekeliruan dalam proses penyidikan seperti salah tangkap ataupun sering terjadi yang melakukan tindak pidana dapat lolos sedangkan, yang tidak terlibat ditangkap dan kemudian menjadi terdakwa dan terpidana. Peran dan fungsi pembuktian dalam suatu proses hukum menjadi sangat penting, baik bagi si tersangka maupun Jaksa dalam proses peradilan pidana dan untuk menentukan apakah si tersangka dapat di hukum atau tidak. Disamping itu hukum pembuktian akan terkait pula secara langsung dengan masalah keadilan yang memang merupakan tujuan utama dari setiap kaidah hukum di bidang apapun. Mewujudkan tujuan seperti yang telah dikemukakan di atas maka segala hal yang berkaitan dengan pembuktian pun mengalami perubahan antara lain pengakuan tersangka pada masa ini tidak lagi menjadi hal yang terpenting sebagai alat bukti, tetapi masih diperlukan alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, dimunculkan sebagai alat bukti seperti yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita : Undang-undang No.8 Tahun 1981 dapat juga dikatakan merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai seorang manusia.5 Seperti telah diuraikan di atas bahwa telah berlakunya UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP maka ada beberapa perubahan yang terjadi dalam KUHAP yang baru antara lain tentang : SPP, Pembuktian terutama tentang jenis-jenis alat bukti dan lain sebagainya. Khusus mengenai alat-alat bukti Pasal 184 KUHAP telah menentukan bahwa yang dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP yaitu : a.

Keterangan saksi

b.

Keterangan ahli

5

Romli Atmasasmita, Op-cit, h. 35

8

c.

Surat

d.

Petunjuk

e.

Keterangan terdakwa

Mempergunakan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam KUHAP, menurut Wiryono Prodjodikoro, mengatakan bahwa : Keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat membuktikan pula adanya suatu peristiwa pidana.6 Pasal 184 KUHAP terdapat lima (5) alat bukti sah yang dipakai di persidangan, dimana salah satunya menyebutkan ”keterangan ahli”. Mengenai makna dari pasal tersebut, ada kekaburan dalam pasal ini, dimana tidak diaturnya mengenai ”siapa yang disebut ahli”, ”kriteria seorang ahli” ataupun ”persyaratan” untuk menjadi seorang ahli di dalam pasal tersebut. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyebutkan bahwa : Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ini sangat membantu dalam memecahkan sebuah kasus. Keberadaan ataupun eksistensi keterangan ahli sangatlah diperlukan, karena dengan adanya keterangan ahli maka diharapkan sebuah kasus akan menjadi terang. Begitu pentingnya manfaat dan peranan keterangan ahli yang dilandasi oleh keahlian khusus yang di milikinya, tetapi apabila dihubungkan dengan Pasal 120 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, dapat meminta pendapat seorang ahli. Hal ini menunujukkan bahwa keterangan ahli itu diperlukan atau tidak adalah tergantung dari keinginan hakim, dan sebelumnya harus mengangkat sumpah atau janji di hadapan hakim, sebelum memberikan keterangan.

6

Wiryono Prodjodikoro, 1977, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung,

h. 107

9

Merujuk pada Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa : “Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Makna dari keterangan ahli sebagai keterangan ahli adalah apabila seorang ahli tersebut hadir dan memberikan pernyataan di depan sidang pengadilan. Namun apabila seorang ahli yang dimintai keterangan oleh Hakim tidak hadir dalam persidangan maka keterangan ahli tersebut disebut dengan keterangan surat. Manfaat dan peranan keterangan ahli dalam mengungkap suatu peristiwa pidana, berikut ini dikemukakan beberapa kasus agar tidak terjadi salah tangkap, salah penahanan, menghindari kerugian matriil maupun immatrril serta penyimpangan dan juga agar bisa mendapatkan bayangan betapa hal-hal yang kadang-kadang mustahil bisa terjadi sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaan penyidikan perkara pidana. Adapun kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut : Pengadilan Negeri Jakarta pernah menyidangkan kasus pembunuhan yang dalam proses persidangan sebetulnya telah ditunjukkan keterangan ahli yang disebut dengan “visum et repertum” sebagai pengganti barang bukti serta keterangan terdakwa, tetapi Hakim masih ada keragu-raguan maka memerlukan lagi kehadiran saksi ahli di sidang pengadilan. Hakim belum mendapatkan keyakinannya sehingga belum menganggap cukup terang kasus tersebut.7 Kasus di atas dapat di lihat bahwa walaupun visum et repertum yang berfungsi sebagai pengganti barang bukti sudah di ajukan di persidangan karena mayat sebagai obyek pemeriksaan tidak mungkin sewaktu-waktu di hadirkan di sidang pengadilan, Hakim belum dapat menambah keyakinannya terhadap visum et repertum tersebut untuk membuat putusan sehingga memerlukan lagi kehadiran seorang ahli yang lain di sidang pengadilan untuk menjelaskan kembali secara lisan hasil pemeriksaan ahli tersebut. Pada kasus berikutnya pun terbukti bahwa Hakim tidak terikat akan adanya visum et repertum atau keterangan ahli sebagai dasar putusan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim apakah

7

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1987, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT. Bina Aksara, Jakarta, h. 127

10

akan menambah atau tidak keyakinannya, semua itu adalah tergantung dari penilaiaan Hakim itu sendiri. Hal itu terjadi antara lain karena disebabkan oleh wewenang Hakim yang bebas, Hakim adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang dilindungi oleh undang-undang baik menurut Pasal 24, 25 UUD NRI Tahun 1945 maupun Undangundang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970, Bagian ketentuan Umum Pasal 1. Untuk kasus yang terjadi di Amerika Serikat yang dikutip dari Soedjono D, yang diceritakan oleh seorang Guru Besar dalam ilmu kedokteran kehakiman yaitu Prof. DR. Hausmann, menangani kasus kebakaran besar yang terjadi di tahun 1959 di sebuah rumah dekat San Antonio. Diantara reruntuhan diketemukan 3 mayat yang hampir tidak dapat dikenali sebagai badan manusia, karena sapi-sapi yang ada di pekarangan rumah telah ditembak mati. Para penegak hukum setempat menyangka peristiwa itu adalah kejahatan.8 Pada kasus diatas awalnya diduga bahwa itu adalah hasil dari kejahatan. Namun setelah dilakukan autopsi ulang di rumah sakit ditemukan bahwa di dalam kepala 3 mayat tersebut, ditemukan masing-masing 1 butir peluru, maka diketahaui bahwa itu adalah penyebab kematian dari mayat tersebut. Oleh Prof. DR. Hausmann disimpulkan bahwa peristiwa itu terjadi karena pembunuhan yang dilakukan oleh ayah dengan cara menembak kepala masing-masing korban sebelum membakar rumah, kemudian menembak sapi-sapinya, lalu membakar rumahnya dan baru ayah tersebut menembak dirinya sendiri. Keterangan ahli dapat memperlancar jalannya sidang dan dengan keterangan ahli diharapkan dapat menambah keyakinan Hakim tentang benar atau tidaknya tuduhan dari pihak kejaksaan. Dari keterangan ahli dapat diketahui sebab dari kematian seseorang dan dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana pembunuhan, apakah pembunuhan itu masuk kedalam lingkungan tindakan terdakwa atau tidak. Walaupun pendapat dari seorang ahli tersebut disetujui atau tidak oleh Hakim, maka apabila disetujui Hakim menganggap terbukti pembunuhan antara lain dengan mempergunakan pendapat seorang ahli tentang sebab itu. Di lihat dari penjelasan ini dapatlah kiranya diketahui bahwa keterangan ahli di masukkan juga sebagai alat bukti

8

Ibid, h. 76-77

11

karena seorang ahli akan menerangkan sesuatu hal sesuai dengan keahliannya berdasarkan pengalaman dan ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya. Berdasarkan atas pemaparan dari latar belakang tersebut, bahwa keterangan ahli sangatlah diperlukan dalam sidang peradilan, namun pengaturan mengenai hal tersebut belumlah ada mengingat pentingnya keterangan ahli dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana dari yang samar-samar sebagai tindak pidana menjadi terang, apakah itu tindak pidana atau bukan. Untuk mengetahui hal tersebutlah perlu diadakan penelitian.

2.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan di atas maka

terdapat dua permasalahan pokok yang akan dibahas, yaitu : a.

Bagaimanakah peran dan fungsi keterangan ahli dalam proses pembuktian peradilan pidana.

b.

Syarat-syarat Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti yang sah.

c.

Bagaimanakah prospek keterangan ahli dimasa yang akan datang?.

12

BAB : II TINJAUAN PUSTAKA

Proses peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam KUHAP. Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya mulai pada mencari kebenaran penyelidikan, penyidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh Jaksa, sedangkan pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan undangundang pidana. Penegakan hukum pidana dalam kerangka peradilan pidana tidak dapat diharapkan sebagai satu-satunya sarana penanggulangan kejahatan yang efektif mengingat kemungkinan besar adanya pelaku-pelaku tindak pidana yang berada di luar kerangka proses peradilan. Masalah pembuktian adalah masalah yang sangat sulit, bersifat prosedural dan tidak ada aturan hukum tertulis yang dengan tegas dan jelas mengaturnya. Apalagi pelaksanaan dalam proses peradilan pidana yang baru harus menghormati dan menjunjung tinggi HAM yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan pada asas Equal before the law maupun asas praduga tak bersalah, maka sistem hukum acara pidana yang diterapkan dalam proses peradilan pidana saat ini adalah sistem akusitor yaitu sistem yang memandang si tersangka/ terdakwa sejak pada pemeriksaan ditingkat penyidikan sudah dianggap subyek yang mempunyai hak penuh untuk membela diri.9 Disimak dari ruang lingkup hukum acara pidana, sangat erat kaitannya dengan proses peradilan pidana yang dibagi menjadi empat (4) tahapan yaitu, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang diuraikan selanjutnya adalah tahapan yang berkaitan dengan penyidikan. Penyidikan dalam perkara pidana adalah : Merupakan tahapan pertama dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini adalah polisi, yang sejak adanya sangkaan bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan 9

I Wayan Tangun Susila, I Dewa Made Suartha, 1989, Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNUD, Denpasar, h. 5-6

13

oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang diatur dalam KUHAP.10 Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP juga menentukan arti penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Menurut R. Soesilo yang dikutip dari I Wayan Tangun Susila dan I Dewa Made Suartha, bahwa untuk melakukan penyidikan tersebut agar tujuan penyidikan tercapai seperti menentukan tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya, maka penyidik memerlukan bantuan dari ilmu kriminalistik (penyidikan kejahatan) yaitu berupa petunjuk atau sistem yang telah umum dipakai adalah sistem 7-kah yaitu berusaha mencari jawaban atas 7 (tujuh) macam pertanyaan seperti : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Apakah yang terjadi (persoalan, macam peristiwanya)? Dimanakah perbuatan itu dilakukan (tempatnya)? Bilamanakah perbuatan itu dilakukan (waktunya)? Dengan apakah perbuatan itu dilakukan (alatnya)? Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan (caranya)? Mengapakah perbuatan itu dilakukan (alasannya)? Siapakah yang melakukannya?11

Ketujuh pertanyaan seperti di atas tidak dapat semuanya terjawab, tetapi kenyataan tetap dapat diungkap asal pertanyaan yang paling penting harus mendapatkan jawaban adalah mengenai peristiwa apakah yang terjadi dan siapakah pelakunya?. Jadi ketujuh pertanyaan tersebut di atas adalah bertujuan untuk mendapatkan bukti karena dengan bukti yang diperoleh dalam penyidikan akan dapat membuat terang suatu tindak pidana dan akhirnya akan menentukan pula siapa pelakunya dan bila diperhatikan atas dasar wewenangannya dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan. Bukti dalam Hukum Acara Pidana dalam proses peradilan pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

10

Ibid, h. 17

11

Ibid, h. 37

14

1.

Bukti dalam arti barang bukti. a. Bukti dalam arti barang bukti yaitu benda-benda yang dapat disita, baik berupa benda atau tagihan tersangka (terdakwa) yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagaimana hasil dari tindak pidana. b. Bukti dalam arti alat bukti yaitu berupa benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana. d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana. e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana (Pasal 35 KUHAP).

2.

Bukti dalam arti alat bukti. Sedangkan mengenai bukti dalam arti alat bukti, jenis-jenisnya dapat diketahui dari Pasal 184 KUHAP yaitu : a. Keterangan saksi b. Keterangan ahli c. Surat d. Petunjuk e. Keterangan terdakwa12

Jenis-jenis alat bukti yang dinyatakan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP yang baru dan selanjutnya alat-alat bukti itulah yang berlaku. Bagaimanapun dirubah-rubah mengenai alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya seperti yang pada awalnya tercantum pada HIR dan kemudian diubah dan ditentukan seperti dalam KUHAP maka mengenai bagian-bagian dari pembuktian teori maupun sistem pembuktiannya masih tetap sama pada Hukum Acara Pidana yang baru yaitu mengenai : 1.

Menyebutkan alat-alat bukti yang dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.

2.

Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan.

3.

Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu.13

Bagian yang lebih banyak mendapatkan perhatian adalah bagian ke 1 (satu) yaitu tentang alat-alat bukti dan bagian ke 3 (tiga) tentang kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, sedangkan tentang cara mempergunakannya kurang mendapat perhatian sehingga sulit menemukan alasannya dan tidak pernah diketahui 12

Ibid, h. 37-38

13

Wiryono Prodjodikoro, Op-cit, h. 89-90

15

cara menguraikannya. Dimasukannya keterangan ahli sebagai alat bukti dalam KUHAP, menurut Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa : Keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli sering kali mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat pula membuktikan adanya suatu peristiwa pidana.14 Melalui keterangan ahli tersebut dapat diketahui sebab dari kematian seseorang dan dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana pembunuhan, apakah pembunuhan itu masuk kedalam lingkungan tindak terdakwa atau tidak. Andi Hamzah menyatakan bahwa tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya adalah merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana, karena mencari kebenaran matriil itu tidaklah mudah dan alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif, sehingga untuk menilai kekuatan pembuktian dari alatalat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu : 1.

Pembuktian yang melulu didasarkan pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, yang disebut dengan sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang maka keyakinan Hakim tidak diperlukan lagi. Positif artinya hanya didasarkan pada undang-undang saja atau disebut juga dengan teori pembuktian formal.

2.

Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim melulu. Sistem atau teori pembuktian ini adalah bertolak belakang atau berlawanan dengan sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara positif karena teori pembuktian ini hanya berdasarkan pada keyakinan Hakim saja sehingga teori ini disebut juga istilah confiction intime. Sistem ini memberi kebebasan terlalu besar kepada Hakim sehingga sulit diawasi, disamping itu baik terdakwa maupun penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini Hakim dapat memidana terdakwa hanya berdasarkan atas keyakinannya saja bahwa terdakwa telah melakukan apa yang telah didakwakan kepadanya.

3.

Sistem/ teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis. Sistem ini disebut juga dengan sistem atau teori pembuktian yang berdasar atas

14

Wiryono Prodjodikoro, Op-cit, h. 107

16

keyakinan Hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah atau tidak berdasar keyakinannya dan keyakinan itu didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (Conclusione) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan Hakim dijatuhkan dengan suatu inovasi sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena Hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. 4.

Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Sistem atau teori pembuktian ini adalah merupakan perpecahan dari teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim sampai batas tertentu atau teori pembuktian jalan tengah yaitu: a)

Teori pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (Convection Raesonee).

b)

Teori pembuktian berdasar Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijs Theory)15

Persamaan antara kedua sistem atau teori tersebut adalah sama-sama berdasar atas keyakinan Hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan Hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya bahwa yang disebut pertama adalah berpangkal tolak pada keyakinan Hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (Conclusive) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan Hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian mana yang dipergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim16 Teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinannya

15

Jur Andi Hamzah I, Op-cit, h. 254

16

Jur Andi Hamzah I, Op-cit, h. 256

17

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Walaupun sistem pembuktian atau ajaran pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian yang bersifat ”Negatief Wettelijk”, yaitu walaupun telah diajukan dua atau lebih alat bukti dalam persidangan tetapi kalau Hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa akan dibebaskan. Jadi jelaslah bahwa kedudukan hukum terdakwa atau tersangka sama dengan kedudukan hukum pejabat yang berwenang memeriksanya.17 Jadi dari kalimat tersebut dapat diketahui bahwa pembuktian selain harus didasarkan pada UU Pasal 184 KUHAP yang disebut sebagai alat bukti yang sah juga harus disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Menurut M.Yahya Harahap ada beberapa ajaran sistem pembuktian yang berguna sebagai perbandingan dalam memahami sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP yaitu : a.

Conviction in time

b.

Conviction raisonee

c.

Menurut Undang-undang secara positif

d.

Menurut Undang-undang secara negatif

Ad. a. Conviction in time Adalah sistem pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung alat-alat bukti yang cukup. Sebaliknya Hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan Hakim semata-mata sehingga Hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian

17

Martinus Prodjohamidjojo, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Gratia Indonesia, Jakarta, h.11

18

Ad. b. Conviction raisonee Adalah sitem pembuktian yang ”berdasarkan keyakinan Hakim yang dibatasi” yaitu keyakinan Hakim yang harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan yang logis dan dapat diterima akal.

Ad. c. Sitem pembuktian menurut undang-undang secara positif Adalah sitem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem pembuktian ini benar-benar menuntut Hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidak terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Ad. d. Sitem pembuktian menurut undang-undang secara negatif Adalah sistem pembuktian yang merupakan keseimbangan antara kedua sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction in time.18 Berbeda halnya dengan pendapat dari Djoko Prakoso, bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP adalah merupakan perpaduan antara sistem conviction in time dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijk stelsel). Dan prinsip pembuktian yang dianut oleh KUHAP ini dapat dikaji dari Pasal 183 KUHAP bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus : 1.

Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

2.

Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.19

Seperti telah dikemukakan dalam Pasal 184 KUHP bahwa alat-alat bukti terdiri dari :

18

M.Yahya Harahap, Op-cit, h. 255.

19

Djoko Prakoso, 1988, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, Liberty, Jogyakarta, h. 41

19

1.

Keterangan saksi

2.

Keterangan ahli

3.

Surat

4.

Petunjuk

5.

Keterangan terdakwa

Sehubungan dengan penjelasan di atas, maka pertama-tama kewajiban yang harus dilakukan dalam pengusutan perkara pidana atau perkara kriminil adalah mengumpulkan dan mencatat sebanyak mungkin keterangan-keterangan, hal ikwal datadata atau fakta-fakta dan kemudian dicoba dibuat kembali gambaran apa yang telah terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang, dicari untuk melengkapinya, sehingga gambaran peristiwa yang terjadi itu menjadi lengkap dan ketentuan atas persoalan-persoalan inilah yang merupakan dasar yang amat penting bagi pengusutan selanjutnya.20 Dikaji dari Pasal 184 KUHAP yang telah menyebutkan secara terperinci jenisjenis alat bukti yang telah dianggap cukup sebagai sarana untuk menangkap seseorang sebagai tersangka atau terdakwa. Termasuk masih dipertahankannya petunjuk sebagai alat pembuktian dan sekarang di introdusir pula keterangan ahli yang juga dipandang sebagai alat pembuktian yang sah.21 Tetapi apabila disimak lebih lanjut ternyata KUHAP tidak menentukan secara lebih jelas apa persyaratan ataupun kriteria dari seorang yang diajukan kepersidangan sebagai seorang ahli yang akan membuat terang suatu perkara pidana, ataupun juga demi kepentingan pemeriksaan. Curt R. Bartol dan Anne M. Bartol mengatakan bahwa : In order for an individual to qualify as an expert, courts require that he or she possess specialized knowledge which is” beyond the ken” of the average lay person amd which will assist the trier of fact (judge or jury) in understanding technical evidence.22 Terjemahan bebasnya menyebutkan: Agar seorang individu untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli, pengadilan mensyaratkan bahwa ia memiliki pengetahuan khusus yang "diatas rata-rata" 20

Ibid. h. 39

21

Oemar Seno Adji, 1985, KUHAP Sekarang, Erlangga, Surabaya, h. 69

22

Curt R. Bartol, Anne M. Bartol, 2004, Psycology and Law, Thomson Wodsworth Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, UK, USA, 3rd Edition, h.95

20

dari rata-rata orang awam yang akan membantu Trier fakta (hakim atau juri) dalam memahami bukti teknis. Diangkatnya keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah/lengkap di KUHAP merupakan suatu realisasi dari dari keinginan yang sudah diajukan tahun 1978, yang menyebutkankan bahwa : 1.

2.

Perundang-undangan yang berlaku sekarang yaitu HIR mengandung kekurangan-kekurangan tentang kerangan ahli ini sehingga karenanya perlu disesuiakan dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern yang dapat mengangkat keterangan ahli ini menjadi alat bukti yang sah (kecuali visum et repertum) yang oleh undang-undang memang sudah diterima sebagai alat bukti yang sah. Didalam perundang-undangan yang baru nanti, supaya ketentuanketentuan tentang keterangan ahli itu dirumuskan secara lengkap meliputi pemeriksaan pendahuluan maupun persidangan.23

Menurut Wirjono Prodjodikaro yang dikutip dari Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, bahwa keterangan ahli dapat dinamakan alat bukti karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli seringkali mengenai dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa, maka dapat menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya peristiwa pidana.24 Pemeriksaan ahli tidak semutlak pemeriksaan saksi. Mereka dipanggil dan diperiksa apabila penyidik”menganggap perlu” untuk memeriksanya. Sedangkan Pasal 120 ayat (1) KUHAP) jika penyidik menganggap perlu, maka penyidik dapat meminta pendapat orang lain yang memiliki keahlian khusus. Maksud dan tujuan pemeriksaan ahli agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.25 Lirieka Meintjes-Van Der Waalt menyebutkan bahwa : ”in essence the function of an expert is to assist the court to read a conclusion on matters on which the court itself does not have the necessary to decide. It is not the mere opinion of the witness which is decisive but his ability to satisfy the court that, because of his special skill, training or experience, the reasons for the opinion which he expresses are acceptable”26

23

Oemar Seno Adji, Op-cit, h. 69-70

24

Joko Prakoso dan I Ketut Mustika, 1987, Op-cit, h. 38

25

M.Yahya Harahap, Op-cit. h.146

26

Lirieka Meintjes-Van Der Waalt,2001, Expert Evidence in the Criminal Justice Process, Grahamstown, Zuid Afrika, h. 4

21

Terjemahan bebasnya, bahwa : "Pada dasarnya fungsi seorang ahli untuk membantu pengadilan untuk membaca kesimpulan mengenai hal-hal di mana pengadilan itu sendiri tidak memiliki diperlukan untuk memutuskan. Ini bukan semata-mata pendapat saksi yang menentukan, tetapi kemampuannya untuk memenuhi pengadilan itu, karena pelatihan keterampilan, khusus atau pengalaman, alasan pendapat yang menyatakan diterima". Walaupun keterangan ahli dimasa yang akan datang diperkirakan akan berperan semakin menonjol dan semakin diperlukan dalam pemeriksaan tindak pidana sesuai denga perkembangan ilmu dan teknologi sekaligus telah melibatkan hasil ilmu dan teknologi dalam kejahatan tetapi pada saat sekarang ini sudah mendapat tempat sebagai alat bukti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) butir b KUHAP, lebih lanjut dalam Pasal 186 KUHAP ditentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.27 Pada prinsipnya keterangan ahli yang dipakai sebagai alat bukti tidak mempunyai nilai kekuatan yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi. Oleh karena itu nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli harus lah : a.

Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (Vry bewyskracht).

b.

Haruslah sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.28

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan termasuk bidang “kebijakan criminal” (“criminal policy”). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“social policy”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (“social walfare policy”) dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat” (“social-defence policy”). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan 27

Alfred C. Satryo, 2002, Kumpulan Peraturan PerUndang-undangan dan Profesi Dokter, USU Press, Jakarta, h. 153 28

Henny Zaida Flora, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan Sumatra Utara, 2008, Peranan Dokter Forensik dlam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Hukum, Kertha Patrika, vol.33 No. 2, Juli 2008, 1.SSN. 0215-899x

22

kejahatan (politik kriminal ) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (penal policy), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum inconcreto) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “social welfare” dan “social defence”29 Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social defence) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa : “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturanperaturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.30 Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti 1.

Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana ; Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. 31

2. 3.

Semakin kompeksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (Penal Policy) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.32

29

Ibid

30

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung,

31

Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, h. 113-114

h.149 32

Muladi, 2002, Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, h. 256 (selanjutnya disebut Muladi II)

23

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah 1. 2.

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan33

Dengan

demikian

kebijakan

pidana

(penal

policy/criminal

law

policy/strafrechtspolitiek) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.34 Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.35 Kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (culture), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum.

33

Soedarto, Loc-cit

34

Al Wisnubroto, 1999, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, h. 11 35

Barda Nawawi, Arief, Op-cit, h.32

24

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa keterangan ahli akan lebih menjelaskan tentang sebab-sebab dari kematian atau luka seseorang sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Keterangan ahli ini baru akan menjadi alat bukti apabila diperlukan dan telah mendapatkan persetujuan Hakim. Serta pada umumnya keterangan ahli sebagai alat bukti ini tidak menyangkut pokok perkara pidana yang sedang diperiksa, tetapi sifatnya hanya lebih menjelaskan dan lebih menjadi terang sesuatu hal yang terjadi sebagai akibat adanya suatu tindak pidana.

25

BAB : III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1

TUJUAN PENELITIAN Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memahami akan peran serta fungsi dari keterangan ahli dalam memutuskan suatu perkara di persidangan.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : a.

Memahami mengenai peran serta fungsi dari keterangan ahli dalam proses pembuktian peradilan pidana.

b.

Menganalisis prospek keterangan ahli dimasa yang akan datang.

3.2

MANFAAT PENELITIAN

a.

Ada beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian ini oleh kalangan dari : Bagi kalangan akademisi, penelitian ini nantinya akan dapat dijadikan suatu rujukan akademik di bidang hukum, mengingat saat ini penelitian di bidang ini masih sedikit dilakukan di Indonesia.

b.

Bagi praktisi hukum, penelitian ini dapat memberikan deskripsi dan analisis ilmiah mengenai konsep ideal bagi penerapan keterangan ahli dalam proses peradilan di Indonesia.

c.

Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini akan bermanfaat bagi perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan peran dan fungsi keterangan ahli dalam proses pembuktian peradilan pidana.

3.2

URGENSI PENELITIAN Penelitian ini sangat penting dilakukan, mengingat banyak kasus-kasus yang

dalam proses pembuktiannya memerlukan keterangan ahli, namun dalam hal ini sering kali keterangan ahli tersebut diabaikan, sehingga putusan yang diambil sering tidak sesuai dengan aturan yang ada.

26

BAB : IV METODE PENELITIAN

1.

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum tentang ketidak jelasan pengaturan mengenai alat-alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP Pasal 184 ayat (1) khususnya tentang keterangan ahli dalam proses peradilan pidana.

2.

Metode pendekatan Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan melalui

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan mengadakan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penahanan dan penangguhan penahanan serta perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana. Selain itu juga dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Pendekatan kebijakan mencakup pengertian yang saling tali menali antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan, pendekatan yang rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai.36 Sebagai pelengkap, digunakan juga pendekatan perbandingan hukum atau pendekatan komparatif (comparative approach) Berdasarkan cara tersebut diharapkan akan dapat saling melengkapi sehingga akan dapat memperoleh bahan-bahan hukum yang dapat dijadikan bahan analisis dalam penelitian ini.

3.

Sumber bahan hukum Sesuai dengan jenisnya yang normatif maka penelitian ini menggunakan

bahan-bahan hukum primer maupun hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu

36

Arief, Barda Nawawi, 1994, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, hal. 61

27

bahan-bahan hukum yang mengikat37 dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.38 Perundang-undangan yang dikaji dalam penelitian ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, (Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman). Dan putusan-putusan Hakim tentang penggunaan keterangan ahli dalam proses peradilan pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.39 Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokmen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.40 Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diambil atau diperoleh dari buku-buku (text book), artikel, hasilhasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

4.

Tehnis pengumpulan bahan hukum Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah metode

sistematis dimana menggunakan kartu sebagai alat pencatat secara rinci dan sistematis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dengan pengklasifikasian tersebut diharapkan dapat memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

37

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 118. 38

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hal. 141.

39

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13. 40

Marzuki, Peter Mahmud, Loc.cit.

28

5.

Tehnis Analisis Bahan-bahan yang telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis

dengan tehnis-tehnis sebagai berikut : a.

Deskriptif, yaitu uraian-uraian ditulis dengan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi hukum atau non hukum.

b.

Interpretatif, yaitu dengan cara menjelaskan penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum terhadap norma yang ada baik sekarang maupun diberlakukan dimasa mendatang. Tehnis interpretatif digunakan karena adanya norma yang kabur dalam pengaturan penangguhan penahanan baik yang menyangkut penggunaan jaminan, jumlah jaminan, dan tanggung jawab penjamin, serta adanya konflik norma secara horizontal dalam syarat jaminan. Metode interpretatif yang digunakan diantaranya adalah grammatical interpretatie yaitu penafsiran menurut arti kata dan sistematische interpretatie yaitu penafsiran dengan mencari penjelasan pasal-pasal dalam undang-undang.

c.

Evaluatif, yaitu melakukan penilaian terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma dalam bahan hukum primer maupun sekunder.

d.

Argumentatif, yaitu penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, hal ini tidak dapat dilepaskan dari tehnis evaluatif. Dalam permasalahan-permasalahan hukum makin dalam argumennya berarti makin dalam penataran hukumnya

29

BAB : V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pengertian Keterangan Ahli, Pembuktian dan Peradilan Pidana Pengertian keterangan ahli Wiryono Prodjodikoro menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu.41 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tanggal 6 Mei 1950 yang mulai berlaku tanggal 9 Mei 1950 yang dikutip dari Wiryono Prodjodikoro, pernah memberikan pengertian tentang keterangan ahli dalam Pasal 82, bahwa : “keterangan orang ahli berarti pendapat orang itu diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui menurut ilmu pengetahuannya terhadap soal yang dimintakan pendapatnya”.42 Kamus Hukum menyatakan bahwa saksi ahli / keterangan ahli adalah : ”keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”43

Disimak dari Pasal 1 ayat (28) KUHAP menyebutkan bahwa : “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. 41


42


43

NN, 2008, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, h. 428

30

Berbeda dengan Pasal 133 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa : ”keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan yang diberikan oleh bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan”. Sedangkan Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai kedokteran kehakiman atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan demi keadilan. Pasal 186 KUHAP menentukan bahwa : ”keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut juga menjelaskan bahwa : keterangan ahli ini dapat pula sudah diberikan pada tahap pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam surat berbentuk keterangan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Senada dengan pengertian surat keterangan ahli seperti tersebut diatas, Pasal 187 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa : “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya“. Poerwadarminta dalam bukunya, Kamus Umum Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keterangan antara lain : “uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu, penjelasan atau sesuatu yang menjadi petunjuk seperti bukti-bukti, tanda-tanda atau segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu.44

31

Berdasarkan atas beberapa pendapat seperti tersebut diatas dapat dikatakan bahwa, dalam pengertian keterangan ahli itu meliputi keterangan dari seseorang yang mengandung unsur-unsur : 1.

Seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

2.

Keterangan yang dinyatakan oleh seorang ahli baik pada tahap penyidikan atau di sidang pengadilan.

3.

Bentuknya bisa dalam bentuk laporan atau keterangan tertulis dalam bentuk surat.

4.

Diminta secara resmi oleh pihak yang berwenang.

5.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana demi keadilan.

6.

Keterangan yang diberikan diatas sumpah baik sumpah pada waktu menerima jabatan atau pekerjaan.

Pengertian Pembuktian Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan.Oleh karena itu peran dan fungsi dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak cerita, banyak peristiwa ataupun sejarah hukum yang menunjukkan bahwa apabila salah dalam menilai pembuktian seperti saksi berbohong atau saksi memberikan kesaksian yang palsu akan mengakibatkan orang yang sebenarnya tidak bersalah dipenjara oleh hakim atau sebaliknya orang yang sebenarnya bersalah bebas berkeliaran diluar.

44

Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, h. 1058

32

Pengertian membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.45 Pembuktian dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.46 Selain itu, pembuktian juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dari dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.47 Pembuktian sebagai mana dinyatakan oleh Teguh Samudera berarti menjelaskan (menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan Hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa.48 Berkaitan dengan ini, yang dimaksud dengan pembuktian adalah proses untuk membuktikan suatu kasus yang disertai dengan fakta-fakta yang dapat dianalisis dari segi hukum untuk memberikan keyakinan Hakim dalam mengambil keputusan.49 Selain itu, pembuktian sebagaimana dikatakan oleh Pitlo juga dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.50

45

R Subekti, 1983, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, h.1

46

Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, h.109

47

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, 2005, Hukum Acara Perdata Dalam Toeri dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, h.59 48

Teguh Samudera, 2004, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, h. 12

49

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 111

33

Pengertian pembuktian, secara etimologi, berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, dengan proses perbuatan dan cara membuktikan.51 Pembuktian adalah suatu cara untuk menentukan kebenaran dari suatu hal.52 R Subekti juga mengemukakan bahwa pembuktian ialah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di pengadilan.53 Pembuktian adalah merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana, yang akan membuktikan tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.54 Munir Fuady dalam bukunya Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) menjelaskan bahwa : “pembuktian dalam ilmu hukum adalah cara atau suatu proses baik dalam acara pidana, acara perdata atau acara-acara lainnya untuk mencari kebenaran melalui pengadilan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan dengan prosedur khusus karena masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan”.55 Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum.56 50

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatirs Gultom, 2005, Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung, h. 97 51

Dep.Dik.Bud, 1995, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta, h. 151

52


53

R Subekti, Op-cit, h. 7

54

Andi Hamzah, Op-cit, h. 249

55

Munir Fuady, Op-cit,h. 1

34

Secara umum dapat diketahui, bahwa pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.57 Sedangkan hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah dilakukan tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta di persidangan.58 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, yang kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dibenarkan menilai alat bukti secara leluasa berdasarkan kehendak sendiri. Salah satu karakter dari hukum pembuktian, bahwa hukum pembuktian merupakan cabang ilmu hukum yang sangat “technology oriented”, artinya bahwa perkembangan

teknologi

memberikan

dampak

langsung

pada

perkembangan

pembuktian di pengadilan. Seperti contoh, saat ini perkembangan teknologi yang hasilnya sangat meyakinkan yaitu kejahatan dengan mudah dapat diungkapkan hanya dengan memakai tes “DNA”, yang sebelumnya belum dikenal. Hanya saja yang perlu dicermati adalah penggunaannya di pengadilan, seberapa jauhkah ilmu dan teknologi modern tersebut dapat digunakan, sampai dimana reliabelitasnya dapat diakui, agar

56

H Syaiful Bakhri, 2009,Op-cit,h. 2

57

Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV Akademika Pressindo, Jakarta, h.

58

Munir Fuady, Op-cit, h. 1-2

47

35

tidak disalah gunakan penggunaannya sehingga tidak menimbulkan praduga yang tidak perlu terjadi. Jadi pembuktian atau hukum pembuktian adalah suatu cara atau suatu proses untuk mencari kebenaran terutama kebenaran yang matriil dalam hukum acara pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah demi keadilan di pengadilan.

Pengertian peradilan pidana Peradilan pidana adalah proses atau tata cara pemeriksaan perkara pidana pada peradilan pidana yang menuntut diterapkannya secara lengkap ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana di persidangan.59 Erat kaitannya dengan proses pemeriksaan perkara pidana, dalam KUHAP sekarang ini dibagi menjadi 4 (empat) tahapan yaitu : penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan (eksekusi). Sehubungan dengan pemeriksaan perkara pidana di persidangan ini dikenal macam-macam pengajuan perkara pidana yaitu : 1.

2.

3.

Perkara pidana yang diajukan dalam acara pemeriksaan biasa, yaitu pemeriksaan perkara pidana tentang kejahatan berat dengan proses pembuktian maupun penerapan hukumnya yang sulit. Perkarta pidana yang diajukan dalam acara pemeriksaan sumir yaitu perkara pidana tentang kejahatan yang tidak begitu berat yan proses pembuktiannya serta penerapan hukumnya tidak begitu sulit. Perkara pidana yang diajukan dalam acara pemeriksaan roll yaitu perkara ringan atau lebih mengkhusus lagi mengenai perkara pelanggaran yang ancaman hukumannya tidak lebih dari 3(tiga) bulan kurungan atau denda Rp.500,- (lima ratus rupiah), termasuk juga penghinaan ringan seperti diatur dalam Pasal 315 KUHP.60

59

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op-cit, h. 48

60

Djoko Prakoso, Ibid, h. 49-50

36

R Soesilo maupun Moelyatno yang dikutip dari W Tangun Susila dan Dewa Suartha, menyatakan bahwa : ”proses peradilan pidana adalah prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP bagi penegak hukum yang memberi dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur apa, ancaman pidana apa, yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut”.61

Sejarah Hukum Pembuktian dan Teori Pembuktian di Indonesia Hukum pembuktian merupakan salah satu bagian dari bidang hukum yang sudah cukup tua, boleh dikatakan seumur dengan adanya manusia dan masyarakat, baik masyarakat itu masyarakat sederhana, masyarakat modern ataupun yang sudah maju pada hakekatnya akan memiliki rasa keadilan. Rasa keadilan ini akan muncul apabila ada putusan hakim yang menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang nyata-nyata bersalah. Agar tidak terjadi hal seperti itu maka dalam suatu proses peradilan diperlukan pembuktian-pembuktian setidak-tidaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Dengan demikian dalam sejarah hukum pembuktian berkembanglah satu set hukum dan kaidah di bidang pembuktian dari sistem pembuktian yang irasional dan sederhana ke arah sistem pembuktian yang lebih rasional dan rumit. Oleh karena sepanjang sejarah umat manusia, para penegak hukum dan pencari keadilan sangat sadar akan adanya manipulasi alat bukti di pengadilan, baik itu kesaksian yang palsu, saksi yang berbohong atau tidak benar sehingga dari sejak dahulu pula penyumpahan saksi mempunyai peranan penting agar saksi tidak berbohong.

61

I Wayan Tangun Susila, I Dewa Made Suartha, Op-cit, h. 3-4

37

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan kepada kita betapa karena salah dalam menilai pembuktian, seperti karena saksi berbohong, maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Begitu sentralnya peranan hukum pembuktian dalam mencari keadilan di dunia ini, maka dalam cerita–cerita kuno baik itu cerita sejarah, mitos maupun cerita agama terdapat cara-cara pembuktian unik yang hanya untuk membuktikan bahwa manusia tidak perlu pesimis karena masih ada jalan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Seperti salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Raja Sulaiman yang terkenal arif dan bijaksana, telah menyelesaikan masalah perebutan seorang bayi antara dua orang ibu yang masing-masing mengaku bahwa itu adalah bayinya. Dengan cara menghunus pedangnya, beliau berkata bahwa beliau akan membelah bayi tersebut menjadi dua sehingga masing-masing akan mendapat setengah dari badan bayi tersebut. Dengan cara itulah Raja Sulaiman dapat mengetahui dari sikap dan prilaku ibu-ibu tersebut yang manakah ibu asli dari bayi tersebut.62 Sebelum dunia ilmu hukum mengenal sistem atau teori pembuktian modern, dalam sejarah hukum dikenal sistem atau teori pembuktian sebagai berikut : 1.

62

Sistem atau teori pembuktian bebas. Cara pembuktian seperti ini tidak diadakan pembatasan baik terhadap metoda pembuktian maupun jenis alat buktinya,tetapi dibebaskan kepada para pihak untuk membuktikannya dan selanjutnya diserahkan kepada hakim untuk menilainya. Cara pembuktian seperti ini dahulu dikenal diberbagai suku bangsa di Eropa, Afrika dan India.

Munir Fuady, Op-cit, h. 10

38

2.

Sistem atau teori pembuktian dengan memakai Tangan Tuhan. Dan model pembuktian seperti ini muncul dalam bentuk siksaan, seperti memakai api, besi panas, air panas yang mendidih,air dingin, termasuk juga sumpah. Dengan model pembuktian seperti ini apabila mereka berbohong maka Tuhan atau Nenek Moyangnyalah yang akan menghukumnya.63

Perkembangan hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas sangat bersifat evaluatif apalagi setelah adanya kesadaran bahwa sistem atau teori pembuktian tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan jamannya, tidak efektif dan efisien lagi untuk dipakai mencari kebenaran, baik karena terlalu banyak dimanipulasi atau karena adanya pembuktian modern seperti pembuktian dengan penggunaan alat elektronik, ilmu pengetahuan modern,teknologi canggih antara lain tes DNA, sidik jari, rontgen, fotokopi dan lain sebagainya. Berdasarkan atas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang menyebabkan pula adanya perubahan sistem atau teori pembuktian yang sekarang dianut dalam KUHAP, sebagai pengganti dari HIR. Sejarah perkembangan hukum pembuktian dan teori pembuktian di Indonesia adalah mengikuti sejarah perkembangan hukum acara pidana, karena ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Akibat keterbatasan manusia, seringlah terjadi proses pembuktian yang tidak benar seperti adanya manipulasi alat bukti di pengadilan yang berupa saksi memberikan keterangan yang tidak benar, palsu atau berbohong. Dan cara- cara yang dari dahulu sudah ditempuh agar saksi tidak berbohong, maka kesaksiannya dikuatkan dengan sumpah, karena jika saksi berbohong, disamping akan mendapat kutukan dari Tuhan atau Dewa, juga akan dihukum oleh negara sebagai akibat telah memberikan sumpah palsu. Demikian pula cara-cara pembuktian yang unik lainnya dapat ditemukan dalam

63


39

cerita-cerita kuno baik itu cerita sejarah, cerita agama maupun mitos-mitos lainnya seperti telah dijelaskan diatas. Model pembuktian dengan menggunakan Tangan Tuhan ini juga muncul dalam wujud penggunaan alat bukti “sumpah” dengan dan atas nama Tuhan dan bercampur aduk dengan kepercayaan atau mistik. Model seperti ini sampai sekarang masih berlaku di banyak sistem hukum, termasuk di Indonesia yang disebut dengan “sumpah pocong”.64 Walaupun keterangan atau kesaksian nya itu tidak benar dan bahkan hal seperti itu digunakan pada zaman orang sudah mengenal hukum yang rasional. Ini berarti merupakan suatu bukti bahwa teori dan praktek hukum tidak selamanya berjalan seiring dengan perkembangan rasio manusia. Sehubungan dengan sistem atau teori pembuktian ini, Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental lainnya yang menganut sistem atau teori pembuktian yang negatif. Seperti telah diuraikan di depan dalam tinjauan teoritis, yang mengenal 3 (tiga) macam bentuk sistem atau teori pembuktian dan salah satunya adalah sistem atau teori pembuktian negatif, yaitu bahwa : “Hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri” dan bukan “Juri” seperti di AmerikaSerikat dan negara-negara Anglo Saxon. Mengenai sistem atau teori pembuktian negatif ini dianut baik oleh HIR (Herzienne Inlandsch Reglement ) maupun KUHAP yang merupakan pengganti dari HIR, yang merupakan dasar acara pidana sipil di Indonesia. HIR diganti dengan KUHAP karena HIR adalah hasil produk kolonial dan belum menjamin atau belum mewujudkan hak-hak asasi manusia. Tetapi mengenai sistem atau teori pembuktian

64


40

negatif yang dianut oleh HIR dan KUHAP adalah sama. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut : “tidak seorangpun boleh dikenakan pidana, selain jika Hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang–orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu”. Sedangkan Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut : ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan kedua pasal tersebut di atas terlihatlah ketentuannya yang sama, hanya ada sedikit perbedaan yaitu : dalam Pasal 294 HIR disebutkan dengan “kata alat bukti“ sedangkan dalam Pasal183 KUHAP disebutkan dengan dengan kata “dua alat bukti“. Walaupun demikian dari pernyataan seperti tersebut di atas dapat dikatakan bahwa : “telah ada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang), disamping keyakinan Hakim untuk memidana seseorang yang benarbenar bersalah sehingga ketentuan tersebut adalah untuik menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Seperti telah dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro, bahwa : sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan dengan alasan : 1.

Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana, 41

2.

janganlah Hakim terpaksa memidana orang sedangkan Hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Adalah berfaedah jika aturan yang mengikat Hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh Hakim dalam melakukan peradilan.65

Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya Oleh karena tujuan yang hendak dicapai acara pidana adalah untuk menentukan suatu kebenaran maka berdasarkan atas kebenaran itulah akan ditetapkan putusan hakim. Tetapi hal yang amat penting dan juga amat sulit dalam menetapkan kebenaran tersebut adalah mengenai pembuktian dari sesuatu hal yang menyangkut kebenaran itu.Terwujudnya kebenaran agar mencapai kepastian, sesuai dengan kebenaran hukum acara pidana adalah berdasar atas usaha mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan Hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapatkan keyakinan itu Hakim membutuhkan alat-alat bukti guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu, karena kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau dan roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikkan kembali. Oleh karena itu tanda-tanda yang ditinggalkan oleh keadaan-keadaan itu baik berupa barang-barang atau benda yang masih dapat dilihat oleh Hakim atau berupa ingatan dari orang-orang yang mengalami keadaan itu yang akan membantu Hakim dalam membentuk keyakinannya agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu harus memenuhi dua (2) syarat mutlak yaitu : 1.

65

Alat bukti yang cukup dan

Wiryono Prodjodikoro, Op- Cit, h. 77

42

2.

Keyakinan Hakim.66

Berkaitan dengan alat–alat bukti dan kekuatan pembuktiannya, bagaimanapun di ubah-ubah, dalam KUHAP masih tetap sama dengan dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Nederlansch strafvordering yang mirip pula dengan alatalat bukti di negara–negara Eropa Kontinental, seperti Belanda. Sedangkan dalam penyusunan alat-alat bukti negara-negara common law seperti Amerika Serikat ada perbedaan , bahwa yang disebut dengan “forms of evidence” terdiri dari : 1.

Real evidence (bukti sungguhan).

2.

Documentary evidence (bukti dokumenter).

3.

Testimonial evidence (bukti kesaksian).

4.

Judicial evidence (pengamatan hakim).67

Tetapi Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika menyebutkan alat-alat bukti dalam Pasal 295 HIR yaitu : 1.

Keterangan saksi.

2.

Surat-surat.

3.

Pengakuan.

4.

Tanda-tanda (petunjuk-petunjuk).68

Teori hukum pembuktian mengajarkan bahwa agar suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di pengadilan, diperlukan beberapa syarat-syarat sebagai berikut : 1. 2.

Diperkenankan oleh undang-undang untuk dipakai sebagai alat bukti. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak palsu).

66

Munir Fuady, Op-cit , h. 2

67

Jur.Andi Hamzah, Op-cit, h. 258

68

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Op- Cit, h. 65

43

3.

Necessity, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.69

4.

Diubahnya hukum acara pidana dari HIR ,menjadi KUHAP yang merupakan hasil produk nasional yang lebih sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang–undang Dasar 1945, yang lebih mengarah kepada unifikasi hukum acara pidana dan lebih menjamin hak asasi manusia, maka penyebutan alat-alat bukti dan hukum pembuktian pun berubah seperti dapat diketahui dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara pidana yang bartu adalah : 1.

Keterangan saksi.

2.

Keterangan ahli.

3.

Surat.

4.

Petunjuk.

5.

Keterangan terdakwa.

Penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Seperti telah tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sedangkan pembuktian di luar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 aya(1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.70 Dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru seperti “keterangan ahli” dan ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya mempunyai makna menjadi lain yaitu dari “pengakuan terdakwa” menjadi 69


70

H Syaiful Bakhri, Op-cit, h. 46-47

44

“keterangan terdakwa” dan tentang “pengamatan sendiri” oleh Hakim (pengetahuan Hakim)” seperti yang terdapat dalam Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1950 L.N. 1950 Nomor 30, tidak diambil oleh KUHAP. Tujuan dan fungsi hukum acara pidana seperti yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa yang paling penting adalah mencari kebenaran yang matriil dan untuk menemukan kebenaran yang matriil itu hanya dapat diperoleh melalui bukti-bukti baik berupa alat bukti, sistem pembuktian maupun barang bukti. Karena dengan bantuan bukti-bukti tersebut Hakim akan memberikan putusan yang seharusnya adil dan tepat, yang kemudian dilaksanakan oleh Jaksa. Andi Hamzah berpendapat bahwa, tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara. Tujuan akhir sebenarnya adalah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.71 Sehubungan dengan pentingnya bukti-bukti dalam mencari kebenaran matriil menurut hukum acara pidana, maka perlu pula dijelaskan lebih jauh tentang bukti–bukti tersebut. I Wayan Tangun Susila dan I Dewa Made Suartha menyatakan bahwa : bukti dalam hukum acara pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu : 1.

71

Bukti dalam arti barang bukti, yaitu benda-benda yang dapat disita seperti : a. Benda atau tagihan tersangka/ terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.


45

d.

2.

Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana. e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana. Bukti dalam arti alat bukti yang dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain : a. Keterangan saksi. b. Keterangan ahli. c. Surat. d. Petunjuk. e. Keterangan terdakwa.72

Alat bukti dan barang bukti seperti tersebut diatas akan dipakai oleh penyidik untuk dapat membuat terangnya suatu tindak pidana dan untuk menemukan pelaku (tersangka atau terdakwanya). Alat bukti dan barang bukti ini juga dipergunakan oleh penyidik untuk menjawab pertanyaan yang dalam sistem atau petunjuk yang telah umum dipakai dalam penyidikan perkara pidana adalah sistem 7-kah (7 pertanyaan) seperti berikut ini : 1.

Apakah yang terjadi (persoalan, macam peristiwanya).

2.

Dimanakah perbuatan itu dilakukan (tempatnya).

3.

Bilamanakah perbuatan itu dilakukan (waktunya).

4.

Dengan apakah perbuatan itu dilakukan (alatnya).

5.

Bagaimanakah perbuatan itu dilakukan (caranya).

6.

Mengapakah perbuatan itu dilakukan (alasannya).

7.

Siapakah yang melakukan (pelakunya). Menurut Munir Fuady, apabila dilihat dari kedekatan antara alat bukti dan fakta

yang akan dibuktikan, terdapat dua (2) macam alat bukti, yaiyu sebagai berikut : 1.

Alat bukti langsung, dan

2.

Alat bukti tidak langsung.73

72

I Wayan Tangun Susila, I Dewa Made Suartha, Op-cit, h. 37-38

46

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti langsung (direct evidence) adalah alat bukti di mana saksi melihat langsung fakta yang akan dibuktikan sehingga fakta tersebut terbukti langsung (dalam satu tahap saja) dengan adanya alat bukti tersebut.74 Mengenai bukti tidak langsung (indirect evidence) atau sering disebut juga dengan alat bukti sirkumstansial, maka pengertiannya adalah suatu alat bukti di mana antara fakta yang terjadi dan alat bukti tersebut hanya dapat dilihat hubungannya setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan tertentu.75 Selanjutnya, jika dilihat dari segi fisik dari alat bukti, alat bukti tersebut dapat dibagi ke dalam tiga (3) kategori, yaitu : 1.

Alat bukti testimonial,

2.

Alat bukti yang berwujud, dan

3.

Alat bukti berwujud, tetapi bersifat testimonial.76

Pengertian dari alat bukti testimonial adalah pembuktian yang diucapkan (oral testimony) yang diberikan oleh saksi di depan pengadilan. Sedangkan pengertian dari alat bukti yang berwujud (tangible evidence) adalah model-model alat bukti yang dapat dilihat wujudnya/bentuknya, yang pada prinsipnya terdiri atas dua (2) macam, yaitu : 1.

Alat bukti riil. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan alat bukti riil adalah sejenis alat bukti yang merupakan benda yang nyata ada di tempat kejadian, misalnya pistol atau

73


74


75

Munir Fuady, Loc.Cit

76

Munir Fuady, Op.Cit,h. 10

47

pisau yang telah digunakan untuk membunuh, atau mesin yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan. 2.

Alat bukti demonstratif. Alat bukti demonstratif dalam hal ini yang dimaksud adalah alat bukti yang merupakan benda yang nyata tetapi bukan benda yang ada di tempat kejadian, misalnya, alat bantu visual atau audio visual, foto, gambar, grafik, model anatomi tubuh, dan sebagainya. Alat bukti berwujud tetapi bersifat testimonial memiliki pengertian yaitu, adalah

bentuk campuran antara alat bukti testimonial dan alat bukti berwujud. Dalam hal ini, sebenarnya alat bukti tersebut fisiknya berwujud, tetapi memiliki sifat yang testimonial, misalnya transkrip dari keterangan saksi (deposisi) atau transkrip dari kesaksian dalam sidang sebelumnya di kasus yang lain.77 Sedangkan Pasal 296 HIR menentukan bahwa : ”alat-alat bukti tersebut baik masing-masing maupun bersama-sama dapat dipergunakan oleh Hakim menambah keyakinannya untuk mengambil putusan”. Menurut Pasal 298 HIR, menyebutkan pula bahwa : “tidak satupun dari alat–alat bukti itu bersifat mengikat Hakim dalam mengambil suatu putusan apabila Hakim tidak berkeyakinan betul pada alat-alat bukti tersebut untuk menyatakan tersangka atau terdakwa bersalah”. Disamping itu dalam HIR alat bukti “keterangan ahli” digabungkan dengan bukti kesaksian, sedangkan dalam KUHAP “keterangan ahli” merupakan jenis alat bukti tersendiri.

77

Munir Fuady, Loc.Cit

48

Sangat diperlukan mengenal jenis-jenis alat bukti yang dipergunakan dalam hukum acara pidana untuk menemukan pelakunya, disamping itu perlu pula diketahui kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat-alat buktu yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja, dan tidak leluasa mempergunakan alat-alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti, dan dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Alat-alat bukti seperti yang tersebut diatas telah diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP baik mengenai isi, maupun nilainya, dan juga kekuatan pembuktiannya, antara lain : 1.

Mengenai keterangan saksi. Pasal 185 KUHAP ayat (5) KUHAP sudah menentukan bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Dan dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain. Jadi keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan saksi haruslah mengenai hal-hal atau keadaan-keadaan yang 49

dialami, dilihat atau didengar langsung oleh saksi sendiri.Hal ini adalah sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran matriil dan untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena keterangan saksi sebagai hasil dari mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya. Tetapi sebenarnya kesaksian yang didengar dari orang lain perlu pula didengar oleh Hakim dengan tujuan untuk memperkuat keyakinannya, tetapi tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian sehingga kekuatan hukum dari pembuktian seperti itu juga tidak terjamin. Hal yang demikian juga berkaitan dengan tidak dicantumkannya “pengamatan Hakim“ sebagai alat bukti tetapi dapat dimasukkan melalui alat bukti petunjuk, yang kemudian penilaian dan pertimbangannya diserahkan kepada Hakim. Kesaksian saksi haruslah di sampaikan di hadapan Hakim dan dibawah sumpah dengan maksud agar Hakim dapat menilai dan melihat langsung pribadi, sikap prilaku ataupun gerak-geriknya pada waktu memberikan kesaksian, sehingga Hakim dapat meyakininya apakah kesaksiannya itu palsu, bohong, ngarang atau yang lain-lain. Howard Abadinsky mengatakan bahwa : The basic role of trial judge is that of referee. He/she ensures that the rules of law and proper judicial process are adhered to by defense and prosecution. In cases where there is a jury is to determine “facts”. When a defendant waives the right to ajury trial and requests a “bench trial” instead, the judge will determine facts as well as guilt or innocence.78

78

Howard Abadinsky, 1984, Discretionary Justice, Charles C Thomas Publisher, Springfield Illinois, USA, h. 63

50

Dalam terjemahan bebasnya bahwa : Peran dasar Hakim adalah bahwa dari wasit. Ia memastikan bahwa aturan hukum dan proses peradilan yang benar yang dianut oleh pertahanan dan penuntutan. Dalam kasus di mana ada juri adalah untuk menentukan “fakta”. Ketika terdakwa menghapuskan hak untuk jury pengadilan dan permintaan ”coba bangku” sebagai gantinya, Hakim akan menentukan fakta serta bersalah atau tidak bersalah. Selanjutnya dapat dikemukakan adanya batas nilai dari suatu kesaksian seperti yang tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa : “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Jadi kesaksian yang hanya diberikan oleh seorang saksi tidaklah cukup untuk mendakwa seseorang bersalah, apabila tidak ada alat bukti lain sebagai pendukungnya (unus testis nullus testis/ satu saksi bukanlah saksi). D Simons yang dikutip dari Andi Hamzah menyatakan bahwa : “satu keterangan saksi yang berdiri sendiri tidak dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk dasar pembuktian”.79 Apa yang dikemukakan oleh D Simons seperti tersebut diatas dianut juga oleh KUHAP, dalam Pasal 185 ayat (2), demikian pula dalam Pasal 185 ayat (4). Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa : Jika satu keterangan saksi berdiri sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik. Pasal 185 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa :

79


51

”keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang sesuatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubunganya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”.

2.

Mengenai keterangan ahli. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam urutan yang kedua bahwa “keterangan ahli” disebut sebagai alat bukti. Tetapi KUHAP tidak menyebutkan secara jelas tentang siapa yang disebut sebagai ahli dan apakah “keterangan ahli” itu alat bukti atau tidak ? Sedangkan Pasal 186 KUHAP hanya menyebutkan bahwa : “keterangan seorang ahli” ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam sidang pengadilan“. KUHAP dalam Pasal 160 ayat (3) menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah. Pasal ini tidak menyebutkan ahli. Sedangkan Pasal 161 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa : dalam hal saksi atau ahli, tanpa menyebutkan alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji. Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui adanya ketidak jelasan kedudukan dari seorang ahli, karena pada Pasal 160 ayat (3) , sumpah hanya diwajibkan pada saksi tanpa menyebutkan “ahli” sedangkan dalam Pasal 161 ayat (1) disebutkan dengan jelas tentang “saksi” dan “ahli”, yang dapat menolak untuk bersumpah atau berjanji apabila ada alasan yang sah .

52

Artinya, baik saksi maupun ahli yang dimintai keterangannya harus mengucapkan sumpah atau janji. Dilihat dari keterangannya pun antara keterangan ahli dengan keterangan saksi berbeda, walaupun kadang-kadang sulit memisahkan dengan tegas, karena seorang ahli dapat pula merangkap sebagai saksi. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa : “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim”. Apabila dikaji dari Pasal 179 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa : “setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Sedangkan Pasal 179 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa : “semua keterangan tersebut diatas untuk saksi, berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan sebaikbaiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya”. Berdasarkan kedua pasal di atas dapat disebutkan bahwa baik keterangan saksi maupun keterangan ahli agar disebut sebagai alat bukti yang sah maka keterangan yang diberikannya tersebut haruslah diucapkan dengan sumpah atau janji, apalagi keterangan itu disampaikan dalam sidang pengadilan.

53

Jadi sesuai dengan Pasal 186 jo Pasal 1 butir 28, yaitu apa yang dinyatakan seorang ahli di sidang pengadilan tentang keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Karena keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah maka konsekwensinya hakim tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli, walaupun bertentangan dengan keyakinannya.

3.

Mengenai Alat Bukti Surat. Selain Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyebut alat-alat bukti, maka dalam Pasal 187 KUHAP bahwa: Surat yang dibuat dengan sumpah, dapat dianggap sebagi bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni, suatu berita acara yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya. Surat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan ahli, dan atau surat lainnya yang bersifat resmi. Surat yang dibuat secara formal mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti. Dari aspek matriil surat mempunyai kekuatan yang mengikat dan Hakim bebas untuk menilai substansi surat tersebut berdasarkan atas asas keyakinan Hakim dan asas batas minimum pembuktian. Alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP tersebut bukanlah alat bukti yang mengikat tetapi bernilai sebagai pembuktian yang bersifat bebas.80

54

Sebagai bagian dari alat bukti, maka surat berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena telah diterimanya beberapa alat bukti surat elektronik, email, short message system (sms) dan sebagainya. Hal yang penting dalam tindak pidana korupsi adalah surat resmi dari instansi atau lembaga tinggi Negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lain sebagainya.

4.

Mengenai Alat Bukti Petunjuk. Apabila diperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Pada akhirnya disini tercermin persoalan diserahkan kepada Hakim untuk menilai alat bukti petunjuk tersebut. Atas dasar hal tersebut Hakim sedapat mungkin menghindari penggunaan alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, karena sangat dekat dengan sifat kesewenangwenangan yang didominasi oleh penilaian subyektif, kecuali dianggap sangat penting dan mendesak alat bukti petunjuk dipergunakan. Karena dalam praktek selalu terdapat kelemahan pembuktian di peradilan disebabkan aparat penyidik

80

H Syaiful Bakhri Op-cit, h. 63-64

55

kurang sempurna mengumpulkan pembuktian, bahkan dalam berita acara pemeriksaanpun sulit untuk dipahami.81

5.

Mengenai Alat Bukti Keterangan terdakwa. KUHAP dengan jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e, berbeda dengan peraturan lama yaitu HIR yang menyebut dengan istilah “pengakuan terdakwa” sebagai alat bukti menurut Pasal 295. Tetapi sangat disayangkan bahwa KUHAP tidak menjelaskan apa perbedaan antara “keterangan terdakwa” dengan “pengakuan terdakwa“ sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syaratsyarat sebagai berikut : a.

Mengaku ia yang melakukan delik yang di dakwakan.

b.

Mengaku ia bersalah.

Sedangkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti baik itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagaian dari perbuatan atau keadaan haruslah didengar dan Hakim tidak perlu mempergunakan seluruh keterangan seorang terdakwa ataupun saksi.82 Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui, dan dialami sendiri. Jadi keterangan terdakwa maupun keterangan saksi tidak boleh dalam bentuk pendapat, kesimpulan, rekaan atau yang diketahui dari orang lain.

81

H. Syaiful Bakhri, Op-cit, h. 64-65

82

Jur. Andi Hamzah, Op-cit, h. 278

56

Keterangan terdakwa dipakai sebagai alat bukti di pengadilan juga memiliki asas-asas sebagai landasan berpijak, antara alain : 1.

Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

2.

Tentang perbuatan yang dilakukan, diketahui sendiri atau dialami sendiri.83

Dalam asas kedua, supaya keteranga terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu adalah merupakan pernyataan atau penjelasan dari : a.

Tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”.

b.

Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.

c.

Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.

d.

Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri.84

Kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa, sekalipun diberikan dengan pernyataan pengakuan sebagai pelaku dan yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengakuan ini tidak boleh dianggap dan dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat. Apabila pembuat undang-undang menetapkan pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna, menentukan dan mengikat, maka ketentuan seperti itu akan memaksa Hakim tidak boleh beranjak dari alat bukti pengakuan tersebut, karena Hakim akan secara mutlak harus memutuskan perkara berdasarkan pengakuan tersebut dan ketentuan seperti ini akan sangat berbahaya.

83

H. Syaiful Bakhri, Op-cit, h. 68

84

H. Syaiful Bakhri, Loc.Cit

57

Oleh karena didalam perkara pidana tersangkut baik kepentingan individu disatu pihak maupun kepentingan masyarakat dipihak lain dan kebenaran yang harus ditegakkan adalah kebenaran “sejati”, maka undangundang tidak dapat menilai keterangan atau pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah: a.

Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat dalam alat bukti keterangan terdakwa. Dia bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung didalamnya. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Jangan hendaknya penolakan akan kebenaran keterangan terdakwa tanpa alasan yang didukung argumentasi yang tidak proporsional dan akomodatif. Demikian pula sebaliknya, seandainya hakim hendak menggantikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentative dengan menghubungkannya dengan alat bukti yang lain.

b.

Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan oleh hakim yakni ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 189 ayat (4), yang menentukan : ”keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”. 58

Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain, baru mempunyai nilai pembuktian yang cukup. Penegasan Pasal 189 ayat (4), sejalan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183. Seperti yang sudah berulang-ulang dijelaskan, asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah. c.

Harus memenuhi asas keyakinan Hakim. Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus lagi dibarengi dengan ”keyakinan hakim”, bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Artinya, disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, 59

hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Sifatnya yang terlalu formal apabila hanya dilandasi untuk kepentingan kepastian hukum saja, akan membawa bencana ketidak adilan. Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia menganut asas bahwa kasus pidana adalah sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa tersebut akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil dari publik. SPP haru dilihat sebagai the work of courts and tribunals which deal with criminal law and its enforcement.85 Pemahaman pengertian system dalam hal ini harus diliat dalam konteks baik sebagai Physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara padu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu lain berada dalam ketergantungan. SPP dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai Deterministic System yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai probabilistic system yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Hulsman sebagaiman dikutip oleh Muladi mengatakan bahwa, tujuan system peradilan yang positif berupa rasinalisasi terpidana sering justru berakibat pada condition of powerfare berupa penderitaan.86 Berdasarkan sifat hukum acara pidana yang berbasis pada pembuktian dengan mengacu pada aspek kepentingan umum, maka hukum acara pidana dibuat antara lain : 1.

2.

Ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa karena melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman hidup masyarakat. Mempunyai dimensi perlindungan HAM, dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar yakni kewajiban untuk didampingi oleh penasehat hukum,hak untuk diadili secara terbuka untuk umum,mengajukan saksi-

85

Muladi, Op-cit, h. 15

86

Ibid

60

saksi dan melakukan upaya hukum sehingga terdapat keadilan ,menghindari error in persona dan menerapkan asas praduga tidak bersalah.87 Jur. Andi Hamzah juga menyebutkan bahwa : Anjuran hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran matriil yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat dijadikan terdakwa dalam suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan terbukti dan tidaknya dakwaan yang dapat dipersalahkan.88 Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan ketergantungan antara sub sistem Polisi selaku penyidik, sub sistem Jaksa, selaku penuntut umum, Hakim pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat (penasehat hukum). Dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran matriil untuk membuktikan terjadinya tindak pidana kejahatan dan siapa tersangka atau terdakwanya. Dengan demikian SPP di Indonesia dapat dilihat dari bekerjanya sub sistem-sub sistem diatas. Sue Titus Reid menyebutkan bahwa a second importen characteristic of the criminal justice sistem is that many authorities with the sistem have been given wide discretion.89 Terjemahan bebasnya bahwa : “karakterisik penting berikutnya dari sistem peradilan pidana adalah banyaknya kewenangan dengan sistem yang memberikan diskresi yang luas”.

87

Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis, Alumni, Bandung, h. 91-93 88

Jur Andi Hamzah, Op-cit, h. 7-8

89

Sue Titus Reid, Loc-cit

61

Karakter sistem peradilan yang bersifat khusus akan tetap mengikuti karakter sistem yang bersifat umum, yaitu kerjasama secara terpadu antara pelbagai subsistem untuk mencapai tujuan yang sama.jadi bagi pemegang kekuasaan peradilan seluasluasnya. Dalam kerangka itu secara internal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (purposive behavior), pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi

bagian-bagiannya

akan

menciptakan

nilai

tertentu

(value

transformation), keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu. Keterpaduan mengandung makna fixed control arrangements dan sekaligus koordinasi yang seringkali diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan melalui kebersamaan norma dan nilai (shared norms and values). Sebagai contoh, adalah kenyataan bahwa sistem peradilan pidana selalu bekerja atas dasar sistem informasi yang berjenjang. Karena itu apabila muncul informasi yang menyesatkan akan dengan sendirinya berdampak luas terhadap kinerja pengadilan, misalnya berupa kegagalan dalam menciptakan keadilan. Untuk dapat mengevaluasi atau mengaudit sampai seberapa jauh sistem peradilan pidana sudah bekerja dengan baik, perlu dirumuskan indeks sistem peradilan pidana yang pada hakekatnya merupakan indikator kinerja sistem peradilan pidana, baik dalam tataran idiil, tataran asas maupun tataran operasional dan tataran penunjang. Pada tataran ideal paling tidak ada 3 (tiga) indeks yaitu: 1.

Keberhasilan sistem peradilan pidana menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. 62

2.

Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan.

3.

Keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Indeks pada tataran asas berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman

yang merdeka, promosi dan perlindungan HAM, berorientasi tidak hanya kepada model rehabilitatif tetapi juga kepada model restoratif. Pada level operasional, pelbagai indeks yang semakin konkrit mencakup antara lain, keberadaan “UU payung” (umbrella act) yang dapat menciptakan sinergi positif antar subsistem (semacam Wet RO, 1928 di masa lalu), berorientasi baik kepada tindak pidana, keterukunan dari clearance rate, conviction rate, rate of recall to prison. Selanjutnya juga tingkat terjadinya disparitas pidana, tersedianya pelbagai sistem sanksi pidana alternatif dan tingkat kecepatan penanganan perkara baik di lingkungan subsistem maupun sistem secara keseluruhan. Pada tataran penunjang indeks terpenting nampak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, seperti SDM yang terlatih dan terorganisasi dengan baik, kepemimpinan yang bertanggungjawab, partisipasi masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, dan sistem pelatihan terhadap antar penegak hukum Disimak dari tujuan dan manfaat SPP yang merupakan salah satu penanggulangan kejahatan antara lain : mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan, mendidik mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi melakukannya. Apabila SPP ini diterapkan secara konsisten, konsekwen dan terpadu dengan sub-sub sistem penegak hukum maka SPP akan bermanfaat, menghasilkan data statistik mengenai kejahatan, mengetahui berhasil dan tidaknya kinerja sub sistem-susb sistem 63

penegak hukum yang akan dipakai sebagai bahan masukan untuk rencana pemerintah dalam kebijakan sosialnya baik jangka pendek,jangka menengah ataupun jangkan panjang dan memberi jaminan kepastian hukum baik kepada individu maupun masyarakat.90 Sidik Sunaryo mengatakan bahwa, KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) masih kurang dianggap mampu untuk mengawal penegakan hukum pidana matriil karena masih nampak kelemahan-kelemahan mendasar.91 Kelemahan-kelemahan mendasar tersebut antara lain adalah : 1.

Tentang

masih

terabaikannya

hak-hak

maupun

perlindungan

tersangka/terdakwa, korban, saksi dan akibat-akibatnya yang harus ditanggung oleh para pihak seperti kekerasan pisik maupun psikis dalam proses penyidikan, 2.

Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh saksi karena dipanggil sebagai saksi, ganti rugi maupun rehabilitasi nama baik apabila tidak bersalah.

3.

Masalah-masalah pembuktian maupun alat-alat bukti sebagai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi.

Hal tersebut diatas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP), adalah suatu sistem yang berupaya menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu, termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Hal ini erat kaitannya dengan semakin maraknya isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.92

90

Mardjono Reksodiputro, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, h. 84-85 91

Sidik Sunaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, h. 1-2

92

H. Muladi, Op-cit, h. 9

64

BAB : VI PENUTUP

Simpulan 1.

Keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana sudah diakui keberadaannya, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) bagian kedua KUHAP. Namun dalam pasal–pasal yang lain maupun penjelasannya tidak terdapat aturan yang jelas dan tegas secara eksplisit, dengan kata lain bahwa batasan-batasan apa yang dimaksudkan dengan keterangan ahli tidak diatur dalam perundang-undangan.

2.

Prospek pengaturan terhadap keterangan ahli dalam proses pembuktian perkara pidana di masa yang akan datang sangatlah penting. Penegak hukum dimasa yang akan datang tidak hanya melihat sistem pembuktian dari sudut pandang hukum saja, namun lebih luas, seperti teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Sehingga dalam hal ini keterangan ahli menjadi sangat penting untuk dijadikan dasar guna memperoleh keyakinan bagi Hakim dan penegak hukum lainnya dalam proses pembuktian.

Saran Hendaknya Hakim dan para penegak hukum lainnya melakukan suatu pembaharuan hukum (law reform) khususnya mengenai keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana. Pembaharuan hukum ini digunakan dengan maksud untuk memberikan suatu ketegasan dan kejelasan mengenai keterangan ahli serta batasan-batasannya.

65

Mengingat dalam Pasal 184 KUHAP khususnya mengenai alat bukti keterangan ahli yang dalam pengaturannya belum jelas dan tegas tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya penegasan terhadap alat bukti khususnya keterangan ahli dan kedepannya perlu pedoman serta aturan yang jelas dan tegas mengenai keterangan ahli tersebut.

66

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Arief

Barda Nawawi, , 2002, Masalah Penegakan Hukum KebijakanPenanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

dan

Abadinsky Howard, 1984, Discretionary Justice, Charles C Thomas Publisher, Springfield Illinois, USA. Adji Oemar Seno, 1985, KUHAP Sekarang, Erlangga, Surabaya. Afandi Wahyu, 1982, Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam KUHAP, Kolom Hakim dan Keadilan, Sinar Harapan, Senin 4 Januari 1982. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Atmasasmita Romli, 1966, Sistem Peradilan Pidana, (Criminal Justice System), Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Putra Abardin, Jakarta. Bakri Syaiful, 2009, Hukum Pembuktian Dalam Praktek Peradilan Pidana, Total Media FH UMJ. Barkatullah Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Bartol Curt R., Anne M. Bartol, 2004, Psycology and Law, Thomson Wodsworth Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, UK, USA, 3rd Edition. Budianto Arif, Wibisono Widiatmika, Suwandi Sudiono, et.al, 1997, Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta. Dep.Dik.Bud, 1995, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Flora Henny Zaida, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan Sumatra Utara, 2008, Peranan Dokter Forensik dlam Pembuktian Perkara Pidana, Jurnal Hukum, Kertha Patrika, vol.33 No. 2, Juli 2008, 1.SSN. 0215-899x Hamdani Njowito, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hamzah Jur Andi, 2009, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Hamzah Jur Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

67

Harahap M. Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta. Mansur Dikdik M. Arief dan Elisatirs Gultom, 2005, Cyber Law- Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika Aditama, Bandung. Marzuki Peter Mahmud, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Pranada Media Group, Jakarta. Mertokusumo Sudikno, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta. Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, h.149 Mulyadi Lilik, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis, Alumni, Bandung. Nasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Bandung. NN, 2008, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung. Notodiprodjo KRMT.Roy Suryo, 2 Juli 2002, Analisis, Video Confrence, SKH. Kedaulatan Rakyat. Packer Herbert L., The Limits of the Criminals Sanctions, Stanford University Press, California. Patra J.W. La, Analyzing the Criminal Justice System, Lexington Books, D.C. Heath and Company Lexington, Massachusetts Toronto, USA. Poerwadarminta, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta. Prakoso Djoko, 1988, Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Proses Pidana, Liberty, Jogyakarta. Prakoso Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, PT. Bina Aksara, Jakarta. Prodjodikoro Wiryono, 1977, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung. Prodjohamidjojo Martinus, 1983, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Gratia Indonesia, Jakarta. R Subekti, 1983, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. 68

Reid Sue Titus, 1987, Criminal Justice Procedures and Issues, West Publishing Company St. Paul New York, Los Angeles, San Fransisco. Reksodiputro Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Ketiga, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. Sabuan Ansori, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Achmad, 1990, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, Bandung. Satryo Alfred C., 2002, Kumpulan Peraturan PerUndang-undangan dan Profesi Dokter, USU Press, Jakarta. Soedirjo, 1985, Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana, CV Akademika Pressindo, Jakarta. Soedjono D, 1982, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni Bandung. Soedjono D, 1976, Kriminalitas dan Ilmu Forensik,Pengantar Sederhana Tentang Tehnik Dalam Penyidikan Kejahatan, PT. Tribisono Karya, Bandung. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta. Sudarto, 1976, Perkembangan Masyarakat , Modernisasi Terhadap Hukum Pidana, Prasaran Simposium, Pengaruh Agama Terhadap Hukum Pidana, Binacipta, Jakarta. Sukardi, 2009, Penyidikan Tindak Pidana Tertentu, (Beberapa Ketentuan Pidana Diluar KUHP), Restu Agung, Jakarta. Sumardjono Maria S. W., 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sunaryo Sidik, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press. Susila I Wayan Tangun, I Dewa Made Suartha, 1989, Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum UNUD, Denpasar. Wisnubroto Al., G. Widiartono, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Wisnubroto Al., 1999, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penyalah gunaan Komputer, Universitas Atma Jaya, Jogyakarta. Wisnubroto Al., G. Widiartono, 2005, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 69

MAKALAH Wisnubroto Al, 6 Juli 2000, Cyber Crime Permasdalahan dan Penanggulangan dari Aspek Hukum Pidana, Makalah ceramah di FH Univ.Muhammadyah ,Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Rancangan KUHAP Tahun 2013

70

71

KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA

Recommend Documents