BAB I – PENDAHULUAN
1.1. KONDISI UMUM Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Gorntalo sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Gorontalo, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Negeri Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN A. Kekuatan (Strength)
Kekuatan Pengadilan Negeri Gorontalo mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup: 1. Merupakan ujung tombak (kawal depan) di wilayah Hukum propinsi Gorontalo. 2. Pengadilan Negeri Gorontalo merupakan unsur Muspida Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Gorontalo. 3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. 4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Gorontalo selaku Pengadilan Tingkat pertama.
B. Kelemahan (Weaknesa)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Gorontalo dirinci dalam beberpa aspek: 1. Aspek Proses Peradilan Putusan Pengadilan Gorontalo belum semua data baik putusan dan hal lainnya yang dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat melalui website yang tersedia. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Pengadilan Negeri Gorontalo belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Jumlah Pegawai Kepaniteraan dan Kesekretariatandi Pengadilan Negeri Gorontalo masih kurang memadai Personil di Pengadilan Negeri Gorontalo belum seluruhnya
2
menguasai sistem teknologi informasi 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Belum maksimalnya evaluasi penilaian kinerja Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Belum maksimalnya penggunaan manajemen perkara berbasis teknologi informasi 5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Gorontalo dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Gorontalo untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Adanya website Pengadilan Negeri Gorontalo yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara. 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gorontalo maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo. 5. Aspek Sarana dan Prasarana Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Gorontalo berupa internet, website Pengadilan Negeri Gorontalo.
3
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. 1. Aspek Proses Peradilan
Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
Personil di Pengadilan Negeri Gorontalo belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Gorontalo.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara Kasasi ke Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih lama.
5. Aspek Sarana dan Prasarana Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
4
BAB II – VISI, MISI, TUJUAN
2.1. VISI Rencana Strategis Pengadilan Negeri Gorontalo Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem
kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk
mencapai efektivas dan efesiensi. Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Gorontalo diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Gorontalo. Visi Pengadilan Negeri Gorontalo mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Gorontalo, adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
5
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan
visi dan misi
Pengadilan Pengadilan Negeri Gorontalo Adapunt Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Mewujudkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri gorontalo.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan. 7. Peningkatan kualitas SDM
6
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : :
PENJELASAN NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PENANGGU
SUMBER DATA
NG JAWAB
STRATEGIS 1.
Meningkatnya penyelesaian
a. Persentase mediasi Perbandingan antara yang diselesaikan.
perkara
jumlah mediasi yang dilakukan dengan
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
Perdata
Panitera
jumlah perkara yang masuk b. Persentasi mediasi Perbandingan antara yang menjadi akta jumlah mediasi yang perdamaian
menjadi akta
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
Perdata
Panitera
perdamaian dengan jumlah mediasi yang dilakukan c. Persentase perkara diselesaikan
sisa Perbandingan antara yang jumlah jumlah sisa perkara tahun lalu dengan jumlah sisa
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
pidana, perdata,
Panitera
PHI, Tipikor, hukum
perkara tahun lalu
7
yang diselesaikan tahun ini d. Persentase perkara Perbandingan antara yang diselesaikan
Majelis
Laporan bagian
jumlah perkara yang
Hakim dan
pidana, perdata,
diselesaikan / diputus
Panitera
PHI, Tipikor, hukum
dengan jumlah perkara sisa tahun lalu dan yang masuk tahun ini e. Persentase perkara Perbandingan jumlah yang diselesaikan perkara yang dalam
jangka diselesaikan dalam
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
pidana, perdata,
Panitera
PHI, Tipikor, hukum
waktu maksimal 5 jangka waktu 5 bulan bulan
dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan
f. Persentase perkara Perbandingan jumlah yang diselesaikan perkara yang lebih dari 5 bulan
diselesaikan melebihi 5
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
pidana, perdata,
Panitera
PHI, Tipikor, hukum
bulan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan 2.
Peningkatan
Persentase penurunan
Perbandingan jumlah
aksepbilitas
upaya hukum:
perkara yang tidak
- Banding
mengajukan banding,
Majelis
Laporan bagian
Hakim dan
pidana, perdata,
Panitera
8
putusan
- Kasasi
kasasi atau PK dengan
PHI, Tipikor,
Hakim
- Peninjauan Kembali
jumlah perkara yang
hukum
diselesaikan 3.
Peningkatan
a. Persentase berkas Perbandingan jumlah
efektifitas
yang
pengelolaan
banding, kasasi dan kasasi dan PK yang
penyelesaian
PKyang
perkara
disampaikan secara lengkap dan tepat
Kepaniteraan
diajukan perkara banding,
Laporan bagian pidana, perdata, PHI, Tipikor
diajukan secara
lengkap dan tepat waktu dengan jumlah waktu
perkara kasasi dan PK yang diajukan
b. Persentase berkas Perbandingan berkas
Kepaniteraan
Laporan bagian
yang diregister dan yang masuk dan
pidana, perdata,
siap didistribusikan didistribusikan ke
PHI, Tipikor,
ke Majelis
hukum
majelis dengan jumlah berkas yang masuk
c. Persentase
Perbandingan relaas
penyampaian
putusan yang
pemberitahuan
disampaikan tepat
relaas
Kepaniteraan
Laporan bagian
/ Jurusita
pidana, perdata, PHI, Tipikor
putusan waktu dengan relaas
tepat waktu
putusan yang harus disampaikan tepat waktu
d. Prosentase
Perbandingan
Minutasi Perkara minutasi perkara dalam
jangka Yang diselesaikan
Panitera/
Laporan
Panmud/ PP
bulanan bagian hukum
9
waktu maksimal 14 dalam jangka waktu Hari
Maksimal 14 hari Dengan minutasi Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 14 hari
4.
Peningkatan informasi serta aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
a. Prosentase
Perbandingan antara
Penanganan Administrasi Perkara Sistem
melalui Informasi
(acces to
Penelusuran
justice)
Perkara (SIPP) b. Prosentase
jumlah
Panitera,
Perkara yang
Hakim,
dimasukkan dalam
Direktori Putusan Yang
diselesaikan
Direktori
Pidana,
Putusan
Perdata, PHI dan Tipikor
data jumlah perkara sebenarnya
c. Persentase perkara Perbandingan Jumlah prodeo
Panmud
dipublikasikan dengan
Direktori
Putusan
Panmud, PP
perkara sebenarnya.
elektronik putusan jumlah perkara yang Perkara dalam
melalui
SIPP/ CTS
SIPP dengan jumlah
file Perbandingan antara
dipublikasikan
Ketua,
yang perkara Prodeo yang diselesaikan dengan
Panmud
Laporan Bagian
Perdata,
Perdata, PHI
Panmud PHI
10
jumlah perkara Prodeo yang masuk d. Persentase perkara Perbandingan Jumlah yang
dapat perkara yang
Panmud
Laporan Bagian
Pidana,
Pidana
diselesaikan dengan diselesaikan dengan
Perdata, PHI
cara zetting plaat
dan Tipikor
cara zetting plaat dengan jumlah perkara
e. Persentase (amar)
Perbandingan persen-
Petugas
putusan perkara
tasi
Informasi
(yang menarik
Proses putusan perkara
perhatian
Yang sudah diminutasi
masyarakat) yang
dan dapat didownload
dapat diakses
di website Pengadilan
secara on line
Tingkat Pertama
maksimal 1 hari
(sesuai SK KMA No 144
kerja sejak diputus
Th 2007 tentang
Buku Register
Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus f. Persentase POS
Perbandingan
Panitera,
Laporan bagian
Pelayanan Bantuan
pelaksanaan/
Panmud
pidana, hukum,
Hukum
penyerapan anggaran
Pidana
keuangan
(POSYANKUM)
POSYANKUM dengan jumlah anggaran POSYANKUM yang ada.
11
5
Meningkatnya a.
Persentase
Perbandingan jumlah
Ketua,
Laporan bagian
kepatuhan
permohonan
eksekusi yang
Panitera,
Perdata, Hukum
terhadap
eksekusi atas
dilaksanakan dengan
Panmud
putusan
putusan perkara
jumlah eksekusi yang
Perdata
pengadilan.
perdata yang
harus dilaksanakan
berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti 6
Meningkatnya
a. Persentase
Perbandingan jumlah
Ketua,
Laporan Bagian
.
kualitas
pengaduan
pengaduan yang
Panitera
Hukum
pengawasan
masyarakat yang
ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti
jumlah pengaduan Ketua,
Laporan Hasil
hasil pemeriksaan temuan yang
Panitera,
Temuan
eksternal
Sekretaris,
yang masuk b. Persentase temuan Perbandingan jumlah yang ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti. 7.
Peningkatan
a. Persentase pegawai
kualitas SDM
yang lulus diklat teknis yudisial
jumlah temuan Perbandingan antara
Ketua,
Laporan Bagian
SDM Teknis yang
Panitera,
Kepegawaian
lulus/ bersertifikat
Sekretaris,
diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat
12
b. Persentase pegawai
Perbandingan antara
Ketua,
Laporan Bagian
yang lulus diklat
SDM Nonteknis yang
Panitera,
Kepegawaian
non yudisial
lulus/ bersertifikat
Sekretaris,
diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dan diklat/ pelatihan lainnya dengan jumlah yang mengikuti diklat/pelatihan
13
BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI GORONTALO. Pengadilan Negeri gorontalo dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Gorontalo menetapkan sasaran strategis yaitu : 1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan informasi dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Peningkatan kualitas pengawasan 7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Memberikan petunjuk, prinsip-prinsip dasar, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, Pengadilan Negeri gorontalo menerapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan Mahkamah Agung RI yaitu : 1. Penyelesaian perkara di Pengadilan 2. Pemberlakuan template putusan 3. Standar pelayanan peradilan 4.Pedoman pengawasan di lingkungan peradilan 5. Pola promosi Hakim dan Kepaniteraan di lingkungan peradilan 6. Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 7. Penerapan sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik 8. Pedoman pelaksanaan penanganan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan
14
3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yang mengacu pada Program dan Kegiatan Pokok Mahkamah Agung sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, pengelolaan penyelesaian perkara, dan akses masyarakat terhadap pengadilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor yang sederhana dan tepat waktu. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor 3. Penyelesaian perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor dalam jangka waktu 5 bulan 4. Penyampaian berkas perkara upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu 5. Pelaksanaan mediasi, eksekusi, penyampaian relas dan minutasi dengan baik 6. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu 7. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara 8. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum, Prodeo dan pelaksanaan perkara zetting plaat 9. Penerapan Penyelesaian perkara dengan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : a.
Pengawasan Internal
15
Pengawasan di Pengadilan Negeri Gorontalo dilakukan dengan cara pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, meliputi : Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup admnistrasi
kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum b. Pelaksanaan unit kerja pengaduan yaitu meja pengaduan yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Mahkamah Agung c.
Pengiriman pegawai Pengadilan Negeri Gorontalo untuk pendidikan dan pelatihan
(Diklat), baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo maupun Mahkamah Agung R.I. guna meningkatkan kualitas sumber daya manusianya d. Pengelolaan administrasi umum dan keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas peradilan.
c.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Gorontalo dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan.
16
BAB IV – PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Gorontalo harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Gorontalo memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Gorontalo dapat terwujud dengan baik.
Gorontalo,
14 Januari 2016
KETUA PENGADILAN NEGERI GORONTALO T.T.D ARIS BAWONO LANGGENG, SH.MH NIP. 196803231992031003
17
