EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Gratifikasi

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI Anatomi Muliawan1, Carli Caniago1 Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 [email protected]

1

Abstract The criminal act gratuity provided for in article 12 paragraph B (1) letter a reversal of the burden of proof be the basis, but in the formulation of the core offense listed in full implications of mandatory prosecution to prove the offense formulation. This study aims to determine whether the reversal of the burden of proof is the obligation or right of the receiving gratuities. In addition, research was done in order to determine the effectiveness of the application of Article gratification of article 12 paragraph B (1) letter a of Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption Criminal Acts. The method I use in this study is to perform normative and empirical legal research. Where the nature of this paper is descriptive. The author uses primary data, secondary data and tertiary data to complement those of the authors. Then from the existing data in the end the authors analyzed the data qualitatively. The conclusions of this study is the first reversal of the burden of proof is the right of receiving gratification as the core offenses in the formulation of article 12 paragraph B (1) of Law 20/2001 included the element "associated with the position and contrary to the obligation or duty". Given these elements it is the duty of prosecutors to prove the elements, but as stipulated in article 37 paragraph (1) Act 20/2001 defendant has the right to prove that he is not committing corruption. second, Article 12 B (1) letter a of Law 20/2001 was never used by prosecutors in the prosecution because the formulation of the Article imprecise and vague that the prosecutor demanded the matter of gratification to use other passive bribery article because gratuities included type of passive bribery is accepted bribes Keywords: Gratification, Criminal Act, Proofing

artinya dalam keberlakuan norma yang berkenaan

Pendahuluan korupsi merupakan bagian

dengan tindak pidana korupsi “berbanding terbalik”

yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan

dengan wilayah penerapannya. “Semakin banyak

manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua

unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin sempit

serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sa-

wilayah penerapannya, sebaliknya semakin sedikit

ma dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian

unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin luas wi-

yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini.

layah penerapannya” (Djoko S, 2009).

Dewasa ini

Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi me-

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari

ningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Penga-

„mark up‟ pengadaan barang dan jasa, pengadaan

laman memperlihatkan bahwa semakin maju pem-

barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalah-

bangunan suatu bangsa semakin meningkat pula ke-

gunaan wewenang, suap, pemberian atau penerima-

butuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat

an gratifikasi, penyalahgunaan dana yang tidak se-

mendorong orang untuk melakukan kejahatan, ter-

suai dengan „posting‟ anggaran dan lain-lain yang

masuk korupsi (Djoko S, 2009). Perkembangan dari

semuanya itu mempunyai potensi merugikan ke-

pada unsur tindak pidana korupsi sejak tahun 1957

uangan negara dan perekonomian negara (Djoko S,

sampai dengan tahun 2006 mengalami pasang surut,

2009). Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes)

162

Lex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010


karena terjadi secara sistematis dan meluas sehingga

atau memproduksi barang yang tidak sesuai brosur

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun

telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masya-

2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Mo-

rakat luas, oleh sebab itu diperlukan penanggu-

ney Loundering) menetapkan bahwa: “… terdakwa

langan dari aspek yuridis yang luar biasa (extra or-

wajib membuktikan bahwa harta ke-kayaannya

dinary enforcement) dan perangkat hukum yang

bukan merupakan hasil tindak pidana”

luar biasa pula (extra ordinary measures). Salah

Dalam tindak pidana korupsi pembalikan

satu langkah komprehensif yang dapat dilakukan

beban pembuktian ini diberlakukan pada tindak

dalam sistem peradilan pidana adalah melalui sis-

pidana baru tentang gratifikasi. Definisi gratifikasi

tem pembuktian yang lebih memadai yaitu diper-

dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001

lukan adanya pembuktian terbalik atau pembalikan

adalah sebagai berikut: Gratifikasi adalah pemberian

beban pembuktian (reversal burden of proof/ om-

dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, ba-

kering van het bewijslast) (Lilik M, 2007)

rang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bu-

Mekanisme pembalikan beban pembuktian

nga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perja-

melalui proses kepidanaan telah dilaksanakan di

lanan wisata dan fasilitas lainnya. Gratifikasi terse-

Singapura (Section 4 Singapore Confiscation of

but baik diterima di dalam negeri maupun di luar ne-

Benefit Act) dan Hongkong (Section 12 A Hongkong

geri dan yang dilakukan dengan menggunakan sara-

Prevention Bribery Ordonance 1991). Penerapan

na elektronik atau tanpa sarana elektronik (Prinst,

pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dike-

2002)

nal dengan pembuktian terbalik sebenarnya meru-

Black‟s Law Dictionary memberikan pe-

pakan penyimpangan asas umum hukum pidana

ngertian gratifikasi sebagai “a voluntarily given re-

yang menyatakan bahwa siapa yang menuntut, dia-

ward or recompense for a service or benefit” yang

lah yang harus membuktikan kebenaran tuntutannya

dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian

(Mochtar K, 2003)

yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau

Apabila dikaji lebih detail teori pembalikan

keuntungan”

baban pembuktian akan bersinggungan dengan Hak

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan se-

Asasi Manusia (HAM) khususnya implementasi ter-

dekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan ke-

hadap ketentuan pasal 66 Kitab Undang-Undang

pentingan untuk memperoleh keputusan tertentu,

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)

tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan

menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak

semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk mem-

dibebani kewajiban pembuktian. Disamping tindak

peroleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang

pidana korupsi, terdapat peraturan perundang-un-

dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran

dangan di Indonesia yang mengatur tentang pem-

inilah yang menjadi landasan pasal pemidanaan gra-

balikan beban pembuktian antara lain pasal 22 Un-

tifikasi.

dang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlin-

Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad

dungan Konsumen, dimana pelaku usaha wajib

terdapat seorang pejabat penarik zakat di distrik bani

membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan

sulaim yang bernama Ibn al-Lutbiyyah. Pada prak-


163


teknya ia mengambil sedikit harta zakat yang di-

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Prinst,

kumpulkannya yang ia klaim sebagai hadiah. Men-

2002:57)

dengar hal itu, Nabi memberi reaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa orang yang

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31

telah diangkatnya sebagai pejabat maka jika ia me-

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

nerima sesuatu yang di luar gajinya adalah tindakan

Korupsi (selanjutnya disebut UU 31/1999) menerap-

korupsi. Dalam masa modern ini pemberian kepada

kan “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan

suatu pihak yang memiliki kekuasaan atau wewe-

berimbang” yakni terdakwa mempunyai hak untuk

nang tertentu dapat menjadi hal yang terlarang.

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak

Gratifikasi pada awalnya tidak menimbul-

pidana korupsi dan penuntut umum tetap berkewa-

kan masalah, namun setelah dikriminalisasi maka

jiban untuk membuktikan dakwaannya, akan tetapi

gratifikasi menjadi suatu tindak pidana korupsi.

dalam perkembangannya UU 31/1999 kemudian di-

Delik baru ini diperkenalkan dalam pasal 12 B

ubah dengan UU 20/2001. Salah satu aspek menarik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

dalam UU 20/2001 adalah dianutnya sistem peru-

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

bahan pembalikan beban pembuktian sehingga me-

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

nurut penjelasan umumnya secara tegas disebutkan

(selanjutnya disebut UU 20/2001) sebagai berikut:

bahwa:

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

“… mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuanggan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan pada terdakwa”

penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap

Selanjutnya dalam penjelasan UU 20/2001

dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 164

rupiah)

dan

paling

banyak

lebih lanjut juga dijelaskan pula tentang dimensi, bahwa: “Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remedium” dan sekaligus mengandung sifat prevensi khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi”.

Rp



Oleh karena itu, dengan ditetapkannya pem-

bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Hal

balikan beban pembuktian ini, bergeserlah beban

mengenai pembalikan beban pembuktian tersebut

pembuktian (shifting of burden proof) dari jaksa pe-

ditegaskan juga dalam penjelasan UU 20/2001 yang

nuntut umum kepada terdakwa. Pada hakikatnya

menyatakan pembuktian terbalik diberlakukan pada

apabila

31/1999,

tindak pidana baru tentang gratifikasi. Disisi lain

ketentuan UU 20/2001 tidak menyebabkan terjadi-

dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 menyatakan

nya penerapan pembalikan beban pembuktian, te-

terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bah-

tapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian

wa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pasal

dalam aspek gratifikasi yang berhubungan dengan

37 ayat (1) UU 20/2001 tidak memberikan penge-

suap, harta benda yang belum didakwakan serta har-

cualian terhadap tindak pidana gratifikasi seba-

ta benda milik terpidana yang diduga atau patut di-

gaimana dimaksud dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a

duga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum

UU 20/2001 yang mengatur pembuktian gratifikasi

dikenakan perampasan untuk negara yang perkara

bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima

pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan

gratifikasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ma-

hukum tetap.

ka penulis merumuskan permasalahan sebagai be-

dibandingkan

dengan

UU

Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001

rikut:

mengatur …pembuktian gratifikasi bukan merupa-

1. Apakah pembalikan beban pembuktian meru-

kan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Pada

pakan kewajiban atau hak bagi penerima gra-

dimensi ini maka terdakwa harus membuktian tidak

tifikasi?

menerima sesuatu gratifikasi. Tegasnya, terdakwa

2. Apakah tindak pidana gratifikasi yang diatur

membuktikan tentang objek apa yang telah diteri-

dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001

manya. Kemudian, terdakwa juga harus dapat mem-

efektif diterapkan oleh penegak hukum?

buktikan bahwa apabila menerima sesuatu, aspek ini bukanlah merupakan suatu gratifikasi atau dapat

Harapan yang ingin dicapai dari penulisan

juga terdakwa membuktikan objek yang didakwa-

ini adalah untuk mengetahui apakah pembalikan be-

kan bukan terdakwa yang menerimanya, melainkan

ban pembuktian merupakan kewajiban atau hak bagi

orang lain. Selanjutnya, apabila terdakwa menerima

penerima gratifikasi. Serta untuk mengetahui apakah

sesuatu sebagai gratifikasi, objek yang diterima

tindak pidana gratifikasi yang diatur dalam pasal 12

tersebut harus bukan pemberian yang berhubungan

B ayat (1) huruf a UU 20/2001 efektif diterapkan

dengan jabatan (in zijn bedizening) dan bukan pula

oleh penegak hukum.

pemberian tersebut berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya

(in

strijd

met

zijn

plicht)

(Sumaryanto, 2009)

Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah bentuk penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif

Ketentuan pasal 12 B ayat (1) huruf a UU

(Library Research) adalah penelitian yang dilakukan

20/2001 dipandang sebagai pembalikan beban pem-

dengan cara menelusuri atau menelaah dan meng-

buktian, karena dicantumkan dalam pasal 12 B ayat

analisis bahan pustaka dan dokumen siap pakai. Pe-

(1) huruf a UU 20/2001 pembuktian gratifikasi

nelitian hukum empiris (Field Research) adalah pe-


165


ngumpulan materi atau bahan penelitian yang harus

Dalam Black‟s Law Dictionary korupsi me-

diupayakan atau dicari sendiri oleh karena belum

rupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan

tersedia. Penulis secara langsung melakukan ob-

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang

servasi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pem-

tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara

berantasan Korupsi (KPK). Sifat penelitian yang di-

salah menggunakan jabatannya atau karakternya un-

gunakan dalam ini adalah sifat penelitian deskriptif

tuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya

yuridis, yang berusaha memberikan gambaran yang

sendiri atau orang lain (Rohim, 2008). Robert

jelas mengenai efektifitas pembalikan beban pem-

Klitgaard merumuskan tindak pidana korupsi dalam

buktian dalam tindak pidana gratifikasi.

sebuah proposisi matematis, yaitu dengan rumusan sebagai berikut: (C=M+D–A)

Pembahasan Korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio, dari kata kerja corrumpere yang bermakna

Corruption = Monopoly Power + Discretion by Official – Accountability

busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pe-

Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli

jabat publik, baik politikus atau politisi maupun

atas kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan ilegal

penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi da-

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

am kondisi tidak adanya akuntabilitas (Rohim,

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekua-

2008). Secara hukum pengertian korupsi merupakan

saan publik yang dipercayakan kepada mereka

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ke-

(Krishna, 2006). Sedangkan masyarakat umum me-

tentuan peraturan perundang-undangan yang meng-

ngartikan tindak pidana korupsi adalah berkenaan

atur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian ko-

dengan keuangan negara yang dimiliki secara tidak

rupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang me-

sah (haram). Istilah korupsi disimpulkan oleh

rugikan kepentingan publik atau masyarakat luas

Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa

untuk keuntungan pribadi atau golongan. Menurut

Indonesia ialah “perbuatan yang buruk seperti peng-

Andi Hamzah pengertian korupsi secara harfiah itu

gelapan uang, penerimaan uang sogok dan se-

dapat ditarik kesimpulan bahwa korupsi sebagai

bagainya” Pengertian korupsi menurut Kamus Hu-

suatu istilah yang sangat luas artinya (A.Hamzah,

kum adalah:

2006). Menurut perspektif hukum, pengertian tindak

“suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan perekonomian negara; perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara” (Marwan, 2009)

pidana korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Menurut Krisna Harahap tindak pidana korupsi bisa datang dari dalam maupun dari luar diri si pelaku, secara internal dorongan melakukan tindak pidana korupsi salah satunya adalah muncul karena keserakahan. Orang yang korupsi karena serakah

166



tentu saja tidak didorong oleh kebutuhan yang

3. Kepolisian

sudah tercukupi, korupsi dilakukan agar dapat hidup

b. Orang yang menerima Gaji atau Upah dari Ke-

lebih mewah dapat memiliki barang-barang yang

uangan Negara. Yang dimaksud keuangan ne-

tidak dapat terbeli dengan gaji, oleh karena tingkat

gara adalah seluruh kekayaan negara dalam

ke-puasan itu tidak ada batasnya maka sepanjang

bentuk apapun.

ada

peluang

mereka

yang

korupsi

karena

c. Orang yang menerima Gaji dari Korporasi yang

keserakahan akan mengulangi perbuatan itu hingga

Menerima Bantuan dari Keuangan Negara atau

pada suatu saat ia harus berhadapan dengan hukum.

Daerah. Maksudnya korporasi yang menerima

Sebaliknya faktor dari luar yang menyebabkan

bantuan keuangan secara langsung maupun

tindak pidana korupsi salah satunya adalah aspek

tidak langsung dari negara.

peraturan perundang-undangan. Kelemahan yang ada

pada

pe-raturan

d. Orang yang menerima Gaji dari Korporasi yang

perundang-undangan

mempergunakan Modal atau Fasilitas Negara

merupakan celah ber-kembangnya tindak pidana

atau Masyarakat Korporasi yang mendapat

korupsi. Misalnya sanksi yang terlalu ringan dan

modal atau fasilitas negara, contohnya Badan

lemahnya bidang evaluasi dan revisi.

Usaha Milik Negara atau fasilitas masyarakat adalah Koperasi. e. Penyelenggara Negara, adalah pejabat negara

Subyek Tindak Pidana Korupsi Prosodjohamidjojo

yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif

dalam UU 31/1999, subyek tindak pidana korupsi

atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan

terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang-per-

tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara

seorangan dan korporasi. Kedua-duanya jika mela-

negara sesuai dengan ketentuan perundang-un-

kukan perbuatan pidana diancam sanksi. Subyek

dangan yang berlaku.

Menurut

Martiman

tindak pidana korupsi orang-perseorangan menurut

f. `Pemborong, adalah setiap orang yang peker-

UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU

jaannya mengerjakan sesuatu pekerjaan dengan

20/2001 adalah:

borongan, misalnya membangun jalan, mem-

a. Pegawai Negeri (Undang-Undang Nomor 8

bangun gedung, mengadakan sesuatu barang

Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian) menurut pasal 2 UU 8/1974,

keperluan seperti persenjataan TNI dan POLRI. g. Ahli Bangunan, adalah seseorang yang karena

pegawai negeri terdiri dari:

pendidikan atau pengalamannya mempunyai ke-

1. Pegawai Negeri Sipil

mampuan untuk membuat bangunan. h. Orang yang menjalankan Jabatan Umum, adalah

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan

seseorang yang bukan pegawai negeri atau pe-

c. Pegawai Negeri Sipil, lain yang ditetapkan

nyelenggara negara, tetapi diberi kuasa atau

dengan Peraturan Pemerintah seperti pegawai

mandat menjalankan jabatan umum, misalnya

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

penarik iuran listrik, telepon dan sebagainya.

Milik Daerah. 2. Tentara Nasional Indonesia Lex Jurnalica Vol. 7 No.2, April 2010

167


i.

Hakim, adalah pejabat yang masing-masing me-

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat di-

laksanakan kekuasaan kehakiman pada penga-

berikan oleh pemerintah kepada terpidana.

dilan, misalnya hakim pada Pengadilan Negeri. j.

Advokat, adalah orang yang berprofesi memberi

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

jasa hukum, baik didalam maupun diluar pe-

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang

ngadilan yang memenuhi persyaratan sesuai ke-

terdapat dalam UU 31/1999 sebagaimana telah diu-

tentuan perundang-undangan yang berlaku.

bah dengan UU 20/2001 adalah: a. Tindak Pidana Korupsi dengan Memperkaya

Yang dimaksud dengan subyek tindak pi-

Diri Sendiri, Orang Lain atau Korporasi (pasal

dana korupsi korporasi dalam UU 31/1999 adalah

2).

kumpulan orang dan atau kekayaan yang ter-

b. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahguna-

organisir, baik berupa badan hukum maupun tidak.

kan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan

Badan hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan

atau Kedudukan (pasal 3).

Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sementara

c. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberi-

perkumpulan orang dapat berupa Firma dan Commanditaire Vennootschap (CV). Selain sanksi pi-

kan atau Menjanjikan Sesuatu (pasal 5). d. Tindak Pidana Korupsi Suap pada Hakim dan

dana penjara subyek tindak pidana korupsi yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi baik

Advokat (pasal 6). e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan

perseorangan maupun badan hukum juga dapat di-

Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi

jatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud da-

dalam hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI

lam pasal 18 UU 31/1999 berupa:

dan POLRI (pasal 7).

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud

f.

atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang

Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (pasal 8).

g. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Me-

diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

malsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (pasal 9).

perusahaan milik terpidana dimana tindak pi-

h. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Me-

dana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari

rusakkan Barang, Akta, Surat atau Daftar (pasal

barang yang menggantikan barang-barang ter-

10).

sebut;

i.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau

Jabatan (pasal 11). j.

Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar,

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak ter-

Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan,

tentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

Menggunakan Tanah Negara dan Turut Serta dalam Pemborongan (pasal 12).

168



k. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara

l.

Negara

Menerima

Gratifikasi

menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berba-haya

(pasal 12 B).

lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau

Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Me-

dicontoh oleh generasi muda Indonesia, maka

ngingat Kekuasaan Jabatan (pasal 13).

cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur semakit sulit untuk di-

Dari uraian pengertian dan penyebab tindak

capai.

pidana korupsi diatas, dapat disimpulkan timbulnya

4. Hukum tidak lagi dihormati Negara Indonesia

beberapa akibat dari tindak pidana korupsi. Evi

merupakan negara hukum dimana segala sesua-

Hartanti menguraikan diantaranya adalah sebagai

tu harus didasarkan pada hukum. Tanggung-

berikut (Evi H, 2009):

jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerin-

penegak hukum saja, namun juga seluruh warga

tah. Apabila pejabat pemerintah melakukan tin-

Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hu-

dak pidana korupsi akan mengakibatkan ku-

kum tidak akan terwujud apabila aparat penegak

rangnya kepercayaan terhadap pemerintah terse-

hukum melakukan tindakan korupsi sehingga

but. Disamping itu, negara lain juga lebih mem-

hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta ti-

percayai negara yang pejabatnya bersih dari

dak diindahkan oleh masyarakat. Dalam kon-

korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik,

sideran UU 31/1999 disebutkan alasan diben-

ekonomi ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini

tuknya undang-undang tentang tindak pidana

akan mengakibatkan pembangunan disegala

korupsi karena tindak pidana korupsi sangat

bidang akan terhambat khususnya pembangu-

merugikan keuangan negara atau perekonomian

nan ekonomi serta mengganggu stabilitas per-

negara dan menghambat pembangunan nasional.

ekonomian negara dan stabilitas politik.

Kemudian dalam perkembangannya diadakan

2. Menyusutnya pendapatan negara Penerimaan

perubahan atas UU 31/1999 menjadi UU

negara untuk pembangunan didapatkan dari dua

20/2001 dengan pertimbangan tindak pidana ko-

sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan

rupsi tidak hanya merugikan keuangan negara,

pajak Pendapatan negara dapat berkurang apa-

tetapi juga telah merupakan pelanggaran ter-

bila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan

hadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat

penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah

luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan

pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

yang pemberantasannya harus dilakukan secara

3. Perusakan mental pribadi. Seseorang yang se-

luar biasa. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 UU

ring melakukan penyelewengan dan penyalah-

31/1999 dibentuklah Komisi Pemberantasan

gunaan wewenang mentalnya akan menjadi ru-

Korupsi sesuai sebagaimana dimaksud dalam

sak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihi-

UU 31/2002 menimbang bahwa lembaga peme-

tung dengan materi dan akan melupakan segala

rintah yang menangani perkara tindak pidana

yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan

korupsi belum berfungsi secara efektif dan efi-

tindakan atau perbuatan yang bertujuan untuk

sien dalam memberantas tindak pidana korupsi.


169


tifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

Kriminalisasi Gratifikasi Gratifikasi adalah perbuatan dimana satu pi-

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00

hak memberikan sesuatu kepada pihak lain, dalam

(sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa

hal ini pihak yang menerima pemberian tersebut

gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh pe-

adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

nuntut umum.

Tindakan memberi sesuatu kepada pihak lain se-

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara

benarnya merupakan tindakan yang wajar untuk

negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan, seperti layaknya memberikan hadiah ke-

adalah pidana seumur hidup atau pidana paling

pada teman atau sanak saudara sebagai bentuk ke-

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua

pedulian dan penghargaan, namun yang menjadi

puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

masalah dalam gratifikasi ini adalah ketika pem-

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

berian tersebut tidak memiliki hubungan kedekatan,

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar

selain hubungan formal seperti jabatan. Pemberian

rupiah).

tersebut dianggap memiliki tujuan-tujuan tertentu

Contoh kasus yang dapat digolongkan sebagai

berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki pe-

gratifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

nerima.

a. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga le-

Gratifikasi adalah bentuk tindak pidana korupsi ba-

gislatif, karena hal ini dapat mempengaruhi

ru yang diatur dalam pasal 12 B UU 20/2001.

legislasi

Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti

eksekutif.

dan

implementasinya

oleh

luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat

b. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket per-

tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak

jalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pe-

jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari pe-

ngobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gra-

tugas kepolisian (Polisi Lalu Lintas), retri-

tifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri

busi (Dinas Pendapatan Daerah), LLAJR

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

dan masyarakat (preman).

sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Rumusan tindak pidana gratifikasi menurut pasal 12 B

c. Penyediaan biaya tambahan (fee) 10-20 persen dari nilai proyek. d. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tan-

UU 20/2001 sebagai berikut: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

pa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pela-

penyelenggara negara dianggap pemberian su-

buhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pen-

ap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

dapatan Daerah.

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gra-

170

e. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat. f. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir jabatan.



g. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia

menjadi milik negara. (pasal 12 C ayat (1) UU 20/2001).

anggaran untuk pembangunan tempat iba-

Gratifikasi dikriminalisasi sebagai salah sa-

dah dimana anggaran tersebut harus diper-

tu bentuk korupsi sebagaimana diatur dalam pasal

gunakan sesuai dengan pos anggaran dan

12 B UU 20/2001. Secara etimologis kriminalisasi

keperluan tambahan dana dapat mengguna-

berasal dari kata dalam bahasa inggris, yaitu crimi-

kan kotak amal).

nalization. Kriminalisasi (criminalization) adalah

h. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.

bagian dari upaya pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Kri-

i. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.

minalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu perbuatan sabagai kejahatan, sehingga bisa

j. Mensponsori konferensi internasional tanpa

dituntut dan kemudian bagaimana sanksinya (Yenti,

menyebutkan biaya perjalanan yang trans-

2003). Menurut Andi Hamzah kriminalisasi adalah

paran dan kegunaannya, adanya penerimaan

menjadikan sesuatu perbuatan menjadi dapat di

ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.

pidana (yang sebelumnya tidak demikian) (Andi Hamzah, 1986). Kriminalisasi dapat pula diartikan

Menurut UU 20/2001, sesungguhnya pene-

sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang

rimaan gratifikasi tidak otomatis menjadi perbuatan

sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini

yang terkualifisir sebagai tindak pidana. Hal ini bisa

diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dima-

dilihat dari rumusan pasal 12 C ayat (1) UU

na perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi beru-

20/2001 yang berbunyi; ketentuan sebagaimana

pa pidana (Sudarto, 1981). Kriminalisasi bertujuan

dimaksud pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 tidak

agar perbuatan yang dicegah atau ditanggulangi

berlaku, jika penerima gratifikasi melaporkan

dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan

gratifikasi

Komisi

yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang

gratifikasi

mendatangkan kerugian bagi masyarakat (Yenti,

masih memiliki waktu 30 hari untuk melaporkan

2003). Tujuan kriminalisasi suatu perbuatan sebagai

kepada Komisi Pemberan-tasan Korupsi (Pasal 12 C

tindak pidana korupsi adalah untuk menciptakan

ayat (2) UU 20/2001). Pasal 12 C ayat (1) dan ayat

sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa

(2) UU 20/2001 meng-hapus ketentuan pemidanaan

serta mengeliminasi penyalahgunaan jabatan dan

gratifikasi sebagai-mana dimaksud dalam pasal 12

wewenang yang dilakukan oleh aparatur negara

B ayat (1) UU 20/ 2001. Ini berarti, penerimaan

(Salman, 1998).

yang

Pemberantasan

diterimanya Korup-si.

kepada

Penerima

gratifikasi tidak oto-matis menjadi tindak pidana

Yang menjadi dasar pembenaran untuk

karena UU 20/2001 masih memberikan kesempatan

melakukan kriminalisasi suatu perbuatan menurut

untuk melaporkan kepada Komisi Pemberantasan

perspektif moral adalah perbuatan tersebut berten-

Korupsi. Lalu, Ko-misi Pemberantasan Korupsi

tangan dengan nilai-nilai moral dan mengganggu

dalam waktu 30 hari sejak menerima laporan

perasaan moral yang hidup dalam masyarakat

gratifikasi wajib menetap-kan gratifikasi dapat

(Salman, 1998). Tindakan kriminalisasi terhadap


171


suatu perbuatan perlu mempertimbangkan sembilan

menjalankan tugas yang berkaitan dengan kepen-

aspek:

tingan masyarakat banyak. Penindakan terhadap kri-

1. Perbuatan yang akan dikriminalisasi adalah per-

minalisasi gratifikasi dan memperdagangkan penga-

buatan yang tidak disukai, perbuatan yang di-

ruh tidak hanya dapat dilihat sebagai langkah hu-

benci dan perbuatan tercela dalam masyarakat

kum, tetapi juga sebagai usaha perubahan radikal

yang bersangkutan.

terhadap kebiasaan dan moralitas dari hal yang se-

2. Penetapan kriminalisasi harus

mempertim-

mula dianggap halal dan wajar kearah suatu sikap

bangkan kemampuan sumber daya manusia,

sebagai perbuatan yang tercela dan melanggar

khususnya sumber daya manusia penegak hu-

hukum.

kum yang menjalankan sistem peradilan pidana. 3. Dalam melakukan kriminalisasi harus didasarkan kalkulasi biaya dan hasil yang akan dicapai.

Pembuktian Menurut Kuhap Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, meru-

4. Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan

pakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini

pidana harus sesuai dengan perasaan hukum

pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana

yang hidup dimasyarakat.

akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan

5. Upaya kriminalisasi harus sesuai dengan fungsi

terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

hukum pidana sebagai senjata pamungkas (ulti-

berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan

mum remedium).

hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hu-

6. Kriminalisasi harus menunjang pencapaian citacita masyarakat dalam pembangunan nasional. 7. Kriminalisasi harus mempertimbangkan sikap moral masyarakat.

kum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal (Andi, 2008)

8. Kriminalisasi harus mempertimbangkan efek

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang

yang akan timbul, baik terhadap pelaku, korban

berarti suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang

dan akibatnya terhadap masyarakat jika perbua-

cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal

tan itu tidak di kriminalisasikan.

(peristiwa tersebut). Pembuktian adalah perbuatan

9. Perbuatan yang dikriminalisasikan adalah perbua-

membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi

tan yang dapat diproses oleh peradilan pidana

(memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai

(Salman, 1998).

kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan (Lilik, 2007). Menurut M.

Gratifikasi dikriminalisasi menjadi tindak

Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-keten-

pidana karena pemberian tersebut dapat mempe-

tuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang

ngaruhi orang-orang yang bertugas sebagai pelayan

cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk

publik (pegawai negeri dan penyelenggara negara).

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada

Sehingga suatu pemberian yang tidak sepatutnya

terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan

diterima dapat mempengaruhi perbuatannya dalam

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan un-

172



dang-undang dan mengatur mengenai alat bukti

dengan memeriksa fakta dan sekaligus menilai fak-

yang boleh digunakan hakim guna membuktikan

ta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan

kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka

akhirnya menyatakan kesalahan atau ketidaksalahan

hati dan semena-mena membuktikan kesalahan

terdakwa tersebut dalam vonisnya. Penuntut umum

terdakwa.

maupun terdakwa atau penasehat hukum melakukan

Proses pembuktian hakikatnya memang le-

kegiatan pembuktian juga hanya saja perspektif

bih dominan pada sidang pengadilan guna mene-

penuntut umum membuktikan keterlibatan dan ke-

mukan kebenaran materil akan peristiwa yang ter-

salahan terdakwa dalam melakukan suatu tindak

jadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang

pidana akan tetapi dari perspektif terdakwa atau pe-

kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan

nasehat hukum berbanding tebalik dengan apa yang

putusan seadil mungkin. Pada proses pembuktian

dilakukan jaksa penuntut umum.

ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa

Pada dasarnya, apabila dianalisis, mengapa

yang akan diterapkan hakim dalam menemukan

perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut

kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-

dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi

alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-

sama. Karena itu menurut Mr. Trapmann aspek ini

aspek sebagai berikut:

bergantung pada sikap, titik tolak dan pandangan

1. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap ter-

para pihak dalam perkara pidana yaitu:

bukti.

1. Pandangan terdakwa atau penasehat hukum ter-

2. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya.

dakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif. 2. Pandangan jaksa penuntut umum dalah pan-

3. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu.

dangan subyektif dari posisi yang obyektif; dan. 3. Pandangan

4. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa (Lilik, 2007).

hakim

dinyatakan

sebagai

pandangan obyektif dari sisi obyektif pula (Lilik, 2007).

Pembuktian merupakan interaksi antara pe-

Pada hakikatnya secara teoritis dikenal de-

meriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim da-

ngan adanya 3 (tiga) teori tentang sistem pem-

lam menangani perkara tersebut dengan dibantu

buktian. Pertama yaitu sistem pembuktian menurut

oleh seorang panitera pengganti, kemudian jaksa

undang-undang secara positif (positief wettelijke

penuntut umum yang melakukan penuntutan dan

bewijs theorie) menurut teori ini, pembuktian ber-

adanya terdakwa atau beserta penasehat hukumnya.

gantung kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut

Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dalam

secara limitatif dalam undang-undang. Dalam aspek

melakukan pembuktian, hanya saja segmen dan de-

ini hakim terikat pada adagium kalau alat-alat bukti

rajat pembuktian yang dilakukan sedikit ada per-

tersebut telah dipakai sesuai ketentuan undang-

bedaan. Pada majelis hakim melalui kegiatan me-

undang, hakim mesti menentukan terdakwa ber-

meriksa perkara melakukan kegiatan pembuktian

salah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebe-


173


narnya terdakwa tidak bersalah dan begitu juga se-

Terhadap hal ini dalam pandangan para praktisi,

baliknya. Kedua yaitu sistem pembuktian berdasar-

lazim disebut dengan terminologi asas mini-

kan keyakinan hakim (conviction intime / conviction

mum pembuktian. Asas minimum pembuktian

raisonnee)

dapat

ini lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya

menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka

dua alat bukti yang sah haruslah berorientasi

dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (bloot

kepada 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentu-

gemoedelijke overtuiging, conviction intime), tetapi

kan limitatif oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP

penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan

yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

secara selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi

petunjuk dan keterangan terdakwa. Apabila ha-

dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan

nya ada 1 (satu) alat bukti saja, dengan demi-

rasional dalam mengambil keputusan. Ketiga yaitu

kian asas minimum pembuktian tidak tercapai

sistem pembuktian menurut undang-undang secara

sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

pada

sistem

ini

hakim

negatif (negatief wetteljike bewijs theorie). Sistem

2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut

pembuk-tian ini menentukan bahwa hakim boleh

hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pi-

menja-tuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat

dana tersebut memang benar-benar terjadi dan

bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh

terdakwalah pelakunya.

undang-undang dan didukung pula oleh adanya

Dari aspek ini dapat disimpulkan bahwa

keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat

adanya dua alat bukti yang sah tersebut adalah be-

bukti

pembuktian

lum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana

menurut un-dang-undang secara negatif merupakan

terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh

gabungan antara pembuktian menurut undang-

keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang

undang secara positif dan sistem pembuktian

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah ber-

menurut keyakinan hakim. Sistem pembuktian

salah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya,

menurut KUHAP menganut sistem pembuktian

apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup

secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie).

jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh se-

Hal ini tampak pada pasal 183 KUHAP yang

kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

ter-sebut.

Pada

hakikatnya

menyatakan bahwa:

Selain itu pula, eksistensi keyakinan hakim

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Dengan titik tolak pasal 183 KUHAP ini, untuk menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek-aspek: 1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. 174

tentang kesalahan terdakwa baru baru timbul setelah adanya alat-alat bukti yang sah menurut undangundang. Hal ini ditegaskan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut: “pada lazimnya, jika kesalahan telah benar-benar terbukti menurut ketentuan cara lewat alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang memiliki sikap hati-hati dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinan yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada



tahap pertama sang hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi, bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru semakin membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkainya itu benar-benar terbukti di persidangan berdasarkan ketentuan, cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang” (Lilik, 2007). Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettelijke bewijs theorie) yang dianut KUHAP sebaiknya dipertahankan ber-

tikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan terdakwa atau penasehat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau menolak dengan membuktikan sebaliknya. Bagaimana cara jaksa penuntut umum membuktikan apa yang harus dibuktikan, standar bukti apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan terbukti, semuanya telah diatur secara sempurna dalam KUHAP.

dasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang ke-

Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian

salahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu

Dalam Tindak Pidana Gratifikasi

hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa me-

Perkara tindak pidana korupsi selalu men-

midana orang sedangkan hakim tidak yakin atas ke-

jadi sorotan masyarakat luas, terutama pada kasus

salahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada

kasus gratifikasi dan penyuapan kepada pegawai

aturan yang mengikat hakim dalam menyusun ke-

negeri maupun penyelenggara negara. Salah satu

yakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang

dari permasalahan yang sulit dihadapi oleh penuntut

harus

umum adalah membuktikan ketika melakukan pe-

diturut

oleh

hakim

dalam

melakukan

nuntutan kepada para pelaku tindak pidana korupsi.

peradilan (A.Hamzah, 2006).

Oleh karena itu diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian agar dapat menuntut para pelaku

Beban Pembuktian Menurut Kuhap Dasar pijakan sistem beban pembuktian bia-

tindak pidana korupsi.

sa atau menurut KUHAP ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan maka dialah yang dibebani untuk membuktikan

apayang didakwakan

itu

benar”. Prinsip ini timbul akibat dari berlakunya

Kewajiban Pembalikan Beban Pembuktian Penerima Gratifikasi

asas presumption of innocence yang dijunjung

Tindak pidana gratifikasi diperkenalkan da-

tinggi dalam hukum acara pidana. Asas ini tertuang

lam UU 20/2001 beserta dengan pembuktiannya,

dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun

yaitu pembuktian terbalik atau pembalikan beban

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang

pembuktian. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan

dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya itu

UU 20/2001 yang menyatakan bahwa pembuktian

dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang

terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam

tentang gratifikasi.

pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesa-

Alasan pemberlakuan pembalikan beban

lahan terdakwa, negara diwakili oleh jaksa penuntut

pembuktian menurut mantan Menteri Kehakiman

umum. Dalam sistem ini, terdakwa atau penasehat

dan Hak Asasi Manusia, Baharuddin Lopa karena

hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuk-

sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan


175


sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya

wa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Sis-

jaksa penuntut umum yang harus membuktikan

tem ini adalah kebalikan dari asas presumption of

kesalahan terdakwa. Dirasa memberatkan karena

innocence. Sedangkan dalam pasal 12 B ayat (1)

terdakwa sudah sangat cerdik dalam menyem-

huruf b UU 20/2001 menerapkan sistem pembuktian

bunyikan kekayaan yang dikorupsinya (Seno Adji,

biasa (KUHAP), maksudnya untuk membuktikan

2006). Menurut Indriyanto Seno Adji korupsi meru-

tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukan-

pakan perkara yang sangat sulit, karena melibatkan

nya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum.

pelaku kejahatan ekonomi kelas atas dan birokrasi

Pembalikan beban pembuktian pada tindak

kalangan atas yang sangat memahami lingkungan

pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal

kerja dan format untuk menghindari terjadinya pela-

12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001, seharusnya ter-

cakan terhadap kejahatan korupsi (Seno Adji,

dakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk mem-

2006). Rumusan tindak pidana gratifikasi menurut

buktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana

pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 adalah sebagai

korupsi menerima gratifikasi, hal ini dapat disebut

berikut:

dengan sistem pembalikan beban pembuktian.

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau

Akibat hukum dari pembalikan beban pembuktian

penyelenggara

pemberian

berakibat langsung pada amar pembebasan atau se-

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

baliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 37

tugas-nya, dengan ketentuan sebagai berikut:

ayat (2) UU 20/2001 yang menyatakan bahwa dalam

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh

hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak

juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa

melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian

gratifikasi tersebut bukan merupakan suap

tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar

dilakukan oleh penerima gratifikasi;

untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Yang

negara

nilainya

dianggap

kurang

dari

Rp

Dalam pembalikan beban pembuktian kedu-

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pem-

dukan jaksa bukanlah sekedar bertugas mengusung

buktian bahwa gratifikasi tersebut suap

perkara korupsi ke sidang pengadilan saja, tetapi ju-

dilakukan penuntut umum.

ga harus mendapatkan fakta-fakta awal dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang telah

Dapat

disimpulkan

bahwa

pembalikan

dicatat dalam berita acara penyidikan (BAP). Dari

beban pembuktian diatur dalam pasal 12 B ayat (1)

fakta-fakta itu kemudian disusunlah surat dakwaan

huruf a UU 20/2001, pasal 12 B UU 20/2001 mem-

dan disodorkan kepada terdakwa. Dalam sidang

bedakan antara dua sistem yaitu dalam pasal 12 B

kewajiban terdakwa untuk membuktikan ketidak-

ayat (1) huruf a UU 20/2001 menerapkan sistem

benaran dakwaan itu. Inilah dasar pijakan dari sis-

pembuktian terbalik atau pembalikan beban pem-

tem pembalikan beban pembuktian.

buktian, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya

Namun terdapat kontradiksi antara pasal 12

berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan diri-

B ayat (1) huruf a UU 20/2001 dengan pasal 37 ayat

nya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdak-

(1) UU 20/2001, pasal 12 B ayat (1) huruf a UU

176



20/2001 menyatakan pembuktian bahwa gratifikasi

“yang berhubungan dengan jabatannya dan yang

tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, maka

penerima gratifikasi. Ketentuan pasal 12 B ayat (1)

kewajiban pembuktian adalah imperatif pada jaksa

huruf a UU 20/2001 dipandang sebagai pembalikan

penuntut umum untuk membuktikannya, bukan pada

beban pembuktian, hal tersebut ditegaskan juga

diri terdakwa lagi karena secara tegas dan jelas ru-

dalam penjelasan UU 20/2001 yang menyatakan

musan delik inti disebutkan dalam rumusan ter-

pembuktian terbalik diberlakukan pada tindak pi-

sebut54. dengan hilangnya makna pembalikan be-

dana baru tentang gratifikasi. Disisi lain dalam pasal

ban pembuktian atau kewajiban pembuktian pada

37 ayat (1) UU 20/2001 menyatakan terdakwa

terdakwa dalam tindak pidana gratifikasi, maka me-

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak

kanisme pembuktian tindak pidana korupsi maupun

melakukan tindak pidana korupsi.

gratifikasi dipersidangan mengikuti KUHAP. Tetapi

Jika dipandang semata-mata hak maka pem-

terdakwa tetap mempunyai hak untuk membuktikan

balikan beban pembuktian dipandang bukan meru-

bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi

pakan kewajiban melainkan hanya sebuah hak yang

menerima gratifikasi.

dapat digunakan maupun tidak digunakan oleh ter-

Dari analisa tersebut diatas dapat disim-

dakwa dalam hal ini penerima gratifikasi. Pasal 37

pulkan bahwa pembalikan beban pembuktian me-

ayat (1) UU 20/2001 jelas bertentangan dengan ha-

rupakan hak penerima gratifikasi sebagaimana

kikat pembalikan beban pembuktian yang dalam hal

diatur dalam pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 dan pe-

ini terdapat dalam pasal 12 B ayat (1) huruf a UU

nuntut umum tetap berkewajiban membuktikan

20/2001, karena pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 tidak

dakwaannya sebagaimana dijelaskan dalam penjela-

memberikan pengecualian terhadap pasal 54 grati-

san UU 31/1999. Pada subbab berikutnya penulis

fikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 B

akan membahas efektifitas penerapan pasal 12 B

ayat (1) huruf a UU 20/2001, sehingga pasal 37 ayat

ayat (1) huruf a UU 20/2001 dengan cara meng-

(1) UU 20/2001 dapat digunakan terdakwa atau

analisis rumusan pasal 12 B UU 20/2001 dan mewa-

penerima gratifikasi untuk tidak melakukan kewa-

wancarai pihak-pihak yang terlibat dalam penun-

jiban membuktikan bahwa yang diterimanya bukan

tutan seperti jaksa penuntut umum dari Kejaksaan

merupakan suap.

maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, permasalahan juga terdapat dalam rumusan pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001 yang

Efektifitas Penerapan Pasal Gratifikasi

menyatakan setiap gratifikasi kepada pegawai ne-

Sistem pembalikan beban pembuktian da-

geri atau penyelenggara negara dianggap pemberian

lam hukum pidana Indonesia, diadopsi dari hukum

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan

pembuktian perkara korupsi dari negara anglo

yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

saxon, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia. Sis-

Menurut Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji,

tem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih

redaksional dari pasal 12 B ayat (1) UU 20/2001

dikenal dengan pembuktian terbalik pada tindak pi-

justru meniadakan sistem pembalikan beban pem-

dana korupsi diatur dalam pasal 37 ayat (2) UU

buktian. Karena dengan dicantumkannya unsur

20/2001. Pasal tersebut merupakan dasar pem-


177


balikan beban pembuktian hukum acara pidana tin-

buatan tertentu tersebut adalah memberikan grati-

dak pidana korupsi. Pada pasal 37 ayat (2) UU 20/

fikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

2001 disebutkan akibat hukumnya apabila terdakwa

negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan

berhasil membuktikan maka pembuktian tersebut

berlawanan kewajiban atau tugasnya. Dalam hubu-

dipergunakan oleh pengadilan untuk menyatakan

ngannya dengan selesainya tindak pidana, maka jika

bahwa dakwaan tidak terbukti. Unsur-Unsur pasal

perbuatan yang menjadi larangan itu selesai di-

12 B ayat (1) huruf a UU 20/2001 adalah sebagai

lakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa

berikut:

tergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan

1. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau pe-

(Adam, 2002)

nyelenggara negara

Pengertian tindak pidana gratifikasi ini me-

2. Yang berhubungan dengan jabatannya

miliki kesamaan dengan pengertian suap pasif. Ke-

3. Yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas-

lompok tindak pidana suap terdiri dari suap aktif

nya

(actieve omkoping) yaitu tindak pidana memberi

4. Nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

suap, subyek hukumnya adalah pemberi suap dan suap pasif (passive omkoping) yaitu tindak pidana menerima suap, subyek hukumnya adalah penerima

Berdasarkan unsur-unsur inti delik tersebut

suap, khususnya pegawai negeri atau penyelenggara

dapat dilihat bahwa tindak pidana gratifikasi adalah

yang menerima suap berupa penerimaan dari pem-

tindak pidana formil. Tekanan perumusan pada de-

berian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas

lik formil adalah sikap tindak atau perikelakuan

benda, jasa, fasilitas dan sebagainya. Karena ber-

yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya, mi-

bentuk penyuapan pasif, berarti yang dipersalahkan

salnya dalam pasal 297 KUHP menyatakan “Perda-

dan dipertanggungjawabkan secara pidana adalah

gangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang

penerima gratifikasi, bukan pemberinya (Adam,

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara pa-

2005).

ling lama enam tahun”.

Tindak pidana gratifikasi sebagaimana di-

Sedangkan tekanan pada delik materiil

atur dalam pasal 12 B UU 20/2001 adalah suatu je-

adalah akibat dari suatu sikap tindak atau peri-

nis tindak pidana suap pasif atau menerima suap.

kelakuan, misalnya dalam pasal 359 KUHP menya-

Cara merumuskan tindak pidana gratifikasi ini

takan “Barang siapa karena kelalaiannya, menye-

tergolong aneh dan tidak lazim karena (Adam,

babkan matinya orang lain, diancam dengan pidana

2005)

penjara paling lama lima tahun atau kurungan pa-

1. Dalam rumusan tindak pidana gratifikasi tam-

ling lama satu tahun”. Dalam rumusan pasal 12 B

pak seolah-olah subyek hukumnya adalah si

ayat (1) UU 20/2001 tersebut dicantumkan secara

pemberi gratifikasi, tetapi sesungguhnya bukan,

tegas mengenai larangan melakukan perbuatan ter-

melainkan pegawai negeri atau penyelenggara

tentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan

negara yang menerima gratifikasi, karena anca-

pasal gratifikasi dalam pasal 12 B ayat (1) UU 20/

man pidananya jelas ditujukan kepada pegawai

2001 adalah melakukan perbuatan tertentu. Per178



negeri

atau

penyelenggara

negara

yang

menerima gratifikasi.

tindak

pidana

korupsi

atas

nama

terdakwa

Widjanarko Puspoyo, S.H., M.H. Mantan Direktur

2. Rumusan tindak pidana gratifikasi dianggap

Utama BULOG. Dalam surat dakwaan jaksa

tidak sempurna, karena rumusan tindak pidana

menuntut Widjanarko Puspoyo menggunakan pasal

yang sempurna ialah mencantumkan subyek hu-

11 UU 31/1999 jo UU 20/2001 karena telah mene-

kumnya, unsur-unsurnya (unsur perbuatan, ob-

rima hadiah berupa uang sejumlah kurang lebih Rp

jek tindak pidana, unsur-unsur lain sekitar atau

16 miliar yang ditransfer dari Vietnam Southern

yang melekat pada perbuatan dan atau melekat

Food Coorporation (Vina Food) melalui rekening

pada objek tindak pidana), dan unsur mengenai

PT. Tugu Dana Utama (Laksmi Setyanti Karmahadi/

batin dan mencantumkan pula unsur pidana,

Cheong Karm Choy) di HSBC Hongkong Bank

tetapi tidak demikian halnya dengan tindak

yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta

pidana gratifikasi dalam pasal 12 B UU

Selatan.

20/2001. Rumusan pasal 12 B ayat (1) huruf a

Hendro Dewanto, mengatakan perangkat

UU 20/2001 adalah:

hukum yang mengatur pembalikan beban pembuk-

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri

tian dalam UU 20/2001 belum lengkap, menurutnya

atau penyelenggara negara dianggap pemberian

harus ada regulasi yang mengatur khusus mengenai

suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

pembalikan beban pembuktian atau merevisi UU

dan yang berlawanan dengan kewajiban atau

20/2001 agar pembalikan beban pembuktian efektif

tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

dilaksanakan58. Pendapat yang sama juga dikemu-

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh

kakan oleh Natabaya. Menurut H.A.S Natabaya

juta rupiah) atau lebih, pembuktian gratifi-

pembuktian terbalik atau pembalikan beban pem-

kasi tersebut bukan merupakan suap dilaku-

buktian tidak pernah digunakan dalam tindak pidana

kan oleh penerima gratifikasi. ancaman

korupsi oleh sebab itu harus diatur dalam undang-

pidananya terdapat dalam pasal 12 B ayat

undang yang tersendiri agar penerapan pembalikan

(2) UU 20/2001 yang menyatakan “Pidana

beban pembuktian tersebut efektif terutama terhadap

bagi pegawai negeri atau penyelenggara

tindak pidana korupsi dan hanya dapat dilakukan

negara sebagaimana dimaksud dalam ayat

Dipersidangan (Natabaya, 2010)

(1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (em-

Kesimpulan

pat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

Berdasarkan pembahasan mengenai efek-

tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp

tifitas pembalikan beban pembuktian dalam tindak

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

pidana gratifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan,

paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

diantaranya sebagai berikut: Pasal 12 B UU 20/2001

miliar rupiah)”.

tidak pernah digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana gratifikasi karena ru-

Salah satu contoh perkara tindak pidana gratifikasi yang penulis dapatkan adalah perkara

musan pasal tersebut dianggap kurang tepat, sehingga sulit untuk membuktikan unsur-unsur yang


179


ada dalam pasal tersebut, karena tindak pidana gra-

Hukum

Pidana)”,

PT.

tifikasi termasuk jenis suap pasif yaitu tindak pidana

Persada, Jakarta, 2002.

RajaGrafindo

menerima suap maka jaksa penuntut umum meng-

_____________, “Hukum Pidana Materiil dan

gunakan pasal suap pasif lainnya seperti pasal 5

Formil Korupsi di Indonesia”, Bayumedia

ayat (2) UU 20/2001, pasal 11 UU 20/2001, pasal

Publishing, Malang, 2005.

12 huruf a dan pasal 12 huruf b UU 20/2001.Karena

_____________.,

“Hukum

Pembuktian

Tindak

pasal 12 B UU 20/2001 tidak pernah digunakan

Pidana Korupsi”, PT. Alumni, Bandung,

oleh jaksa penuntut umum maka pembuktian meru-

2008.

pakan hak bagi penerima gratifikasi. Hal ini dapat

Andi Hamzah, “Kamus Hukum”, Ghalia, Jakarta,

dilihat pada pasal 37 ayat (1) UU 20/2001 yang me-

1986.

nyatakan bahwa terdakwa mempunyai hak untuk

___________, “Pemberantasan Korupsi Melalui

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pi-

Hukum Nasional dan Internasional”, PT.

dana korupsi, maka pembalikan beban pembuktian

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

pada tahap persidangan di pengadilan tidak di-

___________, “Hukum Acara Pidana Indonesia”,

pandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai hak

Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Darwan Prints, “Pemberantasan Tindak Pidana

terdakwa. Mekanisme pembuktian dalam tindak pi-

Korupsi”, Citra Aditya Bakti, Bandung,

dana gratifikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHAP. Beban untuk melakukan pembuktian me-

2002. Djoko

nurut KUHAP ada pada jaksa penuntut umum dan

Pembuktian”,

terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Jakarta, 2009.

Melainkan hanya hak. Seharusnya pembuktian pada tindak pidana gratifikasi itu ada pada penerima gratifikasi atau terdakwa, bukan jaksa penuntut umum.

“Pembalikan

Sumaryanto,

Beban

PT. Prestasi Pustakaraya,

Evi Hartanti, “Tindak Pidana Korupsi”, edisi ke 2. Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Pembalikan

Penerima gratifikasi tidak dipidana sebagaimana

Beban

diatur dalam pasal 12 B ayat (2) UU 20/2001 jika

Indriayanto Seno Adji & Rekan, Jakarta,

penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya

2006.

kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, laporan wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak

Pembuktian”,

Kantor

Hukum

Krisna Harahap, “Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung”, PT. Grafiti, Bandung, 2006. Lilik Mulyadi, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

tanggal gratifikasi itu diterima sebagaimana diatur

(Normatif,

Praktis

dan

dalam Pasal 12 C UU 20/2001.

Alumni, Bandung, 2007.

Masalahnya)”,

Mochtar Kusumaadmadja dan Eti R. Agoes,

Daftar Pustaka

“Pengantar Hukum Internasional”, Alumni,

Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian

Bandung, 2003.

1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, TeoriTeori Pemidanaan dan Batas Berlakunya 180



M. Marwan dan Jimmy P, “Kamus Hukum

Indonesia. Undang-Undang tentang Hukum Acara

(Dictionary Of Law Complete Edition)”,

Pidana. UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76,

Reality Publisher, Surabaya, 2009.

TLN No. 3209.

M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan

_______. Undang-Undang tentang Pemberantasan

dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Si-

Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun

dang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Pe-

1999, LN No. 140, TLN No. 3874.

ninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

_______. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Rohim, “Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi”, Pena Multi Media, Depok, 2008. Yenti Garnasih, “Kriminalisasi Tindak Pidana

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 20 Tahun 2001, LN No. 134, TLN No. 4150.

Pencucian Uang”, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2003.


181

EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Recommend Documents